Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Ketua Golkar Polman : Jangan memancing lagi keributan di Sulbar

Terkait Surat Salim Mengga untuk Pembatalan Gubernur

Mamuju, Liputankota- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulbar, Ibrahim Masdar, menganggap surat permohonan dari kuasa hukum pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga-Andi Hatta Dai, tentang pembatasan pasangan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Sulbar berpotensi menimbulkan keributan karena masalah ini kemungkinan akan berbuntut panjang.

Surat permohonan ini diajukan oleh kuasa hukum Salim-Hatta yang dikoordinir oleh Elza Syarif dengan mengacu pada fatwa dari Mahkamah Agung (MA) bernomor 139/KM/II/2008 tertanggal 12 September 2008. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPRD Sulbar dan tiba di Mamuju pada Rabu (19/11) pekan lalu.

"Jangan memancing lagi keributan di Sulbar. Pemilihan gubernur sudah usai dua tahun lalu, kenapa masih dipersoalkan lagi. Sekarang, mari kita sama-sama membangun Sulbar karena daerah ini butuh perhatian kita semua. Kalau kembalikan mempermasalahkan sengketa dari pilgub lalu, artinya kita kembali lagi ke nol," kata Ibrahim Selasa (25/11),seperti dilansir tribun.

Menurut Ibrahim, ia sangat kecewa kepada Salim Mengga yang merupakan sepupunya dan para tim suksesnya yang belum mau mengakui kekalahan. Padahal sudah disepakati dua tahun lalu jika tim Salim-Hatta sudah mengakui kemenangan Anwar-Amri.
Dua tahun lalu ketika pemilihan gubernur sudah usai, juga terjadi sengketa hasil perhitungan suara di beberapa kecamatan di Majene. Makanya, diadakan perhitungan ulang di daerah tersebut.

Sebelum diadakan perhitungan ulang, kedua pasang calon harus menyepakati siapapun yang menang dari hasil perhitungan ulang, maka harus diakui dan tidak dipermasalahkan lagi.

"Ternyata pasangan Anwar-Amri yang menang. Saat itu semuanya sepakat dan mengakui pasangan ini sebagai pemenang. Tapi, kenapa sekarang masih muncul masalah lagi. Betul-betul ini bentuk ketidakpedulian pada masa depan Sulbar," kata Ketua Partai Golkar Polman ini. Sedangkan pihak DPRD Sulbar sudah mulai menyikapi surat permohonan ini dengan membentuk panitia khusus (pansus).

Surat Keputusan (SK) pansus-nya No 33 tahun 2008 tanggal 25 November 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin. Tentang dibentuknya pansus ini, juga tidak disepakati oleh Ibrahim, karena menurutnya bukan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah.

"Kalau dibentuk pansus artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan dan harus ada hasilnya. Artinya kita betul-betul sepakat dengan fatwa MA itu. Menurut saya hal ini perlu disikapi secara bijak oleh para anggota dewan sebelum memutuskan membentuk pansus," katanya.

Harusnya, tambahnya, jika ingin menyikapi surat tersebut cukup dengan tim kerja saja yang tidak terbebani untuk menghasilkan suatu keputusan.

Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin, meski terbentuk pansus, belum tentu DPRD menyetujui isi surat yang memakai dasar hukum dari fatwa MA tersebut.
"Prosesnya masih panjang. pansus harus konsultasi dulu ke mendagri, MA, dan KPU pusat. Setelah itu, hasil konsultasi dirapatkan lagi lalu berjalan terus hingga sampai pada paripurna. Hasil paripurna lalu disampaikan ke mendagri untuk diteruskan kepada presiden. Hasil akhirnya tetap ditentukan oleh pemerintah pusat bukan DPRD Sulbar," jelas Zainal.

Saat Pemilihan Gubernur Sulbar tahun 2006 lalu, Anwar-Amri diusung oleh Partai Golkar. Sedangkan Salim-Hatta diusung oleh koalisi parpol PPP, PDIP, PKS, PDK, Partai Demokrat.

Golkar Ancam Kader Mbalelo

GOLKAR Sulbar mengancam kader-kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD Sulbar yang mbalelo atau melawan kebijakan partai.

"Jika ada kader Golkar ikut bertandatangan apalagi membentuk pansus dan menanggapi tuntutan atas fatwa MA akan kami panggil ke DPD Golkar provinsi untuk memberikan klarifikasi. Jika mereka tidak bisa memberikan alasan, maka secara otomatis akan kami jatuhkan sanksi organisasi," kata Ketua Lembaga Pengelola Kader/Organisasi Kader dan Keanggotaan Golkar Sulbar, Muh Asri Anas, Selasa (25/11).

Ketua KNPI Sulbar ini menambahkan, yang paling cepat bisa dilakukan adalah melakukan proses penggantian antarwaktu (PAW) terhadap kader yang mbalelo tersebut.

Menurut Asri, DPRD tidak punya alasan untuk mengadakan pleno atau menanggapi surat tuntutan pergantian Gubernur. "Otoritasnya bukan DPRD. Yang memilih juga bukan DPRD tapi rakyat. Kami meminta kepada smua pihak agar belajar memahami bahwa saat ini pemerintahan kita lagi dalam proses penataan percepatan pembangunan. Jangan mempolitisir segala sesuatunya hanya karena kepentingan politik, khususnya mau merusak citra seseorang atau partai menjelang Pemilu 2009," jelas Asri.



Comments :

0 komentar to “Ketua Golkar Polman : Jangan memancing lagi keributan di Sulbar”
 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom