Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Tiket OB Diperiksa Ketat, Pendapatan Pelni Meningkat

Laporan : Zulkifli Malik

Makassar, Liputan Kota - Kisruh tentang penyalahgunaan tiket Over Bagasi (OB) yang ada di kawasan Pelabuhan Sukarno Hatta (Suta), kini menjadi dasar pihak PT. Pelni Cabang Makassar untuk memperketat naiknya barang milik penumpang, ekspedisi maupun para pedagang antar pulau, yang dipimpin langsung Ka Ops PT. Pelni Capt. Suhendra.


Sehingga indikasi adanya permainan licik oknum yang hanya menggunakan kesempatan mencari keuntungan di balik tiket tersebut, tidak lagi terjadi. Dan PT. Pelni yang selama ini meregang kerugian dapat teratasi dengan dilakukannya penegakan aturan oleh perusahaan BUMN tersebut yang dikepalai oleh Nasrun Gaus, SE.

Seperti yang terjadi senin malam, (28/4), ketika KM Labobar yang hendak berlayar menuju ke Irian dan Sorong, dikenal kapal yang banyak memuat barang para pedagang maupun ekspedisi, mampu mencetak duit sekitar Rp95 juta, dengan jumlah tiket dan barang 1.400 koli. Pada hal, jumlah barang tidaklah sebanyak hari-hari biasanya ketika kapal penumpang lainnya berlabuh di dermaga Pelabuhan Suta.

Menurut salah seorang penumpang yang hendak ke Sorong yang dimintai komentar tentang dipertegasnya aturan tersebut, mendukung langkah PT. Pelni. “Kalau hal ini berlanjut terus, maka saya yakin perusahaan BUMN ini akan mendapatkan hasil yang besar, untuk menambah kas pemerintah,” ucap Amran, sebelum naik ke kapal tersebut.

Seperti dari pemantauan Indotim News saat itu, nampak banyak barang tanpa tiket yang terjaring razia. Apalagi untuk lolos naik tanpa tiket OB, sangat mustahil. Pasalnya di tangga naik kapal sebelah selatan dan utara, terlihat beberapa petugas dari PT. Pelni yang turun langsung melakukan penyobekan tiket.

Pada malam itu, tak terlihat pihak PT. Pilar selaku perusahaan yang selama ini mengelolah naiknya barang milik penumpang maupun ekspedisi yang hendak menuju tujuan, ikut dalam perhitungan maupun pengawasan tiket di dua tangga naik KM. Labobar.

Tim PT. Pelni yang turun langsung melakukan razia sekitar delapan orang. Antara lain Kadri Asis Ari, SE, Ibrahim S.Sos, saleh Moncong S.Sos, Bakri MS, S.Sos, Muhadin P, S,Sos, Nawawi SE, M. Sabir, dan Suhendra. Merekapun mendapat tugas masing-masing sesuai dengan arahan petinggi PT. Pelni.

Penjagaan yang begitu ketat, diwarnai adanya 26 koli barang yang mencoba menembus penjagaan dengan harga di bawah dari ketettapan yang sudah ada. Karena nilai satu koli barang yang hendak ke sorong tentunya harus membayar Rp190 ribu per koli. Tetapi barang-barang tersebut hanya terbayar Rp90 ribu perkoli.

Komitmen pegawai PT. Pelni yang akan membuktikan diri lakukan penegakan aturan, tidak tergoyahkan dengan kebijakan dalam bentuk apapun. Sehingga 26 koli barang tersebut diharuskan membayar sesuai ketentuan yang berlaku.. kejadian yang sama juga terjadi upaya menaikkan ayam baku yang di masukkan dalam satu karung di Pintu Selatan, berusaha pula menyusup naik ke kapal dengan harga Rp.50 ribu. Lagi-lagi pihak PT. Pelni tak memberi izin, kecuali ikut aturan main dengan harga Rp100 ribu.

Sementara itu kondisi demikian sangat diharapkan terus berlanjut, agar tudingan miring berbagai elemen masyarakat terhadap penyalahgunaan tiket OB tak lagi menyeruak, sehingga PT. Pelni selaku perusahaan BUMN tidak merugi, demi menambah penghasilan Negara. Sampai kapan hal ini akan berlangsung.(Zulkifli/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Senin, Kantor Samsat di Mappanyukki Sudah Beroperasi

Laporan :Irwan HM.Idris/Andi Ahmad

Makassar, Liputan Kota - Kantor pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah I Makassar pindah dari Jl AP Pettarani No 1 Makassar ke Jl A.Mappanyukki No 79 Makassar, mulai Senin (5/5) mendatang.


Terkait dengan pemindahan kantor pelayanan tersebut, menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, A Riadi Bachtiar, Samsat Wilayah I Makassar tidak melakukan pelayanan pada hari Jumat (2/5).

Menurut Riadi, pelayanan Samsat Wilayah I Makassar akan normal kembali pada Senin (5/5) mendatang, di Jl A Mappanyukki No 79 Makassar.

Proses pemindahan pelayanan Samsat Wilayah I Makassar dari Jl Pettarani ke Mappanyukki menurut Riadi, sudah mulai dilakukan sejak Senin (28/4), sehingga pengerjaan jaringan dan seluruh kelengkapannya sudah bisa rampung pada hari Sabtu (3/5).

Uji coba penggunaan komputer pelayanan, kata Riadi, akan dilakukan Minggu (4/5), sehingga pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah I Makassar sudah bisa berjalan secara normal pada hari Senin, 5 Mei 2008,seperti dikutif Tribun.

Dikatakan, pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor untuk Samsat Wilayah I Makassar yang selama ini dilakukan Jl AP Pettarani No 1 Makassar, mulai Senin, 5 Mei 2008 akan pindah ke Jl A Mappanyukki No 79 Makassar.(Tribun/Irwan/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Kunjungan Kerja Bupati Pangkep di Pulau Badi

Laporan : H.Sakkar Rauf



Bupati Memberikan Bantuan Sembako dan Perbaikan Rumah Yang Terkena Bencana Gempa Bumi

Pangkep, Liputan Kota - Dibulan April ini program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep semakin digenjot, Kunjungan kedaerah-daerah terpencil bahkan sampai kepulau-pulau yang masih masuk dalam wilayah Pemkab Pangkep yang dipimpin langsung oleh Bupati Pangkep H. Safruddin Nur bersama muspida kabupaten Pangkep dan seluruh jajaran kepala Dinas.


Keprihatian dan kepedulian Bupati kepada warganya yang berdiam didaerah terpencil menjadi hal yang penting seperti kepedulian terhadap kesejahteraan para guru-guru tingkat sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) terutama yang mengajar di pulau-pulau kecil di kabupaten yang terkenal dengan penghasil jeruk.

Seorang guru perempuan yang bernama Hj. Amirawati yang sudah 20 tahun mengabdi menjadi guru disalahsatu sekolah dasar dipulau Badi Desa Mattirodeceng, Kecamatan Tuppabiring, Disekolah dasar Negeri 27 pulau Badi ini, Hj Amirawati menghabiskan kegiatan sehari-harinya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara mengajar sejumlah murid-murid yang berdiam dipulau itu, waulupun jarak yang ditempuh sekitar 2 jam lebih bila naik speedbot dari kota Pangkep bila hendak berkunjung kepulau yang dihuni kurang lebih 3000 jiwa penduduknya.

Menurut Amirawati sebagai guru itu adalah panggilan hati sebagai pegawai negeri sipil, dimana saja ditempatkan haruslah diterima, terbukti dalam kurung waktu sudah lebih 20 tahun menjadi guru dipulau-pulau kecil yang terakhir dipulau Badi tidak terasa dan bisa dilalui, bahkan sangat berterima kasih kepada Pemkab Pangkep terutama kepada Bupati Pangkep yang selalu memberikan perhatian dan rasa kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan para guru-guru yang mengajar dipulau-pulau mapun didaerah terpencil yang lainnya dalam wilayah kabupaten Pangkep.

Kunjungan Bupati Pangkep, H. Safruddin Nur bersama jajaran kepala dinas, seluruh camat dan kepala desa di Pulau Badi ini, selasa (29/4) merupakan kunjungan yang sudah dua kalinya, adapun kunjungan sebelum pada saat kampanye pilkada pangkep yang lalu dan untuk kunjungan keduanya dalam rangka memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditingkat Sekolah Dasar (SD).

Kepala Desa Mattirodeceng, Fatahuddin menjelaskan bahwa kedatangan Bupati Pangkep dipulau Badi ini sangat mendapat sambutan yang sangat meriah dari seluruh warga yang berdiam dipulau itu, bahkan disambut dengan musik tradisional pulau Badi dan dijemput oleh sejumlah tokoh masyarakat yang hal ini seluruh pelaksanaan kunjungan Bupati Pangkep yang pertama setelah dilantik menjadi orang nomor satu dipangkep telah diprakarsai dan mendapat bantuan dari H. Lebo, salah satu tokoh masyarakat yang sehari-harinya sebagai jurangan seluruh nelayan dipulau itu, jelasnya.

Fatahuddin menambahkan pula bahwa rombongan Bupati Pangkep didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, selain meninjau pelaksanaan UN disekolah dasar, Bupati dan rombongan meninjau warga yang menjadi korban gempa bumi yang terjadi belum lama ini, ditengah-tengah warga Bupati menyerahkan bantuan sembako kepada 10 kepala keluarga yang korban gempa, dan menurut Bupati akan dibantu pembangunan rumahnya dengan program bedah rumah.

“ Selain memberikan bantunan kepada guru-guru yang berdiam dipulau itu, juga akan memperbaiki perumahan guru bantu dan rumah dinas kepala sekolah SD 27 dan 29, dan masyarakat sangat bersyukur dengan telah direhabnya sekolah SD Negeri 27 dan menyusul SD Negeri 29, “ jelas Fatahuddin kepada Liputan Kota pertelepon selasa (29/4).

Dan H.Lebo juga menuturkan bahwa dengan berkunjungannya Bupati Pangkep beserta jajarannya merupakan suatu kesyukuran dan kepedulian beliau sebagai pemimpin di kabupaten yang banyak pulaunya, dengan diberikannya bantuan sembako kepada masyarakat dan terutama perbaikan infrasruktur dipulau Badi ini sangat membantu sekali kepada peningkatan perekonomian masyarakat pulau Badi khususnya, dan sebelum meninggalkan pulau Badi menuju pulau Pajjenekang, rombongan Bupati sempat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan warga yang berdiam disitu, paparnya. (Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Gubernur Sulsel : Meminta Polisi Tangani Kasus Kebocoran UN Hingga Tuntas

Makassar, Liputan Kota - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, pelaku pembocoran soal ujian nasional (UN) tingkat SMA harus ditangani serius dan selayaknya sampai ke pengadilan.
Syahrul mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa pers khusus di Gubernuran Makassar, Minggu (27/4) malam, menanggapi kasus pembocoran soal UN yang sedang ditangani Polresta Makassar Timur. Gubernur meminta polisi menangani kasus tersebut hingga tuntas.


"Ini tidak bisa dibiarkan dan dinggap sepele. Meskipun kita tetap menganut saya asas praduga tak bersalah, tapi saya berharap kasus ini tetap dituntaskan untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua," tegas Syahrul yang juga doktor ilmu hukum lulusan Universitas Hasanuddin ini.

Sebelumnya, aparat kepolisian sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Kepala SMA Kartika Wirabuana, Syamsuddin (55).

Setelah polisi menetapkan Syamsuddin, 15 guru di sekolah milik yayasan KodamVII Wirabuana itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Namun, belakangan mereka dibebaskan dengan alasan ancaman hukuman maksimal hanya sembilan bulan karena pasal pidana yang dikenakan pasal 332 KUHP membuka rahasia.

Syahrul juga merespon pernyataan Panglima Kodam Wirabuana Mayjen TNI Djoko S Utomo yang sudah meminta pihak yayasan mencopot kepala sekolah yang diduga terlibat.

Dalam pandangan Syahrul, membocorkan soal ujian adalah perbuahan tindak pidana yang erat kaitannya dengan membocorkan rahasia negara.

"Kalau yang melakukan itu adalah murid atau bukan bukan pendidik, mungkin kita masih bisa menganggap ada kepentingan lain. Tapi kalau sudah pendidik, apalagi kepala sekolah maka itu menjadi pertarungan bagi kita semua," jelas Syahrul, Seperti dikutif Tribun.

Menurutnya, perbuatan membocorkan soal bukan memperbaiki bangsa, tapi justru menjadi sumber masalah. Karenanya, Syahrul berkomitmen akan menyikapi hal tersebut secara tegas sehingga tidak terulang lagi.

"Kita semua kecewa. Sejak awal sudah ada prosedur ketat. Tapi yang terjadi adalah orang yang kita percaya menjaga soal justru melakukan perbuatan tersebut (membocorkan soal). Ini adalah pelanggaran prosedur," tambahnya.

Menurutnya, seorang guru tidak semestinya sibuk mengurusi kunci jawaban menjelang ujian tetapi mempersiapkan para murid atau siswanya dengan pengetahuan sehingga bisa menjawab soal di saat ujian.

Gubernur menambahkan, pemerintah tidak ingin banyak siswa yang tidak lulus. Tapi, proses ujian harus dilakukan secara fair dan sesuai dengan etika dan aturan yang ada.(Tribun/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kadis Pertanian: Realisasi Tanam Pangan Capai 105,21 persen


Makassar, Liputan Kota - Musim Tanam (MT) Oktober 2007-Maret 2008 di Sulsel sungguh menggembirakan. Pasalnya, realisasi tanam pangan mencapai 105,21 persen, dengan realisasi areal tanam padi seluas 416.365 hektar dari luas areal yang direncanakan 395.728 hektar.


"Hal ini sangat menggembirakan, karena dapat memacu petani untuk memanfaatkan areal yang ada dan bisa lebih luas dari yang ditargetkan," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel, Lutfi Halide, seperti dikutip dari Tribun.

Sementara untuk MT 2008, yang dimulai April-September nanti, diharapkan penanaman padi mencapai 429.940 hektar. Hingga minggu ke-3 April, sudah terealisasi 24.450 hektar atau sekitar 5,69 persen.

Khusus realisasi luas panen periode Januari-April 2008, berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel, mencapai 247.041 hektar, dengan jumlah produksi mencapai 1.228.824 ton dan provitas 49,74 kwintal per hektar.

Sedangkan sasaran indikatif per 2008 untuk luas panen padi 792.641 hektar dengan proyeksi produksi 4.042.471 ton, provitasnya diharapkan mencapai 51,00 kwintal per hektar.

Adapun bantuan langsung benih unggul (BLBU) padi hingga per 21 April 2008, untuk benih padi non hibrida baru terealisasi 135.000 ton dari total rencana "dropping" 1.625.000 ton.

Sedangkan benih padi hibrida tahun ini, direncanakan disalurkan sebanyak 225.000 ton, namun hingga pekan lalu belum ada realisasi.

Kehadiran Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla di Sulsel baru-baru ini, membawa angin segar bagi petani di daerah ini, karena kehadiran Wapres yang berdialog langsung dengan petani, juga secara simbolis menyerahkan bantuan benih unggul berupa padi non hibrida 1.625 ton, padi hibrida 225 ton, jagung hibrida 350 ton dan benih kedelai 200 ton.(Tribun/Andi Ahmad).


Selengkapnya...

Jusuf Kalla : Pembanguan Tonasa Yang Baru Dapat Mengantisipasi Kenaikan Harga


Pangkep, Liputan Kota - Sejalan dengan pertumbuhan pabrik semen di negeri ini yang pernah terpuruk akibat krisisi menoter yang melanda negeri ini, hanya mampu memproduksi setengah dari kapasitas yang ada, ditembah lagi, banyaknya pabrik yang tak lagi berproduksi.


Namun menurut Wapres Jusuf Kalla (JK), setelah krisis itu terlewati, maka tahap pembangunan yang lebih baik, maka mempengaruhi pula perkembangan ekonomi yang kian meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 6 persen pada tahun-tahun terakhir. Demikian halnya kebutuhan semen pasti akan meningkat pula akibat pertumbuhan ekonomi itu. Dan pertumbuhan itu sendiri harus digenjot hingga mencapai empat kali lipat baru dijumlahkan 1 persen,” ucap Kalla, saat berkunjung ke Pabrik semen PT. Tonasa, Sabtu (26/4)

Lain halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat saat ini, sangat mebutuhkan laju perkembangan harga pada komuditi pertanian, yang mengakibatkan pertumbuhan di luar Pulau Jawa lebih tinggi dari kebutuhan yang ada di Jawa sendiri.

Wapres juga mencontohkan jika pertumbuhan di Pulau Jawa 14 persen, maka daerah lainnya akan mencapai 20 persen lebih. “Itu menandakan bahwa pertumbuhan infrastruktur untuk perbaikan rumah, kantor dan pabrik lebih besar kebutuhannya di daerah luar Pulau Jawa. Indikator tersebut disebabkan mahalnya hasil pertanian yang berdampak pada penghasilan.,” tambah Wapres.

Untuk itu, Kalla mengakui, jika pada tahun ini pemerintah telah membangun dua pabrik semen untuk memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan yang terjadi saat ini. Demikian halnya dengan pabrik lainnya, termasuk milik suasta akan menambah kapasitas produksi.

“Kondisi inipun menunjukkan, bahwa pertumbuhan negeri ini akan lebih baik lagi di masa datang. Saya harapkan pembangunan pabrik semen baru di Tonasa ini dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan harga dan mampu menjawab tantangan di masa datang,” kunci Wapres, Jusuf Kalla. (Zulkifli Malik/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Menyorot Pengunaan DAK Dinas Perikanan Kab. Sinjai


Proyek Bantuan Untuk Nelayan Dimurk up Sampai Rp.1 Miliar

Sinjai, Liputan Kota - Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007 yang dicairkan di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dengan menggunakan anggaran APBN senilai Rp3,5 miliar ditengarai tidak menyentuh langsung pada masyarakat. Diantaranya, beberapa kegiatan proyek fisik yang sudah dilakukan. Proyek-proyek tersebut, seakan mengedepankan nilai keuntungan yang besar dibanding dengan hasil yang dilaksanakan.

Bahkan banyak yang menganggap, penggunaan DAK di dinas ini ditelikup oleh berbagai permasalahan. Seperti yang diungkapkan beberapa nelayan yang ditemui di TPI Lapa, Sinjai, bahwa kebanyakan bantuan yang disalurkan maupun yang sudah terlaksana tengah carut marut

Seperti pada program bantuan perahu nelayan yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2007 lalu, sampai sekarang tidaklah terealisasi. Dugaan proyek fiktif ini, menuai kontraversi. Sedang pengadaan dua unit kapal patroli yang kini sudah beroperasi, terkesan dimurk up dari nilai anggaran Rp1 Miliar.

Kapal yang diadakan pada Tahun 2007 lalu, memiliki ukuran panjang 9,2 meter, lebarnya sekitar 2 meter. Sedang mesin yang digunakan merek Yamaha 85 PK X 2 dengan anggaran tak masuk akal pula. Sehingga banyak yang memperediksi nilai yang dianggarkan tidaklah semestinya.

“Perbandingan harga dan kualitas kapal tersebut sangat jauh dengan kapal buatan disini. Oleh karena itu, jika kapal tersebut di buat di daerah ini, akan mengefisiensikan anggaran yang wajar-wajar,” papar, salah seorang nelayan yang meminta untuk tidak dipaparkan namanya.

Menanggapi persoalan dugaan murk up pengadaan 2 unit kapal patroli yang ada di dinas tersebut, Kadis Perikanan Sinjai, Budiaman, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu mengakui, kalau DAK Tahun Anggaran 2007 lalu, penmggunaannya sudah sesuai dengan juknis yang ada.

“Kami tetap mengarah pada skala prioritas seperti sarana fisik dan pengadaan BBI (Balai Benih Ikan). Jadi berbagai proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ucap Budiaman.

Mengenai kapal bantuan untuk nelayan, diakuinya menjadi agenda tahun anggaran 2007 lalu. “Saat ini proyek bantuan para nelayan tersebut, sementara kami melakukan penyuratan. Mengenai pengaturannya hal itu telkah menjadi asset daerah,” tambah Kadis Perikianan Sinjai.

Mengenai pengadaan kapal patroli di akuinya, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun jika hendak mengetahui secara tehnis, Budiaman mengarahkan untuk menemui Kasubdin Kelembagaan Dinas Perikanan Sinjai. Sedang Kasubdin kelembagaan tersebut sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tak berada di tempat.
Sekedar tambahan, pada BBI tahun anggaran 2007 yang menelan biaya Rp900 juta, hingga saat ini belum rampung dan menunggu kucuran anggararan (Zulkifli/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Pemkot Makassar Larang Warga Tebang Pohon


Makassar,Liputan Kota - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berupaya menaikkan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Makassar. Kadis Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) dan Keindahan Makassar, Burhanuddin, menuturkan, pemkot melarang warga menebang pohon tanpa izin sesuai perda Perda No 25 tahun 1997.

Upaya ini dikemukakan Burhanuddin dalam Seminar Perkotaan bertajuk Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Tengah Isu Global Warming di Unhas Makassar, Kamis (24/4), seperti dikutif Tribun.

Kegiatan ini digelar oleh mahasiswa jurusan arsitektur Unhas dan mengundang aktivis lingkungan sekaligus mantan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Erna Witoelar. BM Bank Panin Makassar, A Tenry "Onny" Gappa turut hadir sebagai pembicara.

Menurut Burhanuddin, mengatakan, saat ini, Makassar memiliki taman kota di tiga lokasi. Taman lainnya seperti taman lingkungan, ada di 31 lokasi, serta jalur hijau di 40 lokasi. Sedangkan hutan kota masih terdapat di kantor gubernur dan Universitas Hasanuddin (Unhas).(Andi Ahmad)




Selengkapnya...

Wakil Presiden RI Lepas Gerak Jalan Santai Besok

Makassar, Liputan Kota - Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan melepas sekaligus mengikuti jalan santai bersama para dosen, pegawai, dan mahasiswa perguruan tinggi swasta jajaran Kopertis IX Sulawesi, Sabtu (26/4) besok. Acara ini akan diikuti 1.500 peserta.

Jalan santai akan star dari Anjungan Pantai Losari.Jalan sehat ini akan melewati di antaranya Jl Penghibur, Jl Riburane, Jl Kajaolalido, Botolempangan, Arif Rate, Jl Haji Bau, dan kembali finis ke Pantai Losari.

Kepastian rencana kedatangan orang nomor dua RI tersebut disampaikan Ketua Kopertis IX Sulawesi Prof Dr Aminuddin Salle SH MH dalam keterangan persnya di kopertis, Jl Bung, Makassar, Kamis (24/4), Sperti dikutif Tribun.

Sebelumnya, Aminuddin yang ditemani Dubes Indonesia untuk Rusia Dr Hamid Awaludin dan Dirjen di Dephuk dan HAM Dr Aidir Amin Daud sempat bertemu dengan JK di Istana Wapres RI di Jakarta beberapa hari lalu.

"Saat kami menghadap beliau, alhamdulillah beliau bersedia hadir di tengah civitas akademika Kopertis IX. Kehadiran beliau adalah sebuah kehormatan dan rahmat bagi 311 PTS se-Sulawesi," ujar Aminuddin didampingi ketua panitia pelaksana event tersebut, Prof Dr Wahyuddin Hamid MS.

Menurut Wahyuddin, acara tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional 2008 tingkat Kopertis IX Sulawesi. Hingga kemarin, peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti jalan sehat mencapai lebih 100 regu. Satu regu terdiri dari 11 orang.(Andi Ahmad)
/span> Selengkapnya...

Sertijab Kapolda Kalbar Berlangsung di Mabes Polri


Jakarta, Liputan Kota - Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Zainal Abidin Ishak, Kamis (24/4), akan menyerahkan tongkat komando kepada penggantinya, Brigjen Nata Kusuma. Acara serah terima jabatan ini akan dilakukan di Rupatama Mabes Polri.

Kapolda Kalbar ini dicopot dari jabatanya terkait dengan terbongkarnya kasus illegal logging besar-besaran di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Tim Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar kasus illegal logging ini pada akhir Maret lalu setelah setengah bulan melakukan operasi.

Setengah bulan kemudian, Selasa (15/4) Kapolri mengeluarkan surat keputusan nomor: Skep/133/IV/ 2008, untuk mencopot Kapolda Kalbar. Selain Kapolda,Kapolres Ketapang AKBP Gustav Leo juga ikut dicopot terkait kasus illegal logging besar-besaran di wilayah Ketapang ini. Gustav digantikan oleh AKBP Karyoto. Kini dia menduduki jabatan baru sebagai Kasub Bid Mitralugri Bidang Humas Mabes Polri. Karyoto sebelumnya sebagai perwira menengah Mabes Polri.

Mantan Kapolres Ketapang AKBP Akhmad Sun'an juga ikut kena sanksi dari kasus illegal logging di wilayahnya. Ia yang semula akan menduduki jabatan baru sebagai Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dianulir. Ia tidak jadi menduduki jabatan baru sebagai Kabid Propam Polda Kalsel dan dipindahkan tanpa jabatan lagi sebagai Pamen Denma Mabes Polri.

Saat mengumumkan keluarnya surat keputusan Kapolri untuk mencopot Kapolda Kalbar ini, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar mengakui pencopotan itu terkait dengan kasus illegal logging besar-besaran yang terjadi di wilayah Kalbar.

"Saya kira terkait dengan pembalakan dan penyelundupan kayu ke Kuching, Malaysia. Kapolri berharap semua pejabat baru di sana bisa mengatasi pembalakan liar," ujar Abubakar Nataprawira, Rabu (16/4), saat mengumumkan pencopotan Kapolda,seperti dikutif di Tribun.

Meski kemudian Abubakar membantah adanya dugaan keterlibatan Zainal Abidin dalam kasus pembalakan liar
itu secara langsung maunpun tidak langsung. Pencopotannya hanya sebagai konsekeunsi atas pengawasan terhadap wilayahnya yang tidak berhasil, sehingga terjadi pembalakan liar. "Ya ini hanya konsekuensi dari jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan wilayahnya dari tindak kejahatan, termasuk illegal logging," katanya.

Kasus pembalakan liar di Kalbar terungkap setelah tim dari Mabes Polri yang dipimpin langsung Kabareskrim
Komjen Bambang Hendarso Dhanuri melakukan operasi selama setengah bulan. Sebanyak 21 kapal pengangkut kayu illegal diamankan dan 26 tersangka ditangkap. Enam diantaranya adalah pejabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang.(Persda Network/Wawan)
Selengkapnya...

Rp 113 Miliar Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Gratis di Maros


Maros, Liputan Kota- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalokasikan sekitar 20 persen anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besarnya Rp 546 miliar untuk pendidikan gratis di tahun 2008 ini.

Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Maros, Syamsul Fahry, mengungkapkan hal itu, Kamis (17/4). Fahry memberikan keterangan didampingi staf ahli Bupati Maros bidang pembangunan, Agussalim.

Kalkulasi alokasi untuk dana pendidikan gratis itu diambil dari estimasi mulai dari tingkatan TK sampai SMA. Dipilih murid yang memang sangat membutuhkan dana dan juga dalam kategori untuk murid yang berprestasi.

"Atau khusus untuk mereka dari kalangan tidak mampu yang akan diberikan subdisi untuk menerapkan pendidikan gratis dan bagi mereka yang pintar," terangnya.

Penyisihan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gratis itu, katanya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008. Ini juga untuk menerapkan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dibawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo yang mengedepankan dua program itu.

Agussalim menambahkan, jika Pemkab Maros sudah sejak dulu telah menerapkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis kepada masyarakat.

"Kalau bicara pendidikan gratis, Pemkab Maros sudah mencanangkannya sejak dulu. Pemberian itu dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang berprestasi," ungkap Fahry.

Sebenarnya, tambahnya, Bupati Maros A Nadjamuddin mengharapkan agar para guru jeli untuk melihat mana murid yang pintar. Sehingga nantinya penggunaan dana itu akan tepat sasaran,seperti dikutif Tribun.

Pemkab Buat KTP Untuk Warga Miskin

Pemkab Maros berencana membuat kartu tanda penduduk (KTP) bagi masyarakat Kabupaten Maros dengan tanda khusus. Tanda khusus yang dimaksud Agussalim adalah jika KTP itu nantinya akan menerangkan kategori dari orang tersebut.

"Apakah dia kategori miskin atau tidak. Nantinya juga akan menerangkan apakah dia masuk dalam penerima untuk program pendidikan atau kesehatan gratis. Perbedaan ini akan dilihat dari warna KTP tersebut," katanya.

Tapi dia menambahkan, ini sementara masih akan digodok dan dibicarakan. Hal ini baru akan diusulkan ke DPRD Maros untuk disetujui. Tapi sebelum dibawa ke DPRD Maros harus menunggu putusan teknis dari bupati.

Dalam menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis, Pemkab Maros menempuh dua cara yaitu, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya akan disesuaikan dalam tahun anggaran 2008 yang saat ini sedang berjalan dan jangka panjangnya melaksanakan di tahun yang akan datang tapi disesuaikan dengan kemampuan dan karateristik dari daerah.

LSM Masuk Dalam Tim Pemantau

Pemkab Maros akan membentuk tim evaluasi untuk mengawal pelaksanaan penyaluran dana bantuan pendidikan dan kesehatan gratis itu nantinya.
Tim itu bisa saja berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pegawai honor yang penunjukkannya secara independen. Sistem pembayaran nantinya akan diatur. Misalnya, kepala dinas atau badan yang ditunjuk langsung menagih setiap bulannya ke bagian keuangan Pemkab Maros.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial ke masyarakat dalam bentuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14/III/2008 tanggal 18 Maret 2008.(Muh Darlis Rauf/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Mahasiswa UNM Bagi-bagi Kembang Di jalan Untuk Hari Kartini


Makassar, Liputan Kota - Perjuangan Ibu Kartini masih terasa sampai sekarang oleh beberapa perempuan, seperti perempuan sudah biasa mengeyam pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, sudah tua perempuan yang menjadi pemimpin negara yaitu Megawati Soekarno Putri dan sudah ada jatah 30 persen kedudukan perempuan diperlemen.

Hal ini sudah terbukti bahwa perempuan sudah dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki baik dari segi domestic maupun public, demikian dijelaskan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)PPB FIP UNiversitas Negeri Makassar (UNM) pada orasinya di jalan A.Pettarani senin (21/4.

Sekitar 20 orang mahasiswa dan mahasiswi selain melakukan orasi juga membagi-bagikan kembang uang terbuat dari kertas kepada pengendara yang lewat didepannya, dan dengan kegiatan ini sempat memacetkan jalan pettarani depan Kampus UNM gunung sari.

" Kegiatan bagi kembang ini merupakan rasa solidaritas kepada perjuangan Kartini pada jamannya, dan dalam rangka memperingati Hari Kartini," ujar Wati salah seorang perwakilan mahasiswi yang juga membagi-bagikan kembang kepada pengendara roda dua dan empat yang lewat dijalan itu.

Bagi-bagi kembang yang dilakukan merupakan kegiatan peduli dan rasa solidaritas dari Mahasiswi terhadap kaum perempuan saat ini yang seniantiasa masih banyak mendapat perlakuan yang tidak dengan martabat perempuan, jelas Wati. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Presiden SBY Tolak Kenaikan BBM


Jakarta,Liputan Kota - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat untuk menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski harga minyak dunia melambung hingga menembus 115 dolar AS per barel. Pemerintah saat sedang berhitung apakah akan menaikkan lagi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM. Keputusannya akan diambil pada Juni.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, yang disahkan di DPR dua pekan lalu, hanya mengasumsikan harga minyak mentah dunia pada posisi 95-110 dolar AS. Padahal, harga minyak dunia kemarin mencapai angka 115 dolar AS per barel.

Presiden SBY menyebut beban APBN saat ini sudah terlalu berat. "It's too much," tegas Presiden SBY dalam makan siang bersama tokoh dan aktivis perempuan Indonesia, Jumat (17/4) di Istana Merdeka, Jakarta.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin tak terbendung itu telah memaksa pemerintah menaikkan harga BBM hingga 100 persen pada tahun 2005 lalu. "Energi mencemaskan. Sekarang capai 115 dolar AS per barel. Dulu biasanya 15-20 dolar, lalu 40 dan tembus 65. Kita nggak bisa tahan, terpaksa 2005 naikkan harga BBM," jelas SBY.

Dan sekarang, saat harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel, maka subsidi BBM mencapai Rp 260 triliun atau sekitar 25 persen dari anggaran belanja pemerintah. "Itu terlalu banyak dibanding APBN kita yang Rp 900 triliun sekian. Subsidi minyak tanah Rp 63-70 triliun per tahun, it's too much," tegasnya.

Dengan harga setinggi itu, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk minyak tanah mencapai Rp 7.000 per liter atau total sekitar Rp 63 - Rp 70 triliun untuk sekitar sembilan juta kilo liter konsumsi minyak tanah setahun.

"Itu sangat banyak. Belum lagi subsidi premium dan solar serta listrik. Tetapi kita tidak bisa begitu saja menaikkan BBM sekarang ini. Tidak bisa begitu saja baik menaikkan harga minyak tanah, premium, atau solar. Kita cari akal yang lain untuk tidak buru-buru menaikkan," kata Presiden.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam keterangan persnya di Istana Wapres menyatakan kenaikan harga BBM bakal diperdalam pada semester II atau sekitar Juni 2008. "Inikan masih April. Juni masih dua bulan. Satu hari rapat, bisa selesai persoalan. Jadi antara Mei dan Juni itu kita bahas," jelasnya.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, pemerintah menilai kenaikan harga minyak mentah dunia hingga 115 dolar AS per barel memang sudah di atas asumsi APBN-Perubahan. "Tapi karena ini baru, tentu akan dibahas lebih lanjut. Pak presiden akan membahas lebih lanjut langkah-langkah apa yang akan diambil," ungkapnya,seperti dikutif Tribun Kaltim.

Lebih lanjut Kalla mengatakan, dengan kenaikan harga minyak mentah dunia sebenarnya juga memberikan angin surga bagi Indonesia. Lantaran inilah, pemerintah terus menggenjot angka produksi minyak di Indonesia."Liftingnya masih 926 ribu barel per hari. Tentu ada harapan lebih tinggi kalau semuanya berjalan sesuai perencanaan. Pemerintah mendorong agar itu tetap baik dan yakin itu bisa dicapai," tuturnya.

120 Dolar AS

Harga minyak mentah dunia kemarin kembali naik menembus 115 dolar AS per dolar. Kenaikan ini masih dipicu oleh kecemasan pelaku pasar terhadap seretnya pasokan dan lonjakan permintaan. Lonjakan harga minyak dunia itu turut mendongkrak harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) menjadi 103 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah cenderung berada di posisi tinggi. Meski pada penutupan 17 April waktu AS terjadi sedikit koreksi dari 115,54 dolar AS ke level 114,86 doalr AS per barel, namun tren harga minyak tinggi diprediksi masih akan berlanjut.

Turunnya cadangan minyak AS dan kejatuhan dolar AS terhadap euro membuat investor makin antusias masuk ke sektor komoditas. Menjelang libur musim panas, AS harus siap-siap menghadapi permintaan BBM yang tinggi. Data Departemen Energi AS juga telah menunjukkan turunnya cadangan minyak 2,3 juta barel per 11 April yang jauh dari prediksi pasar yang turun 1,8 juta barel.

Data cadangan minyak AS saat ini sebesar 313,7 juta barel yang separuh lebih rendah dari rata-rata tahun ini. "Potensi penurunan harga minyak belum terlihat, sebaliknya sentimen penurunan cadangan minyak bisa memanaskan harga minyak," kata analis dari MF Global, John Kilduff seperti dikutip dari AFP, Jumat (18/4).

Pelaku pasar menilai koreksi harga minyak saat ini hanya sementara sebelum akhirnya harga minyak naik lebih tinggi lagi, terlebih jika dolar AS terus merosot. Sedangkan Tony Nunan dari Mitsubishi Corporation's memperdiksi harga minyak akan menyentuh level 120 dolar AS per barel dalam waktu dekat. (persda network/ade/aco/dtc)

APBN akan Dibongkar lagi

PEROMBAKAN APBN edisi kedua tidak tertutup kemungkinan akan dibahas pemerintah dan DPR jika harga minyak terus menerus mengalami kenaikan. Sebab Menkeu Sri Mulyani mengkhawatirkan kondisi ini akan berimplikasi pada asumsi pada APBNP 2008 yang telah disetujui DPR.

"Jika APBN-P mampu memenuhi ini kita tidak naikkan (harga BBM)," katanya.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengikuti fluktuasi harga yang saat ini masih bergejolak dan akan dilaporkan ke DPR pada Juni 2008.

"Kalau pada triwulan pertama harga asumsi minyak masih sesuai perhitungan, itu artinya masih cocok dengan asumsi 95 dolar AS per barel," tuturnya. Pemerintah dan DPR sebelumnya juga pernah merombak APBN hingga dua kali yakni untuk APBN tahun 2007. Salah satu penyebabnya adalah faktor bencana dan kenaikan harga minyak yang menggila.

Sementara itu, Menko Perekonomian Boediono di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, mengemukakan, pemerintah tidak akan berpaling dari asumsi-asumsi yang telah dituangkan dalam APBN-Perubahan 2008. "Kita pegang APBN yang ada," ujarnya.

Selain tetap berpegang teguh pada APBN-Perubahan 2008, pemerintah juga terus memantau pos-pos pengamanan anggaran yang telah disepakati bersama DPR RI. "Kita lihat perkembangan selanjutnya. Kitakan belum tahu harga ke depan. Apalagi ini masih ada delapan bulan ke depan, tapi memang harus kita antisipasi sebaik mungkin," tukasnya bersemangat.

Kepala Ekonom Institut Riset Danareksa, Purbaya Yudhy Sadewa mengkuatirkan kenaikkan harga BBM akan sedikit menganggu perekonomian nasional. "Selama harga BBM tidak naik maka inflasi akan stabil (kisaran delapan persen). Tapi kalau (BBM) naik maka inflasi akan dobel digit (kisaran 10 persen)," kata dia.

Kondisi ini, lanjut Purbaya, akan mendorong Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga dan mendorong spekulasi di pasar modal. "Tapi efeknya saya kira hanya dalam jangka pendek. Ini kan pengaruh global," katanya.

Menurutnya, ketika BI menaikkan suku bunga berdampak pada harga saham dan obligasi akan merosot dan investor cenderung akan mengalihkan modalnya ke sektor perbankan. "Mudah- mudahan tidak berpengaruh pada sektor riil," kata dia.(Persda Network/Marwan/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Herman Handoko Daftar Dikonvensi Partai Golkar


Makassar- Liputan Kota,Sehari menjelang penutupan pengambilan formulir Konvensi Partai Golkar Kota Makassar, tercatat baru empat orang yang mengambil formulir di Sekretariat DPD II Golkar Makassar, Jl Lasinrang, Sabtu (19/4).
Sebelumnya pengusaha Salahuddin SR Sampetoding yang mengambil formulir pendaftaran. "Beliau tidak mengambil langsung tapi diwakili kuasanya, Gani," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Makassar, Iswan S Utomo, di sekretariat Golkar Makassar.

Salahuddin yang juga Direktur Utama PT Sulwood ini merupakan orang keempat yang berharap diusung partai berlambang beringin itu di arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar, 28 Oktober mendatang.

Golkar menggelar konvensi untuk mencari figur yang cocok diusung di Pilkada nanti.
Tiga orang lainnya yang sudah mengambil formulir adalah Ilham Arief Sirajuddin (Ketua DPD Golkar Makassar), Aries Karim (wiraswasta), dan Herman Handoko (pengusaha elektronik).

Golkar Makassar membuka pendaftaran konvensi 16-20 April. Hari ini adalah hari terakhir pengambilan formulir pendaftaran.
Menurut Iswan, Kepala Dinas PraSarana Wilayah Sulsel, Iriantosyah Kasim, dijadwalkan akan mengambil formulir hari ini.

"Tadi siang (kemarin) saya mendapat telpon dari Pak Iriantosyah. Katanya beliau akan mengambil formulir pendaftaran besok (hari ini)," ujar Iswan.
Konvensi akan digelar 25 April mendatang di Sekretariat Golkar Makassar. Konvensi terbuka bagi masyarakat untuk umum,seperti dikutif Tribun.

Panitia membuka pendaftaran bagi siapapun yang akan bersaing di konvensi. Sebelum konvensi digelar, panitia menggelar tahapan konvensi mulai dari tahap penjaringan hingga pengesahan calon kandidat wali kota dan wakilnya. Bakal calon wakil wali kota akan ditetapkan 28 April setelah penetapan calon wali kota 26 April.

Kabar yang beredar, kemungkinan besar, Golkar akan kembali mengusung Ketua DPD II Golkar Makassar Ilham Arief Sirajuddin di konvensi nanti.
Nama Ilham menguat melalui rekomendasi rapat kerja daerah (rakerda) Golkar Makassar yang digelar akhir Januari lalu.

Saat Rakerda, hampir seluruh organ Golkar mulai dari Pimpinan Kecamatan (Pincam) dan beberapa organ sayap Golkar menyatakan dukungan untuk kembali mengusung Ilham menjadi Wali Kota Makassar di periode kedua.

Setelah mengambil formulir pendaftaran di konvensi, Jumat (18/4), Ilham bersama pendukungnya dijadwalkan mengembalikan formulir pendaftaran konvensi, Rabu (23/4) mendatang. Pengembalian formulir ini akan diikuti ratusan simpatisan Ilham yang akan mengantar Ilham ke sekretariat Golkar.

Perkembangan lainnya, beredar wacana siapapun yang ikut konvensi akan diakomodir untuk menjadi calon wakil wali kota jika nanti kalah di konvensi dan bagi calon yang kalah wajib mendukung calon yang dinyatakan menang.(Tribun/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Potret Kehidupan Pemulung di Kota Makassar

Makassar, Liputan Kota - Sudah hampir satu jam, Sinar (26) terlihat termenung. Tatapan matanya nanar. Sesekali, tikar lusuh berwarna merah yang ia jadikan pengalas duduk digeser menghindari terpaan matahari yang menerobos dari ranting pepohonan.

Siang itu, terik matahari seakan membakar kulit. Setelah hampir sejam beristirahat, ibu beranak tiga itu beranjak menuju dua kontainer penampungan sampah yang berada di halaman belakang kantor PD Kebersihan Kota Makassar, Jl Kerungkerung, Kelurahan Maradekayya Utara, Kecamatan Makassar.

Sinar kembali melanjutkan kerja. Tangannya yang dekil terlihat cekatan memilah limbah sampah yang bisa dijual. Mulai dari kertas, sisa kemasan botol mineral hingga botol minuman ia masukkan ke dalam karung.

Keasyikan Sinar mengais sampah sontak terhenti. Aril (1 tahun) putra sulungnya yang sejak tadi terlelap dalam dekapnya, tiba-tiba meringis dan menangis.
Mendengar teriakan Aril, dua anak Sinar lainnya, Inna (6) dan Rikky (3) keluar dari rumah menghampiri ibunya seraya menyodorkan sebotol minuman. Namun, yang terlihat di dalam kemasan botol mini itu bukanlah cairan susu melainkan hanya air hangat yang dicampur gula pasir.

''Kalau kami lagi tidak bisa beli susu, minuman yang saya berikan kepada anak saya, ya..air gula,'' kata Sinar tersenyum.
Sinar hanya salah satu potret miris kehidupan warga miskin di kota Makassar. Untuk membuat asap dapurnya tetap ngepul, perempuan berkulit legam ini harus bekerja sebagai pemulung keliling. Penghasilan Oddang (27) suami Sinar yang hanya berprofesi sebagai tukang las dadakan tak bisa diandalkan sepenuhnya untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

"Saya harus bekerja untuk bantu suami. Penghasilan suami tidak menentu, kalau ada yang panggil baru dia bekerja. Anak saya tiga dan mereka semua harus makan," tutur Sinar,seperti dikutif BKM online

Sinar mengaku limbah sampah yang ia kumpulkan baru dijual ke pedagang pengumpul setiap empat hari sekali. Tak heran, jika untuk menutupi belanja kebutuhan sehari hari, ia memilih mengutang ditetangganya.

"Kalau sudah banyak terkumpul, saya sewa becak baru saya jual. Satu kilo kertas dibeli seribu pak. Sekali menjual saya biasa terima Rp 40 hingga 50 ribu," kata Sinar.

Seperti pepatah gali lubang tutup lubang, uang yang Sinar peroleh dari penjualan limbah sampah, digunakan untuk membayar utang. Kadang impas, namun tak jarang utang Sinar masih ada yang tersisa.

Ironisnya, di tengah himpitan ekonomi yang terus membelit, Sinar mengaku tak memperoleh jatah beras miskin (raskin) dari pemerintah."Katanya saya belum terdata pak," ucapnya lirih.

Sebagai warga pemdatang yang numpang tinggal di areal perkantoran PD Kebersihan Kota Makassar, jarak antara rumah keluarga miskin itu dengan kantor Keluarahan Maradekaya Utara, hanya sekitar 75 meter.
"Kami ini rakyat kecil.Kalau dibilang dapat bantuan ya.. jelas kami sangat gembira," kunci Sinar.(BKM/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Ambalat Desak Kacab PT. Pelni & PT. Pilar Mundur


Makassar, Liputan Kota - Menyoal kisruhnya permasalahan dugaan korupsi yang merugikan negara di linkup terminal pelabuhan Sukarno Hatta (Suta) Makassar yang dilakukan secara berjamaah, ternyata mendapat reaksi keras Aliansi Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Jabatan (Ambalat).

Mahasiswa inipun menilai, penyalaggunaan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum yang berperan dalam tiket Over Bagasi (OB) angkutan barang di terminal pelabuhan tersebut, sudah dilakukan bertahun-tahun. Sehingga negara dianggap mengalami kerugian miliyaran rupiah.

Menurut Rudiansyah, koordinator lapangan Ambalat, modus operandi pencaplokan uang negara ini, dilakukan dengan cara-cara berjamaah bak matarantai yang sulit terputuskan. Sehingga hasil dari tiket OB yang seharusnya masuk pada kas negara, ditengarai menjadi obyek pengkebiran.

“Kebijakan di tengah pemberantasan korupsi yang tengah giat dilakukan, berbanding terbalik dengan penerapan sistem yang ada di pelabuhan itu. Konsep kami didasari oleh temuan praktek mafia koorporasi antara pihak PT. Pelni dan PT. Pilar yang kini mengelolah manajemen angkutan barang di Pelabuhan Suta,” ucap Rudi, Jum’at (18/4).

Menurutnya, tidak diberlakukannya secara keseluruhan tiket OB pada setiap kapal penumpang yang hensdak berlayar ke bagian Timur Indonesia, diperkirakan negara mengalami kerugian minimal Rp50 juta. Apalagi, di kawasan Pelabuhan Suta, selama sebulan kapal milik pemerintah (PT. Pelni) ini berlabuh sebanyak 19 kali.

Kapal penumpang yang dimaksudkan, antara lain KM. Kalimutu, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu dan beberapa kapal motor lainnya. Demikian halnya dengan keberadaan kapal-kapat ini, selain memuat penumpang, maka para pedagang antar pulau maupun ekspedisi pengiriman barang lewat laut telah menggunakan jasa kapal tersebut dengan menggunakan tiket OB yang sudah disediakan.

“Untuk itu, salahsatu pernyataan sikap kami, meminta kepada PT. Pelni dan PT. Pilar Cabang Makassar bertanggungjawab memberhentikan segala bentuk praktek pemungutan tariff tanpa tiket OB dan meminta pada H. Nasrun Gaus selaku Kepala Cabang PT. pelni dan saudara Ichsan Kepala Cabang PT. Pilar Makassar, segera mengundurkan diri,” kunci Rudiansyah, Mahasiswa UIN Makassar ini. (Zulkifli Malik/Andi Ahmad)





Selengkapnya...

Polwitabes Makassar Ciduk Bandar Narkoba

Kasat Narkoba : Barang Bukti Didapat Sebanyak 1 Kg Sabu-sabu.

Makassar,Liputan Kota - Seorang wanita yang merupakan bandar besar narkoba di Makassar, Mery, dibekuk Satuan Narkoba Polwiltabes Makassar di sebuah rumah mewah di Jl Dr Sutomo Makassar, Kamis (17/4) tengah malam.
Polisi menyita 25 gram narkoba jenis shabu- shabu dari bandar yang tahun 2002 lalu menjalani vonis penjara lima tahun karena kasus yang sama. Warga Jl Serigala ini mengaku telah memesan shabu-shabu sebesar satu kilogram dari seorang di Jakarta.


"Jadi semuanya satu kilogram, yang kami sita adalah sisanya saja,'' ujar Kasat Narkoba Polwiltabes Makassar, AKBP Totok WS.

Dijelaskan, modus operandi yang digunakan adalah, menitipkan narkoba ke perempuan bernama Lisa yang masih saudara iparnya sendiri. Setelah itu para pengedar menyuruh kurir untuk mengambil barang tersebut, seperti dikutif Tribun.

Totok menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Mery, selama sebulan terakhir sudah tiga kali melakukan transaksi narkoba. Awal April 2008 pelaku mengaku menjual sebanyak 25 gram shabu-shabu, Minggu kedua April 2008 pelaku mengaku menjual sebanyak 45 gram.

"Jadi Mery sangat licik dan rapi dalam mengedarkan dan perlu waktu empat bulan melakukan pengintaian. Dia juga sering beroperasi di hotel," tambah Totok.
Barang bukti yang disita dikirim oleh Mr X dari Jakarta dengan menggunakan ekspedisi udara dan disimpan dalam brankas baru, sehingga sulit untuk dideteksi petugas pemeriksaan ekspedisi. Pelaku juga diduga sudah diajari untuk menjadi jaringan narkoba internasional.

Kepada polisi, Mery mengaku menjual satu gram shabu-shabu sebesar Rp 1 juta kepada bandar kecil di Makassar.
"Sumber kami mengatakan bahwa di Makassar, satu gram shabu-shabu bisa dijual seharga Rp 1,6 juta sampai Rp 1,7 juta," lanjut Totok. Mery Juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.(Irwan/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Calon Jamaah Umroh Meninggal Mendadak Selesai Menasik


Makassar, Liputan Kota - Ratusan Calon jamah Konsursium La Ilaha Illallah Makassar yang berkantor di jalan A.Mappanyukki yang sedang mengikuti menasik umroh tiba-tiba geger setelah melihat salah anggota calon jamaah setelah habis shalat Azhar jatuh tertelungkup, dengan spontanitas seluruh calon jamaah mendekati temannya yang terjatuh, salah satu staf Konsorsium La Ilaha Illallah memeriksa denyut nadi korban ternyata sudah tidak berdenyut lagi, " Inna lillahi wa inna illahi rajiun, ibu ini sudah tidak bernyawa lagi, kata Dokter H. Rahman ditengah-tengah kerumunan calon jamaah umroh tersebut.

Korban bernama Sairah binti Nuro (53 th) adalah salah satu calon jamaah yang tergabung dalam kloter (kolonpok terbang) yang ketiga dan berangkat tanggal 22 April 2008, " Jamaah Umroh Konsursium La Ilaha Illallah Makassar sudah diberangkatkan sebanyak 2 kloter sebelumnya, jadi korban ini masuk dikloter ketiga", ujar dr. Rahman kepada Liputan Kota dibaruga Mappanyukki Makassar jumat(18/4).

Dan Menurut K.H. Lutfhi Mustari Korban selama mendengarkan ceramah menasik umroh sudah lihat lain dari seluruh calon jamaah umroh lainnya, jadi sudah ada tanda-tanda pada korban, dan hal ini baru terjadi semenjak menjadi dai, setelah diceramai tiba-tiba juga meninggal, paparnya.

"Korban adalah anak pemilik rumah makan Bangi di Jalan Buru,dan menurut saudaranya yang ikut bersama pada menasik umroh, korban belum pernah menikah walaupun usianya sudah 53 tahun," Jelas Ustas Lutfhi dengan mata berkaca-kaca.(Rizal/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Raja Tallo Jadi Pengurus Harian Pita Makassar

Makassar,Liputan Kota - Raja Tallo ke XIX, Muh Akbar Amir Sultan Aliyah yang bergelar I Paricu Dg Manamba Karaeng Tanete bergabung ke Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), atas nama pribadi saja bukan atas nama kelembagaan maupun kesultanan.
Hal itu dikemukakan di kompleks Fort Rotterdam, Rabu, (16/4), saat pertemuan antara pengurus PITA Makassar.

Menurutnya, kalau secara struktural ke sultanan itu masih perlu pembahasan lebih intensif lagi dengan sejumlah keluarga. Karena dalam mengambil keputusan, apalagi secara kelembagaan itu perlu masukan dari berbagai elemen yang ada dalam sturktural tersebut.

"Secara pribadi saya bergabung di PITA karena parpol tersebut mempunyai visi yang sama dengan saya yakni melestarikan budaya lokal," ujarnya,seperti dikutif BKM Online.

Sementara itu, Ketua DPD PITA Makassar, Syarifuddin Th, mengatakan keberadaan Sultan Aliyah di PITA mempunyai kekuatan tersendiri. Pasalnya, Sultan Aliyah merupakan sosok yang low profil dan bersahaja. Dan di jajaran DPD PITA Makassar ia menjabat sebagai Wakil Ketua III.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Barang Tanpa Tiket OB Ala Rugikan Negara di Pelabuhan Suta


Makassar, Liputan Kota - Kendati disorot berbagai kalangan, indikasi pengkebiran hak negara dengan tidak memberlakukan tiket OB barang penumpang, di Pelabuhan Sukarno Hatta (Suta), negara dirugikan juttan rupiah setiap kapal penumpang yang hendak berlayar ke bagian Indonesia Timur .

Tiket Over Bagasi (OB), yang dikelolah perusahaan swasta, mitra PT. Pelni Cabang Makassar, PT. Pilar, seharusnya menjadi tambahan pendapatan negara, dianggap menjadi obyek ambisi di balik kebijakan pribadi oknum aparat yang bertugas mengatur barang penumpang Pelabuhan Suta tujuan Indonesia bagian Timur.

“Hal itu bukan lagi rahasia umum, aksi pengkebiran hak negara ini sudah terjadi bertahun-tahun, dengan mendepak kepentingan negara dan mengedepankan kepentingan pribadi. Aturan yang sudah ditetapkan, seakan tak dihiraukan dengan tidak dilakukannya pemberlakuan tiket OB untuk kegiatan pengiriman barang milik pedagang maupun penumpang,” papar sumber yang meminta untuk tidak ditulis namanya.

Armada milik PT. Pelni yang dimaksudkan adalah KM. Siguntang, KM Doro Londa, KM Ciremai, KM Lambelu, KM Labobar, dan KM Sinabung dengan rute kapal tujuan Ambon, Ternate, Biak, Jaya Pura, Marauke, Banda, Tual, Fak-Fak, Sorong, Manakuari, dan Serui, dipenuhi penumpang, khususnya para pedagang antar pulau dan provinsi. Tentu saja enam kapal kapal milik PT Pelni ini memuat barang-barang milik penumpang maupun milik para pedagang yang tidak sedikit jumlahnya.

Pemberlakukan tiket OB dengan nilai pembayaran cukup berfariasi, sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh PT. Pelni dan tujuan pelayaran. Namun sayang, hal tersebut terkesan hanya sebatas aturan yang dapat ditampik. Justru keberadaan PT. Pilar di Pelabuhan Suta, dianggap strategi untuk memperkaya kelompok yang hanya memanfaatkan kondisi pelabuhan yang dikenal sebagai lahan duit.

“Pemberlakuan tiket OB di pelabuhan ini, tidaklah maksimal. Bahkan tiket-tiket tersebut hanya dijadikan pajangan tanpa dipergunakan seluruhnya. Malah, oknum pengurus baranglah yang lebih banyak menikmati hasil ketibang menjadi pemasukan buat negara. Dan kinerja PT. Pilar harus dievaluasi kembali,” lanjut sumberlayak percaya ini.

Dari informasi yang dihimpun media ini, dikawasan Pelabuhan Suta, pendapatan para pengurus yang notabenenya dari oknum karyawan PT. Pilar sendiri ataupun oknum aparat kepolisian Polresta Pelabuhan, menggunakan jurus 3 banding 1. Artinya, 3 koli barang yang tak menggunakan tiket OB, hanya 1 koli yang memakai tiket OB dengan tarif sebenarnya..

Bahkan ditengarai keras perhitungan 50-50 kerap ditarafkan, ketika barang penumpang jumlahnya puluhan koli. Taruh misal pedagang miliki 40 koli barang, maka pengurus yang melakukan konspirasi hanya memberi 20 koli barang berlebel tiket OB. Sedang 20 barang lainnya, akan menjadi keuntungan pengurus yang dibagi pada perusahaan pengelolah muatan barang dan penumpang kapal.

Ketimpangan merugikan negara belum lama ini mulai tercium oleh Kapolresta Pelabuhan Makassar, AKBP Sri Rejeki, akibat pemberitaan salah satu media situs yang ada di Makassar, membuat Kacab PT. Pilar, Ichsan, dan pihak yang berkompeten yang dianggap ikut bermain di lingkaran barang non tiket OB, harus berhadapan dengan penyidik di Polresta Pelabuhan, guna dimintai keterangan.

Namun hal tersebut tidaklah membuat kedua serta pengurus barang penumpang lainnya harus gerah. Malah sebaliknya mereka yang dicap keras menjadi motor kerugian negara ini, kembali menggeliat menjalankan aksi selaku pengurus barang tanpa tiket OB.

Untuk itu, aktifis Mahasiswa UIN, A. Fajar, yang melakukan audes dengan pihak PT. Pelni menyayangkan, proses penegakan hukum belum mampu diciptakan dalam menyelamatkan hak negara yang jumlahnya jutaan rupiah.

“Mari gunakan hati nurani dalam menegakkan hukum dan aturan. Negeri kita yang diberangus oleh para koruptor harus diberantas. Demikian halnya kondisi yang ada di Pelabuhan Suta, harus steril dari ulah para pecundang.yang mengedepankan kepentingan kelompok mereka,” pinta Fajar, Kamis(17/4).

Aktifis UIN Makassar ini, berkeinginan, jika aksi merugikan negara tersebut masih terlihat, maka ia dan rekan aktifis kampus lainnya akan melakukan aksi demonstrasi menuntut agar pemberlakuan tiket OB diperketat, demi menyelamatkan kerugian negara. (Zulkifli Malik/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Kasus Lakalantas di Sulsel 1.035 Per Tahun


Andi Bahrum :Tiap Hari Tiga Nyawa Hilang Dijalan.

Makassar- Liputan Kota. Setiap hari di Sulsel, rata-rata dua hingga tiga orang meninggal dunia di jalan akibat kecelakaan lalulintas (lakalantas). Wakil kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Bahrum mengungkapkan, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Sulsel hingga saat ini rata-rata 1.035 per tahun. Sebanyak 457 meninggal dunia. "Jadi korban meninggal dunia dalam kasus lakalantas dalam setiap hari rata-rata dua hingga tiga orang. Kerugian ditaksir Rp2 miliar.

Ini sangat memprihatinkan," ungkap Andi Bahrum dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan di Dinas Perhubungan, Selasa kemarin,seperti dikutif Fajar.

Bahrum mengatakan, secara nasional, kasus lakalantas di Indonesia mencapai 32 ribu kasus. Sebanyak 12 ribu orang meninggal dunia. Sisanya luka berat dan ringan.

Menurutnya, tingginya kasus lakalantas tersebut disebabkan beberapa hal. Di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalulintas. Terutama para pengendara motor.

Untuk mengatasi hal itu, lanjut dia, Dinas Perhubungan Sulsel kerja sama beberapa instansi terkait seperti Dirlantas Polda Sulsel dan seluruh satlantas Polres, PT Jasa Raharja, Organda Sulsel, dinas perhubungan kabupaten/ kota, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Harian Fajar akan menyelenggarakan kegiatan "Pekan Keselamatan Transportasi Jalan ke-2" pada 23-29 April mendatang.

Acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan. Antara lain, sosialisasi tata tertib lalu lintas masyarakat, terutama kelompok-kelompok pemuda, pelajar mulai dari SD-mahasiswa, para sopir, dan pemilik angkutan umum.(Fajar/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Bupati Dan Walikota Perlu Perhatikan Gizi Buruk


Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Diguyur Hujan.

Watampone,Liputan Kota - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan agar seluruh bupati / wali kota di Sulsel tidak terlibat korupsi termasuk menerima komisi
proyek. Dia juga berjanji tidak akan terlibat dalam kasus seperti itu.
Hal itu diungkapkan Syahrul di sela-sela waktu istirahat usai melantik Bupati-Wakil Bupati Bone, Rabu (16/4). Dia juga sempat menyinggung soal program pendidikan dan kesehatan gratis.

"Saya paling benci yang namanya orang korupsi, mudah-mudahan saya bisa jaga itu. Saya tidak suka dengan komisi-komisi proyek dan sebaiknya hal-hal seperti itu bisa kita hindari sama-sama. Saya tidak ingin bupati-bupati saya bersoal dengan masalah seperti itu," tegasnya.

Terkait pendidikan dan kesehatan gratis, dia berjanji akan melakukan secara bertahap lima tahun ke depan secara menyeluruh di Sulsel. Jika program ini gagal di tahun ketiga, dia berjanji akan mundur di tengah jalan.

"Kita akan lakukan secara bertahap, karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sulsel sudah berjalan dengan anggaran yang terbatas, maka harus
bisa diarahkan sesuai dengan kemampuan yang ada tahun ini. Memang pendidikan dan kesehatan gratis bukan hal mudah tapi itu tekad," katanya.

"Kalau tidak berhasil sampai tahun ketiga atau keempat, saya mundur di perjalanan. Saya orang Bugis, saya orang Makassar (Gowa). Orang Bone itu berarti orang Gowa. Tidak ada orang Gowa kalau bukan orang Bone. Raja terakhir di Bone adalah Raja Gowa. Raja terakhir di Gowa adalah Raja Bone," tambahnya.

Menurut dia, program pendidikan gratis diupayakan dapat menjangkau pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Program ini, lanjut dia, akan berjalan dengan 14 item, seperti penggratisan SPP, uang ujian, biaya ulangan, dan biaya mengajar guru.

"Jadi, nanti kita atur, kalau nanti provinsi lakukan penggratisan untuk SD-SMP, misalnya, maka SMA-nya tentu dilakukan oleh kabupaten. Peran komite sekolah
harus mengawasi, mendorong, dan berkoordinasi agar akselerasi sekolah bisa jalan. Komite sekolah tidak usah pungut-pungut, tapi awasi anggaran yang turun ke
sekolah," jelasnya.

Dia juga sempat menyinggung soal gizi buruk yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. "Untuk bupati dan walikota, jangan perhatikan yang lain dulu, sebelum
gizi buruk diperhatikan. Buat apa dibangun lampu jalan kalau masih ada yang gizi buruk di tempatmu. Karena uang pemerintah itu uang rakyat," katanya,seperti dikutif Tribun.

Rekonsiliasi Bisa di Pesta Kawin

Terkait Pilkada Gubernur Sulsel yang sempat diwarnai kisruh dan saling gugat di Mahkamah Agung, Syahrul menyatakan tidak menjadi masalah. Dia menyatakan bahwa tidak ada permusuhan antara masing-masing kandidat, sehingga tidak perlu ada rekonsiliasi.
"Rekonsiliasi bisa di mana saja. Ketemu di (pesta) perkawinan, yah rekonsiliasi, ketemu di orang mati juga rekonsiliasi. Kita sama saja. Artinya, yang lebih di atas dari segalanya adalah kekeluargaan antara adik dan kakak. Jabatan ini hanya daki-daki yang melekat," katanya.

Syahrul yang berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Makassar, pekan lalu. Pasangan Syahrul-Agus dinyatakan
menang setelah mendapat suara mayoritas masyarakat atas kandidat lainnya, Amin Syam-Mansyur Ramli dan Azis Qahhar-Mubyil Handaling.(Sidink/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Menteri PU RI Buka Konferensi Regional di Makassar


Makassar,Liputan Kota- Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta kepada para Kepala Balai dan Satuan Kerja (Satker) Departemen PU untuk rajin turun ke lapangan melakukan monitoring dan pengendalian progres pekerjaan di lapangan. Demikian disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto dihadapan para peserta Konferensi Regional Wilayah Timur yang diselenggarakan di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Senin (14/4).

Tahun 2007 merupakan tahun yang kurang membahagiakan saya sebagai pimpinan Departemen PU karena penyerapan kita relatif lebih rendah dari biasanya. Oleh sebab itu tahun 2008, saya minta untuk monitoring dan pengendalian di lapangan betul-betul kita lakukan. Progres kita jaga dan yang juga penting, kualitas hasil sesuai dengan kualitas yang kita desain. Saya minta Kepala Balai dan Satker rajin ke lapangan agar bisa mengusai kondisi di lapangan sehingga bila ada masalah kita bisa segera memberi petunjuk kepada staf di lapangan.” jelas Menteri PU.

Dalam kesempatan itu, Menteri PU juga mengatakan dengan adanya otonomi daerah, apa yang menjadi tugas pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pemda. Namun untuk tempat-tempat tertentu dan sangat penting dilakukan sementara pemda tidak mampu maka pemerintah pusat dapat membantu. ”Namun kita tidak bisa membantu tanpa diimbangi andil dari pemda. Sehingga tidak ada lagi program pemerntah pusat yang semata-mata hanya membantu pemerintah daerah tanpa ada share dari pemda. Masalah ini hanya semata-mata supaya tanggung jawab pemerintah daerah tetap ada. Sehingga otonomi menjadi otonomi yang bertanggung jawab” jelas Menteri PU,seperti dikutif PU.net.

Sementara itu dari hasil pelaksanaan Konreg yang dilakukan selama dua hari, Menteri PU mengharapkan dapat dihasilkan rencana program yang tajam dan tepat sasaran guna mencapai sasaran RPJM, MDGs dan Perubahan Iklim. Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Departemen PU juga harus mengacu pada tiga strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Disamping itu program yang disusun juga telah memiliki kesesuaian antara program pemerintah pusat dan daerah.

Dengan dihasilkan rencana program tahun 2009, maka pekerjaan-pekerjaan di tahun 2009 nantinya sudah dapat ditenderkan pada akhir tahun 2008, namun belum mencapai ikatan kontrak seperti yang dilakukan pada pekerjaan tahun ini yang telah ditenderkan pada akhir tahun 2007.(PU.net/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Menteri PU RI Meninjau Waduk Dan Jaringan Irigasi Ponre-Ponre


Irigasi Ponre-Ponre Dibiayai Sebesar Rp 130 Miliar

Makassar,Liputan Kota -Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menargetkan pada tahun 2009, Indonesia memiliki jaringan irigasi teknis dengan kondisi baik yang mampu mengairi 7,2 juta hektar sawah. “Luas yang mampu diairi 7,2 juta hektar namun luasan areal tanamnya dapat dua kali lipat, tergantung dari kemampuan panennya” jelas Menteri PU Djoko Kirmanto saat meninjau pembangunan Waduk dan Jaringan Irigasi Ponre-Ponre di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan , Minggu (13/4).

Saat ini luas lahan yang mendapat pasokan air dari jaringan irigasi teknis seluas 6,7 juta hektar, dimana terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak, salah satunya akibat bencana banjir kemarin. “Oleh karena itu selain perbaikan terus dilakukan, juga dilakukan penambahan jaringan irigasi baru seperti di Sulawesi Selatan ini dan juga Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Sehingga ditargetkan pada tahun 2009, kita memiliki jaringan irigais teknis dalam kondisi baik yang mampu mengairi 7,2 juta hektar sawah” jelas Menteri PU yang didampingi Dirjen Sumber Daya Air Iwan Nusyirwan, Direktur Sungai Danau dan Waduk Widagdo serta pejabat Departemen PU lainnya.

Keberadaan Waduk dan Jaringan Irigasi Ponre-ponre sendiri yang mampu menyimpan air sebanyak 40,4 juta meter kubik dan mengairi 4.411 hektar lahan, sangat dinantikan guna meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan petani didaerah tersebut. “Untuk mendukung ketahanan pangan, selain diperlukan bibit, tata cara bertani yang benar, pupuk, masalah air juga merupakan komponen penting.” Jelas Menteri PU, Seperti Dikutif PU.net.

Pembangunan Waduk Ponre-ponre dibiayai melalui APBN yang berasal dari pinjaman Japan Bank of International Cooperation (JBIC) sebesar Rp130 milyar dan pembangunan jaringan irigasinya sebesar Rp78 milyar untuk membangun saluran induk sepanjang 6,7 Km, saluran sekunder sepanjang 31,2 Km untuk sistem irigasi disebelah kiri. Sementara untuk sisi kanan akan dibangun kanal utama sepanjang 11,9 Km, kanal sekunder 21,3 Km, saluran drainase 15 Km dan jalan tani sepanjang 11 KM. Penyelesaian pembangunan Waduk dan Jaringan Irigasi Ponre-Ponre diperkirakan baru akan selesai pada awal 2009.(PU.net/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Kas Daerah Ditutup Tapi Bisa Dicairkan


Kepala Biro Keuangan: Bisa Dikeluarkan Untuk Anggaran Yang Mendesak.

Makassar,Liputan Kota- Selama tiga hari berturut-turut, mulai Senin (14/4), kas anggaran 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sulsel, ditutup. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada auditor melaksanakan tugasnya melakukan audit anggaran yang telah digunakan masing-masing SKPD.

Meski ditutup sementara, tetap saja ada anggaran yang bisa dicairkan. Seperti untuk perjalanan dinas gubernur yang akan berkunjung ke Bone melantik bupati dan wakil bupati.

"Penutupan kas pemprov bukan berarti anggaran tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Untuk anggaran yang bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda bisa diajukan pencairannya dengan seizin auditor," kata Kepala Biro Keuangan, A Yushar Huduri di ruang kerjanya, kemarin.

Memang, kata dia, ada perintah dari gubernur agar untuk sementara kas anggaran ditutup. Tapi untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda, itu bisa saja diberikan dengan sepengetahuan auditor.

Menurutnya, yang diaudit oleh Bawasda saat ini adalah anggaran yang direalisasikan dalam triwulan pertama, Januari-Maret 2008. Audit ini dilakukan untuk mengetahui sudah berapa besar anggaran yang telah direalisasikan, dan berapa banyak yang digunakan dalam triwulan I.

Realisasi anggaran triwulan pertama untuk seluruh SKPD sebesar Rp 214,8 miliar. Belanja terbesar saat ini digunakan untuk belanja pegawai (membayar gaji) dalam kurun 3 bulan ini sekitar Rp 66,6 miliar. Selebihnya digunakan untuk belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai non gaji.

Ditemui terpisah, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang yang diperintahkan langsung Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengkoordinir audit keuangan, mengatakan tim audit saat ini tengah melaksanakan tugsanya. Dalam sepekan audit, paling lambat hari Senin depan, hasilnya bisa dilaporkan kepada gubernur,Seperti dikutif Berita Kota.

"Tim audit masih bekerja, jadi belum ada hasilnya untuk sementara ini. Nanti hari Senin baru hasil audit itu sudah bisa dilaporkan pada Pak Gubernur," ungkap Agus. (BKM/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Honor Ketua DPRD Sulsel Rp.35 Juta


Makassar, Liputan Kota - Langkah Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Moh Roem, menjadi Ketua DPRD Sulsel kian mulus. Setelah rapat pleno DPD I Golkar menetapkan namanya sebagai prioritas pengganti Agus Arifin Nu'mang, giliran Fraksi Partai Golkar Sulsel melakukan komunikasi dengan enam fraksi lain di DPRD.

"Seluruh anggota FPG harus mengkomunikasikan keputusan partai yang memprioritaskan Pak Roem sebagai calon ketua DPRD," kata Sekretaris Golkar Sulsel, Arfandy Idris, usai rapat FPG di DPRD, Selasa (15/4). Roem sendiri masih enggan berkomentar soal kansnya mengisi posisi Agus. "Nanti di paripurna," kata Roem.


Penetapan ketua parlemen ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD. Wakil rakyat Sulsel memiliki ketua baru dijadwalkan awal Mei nanti.
Ketua parlemen Sulsel mendapat aneka ragam fasilitas. Dua mobil dinas, Toyota Camry dan Mitsubishi Pajero biru terbaru yang dibeli di era Agus Arifin Nu'mang, plus dua sopir sudah menanti. Nomor pelat merah DD 2 juga menjadi hak ketua.

Roem juga nantinya juga akan mendapatkan ajudan, staf khusus, sekretaris, staf sekretariat, dan dua orang supir. Ruangan khusus ber-AC juga disediakan bagi pimpinan wakil rakyat ini.
Setiap bulan, ketua DPRD menerima "honor" hingga angka Rp 35. juta. Ini termasuk tunjangan komunikasi insentif Rp 7 juta per bulan plus tunjangan operasional Rp 18 juta.

Rumah jabatan yang terletak di Jl Ratulangi, Makassar, sementara ditempati Agus, juga termasuk fasilitas yang disiapkan untuk Roem.
"Pak Roem memiliki pengalaman dan bisa mengayomi seluruh anggota," komentar legislator PDIP, Husain Djunaid, Seperti dikutif Tribun.

Sadli Mansyur Keberatan.

WAKIL Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Saldy Mansyur, keberatan disebut tidak aktif di kepengurusan Golkar. Saldy menyebut posisinya sebagai wakil bupati Luwu Timur bagian dari mengembang amanah partai Golkar.

Mantan anggota DPRD ini juga menyesalkan kalau keaktifan fungsionaris diukur dari frekwensi kehadiran rapat. "Seandainya undangan diterima satu minggu sebelumnya, kan bisa disesuaikan jadwal. Nanti saya konfirmasi langsung kebenaran informasi ini ke pengurus," kata Saldy via telepon seluler.

Saldy sementara berada di Bandara Hasanuddin, Makassar, dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Ia akan tampil sebagai keynote speker di Jakarta membahas tentang masalah pertambangan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) GOlkar Sulsel, Eddy Baramuly, menyatakan setuju dengan rencanan reshuffle pengurus harian Golkar.
"Sepanjang tujuannya dalam rangka konsolidasi partai menghadapi Pemilu dan Piplres," kata Eddy. Ia berharap reshuffle tidak berdasarkan like and dislike. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pencabutan Nomor Urut, Rudiyanto Dan Sabirin Akrab


Beramal Nomor Urut 1 dan SBY-Aman 2.

Sinjai- Liputan Kota. Pasangan Rudiyanto Asapa-Massalinri Latif (Beramal) mendapat nomor urut 1 dalam pleno terbuka pencabutan nomor urut yang digelar KPU Sinjai di Gedung Pertemuan Sinjai, Senin (14/4).
Sementara, pasangan Sabirin Yahya-Manchu A Baso (SBY-Aman) mendapat nomor urut 2. Harapan Sabirin ternyata terkabul, sebab sehari sebelumnya ia memang berharap mendapatkan nomor urut 2.

Pasangan Beramal yang mendapat giliran pertama mencabut nomor urut disambut teriakan dari pendukungnya. Pasangan ini diusung Koalisi Partai Golkar, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Merdeka, dan sejumlah partai pendukung,seperti dikutif Tribun Timur.

Sementara, pasangan SBY-Aman diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai nonkursi.

Kedua pasangan tiba di ruang pleno diantar puluhan pendukung. Suasana pleno yang dipimpin Ketua KPU Sinjai, AM Musa, tampak meriah disertai dengan teriakan dukungan dari masing-masing kandidat.
Para pendukung kedua kubu juga tampak berada di halaman gedung. Mereka tampak antusias mengamati jalannya pleno.

Usai pencabutan nomor urut, Rudiyanto yang masih menjabat Bupati Sinjai (incumbent) langsung mendatangi kursi Sabirin. Meski menjadi lawan politik dalam Pilkada Sinjai yang akan digelar 11 Juni 2008, namun keduanya tampak akrab. Begitupun dengan pasangan masing-masing.

Rudiyanto bahkan mendatangi seluruh pendukung Sabirin yang berada di kursi bagian belakang. Rudiyanto menyapa mereka sambil berjabat tangan.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Sekkab : PNS Harus Netral Sebagai Pelayan Masyarakat


Pangkajene- Liputan Kota. Sehubungan dengan semakin dekatnya perhelatan pemilu, maraknya tumbuh partai - partai baru sebagai calon peserta pemilu serta banyaknya pertanyaan yang berkembang tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Sekdakab Pangkep, Drs HA Surya Agraria menghimbau agar semua pimpinan unit kerja (SKPD) dalam lingkup Pemkab Pangkep menginventarisir dan melaporkan kepada Bapak Bupati serta tembusan kepada BKD apabila menemukan atau terdapat PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik,sperti dikutif Situs Resmi Pangkep.

Hal ini terungkap melalui surat edaran Sekdakab Pangkep kepada semua pimpinan unit kerja se-Kabupaten Pangkep bernomor 862 / 282 / IV / BKD tertanggal 8 April 2008 perihal Netralitas PNS.

Himbauan tersebut menurut Sekdakab mengacu kepada ketentuan umum mengenai netralitas PNS sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok kepegawaian menyatakan PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota atau pengurul Parpol. Netralitas PNS sebagaimana disebutkan diatas juga, diatur dalam PP 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota Parpol.(Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Warga Tangerang Kaya Mendadak Menangkan Undian Rp.3,5 Miliar

Jakarta- Liputan Kota. Seorang Warga Tangerang, Banten, kaya mendadak. Dalam undian fitur TANDA NISP yang dilaksanakan di Kantor Pusat Bank NISP Jakarta, Senin (14/4), warga Tangerang yang tak disebutkan namanya itu berhasil memenangkan undian berupa uang tunai Rp 3,5 miliar.

Program undian tersebut setelah mengikuti fitur tabungan Program TANDA NISP yang diselenggarakan sejak tanggal 1 Oktober 2007 hingga 31 Maret 2008. Warga Tangerang yang punya tabungan di Bank NISP itu memiliki nomor undian 500001450643.

Uang Rp 3,5 miliar yang merupakan grand prize sementara hadiah lainnya Rp 350 juta untuk lima pemenang, Rp 35 juta untuk 35 pemenang, dan Rp 3,5 juta untuk 350 pemenang.

Sejak diluncurkan tahun 2003 silam, rupanya program TANDA NISP yang mencapai total hadiah sebesar Rp 7,7 miliar mendapatkan respon positif dari seluruh nasabah bank yang berdiri pada tahun 1941 dengan indikasi bertambahnya tabungan menjadi lebih dari 800 ribu rekening, menaikkan dana pihak ke-tiga sebesar 20 persen, dan mengalami kenaikan fee based income rata-rata sebesar 35 persen.

"Kami sangat gembira atas respon positif nasabah terhadap program Undian Terbesar dan Nilai Poin Terbesar ini. Dengan beragam program berhadiah yang kami kemas, kami berharap nasabah dapat semakin merasakan manfaat menabung disamping sebagai instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan dan mempercayakan Bank NISP sebagai mitra perbankannya, " ujar Direktur Bank NISP, Rudy Hamdani, usai acara pengundian hadiah utama program TANDA NISP, Senin (14/4).

Bank yang yang menyandang predikat sebagai bank tertua ke-empat di Indonesia tersebut selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, salahsatu caranya adalah dengan meluncurkan berbagai program promosi berhadiah. "Siapa saja yang akan menjadi pemenang akan kami umumkan di Kompas," katanya,seperti dikutif Tribun.

Program promosi berhadiah berikutnya dari Bank NISP tahun ini antara lain adalah Program TAKA Emas 2008 yang menawarkan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah emas 99,99 persen lannsung tanpa diundi. Program ini telah berjalan sejak 7 April hingga 31 Mei 2008. Sedangkan Program TAKA F1 Singapore yang juga telah berlangsung dari 7 April hingga 30 Juni tahun ini menawarkan 50 hadiah nonton langsung F1 langsung di Singapura.(Persda/Irwan)
Selengkapnya...

Istri Kepergok Bermesraan Dengan Wanita, Suami Lapor Polisi

Makassar-Liputan Kota. Seorang pria SS (30), melaporkan istrinya, Dr, ke Mapolresta Makassar Barat dengan tuduhan telah melakukan hubungan gelap dengan orang lain, Minggu (13/4). Uniknya hubungan gelap tersebut bukan dengan laki-laki lain melainkan dengan dua orang wanita yaitu Ti dan Mg.

Kejadian berawal saat SS memergoki istrinya di sebuah kamar hotel yang terletak di Jl Monginsidi Makassar dengan dua orang wanita, Sabtu (12/4) tengah malam. Saat SS memergoki, ketiganya dalam keadaan nyaris telanjang bulat dan berada di satu tempat tidur,seperti dikutif Tribun Timur.com

Tiga wanita tersebut hingga kemarin masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Makassar Barat. Istri SS, Dr, mengaku kalau mereka membuka pakaian karena basah dan tidur bersamaan karena hanya ada satu ranjang.
Namun, apa alasan ketiganya berada di kamar hotel yang sama, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Menurut salah seorang penyidik, Dr, berdasarkan keterangan suaminya, jarang berada di rumah dan kerap keluar malam.( Tribun/andi Ahmad)

Selengkapnya...

Abdul Hadi Djamal Kunjungi Penderita Gizi Buruk di Makassar


Makassar-Liputan Kota. Rasa kepedulian Wakil rakyat terhadap rakyat miskin merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai tugas Anggota legislatif yang duduk di DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, contohnya Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Abdu Hadil Jamal mengunjungi korban kasus gizi buruk di Jl Manuruki II lorong I No 25 B RW 8 RT 3 Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Makassar Minggu (11/4). Kasus gizi buruk ini menimpa keluarga Hamzah Daeng Lawa (46).

"Kondisinya masih sangat memprihatinkan, tapi saya dapat laporan Pemkot Makassar kurang perhatian. Mereka baru sekali mendapat bantuan susu. Saya akan turun tangan membantu keluarga ini," katanya. Hadi mengaku siap membantu dana untuk keluarga ini, termasuk mengusahakan bantuan dana dari Depkes di Jakarta, seperti dikutif pada Tribun Timur.com

Dg Lawa, istrinya Ida Dg Ngase, dan dua anaknya, semuanya menderita sakit akibat kurangnya mengkonsumsi makanan bergizi. Dg Lawa yang sudah tujuh tahun menganggur, menderita sakit asma sedangkan istrinya menderita darah tinggi.

Dua anaknya yaitu Dinar (22) putri keempat dari sembilan bersaudara menderita komplikasi penyakit. Badannya kurus dan hanya bisa terbaring di dalam kamar rumah yang hanya berukuran 2 x 3 meter tersebut.

Putri bungsunya yang masih berusia satu tahun satu bulan bernama Vika juga menderita lumpuh layu. Vika dilahirkan dengan cara cesar di Rumah Sakit Wahidin karena saat usia kandungan Dg Ngase baru masuk bulan ketujuh.

"Dulu saya bekerja sebagai sopir. Karena menderita sakit, saya berhenti bekerja. Tiga anak saya sudah bekerja dan saya harus menghidupi enam orang anak," kata Dg Lawa.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keluarga Dg Lawa hanya bergantung pada kebaikan sanak famili dan sumbangan warga sekitar. Uang hasil sumbangan dipakainya untuk membeli beras.

Sedangkan istrinya yang awalnya bisa membantu menambah sedikit pemasukan keluarga dengan mencuci pakaian warga sekitar pun tidak bisa lagi karena sakit tekanan darah tinggi yang dideritanya.

"Saya bisa dapat sedikit penghasilan dari mencuci, tapi sekarang saya tidak sanggup lagi karena sakit. Kalau sehat pasti saya bekerja untuk menghidupi keluarga saya," kata Ida Dg Ngase dengan nada sedih.

Menurut Dg Lawa, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pernah mengunjungi untuk melihat putrinya Dinar yang menderita komplikasi penyakit tipes dan beberapa penyakit lainnya. Saat itu Ilham memberi uang Rp 1 Juta dan membantu agar Dinar dirawat di rumah sakit.

"Putri saya lalu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Labuang Baji tapi cuma 18 hari. Soalnya saya tidak punya uang l;agi soalnya pihak rumah sakit selalu memberi resep untuk dibeli dengan uang sendiri. Saya pun memilih pulang saja karena sudah tidak punya uang. Uang dari Pak Wali satu juta juga sudah habis untuk beli obat," lanjut Dg Lawa.

Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diandalkannya uang sumbangan dan bantuan kerabat untuk membeli beras raskin.

"Dulu saya pernah dijanjikan beras raskin gratis, tapi sampai sekarang tidak terbukti. Saya ternyata masih harus membeli beras tersebut," kata Dg Naba.(Tribun Timur/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Sekolah Dilarang Pungut Biaya Kepada Siswa


Walikota : Masyarakat Bisa Laporkan dan Diberi Sanksi

Makassar-Bisko Online. Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, menegaskan ujian nasional (UN) tahun 2008 ini bebas dari segala pungutan. Dalam pelaksanaan ujian, sekolah setingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), sama sekali tidak diperbolehkan memungut biaya kepada siswa peserta UN.
"Kalau ada yang begitu (minta pungutan) masyarakat jangan mau. Kalau ada segera laporkan untuk dilakukan tindak lanjut. Dan jika terbukti ada pihak yang melakukan pungutan kita berikan sanksi sesuai aturan," kata Ilham, Kamis (10/4), tanpa merinci sanksi yang dimaksud.

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UAS BN) Sekolah Dasar (SD) digelar serentak diseluruh Indonesia, 13-15 Mei, UN SMA sederajat, 22-24 April, sedangkan tingkat SMP, madrasah tsanawiyah (MTs), dan SMP luar biasa, dijadwalkan, 5-8 Mei mendatang.
Ia menegaskan kebijakan serupa juga berlaku dalam penerimaan siswa baru (PSB) baik rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) maupun sekolah-sekolah reguler. Dalam PSB tahun 2007 lalu, masih kerap dijumpai sekolah yang melakukan pungutan terselubung dengan modus penjualan map, seragam, maupun kelengkapan pembelajaran lainnya.
"Kita sudah tegaskan tidak ada pungutan. Jangankan melakukan penjualan map dan sebagainya, kita juga sampaikan tidak ada dana penamatan yang dipungut sekolah. Tidak usah pesta-pesta (penamatan) kalau itu membebani siswa," tambah Ilham,seperti dikutif pada Tribun.

Semua Biaya Ditanggung Pusat

Untuk pelaksanaan UN tahun 2008 ini, semua biaya ditanggung pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) RI sebesar Rp 572 miliar. Alokasi dana tersebut juga untuk ujian pendidikan kesetaraan, biaya sosialisasi, pencetakan dan pendistribusian soal UN, sampai alokasi untuk tim pemantau independen (TPI) sebesar Rp 57,9 miliar.
Pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menyiapkan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk pelaksanaan UN di Sulsel.
Sebanyak Rp 2 miliar anggaran tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan UAS BN SD, Rp 6 miliar untuk UN tingkat SMP, madrasah tsanawiyah (MTs), maupun SMP luar biasa, dan UN SMA sebanyak Rp 8 miliar.(Tribun/Rizal Noma/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Wakasat Lantas Polwil: Jangan Coba-coba Menerima Uang Dipos Polisi


Makassar-Bisko Online. Dalam peningkatan kinerja Satuan Lalulintas (Satlantas) Polwil Kota Makassar, dari sorotan warga yang berdiam dikota Makassar dalam pemberian pelayanan dari anggota satuan lalulintas yang bertugas dijalan, Wakil Kepala Satlantas Polwil Makassar, Kompol.Rahmat Rahman melaksanakan inpeksi mendadak (Sidak) pos Polisi yang terletak di Jalan Kapasa Raya Kamis (10/4).

Pada sidak di pos polisi Kapasa, mantan Kasi STNK Ditlantas memberikan arahan kepada anggota polisi satlantas yang sedang bertugas dipos tersebut agar tidak menerima dalam bentuk apapun dari sopir mobil truk dan bus pengangkutan daerah yang hendak meninggalkan terminal daya, dan menindak kepada setiap mobil truk dan bus yang melebihi kapasitas muatan,jelasnya.

" Saya menghimbau kepada seluruh anggota polantas yang sedang bertugas pada pos-pos polisi sepanjang jalan provinsi,tidak menerima "uang" dari para sopir, dan akhirnya mendapat teguran dari Anggota Propam Polda Sulselbar gara-gara dengan persoalan ini, dan kepada pengusaha angkutan meminta kepada sopir-sopirnya untuk tidak berhenti setiap lewat pada pos polisi, karena ini menurunkan citra polisi lalulintas dimata masyarakat, dan diperintahkan kepada Anggota Polantas yang sedang bertugas agar tidak segang-segang memberikan peringatan dan menilang bagi kendaraan yang melanggar seperti bus dan truk yang muatannya melebih daya muat kendaraan tersebut," tegas Rahmat Rahman kepada Bisko Online diruang kerjanya Kamis (10/4).

Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, menurut Rahmat Rahman harus memberikan yang pelayanan terbaik, jangan coba-coba menyalahi aturan hukum yang berlaku, dan begitupun dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jadi diperintahkan kepada setiap Anggota Polantas, " jangan coba-coba menerima uang dari sopir truk dan bus saat bertugas dipos polisi." tegasnya.( Irwan Idris/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Satlantas Polwil Makassar Berikan Pelatihan Para Jukir

Makassar- Bisko Online. Satuan Polisi Lalulintas (Lantas) Polwil Kota Makassar bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar dalam pemberian pelatihan dan pembelajaran kepada seratus Juru Parkir (Jukir) yang bertugas diseluruh wilayah kota Makassar.

Adapun materi pelatihan dan pembelajaran yakni pengetahuan dasar tentang pengaturan lalulintas dijalan, termasuk memahami rambu-ramabu lalulintas dalam setiap kali melaksanakan tugas sebagai juru parkir,ujar Wakil Kepala (Waka) Lantas Polwil Kota Makassar, Kompol. Rahmat Rahman kepada Bisko Online diruang kerjanya kamis (10/4).

"Para Juru Parkir ini sebenarnya sangat membantu Satuan Polisi Lalulintas dalam mengatur perparkiran, namun hal ini belum tersentuh selama ini dan kerja daripada jukir ini sangat berhubungan sekali dengan tugas anggota kami di jalan, dan bukan hanya dituntut dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari segi perparkiran, namun perlu juga memahami aturan dalam pengaturan kendaraan dijalan, menjaga keamanan bagi kendaraan yang diparkir dari pelaku curanmor, setidak-tidaknya jukir itu harus mengetahui Nomor Polisi Kendaraan yang diparkir serta baju pemilik kendaraan tersebut sehingga kalau ada orang yang mau mengambil kendaraannya dapat diketahui dan terhindar dari kecurian kendaraan saat diparkir," jelas Rahmat yang juga mantan Kasi STNK Ditlantas Polda Sulselbar.

Menurut Kompol. Rahmat Rahman, pelaksanaan kegiatan ini adalah program dari Binamitra Polwil Kota Makassar, dan sebagai pelaksana pada pemberian materi pelatihan adalah dari satuan lantas yang sangat berhubungan dekat dengan kinerja para jukir ini, kegiatan ini adalah juga pembinaan secara langsung, dan dapat mengurangi terjadi curanmor diwilayah kerja Polwil Kota Makassar khususnya, dan dapat menertibkan kendaraan saat diparkir pada umumnya, paparnya.

Kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan secara bertahap, dan pada pelaksanaan pertama hanya dikuti sebanyak 100 orang juru parkir, dan tahap selanjutnya sasaran Kami adalah para club otomotif yang ada dikota Makassar, agar para anggota club otomotif yang tergabung dalam salah satu club harus memahami aturan lalulintas, seperti penggunaan sirene, dan dalam konvoi dijalan harus mentaati rambu-rambu jalan, " jangan malah melanggar rambu-rambu jalan pada trafit light saat konvoi dan juga membunyikan sirene, yang jelas ada aturan kapan, dan siapa saja yang bisa mempergunakan alat itu setiap saat, contoh pemadam kebakaran, dan Polisi lalulintas saja, " tegas mantan Kasubag BPKB Ditlantas Polda Sulsebar.(Irwan Idris/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Kadispenda Sulsel: Kontribusi PAD Mencapai 50 Persen Lebih


Makassar-Bisko Online. Dalam upaya mengintesifkan pola dukung dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penerapan system koordinasi kepada instansi terkait terus ditingkatkan oleh Dispenda Sulsel saat ini.

Menurut Kadispenda Sulsel, Drs. H. Yaksan Hamzah, MS, sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel lebih besar daripada bagi hasil yang ada selama ini. Saat ini kontribusi PAD sudah mencapai 50 persen lebih, sedang dana perimbangan hanya 49 persen.

“Oleh kareena itu di tahun ini kita mengharapkan terjadinya peningkatan dalam PAD, serta mengintensifkan pemungutan tersebut. sehingga pengelolaan keuangan di bidang pendapatan dapat dikaitkan dengan kelembagaan yang baru dalam rangka penjabaran dari pada PP 41 Tahun 2007, tentang organisasi perangkat daerah,” kata Yaksan,dalam relisnya yang dibagikan Humas Dispenda Sulsel, seperti dikutif dari Celebes News.

Menyangkut dampak dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, bila dibandingkan dengan aturan kini masih dalam pengkajian. Alasannya, pendapatan tersebut tak akan lepas dari keterkaitan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Maka penjabaran PP No.41 ini, bisa dipahami dan diefektifkan.


“Terdapat UU yang mendasari dalam pengkajian peraturan pemerintah tersebut yang didasari dari UU NO. 32, yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan diberikan pada daerah dan dapat dilimpahkan sepenuhnya atau sebahagiaan kepada perangkat daerah,”paparnya.


Meski demikian, pengelolaan keuangan menurut Kadispenda Sulsel ini, pengelolaan keuangan tetap berjalan seperti biasanya, demikian dengan ditetapkan badan keuangan daerah dan Dispenda tetap selaku pengelolah pendapatan dengan upaya yang intensif kepada seluruh pengelolah pendapatan dalam rangka peningkatan PAD Sulsel.(Celebes News/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Rakyat Sulsel Ingatkan Gubernur Baru Tepati Janjinya


Mendagri Terlambat datang, Pelantikan Sayang Molor Satu Jam

Makassar, Bisko Online. Pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang akhirnya resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulsel periode 2008-2013. Pasangan Sayang dilantik Mendagri, Mardiyanto di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (8/4).


Beberapa hari sebelum pelantikan, kesempatan kepada warga Sulsel untuk menyampaikan harapannya terhadap pasangan ini. Hampir seluruhnya mengingatkan janji-janji keduanya untuk mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis.

''Selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Syahrul YL dan Agus AN sebagai gubernur dan wagub Sulsel periode 2008-2013. Semoga program yang bapak janjikan, pendidikan dan kesehatan gratis terlaksana sesuai harapan rakyat Sulsel. Ingatki Bos.'' Begitu bunyi SMS dari yang diterima koran ini tadi malam dari salah seorang pendukung Sayang di Kec Alla, Enrekang.

Harapan itu hampir sama dengan yang disampaikan Andi Oddang, mantan gubernur Sulsel. Menurut dia, konseptor Sulsel saat ini dan ke depan ada di tangan Syahrul dan Agus. Untuk itu, Andi Oddang mengingatkan agar apa yang dijanjikan pasangan ini saat kampanye dulu dapat direalisasikan. Karena rakyat Sulsel tentu akan menagih janji itu.

''Saya serahkan sepenuhnya kepada Syahrul-Agus. Semoga apa yang mereka janjikan waktu kampanye, yaitu pendidikan dan kesehatan gratis serta ketersediaan pangan dapat dibuktikan,'' katanya yang ditemui usai pelantikan, kemarin.
Mantan gubernur lain yang juga hadir dalam acara ini, Ahmad Amiruddin mengakui bahwa tugas pemerintahan yang akan dihadapi Syahrul-Agus ke depan cukup berat. Sebab pelaksanaan pilkada gubernur langsung telah menimbulkan luka bagi pendukung calon lain. Ini merupakan konsekwensi dari pelaksanaan sebuah demokrasi.
"Luka-luka akibat pilkada itu yang harus segera diobati. Dengan begitu pembangunan di daerah ini bisa berhasil,'' katanya.

Sebelumnya, Mendagri berharap, gubernur dan wagub yang baru dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Juga memenuhi janji-janji yang pernah disampaikan dalam visi-misinya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sulsel.
"Stabilitas Sulsel harus dipertahankan, karena akan menjadi barometer stabilitas di Kawasan Timur Indonesia. Apalagi menjelang pemilu 2009 suhu politik semakin memanas. Perbedaan pendapat dalam berdemokrasi adalah hal yang biasa, tetapi jangan sampai menimbulkan perselisihan yang berdampak pada tidak produktifnya perekonomian di daerah ini," kata Mendagri.

Bupati Sinjai, A Rudiyanto Asapa merasa yakin program kerja 101 hari Sayang akan berhasil diwujudkan. Alasannya, program tersebut merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan masyarakat.

"Konsep 101 hari itu cukup mendasar, dan saya yakin akan berhasil. Tinggal bagaimana konsep itu dapat disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota," ujar Rudiyanto yang juga hadir pada pelantikan.

Pernyataan serupa dilontarkan Bupati Bantaeng, Azikin Solthan. Pendukung setia pasangan Sayang ini berpendapat, pendidikan dan kesehatan merupakan program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Sulsel. Diapun optimis program ini akan sukses di bawah kepemimpinan Syahrul-Agus.

"Saya kira program pendidikan dan kesehatan gratis itu merupakan konsep yang sangat baik dan akan sukses. Di Bantaeng saja, konsep itu sudah dilakukan jauh sebelum ada program dana BOS," tandasnya.seperti dikutif pada Berita Kota Makassar Online.

Pelantikan pasangan Sayang sendiri berlangsung dalam rapat paripurna istimewa. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Surya Dharma. Sebelum pelantikan sempat terjadi insiden di panggung kehormatan tempat duduk pejabat VIP.

Dua tokoh, masing-masing Andi Sose dan Ryaas Rasyid tidak mendapatkan tempat duduk. Salah seorang anggot DPR RI, Malkan Amin yang melihat hal itu langsung bereaksi. Diapun mempersilakan Andi Sose untuk duduk di deretan depan, setelah sebelumnya sempat bersitegang dengan petugas protokoler.

Kemeriahan pelantikan gubernur dan wagub tidak berpengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat Kota Makassar. Pegawai tetap masuk kantor. Begitu juga dengan pedagang, tetap berjualan seperti hari-hari biasa.

''Kami tetap berjualan. Kalau mau lihat acara pelantikan cukup lewat televisi, karena disiarkan langsungji,'' kata Irfan, salah seorang pedagang kakilima di Jl Monginsidi.

Hanya saja suasana lain terlihat di Balaikota. Banyak ruangan yang kosong karena sebagian pejabat menghadiri acara pelantikan. Karena pimpinannya tidak ada, banyak staf yang ikut-ikutan pergi entah kemana.
Yang tinggal di kantor lebih memilih duduk di depan televisi menyaksikan pelantikan Sayang melalui layar televisi. Sesekali terdengar riuh tepuk tangan ketika melihat Syahrul muncul di televisi.(BKM Online/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom