Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Golkar Targetkan Dapat Suara 30 Persen Pada Pemilu 2009



Semarang, Liputankota - Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Surya Paloh mengatakan, partainya kemungkinan akan mengubah target perolehan suara pada Pemilu 2009, menyusul munculnya banyak parpol sebagai peserta pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Air ini.

"Target kita memang 30 persen, tetapi tentunya kita akan melakukan evaluasi ke depan, sehingga bukan tidak mungkin akan kita turunkan," katanya usai Rakor Pemenangan Pemilu 2009 Partai Golkar Jawa Tengah di Semarang, Rabu.

Ia mengakui, dengan munculnya parpol peserta Pemilu yang jumlahnya 34 tersebut tentunya mereka akan mengincar penggembosan suara dari Partai Golkar dan partainya harus memikirkan jalan keluar agar pengembosan itu tidak terlalu berdampak signifikan bagi perolehan suara partainya.

Di samping itu, kata dia, hasil pilkada di beberapa daerah di Indonesia tentunya menjadi pertimbangan untuk mengurangi target perolehan suara pada Pemilu mendatang.
Ia menambahkan, pada Pemilu 2009, partainya masih memiliki peluang untuk mengumpulkan suara.

Sekertaris Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Siswono Yudohusodo mengatakan, dari 34 parpol peserta Pemilu 2009 ada 15 parpol yang berpotensi menggerogoti Partai Golkar.
Dibandingkan parpol lain, kata dia, jumlah parpol yang potensial menggerogoti suara, tentunya paling besar ada di Partai Golkar,seperti dikutif tribun.

Ia menyebutkan, kalau PDI Perjuangan kemungkinan hanya lima parpol yang mengerogoti suara, PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PPP masing-masing hanya satu parpol yang potensial menggerogoti suaranya.( aa.Effendy)



Selengkapnya...

BRI Raup Laba Rp 2,8 Triliun Tahun 2008


Jakarta, Liputankota - Bank Rakyat Indonesia (BRI) berhasil meraup laba sebesar Rp 2,818 triliun pada triwulan II 2008 ini. Angka tersebut membuktikan bahwa 2008 yang dianggap sebagai tahun sulit bagi perbankan tidak terjadi.

Dalam tahun ini, ditargetkan keuntungan bersih mencapai Rp 9 triliun hingga Rp 10 triliun. Besaran laba BRI ini menjadi yang paling tinggi diantara bank-bank nasional lainnya di Indonesia pada periode yang sama.

Direktur Utama BRI Sofyan Baasir mengatakan, laba tersebut meningkat signifikan dibandingkan perolehan pada periode sama tahun 2007 yang sebesar Rp 2,356 triliun atau naik sebesar 19,50 persen.

"Kami optimis tahun 2008 ini akan ada kenaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," kata Sofyan dalam paparan Kinerja Keuangan BRI Triwulan II 2008, di Jakarta, Kamis (31/7),sperti dikutif tribun.

Dalam laporannya, total aset BRI tumbuh sebesar 29 persen dari Rp 168,124 triliun menjadi Rp 216,889 triliun. Sedangkan ekuitas BRI melonjak dari Rp 17,148 triliun menjadi Rp 19,202 triliun (11,9 persen).

Dijelaskannya, meskipun saat ini perbankan sedang mengalami tekanan inflasi yang tinggi diringi risiko pertumbuhan ekonomi yang lamban, BRI masih menunjukkan pertumbuhan kredit yang sangat baik.

Portofolio bank pelat merah itu saat ini mencapai Rp 135,955 triliun yang berarti meningkat 37,64 persen dibandingkan periode tahun sebelumnyayaitu Rp 98,779 triliun.

"Dengan pertumbuhan yang cukup baik itu, pinjaman pada pihak ketiga (LDR/loan to deposit ratio) BRI mencapai 77 persen," tandasnya. (wawan/AA.Effendy)

Selengkapnya...

Kapolda: Media Ikut Peran Aktif Berantas Pungli

Termasuk Pungli Yang Dilakukan Oknum Polisi Dijalan.




Makassar, Liputankota - Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Sisno Adiwinoto meminta masyarakat dan media massa ikut berperan aktif memberantas pungutan liar (pungli). Termasuk pungli yang dilaporkan masih kerap dilakukan sejumlah oknum polisi di daerah ini.

Peran aktif dimaksud di antaranya adalah melaporkan identitas polisi dan siapa saja pejabat yang memungut biaya di luar ketentuan hukum ke Polda Sulselbar. Selain itu masyarakat diminta tidak memberi peluang dan uang kepada oknum polisi yang melakukan pungli.

"Kalau peran media massa, kita minta untuk senantiasa memberitakan secara detil di mana, kapan, dan siapa oknum polisi itu yang melakukan pungli. Biar kita punya data dan alasan memanggil oknum polisi itu untuk diperiksa," jelas Sisno yang ditemui di ruang kerjanya, Mapolda Sulselbar, Makassar, Senin (28/7),seperti dikutif Tribun.

Hal itu ditegaskan jenderal bintang dua itu menanggapi banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan masih kerap terjadi pungli yang dilakukan sejumlah oknum polisi pada beberapa pos polisi di pinggir-pinggi jalan yang banyak dilintasi kendaraan.

"Kami sudah tegaskan dan menyebarkan poster dan selebaran yang berisi melarang polisi melakukan pungli dan meminta masyarakat tidak memberi uang di jalanan kepada polisi, kendati warga itu melanggar," tutur mantan interpol ini.

Sisno menambahkan, ada fenomena bahwa umumnya pengemudi truk atau bus yang melanggar aturan lalulintas lebih senang di-pungli daripada harus taat aturan berkendaraan.
Padahal aturannya, kendati ditemukan ada pengemudi melanggar, polisi tidak diperkenankan menerima uang denda apalagi uang pungli.

Mereka melanggar aturan berkendaraan alias ditilang, harus membayar di pengadilan. Polisi yang menilang kemudian akan diberi uang sebesar Rp 10 ribu untuk satu lembar tilang dari negara. Jadi tidak ada alasan polantas lagi melakukan pungli.

"Kalau masih ada, laporkan identitasnya. Pasti kita akan periksa yang bersangkutan," tegas Sisno lagi.(Irwan H.Idris/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Beramal Resmi Nahkodai Kab. Sinjai

Kantor Lurah Dibakar Sebelum Pelantikan

Penandatangan Memori Jabatan Bupati Andi Rudiyanto Asapa dan Wakil Bupati Andi Massalinri Latief di Saksikan Oleh Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo. (foto: Zulkifli)

Sinjai, Liputankota- Pelantikan Rudiyanto Asapa, SH dan A. Massalinri Latief, S.Sos yang dilaksanakan di Lapangan Sinjai bersatu, hari ini, Senin (28/7), sekitar pukup 11.15 Wita dihadiri berbagai elemen masyarakat daerah ini. Demikian halnya beberapa anggotan DPR-RI hasil pemilihan Sulsel, turut hadir pada pelantikan itu


Gubernur Sulsel, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, saat usai melantik kedua pemimpin Sinjai untuk priode Tahun 2008-2013 mengharapkan, agar keduanya mampu menjadi cermin kepemimpinan yang merakyat. Alasannya,rakyat yang ada di Sinjai, kembali mempercayakan bupati dan wakil bupati terpilih dapat melaksanakan tugas dengan mengembang amanah rakyat.

"Masyarakat sinjai meyakini kedua pemimpin terpilih ini sebagai pemimpin yang dapat menunaikan kewajibannya dan mengharapkan hasil dari pelantikan yang dilaksanakan hari ini. oleh saat ini Pemerintahan Sinjai mulai berproses untuk menghadirkan langkah-langkah baru untuk maju bagi kepentinghan masyarakat dan pemerintahan daerah ini," ucap Gubernur.

Syahrul berharap, agar proses demokrasi dengan mewujudkan Sinjai bersatu dan memiliki semangat baru dan kebersamaan yang berakhir pada kemajuan daerah. tidak ada proses yang bisa berlangsung dan semua harus menjadi sempurna serta kita harus yakin bersama apa yang telah dijalani sesuai dengan, aturan, kemampuan, dan berbagai tuntunan.

"Jika ada pemimpin yang secara tiba-tiba muncul, maka akan ada berbagai persoalan yang akan kita hadapi. Proses inipun menunjukkan kedua pemimpin Sinjai ini, menduduki kepimpinan dengan komitmen yang tinggi dengan menghadirkan rahmat serta kejayaan bagi masyarakat dan daerah ini," kunci Gubernur Sulsel
Dua insiden mewarnai mewarnai pelantikan Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Sinjai, A Rudiyanto Asapa-Massalinri Lathief (Beramal), Senin (28/7).
Insiden pertama adalah kebakaran di Kantor Lurah Bongki, Kecamatan Sinjai Utara sekitar pukul 04.00 wita. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun semua berkas penting, perangkat elektronik, dan 10 karung beras tidak bisa diselamatkan.
Sedangkan insiden kedua adalah aksi blokor jalan dengan membakar ban bekas di tengah jalan.

Massa memblokir jalan raya menuju Kota Sinjai saat Gubenur Syahrul Yasin Limpo akan melantik pasangan Beramal. Akibatnya, kendaraan yang akan melintas terpaksa kembali ke arah semula karena khawatir terjadi gejolak.
Terkait dengan insiden terbakarnya kantor lurah, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Lurah Bongki Yuhadi Samad. Sedangkan dalam kasus pemblokiran jalan, polisi mengamankan tujuh pemuda.
Kapolres Sinjai, AKBP Suharyadi Sujono, yang ditemui usai pelantikan, mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kedua kasus tersebut.
Pihaknya mengatakan, tujuh pemuda yang diamankan hanya dimintai keterangan dengan status sebagai saksi. "Tidak warga yang kami tahan," kata mantan pejabat di Ditlantas Polda Sulsel ini.
Sedangkan Rudiyanto meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut. "Bila aparat tidak tegas, saya melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi," kata Rudi tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan lebih tinggi.

Seorang staf Kantor Lurah Bongki, Andi Waris, menguatkan dugaan pembakaran terhadap kantor pemerintah tersebut. Versi dia, sangat kecil kemungkinan kebakaran itu diakibatkan hubungan arus pendek listrik.

"Semua pegawai di sini langsung matikan sakelar listrik kalau mau pulang. Jadi, sulit diterima kalau kebakaran ini karena arus pendek. Apalagi sumber api pertama kali berasal dari ruang pelayanan yang tidak ada sumber listrik," katanya kepada wartawan.

Selain Lurah Bongki, polisi juga memeriksa Nurdin dan Sulaiman sebagai saksi. Namun belum diketahui bagaimana hubingan Nurdin dan Sulaiman dengan kejadian tersebut.

Juru Bicara pasangan Beramal, Nasrulah Mustasmin, mengatakan Kantor Lurah Bongki belum pasti dibakar. Bisa saja kantot tersebut terbakar secara tidak sengaja.
"Keterangan masyarakat masih dua versi lalu dihubung- hubungkan antara kebakaran dengan pelantikan bupati dan wakil bupati," katanya,Seperti dikutif tribun.

Sebelumnya, satu unit mobil dinas jenis Mitsubishi Maven yang digunakan Kepala Bagian Pembanguan Sinjai, Ahmad Suhaemi, juga dibakar oknum tak dikenal saat diparkir di depan rumahnya di BTN Panrita Bola, Sinjai Utara, Jumat (18/7) dini hari lalu.

Turunkan Brimob

Untuk mengamankan prosesi pelantikan, aparat kepolisian menurunkan personel brimob membantu satuan samapta Polres Sinjai.

Mereka mengamankan aksi blokir jalan yang masih terkait dengan aksi penolakan terhadap pelantikan bupati-wabup. Aksi ini juga diduga sebagai lanjutan dari aksi pengumpulan tanda tangan yang terjadi beberapa hari sebelumnya untuk menolak acara pelantikan.

Di Makassar, sekelompok warga Sinjai juga menggelar aksi penolakan pelantikan pasangan Rudi-Massalanri, Minggu (28/7) malam.

Pendemo mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Sinjai Menggugat (Gerak Sigat) membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap pelantikan pasangan Beramal.
Aksi ini dimotori politisi PPP, Khair Khalis Syurkati. Anggota DPRD Sinjai ini adalah tim sukses pasangan Syabirin M Yahya- Andi Baso Manchu (SBY-Aman) yang diusung oleh koalisi PAN, PPP, dan PDIP.(Zulkifli/AA.Effendy)


Selengkapnya...

PSM Kalah 0-1 Dari Persiba Dibabak Pertama



Samarinda, Liputankota - Pemain PSM Makassar harus mengakui keunggulan strategi yang diterapkan Pelatih Persiba Balikpapan, Peter Butler di laga lanjutan yang saat ini sedang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda.

Sejak ditiupnya peluit babak pertama, Pemain Persiba tampil sangat agresif menekan semua lini Ayam Jantan Dari Timur. PSM dipaksa tidak bisa mengembangkan permainan dengan kecepatan dan sistem pressure yang diterapkan pemain Persiba.

Pemain Persiba menguasi semua lini di pertandingan ini. Di lini tengah, gelandang Persiba lebih dominan menguasai daerahnya dibanding gelandang PSM. Para pemain tengah Persiba tampil kreatif dengan kombinasi serangan kiri kanan dengan permainan umpan-umpan pendek.

Tribuntimur.com melansir. Penampilan agresif pemain Persiba ini membuat lini belakang PSM kedodoran dan bingung mengantisipasi serangan Persiba yang datangnya bertubi-tubi. Hingga kejadian tak diinginkan terjadi di menit 26.

Stopper PSM, Ouadja Lantame Sakibou terpaksa harus menjegal striker asing Persiba, Bruno di dalam kotak penalti setelah lolos dari kawalan Handi dan Ouadja, wasit Purwanto yang memimpin pertandingan akhirnya memberikan penalti kepada Persiba.

Striker Persiba berhasil menjebol gawang Samsidar di menit 28 dan skor 1-0 untuk Persiba. Sementara itu, lini depan PSM yang mengandalkan duet Julio Lopez dan Aldo Baretto terlihat kesulitan mencetak gol karena penjagaan ketat lini belakang Persiba.

Hal ini diperparah lagi dengan kurangnya suplai bola dari lini tengah PSM yang sejak awal kalah permainan dengan lini tengah Persiba. PSM di pertandingan ini menerapkan umpan-umpan panjang yang mudah dibaca lawan dan akhirnya dipatahkan serangannya.

Lini depan PSM hanya memiliki satu peluang di menit 43 setelah stopper Handi Hamzah memberikan umpan crossing ke Baretto dan mengumpannya ke Pronetto tapi sayang tendangan salto Baretto masih bisa ditahan kiper Persiba.(Darwis Katureng)
Selengkapnya...

KM. Lambelu Molor 14 Jam, Mahasiswa HMI Demo

Makassar, Liputankota- Pelayaran KM Lambelu yang melayani rute Ambon, Bau-bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta mengalami keterlambatan hingga 14 jam dari jadwal yang tertera di tiket.


Di dalam tiket penumpang tertulis kapal penumpang milik PT Pelni ini bertolak dari Pelabuhan Makassar, Sabtu (26/7) malam pukul 20.00 wita.

Namun kapal ekpsres tersebut baru merapat di Pelabuhan Makassar Minggu (27/7) pukul 9.45 wita dan dijadwalkan bertolak ke Surabaya pukul 14.00.

"Kami baru meninggalkan Bau-bau tadi malam. Makanya kapal baru bisa tiba di Makassar pagi ini. Saya tidak tahu kenapa sampai terlambat karena tidak ada penjelasan dari mualim maupun anak buah kapal lainnya," kata seorang penumpang asal Ambon.

Tribuntimur.com melansir. Sejumlah agen penjualan tiket sejak kemarin sudah mengingatkan bahwa KM Lambelu kemungkinan mengalami keterlambatan.

Sementara pihak PT Pelni belum berhasil dikonfirmasi soal keterlambatan tiba di Makassar dan berangkat lebih cepat menyusul insiden demo aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Sulsel, Sulbar, dan Sultra yang memaksa naik ke kapal tersebut untuk mengikuti kongres di Palembang, Sumatera Selatan yang dibuka besok.

Menyusul keberangkatan yang dipercepat tersebut, KM Lambelu menyambar dermaga dan tangga dek empat yang belum sempat dipindahkan oleh petugas darat. Bagian tepi derbaga dan bodi di sisi kanan kapal tergores hingga 15 meter.

Mahasiswa HMI Nyaris Bentrok Dengan Buruh Pelabuhan

Sedikitnya 100-an mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) masih berkerumun di pelataran Pelabuhan Makassar. Sementara buruh pelabuhan yang nyaris bentrok dengan mahasiswa masih terlihat tegang.

Sebagian mahasiswa masih menuntut untuk diangkut oleh kapal yang akan datang setelah ditinggalkan oleh Kapal Lambelu, siang tadi. Sebagian lagi memilih menunggu di sekretariat cabang HMI sampai memperoleh kepastian.

Puluhan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Pelabuhan juga berjaga-jaga di sekitar teminal untuk mengantisipasi ketegangan yang mungkin muncul lagi. Sebuah truk kepolisian disiapkan untuk kemungkinan evakuasi mahasiswa.

Di bagian lain pelataran, buruh angkut berseragam coklat juga masih tampak berkerumun. Beberapa di antara mereka yang masih emosional berteriak-teriak. Aparat kepolisian berusaha menenangkan.

Kepala Polsekta Pelabuhan, AKP Sri Rejeki, mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya meminta keterangan dari dua orang mahasiswa. Tidak ada yang diamankan. "Hanya dimintai keterangan saja, tidak lebih," katanya.(Zaenal Arifin/Andi Ahmad)




Selengkapnya...

Badan Pesawat Berlubang ,Qantas Mendarat Darurat





Qantas yang berlubang (Reuters)

Melbourne - Pesawat Qantas yang mendarat darurat di Manila, Filipina karena lubang yang menganga di bodinya ternyata menderita banyak korosi.

Seperti yang dilaporkan News Limited yang dilansir dari news.com.au, Sabtu (26/7/2008), teknisi menemukan banyak korosi dalam perawatan peremajaan awal tahun 2008 ini.

Pesawat Boeing 747-400 berusia 17 tahun itu, baru saja diganti interiornya di Bandara Avalon Victoria, Australia, Maret 2008 lalu.

Sumber di kalangan penerbangan mengatakan, teknisi pesawat mencatat, banyak sekali korosi saat peremajaan.

Pesawat dengan nomor penerbangan QF 30 dan nomor registrasi VH-OJK itu kini menunggu diinvestigasi teknisi maskapai dan Australian Transport Safety Bureau (ATSB) di Bandara Manila.

Sementara itu Qantas segera mengirimkan pesawat pengganti ke Manila untuk menerbangkan penumpang ke Melbourne. Juru bicara Qantas mengatakan pesawat akan terbang dari Manila pukul 23.00 waktu setempat, dan tiba pukul 08.30 hari Sabtu ini.

Pesawat Qantas yang membawa 346 penumpang ini sebelumnya mendarat darurat di Bandara Manila, Filipina. Terdengar ledakan keras, sebelum timbul lubang di bagian dekat sayap kanan.

Pesawat itu sempat turun mendadak 6 ribu meter. Tekanan udara yang sempat turun menyebabkan masker oksigen bergelantungan. Pesawat Qantas tujuan London-Melbourne itu terbang setelah transit di Hong Kong.(saputra)
Selengkapnya...

Dinas Pendidikan Makassar Bagi Buku Murah

Muh. Natsir Azis : Pemerintah Telah Tentukan Harga Sebesar Rp 15 ribu.

Makassar,Liputankota- Dinas Pendidikan Kota Makassar mulai mendistribusikan buku murah untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di kota ini.

Ada sekitar 49 judul buku yang dipersiapkan untuk murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, mulai tahun ajaran baru ini. Orangtua siswa tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk membeli buku.

Sekolah bisa membantu menggandakan untuk dibagikan kepada siswa. Namun biaya penggandaan tidak boleh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah sebesar Rp 15 ribu, tergantung jumlah eksamplar.

"Jika sekolah langsung menggandakan harganya bisa lebih murah 15 persen dari HET. Bisa bekerja sama dengan pihak lain yang menggandakan dengan catatan harganya tidak melampaui HET," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Natsir Azis, Jumat (25/7).seperti dikutif tribun.

Menurut Natsir, untuk tahun ajaran ini, belum semua judul buku murah yang dipersiapkan. "Tetapi jika orangtua mau bersabar kemungkinan besar tahun depan kebutuhan buku seluruh siswa bisa terpenuhi. Informasi yang kami peroleh 100 judul buku kembali akan menambah sistem perbukuan," ujar mantan Kepala SMA Negeri 2 Makassar ini.

Sejak akhir tahun lalu, departemen pendidikan nasional (depdiknas) telah membeli copy right (hak penggandaan) 49 judul buku dan bisa diperoleh di kantor dinas pendidikan masing-masing kabupaten/ kota.

Orangtua murid atau siswa juga bisa mendapatkannya secara gratis dengan mengunduh (download) langsung secara lengkap dari www.depdiknas.go.id.

Sebagai soft copy, materi pelajaran itu bisa disimpan di dalam komputer desktop atau laptop yang bisa dibaca setiap saat.

Sebelumnya, sejumlah orangtua mengeluhkan mahalnya buku paket pelajaran di sekolah yang biasanya dijual pada awal tahun ajaran baru.

Sekolah, biasanya melalui koperasi, menjual buku yang terdiri atas belasan judul dengan harga paket Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

Persoalan buku pun menjadi keluhan, selain pungutan pembayaran lainnya seperti seragam dan perlengkapan sekolah yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga di pasaran.(Rizal Noma/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Din Syamsuddin Hadiri Rapimnas PMB di Jakarta


Jakarta, Liputankota-Partai Matahari Bangsa (PMB) akan menjaring figur-figur muda untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2009. Rekrutmen wajah baru itu dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional 25-27 Juli 2008.

Sekjen Pimpinan Pusat (PP) PMB Ahmad Rofiq mengatakan, salah satu agenda Rapimnas itu adalah menjaring sejumlah calon pimpinan nasional yang diusung PMB pada Pilpres 2009. “Calon presiden yang akan diusung PMB adalah tokoh muda dan baru, yang mampu menawarkan solusi terhadap persoalan bangsa,” katanya di sela pembukaan Rapimnas PMB di Jakarta, Jumat (25/7).


Inilah.com melansir. Pembukaan Rapimnas PMB yang didukung kader muda Muhammadiyah itu juga dihadiri sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua DPD Irman Gusman, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.


Rofiq mengatakan, partainya mendorong penuh lahirnya wajah-wajah baru di pentas politik nasional. “Tapi, kami tapi tidak menyuruh tokoh tua dan lama untuk mundur, karena hal itu hanya memperlihatkan kekerdilan dan ketidakpercayaan generasi muda," kata Rofiq.


Sedangkan Ketua Umum PP PMB Imam Addaruqutni mengatakan, Rapimnas merupakan langkah konsolidasi PMB setelah dinyatakan lolos Pemilu 2009 dengan nomor urut 18. Rapimnas juga akan meneguhkan komitmen PMB untuk memperbarui sistem kepartaian Indonesia yang cenderung membingungkan masyarakat, karena ketidakjelasan antara partai oposisi dan pendukung pemerintah.


Rapimnas PMB diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari seluruh pengurus Pimpinan Pusat, 33 Pimpinan Wilayah dan 428 Pimpinan Daerah PMB se-Indonesia. Selain konsolidasi partai, agenda lain Rapimnas adalah penguatan ideologi partai, penguatan infrastruktur, kaderisasi, strategi pemenangan pemilu dan pembekalan calon anggota legislatif PMB. (wawan/aa.effendy)


Selengkapnya...

Iqbal Parewangi Dan Azhar Arsyad Sepakat Koalisi

Makassar, Liputankota- Dua kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Sulsel, Iqbal Parewangi (ICMI Muda/Muhammadiyah) dan Azhar Arsyad (DDI/NU), sepakat menggagas koalisi strategis menuju Pemilu 2009. Dalam pertemuan di Warung Kopi (warkop) 76, Makassar, Jumat (25/7), hadir sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat, antara lain, Iskandar Pasajo, M Nawir (YLKI), Muhammad Hamka (KPMP), Baharuddin Solongi, dan Mahdi. Sejarawan Unhas, Abd Latif, juga hadir memberi pandangan.

Sebelumnya, Iqbal yang merupakan inisiator utama pertemuan in bertemu dengan Aziz Qahhar Mudzakkar, anggota DPD periode 2004-2009 yang juga mendaftar lagi untuk mendapat kursi di MPR RI periode 2009-2014.

Melalui sekretarisnya, kemarin, Irfan Yahya, mengemukakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan ini. "Itu murni inisiatif Pak Iqbal. Pertemuan Ustad Aziz, kemarin (Kamis, 24/7) intinya unmtuk Aziz for People (AFP)," katanya menjelaskan inti pertemuan LSM yang didirikan Aziz itu.

Iqbal mengatakan, juga akan bertemu Ketua Aisyiyah Muhammadiyah Sulsel, Nurhayati Azis, hari ini, untuk membahas hal serupa. "Targetnya mengembangkan apa yang saya sebut 'strategis berbasis sinergi' agar tidak terulang 'tragedi demokrasi' seperti Pemilu DPD 2004," ujar Iqbal,seperti dikutif tribun.

Perkembangan lain, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulsel, Hamid Basma, menyatakan mendukung sepenuhnya Arman Arfah menjadi calon anggota DPD RI.
Tokoh koperasi ini menilai Arman satu satunya orang koperasi yang maju menjadi calon DPD RI.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Pasangan Obor Ditetapkan Sebgai Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Hari Ini

Mamasa, Liputankota - Jadwal penetapan pasangan Bupati/Wakil Bupati Mamasa terpilih diundur dari jadwal semula Kamis (24/7) menjadi Sabtu (26/7), hari ini. Pengunduran jadwal ini dikemukakan anggota KPU Mamasa, M Amin P, yang dihubungi Kamis (24/7) malam.

Menurutnya, sebenarnya sudah hampir pasti pemenang pilkada diketahui, tapi pihaknya masih menunggu sejumlah suara yang belum masuk dari PPK, meski suaranya ini tidak berpengaruh secara signifikan.

"Hampir pasti Obor yang menang karena hingga sekarang, sudah mengumpulkan lebih dari 42 persen suara. Kalaupun ada perubahan, itu tidak terlalu berpengaruh," ungkap Amin,seperti dikutif tribun.

Data terkini di Desk Pilkada Mamasa, jumlah suara yang masuk adalah 62.165. Sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) adalah 94.759.
Dari jumlah ini, perolehan suara yang diraih oleh Obor mencapai 29.090 atau sekitar 42 persen.

Dengan persentase suara yang diraih oleh pasangan yang diusung Golkar Obed Nego Depparinding-Ramlan Badawi (Obor) yang melebihi 30 persen, maka kemungkinan besar Pilkada Mamasa hanya berlangsung satu putaran.

Dengan perolehan suara dan data suara sah yang masuk sejak sepekan kemudian, berarti angka partisipasi pemilih di Mamasa mencapai 65,6 % pemilih. Sedangkan yang tak aktif menggunakan hak pilihnya, baik karena alasan administrasi pemilih atau karena human error (kesalahan pemilih) di TPS, sekitar 35 %. Angka ini terbilang sama dengan rata-rata partisipasi pemilih daerah di Sulsel.(Yusak NL/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Plt Bupati Kukar Ditahan Bareskrim Mabes Polri

Plt Bupati Kukar Syamsuri Aspar dalam suatu acara di Tenggarong


Jakarta, Liputankota - Malam pertama pelaksana tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara Samsuri Aspar menginap di dalam tahanan Bareskrim Mabes Polri tidak membuatnya shock atau jengah.

Cerita stres atau shock yang sering dialami para pejabat saat dijebloskan ke dalam tahanan, tidak terjadi pada Samsuri Aspar.

Menurut keterangan kuasa hukum Samsuri Aspar, Fauzi Yusuf Hasibuan, Samsuri justru merasa nyaman beristirahat di tahanan Bareskrim Mabes Polri.

"Beliau baik-baik saja. Beliau justru menikmati itu. Bisa beristirahat dengan nyaman, tanpa ada gangguan dan memikirkan tugas-tugas rutinnya sebagai bupati," ungkap Fauzi, Jumat (25/7).

Plt Bupati Kukar ini ditahan di Bareskrim Mabes Polri sejak Kamis malam (24/7). Ia dimasukkan ke dalam tahanan Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 20.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan panjang yang melelahkan di KPK.

Samsuri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan Anggaran Sosial Pemkab Kukar tahun 2005-2006 sebesar Rp 19 miliar itu diperiksa KPK sejak pukul 09.30 WIB.

Samsuri tidak sendiri ditahan dalam dugaan kasus korupsi Dana Sosial Pemkab Kukar ini. Anggota DPRD Kukar Setia Budi juga bernasib serupa.

Keduanya ditahan KPK bersama-sama sejak Kamis kemarin. Hanya saja tempatnya berbeda. Samsuri di Rutan Mabes Polri, sedang Setia Budi ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Menurut keterangan Fauzi, ketegaran yang ditunjukkan kliennya saat menjadi penghuni tahanan itu karena kesiapan mentalnya.

"Beliau kelihatannya sudah siap lahir batin untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi tidak mengalami shock lagi seperti yang dialami pejabat-pejabat lainnya," katanya.

Disamping itu, ketegaran dari Samsuri karena ia yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Sehingga apa yang dialaminya itu, tidak lama.

"Beliau menikmati ini sebagai bagian dari proses perjuangan untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Jadi tidak perlu malu, shock, atau apa. Ia harus menghadapi kenyataan ini dengan penuh kesabaran," jelasnya,seperti dikutif tribun.

Kesempatan di dalam tahanan juga dimanfaatkan Samsuri dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah.

"Kalau selama di luar, kan masih disibukkan dengan berbagai aktivitas memimpin Kukar. Masih banyak pikiran tentang program-program atau terobosan yang harus dilakukan untuk rakyat. Jadi kalau sekarang di dalam tahanan, benar-benar bisa istirahat dengan baik, tanpa harus memikirkan ini itu," ungkap Fauzi.(wawan/aa.effendy)

Selengkapnya...

Iasmo Dzikir Bersama Warga Minasaupa

Laporan: Rizal N dan Andi Ahmad- Makassar




Makassar, Liputankota- Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo), menggelar dzikir dengan ribuan anggota majelis taklim se-Kecamatan Rappocini, Makassar, malam ini.

Kegiatan yang dipusatkan di sebuah lapangan terbuka di ORW 24, Minasa Upa, itu digelar oleh tim sukses pasangan ini di Minasa Upa. Ilham hadir di arena dzikir didampingi penasehat spiritualnya, Ustadz DR Rahman Qayyum dan Sekertaris Golkar Makassar, Farouk M. Betta.

Ilham menyampaikan bahwa janganlah kegiatan ini dilihat dalam konteks politik dengan kehadirannya. "Tetapi lihatlah pada niat kegiatan ini yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kehadiran saya hanyalah bagian dari keinginan saya untuk dekat dengan Allah SWT dan warga saya. Bagaimanapu, saya adalah bagian dari kepemimpinan kota ini," katanya.

Ilham juga menyampaikan komitmennya untuk tetap akan membawa Makassar menuju kota yang religius dimana warganya selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT. "Makassar mesti lebih maju dalam religiutasnya. Ini harus disinergikan dengan langkah cepat pembangunan kota ini," ujarnya. seperti dikutf tribun.

Sementara itu, Rahman Qayyum menyampaikan hakikat kepemimpinan. Menurutnya, kepemimpinan itu bisa dicapai dengan baik ketika dalam diri pemimpin itu ada ketenangan hati. "Memimpin Makassar butuh ketenangan hati. Itu bisa dicapai ketika pemimpinnya selalu berusaha mendekatkan diri dengan Allah SWT. Syarat mutlak itu saya lihat ada dalam diri Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur," katanya.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Anggota DPRD Pangkep Bahas Nasib Bilang

Kadis Kesehatan : Sudah Ditangani Petugas Kesehatan Pangkep

Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr.Indriyati Latief diruang kerjanya (foto: Sakkar rauf)

Makassar, Liputankota- Berita Bilang yang didiamkan pemerintah dinilai mencoreng Pangkep. Terlebih Bupati Syafruddin Nur yang selalu menggembar-gemborkan keberhasilannya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis.

Atas dasar tersebut, sejumlah anggota dewan Pangkep membahas langkah yang akan dilakukan terhadap pemerintah terkait dengan kasus yang menimpa warga Pulau Sabutung tersebut.

"Saya sudah menghubungi beberapa teman di DPRD, Pagi ini kami akan bicarakan langkah apa yang akan kami lakukan," kata angota Fraksi PAN, Benyamin Andi Dangkeng,seperti dikutif tribun.

Menurutnya, kasus Bilang itu bisa jadi bola salju yang akan menguak sejumlah masalah di balik program gratis yang dicanangkan Bupati Pangkep.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr. Indriyati Latief setelah dikonfirmasikan bisnis kota online menjelaskan bahwa penanganan penyakit Bilang warga yang menderita penyakit kutil sudah ada dua tahun ditangani oleh petugas kami, dan beberapa kali mencoba membujuk untuk dirawat dirumah sakit umum Pangkep namun Bilang sendiri tidak mau dibawa kerumah sakit, kemarin waktu Bupati melantik kepala desa dipulau sabutung sempat dibesuk dan diberi bantuan, katanya pertelepon selularnya Rabu (22/7). (Sakkar rauf/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Asman Gantikan Sakaruddin Di SMU Neg.17

Rusman Haeba Resmi Nahkodai SMU Neg.7 Makassar

Laporan: Rizal N dan Andi Ahmad- Makassar




Makassar, Liputankota- Caretaker Wali Kota Makassar, Andi Herry Iskandar, mencopot Kepala SMA Negeri 17, Sakaruddin, dan Kepala SD Paccerakang, Andi Mujira, Selasa (22/7). Pencopotan keduanya terkait dengan rekomendasi tim pemeriksa Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Inspektorat Kota Makassar.

"Dalam pemeriksaan, mereka ini terbukti melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Namun mereka tetap melakukan hal tersebut meskipun sudah tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muh Natsir Azis usai pelantikan,seperti dikutif tribun.

Pelantikan kepala sekolah yang baru dilaksanakan di gedung pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Makassar di Jl Letjen Hertasning, Makassar, kemarin pagi.

Sakaruddin dicopot dan dijadikan guru biasa di SMA Negeri 13. Posisinya digantikan M Asman, mantan Kepala SMA Negeri 7. Sedangkan jabatan Asman diisi oleh wakilnya, Rusman Haeba.

Sementara Mujira diturunkan dari jabatannya dan dipindahkan ke SD Negeri Daya II sebagai guru biasa. Posisinya digantikan Nurdin Inda, mantan Kepala SD Negeri Lanto Dg Pasewang.

Selain pencopotan, empat kepsek juga dimutasi.

Mereka adalah Kepala SD Negeri Sudirman IV, Amir Borahima, dipindahkan menjadi Kepala SD Negeri Lanto Dg Pasewang dan Kepala SD Negeri Kalukuang IV, M Ridwan, menjadi kepala SD Sudirman IV.

Ada juga kepsek yang hanya mendapatkan teguran keras dalam kaitannya dengan kasus pungli. Mereka adalah Kepala SD Inpres Kompleks IKIP, Syahrir Malle, dan kepala SMA Negeri 21, Umar Ambo Rappe. Keduanya hanya diperingatkan untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Kesalahan Kepsek

Natsir mengatakan, sanksi ditetapkan oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dinas pendidikan dan inspektorat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) RI Nomor 044 tahun 2006, pungutan dilakukan harus dengan sepersetujuan komite sekolah dengan melibatkan orangtua siswa. Pungutan juga tidak boleh bersifat memaksa.

Dikonfirmasi via telepon, Sakaruddin mengaku pasrah dengan pencopotan tersebut. Mantan Kepala SMA 5 Makassar ini mengatakan, semua pungutan sudah melalui komite sekolah.

Pungutan di SMA 17 dan SD Paccerakang dilakukan meski tanpa sepersetujuan dari orangtua calon siswa. Kepala sekolah mengetahui hal tersebut dan menyetujui pungutan itu dilakukan. Dalam mengambil pungutan, pihak sekolah dan komite sekolah juga memasang tarif.

Di SMA 17,misalnya, sesuai dengan pengaduan beberapa orangtua calon siswa, pihak sekolah dan komite memasang pilihan tarif untuk uang pembangunan berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 6 juta. Orangtua siswa merasa terpaksa karena tidak punya pilihan menentukan besar sumbangan.

Mengenai uang yang telah dipungut, Natsir menyerahkan sepenuhnya kepada rapat komite sekolah bersama orangtua siswa.

"Biarlah ini diselesaikan oleh mereka, mau diapakan uangnya. Apakah mau dikembalikan atau akan tetap digunakan untuk biaya pembangunan," kata Natsir.
Suasana Lain

Acara pelantikan kepsek kali berlangsung sederhana. Andi Herry yang semestinya melantik tidak hadir karena sedang berada di Solo, Jawa Tengah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan Natsir didampingi sekretaris baperjakat yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sittiara.

Suasana ini berbeda dengan saat 106 kepsek dilantik, 30 Juni lalu di balaikota. Mutasi besar-besaran sebelum Ilham Arief Sirajuddin mundur untuk mengikuti pemilu wali kota berlangsung "meriah". Wajah para kepsek yang dilantik terlihat sumringah ketika itu.

Dari sejumlah kepsek yang dicopot maupun dimutasi, kemarin, tidak satu pun yang dilantik pada mutasi 30 Juni lalu.

"Sejak masalah ini menjadi sorotan, saya bersama kepala bidang sering berdiskusi hingga jam 11 malam. Mudah- mudahan saudara-saudara punya empati. Yang lebih penting, saudara punya tanggung jawab. Sumpah jangan dipermainkan," tegas Natsir usai pengambilan sumpah.

Ia menyatakan tidak menginginkan masalah ini terulang dan mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah, jika ada lagi pengaduan hal serupa, maka pemeriksaan akan kembali ia lakukan.

Prosesnya akan sama seperti yang terjadi dalam penanganan kasus yang baru terjadi ini. Untuk mengingatkan kepala sekolah akan sumpah jabatannya, Natsir meminta stafnya agar teks sumpah saat pelantikan difotokopi.

Kemudian ia mewajibkan para kepala sekolah menempel atau memasang teks sumpah jabatan itu di meja kerja mereka.

Sumpah itu berisi, para kepala sekolah akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, menjaga kewibawaan pemerintah, tidak menerima atau meminta apapun dari seseorang dalam kaitannya dengan jabatan dan tugas, serta bersedia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.

Sedangkan Athman mengaku belum menyiapkan program khusus untuk sekolah yang baru saja dipimpinnya. "Saya belum bisa katakan sekarang, karena belum meninjau langsung. Saya mesti menyesuaikan dengan visi-misi, kemudian menyusun program," katanya.
Ia juga mengaku siap menggelar pertemuan kembali dengan komite sekolah maupun orangtua siswa baru untuk membahas besaran sumbangan yang dinilai memberatkan orangtua siswa.

Anggota DPRD Mendukung

Kalangan DPRD Kota Makassar dan aktivis hak-hak anak mendukung kebijakan mencopot dan memutasi kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan.

"Tentu bagus sebagai langkah penegakan hukum dan aturan. Tapi jika ada indikasi berulang dan diatur sistematis harus dicarikan solusinya untuk menghindari masalah yang lebih besar," kata anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsu Rijal MI.

Politisi PDK ini juga mendukung jika masalah ini diusut tuntas dan ditelusuri kembali untuk mengetahui duduk masalah sampai membersihkan dunia pendidikan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Jangan sampai ini menjadi fenomena gunung es dan berakhir tanpa solusi apa-apa," tambahnya.

Sikap serupa disampaikan aktivis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Selle KS Dalle. Menurutnya, keputusan Andi Herry tersebut sudah tepat dan patut diaparesiasi meski baru kepsek yang mendapat sanksi.

"Dalam menjatuhkan sanksi, asas keadilan tetap harus menjadi dasar. Tidak boleh ada kesan pilih kasih sehingga kepsek lain yang melanggar juga harus mendapat sanksi.
Dia juga mengingatkan, pemenuhan hak atas anak adalah tanggung jawab bersama.
Bagi siapa pun yang secara sengaja mengabaikan atau mempersulit akses atas hak tersebut adalah musuh bersama.

"Terkait dengan momentum Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli (hari ini), selayaknya pemkot mempersembahkan kado istimewa berupa sanksi kepada semua kepsek yang melakukan pungli," tegas Koordinator Rumah Aspirasi DPD RI ini.

LSM Menilai Tindakan Caretaker Walikota Sangat Tepat

Namun hal itu, Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (Lemkira) DPP Sulsel, Rizal Noma menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh caretaker Walikota Makassar, A. Herry Iskandar mencopot dua kepala sekolah adalah sangat tepat demi terciptanya image masyarakat yang baik terhadap pelaku pendidikan yang ada dikota ini, semestinya masih perlu dicermati kondisi yang menimpa kinerja aparat yang terlibat langsung pada pendidikan dipemkot Makassar, adanya pepatah mengatakan makan buah simalakama, inilah yang terjadi pada sejumlah kepala sekolah saat penerimaan siswa baru pada tiap tahun dan sangat merasa terjepit dalam istilah maju kena mundur kena , dari informasi yang didapatkan pada hasil investigasi anggota Lemkira disejumlah sekolah di Makassar, dimana banyaknya nota-nota oknum pejabat dan oknum dari legislatif yang menitipkan kepada kepala sekolah yang memimpin sekolah favorit, inilah semestinya perlu juga dicermati bagaimana solusinya pada tahun penerimaan siswa baru yang akan datang. jelasnya.

Sedangkan Ketua Umum Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Sulsel, Andi Anwar Pallime, mengharapkan, pemerintah jangan terlalu ketat menerapkan aturan jika belum bisa menyediakan kebutuhan siswa maupun operasional siswa khususnya di SMA.
"Kalau memang betul dilarang, pemerintah harus bisa menyediakan. SMA tidak terima dana BOS. Kalau betul- betul tidak boleh ada penjualan di sekolah, orangtua harus betul-betul berkomitmen menyiapkan perlengkapan belajar siswa termasuk buku paket," katanya.

Selengkapnya...

Mutasi Lagi Dipemprov, Gubernur Sulsel Lantik Istrinya

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo


Makassar, Liputankota- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo melantik istrinya, drg Ayunsri Harahap, sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit (RS) Dadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.


Syahrul menganggapnya sebagai hal yang wajar karena istrinya memang layak menduduki jabatan tersebut.

Ayunsri dilantik bersama 160 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilakukan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/7).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pasangan Syahrul-Agus selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, sejak April lalu.

Meski namanya disebut sebagai salah satu pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, namun Ayunsri tidak hadir dalam acara pelantikan tersebut.
Pada saat yang bersamaan, Ayunsri yang juga putri mantan Bupati Bone, HB Harahap, itu harus berada di luar kota.

Usai pelantikan, Syahrul mengatakan bahwa pelantikan istrinya tersebut bukan karena persoalan ia sebagai gubernur melainkan karena kualifikasi dokter gigi tersebut memang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

"Sebenarnya rencana ini sudah dua tahun lalu diberikan kepada saya, waktu saya masih sebagai wakil gubernur. Tapi selalu saya tolak karena saya tidak ingin dikatakan memanfaatkan jabatan," ujar mantan Bupati Gowa dua periode ini.

Sekarang setelah ia menjadi Gubernur Sulsel, ia melantik istrinya sendiri sebagai pejabat menggantikan pejabat lama yang telah memasuki masa pensiun.

"Keputusan melakukan mutasi ini diambil setelah dilakukan penundaan selama tiga kali. Saya percaya pada sekda, BKD, dan Baperjakat," kata Syahrul. Menurutnya, ia sama sekali tidak pernah campur tangan soal mutasi tersebut, apalagi sampai mengusulkan nama.

Mengenai beberapa nama mantan tim pemenangannya yang dilantik sebagai pejabat, ditanggapi Syahrul sebagai hal yang wajar-wajar saja. "Kalau ada pejuang-pejuang saya yang di belakang, bolehlah," kelakar Syahrul yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Selain istri Syahrul, beberapa mantan anggota tim senior pemenangan Sayang sewaktu berkampanye lalu, juga ikut dilantik.

Mereka di antaranya, Suaib Mallombassi yang diangkat menjadi Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sulsel, Agus Sumantri yang dilantik menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Sulsel, dan Syamsuddin Umar yang ditempatkan di Biro KAPP.

Di depan para pejabat baru tersebut, Syahrul dalam kata sambutannya mengatakan tidak ingin pejabat-pejabat barunya nanti menjadi pejabat calabai (waria) yang tidak bisa berbuat apa-apa.

"Saya ingin berakselerasi dengan cepat. Para pejabat juga harus mengikuti irama akselerasi itu," ujar Syahrul,seperti dikutif tribun.

Ia berpesan kepada para pejabatnya agar tidak mengingkari janji dan sumpah yang telah diucapkan.

"Kalau kalian mau sukses mau terus mengabdi kepada masyarakat, jangan khianati kesepakatan," katanya.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Pasangan AMAL di Sidrap Segera Dideklarasikan

Laporan : Andi Ahmad

Ketua TIM AMAL Ilham Junaedy ( foto: Andi Ahmad)


Sidrap, Liputankota- Setelah resmi mendapat dukungan PPP, Asri yang mantan Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel dan Adam Malik, mantan Wakil Walikota Bontang datang mendaftar ke KPU Sidrap, Sabtu malam. Selain PPP, Asri juga didukung PBB versi 2
Pertarungan untuk mendapatkan kursi PPP di Pilkada Sidrap, berakhir. Pasangan cabup-cawabup Asri Syamsuddin-Adam Malik berhasil mendapatkan dukungan dari partai itu.
Dukungan resmi PPP diputuskan hari Sabtu (12/7)yang lalu. Itupun menjelang batas akhir pendaftaran pasangan cabup-cawabup Sidrap.

Dalam waktu dekat ini akan dideklarasikan pasangan yang berjulukan "AMAL", dari kedua pasangan ini merupakan Pamong yang sudah mempunyai pengalaman dalam pemerintahan seperti calon Bupati Asri Syamsuddin yang jabatan terakhir sebagai kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, dan didampingi oleh mantan wakil walikota Bontang Kalimantan Timur, dan sudah pernah duduk sebagai anggota DPRD selama lima tahun juga, kata ketua Tim Pemenangan AMAL, Ilham Junaedy bersama Sekertaris Rusny Ambo Dalle kepada Bisnis Kota Online. Senin (21/7) pertelepon selularnya.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Terkait Soal Pungli, 6 Kepsek Dapat Sanksi

Natsir Azis: Berita Pungli Terlalu Diblow-up.

SMU Negeri 17 Makassar yang diduga Kepala Sekolahnya melakukan pungli.


Makassar,Liputankota- Dinas Pendidikan Kota Makassar merekomendasikan untuk mencopot dua kepala sekolah (kepsek) terkait kasus dugaan pungutan liar(pungli) dan memberatkan orangtua pada penerimaan siswa baru (PSB).


"Berdasarkan hasil pemeriksaan tim kami dan inspektorat, maka kami merekomendasikan agar dua kepala sekolah mendapat sanksi pemberhentian, empat sanksi mutasi, dan dua lainnya mendapatkan teguran keras," kata Kadis Pendidikan Makassar, Muh Natsir Azis, di Balaikota Makassar, Senin (21/7).

Natsir menggelar jumpa pers bersama Caretaker Wali kota Andi Herry Iskandar, Kepala Inspektorat Hamsiar, dan Kepala Badan Kepegawaian Sittiara.

Namun Nastir belum bersedia membeberkan identitas para kepsek yang akan terkena sanksi, termasuk nama sekolah dengan alasan menghindari dampak psikologis.

"Saya meminta kepada baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) untuk sesegera mungkin menggelar rapat membahas hasil pemeriksaan dinas pendidikan. Kalau baperjakat sudah memutuskan sanksi, saya langsung menandatangani SK (surat keputusan)-nya," tegas Herry,seperti dikutif tribun timur.

Beperjakat diketuai oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Supomo Guntur. Sedangkkan Siittiara menjabat sebagai sekretaris baperjakat.

Sementara itu, laporan orangtua siswa yang merasa terbebani dengan aneka pembayaran bagi siswa baru masih tetap muncul.

Di kantor gubernur, Gubenur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, meminta para wali kota/bupati mengambil langkah cepat terhadap aparat sekolah sebelum kejaksaan atau polisi yang turun tangan menyidik kasus tersebut.

"Pungli itu pidana. Maka sudah menjadi tugas penegak hukum untuk turun menyelidiki kasus-kasus yang muncul di sekolah," tegas Syahrul saat memberi sambitan pada pelantikan pejabat eselon II-IV di kantor gubernur.

Syahrul menilai, program pendidikan gratis secara umum sudah berjalan. Bila ada laporan soal pungli, mungkin itu bagian dari sebuah proses sebagai kesadaran masyarakat,"

Tim pemeriksa dinas pendidikan dan kepala sekolah melakukan pemeriksaan sejak Rabu (16/7) pekan lalu.

Sebelum menggelar konferensi pers, Herry memanggil khusus Natsir, Hamsiar, dan Sittiara, ke dalam ruang kerjanya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu dilakukan secara tertutup. Natsir dan Hamsiar masing-masing membawa sebuah map.

Map tersebut berisi laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan kedua instansi tersebut. Herry mengatakan, dalam pertemuan di ruang kerjanya, Natsir dan Hamsiar melaporkan temuan dalam pemeriksaan. Meskipun tidak banyak, namun dipastikan ada kepala sekolah yang terindikasi melakukan pungli.

Sittiara mengatakan, baperjakat akan menggelar rapat dalam dua atau tiga hari ini sehingga Rabu atau Kamis nanti, sanksi itu sudah diputuskan. Sanksi bisa lebih berat atau lebih ringan dari apa yang direkomendasikan dinas pendidikan.

Temuan Inspektorat Ditindak Lanjuti

Inspektorat Kota Makassar juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala sekolah. Terutama terkait pengaduan sumbangan uang pembangunan yang dipungut komite sekolah atau kepala sekolah. Jumlahnya mencapai Rp 1-6 juta per siswa baru.

Menurut Hamsiar, pungutan itu sebenarnya diperbolehkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044 Tahun 2006. Hanya saja, pungutan bersifat sukarela dan spersetujuan orangtua siswa terlebih dulu.

"Yang dilakukan oleh sebagian kepala sekolah adalah melangkahi prosedur. Mestinya rapat dulu dengan orangtua siswa baru. Kalau disetujui, baru komite bisa meminta. Bukan memutuskan sendiri tanpa sepersetujuan orangtua," kata Hamsiar.

Dari beberapa pengakuan kepala sekolah yang diperiksa, jumlah total pungutan yang terkumpul mencapai puluhan juta. Uang tersebut disimpan di bank. Hamsiar melarang kepala sekolah atau komite mengambil uang tersebut sebelum masalah ini jelas.

Jika hasil pemeriksaan dinas pendidikan akan dibawa dalam rapat baperjakat, maka hasil pemeriksaan inspektorat akan dibawa dalam rapat tim tindaklanjut. Tim tindak lanjut ini diketuai Andi Herry.

Konferensi pers kemarin berlangsung santai. Baik Natsir, Hamsiar, dan Sittiara menjelaskan perihal kasus pungli ini diselingi canda dan tawa.

Tetapi justru suasana santai itu membuat Natsir kelepasan berbicara. Ia mengesankan kasus pungli ini sudah terjadi bertahun-tahun.

"Berita soal pungli ini besar sekali. Kayaknya terlalu di- blow-up. Padahal tahun-tahun sebelumnya beritanya tidak besar seperti sekarang," kata Natsir. Sittiara yang duduk berseberangan dengan Natsir langsung mengerutkan dahi.

Mendengar penuturan itu, wartawan pun memburunya dengan pertanyaan. "Jadi kasus pungli sudah terjadi bertahun-tahun, Pak? Kenapa baru disikapi sekarang?" cecar wartawan. Natsir yang sadar dirinya keceplosan terlihat bingung. "Ups, keceplosan-ma," katanya sambil menggelengkan kepala.

Pekan lalu, seorang mantan kepala sekolah mengungkapkan bahwa pungli di sekolah sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Pungli bahkan terjadi secara sistematis dan beruntun dari bawah hingga ke atas. Bahkan, dia menyebutkan sejumlah pejabat penting di balaikota ikut kecipratan dana pungli.

Sementara itu LSM Lemkira (Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara ) DPP Sulsel menilai Pemkot sangat lambang mengambil tindakan dengan pemberian sanksi terhadap para pelaku atau oknum kepala sekolah yang diduga melakukan pungli disekolahnya masing-masing, semestinya aparat dari diinstansi terkait harus cepat melakukan pemantauan kesejumlah sekolah setelah ada informasi dari orang tua siswa, dan hal itu sependapat dengan Kadis Pendidikan Kota Makassar bahwa permasalahan Pungli disekolah terlalu dibesar-besarkan pada pemberitaan di Media, padahal yang terjadi sebenarnya tidak begitu, tapi yang perlu dicermati kenapa Pemkot lambat mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) itu, padahal itu seandainya dapat diberlakukan sebelum PSB berlangsung dapat mengoptimalkan terjadinya pungli disekolah di Kota Makassar ini, jelas Rizal Noma yang dipercayakan sebagai ketua dalam lembaga ini. (Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Dana Bantuan Penunjang Pendidikan Gratis di Sulsel Rp.29,72 Miliar

Kadis Pendidikan : 67.756 Siswa Miskin di Sulsel Dapat Beasiswa
Kadis Pendidikan Sulsel, A. Patabai Pabokori.



Makassar,Liputankota- Sekitar 67.756 murid kurang mampu tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) di Sulawesi Selatan mendapat bantuan beasiswa pendidikan selama satu tahun.
Program bantuan departemen pendidikan nasional (depdiknas) RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program pendidikan gratis ini sudah disalurkan secara bertahap per triwulan (tiga bulan).

Total bantuan yang disiapkan mencapai Rp 29,72 miliar lebih. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Patabai Pabokori, Minggu (20/7), mengatakan, bantuan penunjang pendidikan gratis tersebut bisa dipergunakan untuk membiayai perlengkapan sampai subsidi transportasi bagi siswa yang terkendala biaya pendidikan.

Siswa yang masuk kategori miskin berdasarkan rekomendasi yang diberikan kepala dusun, kepala desa/ kelurahan, sampai pihak sekolah. "Seleksi siswa yang berkategori tidak mampu bertingkat dan berjalan selektif," katanya.

Bantuan beasiswa tersebut diberikan bagi 25.146 orang murid SD dan 6.821 murid madrasah ibtidaiyah (MI)/ pesantren. Tiap murid mendapat Rp 360 ribu per tahun.
Begitupun 18.861 pelajar sekolah menengah pertama (SMP) yang akan memperoleh beasiswa senilai Rp 500 ribu per orang per tahun maupun 6.374 pelajar madrasah tsanawiyah (MTs) dan pesantren dengan total subsidi pendidikan sebesar Rp 360 ribu per orang per tahun.

Tidak ketinggalan sebanyak 10.554 siswa SMA sederajat yang akan memperoleh bantuan pendidikan mencapai Rp 780 ribu per tahun. Biaya yang akan digelontorkan untuk memberikan beasiswa bagi siswa SMA mencapai Rp 4,2 Miliar.

"Ini sebagai upaya meningkatkan proses pendidikan wajar sembilan tahun. Ini sudah menjadi komitmen pemprov untuk meningkatkan kualitas pendidkan di Sulsel. Jadi tidak ada lagi alasan bagi siswa untuk tidak sekolah," tambahnya. Seperti dikutif tribun.

Jadi Proyek Nasional

Menurut mantan Bupati Bulukumba dua periode ini, program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang menjadi terobosan pertama di Indonesia.

Program ini rencananya akan menjadi proyek percontohan nasional. "Kita patut bersyukur karena punya gubernur yang komitmen tinggi di bidang pendidikan. Keberanian untuk mencetuskan pendidikan gratis tingkat provinsi juga mendapat respon positif dari seluruh pemimpin kabupaten maupun kota," jelasnya. (Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Ilham Arief Sirajuddin Nginap Dimasjid Paccerakkang

Ilham Arief Sirajuddin ( Foto: Andi Ahmad)

Makassar, Liputankota-Ilham Arief Sirajuddin benar-benar menikmati masa "kebebasannya" setelah tidak lagi menjabat Wali Kota Makassar. Usai menghadiri acara Pestad Rakyat di Lapangan Mangga Tiga, Kecamatan Biringkanaya, Ilham i'tikaf di Masjid Mubarak, Paccerakang, Daya. Dia bahkan memilih bermalam di masjid tersebut bersama rombongan.

''Kita tak usah pulang ke rumah. Kita itikaf saja di sini,'' kata Ilham meminta semua rombongan untuk nginap di masjid. Padahal Ilham calon wakilnya, Supomo Guntur, dijadwalkan bermalam di sebuah rumah warga di Mangga Tiga, Kelurahan Paccerekang.

Kunjungan Ilham-Supomo (IASmo) tersebut, kata juru bicara IASmo Centre, Rahman Pina, bagian dari Program IASmo Bersama Rakyat yang digagas setiap akhir pekan di semua kecamatan,seperti dikutif tribun.

Mengetahui mantan wali kota bermalam di masjid, beberapa warga bahkan mengusahakan kasur dan bantal. Namun, Ilham langsung menolaknya dengan halus. Kehadiran Ilham itu kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk berdialog dengan Ilham.(Rizal/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Ada Apa Dengan Sorotan Pungli Disekolah Makassar ?

LSM : Pemkot Lambang Mengeluarkan SKB





Makassar, Liputankota- Kenapa baru sekarang sangat disorot masalah pungli yang dilakukan oleh sejumlah sekolah dikota Makassar pada saat penerimaan siswa baru ? itu pertanyaan seorang warga kota Makassar yang juga orang tua yang baru-baru siswanya dimasukkan pada salah satu sekolah menengah pertama di kota ini, sebelumnya pada penerimaan tahun- tahun yang lalu tidak disorot seperti sekarang, apakah ada hubungannya dengan program kerja dan janji Gubernur Sulsel yang baru-baru terpilih dan apakah karena ada segelintir kelompok lawan politik Gubernur yang terpilih untuk menjadikan permasalahan supaya dibesar-besarkan, kata Daeng Sangkala perbincangannya kepada Bisnis Kota Online di warkop Mappanyukki, Sabtu (19/7).

“Terjadinya Pungli pada penerimaan siswa baru pada sekolah dikota Makassar yang akhir-akhir ini, saya sebagai orang tua siswa mengatakan tidak perlu dibesar-besarkan masih banyak permasalahan yang sangat rumit yang dilanda negeri ini perlu di sorot, dan itupun apakah juga dapat dikategorikan pungli, karena yang jelas sekolah laksanakan hal itu untuk kepentingan bersama antara siswa dan sekolah, ya mungkin karena ada segelintir orang tua siswa yang tidak puas dan bernyanyi, dan akhirnya dapat dibesar-besarkan seperti sekarang, yang jelas akibat terjadi keblakblasan dari orang tua siswa sendiri, akhirnya membuat orang tua siswa merasakan juga akibatnya, dari tahun yang lalu mestinya anak masih bisa diterima oleh sekolah tersebut waulaupun tidak lulus disekolah itu, sekarang hanya bisa gigit jari menerima nasib anaknya yang hanya bisa menikmati kelanjutan pendidikan di bangku sekolah swasta,” jelas Daeng Sangkala.

Menurut Daeng Sangkala, tercorengnya dunia pendidikan di kota Makassar yang pas bersamaan dengan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah, adalah sebuah dilema yang sangat sulit dicarikan solusinya, berbicara masalah dana pendidikan,apakah saat ini bisa mencukupi untuk kebutuhan sarana dan prasarana pada sekolah, dan apakah gaji dan tunjangan para guru sudah mampu membuat kehidupan pahlawan tanpa tanda jasa ini sejahtera bersama keluarganya, hal ini masih tanda tanya dan sangat perlu dijawab, dan kembali kepermasalahan beban yang ditimpah orang tua siswa saat memasuki tahun ajaran baru, yang harus mengeluarkan dana yang banyak demi buah hatinya agar bisa menikmati pendidikan yang bermutu, dan apakah ini bisa terjadi disemua kalangan masyarakat di kota ini, tidak mungkin dan ini merupakan dilema yang perlu dicarikan solusinya, yang jelas dikala begini, pasti rakyat berteriak mana itu pendidikan yang gratis yang selama ini menjadi janji-janji Gubernur saat kampanye dulu sebelum jadi Gubernur defenitif, apakah hanya sebuah wacana, dan janji-janji belaka yang bisa mempengaruhi rakyat sulsel waktu itu, tegasnya.

Forum Pemerhati Pendidikan kota Makassar juga berpendapat sama dengan salah satu orang tua siswa Daeng Sangkala, bahwa benang kusut yang terjadi pada dunia pendidikan dikota Makassar saat ini, adalah dilema yang sangat sulit dicari ujung pangkalnya lahir sorotan dari sejumlah orang tua siswa yang mengungkap permainan bobrok yang terjadi disetiap sekolah, besarnya biaya pada pengadaan baju seragam dan sejumlah peralatan sekolah yang dibebankan kepada siswa baru, dan akhirnya menjadi kesimpulan bahwa ini adalah pungli yang dilakukan pengurus sekolah, papar Wahyu yang dipercayakan anggota forum ini sebagai ketua.

Menurut Wahyu apakah ini disebut pungli (pungutan liar) dilakukan sekolah, seseorang pengamat pendidikan pernah mengatakan bahwa tidak akan terjadi pendidikan bermutu bila biaya pendidikan tersebut murah, dari hal itu bila diambil artinya memang benar, suatu proses pendidikan terjadi dengan baik bilamana sarana dan prasarana, tenaga pengajar sangat menunjang, dan siswa yang disiplin, tapi bila sebaliknya terjadi pasti tidak akan terjadi pendidikan yang bermutu, ujarnya kepada Bisnis Kota Online.

“ Dari pengamatan disejumlah sekolah yang dapat kami lihat, bahwa beberapa guru maupun pengurus sekolah selama ini menyimpulkan dengan dibesar-besarkannya permasalahan pungli ini akan membuat juga masyarakat semakin bingung, bisa jadi diantara sejumlah orang tua siswa yang mau melihat anaknya mendapat pendidikan yang baik tidak terlalu mempermasalahkan, tetapi ada dugaan sekelompok warga yang mengaku orang tua siswa, padahal bukan dan dimamfaatkan oleh orang yang sangat berkepentingan dalam situasi menjelang pilwalkot untuk menjadikan black campaign
pada salah satu kandidat balon walikota dan walikota Makassar,”ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan seperti baru-baru ini yang terjadi pada salah satu oknum mantan kepala sekolah yang baru-baru ini kena mutasi, yang telah membeberkan perlakuan jelek yang dilakukan oleh kepala sekolah yang dikategorikan pungli dan menyuap, dan telah dimuat pada salah satu surat kabar harian dikota ini, sangat memojokkan sejumlah kepala sekolah di kota ini, tapi hal ini beberapa kepala sekolah mencanter pernyataan oknum mantan kepala sekolah tersebut,” bahwa itu apa bisa dibuktikan dan apakah semua kepala sekolah melakukan praktek itu, kata salah satu kepala sekolah yang tidak mau disebut namanya”, ditiru Wahyu, yang jelas oknum kepala sekolah tersebut sama dengan membuka kebobrokannya sendiri, perlu diketahui oknum mantan kepala sekolah itu baru sekitar seminggu dimutasi berarti sebelumnya pernah melakukan hal yang demikian yang telah dibeberkan kepada public, dan ini harus di periksa apa yang pernah dilakukan selama jadi kepala sekolah sebelumnya, tegasnya.

Sementara itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lemkira ( Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara Indonesia ) DPP Sulsel, Rizal Noma menjelaskan bahwa polimik yang terjadi saat sekarang pada dunia pendidikan di kota Makassar sangat mencoreng muka sejumlah pelaku pendidikan, baik kepala sekolah, guru maupun orang tua siswa itu sendiri, praktek pungli yang terjadi disebagaian sekolah sangat menuai sorotan tajam sejumlah pemerhati pendidikan yang ada di daerah ini, perlu dicermati apa penyebab sehingga terjadi praktek demikian, disini para pejabat di pemkot Makassar yang merasa sangat berkepentingan dengan masalah ini harus segera melakukan tindakan tegas dan menelusuri apakah praktek pungli ini benar-benar terjadi disebagian sekolah seperti yang diduga oleh sejumlah orang tua siswa di Makassar, aparat terkait misalnya Dinas Pendidikan, harus proaktif melakukan pemantauan kesetiap sekolah terkait dengan masalah ini, jelasnya.

Ketua Lemkira ini mengaku sangat prihatin dengan terjadinya sorotan tajam terhadap penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini, sebelum-sebelumnya tidak sampai terjadi begini padahal mungkin tidak beda dengan yang terjadi sekarang yang dilakukan oleh sekolah setiap PSB berlangsung, adapun sorotan tajam dari beberapa media massa akhir- akhir ini adalah sesuatu demokratisasi yang wajar karena ada indikasi terjadi pro dan kontra, ha nya saja Pemerintah Kota (Pemkot) yang hal ini Dinas Pendidikan lambang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu antara dinas pendidikan, dinas koperasi, dan kantor departemen Agama, padahal sebelumnya telah dilaksanakan workshop di balaikota sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru berlangsung, dengan memperjelas pada pengadaan seragam, buku dan sejumlah peralatan sekolah yang diserah kepada koperasi sekolah yang telah berbadan hukum pada sekolah masing-masing. Dan tidak terlepas dari tujuan koperasi sendiri untuk mensejahterakan anggotanya dan masyakarat sekitarnya, dan kalau ini secara cepat dilakukan oleh Pemkot Makassar maka, setidak tidaknya dapat mengurangi parktek pungli di sekolah yang sampai saat sekarang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Makassar. ( Rizal/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

PON XVII Kaltim Habiskan Rp 469 Miliar

Laporan: darwis katureng- Samarinda

Tiga Maskot PON XVII Kaltim

Samarinda, Liputankoat-Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII 2008 di Kalimantan Timur ini menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 469 miliar. APBD yang dikuras tersebut sejak 2006 hingga 2008 ini.

Wakil Ketua Panitia Besar PON XVII Hermain Okol mengungkapkan, nilai itu terlihat bengkak lantaran sejak awal tuan rumah berniat menanggung seluruh kebutuhan atlet, offisial, wasit-juri, hingga undangan. Hal-hal yang ditanggungkan itu seperti akomodasi, konsumsi, sampai transportasi. Termasuk akomodasi wartawan dari seluruh Indonesia.

"Sebab PON kali ini bebeda dengan PON di Palembang. Semua atlet kontingen ditanggung oleh penyelenggara. Mereka mendapat fasilitas-fasilitas. Termasuk tidur harus menggunakan AC," tutur Okol, Kamis (17/7).

Besarnya anggaran yang terkuras itu pula lantaran persiapan Kaltim itu berlangsung di sejumlah daerah kabupaten ataupun kota. Semula disiapkan tujuh kabupaten dan kota sejak 2003. Tapi kemudian Sangatta tidak juga selesai hingga batas waktu ditetapkan. Kemudian, ditetapkanlah enam kabupaten/kota sebagai penyelenggara.

Pada perjalanannya, tutur Okol, mereka terbentur berbagai peraturan hukum pengadaan barang dan menejemen pengelolaan keuangan daerah. PB PON pun merasa kesulitan hingga pertengahan 2007. "Belanja jadi tidak bebas. Tetapi Juli 2007 kami memperoleh fasilitas hibah. Semua anggaran operasional dihibahkan ke PB PON. Namun tetap dengan aturan pokok berdasar manajemen keuangan daerah itu, misal lebih Rp 50 juta harus tender," tutur Okol, seperti dikutif tribunkaltim.

Persiapan paling sulit adalah di Samarinda. Ibukota Kaltim ini menyelenggarakan 19 cabang olahraga dengan sekitar 5.000 orang yang harus dilayani. Sejumlah fasilitas umum yang telah dijadwal gagal selesai dan menyebabkan panitia kian kesulitan.

Diakuinya sejumlah kendala lain juga muncul. Terlebih ketika tiba hari pelaksanaan, offisial yang tiba ke Kaltim - khususnya di Samarinda - justru membludak melebihi yang didaftarkan. Keluhan-keluhan pun mengemuka. "Karena 100 yang terdaftar tapi yang datang 200 orang," tutur Okol.(Darwis Katureng)

Selengkapnya...

Erwin Aksa Pimpin HIPMI Pusat

Erwin Aksa (foto: inilah.com)


Jakarta, Liputankota - CEO Bosowa Group, Erwin Aksa mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2008-2011. Sebuah langkah yang sesuai dengan konsep dirinya, yakni menjunjung tinggi profesionalisme

Erwin Aksa memilih berkarir di Hipmi, bukan jadi anggota DPR dan bukan melangkah di jalur politik. Erwin sadar bahwa orang bisnis yang terjun ke politik sebaiknya adalah pebisnis yang sudah mapan. “Kita harus jadi pengusaha senior, mapan dan besar, baru berpolitik. Jangan dibalik,” katanya di hadapan kaum muda kalangan dunia usaha, baru-baru ini.

Erwin Aksa menuruti nasihat para seniornya bahwa pebisnis harus profesional. Baginya, pebisnis yang memburu modal menggunakan politik kekuasaan, maka modalnya hanya bertahan seumur kekuasaan. “Karena itu, profesionalitas dan etika bisnis merupakan suatu keharusan,” kata Erwin.

Untuk itu, Erwin yang menjabat Ketua Bidang Energi Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi sudah menyiapkan visi-misi untuk memperbaiki kinerja organisasi pengusaha muda itu. Salah satu program yang belum selesai pada era Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sandiaga Uno adalah mencetak sejuta pengusaha baru.

Selain itu, Hipmi juga harus berusaha membantu mengatasi problem dalam permodalan, SDM yang berkualitas, serta membuka peluang baru di Uni Eropa dan Timur Tengah. Salah satu program Hipmi adalah membangun basis data anggota untuk kemudian dikelompokkan dalam beberapa sektor pembinaan.

Pembangunan basis data ini akan dilakukan dengan membuat survei ke masing-masing cabang Hipmi. Setelah itu, Hipmi akan melakukan pelatihan. “Kami juga akan membentuk Hipmi Fund dengan tujuan membeli perusahaan yang prospektif dan menjadi kredit program untuk para anggota, melalui proses seleksi,” kata pria yang baru berusia 32 tahun ini.

“Program utama lain mencakup kemitraan strategis dengan BUMN dan perusahaan swasta nasional, serta peningkatan akses pasar Hipmi,” tutur lulusan bidang ekonomi tahun 1997 dari University of Pittsburg, Pennsylvania AS itu.

Inilah.com melansir, Kiprah Erwin di dunia usaha memang terus berkibar. Di bawah Erwin, Bosowa mengembangkan sayap bisnisnya ke sektor energi. Untuk mengatasi krisis listrik di sebagian wilayah Sulsel, misalnya, Bosowa Energi bersama dengan mitra bisnisnya dari Cina membangun PLTU Batubara Jeneponto berkapasitas 2x100 MW, dengan total investasi sebesar 200 juta dolar AS.

Dalam pembangunan PLTU itu, Bosowa menggandeng Chengda Engineering Corp., salah satu perusahaan asal Cina yang sebelumnya telah menyelesaikan pembangkit listrik di Palembang dan Cilacap. Pembangunan PLTU ini merupakan salah satu upaya mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sulsel dalam beberapa tahun terakhir ini.

Selama ini pembangkit listrik yang ada di Sulsel terpusat di sebelah utara dan tengah Sulsel. Karena itu, pembangunan PLTU di Jeneponto yang terletak di sebelah selatan wilayah Sulsel ini diharapkan bisa membantu mengatasi krisis listrik di sana.

Kurangnya pasokan listrik dan banyaknya permintaan listrik dari masyarakat di Sulsel mendorong Bosowa Corporation membangun PLTU Batubara sebesar 2x100 MW, yang juga merupakan pembangkit listrik terbesar di terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Erwin yang merupakan kader bisnis yang menggantikan ayahnya Wakil Ketua MPR, Aksa Mahmud, itu menyingkapkan bahwa proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu yang tidak lama.

Pasca PLTU Batubara itu beroperasi, Bosowa Energi akan menjual listriknya kepada PLN dengan harga 3,18 sen dolar AS per KWH selama 30 tahun. Proyek PLTU yang berada di Desa Punnagayya, Bangkala, Jeneponto, dan dibangun di atas lahan Bosowa Energi seluas 230 hektare itu menelan investasi total sebesar US$ 200 juta.

Dengan kepak bisnis yang besar itu, Erwin Aksa sudah memiliki pengalaman profesional sebagai pengusaha muda yang berkecimpung dalam bisnis skala besar. Sebelumnya Erwin merintis dari bawah di bawah asuhan para seniornya, terutama Aksa Mahmud dan Grup Kalla hingga mampu mengelola bisnis skala menengah.

Sehingga jika ia memimpin Hipmi, maka potensi dan pengalamannya itu bisa bermanfaat bagi kalangan anggotanya yang membutuhkan kepemimpinan muda yang visioner.(wawan/AA.Effendy)


Selengkapnya...

KTU Dispenda : SKPD Sementara Dalam Proses Cetak

Menyorot Pelayanan Samsat Se-Sulawesi Selatan (bagian 2)

Laporan : Andi Ahmad- Makassar

Anggaran SKPD Sulsel Rp.1 Miliar



Proses Penetapan APBD oleh Anggota DPRD Sulsel yang mempengaruhi keterlambatan Pengesahan DPA Dispenda Prov. Sulsel.

Makassar, Liputankota- Terkait dengan habisnya blangko SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang sehari-harinya dalam lingkungan Samsat disebut notis oleh wajib pajak maupun pengawai yang ditugaskan pada Samsat se- Sulawesi Selatan. Dan berdampak dengan adanya keluhan sampai keresahan wajib pajak sendiri maupun sejumlah pengurus yang ada disamsat wilayah Sulawesi Selatan, kini telah mendapat jawaban dari instansi terkait yakni Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel.

Habisnya SKPD ini bukan hal yang disengaja dilakukan oleh pihak yang terkait dengan masalah ini, dan semestinya sesuai dengan pedoman pengadaan barang (SKPD) pada sebelum-sebelumnya tidak pernah kehabisan stock karena sudah diantisipasi sebelum pengadaan barang ini ditenderkan, namun saat sekarang terjadi kehabisan karena proses proses tender molor, dengan menunggu penetapan APBD dari DPRD Provinsi Sulsel, dan sampai pengesahan DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran) terlambat juga disahkan yaitu baru dilakukan pengesahan pada tanggal 2 Pebruari 2008, kata Kepala Tara Usaha (KTU) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H.Hamsin Tamsah, Msi yang didampingi Humas Dispenda Sulsel. Drs.Muh. Hatta kepada Bisnis Kota Online diruang kerjanya Kamis (17/7).

Menurut Hamsin dalam tahapan yang dilaksanakan dalam proses tender ada dua bulan dan sampai enam tahapan yakni tahapan pada persiapan, pengumuman, penetapan pemenang, dan pekerjaan, perlu juga diketahui bahwa proses tender mengacu pada Kepres (Keputusan Presiden) No.80 Tahun 2003, jelasnya.

" Proses persiapan dilaksanakan pada bulan Maret, setelah itu dilakukan pengumuman di Media Cetak yakni di Media Indonesia dan Harian Ujungpandang Ekpress pada tanggal 7 April 2008, dan penetapan pada bulan Juli, dan pekerjaan pada proses cetak pada bulan Juli sampai Agustus, jadi hanya diberikan jangka waktu dua bulan saja para rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya," papar Hamsin Tamsah.

Adapun jumlah dana yang telah dianggarkan dalam APBD pada pengesahan DPA Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulsel sebesar kurang lebih Rp. 1 Miliar sedangkan jumlah lembarannya sebanyak 1700 rangkap dan diperuntukkan untuk seluruh Samsat se Sulawesi Selatan, sehingga sesuai target dapat dipakai sampai 15 bulan lamanya.

Blangko Pengganti SKPD (Notis) Sementara Sah Dipakai

Dari keresahan wajib pajak selama ini setelah membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang diperoleh dari loket pembayaran memang wajar terjadi karena banyak diantaranya tidak mengetahui apakah sah blangko ini dipakai, penjelasan KTU Dispenda Sulsel mengatakan bahwa itu sah karena di buatkan SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dispenda Sulsel dan mendapat persetujuan Gubernur Sulsel,adapun jenis blangko pengganti SKPD itu adalah jenis kertas continue spount yang hanya diprint saja dan memang telah disediakan setiap saat bila terjadi seperti sekarang dimana habisnya SKPD itu sebelum proses percetakan pengadaan barang itu selesai, ucap Hamsin. (Andi Ahmad)

Dan apakah blangko pengganti SKPD sementara tidak mempengaruhi penyediaan stock pengadaan kertas yang lain di Dispenda, apa sanksi para rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai SPK, dan bagaimana dengan tanggapan Anggota DPRD Sulsel dengan terlambatnya pengesahan APBD sulsel sehingga terpengaruh dengan proses tender Pengadaan barang SKPD di Dispenda Sulsel, dan bagaimana komentar dari LSM ( lembaga Swadaya Masyarakat) di Makassar dengan hal ini baca berita selanjutnya ( bersambung)




Selengkapnya...

Kandidat Walikota Pasangan Ridwan- Irwan Haramkan Pungutan Sekolah

Makassar, Liputankota- Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Ridwan Syahputra Musagani akan mengharamkan 16 jenis pungutan sekolah khususnya pada tahun ajaran baru. Jika ini terjadi kepsek akan langsung dipecat.

Demikian dikatakan Ridwan di Makassar Kamis (17/7). Ia malah tidak akan mewajibkan siswa menggunakan seragam sekolah saat belajar. Tapi jika mampu membeli baju sekolah, tidak ada salahnya jika menggunakan seragam.

"Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, mereka harus meneken kontrak yang disaksikan oleh polisi, jaksa, dan wali kota. Jika memungut mereka langsung akan dipecat," kata Ridwan. Untuk membantu kehidupan guru, ia akan menaikkan tunjangan guru,seperti dikutif tribun.

16 pungutan yang haram itu adalah biaya pembangunan, dana sharing, uang buku cetak, iuran Pramuka, pembayaran LKS, uang perpisahan, uang foto, uang ujian, uang semester, uang pengayaan atau les, uang rapor, uang ijazah, infak, iuran komite, iuaran siswa baru, serta segala pungutan lainnya yang memberatkan siswa.(andi Ahmad)

Selengkapnya...

Tunggakan Pajak se-Sulselbar dan Tenggara Capai Rp 487 M

Makassar, Liputankota- Kakanwil Direktur Jenderal Pajak (DJP) Sulselbar dan Tenggara Edi Setiadi di kantor pajak mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.

Hal itu berdasarkan dari data pada tingkat kepatuhan dalam hal menyampaikan SPT. Sebagai contoh, hingga sekarang sekitar 30 wajib pajak yang belum melunaskan tunggakan pajaknya.

Total jumlah tunggakan tersebut mencapai Rp 487 miliar. Untuk itu, pihak kakanwil pajak akan memberikan waktu pembayaran hingga Desember tahun ini, jelas Edi Setiadi, seperti dikutif Tribun.

Ditambahkan, dalam masa transisi kepemimpinannya yang baru, Edi mengatakan, pihaknya sekarang ini mulai menerapkan sistem modernisasi, di antaranya dengan sistem online sistem serta peleburan kantor PBB menjadi kantor pelayanan pajak pratama. Ini semua disampaikan Edi dalam silatutrahmi tgas barunya dengan media.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kajari Makassar : Basmin Mattayang cs Bakal Berstatus Terdakwa

Terkait Kasus Korupsi Rp 1,05 Miliar

Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang bakal jadi terdakwa. ( Foto: Dok. Metro TV)

Makassar, Liputankota - Bupati Luwu Basmin Mattayang bersama sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Luwu yang terlibat kasus korupsi APBD Luwu statusnya bakal segera beralih dari tersangka menjadi terdakwa.
Hal itu menyusul rencana Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Isa Ansari yang berjanji akan melimpahkan berkas dan seluruh tersangka kasus tersebut paling lambat Senin (21/7) pekan depan.

"Sebelum Hari Bakti Adhyaksa 22 Juli 2008 nanti, berkas dan tersangkanya kita limpahkan ke pengadilan. Kalau kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka saat itu juga status mereka menjadi terdakwa," ujar Isa Ansari di Makassar, kemarin,seperti dikutif tribun.

Menurut Isa, setelah pihaknya melimpahkan berkas dan tersangka ke Pengadilan Negeri Makassar (PN) Makassar, maka tersangka bukan lagi tanggungjawab kejaksaan. Kejaksaan juga tak berwenang lagi menahan para terdakwa.

Ini karena majelis hakim yang akan menentukan sekaligus menangani perkara tersebut. Apakah para terdakwa tetap boleh menjalani sidang tanpa ditahan atau harus mendekam di bilik rutan untuk sementara waktu.

Para pejabat eksekutif dan legislatif yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Sekda Luwu Andi Baso Gani yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Kesbang Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu juga ada 29 mantan pimpinan dan anggota DPRD Luwu periode 1999-2004. Sejak diperiksa di polisi hingga kasus itu ditangani kejati dan diteruskan ke kejari, para tersangka tak pernah ditahan.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Menanti Mega-SBY Mencair Pada Pilpres 2009

Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri
(inilah.com)



Jakarta, Liputankota – Merdeka 63 tahun, Indonesia enam kali berganti presiden. Komunikasi keenam tokoh itu cenderung mampat. Khususnya antara Soekarno-Soeharto, Soeharto-BJ Habibie, dan Megawati Soekarnoputri-Susilo Bambang Yudhoyono.


Yang masih aktual, tentu, bekunya komunikasi dan terputusnya tali silaturahmi Mega dengan SBY. Khususnya sejak SBY menggantikan Mega, sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menggusur Kabinet Gotong Royong (KGR), lewat Pemilu 2004.

Sampai kini, Mega dan SBY tak saling bicara. Beberapa kali SBY berupaya dengan berbatgai cara membuka lagi komunikasi dengan Mega, putri Bung Karno itu menampik. Sejumlah utusan yang ditugasi jadi jembatan pun selalu pulang tanpa hasil.

Kabarnya, kekecewaan mendalam Mega terhadap SBY sebagai mantan anak buahnya jadi pemicu. Mega gondok karena SBY tidak berterus terang ketika berkeinginan mencalonkan diri sebagai Presiden RI di masa jadi Menkopolkam pada kKGR pimpinan Mega.

Mega ingin bawahannya jujur. Sebagai presiden ketika itu, ia tidak melarang para menterinya ikut berkampanye. Juga tidak melarang menterinya maju sebagai capres. Yang penting, menurutnya, sang menteri bersikap terbuka.

Mega ingin semua tertata baik dan mengikuti aturan yang berlaku. Ia ingin semua menghormati segala ketentuan yang ditetapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) bagi para pejabat negara dalam hal berkampanye atau maju ke arena Pilpres.

Keinginan Mega, sesungguhnya, sederhana dan jelas. Sebab, ia sadar, sebagai kepala negara dirinya tidak boleh egoisme. Tidak boleh mengatasnamakan kekuasaannya selaku Presiden RI untuk melarang anggota kabinetnya berpolitik praktis. Terpenting, sekali lagi, mematuhi aturan main dan perundang-undangan.

Mega tak berniat menghambat siapapun dalam kabinetnya untuk bersaing dengan dirinya. Ia hanya minta kejujuran tetap dijunjung tinggi. Itu ia buktikan ketika M Jusuf Kalla, Menko Kesra KGR, mengundurkan diri karena maju sebagai cawapres. Ia melepas JK dengan cara baik-baik. Komunikasi pun tetap berjalan lancar.

Berbeda sikap Mega terhadap SBY. Ia tak bisa menerima cara SBY mundur dengan hanya menitipkan surat lewat ajudannya. Meski SBY punya alasan, salah satunya mungkin karena rasa ewuh pakewuh sebagai orang Jawa, kekecewaan Mega tetap membekas hingga kini.

Kini, memasuki tahun keempat Medan SBY saling beku bicara. Tak ada komunikasi sepatah kata pun di antara keduanya. Tak kurang dari Wapres JK, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Sjamsir Siregar, dan para menteri berupaya mencairkan hubungan keduanya, hasilnya tetap nol besar.

Sesungguhnya, tetap terpelihara rasa hormat SBY kepada Mega. Berbagai cara pun sudah dicoba SBY untuk merekonsiliasi hubungannya dengan Mega. Tapi, sebagaimana publik tahu, Mega tetap tutup mulut dan menutup pintu bagi SBY.

SBY tak pernah diberi kesempatan menunjukkan dirinya menghargai Mega. Di ruang kerjanya di Istana Kepresidenan, ia hanya bisa menatap jejeran foto para mantan presiden, termasuk foto Mega sedang tersenyum dan mengenakan kebaya merah.

"Saya memasang foto-foto para pemimpin bangsa kita agar kita selalu mengenang jasa baik mereka. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, dan Ibu Mega punya jasa kepada bangsa dan negara kita," kata SBY,seperti dikutif INILAH.COM

Seiring berjalannya waktu, demi kebersamaan membangun negeri ini, tentu bukan hanya SBY yang ingin bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Lebih-lebih dengan Mega. Sebab, hanya dengan cairnya jalinan komunikasi dan tali silaturahmi, berbagai persoalan bangsa bisa dibicarakan berikut mendiskusikan solusinya.

Memang, jika tokoh-tokoh potensial mau saling bersatu dan bersama mengatasi kompleksitas problem yang mendera negeri ini, niscaya bangsa Indonesia bisa lebih cepat maju. Lebih tenang, nyaman, dan tangguh.

Pilihan parpol boleh berbeda, pendapat pun boleh tak sama. Tapi, di atas semua itu, ada yang lebih penting dan harus diusung bersama, yaitu keinginan yang menyatu untuk mengangkat Indonesia dari ancaman keruntuhan. Menyatu untuk membangun Indonesia jadi negara makmur, tenteram, bermartabat, dan maju.(Wawan/AA.Effendy)


Selengkapnya...

Blangko Notis Habis di Samsat Makassar, Wajib Pajak Resah

Menyorot Pelayanan Samsat Se-Sulawesi Selatan (bagian 1)

Laporan : Andi Ahmad - Makassar

Contoh blangko Notis Pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai pengganti blanko Notis yang asli ( foto: Andi Ahmad)

Makassar, Liputankota- Sejumlah wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraanya baik roda dua maupun roda empat mengeluh, ini terjadi pada semua wilayah Samsat se Sulawesi Selatan, bukan mengeluh karena pelayanan yang tidak lancar namun karena bukti hasil pembayaran PKB yang selama ini disebut Notis Pajak menghilang, hasil pemantauan Bisnis Kota Online disemua wilayah Samsat semuany terlihat sama, tidak ada notis yang asli didapatkan bila telah selesai membayar PKB di loket pembayaran yang ada di Samsat.

Kantor Samsat Wilayah I Makassar di Jalan Mappanyukki (foto; Andi Ahmad)

Akibatnya sejumlah wajib pajak merasa resah dengan tidak mendapatkan bukti pembayaran Pajak yang seperti selama ini dipakai seluruh wilayah Samsat diProvinsi Sulsel, kata salah satu wajib pajak, Bahar kepada Bisnis Kota Online di kantor Samsat Makassar, Selasa (15/7).

Bahar mengakunya dengan habisnya blangko Notis pajak, merupakan hal yang tidak wajar bila terjadi pada instansi yang setiap harinya dibawakan uang oleh wajib pajak, " kami hanya orang biasa tidak mengetahui proses apa yang terjadi pada instansi ini sehingga blangko notis habis, wajib pajak tahunya kalau tepat waktunya harus membayar PKB masing-masing tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan permasalahan yang begini tidak tahu, dan hal ini bagaimana instansi ini mengadakan blangko ini agar ada dan wajib pajak tidak lagi diberikan blangko yang seperti hanya difotocopy dengan legalitasnya apakah syah untuk dipergunakan sebagai bukti pembayaran PKB yang disebut notis," jelas Bahar.

Pemantauan Bisnis Kota Online dikantor Samsat wilayah I Makassar pada loket pembayaran terlihat petugas loket hanya bisa memprint bukti pembayaran atau notis itu yang bukan seperti biasanya, yakni hanya blangko yang lembaran kedua dan ada juga lembaran kertas putih seperti difotocopy. " kami hanya diberikan yang begini pak, katanya petugas loket habis yang aslinya, dan itu syah juga, " ucap Wajib pajak yang tidak mau disebut namanya kepada Bisnis Kota Online.

" Memang betul pak sudah ada dua minggu habis notis yang asli," kata salah seorang petugas diloket 5 ruang pembayaran di Samsat Makassar.

Dengan kejadian yang terjadi disamsat Makassar, Bisnis Kota Online mencoba konfirmasikan dengan kepala UPTD Wilayah I, A. Riadi Bachtiar menjelaskan bahwa hal itu memang terjadi habis Notis Asli sebagai bukti pembayaran (Pajak Kendaraan Bermotor)PKB, dan sekarang sisa menunggu proses tender yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sulsel, dan itu tidak lama lagi sudah dicetak, adapun sah tidaknya blangko yang dipakai sebagai pengganti notis yang asli, menurut Kepala UPTD wilayah I Samsat, itu sah karena ada dibuatkan surat dari Kepala Dispenda Sulsel, adapun waktu yang diperlukan sampai tender pengadaan blangko notis ini, Riadi menjawab itu tidak tahu karena bukan panitia dari tender tersebut, jelasnya.

Blangko STNK Juga Habis

Menurut salah seorang wajib pajak juga agak resah dengan habisnya blangko STNK ini, karena semulanya saat blangko STNK itu ada waktu kami tidak terbuang banyak menunggu selesainya urusan di kantor Samsat, sekarang bila mengurus penggantian STNK dan Nomor Polisi belum bisa diprediksi sampai kapan bisa dicetak STNK nya, karena blangko tidak ada, yang jelas dengan habisnya blangko STNK di Samsat Makassar dapat mempengaruhi pelayanan kepada wajib pajak yang ingin membayar pajak PKBnya, ujar Ridwan yang sering mangkal di Samsat Makassar.(Andi Ahmad)bisnis_andi@yahoo.com.

Bagaimana dengan kendala yang dihadapi kantor Samsat Wiliyah I Makassar dan seluruh Samsat diwilayah provinsi Sulawesi Selatan, sampai menghilang blangko notis pajak dan blangko STNK, dan bagaimana dengan proses tender pengadaan barang ini, baca berita selanjutnya ( bersambung)




Selengkapnya...

Soal Pungli Disekolah Makassar, Kejari Lakukan Pengusutan



Makassar, Liputankota - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Isa Ansyari, mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) sejumlah sekolah negeri di Kota Makassar.

Isa mengatakan kepada wartawan di gedung DPRD Makassar, Senin (14/7). Dia dimintai tanggapannya seputar keluhan orangtua murid/siswa terkait pungli oleh pihak sekolah.

"Kami sudah bentuk tim dan saya sudah perintahkan kasi intel (kepala seksi intelijen) kami untuk segera menyelidiki kasus tersebut yang selalu marak pada setiap tahun ajaran baru," jelas Isa.

Sejumlah sekolah dilaporkan membebani orangtua murid/siswa baru dengan pembayaran bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Pembayaran tersebut berdalih untuk pembelian paket seragam sekolah, perlengkapan alat tulis, tas, sepatu, hingga buku pelajaran.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadis Diknas) Sulsel, A Patabai Pabokori, menegaskan, tidak ada alasan bagi sekolah melakukan pungli karena bantuan operasional sekolah dari pemprov segera dicairkan pada pekan ketiga bulan ini.
"Orangtua murid atau baru berhak menolak dan melaporkan bila ada kasus seperti itu (pungli). Kepala sekolah harus memahami ini dan sebagai aparat pemerintahan, mereka wajib menyukseskan program pendidikan gratis yang dicanangkan," tegas Patabai.
Dana senilai Rp 64 miliar tersebut akan dicairkan ke 23 kabupaten/kota untuk SD hingga SMP/sederajat. Sedangkan untuk SMA/sederajat, pemprov belum mengalokasikan anggaran.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Natsir Azis, mengatakan, pihaknya juga sudah menurunkan tim internal untuk meneliti sekolah- sekolah yang dilaporkan melakukan pungli

Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Syamsu Niang, menyambut baik upaya kejaksaan bila telah membentuk tim dalam mengusut kasus dugaan pungli PSB tahun ini.

"Saya rasa kita patut memberi apresiasi dan kejaksaan dengan langkah-langkahnya menyelidii kasus pungutan di penerimsan siswa baru ini," katanya.

Menurutnya, kejaksaan patut mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk dalam memberikan laporan bila merasa dirugikan oleh sekolah meminta pungutan.
Sebelumnya, politisi PDK ini mengungkapkan maraknya dugaan pungli di saat PSB, baik di tingkat SMP maupun di SMA. Karena itu, dia meminta aparat kejaksaan tangan mengusut kasus pidananya.

Raih Keuntungan Sampai Rp.3,8 Miliar

Berapa nilai dana yang diduga bisa dikumpulkan oleh pihak sekolah dari hasil penjualan seragam, peralatan dan buku? Seorang guru SMP dan seorang mantan wakil kepala sekolah SMA membisikkan, sekolah atau koperasi sekolah rata-rata mendapat keuntungan minimal sekitar Rp 200 ribu per paket.

Dengan asumsi total siswa SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat yang diterima setiap tahunnya mencapai 19 ribu orang, maka uang yang terkumpul bisa mencapai Rp 3,8 miliar.

"Di sekolah saya rata-rata 300 siswa baru yang diterima. Silakan Anda hitung sendiri dengan keuntunga Rp 200 ribu dari setiap siswa baru," kata guru di salah satu SMP SMP negeri di wilayah timur Makassar ini.

Artinya, di sekolah tersebut bisa terkumpul Rp 60 juta dari hasil menjual pakaian dan perlengkapan tersebut. Namun itu belum termasuk pembayaran siswa yang melalui "jalur khusus" yang dikenal dengan istilah "lewat jendela".

Sedangkan sang mantan wakil kepala sekolah menyebutkan, "keuntungan" sekolah di tingkat SMA jauh lebih besar. "Ya, sekitar Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per anak. Tapi saya tidak pernah terlibat dalam urusan tersebut karana saya hanya dua tahun menjadi wakil kepsek," katanya.


Kajari Proaktif Memantau

Kajari meminta masyarakat proaktif melaporkan sekolah melakukan praktik pungli dan dugaan gratifikasi yang bisa diarahkan sebagai perbuatan suap.

"Kalau ada buktinya, laporkan ke kejaksaan. Pasti kami akan tindaklanjuti. Kami akan panggil kepala sekolahnya untuk memberi klarifikasi," tegas Isa.

Menurutnya, pungutan pada sejumlah SMP, SMA, maupun SMK Negeri, yang mengatasnamakan sumbangan pembangunan sampai dana komite sekolah patut dipertanyakan.

Dia menambahkan, keputusan komite sekolah untuk siswa baru semestinya melibatkan orangtuasiswa baru, bukan orangtua siswa yang sudah lama. "Jadi wajar kalau ada orangtua siswa-siswi baru keberatan dengan kebijakan tersebut," jelas Isa.
Kejari Makassar mendapat instruksi dari kejaksaan agung dan Kejakssan Tinggi (Kejati) Sulsel mengawasi PSB di Makassar.

SMP Terjadi Juga Pungli

Sumber yang layak dipercaya juga menyebutkan pungutan PSB juga dilakukan oknum guru di SMP negeri. Bahkan pungutan senilai Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu di SMP negeri juga dilakukan sebelum tes masuk.

"Di SMP unggulan nilai uangnya malah lebih tinggi lagi. Memang secara kasat mata susah untuk dibuktikan. Tapi sudah jadi rahasia umum orangtua yang bisa menyogok dijamin anaknya lulus," kata warga enggan disebutkan namanya.

Ia juga mencurigai terjadi kecurangan dalam penentuan kelulusan siswa baru di sejumlah sekolah negeri. Modusnya dengan menyelipkan beberapa nomor "titipan" untuk diluluskan dalam proses seleksi yang menggunakan kombinasi nilai SKHU dengan nilai hasil tes tertulis yang dilakukan tiap sekolah.

"Kalau bisa digelar audit hasil tes secara terbuka supaya bisa kelihatan. Bisa dilakukan oleh bawasda bersama DPRD, kejaksaan, dan kalau perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga turun tangan" tambahnya.

Dari data peserta PSB sekolah unggulan menyebutkan beberapa SMP maupun SMA unggulan belum memenuhi kuota penerimaan dalam seleksi yang sudah usai beberapa waktu lalu.
Di SMP 25, misalnya, seleksi tertulis yang digelar hanya diikuti sebanyak 197 peserta dari keseluruhan 288 kuota yang dipersiapkan.

Di SMAN 2 yang hanya diikuti 249 peserta dari 288 kuota begitupun di SMAN 3 yang diikuti 245 peserta dari 288 orang yang dipersiapkan. Sama halnya di SMA 15 yang yang diikuti 122 peserta dari 192 kuota penerimaan.


Tambah Dana BOS Rp.64 miliar

Patabai menjelaskan, dana yang digelontorkan pemprov dari APBD 2008 diperuntukkan menambah dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang dibiayai APBN.
Adapun peruntukan dana BOS reguler itu antara lain, pungutan penerimaan siswa baru, buku pelajaran, pembiayaan ulangan umum/harian, pembiayaan ujian akhir dan lainnya.

Adapun perincian dana BOS reguler yang dibiayai APBN, untuk SD/MI sebesar Rp 21.167 per bulan, sedang SMP sederajat sebesar Rp 29.500 per bulan.

Dana Rp 64 miliar ini, kata Patabai, menjadi tambahan dari dana BOS itu. Untuk SD sederajat Rp 4.000 perbulan, dan untuk SMP sederajat Rp 17.600 per bulan.

Selain itu, ada juga tambahan insentif kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya, selain guru, tata usaha dan aparat sekolah mendapat insentif tambahan. Mantan Bupati Bulukumba ini menilai, masih maraknya pungli disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi sehingga masih ada sekolah yang melakukan pungutan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru.seperti dikutif tribun.

"Kami berharap pada tahun yang akan datang tidak terjadi lagi pungli seperti saat ini sebab item pendidikan gratis sudah tersosialisasi," katanya.

LSM di Makassar Juga Menyorot

Dengan terkait terjadinya Pungli di sejumlah Sekolah di kota Makassar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lemkira (Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara Indonesia ) Sulsel, menyorot hal ini terutama kinerja para Kepala Sekolah dari SMP sampai SMU dan SMK yang ada dikota Makassar, kenapa sampai terjadi sehingga banyak orang tua siswa yang baru lulus dari ujian masuk terpaksa mengeluarkan kocek yang banyak demi anaknya bisa menempati sekolah yang dipaforitkan, perlu diketahui dengan adanya program Gubernur sulsel yang mengoptimalkan biaya pendidikan dari SD sampai SMU yang merupakan program yang harus didukung dan disukseskan diprovinsi Sulawesi Selatan, kata Ketuanya, Rizal Noma di Makassar kepada Bisnis Kota Online baru-baru ini.

Lanjut Rizal mengatakan, dalam kejadian ini perlu adanya tindakan tegas dari Plt Walikota Makassar, A.Herry Iskandar, untuk segera menindak tegas dan kalau sudah diketahui dengan pasti terjadi pungli di Sekolahnya harus dicopot, dan sejumlah Anggota Lemkira akan membantu pihak Pemkot secara sukarela akan memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mengawasi terjadi Pungli di seluruh Sekolah di Makassar, jelasnya.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom