Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Greeen Foundation : Ada Bukti, PT.Inco Merusak Linkungan

Asap hitam yang sangat tebal yang setiap saat dikeluarkan pada cerobong diarel pertambangan PT. Inco di Soroako ( foto: Green Foundation)

Makassar, Liputankota- Kunjungan Green Foundation ( Yayasan Hijau) Sulawesi selatan ke lokasi tambang PT. Inco yang ada di Malili Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari satu tim yang tujuannya melihat secara langsung kegiatan opersional perusahaan pertambangan nikel tersebut.

Direktur Green Foundation Sulsel. Husniaty AR

Hasil investigasi yang didapatkan selama ada di wilayah pertambangan itu sangat jauh didapatkan hasilnya dengan fakta yang ada dilapangan, sejumlah area pemukiman dan lahan yang dekat dengan wilayah pertambangan sangat rusak, seperti rumput-rumput tidak didapatkan lagi berwarna hijau, apalagi bila melihat pemandangan kelangit sejumlah asap tebal menyelemuti areal tersebut akibat dari beberapa buah cerobong dari pertambangan yang setiap saat mengeluarkan asap tebal warna hitam, kata Direktur Green Foundation Sulsel, Husniaty AR di Makassar.

Menurut Husniaty, selama ini memang diakui royalti yang diberikan PT. Inco untuk kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulsel cukup besar,tapi hal itu seimbang dengan kerusakan lingkungan yang dibuat oleh PT. Inco sendiri untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur, sejumlah warga nantinya akan mendapatkan dampak dari apa yang diakibatkan oleh Inco dengan rusaknya lingkungan disekitarnya, jelasnya.

" Kedatangan Tim investigasi Green Foundation di Soroako tepat PT. Inco berkantor hanya diterima Superintendent Regional Media Relation ( Iskandar Siregar). dan dari Batara Manager Regional Comunication (Tri Rahman), namun mengecewakan karena kami hanya diberikan penjelasan profil dan misi dan visi PT. Inco saat ini, dan tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Inco saat sekarang," papar Husniaty yang didampingi beberapa orang Tim investigasi Green Foundation.

PT. Inco Anggap Biaya Rehabilitasi Lahan Kembali Sangat Mahal

Direktur Green Foundation dapat mencermati niat akal-akalan PT. Inco selama ini yang dapat disimak dari penjelasan dari Superintendent Regional Media Relation yang menjelaskan bahwa ingin membuat hutan produksi di daerah Kanreapia yang berada dalam wilayah Malili tapi menurutnya belum mendapat izin dari Departemen Kehutanan RI, dan lain pula halnya bila menganggap bahwa betapa mahalnya biaya rehabilitasi lahan kembali yang bisa menghabiskan dana sebesar Rp.105 juta perhektar, kata Iskandar Siregar, yang ditiru Husniaty kepada Green Press, Rabu (28/8) di Warkop Rally Makassar.

"Penjelasan yang diberikan kepada Green Foundation bahwa PT. Inco saat ini memberikan royalti kepada negara Indonesia ini sebesar 32 persen, yang sisanya dibagikan kepada Pemprov Sulsel dan kabupaten produsen juga kabupaten di sekitarnya, adapun pajak yang disetor kepada negara sampai Rp. 5,5 Trliun, bahkan juga mempekerjakan sekitar hampir 7000 orang masyarakat Malili, dan kenapa sampai Pemkab Luwu Timur hanya tinggal diam dari akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan PT.Inco saat ini?"kata Husniaty dengan nada tanya. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Jampidum: Eksekusi Amrozi Tak Ditunda

Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Abdul Hakim Ritonga

Jakarta,liputankota - Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Abdul Hakim Ritonga, menolak jika dikatakan Kejaksaan Agung menunda eksekusi tterhadap Amrozi Cs. Sebab, pihaknya, hanya mencari waktu yang tepat.

Hal itu diungkapkan Ritonga menanggapi pernyataan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Kamis (28/8). Mantan Presiden PKS itu menyayangkan keputusan Kejagung menunda pelaksanaan tiga terpidana mati bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas. Eksekusi terhadap pelaku teroris di bulan Ramadan menurutnya justru bagian dari jihad.


"Saya tidak mengatakan penundaan itu karena puasa. Hanya menyebutkan ditunda guna mencari waktu yang tepat. Jadi waktu yang tidak tepat," katanya, di kantor Kejagung, Kamis (28/8).


Ritonga menampik jika dikatakan pernyataan Hidayat sebagai suatu bentuk dukungan kepada Kejagung untuk memberantas terorisme. "Jangan karena alasan puasa seolah-olah menjadi alasan hukum. Kami tidak ingin agama dibuat alasan," ujarnya,seperti dikutif inilah.com.


Ia juga menolak jika dikatakan berlama-lamanya eksekusi Amrozi Cs karena adanya intervensi politik. "Tidak. Hukum ya hukum, politik ya politik. Karena eksekusi urusan penegak hukum, yang eksekutor tertingginya adalah Jaksa Agung," tegasnya.


Jadi, lanjut Ritonga, waktu yang tidak tepat bisa macam-macam alasannya. Terutama karena pertimbangan non-yuridis." Ada masalah politik, keamanan dan banyak faktor yang jadi pertimbangan," paparnya.


Namun, ketika ditanya mana di antara faktor-faktor tersebut yang lebih dominan, Ritonga berujar singkat, "Tidak ada yang dominan. Semuanya merupakan suatu kumpulan."(wawan/aa.effendy)


Selengkapnya...

Tujuh Titik Lokasi Unjuk Rasa Macetkan Jakarta

Kemacetan yang terjadi disalah satu ruas jalan diibukota DKI Jakarta hari ini (foto: Inilah.com)

Jakarta,Liputankota – Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Jumat (29/8) diperkirakan akan mengalami kemacetan akibat akan digelarnya tujuh aksi unjuk rasa. Pasalnya, unjuk rasa ini rencananya akan mengerahkan massa dalam jumlah besar.


Berdasarkan informasi yang didapatkan Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas dari Dit Intelkam Polda Metro Jaya, unjuk rasa pertama akan digelar pada pukul 09.00 WIB di dua tempat, yakni di gedung DPR dilanjutkan ke Istana Negara.


Inilah.com melansir bahwa, unjuk rasa kedua yang akan digelar pada pukul 10.00-11.30 WIB juga akan mengambil lokasi di dua tempat. Yakni, di kantor Depdagri, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat dilanjutkan ke kantor Kedubesa Vietnam, Jl Tanjung No 52, Menteng, Jakarta Pusat.


Kelompok massa selanjutnya akan berunjuk rasa di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, pada pukul 10.30 WIB. Sementara pada pukul 13.00 WIB, unjuk rasa akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Merdeka Selatan.


Pada waktu yang sama, kawasan Polda Metro Jaya juga akan didatangi para pengunjukrasa. Begitu juga kantor Pertamina Pusat dan Kantor Menneg ESDM. Sedangkan unjuk rasa terakhir akan digelar pada pukul 14.00 WIB di depan Istana Negara. (wawan/aa.effendy)

Selengkapnya...

Kantor Golkar Palopo Disegel Kader


Palopo, Liputankota - Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Palopo sempat disegel sejumlah kader partai berlambang pohon beringin ini, Jumat (22/8) malam.

Penyegelan sekretariat partai nomor urut 23 ini oleh sejumlah kadernya sebagai bentuk kekecewaan mereka atas penetapan daftar calon anggota legislatif (caleg) sementara di daerah pemilihan (dapil) II yang dinilai diskriminatif dan tidak memperhitungkan aspek senioritas.

Ali, salah seorang kader Golkar yang mengaku sudah puluhan tahun berkiprah di partai tersebut mengaku sangat kecewa dengan tidak terakomodirnya sejumlah pengurus partai dalam daftar caleg sementara yang diserahkan Golkar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo.

"Saya ini sudah puluhan tahun mengabdi di Golkar. Gedung ini (kantor Golkar) terbangun atas kerja keras saya dan teman-teman. Tetapi hingga saat ini jasa-jasa kami itu sepertinya dikesampingkan oleh pengurus," ungkap Ali.

Sekitar 30 menit menyegel gedung yang terletak di Jl Andi Djemma (eks Jl Jenderal Sudirman) dengan membentangkan spanduk warna kuning di depan pintu masuk kantor Golkar, Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua DPD II Golkar Palopo, Tasik dan Yasman Miming, menemui mereka.

Nomor Urut

Para kader partai pimpinan M Jusuf Kalla ini lalu menggelar pertemuan di ruang rapat yang dipimin langsung Tasik. Sekretaris DPD II Golkar Palopo yang juga Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, tidak sempat hadir karena sedang berada di Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini berlangsung alot. Bahkan beberapa peserta rapat sempat memukul meja.

"Soal penempatan nomor urut juga terkesan tidak berdasarkan skoring. Pengurus yang sudah senior ditempatkan di nomor urut buncit sementara yang masih muda ditempatkan di nomor jadi, di mana letak keadilannya," kata salah seorang peserta rapat,Seperti dikutif Tribun.

Selain kaum laki-laki, rapat ini juga dihadiri sejumlah kader Golkar dari kaum perempuan yang merasa tidak puas dengan penyusunan caleg Golkar. Setelah melalui pembahasan yang alot, rapat ini akhirnya menyepakati pembentukan tim untuk mengkaji ulang penentuan nomor urut khusus bagi caleg di dapil II.

"Tim itu nantinya bertugas untuk mengkaji ulang penentuan nomor urut di dapil II. Apapun hasil kajian tim nantinya, harus dipatuhi oleh seluruh pengurus dan kader partai," kata Tasik.

Minggu (24/8) kemarin, spanduk warna kuning yang terpampang di depan pintu masuk kantor Golkar sudah tidak tampak lagi.(Tono)


Selengkapnya...

PDIP Dan Golkar Target Pemilu 2009 Menang Sama- sama




Jakarta,Liputankota - Penjajakan 'pernikahan' PDIP dengan Partai Golkar dinilai sudah berjalan baik di tingkat parlemen. Langkah selanjutnya, mempersatuan kedua partai raksasa ini. Targetnya, PDIP dan Golkar menang sama-sama.

"Karena tidak mungkin PDIP menang sendiri. Golkar juga tidak mungkin menang sendiri. Jadi untuk negeri ini, harus menang sama-sama," kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas dalam sambutannya silaturahmi nasional Dewan Penasihat Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (25/8).


Inilah.com melansir. Suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini yakin PDIP dan Golkar dapat membangun mainstream ke arah kekuatan bangsa ini.


"Apalagi selama ini kerjasama parlemen antara Partai Golkar dengan PDIP sudah berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mempersatukan Partai Golkar dengan PDIP. Pertemuan ini tidak hanya berlangsung di tingkat DPP, tapi juga sampai ke tingkat di bawahnya," ujar Taufiq.


Siapapun pemenangnya pada Pemilu dan Pilpres 2009 nanti, sambung dia, harus merencanakan pemerintahan jangka panjang. Karena selama ini yang direncanakan hanya secara parsial 5 tahun ke depan. Seharusnya setelah pemerintahan terbentuk, ada perencanaan untuk 25 tahun ke depan.


"Kita juga harus melakukan pembicaraan dari awal. Tidak mungkin sesudah pemilu. Harusnya sebelum pemilu kita lakukan negosiasi. Jadi mesti dari awal kita tentukan," pungkas Taufiq.


Selengkapnya...

KPU Pusat Minta Proses Pilgub II Kaltim Dihentikan

Anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha


Balikpapan, Liputankota-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat meminta agar tahapan Putaran II dalam proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim dihentikan sementara, sambil menunggu putusan pengadilan terkait gugatan pasangan calon gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy (AFI) di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Permintaan ini disampaikan KPU melalui Surat Nomor 2555/15/VII/2008 yang dikirimkan kepada Ketua KPUD Kaltim pada 19 Agustus 2008 lalu. Surat itu ditandatangani Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dengan perihal berupa penyelarasan jadwal dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam surat tersebut terdapat tiga permintaan KPU kepada KPUD Kaltim. Pertama adalah meminta segenap jajaran KPUD Kaltim dan KPUD Kabupaten/Kota untuk tetap menjaga solidaritas dan persatuan, dengan mengedepankan supremasi hukum dan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaannya.

Tribun Kaltim melansir. Permintaan kedua adalah meminta KPUD Kaltim untuk menyelaraskan tahapan, waktu dan jadwal Putaran II dengan proses hukum yang tengah berlangsung di PN Samarinda, berkenaan dengan gugatan AFI terhadap KPUD Kaltim. Penyelarasan waktu ini bertujuan untuk menjaga iklim kondusif di daerah.

Dengan penyelarasan waktu dan tahapan ini diharapkan tahapan-tahapan strategis dalam pelaksanaan Putaran II memiliki kepastian hukum, yang lebih kuat dan dapat mengurangi dinamika politik di masyarakat.

Permintaan yang terakhir adalah meminta KPUD Kaltim tetap melakukan komunikasi intensif dalam rangka supervisi dan minitoring dengan KPU melalui Koordinator Wilayah.(Darwis Katureng)


Selengkapnya...

Kasat Reskrim :Kasus Pembunuhan di Maccini Kidul Karena Perampokan

Mayat yang sedang dievakuasi keluar rumah (foto: BKM)

Makassar,Liputankota-Kasus pembunuhan ibu-anak, Hj Yulin Kamu (61) dan Salma (38) yang menggegerkan warga Jl Maccini Kidul, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, akhirnya terungkap. Mereka dihabisi oleh tersangka Steven yang kini telah diamankan petugas Polresta Makassar Barat. Pembunuhan ini terjadi karena tersangka dendam terhadap korban.

Kasus kematian kedua korban sebenarnya terjadi Jumat (22/8) malam. Mereka dibunuh di lantai dua rumahnya. Yulin digorok pada bagian leher, sementara Salma ditikam. Mayat keduanya ditemukan oleh Junaidi, anak bungsu Yulin, Sabtu (23/8) pukul 08.00 Wita.

Salah seorang tersangka pembunuhan, Steven berhasil diringkus polisi, Minggu (24/8) sore di rumah temannya Jl Maccini Dalam. Polisi menyebut masih ada tersangka lain dalam kasus ini dan sementara dikejar.

Selain membunuh dua orang, di rumah korban juga hilang handphone milik Salma dan surat tanah atas namanya. Termasuk emas yang tersimpan dalam lemari, juga raib.
Untuk mengungkap kasus ini, polisi kemudian memeriksa Junaidi, karena dia yang pertama menemukan ibu dan kakaknya. Setelah dimintai keterangannya, Sabtu (23/8) malam, petugas Polresta Makassar Barat langsung melakukan gelar perkara.

Minggu (12/8) kemarin pukul 12.00 Wita, jenazah kedua korban dimakamkan di pekuburan Dadi Jl Lanto Dg Pasewang. Setelah itu petugas kembali ke rumah duka. Beberapa menit kemudian polisi mendapat laporan dari salah seorang warga, bahwa pada malam kejadian mereka melihat dua orang lelaki bernama Steven, tetangga korban, dan satu lagi bernama Anca.

Mereka terlihat sekitar 100 meter dari rumah korban. Keduanya keluar dari pekarangan rumah korban dengan lengan tangannya berdarah. Mereka mengendarai sepeda motor. Malam itu warga mengira keduanya baru terjatuh dari motor.

Berangkat dari laporan itu, polisi langsung bergerak dan membentuk tim gabungan yang terdiri dari Resmob Polda Sulsel, Polresta Makassar Barat dibantu Polresta Makassar Timur, dan Polsekta Makassar.

Tim ini kemudian mendatangi rumah Steven yang tidak jauh dari rumah korban. Petugas kemudian masuk menggeledah isi rumah mencari pakaian Steven. Benar saja, saat masuk di kamar mandi petugas menemukan satu lembar jelana jeans dan satu lembar baju kaos warna putih yang terdapat bekas tetesan darah.

Sedangkan di rumah Anca, petugas menemukan satu celana panjang di kamar adiknya bernama Ardi, juga ada bekas tetesan darah. Termasuk sebilah badik yang unjungnya terdapat bekas darah.

Petugas langsung mengamankan Ardi, adik Anca. Dia dimintai keterangannya soal keberadaan kakaknya. Sementara Steven ditangkap di rumah temannya Jl Maccini Dalam. Dia lalu digiring ke Mapolresta Makassar Barat.

Saat diinterogasi petugas, Steven awalnya bungkam. Namun tidak lama kemudian dia mengakui perbuatannya. Menurut Steven, pada malam kejadian dia masuk ke dalam rumah Hj Yulin bertempatan listrik padam. Bersama Anca, Steven masuk lewat counter penjualan voucer HP yang ada di rumah itu. Sebelumnya mereka mencungkil pintu lalu masuk.

Keduanya lalu naik ke lantai dua. Di salah satu kamar terlihat Yulin dan Salma yang sudah tertidur. Steven lalu masuk ke dalam kamar dan membuka lemari. Dia mengambil HP dan emas. Termasuk sertifikat rumah. Tiba-tiba Hj Yulin terbangun.

"Saya langsung ambil pisau dan menggorok lehernya. Setelah itu Salam saya tikam. Dia sempat berteriak. Saya seret dari kamar dan membawanya keluar di depan pintu. Setelah itu saya hantam linggis sampai keduanya meninggal,"jelas Steven.

Kapolresta Makassar Barat, AKBP Evie Suoth melalui Kasat Reskrim AKP Ronald Sumigar membenarkan penangkapan Steven. Sementara Anca masih dalam pencarian. Sementara Ardi, adik Anca masih diamankan polisi karena ditemukan pisau di dalam kamarnya.

"Dari hasil otopsi ditemukan luka di leher korban akibat digorok pisau di tubuh korban. Korban lainnya ditikam benda tajam dan tumpul. Untuk sementara motif pembunuhan karena perampokan,"jelas Ronald, kemarin.seperti dikutif Beritakota

Sesaat setelah menangkap Steven, unit khusus yang dipimpin Iptu Sugeng langsung menggerebek rumah Dg Ngintang di Jl Damai nomor 2 yang sering dikunjungi tersangka. Di tempat ini polisi menemukan sebuah HP milik tersangka digunakan menghubungi korban sebelum meninggal. Barang ini ditemukan di balik papan kayu lantai dua rumah Dg Ngintang.

Selain HP, polisi juga menyita sebuah ember berwarna hitam yang dipakai tersangka mencuci pakaiannya yang berlumuran darah setelah menghabisi korban.

Iptu Sugeng yang ditemui, mengatakan tersangka menaruh dendam terhadap kedua korban. Sebab korban pernah membongkar kedok tersangka sebagai pencuri. Tersangka menunggu waktu yang tepat untuk menyatroni rumah korban.

Saat berangkat dari rumah Dg Ngintang, lanjut Sugeng, tersangka menggunakan motor. Tidak lama kemudian tersangka pulang ke rumah Dg Ngintang. Tersangka sempat terlihat oleh anak Dg Ngintang, Zaenal yang merupakan teman dekatnya menuju dapur dan langsung mencuci pakaian.

"Jadi kita bawa Dg Ngintang dan Zaenal ke kantro untuk menjalani pemeriksaan. Motif pembunuhan ini adalah perampokan yang disertai dendam. Kita bisa tahu tempat persembunyian tersangka berdasarkan pelacakan nomor HP yang masuk ke dalam telepon korban," jelas Sugeng.

Menurut pengakuan Dg Ngintang, dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat Steven. Lagi pula dia bukanlah keluarganya. Steven hanya numpang di rumahnya lantaran akrab dengan anak-anaknya.

Zaenal menjelaskan, malam itu dia sempat melihat Steven pulang dan langsung cuci baju. Tapi ia tidak tahu kenapa Steven mencuci pada malam hari. Setelah itu, Steven lebih banyak terdiam dan kelakuannya tidak seperti hari-hari sebelumnya.

"Dia numpang disini, selama pergi kakakku di Sorong. Jadi saya yang sering temani dia, tapi tidak kutahu apa pekerjaannya," akunya.(Sakkar/Irwan/andi ahmad)


Selengkapnya...

Andi Rahmat Mesin Uang PKS?

Andi Rahmat Politisi PKS dari Sulsel (foto: inilah.com)


Jakarta,Liputankota – Kasus Andi Rahmat mencoreng PKS. Tapi, PKS sendiri tetap menempatkannya sebagai caleg. Kabarnya, mantan Ketua Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (Kammi) itu termasuk 'mesin uang' bagi parpol bernomor urut 8.

"Andi Rahmat adalah salah satu mesin uang PKS. Ia tak bakal dicopot," seloroh seorang aktivis PKS.

Jika benar sang 'mesin uang' itu dipertahankan, pengamat Islam politik UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hassan PhD dan pakar politik UI Arbi Sanit menilai PKS bisa tercoreng. Kredibilitas PKS bakal menurun seperti parpol lain yang terkena politik uang dan skandal korupsi-kolusi.

Ramalan banyak orang bahwa hanya soal waktu PKS bakal tergoda, luntur, dan tergelincir ke dalam politik uang, dikhawatirkan jadi kenyataan. Ini sungguh riskan dan rentan bagi PKS, lebih-lebih terkait target mereka meraup 20% suara di Pemilu 2009.

Para politisi PKS tak mengelak ketika ditanya bahwa Andi ternyata termasuk dalam rombongan beberapa anggota DPR-RI yang ikut studi banding ke New York dan London pada 2004, yang pembiayaannya ditanggung BI.

Perjalanan ke luar negeri itu ternyata sebagai 'upah' (gratifikasi) dari berakhirnya pembahasan Undang-undang Mata Uang. Kalangan PKS seperti anggota DPR Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi FPKS Mahfudz Siddiq menilai perkara itu sudah lewat sehingga sebaiknya tidak dipersoalkan lagi.

Meski begitu, Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menilai kasus gratifikasi dan sejenisnya itu merupakan political buying yang mengotori parlemen dan parpol seperti PKS sehingga harus diusut tuntas. Apalagi, political buying itu membahayakan bagi kebijakan bank sentral.

Teten Masduki, pendekar ICW, menuturkan bahwa korupsi politik tercium dari aroma studi banding BI ke New York dan London itu sebagai bentuk political buying. Akibatnya, trek rekor anggota Komisi XI PKS itu tercoreng karena ikut studi banding ke London dan New York dengan biaya BI yang sedang bermasalah terkait BLBI.

Inilah.com melansir bahwa Publik kini mempertanyakan dan meragukan komitmen PKS untuk tetap berdiri sebagai parpol bersih, peduli, dan profesional. Pasalnya, kadernya yang bernama Andi Rahmat dibiarkan 'menikmati upah' gratifikasi yang kini digunjingkan.

Denny Indrayana PhD, dosen FH-UGM, mengkhawatirkan PKS yang dikenal Islamis menghadapi bahaya dari intrusi politik uang yang berkelit kelindan. Akibatnya, sebagai parpol yang bersemboyan 'bersih dan peduli', langkah PKS tetap mencalegkan Andi jadi tanda tanya publik.

Publik berharap PKS konsisten dan konsekuen agar betul-betul bisa jadi partai Islam terbaik dan terbersih bagi umat yang merindukan keteladanan dan kesejatian politik dewasa ini.

Jika PKS inkonsisten, menurut Noorhaidi Hasan, doktor lulusan Utrecht Belanda, hampir pasti citra PKS bakal merosot dan rusak seperti partai Islam lainnya.(wawan/aa.effendy)


Selengkapnya...

Megawati Masih Timbang-timbang Agus Condro

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri


Jakarta,Liputankota-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengaku masih mempertimbangkan nasib Agus Condro untuk kembali dicalonkan sebagai anggota legislatif periode 2009-2014 maupun sebagai kader PDI Perjuangan. Hal itu dikatakan Megawati saat launching Rumah Perempuan di DPP PDI Perjuangan, Senin (25/8).

"Kita akan merapatkan dulu. Karena sebagai kader partai (Agus Condro) apapun juga permasalahan yang telah disampaikan ke masyarakat, itu harus melalui tugas dari partai," kata Megawati kepada para wartawan.

Sebelumnya, nama Agus Condro dipastikan dicoret sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan untuk periode 2009-2014. Hal ini dipastikan oleh salah seorang Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Sabtu (23/8) saat dikonfirmasi terkait pernyataan Sekjen DPP Pramono Anung disela-sela acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo dan Rustriningsih. Agnita menyatakan, atas pengakuan Agus Condro berarti membuktikan telah melakukan penyimpangan sehingga partai harus bersikap tegas.

"Itu sudah secara otomatis dicoret. Dan itu (pencoretan nama Agus Condro) sudah menjadi keputusan resmi. Apalagi, yang menyatakan itu adalah orang nomor dua di partai (Sekjen). Kalau memang pengakuannya begitu, saya kira partai manapun akan bersikap sama," tegas Agnita.

Agus Condro yang dikonfirmasi melalui telefon terkait dirinya dicoret untuk dicalonkan kembali sebagai anggota DPR, mengaku belum bisa memastikan kebenarannya. Namun, kalaupun dirinya memang tidak dicalonkan kembali, Agus mengaku legowo apalagi dirinya sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPR (periode 199-2004 dan 2004-2009).


"Saya tidak tahu benar atau tidak. Kalaupun, tidak dicalonkan kembali, ya tidak apa-apa. Yang jelas, semua persyaratan pencalegan sudah dipenuhi meski ada beberapa yang belum, fotionya kurang. Saya tidak ngerti kalau kemudian dianulir sebagai anggota PDIP. Saya ini sejak tahun 1977 sudah menjadi anggota ketika saya masih SMA," ujar Agus Condro.

Megawati kemudian menjelaskan kembali soal Agus Condro. "Beliau (Agus Condro) tentunya memberikan suatu masukan sebagai perorangan karena tentunya tidak melakukan asas praduga tak bersalah, itu kan sepertinya, lalu enak saja mengatakan ini dan itu. Kita juga ingin mengetahui sampai seberapa jauh, dari hal yang telah dilakukan," katanya, seperti dikutif tribun kaltim.

Megawati juga menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah yang diungkapkan oleh Agus Condro. Mega kemudian meminta kepada KPK untuk berhati-hati.

"Karena sampai sekarang ini secara proses hukum, sangat disayangkan terlalu banyak yang dipolitisir. Asas praduga tak bersalah secara hukum formal, itu biasanya sekarang sangat diabaikan," tukas Megawati.(wawan/aa.effendy)


Selengkapnya...

Anggota DPRD : Waspadai Provokator Jelang Pilkada Jeneponto

Kabupaten Jeneponto

Jeneponto,Liputankota-Aksi saling serang pendukung dua calon bupati Jeneponto, KeRABAT (Radjamilo-Burhanuddin Baso Tika) dan SEJALAN (Syamsuddin Zaenal-Djahini) dikhawatirkan bisa menimbulkan ekses yang lebih besar jika tidak mampu diredam. Karena itu masyarakat di Bumi Turatea diminta untuk mewaspadai adanya upaya provokator yang hendak mengganggu pelaksanaan pilkada di daerah ini.

"Jangan sampai ada oknum tertentu yang sengaja memperkeruh suasana agar KeRABAT dan SEJALAN berseteru. Apalagi keduanya adalah incumbent. Karena itu, pendukung keduanya jangan terpancing dan membuat gerakan yang bisa melawan hukum," kata Hakim Situju, anggota DPRD Jeneponto dari Partai Golkar, Jumat (22/8).seperti dikutif BKM.

Peringatan ini disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Jeneponto itu, menyusul makin memanasnya situasi dalam dua hari terakhir. Sehari setelah Andi Arif, menantu Radjamilo diparangi, suasana Jeneponto masih tegang.

Kamis (21/8) malam sekitar pukul 20.00 Wita, dua kubu pendukung terlihat berjaga-jaga di kediaman Radjamilo dan Syamsuddin Zaenal. Puluhan orang terlihat di depan rumah Radjamilo di Jl Melati. Begitu juga di rumah Syamsuddin Zaenal di Jl Lanto Dg Pasewang, dijaga para pendukungnya.

Apalagi pada saat terjadi mati lampu, dari pukul 20.00 Wita-21.00 Wita. Muncul isu akan adanya penyerangan ke kubu SEJALAN. Tapi isu itu hanya isapan jempol belaka. Hingga listrik menyala tidak ada penyerangan ke salah satu kubu.

Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Syarifuddin, mengatakan pelaku pemarangan terhadap Andi Arif telah diamankan. Pelaku bernama Empo (26), warga Kampung Pannara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu. ''Empo ditangkap Jumat dinihari pukul 3,'' kata Syarifuddin.

Sementara dua orang dari kubu KeRABAT yang sebelumnya diamankan, masing-masing M Alwi dan saudaranya Rifai, hanya satu yang masih ditahan. Rifai sudah dibebaskan karena tidak ada saksi yang melihatnya terlibat dalam kasus pemukulan. Sementara Alwi sudah mengarah pada tersangka.

Menyusul terjadinya insiden berdarah ini, dikhawatirkan tahapan pilkada akan terhambat. Namun hal itu buru-buru ditepis anggota KPUD Jeneponto, Budiman. Menurut dia, tidak ada penundaan pilkada gara-gara peristiwa tersebut.

"Tahapan pilkada jalan terus. Soal insiden berdarah, itu urusan polisi. KPUD tidak terpengaruh," tegasnya, kemarin.

Hal yang sama disampaikan Ketua Panwaslu Jeneponto, Hamka. Menurut dia, peristiwa berdarah tersebut tidak ada hubungannya dengan pilkada. "Itu kriminal murni. Kita serahkan sepenuhnya ke polisi. Yang akan kita lakukan adalah menertibkan baliho,"cetusnya.(Irwansyah Tompo/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Antasari: KPK Selamatkan APBN-APBD

Ketua KPK Antasari Azhar.(foto.inilah.com)

Jakarta,Liputankota - Ketua KPK Antasari Azhar menegaskan, tugas lembaga yang dipimpinnya tidak hanya menangkapi para koruptor dan mengusut berbagai kasus korupsi saja. Tugas utama KPK adalah melakukan upaya penyelamatan dalam penyalahgunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pernyataan itu disampaikan Antasari dalam acara Penjelasan dan Dialog dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD dalam Sidang Paripurna Khusus di Gedung DPD-RI Senayan, Jakarta, Jumat (22/08).


"Penyelamatan APBN dan APBD dilakukan dengan cara upaya represif, upaya preventive serta upaya preemptive," ujarnya.


Penyelamatan itu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan yang sah, baik dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD dan dekonsentarasi yang didanai APBN.


Antasari menambahkan, Mengenai Upaya represif atau penindakan untuk preventive terhadap Tindak Pelaku Korupsi (TPK) oleh KPK dari tahun 2004-2008 sejumlah 211 kasus penyelidikan, 107 perkara penyidikan, 75 perkara penuntutan, 59 perkara telah berkekuatan tetap dan 53 perkara telah

dieksekusi.


"Posisi sampai 31 Juli 2008, KPK sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah lebih dari Rp 422 milliar," terangnya.


Antasari melanjutkan, upaya preventif rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan KPK adalah sosialisai dan bimbingan teknis pelaksanaan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) serta pemeriksaan para kepala daerah dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan. Selain itu ada juga sosialisai dan bimbingan teknis pelaksanaan pelaporan gratifikasi.seperti dikutif inilah.com.


"Pencegahan tindak pelaku korupsi di daerah dengan survei integritas, island of integrity dan peningkatan pelayanan publik," sebut mantan Kajari Jakarta Selatan ini.


Sedangkan upaya preemptive adalah seperti sosialisasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, lokakarya peningkatan kapasitas peran anggota DPRD, pendidikan dan pelayanan masyarakat anti korupsi, kampanye anti korupsi dan Lokakarya peningkatan kapasitas peran Inspektorat jenderal/ Bawasda.


"Para kepala daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, untuk menghindari tindakan represif dalam rangka pencegahan TPK oleh KPK," pungkasnya
(marwan/aa.effendy)

Selengkapnya...

Kejagung "Main Mata" dengan BIN?



Jakarta,Liputankota- Tim JPU dalam dakwaanya terhadap terdakwa Muchdi Pr menyebutkan bahwa mantan Deputi V BIN itu menyuruh Pollycarpus membunuh Munir karena dendam atau sakit hati. Dakwaan ini dinilai sebagai upaya menggiring tindakan Muchdi sebagai kejahatan individu dan bukan kejahatan institusi.

"Muchdi kan Deputi V. Saya dengar di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ada disebutkan bahwa Deputi II ketika itu juga diduga terlibat membunuh Munir. Jadi ada 2 Deputi bersama-sama melakukan kejahatan ini," ujar anggota FPKS DPR Soeripto di Jakarta, Jumat (23/8).


"Nah kalau sudah ada 2 Deputi yang turun langsung, siapa yang memerintahkan mereka? Disitu letak permasalahannya. Jadi ini kan bukan kejahatan individu," imbuh mantan Dirjen Dephut ini.


Untuk itu Soeripto meminta, siapa dalang atau otak pembunuhan munir yang sesungguhnya dapat diungkap. Karena sangat jelas, kematian Munir diduga keras sebagai pembunuhan berencana.


Inilah.com melansir, seusai melantik 150 orang jaksa baru di Pusdiklat Kejagung di Jakarta Selatan, Jaksa Agung Hendarman Supandji membantah keras tudingan tersebut.


"Tidak benar itu. Tidak ada kami kompromi atau sengaja mencari win-win solution dengan pihak manapun, termasuk dengan BIN. Ini kasus pidana dan bukan perdata. Kalau misalnya perdata, ya bisa dicari win win solution lewat penyelesaian di luar jalur pengadilan. Out of court settlement. Ini pidana. Mengerti ya?" cetus Hendarman.


Dalam pembacaan dakwaan di PN Jaksel, anggota tim JPU Cyrus Sinaga mendakwa Muchdi melanggar pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 340 KUHP. Mantan Danjen Kopassus itu diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana dan materi dari keuangan Deputi V BIN Rp 15 juta, keterangan sengaja, menganjurkan orang lain yakni Pollycarpus dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain.


Berdasarkan dakwaan tersebut, Muchdi diancam hukuman maksimal penjara minimal 15 tahun dan maksimal seumur hidup.(marwan/aa.effendy)


Selengkapnya...

Menpora Rencana Lepas Pembalap APRC di Makassar

Makassar, Liputankota - Para pembalap yang akan berlaga di ajang Gudang Garam International Rally Indonesia 2008, akan start di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sabtu (22/8) malam ini.

Promotion & Production Manager Bloedus Management Indonesia (BMI), M Fahmy Mochtar mengungkapkan hal itu di Gedung Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Kamis (21/8). BMI merupakan promotor rally internasional.

Para pembalap yang akan terjun di ajang Asia Pasific Rally Championship seri kelima dan Kejuaraan Nasional Rally Championship putaran ketiga, dijadwalkan menghadiri scrutineering di bengkel Hyundai Jl Urip Sumoharjo (depan Kantor DPRD Sulsel) dan bengkel Toyota Jl Urip Sumoharjo (disamping Hyundai).

Setelah itu, dilakukan pelepasan secara seremonial oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan pejabat lainnya diagendakan hadir.

Setelah itu, para pembalap akan terjun di arena balap, Minggu (22/8), di Sirkuit Pabrik Gula Takalar, sekitar 33 km arah selatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. APRC putaran kelima ini akan diikuti 14 tim.

Indonesia akan diwakili pembalap Subhan Aksa/Hade Mboi (Pertamina Bosowa Rally Team), Rizal Sungkar/Anthony Sarwono (Pertamina Prima XP Team), Rifat Sungkar/Bill Hayes (Motor Image Rally Team), Akbar Hadianto/Arianto Sjarief (FBRT Rally Team), Ijeck/Uche (Bla Bla Bla 128 Falken Mobil), dan Ricardo Gelael/Tony Sircombe (KFC Serge Rally team).

Sulsel vs Sumut di Kejurnas

BERSAMAAN dengan ajang balapan APRC, akan digelar pula kejurnas reli yang akan diikuti para pembalap dari berbagai daerah di Indonesia dan pembalap APRC. Pembalap Sulsel yang akan terjun di kejurnas selain Subhan Aksa adalah Mago Sarwono/Muhammad Faisal (BJM Suzuki Rally Team),seperti dikutif tribun.

Ada pula Dirgaraya A Santo/Syahrul (Dirgaraya A Santo), dan Inrfansyah/Fico Farizano Harahap (BJM Suzuki Rally Team). Selain itu, A Keken/Fadli Ahmad (A Keken), dan Ahmad Syaicu/Adnan Nisar (Ahmad Syaicu).

Serta Iswan/Hamka Abbas (Iswan). Mobil yang digunakan pembalap Sulsel adalah Suzuki SX4, Mitsubishi Lancer GLXi, Suzuki Swift, Hyundai Avega, Timor S515i, Jeep Cherokee, dan Jeep CJ7.
Pembalap Sulsel akan bersaing dengan pembalap lain dari Sumatera Utara yang juga menurunkan enam tim. DKI Jakarta sebanyak dua tim, dan satu tim dari Great Britain (DKI).
Para pembalap ini akan terjun di beberapa kelas yang dipertandingkan. Pembalap asing juga akan terjun di ajang ini.(H.Anjung/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

PAN Target Nasional Sebanyak 100 Kursi Di DPR RI



Medan,Liputankota - Partai Amanat Nasional (PAN) secara nasional mematok target sedikitnya meraih 100 kursi DPR RI pada Pemilu 2009, naik dibanding 53 kursi yang saat ini 'dikuasai' partai berlambang matahari bersinar tersebut.

Ketua DPP PAN Ibrahim Sakty Batubara, di Medan, Kamis (21/8), mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui kebijakan penentuan calon anggota legislatif (caleg) terpilih berdasarkan suara terbanyak.


"Dengan cara ini para caleg kita akan berjuang untuk mencari dukungan sebesar-besarnya dari rakyat.Artinya, caleg yang akan duduk di lembaga legislatif merupakan figur-figur yang benar-benar dekat dan menjadi pilihan rakyat," ujarnya.


Ibrahim Sakty Batubara yang saat ini masih duduk di DPRD Sumatera Utara itu mengakui tidak mudah untuk mencapai target tersebut, apalagi dengan keikutsertaan 38 partai para Pemilu mendatang.


"Memang bukan perkara mudah dan butuh kerja keras dari setiap elemen partai, khususnya dari para caleg itu sendiri.Namun demikian kita optimis target tersebut bisa diraih melalui perjuangan kerasnya,seperti dikutif tribun.


Menurut mantan Ketua DPW PAN Sumut itu, dengan minimal "menguasai" 100 kursi di DPR RI, PAN akan mudah mengusung calon presiden (capres) sendiri tanpa harus menunggu kesediaan partai lain untuk berkoalisi,seperti d


"Dengan meraih minimal 100 kursi kita juga akan dengan lebih mudah menjalankan peran kita untuk melakukan berbagai perubahan ke arah lebih baik bagi masa depan bangsa dan negara ini," katanya menambahkan.


Ketika ditanyakan apakah target 100 kursi tersebut juga merupakan salah satu upaya PAN untuk memuluskan pencalonan Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir menuju kursi "RI 1", Ibrahim Sakty mengatakan sampai saat ini partainya belum memutuskan figur yang akan didukung pada Pilpres.


"Soal capres kita belum memutuskan siapa, karena pada saat ini kita masih fokus pada langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mencapai target meraih 100 kursi di DPR RI tersebut," ujarnya.(aa.Effendy)


Selengkapnya...

Palu Diguncang Gempa 5,9 SR Hari ini

Palu,Liputankota - Setelah kemarin Yogyakarta diuncang gempa, kali ini giliran wilayah Palu, Sulawesi Tengah yang diguncang gempa berkekuatan 5,9 SR..




Berdasarkan data yang dilansir BMG, gempa terjadi pada pukul 04.30 WIB, Jumat (22/8). Pusat gempa berada di 0.38 LS - 119.61 BT atau sekitar 63 km arah barat laut Palu,seperti dikutif inilah.com.


Meski pusat gempa berada di perairan, BMG memastikan, gempa berkedalaman 60 Km itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. (Yusnandar)

Selengkapnya...

Gubernur Mengangkat Arifuddin Dahlan Sebagai Kadispenda Sulsel



Makassar, Liputankota- Selamat dan Sukses atas dilantiknya Wakadis Dispenda, Bapak Arifuddin Dahlan sebagai Kadispenda Provinsi Sulawesi Selatan, demikian dikatakan salah satu karyawan di Samsat Makassar lewat pesan pendek (SMS) kepada redaksi Bisnis Kota Online setelah Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo mengangkat Arifuddin Dahlan pada hari Selasa, Tanggal 19 Agustus 2008 di kantor Dispenda Sulsel jalan AP.Pettarani.

Arifuddin Dahlan menggantikan A.Muh. Yaksan Hamzah yang maju pada Pemilu Kab. Wajo sebagai kandidat Calon Bupati Wajo periode 2008- 2014.

Menurut Humas Dispenda Sulsel, Muh. Hatta, S.Sos dalam relis beritanya kepada Bisnis Kota Online, mengatakan bahwa Gubernur Sulsel dalam sambutannya usai pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dispenda Sulsel, menitipkan amanah kepada Dispenda yang baru bersama seluruh jajaran sub dinas yang hadir. Amanah itu berupa perlunya efesiensi anggaran dan mempriotaskan hal-hal yang menyentuh peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dan pada kesempatan itu Arifuddin Dahlan akan berjanji dalam waktu singkat akan membenahi kekurangan-kekurangan lingkup Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Hari Ini Sejumlah Kajati Dilantik di Jakarta




Jakarta, Liputankota- Dua pendamping Jaksa Agung Hendarman Supanji yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Darmono dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Edwin Pamimpin Situmorang akan dilantik hari Rabu ini. Pelantikan sekaligus serah terima jabatan, akan dipimpin langsung oleh Hendarman Supand

Namun untuk pelantikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan Salman Maryadi beserta Kepala Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) belum ditetapkan waktunya. Sampai kemarin, Jaksa Agung belum menetapkan Kajati Sulsel untuk menggantikan Djaenuddin Nare yang meninggal dunia sebelum dilantik.

"Pelantikan Jamwas dan Jamdatun hari Rabu jam 10.00 WIB," tegas Kapuspenkum Kejagung BD Nainggolan di Jakarta, Selasa (19/8).

Darmono menggantikan MS Rahardjo yang sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan Edwin, menggantikan Untung Udji Santoso yang diberhentikan karena terungkap melakukan percakapan dengan Artalyta Suryani saat hendak ditangkap KPK pada 2 Maret 2008 lalu.

Kapan pelantikan Salman Maryadi sebagai Kajati Kalsel?"Waktunya belum ditetapkan," jelas Nainggolan. Rencananya, pelantikan beberapa Kajati akan dilakukan secara bersamaan,seperti dikutif Tribun.

Saat ditanya apakah pelantikan Salman tertunda karena disebut-sebut menerima aliran dana Bank Indonesia (BI), Nainggolan menyangkal. "Bukan, ini karena waktunya belum ditetapkan saja. Kan waktu itu ada Kajati Sulsel yang meninggal (Djaenuddin Nare). Jaksa Agung belum mengeluarkan SK untuk pengganti (Alm) pak Nare," lanjut Nainggolan.(Marwan/aa.effendy)

Selengkapnya...

Kebakaran Hutan di Riau, BMG Deteksi Titik Api Ditujuh Kabupaten




Pekanbaru,Liputankota- - Titik api atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan telah menyebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Titik api terdeteksi di tujuh kabupaten/kota di Riau," kata Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Kota Pekanbaru, Blucer Dolog Saribu di Pekanbaru, Selasa (19/8).


Blucer menjelaskan, pantauan terakhir satelit NOAA 18 menunjukkan adanya 30 hotspot tersebar di tujuh kabupaten di Riau. Dari 30 titik itu, tiga titik berada di Kabupaten Kampar, tiga titik di Indragiri Hulu, lima di Kabupaten Siak dan lima di Kabupaten Indragiri Hilir,seperti dikutif inilah.com

Selain itu, enam titik di Kabupaten Pelelawan, tujuh titik di Kabupaten kuantan Singingi dan satu titik di Kota Pekanbaru.


Berdasarkan hasil analisis BMG, Blucer menyebutkan diperkirakan bahwa hingga beberapa hari ke depan sebagian besar wilayah Riau masih minim curah hujan.


Akibatnya indeks kekeringan dan potensi penyulutan api meningkat sehingga kebakaran hutan akan cepat meluas jika dibiarkan.


"BMG tetap mengingatkan kepada masyarakat maupun perusahaan di Riau untuk tidak melakukan pembukaan hutan dan lahan dengan cara bakar agar kebakaran tidak meluas hingga menimbulkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan," pungkas Blucer. (aa.effendy)


Selengkapnya...

Partai Buruh Pendaftar Terakhir Di KPU Sulsel

Makassar, Liputankota-Partai Buruh yang datang tepat di menit terakhir batas waktu yang diberikan KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi partai terakhir yang mendaftarkan calegnya.

38 Partai akan melalui proses verifikasi yang telah dilakukan sejak 15 Agustus dan paling lambat 7 Sepetember. Semua berkas yang telah diverifikasi akan segera dilaporkan ke partai masing-masing.


Ketua KPUD Sulsel Jayadi Nas, Rabu (20/8) mengatakan, bahwa 38 partai tersebut telah resmi mendaftarkan calegnya. Termasuk empat partai yang telah memenangkan gugatannya pada KPU pusat.


Jayadi menganggap kesemuanya bisa terjadi berkat adanya hubungan baik antara KPU dan partai politik. "Semoga saja ini merupakan langkah awal kita menuju pemilihan umum Sulsel yang berkualitas," terangnya,seperti dikutif inilah.com

Dari 38 parpol yang mendaftar, sebagian besar partai belum membawa berkas yang lengkap. Namun demikian, KPU masih memberi kesempatan pada tiap partai melengkapi kekuranggannya atau yang akan mengganti calegnya, pada saat semua partai telah diverifikasi.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Suster Apung Hanya Dibayar Rp 4 Juta

Suster Apung (Rabiah)



Makassar,liputankota - Suster Apung yang memiliki nama Rabiah tidak menyadari bahwa iklan masyarakat yang dibintanginya untuk kepentingan politik Soestrisno Bachir. Padahal, meski hanya dibayar Rp 4 juta, demi layanan masyarakat dia tidak keberatan.

"Memang saya bukan siapa-siapa tapi saya punya hak-hak untuk menolak segala itikad tidak baik yang akan diberlakukan pada diri saya," kata Rabiyah dalam jumpa pers di Makassar, Jumat (15/8),seperti dikutif inilah.com.

Rabiah bercerita, dia berangkat ke Bali pada 12 Juli 2008 dalam rangka membuat iklan layanan masyarakat tersebut. Dia sama sekali tidak tahu jika pengambilan gambar tersebut untuk iklan politik SB yang ditayangkan di beberapa media TV nasional, 2 minggu terakhir.

Rabiah yang dibayar Rp 4 juta rupiah sebagai imbalan pembuatan iklan itu, menyatakan keberatannya. Dia meminta siapa pun untuk menjunjung tinggi etika berpolitik dan berdemokrasi.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

61 Ribu Napi Mendapatkan Remisi Pada HUT RI Ke 63




Jakarta, Liputankota - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatn Departemen Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 61 ribu narapidana mendapatkan remisi menjelang 17 Agustus 2008. Diperkirakan dari data Ditjen Pamsyarakatn sekitar 55. 737 orang mendapatkan remisi sebagian sementara 5.637 orang mendapatkan remisi penuh atau langsung bebas bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI.

Hal ini disampaikan Ditjen Pemasyakatan Depkum dan HAM, Untung Sigiyono dalam jumpa persnya di gedung Depkum dan HAM Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

"Pemberian remisi ini berdasarkan data yang masuk pada Tanggal 14 Agustus. Pemberian remisi ini berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Keputusam Presiden RI No 174 1999 tentang remisi dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No M.09.HN.02-10 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang remisi.Data ini merupakan data sementara dan data pastinya pada tanggal 17 nanti.

Tetapi data itu sudah dapat menjadi acuan," kata Untung. Menurut Untung pemberian remisi ini berdasarkan beberapa perimbangan dan pengawasan serta penilaian dari petugas di LP seluruh Indoenesia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,seperti dikutif tribun.

"Remisi menjelang kemerdekaan inikan memang menjadi pembicaraan hangat dan biasanya disebut-sebut penuh dengan rekayasa, makanya untuk tahun ini kita berikan datanya dan sesuai dengan aturan yang ada. Rata-rata napi mendapatkan remisi kecuali Davis Nusa Wijaya yang melanggar aturan. Remisi ini kita lakukan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah tahanan dan napi di Indonesia," kata Untung.(Wawan/aa.effendy))

Selengkapnya...

PPDI Target Satu Kursi Tiap DP Pada Pemilu 2009

Makassar,Liputankota-Perjuangan tak kenal lelah akhirnya mengantar Syarifuddin Th Daeng Punna ke tampuk kepemimpinan DPD Partai Penengak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sulsel. Setelah melewati lika-liku, Syarifuddin bersama barisan pendukungnya dinyatakan pemilik PPDI yang sah di daerah ini.

Penantian Syarifuddin berakhir menyusul keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-69.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PPDI Masa Bakti 2007-2012.

Dalam keputusan tertanggal 7 Agustus 2008 itu, Drs H Endung Sutrisno MBA MM dan Drs V Joes Prananto resmi menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPDI.

Keputusan tersebut disambut suka-cita Syarifuddin dan pengikutnya yang selama ini berdiri tegak di kubu Endung dan Joes. "Lahirnya keputusan itu mengakhiri penantian panjang kami, sekaligus pertanda awal memasuki pertarungan sesungguhnya," tegas Syarifuddin di Sekretariat PPDI Sulsel, Jl Toddopuli Raya Utara, Makassar, Rabu (12/8),seperti dikutif tribun.

"Pasukan" yang lama diistirahatkan pun segera digerakkan kembali. Syarifuddin sudah punya modal dasar di Makassar. Sebagai mantan kandidat Wakil Wali Kota Makassar dari jalur perseorangan, "pasukan" Syarifuddin sudah terbentuk di semua pelosok Makassar. "Mereka inilah yang akan bergerak menyusup ke daera-daerah membentuk 'pasukan' baru," ujar Syarifuddin.

PPDI memang tidak segelamor partai besar. Setidaknya, tidak segelamor anak kandungnya, PDIP. Tapi, akar partai yang hidup sejak masa Orde Baru ini sudah tertanam kuat di masyarakat.

PPDI adalah alihnama dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terakhir dipimpin oleh Soejadi di DPP yang mulai memudar sejak kasus 27 Juli yang mendongkrak popularitas Megawati Soekarnoputri.

Syarifuddin tidak sendiri berjuang menghimpun tokoh nasionalis ke PPDI. Sederet tokoh nasionalis, bahkan tokoh Islam memilih ikut berikhtiar bersamanya. Tersebut beberapa nama figur yang tidak asing lagi sebagai politisi di daerah ini, seperti Rajulansasi dan Rizart Sutara.

Rajulansasi yang membesar Partai Sarikat Islam (PSI) dan merintis Partai Pelopor di Sulsel mengaku memilih bergabung ke PPDI karena panggilan nurani.

"Saya terharu dengan semangat teman-teman di PPDI. Bersama mereka, saya akan berikhtiar penuh membesarkan PPDI. Saya berkali-kali tegaskan bahwa kita perlu ikhtiar penuh untuk membangun partai ini," jelas Rajulansani.

Sedangkan Rizart adalah mantan Ketua Partai Indonesia Baru (PIB) dan ikut membantu membesarkan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) bersama ketuanya, Ari Rorora. Kini, dia juga berlabuh di PPDI.

Target Satu Kursi di Setiap DP

PIMPINAN Partai Penengak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sulsel tidak muluk-muluk menatap pesta demokrasi 2009. Ditanya target, Ketua PPDI Sulsel Syarifuddin TH Daeng Punna merendah.

"Kami hanya menargetkan setiap dapil (daerah pemilihan) di kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI masing-masing satu kursi," katanya di Sekretariat DPD PPDI Sulsel, Jl Toddopuli Raya Utara, Makassar, Rabu (13/8).

Beberapa daerah dinilai di atas ambang optimistis meraih target tersebut. Seperti Makassar, Soppeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkep, Toraja, Bone, Bantaeng, dan Selayar. Ketua-ketua di daerah ini sudah menyatakan siap mundur jika target minimal itu tidak tercapai.

Ketua Koordinator Dapil III, Rilman Abdullah, menyatakan siap mendudukan dua orang di wilayah kerjanya. Demikian pula Rajulansani yang dipercaya mengkoordinir kawasan "panas" Bone, Soppeng, Wajo (Bosowa).

"Saya percaya pada teman-teman ketua DPC di Bosowa. Mereka adalah figur yang mengakar," tegas Rajulansani. Politisi kelahiran Soppeng ini mengaku tidak mau dipermalukan di kampung halamannya, apalagi PPDI di Soppeng dipimpin pengusaha muda, Muh Tahir, yang popular.(andi ahmad)



Selengkapnya...

Anggota DPRD Kutai Diperiksa KPK

Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Setiabudi



Jakarta - KPK kembali memeriksa anggota DPRD Kutai Kartanegara, Setiabudi, terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran sosial Pemkab tahun 2005-2006 yang merugikan negara sebesar Rp 19 miliar rupiah.

Setiabudi tiba di KPK pukul 09.30 WIB, Rabu (13/8) dengan mobil tahanan KPK Toyota Kijang hitam B 8638 WU. Mengenakan baju batik abu-abu, Setiabudi tidak mengeluarkan sepatah kata pun.


Selain Setiabudi, KPK juga akan memeriksa anggota Komisi V DPR dari FKB Ilyas Siraj untuk dimintai keterangan seputar kasus pengadaan kapal patroli Ditjen Hubla Dephub yang menjerat anggota DPR dari FBR, Bulyan Royan,seperti dikutif inilah.com.


"Beliau diperiksa sebagai saksi," jelas Juru Bicara KPK Johan Budi, via telepon. Hingga pukul 10.30 WIB, Ilyas Siraj belum terlihat mendatangi gedung KPK.(wawan)


Selengkapnya...

Mencabut Akar Budaya Korupsi di Indonesia

Pakaian Seragam para tahanan KPK diperagakan didepan kantor KPK RI di Jakarta (foto: inilah com)


Jakarta,Liputankota – Baru wacana, tapi sudah menghentak. Polemik pengurangan kenyamanan pelaku korupsi, layak dapat simpati. Apapun, semua bermuara pada mencabut akar budaya korupsi di negeri ini. Agar tak bertengger lagi di papan atas negara paling kourp.

Merebaknya wacana seputat pengurangan kenyamanan terdakwa atau terpidana korupsi, bisa dilihat dari kacamata positif. Paling tidak, itu menunjukkan adanya tekad masyarakat mengembalikan bangsa ini pada jalan yang benar. Ada keinginan membuang jauh fatalisme bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa, telah benar-benar kuat.

Di sisi lain, hal itu juga menerbitkan secercah harapan. Apa? Ya, pada saatnya bangsa ini akan beranjak dari keterpurukan akibat korupsi.

Setidaknya ada tiga harapan masyarakat yang mencuat seputar para tersangka dan terpidana korupsi ini. Pertama, mayoritas publik tampaknya menghendaki agar ruang pamer para aktor terkait korupsi itu makin dipersempit. Caranya, dengan memaksa mereka mengenakan seragam khusus yang bisa menimbuilkan efek jera dan rasa malu.

Polemik yang sempat memanas karena reaksi keberatan jajaran penasihat hukum para aktor kasus korupsi itu berlangsung relatif singkat. Hanya sekitar sepekan dari mulainya isu pengenaan seragam itu mencuat.

Anjing menggonggong, kafilah brerlalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini bahkan sudah dalam proses memilih dan menentukan mana seragam yang akan dipakai dari delapan alternatif yang ada.

Delapan alternatif itu terdiri dari empat baju lengan panjang dan empat baju lengan pendek. Warna seragam itu adalah merah muda, oranye, biru gelap, dan hitam bergaris putih.

Inilah.com melansir. Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merancang kostum itu beralasan, warna oranye dan merah muda dipilih agar mudah dibedakan dengan baju masyarakat umum. Sementara warna biru gelap dan garis-garis hitam- putih, sebagai penanda bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat.

Entahlah, apa komentar para pengacara aktor-aktor korupsi dengan seragam itu. Namun, selain adanya tulisan nama si pemakai dan nomor tahanan KPK di bagian depan, di bagian punggung seragam itu hanya bertuliskan ‘Tahanan KPK Kasus Korupsi’, bukan ‘Koruptor’, untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.

Kehendak masyarakat yang kedua berkaitan dengan pemberian sanksi yang lebih berat bagi terdakwa kasus korupsi. Jadi, bukan hanya berupa maksimalisasi jenis dan lamanya hukuman, sesuai ketentuan yang digariskan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perkembangan terakhir yang perlu diberikan apresiasi, adalah dengan terbitnya Peraturan Pememerintah (PP) no 28 tahun 2006. Aturan pemerintah itu dengan tegas menyatakan, para koruptor yang divonis pengadilan mulai tahun 2007, tidak akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Mereka hanya bisa mendapatkan hak tersebut manakala telah menjalani sepertiga masa hukuman, dengan syarat-syarat sebagaimana lazimnya.

Berkaitan dengan hal kedua ini juga termasuk usulan masyarakat untuk memberikan tambahan hukuman berupa kerja sosial bagi masyarakat—selain penjara. Kerja sosial dengan terjun langsung membantu masyarakat, menurut para pengusung ide tersebut, akan memberikan dampak positif.

Bagi terpidana, mereka tidak hanya akan dipermalukan sebagaimana yang dikeluhkan para penasihat hukum mereka. Ada efek yang positif dari pembebanan kerja sosial itu, yakni interaksi langsung dengan masyarakat luas yang menjadi korban penyelewengan dana negara yang mereka curi.

Permintaan KPK kepada Departemen Hukum dan HAM tentang tidak diberikannya hak cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan izin berobat kepada para terpidana korupsi—kecuali bila sangat parah—juga patut dihormati.

Merujuk argumentasi yang diberikan KPK, permintaan itu sangat masuk akal. Menurut KPK, alasan sakit sering dipakai untuk keluar dari penjara. Padahal, sejatinya sakit terpidana tak parah-parah amat.

Namun, sementara semua itu berjalan, ada berbagai agenda yang harus dilakukan. Moralitas pemerintah, para pejabat dan aparat di bawahnya dalam memberantas korupsi juga harus ditingkatkan.

Publik tahu, semua itu masih terlampau kecil untuk menuntaskan kanker korupsi di Tanah Air. Karena rendahnya moralitas pemerintahlah, maka Menteri Paskah Suzetta dan MS Kaban masih bisa melenggang, kendati berbagai bukti awal menyudutkan mereka.

Rendahnya moralitas aparat juga yang membuat penjara tak membawa efek jera. Telah menjadi rahasia umum, bahkan di dalam penjara, para terpidana korupsi masih bisa mendapatkan segala kemudahan. Mulai dari bisa meminta kamar khusus, pesawat televisi, permintaan untuk adanya air conditioning, pengawalan, bahkan –maaf—perempuan bila memang ada dana untuk menutup hati nurani aparat. Sesekali datanglah ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan saksikan betapa para terpidana korupsi itu masih bisa menjadi raja-raja kecil sel atau blok-blok penjara.(marwan/aa.effendy)


Selengkapnya...

Polwitabes Operasikan Kembali SIM Keliling






Laporan: Irwan H. Idiris-Andi Ahmad

Makassar, Liputankota- Setelah sempat vakum selama beberapa saat lamanya, jajaran Polwiltabes Makassar kembali memanjakan masyarakat Kota Makassar dengan memberi kemudahan mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui perogram pelayanan SIM keliling. (12/8).

Masyarakat cukup mendatangi tempat yang telah disediakan di beberapa tempat seperti Jl AP Pettarani, Teminal Daya, dan Jl Perintis Kemerdekaan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Warga cukup membawa SIM yang akan diperpanjang, fotokopi KTP, dan pas foto ukuran 4 x 6 dua lembar.

Sedangkan untuk biaya administrasi masyarakat cukup membawa uang Rp 85 ribu dengan perincian, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBK) Rp 60 ribu, dan pemeriksaan kesehatan sebanyak Rp 25 Ribu.

Perogram ini sudah berlaku dua pekan lalu namun banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan menyebabkan perogram ini ditunda hingga kemarin, Selasa (12/8).

"SIM keliling ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki SIM A dan C, yang ingin memperpanjang masa berlakunya (berlum mati), Sedangkan bagi pemohon baru yang ingin memiliki (sim baru) untuk kategori B1 dan SIM umum tetap harus mengurus di kantor,"kata Ismail operator SIM keliling, seperti dikutif tribun.( Irwan H. Idris/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kajagung: KPK Persilahkan Lacak Aliran Dana BI

Jaksa Agung Hendarman Supandji

Jakarta,Liputankota - Wajah kejaksaan makin tercoreng dengan fakta baru di Pengadilan Tipikor bahwa korps Adhyaksa itu menerima aliran dana BI sebesar Rp 13,5 miliar. Jaksa Agung Hendarman Supandji mempersilahkan KPK mencari jaksa yang menerima uang tersebut.



Hendarman mengaku saat ini masih mengikuti perkembangan kasus aliran dana BI. Menurut dia, peristiwa yang sudah berlangsung 5 tahun lalu agak sulit untuk ditelusuri, apalagi di Pengadilan Tipikor tidak ada menyebut nama-nama jaksa penerima uang BI tersebut.


"Nama-nama jaksa harus menindaklanjuti kesaksian yang ada di Pengadilan Tipikor. KPK harus menindaklanjuti sejauh mana," kata Hendarman di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (12/8).


Menurut Hendarman, yang dilakukan oleh jaksa-jaksa penerima uang BI sudah masuk tindak korupsi. Dan yang harus menelusuri itu adalah KPK. Jika KPK membutuhkan data, Kejagung siap membantu. "KPK harus menyebut siapa saya yang menerima aliran dana BI," imbuhnya.


Hendarman menyatakan tidak akan mengintervensi penyelidikan KPK itu. Sementara jika dia bertindak, bisa jadi jaksa-jaksa itu mengelak, sebab keterangan saksi di Pengadilan Tipikor masih sebatas asumsi.


Terkait dengan SP3 yang dikeluarkan jaksa untuk kasus mantan Gubernur BI Sudrajad Djiwandono, Hendarman tetap meminta bukti-bukti jika itu termasuk aliran dana BI atau hanya rekayasa.


Sebelumnya, mantan Ketua YPPI Baridjusalam Hadi menyatakan dalam persidangan ada permintaan dari pihak BI untuk mencairkan dana RP13,5 miliar dari kas YPPI. Uang tersebut digunakan untuk diseminasi masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan stakeholder di Kejaksaan Agung. Pengakuan itu pun dibenarkan oleh Bendahara YPPI Ratnawati P yang juga bersaksi di depan majelis hakim.(wawan/aa.effendy)


Selengkapnya...

SBY Tersenyum Soal Permintaan Kongres AS


Jakarta, Liputankota - Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu mencemaskan aksi 40 anggota Kongres AS yang telah melayangkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait permintaan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap dua separatis Organisasi Papua Merdeka Filep Karma dan Yusak Pakage.

"Presiden belum membaca surat tersebut, tapi sudah saya laporkan dan beliau hanya tersenyum saja. Beliau lebih mementingkan membaca sms dari rakyat ketimbang mengurus surat itu," ujar Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Dino, Presiden Yudhoyono berharap semua pihak untuk tidak usah cemas atas permintaan Kongres AS yang disebut-sebut Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso sebagai tindak intervensi kepada kedaulatan RI.

"Tidak usah cemas karena tidak ada satu pun negara yang mendukung gerakan separatis Papua. Mungkin ada beberapa anggota parlemen maupun aktivis yang bersimpati, tapi seluruh anggota PBB mendukung NKRI dan Papua sebagai bagiannya," katanya.

Dino mengemukakan, secara diplomatis, politis, ekonomis dan moral posisi Indonesia di mata negara-negara luar sangat kuat. "Tidak perlu kita seperti kebakaran jenggot, baru mendapatkan surat seperti itu langsung kaget," paparnya.

Meski demikian, Dino menegaskan, pemerintah Indonesia akan mengirim surat balasan kepada Kongres AS melalui Departemen Luar Negeri. "Jadi bukan presiden yang akan membalas, karena ini merupakan urusan kecil. Kita terlalu banyak urusan penting yang harus diurus misalnya 17 Agustus dan lainnya," pungkas Dino bersemangat.

Surat balasan tersebut, lanjut Dino, sebagai bentuk keprihatinan pemerintah Indonesia yang menilai Kongres AS tidak memperoleh informasi tentang perkembangan Papua secara menyeluruh,seperti dikutif tribun.

"Surat tersebut mencerminkan mereka kurang mendapatkan informasi yang berimbang, banyak yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok anti atau yang sudah lama apriori dengan Indonesia," tandasnya.

Dino menambahkan, surat permintaan Kongres AS tersebut bukan hal perdana yang diterima pemerintah Indonesia. "Surat Kongres dari AS itu sering kita terima dan bukan hanya itu saja, Kongres AS itu kongres paling latah sedunia. Mereka merasa paling berhak untuk mengomentari masalah-masalah luar negeri di manapun. Jadi kita sudah kenyang dengan surat-surat seperti itu," urainya.

Menyangkut isi surat balasan, Dino menyatakan, surat akan berisi tentang posisi Indonesia dalam mengelola Papua, dan sekaligus menjelaskan bahwa gerakan tokoh Organisasi Papua Merdeka Filep Karma dan Yusak Pakage merupakan pelanggaran hukum yang mesti diproses secara hukum. "Jadi mereka seharusnya menghormati kita menegakkan hukum di negara kita sendiri," jelasnya.(wawan/aa.effendy)

Selengkapnya...

Pesawat Misionaris Jatuh di Papua

Jayapura - Sebuah pesawat milik misionaris dilaporkan jatuh di wilayah Pegunungan Tengah Papua, Sabtu (9/8).

Direktur Associated Mission Aviation (AMA), Hardus Desa, mengakui pesawat milik Gereja Katolik di tanah Papua jenis PK-RCZ, Pilatus Porter, dengan pilot Dave telah jatuh di wilayah Pegunungan Tengah Papua.


"Kami mohon doa pesawat Pilatus Porter PC-6 diberitakan jatuh dalam perjalanan dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menuju Ndundu, Kabupaten Yahukimo. Pilot pesawat ini bernama Dave dan tanpa penumpang," kata Hardus Desa, Minggu dini hari (10/8).seperti dikutif inilah.com.


Ia mengatakan hari ini direncanakan dilakukan dievakuasi dan belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat itu.


AMA didirikan pada 23 Maret 1959 oleh Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Jayapura Mgr R. Staverman, OFM dengan maksud membuka keterisolasian masyarakat terasing yang berada di wilayah pedalaman Papua dan mendukung program pemerintah dalam hal transportasi udara guna mengembangkan pembangunan di pedalaman Papua yang belum terjangkau transportasi darat.


Jumlah pesawat yang dimiliki AMA saat ini adalah dua Cessna C-185 dan lima Pilatus Porter PC-6 serta satu Caravan.(Hendro)

Selengkapnya...

Wapres RI Datang Ke Takalar, "Persawahan Menguning".

JK bersalaman dengan para petani di Kab. Takalar (foto: inilah.com)

Makassar,Liputankota – Disambangi pejabat, pasti timbul rasa senang dan bangga. Apalagi, yang datang sosok sekaliber M Jusuf Kalla, Wapres RI yang juga Ketua Umum DPP Golkar. Petani dan persawahan di Takalar, Sulsel, pun 'menguning'.
Sabtu (9/8), ratusan petani di Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, sekitar 40 kilometer dari Kota Makassar, berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya pertemuan dengan JK. Mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk berada lebih dekat dan berdialog dengan JK. Apalagi, durasinya hanya sejam.

Meski hanya dua orang petani yang diberi kesempatan berbicara langsung di depan JK di tengah lahan jagung kuning yang siap panen, kesempatan itu pun coba digunakan maksimal. Bahkan, petani yang berbicara mewakili ratusan petani lain itu menyampaikan pernyataan lantang dan tajam.

Si petani langsung bicara ke pokok persoalan, yakni meminta bantuan dana dan pupuk. Ia juga meminta dukungan langsung JK sebagai upaya untuk meningkatan produksi padi dan jagung.

"Kami mendukung program Gubernur Sulsel untuk mencapai surplus beras dua juta ton dan jagung 1,5 juta ton. Tapi, Pak, mohon bantuannya. Insya Allah, kami para petani di sini ada di mana-mana tapi tidak ke mana-mana," cetus Mappaita Daeng Awe, petani yang jadi juru bicara petani lainnya.

Orang-orang yang ada di sekitar pertemuan itu kontan menyambut pernyataan tegas Daeng Awe dengan tepuk riuh. JK, yang dengan tekun menyimaknya, tersenyum simpul.

Daeng Jama, petani lain yang diberi kesempatan berbicara, juga penuh semangat menyampaikan harapannya di depan JK. Di akhir pernyataannya, ia malah sempat berpantun.

"Bila Bapak ke Takalar, jangan lupa lihat jagung kuning. Jika Bapak tinggalkan takalar, jangan lupa meninggalkan kenang-kenangan," tutur Daeng Jama yang juga Sekretaris Kerukunan Tani dan Nelayan Andalan, Kabupaten Takalar.

Mendegar pantun itu, JK tertawa lepas. Ia pun membalas sindiran dua petani itu dengan mengatakan, "Saya lihat di sini jagung sudah menguning. Padinya juga mulai menguning. Memang, kuning itu bagus, ya..." Para petani dan hadirin lain bertepuk tangan.

Inilah.com melansir. Di akhir temu petani itu, JK yang datang didampingi Menteri Pertanian Anton Apriantono menitip pesan kepada petani di Kabupaten Takalar. Begini pesannya: karena kemampuan pemerintah untuk menanggulangi masalah irigasi sangat terbatas, para petani perlu bergotong royong mengelola jaringan irigasi tersier.

Tentu, ada maksud lebih jauh di balik pesan itu. Intinya, selain berharap bantuan pemerintah yang mengurus banyak hal di samping pertanian, para petani diingatkan untuk selalu bersemangat, tegar, ulet, dan berjiwa mandiri.(Irwansyah Tompo/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Hutan Dibabat, Negara Rugi Rp 1,208 Triliun.

Potret Hutan di Indonesia (foto: Google.com)

Jakarta,Liputankota – Mengapa...mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi... Syair itu dilantunkan Delly (alm) The Rollies. Isinya pas betul untuk melukiskan pembabatan liar hutan Pelalawan, Riau. Negara rugi Rp 1,208 triliun.
Hutan Pelalawan didera tragedi. Ditebang ludes dengan ganas. Jadi korban pembalakan liar sistematis. Sepanjang 1999-2007, kelebatan hutan Pelalawan terus tergerus dan kini dalam kondisi gersang.

Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Arman Syahrial Harahap mengungkapkan, kerugian negara yang timbul atas penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, mencapai Rp 1,208 triliun.

Izin-izin pemanfaatan hasil hutan itu diterbitkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafaar yang kini berstatus terdakwa di Pengadilan Tipikor.

Kerugian negara timbul karena ada penebangan kayu di hutan alam yang dilakukan 15 perusahaan pemegang IUPHHKHT. Izin bagi mereka tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hutan adalah kekayaan negara. Jika ditebang liar, berarti merugikan negara.

Ke-15 perusahaan itu adalah PT Merbau Pelalawan Lestari yang menimbulkan kerugian negara Rp 77,521 miliar, PT Selaras Abadi Utama (Rp 399,958 miliar), CV Tuah Negeri (Rp 25,948 miliar), PT Uniseraya (Rp 19,842 miliar), CV Mutiara Lestari (Rp 5,776 miliar), PT Rimba Mutiara Permai (Rp 106,798 miliar), PT Mitra Tani Nusa Sejati (Rp 142,167 miliar), PT Bhakti Praja Mulia (Rp 66,442 miliar), PT Triomas FDI (Rp 76,262 miliar), PT Satria Perkasa Agung (Rp 40,517 miliar), PT Mitra Hutani Jaya (Rp 61,256 miliar), CV Alam Lestari (Rp 87, 737 miliar), CV Harapan Jaya (Rp 65,371 miliar), PT Madukoro (Rp 124, 033 miliar), dan CV Putri Lindung Bulan (Rp 49,21 miliar).

Arman menjelaskan, perhitungan kerugian negara berdasarkan pada volume kayu hasil tebangan dikalikan standar harga kayu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan dikurangi jumlah Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

Perhitungan volume kayu itu mengacu pada laporan hasil produksi. Hasil penjualan kayu ke-15 perusahaan itu tidak diperhitungkan. PSDH-DR yang dibayar perusahaan, kata Arman, tidak bisa menghapus kerugian negara. "Pembayaran PSDH-DR hanya untuk menunjukan seolah-olah penebangan kayu itu legal," tegasnya.

Ketentuan yang dilanggar dalam penerbitan izin itu adalah Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian IUPHHK Hutan Tanaman.

Kepmenhut itu menentukan IUPHHKHT boleh diterbitkan pada lahan semak belukar dan ilalang. Berdasarkan citra satelit yang ditunjukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan pada 1999, artinya sebelum izin diterbitkan, areal hutan masih hutan alam semua. Warna hutan masih hijau tua. Hutan masih lebat. Hutan hancur akbat pembalakan liar.

Wardoyo, ahli planologi Departemen Kehutanan, menyatakan, dengan citra landskap bisa ditelusuri daerah berhutan atau tidak berhutan. Dalam pemaparan gambar bisa dilihat daerah yang berhutan berwarna hijau dan yang tidak berhutan berwarna merah,seperti dikutif inilah.com

Dari hasil citra satelit di daerah Pelalawan menunjukkan, luas areal hutan yang berpohon terus menurun dari tahun ke tahun. Khususnya setelah pemberian izin penebangan kayu bagi 15 perusahaan terkait.

Pada 1999, luas hutan di lahan itu mencapai 132.978 hektare, pada 2002 turun menjadi 128.982 hektare, pada 2005 susut lagi menjadi 115.755 hektare. Pada 2007, luas lahan hutan tinggal 104.048 hektare.(wawan/AA.effendy)


Selengkapnya...

Wapres RI Buka Olimpiade Sain Nasional VII 2008

Wapres RI saat membuka Olimpiade Sains Nasional VII 2008 di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Sabtu (9/8).



Makassar,Liputankota - Wakil Presiden Jusuf Kalla membicarakan masa depan bangsa di pembukaan Olimpiade Sains Nasional di Makassar. Kata Pak Wapres, kemajuan bangsa akan diraih jika bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi.

"Hari ini kita mau bicara masa depan. Jika sains kita mampu kuasai maka teknologi kita optimis juga mampu menguasainya dan kemajuan bangsa juga akan bisa kita raih," kata Wapres saat membuka Olimpiade Sains Nasional VII 2008 di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Sabtu (9/8).

Wapres juga mengatakan pendidikan selalu dinamis dan iptek selalu berkembang dua kali setiap dua tahun, sehingga bila Indonesia telrlambat mengikuti perkembangannya maka akan ketinggalan setengahnya setiap tahun.

"Maka belajarlah terus jika bangsa kita ingin jadi bangsa yang maju dan sejahtera di masa depan. Kepada para pemenang jaminannya jangka panjang, dan yang kalah belajarlah yang lebih baik," katanya.

Inilah.com melansir, Kalla juga menyampaikan terima kasih kepada para guru yang selama ini telah mencerdaskan bangsa dan memberikan kebanggaan pada negara atas diraihnya berbagai olimpiade sains dunia oleh banyak siswa Indonesia.

Sementara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo menjanjikan kepada siswa-siswi yang mampu meraih emas pada olimpiade internasional akan dibiayai sekolahnya oleh negara hingga sarjana strata tiga di perguruan tinggi mana pun di dunia.


"Sedangkan yang meraih perak akan dibiayai sampai strata dua dan perunggu sampai strata satu," janji Bambang.


Ia memberi pekerjaan rumah (PR) kepada para dirjen di Depdiknas agar ada siswa Indonesia yang mampu meraih emas di cabang matematika tingkat internasional.


"Seluruh cabang olimpiade sains sudah pernah diraih bangsa kita, tinggal matematika yang belum. Ini PR bagi dirjen," katanya seusai menyebutkan semua perolehan medali para siswa Indonesia yang mengikuti olimpiade sains internasional.


Olimpiade Sains Nasional VII 2008 menghadirkan 1.278 siswa dari seluruh provinsi mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA untuk melombakan berbagai cabang ilmu seperti matematika, fisika, biologi, kimia dan lain-lain.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Green Foundation Sulsel Siap Latih Sarjana Bisa Mandiri

Husniaty: Kami Terbuka Untuk Siapa Saja untuk Jalin Kerjasama

Laporan : Andi Ahmad

Direktur Green Foundation Sulsel, Husniaty AR memberikan materi pada suatu pelatihan di Makassar (foto: Andi Ahmad)


Makassar, Liputankota-Generasi muda yang profesional tidak pelak lagi harus memiliki keterampilan dinamis sesuai kebutuhan lingkungan kerjanya, tentunya berkembang seirama dengan perubahan-perubahan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan sumber daya manusia untuk mencetak manusia-manusia profesional, kuncinya adalah pendidikan dan kursus/latihan. Biaya , tenaga, dan waktu yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan dan kursus/pelatihan merupakan investasi untuk jangka pendek, menengah maupun panjang.


Pada dasarnya menurut Direktur Green Foundation, Husniaty Amirullah R, dalam menciptakan lapangan kerja pada usia muda bukan hal yang mudah dilakukan oleh pihak yang berkompoten seperti Depnaker yang merupakan instansi terkait yang berhubungan dengan penyediaan tenaga kerja di negeri ini, suatu hal yang sulit dilakukan bila hanya mengandalkan pengetahuan yang didapat dari bangku pendidikan misalnya kursus, Diklat, pelatihan, maupun pada bangku dikampus, karena sering dijumpai betapa banyaknya lulusan dari penyelenggara pendidikan profesi ataupun kampus yang tidak mampu bekerja secara mandiri yang arti lain mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga banyaknya anak muda lulusan dari tempat kursus dan universitas ternama sekalipun setelah meraih gelar ahli madya maupun sarjana menganggur, bahkan menempuh cara yang dilarang pemerintah dan berlawanan dengan hukum seperti menjual narkoba bahkan sebagai pengedar barang-barang terlarang demi untuk mendapatkan penghasilan selama berada disebuah kota besar contoh di Makassar maupun kota-kota besar lain di Indonesia, katanya.

Sehingga Direktur Green Foundation mencoba mencarikan solusi yang selama ini sangat menjadi permasalahan besar buat lulusan sarjana ini, dan kenapa hanya lulusan sarjana yang dilirik untuk bisa mandiri, karena menurut Husniaty, para lulusan sarjana ini mempunyai umur yang sangat tepat dalam kematangan berpikir serta dapat ditunjang dari segi pengetahuan yang cukup memadai yang didapat dari bangku kuliah, dan itupun tidak sulit untuk melatihnya sampai betul-betul bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja di daerah asalnya.

" Jadi dari kenyataan tersebut, maka perlu adanya semacam penyandang dana yang dapat memberikan biaya untuk melatih para lulusan sarjana tersebut, " kami dari Green Foundation sebagai pencipta gagasan ini dapat dijadikan pendamping dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan proses pelatihan para lulusan sarjana ini sampai betul-betul siap terjung kelapangan dan mampu meciptakan lapangan kerja sebagai Top leader dikalangan masyarakat itu sendiri, dan terus terang kami terbuka buat pemerintah dan siapa saja yang mau bermitra untuk sama-sama membangun kesempatan kerja yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga lulusan sarjana yang siap pakai" jelas Husniaty kepada Bisnis Kota Online di Warkop Ogi Makassar. Kamis (7/8).

Oleh karena itu sangat menjadi kewajiban bagi setiap calon tenaga kerja yang ingim bekerja atau membuka lapangan kerja untuk mengetahui dan memiliki kemampuan yang langsung bisa dioperasikan, sehingga selama ini jumlah pengangguran bisa berkurang, Olehnya itu Yayasan Hijau (Green Foundation) Sulsel senangtiasa peduli terhadap pemberdayaan masyarakat kecil yang ada di Makassar pada khususnya dan didaerah pada umumnya, agar mereka dapat ikut kursus/pelatihan yang kami selenggarakan. (Andi Ahmad).
Selengkapnya...

Program Pendidikan Gratis Bikin Guru Resah

Makassar, liputankota - Sejumlah guru maupun pimpinan sekolah menjadi resah dan was-was sepanjang dua bulan terakhir ini. Sorotan dari berbagai kalangan tentang maraknya pungutan liar (pungli) di sekolah menjadi salah satu penyebab keresahan kalangan pendidik ini.

Ketua Umum Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Sulsel, Andi Anwar Pallime, Selasa (5/8), membenarkan kegelisahan rekan-rekannya tersebut.

"Memang kami sekarang serba salah. Pembayaran komite harus distop apalagi larangan memperdagangkan buku paket maupun perlengkapan sekolah. Hingga kini anak-anak belum punya buku paket baku. Masak tiap hari guru harus mendikte lewat papan tulis," keluh Anwar yang juga tenaga pengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Makassar. Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan dan memberi batasan pungutan dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) maupun proses belajar mengajar yang saat ini sudah berlangsung hampir sebulan.

"Hingga kini program pendidikan gratis juga belum ada kejelasan. Dananya juga belum kucur bagaimana sekolah mau bergerak. Makanya kami minta guru jangan disalahkan kalau terjadi penurunan kualitas. Kami ini disanjung tapi juga dianaktirikan," tambahnya.

Ditambahkannya, jika pemerintah serius merealisasikan pendidikan gratis juga harus didukung dengan peningkatan kualitas termasuk kesiapan memenuhi sarana dan prasarana belajar.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Patabai Pabokori menegaskan, dana pendidikan gratis mulai dikucurkan secara bertahap sejak dua pekan lalu. Hingga kini sudah 50 persen pemerinta kabupaten/ kota menerima pencairan yang akan digunakan sebagai sharing anggaran untuk merealisasikan pendidikan gratis yang diberlakukan untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

"Jadi tidak ada lagi alasan untuk memungut biaya PSB dan sejumlah item proses belajar mengajar karena dengan hitungan subsidi tersebut biaya operasional sekolah sudah bisa ditalangi," katanya,seperti dikutif tribun.

Dalam program pendidikan gratis yang diprakarsai Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nu'mang ini terdapar 14 item yang digratiskan

Herry Lebih Sreg Sekolah Bersubsidi

Sebelumnya Pelaksana Harian Wali Kota Makassar Andi Herry Iskandar di Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (4/8), juga mengaku penggunaan istilah sekolah gratis lebih tepat dikatakan sebagai sekolah bersubsidi penuh.

"Sesungguhnya tidak ada yang gratis sebab biaya yang dibutuhkan untuk terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah, program ini dilaksanakan atas biaya pemerintah kota," katanya. Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar menjelaskan hingga saat ini sekolah bersubsidi penuh yang dibiayai pemerintah kota baru mencakup 41 sekolah dasar (SD) dan lima sekolah menengah pertama (SMP) yang tersebar di kota ini. Ke depan program sekolah bersubsidi penuh akan semakin diperluas dengan dukungan pemerintah provinsi (pemprov) Sulawesi Selatan melalui program pendidikan gratis. (andi ahmad)



Selengkapnya...

KPU Luwu Tetapkan Nomor Urut, Kandidat Saling Berpelukan

Penenetapan Nomor Urut Berlangsung Aman, Perisai Dapat Nomor Urut 4

Laporan: Saldi Rani-Andi Ahmad

Pasangan Perisai meraih nomor urut 4 pada penetapan KPU luwu diruang serbaguna Belopa (foto: Andi Ahmad)




Belopa, Liputankota- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2009-2014 yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar, 29 Okotober mendatang.

Penetapan dilakukan dalam rapat pleno KPU di Aula Andi Kambo Kantor Bupati Luwu, Senin (4/8). Rapat yang dihadiri seluruh anggota KPU dan anggota PPK ini dipimpin langsung Ketua KPU Luwu, Zul Arrahman.

Keempat pasangan calon itu masing-masing, Andi Mudzakkar-Syukur Bijak, Rischal Pasombo-Sahardi Mulia, Amir Kaso-Samsul Sabbea, dan pasangan Basmin Mattayang-Buhari Kahar Mudzakkar.

Penetapan keempat calon tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan KPU Luwu Nomor 034/P.KWK-LW/VIII/2008. Selain itu, penetapan empat pasangan calon ini juga dituangkan dalam berita acara No 038/BA/P.KWK-LW/VIII/2008 tertanggal 4 Agustus 2008.

"Dari empat pasangan calon mendaftar ke KPU semuanya memenuhi syarat administrasi dan lulus tes kesehatan," kata Zul.


Penetapan Molor Satu Jam

SETELAH menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhak ikut pada pilkada mendatang, KPU selanjutnya akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon, Rabu (6/8). Pengundian yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Andi Simpurusiang, Belopa, Luwu.

Ditemui di ruang kerjanya, Ketua KPU Luwu Zul arrahman menyatakan pihaknya akan membatasi jumlah undangan bagi setiap pasangan calon saat pengundian nomor urut. "Setiap pasangan calon hanya diberi 30 undangan," katanya.
Selain undangan bagi pasangan calon, KPU juga mengundang seluruh pimpinan parpol pengusung calon, unsur muspida, dan tokoh masyarakat.

"Untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa,. LSM, dan beberapa unsur lainnya kita menyiapkan sekitar 450 undangan," katanya

Acara Penetapan nomor urut Kandidat calon bupati dan Wakil bupati pada Pemilu Kab. Luwu sempat molor satu jam dari rencana waktu yang ada diundangan KPU Luwu yakni pukul 09.00 wita, setelah ketua KPU Luwu Zul Arrahman membuka rapat pleno penetapan nomor urut, pasangan Matahari mendapat kesempatan yang pertama mengambil nomor undian yang ada didalam kotak kaca yang terisi empat kertas nomor urut, dan setelah membuka dengan senyum polos yang dilontarkan Basmin Mattayang mengangkat kertas tersebut yang tertera nomor urut satu dan langsung disambut teriakan yel-yel dan sempat histeris para pendukung Matahari yang ada dalam ruangan serbaguna tersebut,kemudian disusul pasangan Amal dan meraih nomor urut tiga, setelah itu Perisai dan mendapat nomor urut empat, dan yang terakhir adalah pasangan CS yang dengan nomor urut dua.( Saldi Rani/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Proyek Pembangunan Jalan,Jembatan Dan Drainase Sarak KKN

Laporan: Firman

Pangkep, Liputankota-Proyek untuk pembangunan dan rehab jalan, Drainase dan Jembatan di Kabupaten Pangkep di indikasi sarak KKN, dimana banyaknya proyek jalan, Drainase dan jembatan dikerjakan oleh Pihak kontraktor tidak sesuai dengan besteg (RAB
Akibat dari ulah kontraktor yang tidak bertanggung jawab ( Nakal ) yang mengerjakan proyek sarana fasilitas umum yang dibiayai dengan APBD tahun anggaran 2007-2008 terdapat banyaknya proyek umum seperti pengecoran jalan, pembangunan/Rehab Drainase dan Jembatan hinggah proyek pengaspalan jalan terjadi kekurangan volume, bahkan banyak para kontraktor yang memindahkan sebagian volume pekerjaannya ketempat atau lokasi lain di luar dari pada lokasi proyek yang telah ditentukan yang akhirnya proyek tersebut banyak terjadi kelebihan Anggaran dan banyaknya terjadi manipulasi/nepotisme atas penunjukan lokasi pengerjaan proyek fasilitas sarana umum yang kelak akan memberikan keuntungan besar bagi para kontraktor dan kerugian besar yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Dari hasil investigasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kabupaten Pangkep bersama media ini, ditemukan banyaknya proyek pengecoran jalan dan pengaspalan jalan yang dikerjakan tidak sampai pada titik volume yang sebenarnya, seperti yang terjadi pada pengecoran jalan poros Taraweang-Padang Lampe yang menghabiskan dana APBD/DAU Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 600.000.000,- dan proyek pada pemeliharaan/pengadaan jalan antara Padang Lampe-Alekarajae yang anggaran sebesar Rp. 55.454.545,- Cuma menggunakan alat manual berupa skop dan cangkul agar dapat mengurangi biaya anggaran dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana alat manual tersebut digunakan sebagai alat untuk meratakan dan mengeraskan jalan tersebut oleh masyarakat sekitar lokasi proyek pemeliharaan, pengadaan/pengerasan jalan tersebut. Sehinggah volume kekuatan atau ketahanan beban jalan tersebut menjadi berkurang akibat dari hanya penyiraman timbunan sertu saja.

Adapun temuan proyek-proyek yang dinilai bermasalah bagi kalangan masyarakat dan LSM seperti pembangunan / Rehab Drainase dan Jembatan di temukan terjadi pemindahan sebagian volume pekerjaan, yang dimana seharusnya volume pekerjaan proyek tersebut harus diselesaikan pada lokasi yang telah ditentukan. Dan bahkan banyaknya proyek Drainase dan Jembatan di kerjakan oleh kontraktor secara amburadul, volume ketebalan proyek dikerjakan tidak sesuai rencana Anggaran Bangunan (RAB) / Besteg dan memakai campuran perbandingan 4 banding 1 (empat takaran gerobak dorong pasir, ditambah satu sak semen ukuran berat 40 Kg ) hinggah perbandingan 5 banding 1.

Pembangunan/pengerjaan proyek asal-asalan yang dikerjakan oleh para mavia kontraktor nakal, seakan-akan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pangkep hanya menutup mata dan menjadi pendengar setia terhadap permainan para kontraktor yang merugikan keuangan Pemerintah. Bahkan adapun para kontraktor nakal yang ditemukan saat berada di lokasi/proyek dan tidak ingin di ekspos identitasnya oleh media ini, menentukan kalau semua proyek yang ia kerjakan dan perusahaan atau PT dan CV yang bergerak dalam bidang pengawasan, konsultan dan kontraktor yang lahir di Kabupaten Pangkep hampir sebagian besar atau 90% dari rekomendasi ketua DPRD Tk-II Kabupaten Pangkep, H. Syamsuddin. LSM Kabupaten Pangkep dan media ini pun mengindikasi dan menganggap kalau ketua DPRD Tk-II Kabupaten Pangkep, H. Syamsuddin ikut memelihara mavia proyek yang acap kali melakukan KKN dalam pelaksanaan proyek dan H. Syamsuddin dalam hal ini dinilai oleh masyarakat telah melanggar wewenang jabatannya selaku Ketua DPRD Tk-II di Kabupaten Pangkep. (Firman)



Selengkapnya...

PKS Pangkep Bersihkan Pasar Sigeri

H. Kamruddin Syam bersama dengan Putranya H. Ahmad dan beserta rombongan PKS
Lapotan: Firman

Pangkep,Liputankota-Kecamatan segeri menyerbu pasar Segeri sebagai target sasaran dalam rangka menggalakkan hidup bersih dan menjadikan pasar sebagai tempat yang bebas dari kotoran sampah.

Pada umumnya Pasar adalah salah satu tempat pertemuan atau tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai macam Suku, Agama dan Ras untuk melakukan suatu transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli/konsumen untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-harinya. Menurut kacamata masyarakat yang sadar akan hidup bersih dan bebas dari sampah, menilai kalau pasar adalah sebagian dari pada tempat dimana tumpukan kotoran sampah sangat mudah ditemukan dan sebagai sarang dan tempat berserakannya sampah-sampah dan kotoran yang setiap saat dapat menyengat hidung akibat dari bau busuk yang dikeluarkan sampah dan kotoran tersebut yang juga diakibatkan dari ulah para manusia itu sendiri atau orang-orang yang tidak menyadari dirinya kalau membuang sampah di sembarang tempat adalah salah satu sifat tingkah laku yang buruk dan tidak terpuji. Sehinggah dengan demikian pemerintah guna mewujudkan hidup sehat dan bebas dari kotoran sampah dan menuju kota teduh bersinar menjadi terhambat, yang disebabkan kurangnya dukungan dari kalangan masyarakat.

Untuk mewujudkan salah satu program pemerintah untuk hidup sehat dan bersih dan bebas dari kotoran sampah dan menuju kota teduh bersinar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Segeri mencoba melakukan dan mengajak masyarakat khususnya masyarakat Segeri dan umumnya masyarakat Kabupaten Pangkep dalam bentuk penyerangan/penyerbuan oleh puluhan rombongan PKS untuk melakukan pembersihan hinggah pengangkutan kotoran sampah sampai ketempat pembuangan akhir (TPA) dan mengajak masyarakat untuk menggalakkan hidup sehat dan bebas dari kotoran sampah dan menuju kota teduh bersinar sesuai dengan program pemerintah dengan memasang berbagai slogan “ Dilarang membuang sampah di sembarang tempat, Dan buanglah sampah pada tempatnya “ di sekitar lokasi keliling Pasar Segeri.

H. Kamaruddin Syam (Fraksi PKS) selaku Ketua Tim Pemenang Putranya H. Ahmad. H.K Calon Legislatif/Anggota DPRD Tk-II Kabupaten Pangkep periode 2009/2014 Zona III Kecamatan Ma’rang, Segeri dan Mandalle mengungkapkan kalau kegiatan pembersihan Pasar yang dilaksanakan oleh PKS adalah salah satu program yang difokuskan untuk membantu pemerintah dan mengajak masyarakat untuk ikut mendukung program pemerintah guna menggalakkan hidup sehat dan bebas dari kotoran sampah menuju kota yang teduh bersinar sekaligus memberikan himbauan kepada pengunjung pasar akan arti pentingnya untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat dan membuang sampah pada tempatnya. Bahkan menurut ungkapan H. Kamaruddin Syam kepada wartawan, program PKS dalam hal membersihkan dan pemasangan Slogan membuang sampah pada tempatnya juga dilakukan di perkuburan umum, masjid dan di setiap poros jalan umum.

Program kegiatan PKS tersebut, ternyata disambut dengan baik dan mendapat respon dan dukungan full yang cukup besar dari masyarakat dan bagi para pengunjung pasar Segeri, yang dimana para pengunjung, pedagang dan warga setempat disekitar pasar menuturkan kalau pembersihan sampah yang dilakukan oleh PKS, H. Kamaruddin Syam dan H. Ahmad adalah salah satu bukti Partai yang betul-betul ingin membantu masyarakat, dan Partai yang cukup dewasa dalam melihat dan menyikapi kondisi sarana fasilitas umum dan berbagai sarana fasilitas umum lainnya yang dipergunakan bagi masyarakat yang perlu harus dibenahi.

Padahal “ Kami selaku pedagang di pasar ini setiap harinya atau setiap hari pasar kami selalu ditagih dan membayar karcis/pajak sampah kepada Petugas Pasar, namun sampah-sampah dan kotoran di sekitar lokasi pasar masih saja tetap berserakan “. Ungkap, pedagang pasar Segeri yang tidak ingin di ekspos identitasnya oleh oleh wartawan. “ Kami juga selaku pedagang merasa dirugikan oleh Petugas dan Kepala Pasar, ternyata Pajak Pasar juga tak lupuk dan lepas dari KKN “. Tambahnya.

H. Ahmad. H.K Juga menuturkan dan mengungkapkan, kalau kegiatan PKS tersebut dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63 (HUT RI) dan dalam rangka menyambut Bulan suci Ramadhan, dimana PKS melakukan pembenahan/pembersihan kesetiap tempat sarana fasilitas umum demi mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medang perang dan jasa Ibu Pertiwi yang telah memperjuangkan dan telah merebut kembali Tanah Air Indonesia tercinta kita ini dari tangan penjajah. Dan sebagai bentuk pembersihkan hati dan fikiran sebelum menyambut dan memasuki bulan suci Ramadhan yang akan datang. (Firman)




Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom