Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Sejumlah Anggota DPRD Tinggalkan Sulbar

Pasca Rapat Pleno Pemberhentian Gubernur Sulbar

Mamuju, Kabar News - Seluruh anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dikabarkan meninggalkan daerahnya, Minggu (14/12). Sebanyak 35 anggota dewan setempat berada di Makassar, Jakarta, dan Palu (Sulawesi Tengah).
Hal tersebut terjadi setelah 19 dari 35 anggota DPRD Sulbar menggelar rapat pleno memberhentikan pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur, Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, dari jabatannya, Jumat (12/12) tengah malam.

Pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, disebut-sebut sedang berada di Palu bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Sementara sejumlah anggota dewan lainnya sudah menuju ke Jakarta untuk menyampikan hasil rapat tersebut ke menteri dalam negeri (mendagri).

Sementara sejumlah pendukung Anwar-Amri, termasuk anggota fraksi Golkar menggelar konsolidasi di Makassar. Mereka membahas langkah-langkag yang dianggap strategis untuk menahan laju 19 anggota dewan yang "memecat" Anwar.

Sedangkan tim hukum Anwar-Amri, Amirullah Tahir, mengatakan, pihaknya akan melaporkan 18 anggota DPRD Sulbar ke polisi dan menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Anwar yang sedang menunaikan ibadah haji dijadwalkan kembali ke Makassar, hari ini. Anwar pulang lebih cepat dan tidak lagi bergabung bersama kelompok terbang (kloter) asal Sulbar.

Materi Gugatan

Mantan sekretaris tim pemenangan Anwar-Amri Sanusi yang juga Ketua OKK Partai Golkar Sulbar, Muh Asri, juga membenarkan rencana gugatan ke PTUN tersebut.

"Besok (hari ini) kami akan datang ke kantor PTUN untuk melakukan gugatan dan melaporkan ke 19 anggota DPRD Sulbar terkait putusannya yang memberhentikan Pak Anwar dan Pak Amri. Materi gugatannya sudah siap. Kami juga akan pertanyakan kepada siapa hasil fatwa MA tersebut ditujukan ke KPU Pusat di Jakarta," kata Asri dalam jumpa pers di Rumah Makan Ratu Muda, Jl Pengayoman, Panakkukang Mas, kemarin.

Sedangkan soal tuduhan yang dilayangkan pasangan Salim Mengga-Hatta Dai terkait kasus money politics yang kemudian berbuah vonis di Pengadilan Negeri (PN) Polewali yang menyebutkan kasus tersebut terbukti dianggap mengada-ada.

"Perlu kami sampaikan bahwa Nasir Sattar yang disebut melakukan money poltics bukan tim kampaye pasangan Anwar-Amri. ini diperkuat dengan penjelasan KPU di Jakarta melalu surat bernomor 3726KPU-SB/2006 tertanggal 27 November 2006. Karena itu, kami tidak memberikan tanggapan atau melakukan banding terkait putusan PN Polewali Mandar Nomor 93/Pid.B/2006/PN Pol, tertanggal 17 Oktober 2006. Sebab kalau kami banding artinya kami mengakui Nasir sebagai tim kampanye,"katannya.

Penyusunan tim kampanye, lanjut Asri, berdasarkan PP no 6 tahun 2006 pasal 64 ayat 4, tidak ada nama saudara Nasir Sattar sebagai tim kampaye.
Pada Pilkada Sulbar lalu, Anwar-Amri menang dengan perolehan 220.076 suara sedangkan Salim-Hatta mendapat 165.094 suara.

"Perbedaannya 54.982 suara. Itu sangat jauh untuk ukuran Sulbar. Berbagai cara mereka lakukan untuk menang tapi buktinya rakyat tetap memilih Anwar-Amri. Mereka menggugat lewat MA dan PTUN dan materi gugatannya juga tentang tuduhan politik uang yg dilakukan Nasir sattar, tapi mereka tetap kalah sebab memang Nasir bukan tim kampanye kami," jelasnya.(Yusak NL/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Senin , Premium & Solar Turun Lagi

Harga Turun Mulai Pukul OO.OO Malam Tadi.



Jakarta,Kabar News - Kelangkaan premium pasca penurunan harga pada awal Desember 2008 lalu diharapkan tidak terjadi saat premium dan solar resmi turun Senin 15 Desember 2008 besok. Pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harus fair.
"Peristiwa yang kemarin (kelangkaan premium karena harga turun) seharusnya tidak terjadi. Karena pemerintah sudah memberi kompensasi SPBU Rp 160 per liter, walaupun menurut saya itu tidak perlu karena itu risiko bisnis," ujar pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Minggu (14/12/2008),seperti dikutif detik.com.

Menurut dia, pemilik SPBU harus fair. Karena, imbuh Tulus, setiap ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, pemilik SPBU sudah menangguk untung dari stok lama yang disimpannya.

"Kalau penurunan harga BBM, stok lama dijual stok baru. Harus fair, jangan menang sendiri. Dia mengklaim ganti rugi kalau turun. Kalau musim kenaikan dia tumpuk," tukas Tulus.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menurunkan harga premium Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 dan harga solar Rp 5.500 menjadi Rp 4.800. Penurunan ini mulai berlaku sejak Senin, 15 Desember 2008 pukul 00.00

Selengkapnya...

18 Anggota DRPD Sulbar Dilaporkan Ke Polda Sulselbar Hari Ini

Laporan : Andi Ahmad- Makassar.

Tim Kuasa Hukum Anwar Adnan Saleh, Amirullah Tahir dan Yaser Wahab saat memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Clarion Makassar (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News - Sekertaris Tim Pemenangan AAS, Muh Asri Anas mengatakan berkas peloparan dari Tim Kuasa Hukum untuk dibawa ke Polda Sulselbar sudah selesai hari ini, sehingg Insya Allah Kuasa hukum Anwar Adnan Saleh akan melaporkan 18 anggota DPRD Sulbar ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar di Makassar pada hari Senin (15/12) besok.
Menurut kuasa hukum Anwar, Amirullah Tahir, ke-18 anggota dewan ini akan dilaporkan ke polda karena mereka dianggap melanggar tata tertib dan mekanisme di DPRD.

"Seandainya di DPRD Sulbar sudah ada badan kehormatan, maka akan kami laporkan ke badan kehormatan. Tapi, karena belum ada, maka kami akan laporkan langsung ke polisi. Setelah itu, kami juga akan menggugat melalui PTUN," jelas Amrullah Tahir bersama Yaser Wahab yang didampingi Sekertaris Tim Pemenangan AAS, Muh Asri Anas di Makassar, Minggu (14/12).

Sebenarnya, ada 19 anggota dewan yang mengikuti paripurna, tapi satu orang yakni Kalvin Kalambo (Partai Buruh) menyatakan abstain ketika seluruh fraksi di DPRD dimintai persetujuannya di dalam rapat tersebut. Makanya, Kalvin tidak dilaporkan ke polda seperti rekan-rekannya yang lain.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Forum Etnis Dan Ornop Se- Sulbar Menolak Keputusan Rapat Pleno DPRD Sulbar

Sekertaris Tim Pemenang :Hentikan Upaya Pembodohan Pada Masyarakat Sulbar

Laporan: Andi Ahmad- Makassar.

Tokoh Masyarakat Sulbar,Hery Pattah didampingi Ketua Forum Dialog Antar Etnis Sulbar, Jufri pada Jumpa Pers di Makassar (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News- Pasca penetapan hasil rapat pleno Paripurna 18 Anggota DPRD Sulbar tentang pemberhentian Gubernur Sulbar, seluruh elemen masyarakat di Provinsi Sulbar ini menolak hasil keputusan rapat tersebut bahkan seluruh tokoh masyarakat dan kerukunan keluarga ikut menolak. Forum Dialog Antar Etnis Sulbar yang tergabung dari perkumpulan dari sejumlah kerukunan keluarga, diantaranya Kerukunan Paraikatte Makassar, Kerukunan Keluarga Sipakatau (Jeneponto),Penguyuban Etnis Bali, Kelurukunan Keluarga Wajo (Etnis Bugis), Ikatan Keluarga Pitu Ulunna Salu, Kerukukunan Keluarga Karatun (Etnis Kalumpang), Kerukunan Masyarakat Mandar.Selain itu sejumlah LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) yang tergabung dalam Aliansi Ornop Sulbar yang ikut menolak diantaranya KPP OTDA (Komisi Pemantau Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah), FPP (Forum Pemerhati Pembangunan) Sulbar, LPPS (Lembaga Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Sipil), FMKR (Forum Mahasiswa Kalumpang Raya ), LPK (Lembaga Pemantau Korupsi), IPMT (Ikatan Pelajar Mahasiswa Tabulahan), IPMKM (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa), HPMM KALTA (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kallaan Talopa).yang ikut serta menolak hasil keputusan rapat pleno Anggota DPRD Sulbar.
Ketua Forum Dialog Antar Etnis Sulbar, Jufri mengatakan dengan hasil keputusan rapat paripurna DPRD Sulbar, seluruh masyarakat yang tergabung dalam forum ini merasa terusik, dan sangat merusak tatanan kerukunan masyarakat yang selama ini sudah tentram dan penuh dengan kedamaian, katanya.

Menurut Jufri memerintahkan kepada seluruh elemen masyarakat Sulbar yang tergabung dalam forum etnis ini maupun masyarakat lain untuk tidak terpancing dan berbuat yang dapat melanggar hukum dengan adanya hasil keputusan rapat pleno DPRD ini, namun diharapkan kepada seluruh warga agar menjaga keamanan di Sulbar tetap dalam keadaan kondusif, dan meminta kepada Bapak Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh untuk tidak gentar menghadapi proses kisruh pasca hasil keputusan rapat pleno di DPRD Sulbar, ucapnya.

Selain itu dari tokoh masyarakat Sulbar, Hery Pattah ,merasa sangat marah dan tidak menerima hasil keputusan rapat DPRD Sulbar yang dilaksanakan jumat (12/12) yang lalu di Mamuju, dan menilai ke 18 anggota DPRD yang ikut hadir dalam rapat pleno tersebut tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang menjadi pembawa aspirasi rakyat, karena hanya berbuat untuk kepentingan diri sendiri, jelasnya.kepada wartawan di rumah makan Ratu Muda di Makassar, Minggu (14/12).

Perlakuan dari Tim Salim Mengga yang diduga telah mengentimidasi sejumlah Anggota DPRD Sulbar untuk menyetujui hasil rapat pleno,sangat melukai sekitar sejuta rakyat Sulbar, salah satu anggota DPRD yang diduga telah diintimidasi dari Tim Salim Mengga yakni Kalvin Kalambo dari partai Buruh telah dijemput dan dibawa suatu rumah di Mamuju. .Dimana perlu diketahui bahwa ada 67 persen warga yang memilih pasangan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi pada Pilkada Gubernur tahun 2006 yang lalu, jelas Hery yang juga Ketua Laskar Merah Putih Sulbar.

“ Dan kami akan menggugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan meminta kepada massa pendukung dari pasangan Gubernur Sulbar yang terpilih untuk tidak berbuat anarkis dan melanggar hukum dan menjaga stabilitas keamanaan di provinsi Sulbar pada pasca penetapan hasil rapat pleno DPRD Sulbar.

Sekertaris Tim Pemenangan pasangan Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, Muh Asri Anas membacakan relis berita tanggapan dari Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh menjelaskan bahwa tuduhan Salim Mengga itu mengada-ada, jika pasangan Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi mengganggap melakukan politik uang pada pilkada Gubernur Sulbar pada tahun 2006, dan permasalahan Nasir Sattar dalam hal ini sesuai dengan penjelasan KPU di Jakarta no.3726 KPU-SB/2006 tertanggal 27 Nopember 2006 bahwa nama tersebut tidak masuk dalam daftar tim kampanye AAS, ujarnya.

Dan menurut Muh. Asri dalam pilkada Gubernur Sulbar pada Tahun 2006 pasangan AAS telah memperoleh suara 220.076 dan Pasangan Salim Mengga-Hatta Dai hanya 165.094 suara dengan selisih sebesar 54.982 suara, jadi mustahil bila terjadi kecurangan karena jauh sekali perbedaanya perolehan suara kedua calon kandidat tersebut. Seperti persoalan sengketa pilkada Sulbar sudah selesai dengan tahapan gugatan sesuai yang ditetapkan Undang-undang, paparnya.

Muh Asri menambahkan dengan kejadian ini meminta kepada Tim Salim Mengga dan sejumlah anggota DPRD untuk menghentikan upaya pembodohan pada masyarakat
Dan memang kalau merasa kalah dalam pilkada Sulbar harus belajar mengakui sebagaimana pada pernyataan sebelum proses pilkada berlangsung bahwa siap kalah dan menang, jangan mau menang di pilkada dengan tidak berada pada substansi demokrasi dimana rakyat yang menentukan. Dan meminta kepada Anggota DPRD bekerja lebih focus kepada tugas pokok sebagai wakil rakyat jangan mencederai hak-hak rakyat dalam kehidupan berdemokrasi, tambahnya.

Dan situasi keadaan di Sulbar saat ini sekitar 3000 warga dari pengunungan dan pesisir pantai diwilayah provinsi Sulbar akan menduduki kabupaten Mamuju sebagai ibikota provinsi Sulbar.



Selengkapnya...

Keberhasilan KPK Bukan Milik Pemerintahan SBY


Jakarta, Kabar News-Klaim atas hebatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai bagian dari kerja pemerintahan SBY tampaknya membuat risih Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan.
Dalam diskusi "Evaluasi/Prediksi Politik & Hukum", Sabtu (13/12), politisi PDI-P itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang secara struktural tidak berada di bawah Presiden. Sehingga, menurutnya, apa pun kinerja KPK tak bisa diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.

"UU 32 tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK itu lembaga independen. Antasari (Ketua KPK) bukan pembantu Presiden SBY. KPK itu bertanggung jawab pada DPR, itu sebabnya kenapa kami selalu melakukan rapat kerja 3 bulan sekali untuk mengetahui capaian-capaian KPK," ujar Trimedya,seperti dikutif kompas.com.

Trimedya mengungkapkan, kalau SBY mengklaim penegakan hukum di masa pemerintahannya berjalan baik, ia seharusnya bisa menunjukkan bukti yang memang merupakan koridor pekerjaan pemerintah.

"Bagi orang yang tidak mengawal dan tidak paham posisi penegak hukum, ya bisa percaya (dengan klaim pemerintah). Kalau memang pemerintah yang sekarang serius dengan penegakan hukum, ingat pernah ada Timtastipikor? Ada 22 kasus yang di-endorse Timtastipikor tapi yang jalan hanya 7 kasus. Katanya akan mulai memberantas dari istana, tapi sampai sekarang belum ada yang tersentuh kan?," papar dia.

Justru sebaliknya, lanjut Trimedya, dari sisi politik anggaran pemerintah terlihat tidak serius dalam hal penegakan hukum karena tidak adanya dukungan anggaran bagi reformasi di institusi penegakan hukum

Selengkapnya...

Poltabes Samarinda Ungkap Jaringan Judi Internasional

Laporan: darwis katureng- Samarinda



Samarinda, Kabar News-Lagi, jaringan perjudian di Samarinda terbongkar. Poltabes Samarinda berhasil menangkap sembilan tersangka perjudian di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Perjudian itu diduga terkait dengan jaringan perjudian besar di Singapura. Penangkapan ini merupakan yang terbesar di Kaltim tahun 2008.

Kesembilan tersangka masing-masing Romze, Ardian, Marini, Robi, Heri, Said, Udin, Syukur, dan Iwan. Mereka ditangkap, berikut barang bukti berupa uang tunai Rp 30.143.000, 8 unit kalkulator, 23.000 bundel kupon, 2.600 bundel buku rekap, 2 buku tabungan, 3 kartu ATM, bukti transfer, alat tulis, serta 6 telepon seluler.

Terungkapnya jaringan judi togel ini dari informasi masyarakat melalui SMS ke nomor hotline polisi. Petugas kemudian menyelidikinya sejak Kamis (11/12) hingga Jumat (12/12).

"Kapolda (Irjen Pol Andi Masmiat) dan saya sebelumnya menerima pesan singkat adanya aktivitas perjudian besar di Samarinda. Mereka yang kami tangkap adalah pengedar dan pengepul judi togel," kata Kapoltabes Samarinda Kombes Pol Abdul Kamil Razak di Mapolsekta Samarinda Utara, Sabtu (13/12).

Menurut Razak, perjudian kali ini merupakan yang terbesar di Samarinda bahkan di Kaltim dalam setahun terakhir. Keberhasilan aparat berawal dari giat operasi penyakit masyarakat yang digelar Polsekta Samarinda Utara.

Mereka mencurigai aktivitas sekelompok masyarakat di Jl PM Noor, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, yang belakangan diketahui adalah kegiatan perjudian.

"Dari situlah kemudian penyelidikan lebih dikembangkan dan akhirnya kita berhasil menangkap kesembilan tersangka. Judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas. Kami mengharapkan masyarakat segera melapor kepada kami bila menemukan praktek judi togel lagi," ujar Razak.

Saat ini, kata Razak, kepolisian sedang memburu tersangka lainnya yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Berdasar informasi dua tersangka berinisial T dan M merupakan bandar besar judi togel.

Sebelumnya bandar judi serupa bernama Lie Chien ditangkap dan kini meringkuk di sel tahanan Polda Kaltim di Balikpapan. Mereka ditengarai memiliki jaringan internasional.

Omzet perjudian itu mencapai miliaran rupiah yang berpusat di Singapura. Selain judi togel, T dan M juga merupakan bandar judi bola. "Kami terus selidiki dan pokoknya kami akan tangkap kedua orang itu," tandas Razak,seperti dilansir Tribunkaltim.

Sementara Kapolsekta Samarinda Utara, AKP Andrias Susanto mengatakan, kesembilan tersangka kini ditahan di sel Mapolsekta Samarinda Utara. Mereka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian yang menjadi mata pencaharian. Pelaku perjudian ancaman hukumannya empat tahun penjara.(Darwis Katureng)

Selengkapnya...

Ketua DPRD Sulbar : Masyarakat Jangan Panik

Mamuju, Kabar News-Hasil rapat paripurna DPRD Sulbar yang digelar pada Jumat (12/12) tengan malam belum bisa menjadi keputusan karena masih akan diproses di tingkat pimpinan DPRD.
Bagi yang ikut rapat, biarkan saja mereka mengatakan rapat itu sah. Tapi saya selaku pimpinan DPRD masih akan memproses hasil rapat itu apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tingkatan selanjutnya yakni ke mendagri di Jakarta.

Sebagai anggota fraksi Golkar, tentu saja kami menolak hasil paripurna tersebut. Tapi sebagai ketua DPRD, saya tetap harus berada pada posisi yang netral melihat segala sesuatunya secara obyektif sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, Kata Ketua DPRD Sulbar/Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar.Hamzah Hapati Hasan, Sabtu (13/12).


"Saya sudah meminta teman-teman di Golkar jangan panik karena ini bukanlah sebuah keputusan final. Ini masih banyak celah di dalamnya yang bisa menjadi poin untuk membatalkan atau tidak memproses keputusan ini lebih lanjut," Jelas Hamzah.

Menurut Hamzah sekarang ini saya adalah ketua DPRD, jadi saya berhak untuk memutuskan sesuatu demi kepentingan DPRD agar lembaga ini tetap terhormat, ucapnya.

Bila ada anggota DPRD yang tetap memaksakan keputusan ini menjadi keputusan DPRD, maka saya tidak bertanggung jawab terhadap implikasi hukum yang muncul akibat keputusan tersebut.(Andi Ahmad)

Kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan hukum, maka ketua DPRD yang dipanggil ke polisi atau jaksa. Kalau teman-teman anggota dewan yang lain tetap ngotot maka saya selaku pimpinan DPRD menyatakan tidak akan bertanggung jawab terhadap implikasi hukum yang muncul.

Selengkapnya...

18 Anggota DPRD Sulbar Dilaporkan ke Polda Sulselbar

Kuasa Hukum Anwar : Anggota DPRD Sulbar Yang Hadir Rapat Pleno Melanggar Tatib

Laporan: Andi Ahmad- Makassar

Kuasa Hukum Anwar Adnan Saleh, Amirullah Tahir dan Yasser Wahab didampingi Muh. Asri Anas memberikan keterangan pada wartawan di Makassar(Foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News-Hasil Keputusan pada Rapat Pleno DPRD Sulbar yang dihadiri 19 dari 35 anggota dewan yang terdiri dari empat fraksi itu minus Fraksi Golkar juga menyetujui pengusulan pengangkatan pasangan Salim Mengga-Andi Hatta Dai sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

Rapat paripurna dilaksanakan hari Jumat (12/12) yang dimulai pukul 20.00 Wita itu sempat mengalami penundaan dua kali. Ini disebabkan jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum sesuai tata tertib DPRD Sulbar.

Pada Rapat itu empat dari lima fraksi yang ada di DPRD Sulbar yakni, Fraksi Malaqbiq Nasional, Fraksi Sulbar Bersatu, Fraksi Persaudaraan, dan Fraksi PDK menyetujui pengusulan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur.

Dari hasil penetapan rapat pleno DPRD Sulbar tersebut diantara ke 19 Anggota DPRD yang hadir dalam rapat itu hanya 1 orang yang abstain jadi ada 18 orang anggota DPRD Sulbar.

Kuasa Hukum Gubernur Sulbar memberikan tanggapan terhadap hasil rapat pleno tersebut di Makassar, Sabtu (13/12) yang dihadiri Amirullah Tahir, Yasser Wahab di Hotel Clarion Makassar.

Juru Bicara Anwar Adnan Saleh, Muh Asri Anas mengatakan bahwa adapun hasil Rapat pleno paripurna yang dilaksanakan ke 19 Anggota DPRD Sulbar tadi malam menurut Pansus Partai Golkar tidak syah dan tidak jelas, dimana perlu jga diketahui bahwa proses politik itu sudah selesai baik dari gugatan dari Mahkamah Agung di PTUN sudah selesai juga, katanya.

Sehingga menurut Muh Asri tidak perlu dipermasalahkan lagi karena proses persiapan dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar pada tahun 2006n yang lalu yang ditanda tangani oleh Presiden RI bukan hal yang gampang dan pasti sudah sesuai dengan proses hukum dan aturan yang berlaku sampai lahir Surat Keputusan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar saat itu, jelasnya.

Adapun tanggapan dari Tim Kuasa Hukum Anwar Adnan Saleh, yakni Amirullah Tahir mengatakan akan melakukan langkah-langkah hukum diantaranya menggugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan melaporkan ke Polda Sulselbar ke 18 Anggota DPRD yang hadir pada rapat pleno DPRD Sulbar yang dilaksanakan hari Jumat,(12/12) di Mamuju, paparnya.

Menurut Amirullah ke 18 Anggota DPRD Sulbar ini sudah melanggar Tatib DPRD Sulbar, dan adapun sebagai kuasa hukum melaporkan ke Polisi karena di DPRD Sulbar belum terbentuk Badan Kehormatan (BK) DPRD, maka dilaporkan ke pihak kepolisian, ucapnya.

Disisi lain kuasa hukum, Yasser Wahab menjelaskan terkait dengan rapat pleno DPRD Sulbar tersebut yang memberhentikan Gubernur Sulbar yang sudah dilantik pada tahun 2006 yang lalu, dan pengesahan dari hasil pleno itu tidak syah dan hanya didasari dengan pertimbangan yang keliru, sehingga yang digugat adalah keputusan Rapat Paripurna yang dilaksanakan tadi malam, dan rencana akan dilaporkan hari Senin (15/12) ke 18 Anggota DPRD Sulbar tersebut, jelasnya

Mantan Ketua KPU Sulbar Angkat Bicara

Dari permasalahan ini yang terjadi pada kisruh seputar Pilkada Gubernur Sulbar, bahwa sebenarnya pada kapasitas KPU adalah kewenangannya hanya bersifat administratif saja, dan perlu diketahui bahwa Nasir Sattar tidak pernah terdaftar sebagai tim kampanye, dan hanya terbukti melakukan money politik person saja bukan sebagai tim kampanye pasangan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, kata Muh Jamil Barambangi kepada wartawan dihotel Clarion Makassar Sabtu, (13/12).

Semestinya Anggota DPRD lebih Berpihak Kepada Rakyat

Tokoh Masyarakat Sulbar, H.Aras Tamauni mengatakan dengan terjadinya permasalahan di Sulbar ini, pasca terjadinya polemik di DPRD terhadap fatwa MA (Mahkamah Agung),sehingga pada Jumat (12/12) malam, 18 orang anggota DPRD yang melakukan rapat pleno yang menghasilkan keputusan tentang pemberhentian Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, ini sangat keliru yang telah dilakukan sejumlah anggota DPRD yang hadir pada rapat pleno tersebut, dan semestinya para Anggota DPRD itu lebih arief melihat permasalahan ini untuk menjadikan keadaan di Sulbar ini aman dan kondusif, karena dengan adanya kisruh yang terjadi seperti begini yang dirugikan adalah rakyat karena tidak merasa aman, tambahnya.

Selengkapnya...

2008, Bulog Sulsel Tidak Capai Target Pengadaan Beras



Makassar, Kabar News-Perum Bulog Divre Sulselbar dipastikan tak bisa mencapai target pengadaan beras sebesar 600.000 ton tahun ini.

Hingga akhir tahun ini,Bulog diperkirakan hanya mampu menyerap beras petani sebanyak 470.000 ton. Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat (Humas) Bulog Divre Sulselbar Omar Said mengatakan, hingga 10 Desember 2008 tingkat pengadaan baru mencapai 450.000 ton.

Menurut hitunghitungan Omar Said, untuk setiap hari Bulog Divre Sulselbar hanya mampu menyerap beras sebanyak 1.000 ton. Padahal Desember ini hanya menyisakan waktu 20 hari lagi. Maka pengadaan maksimal yang bisa dilakukan hanyalah 20.000 ton saja. Artinya, kata Omar Said, total pengadaan beras hingga akhir tahun ini maksimal 490.000 ton saja.

“Rendahnya tingkat pengadaan ini dipengaruhi oleh isu akan naiknya harga pembelian pemerintah (HPP) yang akan diumumkan pada awal tahun 2009,”kata Omar Said di Makassar kemarin. Selain itu,menurut Omar, isu akan naiknya HPP pada tahun 2009 selain membuat kalangan petani untuk menunda penjualan berasnya, isu kenaikan HPP juga telah mendorong para spekulan untuk menaikkan harga beras khususnya di tingkat penggilingan.

Dari HPP yang masih berlaku sebesar Rp4.200/kg saat ini di tingkat penggilingan, pedagang telah menjual Rp4.450/kg. Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Sulselbar Herman Agus Machmud menyayangkan adanya rencana pemerintah menaikkan HPP yang masih dalam tahap pembicaraan di tingkat pemerintah pusat ini.Sebab,isu tersebut membuat petani menunda menjual beras maupun gabah mereka ke Bulog.

“Apalagi jika rencana kenaikan HPP belum direalisasikan, namun harga di tingkat penggilingan telah mengalami lonjakan,”kata Herman. Padahal,Sulsel dalam menyuplai beras untuk daerah lain sangat potensial.Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk revisi target pengadaan pada tahun 2008 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Bulog Divre Sulselbar telah merevisi target pengadaan penyerapan beras petani, yakni pagu awal sebesar 239.000 ton,menjadi 350.000 ton, kemudian mengalami revisi menjadi 500.000 ton pada Juli 2008 dan menjadi 600.000 ton hingga akhir Desember 2008,seperti dikutif Sindo.

Angka ini mengalami kenaikan signifikan dari pengadaan 2007 yang hanya 235.000 ton setara beras. Sedangkan dibandingkan dengan empat tahun terakhir maka prognosa Bulog mengalami kenaikan rata-rata 108%, yang hanya mencapai sebesar 170.000 ton setara beras/ tahunnya.

Revisi target tersebut dipengaruhi oleh target pengadaan Bulog secara nasional yang mencapai 3 juta ton di mana Sulsel menjadi salah satu lumbung beras Indonesia di luar pulau Jawa.

“Padahal, dengan kenaikan target pengadaan tersebut, Bulog perlu menyiapkan lagi tambahan anggaran pembelian beras dan setara beras dari petani untuk 100.000 ton. Namun, petani menahan beras mereka dan harga di penggilingan melonjak,” jelas Omar Said.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

DPRD Sulbar Berhentikan Pasangan Gubernur Anwar-Amri

Pasangan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi

Mamuju, Kabar News-Posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi diujung tanduk. Hasil sidang paripurna istimewa DPRD Sulsel menginstruksikan pengusulan pemberhentian keduanya sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2006-2011.

Paripurna yang digelar sebagai tindak lanjut Fatwa Mahkamah Agung nomor 139/KMA/IX/2008 ini,diusulkan secara bulat untuk tetap menindak lanjuti fatwa tersebut oleh empat dari lima fraksi yang duduk di DPRD Sulbar. Fraksi-fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (FPDK), Fraksi Sulbar Bersatu, Fraksi Persaudaraan, dan Fraksi Mala’bi Nasional.

Langkah selanjutnya, DPRD akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengangkat pasangan Salim Mengga- Hatta Dai sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Wakil Ketua Panitia Khusus Tindak Lanjut Fatwa MA, Mukhlis yang dikonfirmasi SINDO mengatakan, dalam rapat paripurna istimewa yang digelar mulai pukul 08.00 Wita hingga 24.00 Wita tadi malam dihadiri oleh 19 anggota legislatif.

Namun, tak satupun anggota fraksi Partai Golkar yang menjadi pendukung Anwar Adnan Saleh yang terlihat hadir selama rapat tersebut.Sekedar diketahui, jumlah kursi di DPRD Sulbar sebanyak 35 kursi. ”DPRD Sulbar meminta untuk segera menindak lanjuti keputusan legislatif tersebut dengan memberhentikan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi dan mengangkat Salim Mengga-Hatta Dai sebagai pemimpin baru Sulbar. Ini yang akan diusulkan ke Mendagri,” jelas Mukhlis,malam tadi,seperti dikutif Sindo.

Sekedar diketahui, fatwa MA nomor 139/KMA/IX/2008 berisi jawaban atas surat dari KPU tentang perselisihan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, yang isinya penjelasan tentang tata cara pemberhentian pasangan kepala daerah sebagai akibat pelanggaran money politics yang dilakukan oleh pasangan Kepala Daerah dan / atau Tim Kampanye tidak diatur pasal 29 s.d. 39 UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Permintaan pemberhentian juga telah disampaikan kuasa hukum Salim Mengga- Hatta Dai, Elsa Syarief dengan nomor 262 / ES&P /XI / 2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulbar perihal mohon dapat dilaksanakan pembatalan pasangan Drs Anwar Adnan Saleh dan Drs Amri Sanusi MSi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar sesuai fatwa MA RI.

Sebelumnya,dalam putusan pertama, MA memerintahkan KPU Sulbar melakukan perhitungan ulang di beberapa kabupaten.Ternyata setelah dihitung ulang,KPU tidak keliru karena hasilnya tetap memenangkan pasangan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi. Tidak puas,Salim Mengga- Hatta Dai lalu melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di MA, tapi putusan akhirnya tetap memenangkan Anwar-Amri.

Pasangan Salim-Hatta mengajukan bukti-bukti surat-surat maupun saksi-saksi,juga termasuk bukti surat putusan pengadilan yang menuduh tim pasangan calon Anwar-Amri telah melakukan money politics. Bukti putusan tersebut sudah diajukan dalam persidangan MA dan PTUN Jakarta.(Yusak NL/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Atap Gate 1 Bandara Sultan Hasanuddin Bocor, Penumpang Protes

Yusuf: Nilai Pekerjaan Kontraktor Tidak Beres



Makassar, Kabar News-Terminal penumpang Bandara Sultan Hasanuddin yang megah itu masih punya masalah. Atap ruang ternyata bocor saat hujan.
Tak tanggung-tanggung, tempat atap bocor adalah di ruang tunggu penumpang di Gate 1, tempat yang disebut terbaik di bandara bertaraf internasional tersebut.

Hari Kamis (11/12) saat hujan mengguyur Makassar sepanjang hari, sejumlah calon penumpang yang duduk menunggu penerbangan tujuan Jakarta kesal.
Air menetes dengan deras dari atas atap yang terlihat megah itu.
Ketika asyik duduk di ruang tunggu tiba-tiba tetesan air yang jatuh dari plafon bandara bertaraf internasional yang saja dioperasikan itu sehingga mengenai tubuh mereka.
Sejumlah bangku di ruang tunggu basah.
Meski tidak sampai menggenangi lantai ruang tunggu karena cleaning services langsung membersihkan namun sejumlah calon penumpang terlihat kesal sambil menghindari tetesan air.

Salah seorang calon penumpang Garuda tujuan Jakarta mengatakan, sulit dimengerti bandara yang dibangun dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit itu sudah bocor padahal hujan belum terlalu deras.

Site Manager Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin, Muhammad Yusuf, mengakui hal tersebut.

"Memang masih banyak sisi yang harus dibenahi dan diperbaiki," katanya saat dikonfirmasi media ini, tadi malam.

Kondisi bandara yang tidak sepenuhnya baik itu pernah juga menjadi sorotan anggota Komisi V DPR Ri dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.
Menurut mereka, fisik bandara tidak sesuai dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam pembangunannya.

Dalam kunjungan itu mereka melihat berbagai macam cacat di dalam gedung terminal.
Antara lain saluran penyejuk udara yang miring, tehel yang pemasangannya mencong, drainase yang buruk, dan pengelolaan toilet sehinga menjadi kumuh.
Termasuk pekerjaan atap yang kurang baik.

"Kami akan panggil unit di departemen perhubungan yang terkait dengan ini. Suruh panggil itu manajemen PT Angkasa Pura I. Termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan pelaksana. Ada apa ini kok hasilnya begitu," kata Ketua Komisi V DPRRI, Ahmad Muqowam.
Pengelolaan Bandara Sultan Hasanuddin sangat jauh dari dari standar pengelolaan bandara internasional.

Padahal, khusus untuk terminal penumpang telah menghabiskan biaya sebesar Rp 580 miliar lebih.

Dana itu sepenuhnya berasal dari pembiayaan internal PT Angkasa Pura I.
"Dalam ketentuan tender, kontraktor yang menang adalah yang memberikan penawaran terendah. Apa seluruh kekurangan yang ada sekarang diakibatkan itu atau hal lain, saya tidak tahu. Tapi saya minta departemen perhubungan perhatikan itu," katanya.
Bocornya atap itu tidak lepas dari pekerjaan konstruksi.

Konstruksi terminal dikerjakan dua kontraktor, yaitu PT Makassar Indah Graha Sarana dengan dana Rp 49,2 miliar.

Sedangkan untuk struktur dan atap dikerjakan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan dana sekitar Rp 59 miliar.

Pada akhir 2007 lalu, PT Angkasa Pura I pernah menegur tujuh dari 18 kontraktor.
Termasuk kontraktor yang menangani bidang arsitektur dan atap.
Mereka ditegur bukan saja karena lambannya pekerjaan, melainkan juga karena hasil pekerjaan yang kurang baik.


Yusuf menjelaskan, memang ada beberapa bagian yang masih perlu perbaikan dan pembenahan kendati terminal penumpang sudah berfungsi.

"Pada saat musim hujan sekarang ini juga diketahui ada bagian atap yang bocor," katanya.

Yusuf menuding kontraktorlah yang paling bertanggung jawab.

Menurtnya, berdasarkan peraturan mengenai tender, kontraktor yang mengerjakan suatu bidang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada bidang pekerjaannya.
"Tanggung jawab itu menimpa mereka selama 10 tahun sejak pekerjaan itu dinyatakan selesai," kata Yusuf,Seperti dikutif Tribun.

Karena itu, kata Yusuf, bila ada yang bocor, maka menjadi tanggung jawab moral kontraktor untuk segera memperbaikinya.
Ia juga mengaku sudah memerintahkan kontraktor bersangkutan untuk segera memperbaiki atap yang bocor.

"Terus terang, kami juga menerima laporan mengenai hal tersebut. Saat ini, kontraktor itu sedang melakukan perbaikan," katanya.
Yusuf juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna bandara atas bocornya atap tersebut.
"Kelemahan-kelemahan itu pasti akan kami segera teratasi," ujarnya.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Aktivis Pers Diperiksa di Mapolda Sulsel Hari Ini

Sebelumnya Ketua Koalisi Jurnalis Makassar Telah diperiksa.

Makassar, Kabar News- Aktivis Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar, Herwin dan rekannya Muhlis, diagendakan diperiksa di Markas Polda Sulselbar, Jl Perintis Kemerdekaan Km 16, Makassar, Jumat (12/12) siang hari ini.

Keduanya dimintai menemui penyidik AKP Anwar di ruangan 107 Direktorat Reskrim Polda Sulsel untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

Hal ini terungkap setelah adanya surat panggilan tertanggal 9 Desember 2008 dari Polda Sulsel yang ditandatangani Wakil Direktur Direktorat Reskrim Polda AKBP Mulyadi untuk Herwin.

Herwin yang dihubungi via telepon membenarkan adanya surat pemanggilan tersebut. "Saya belum bisa pastikan apakah saya datang atau tidak," ujarnya, Kamis (11/12) malam.seperti dikutif tribun.

Herwin dan Muhlis dipanggil atas pemberitaan Sisno: Dirugikan, Tak Mesti Menggunakan Hak Jawab di salah satu harian tertanggal 31 Mei 2008. Pemberitaan ini dinilai mengandung tindak pidana mengadu secara memfitnah dan/memfitnah dengan tulisan atau penghasutan sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 311 ayat 1 atau Pasal 207 KUHP.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Polda Sulselbar Bekuk Bandar Besar Narkoba di Sulsel

Makassar, Kabar News-Bandar besar narkoba yang memasok ekstasi ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, bernama Ahmad alias Kapalae, dibekuk aparat kepolisian Polres Sidrap.Ia dibekuk sejak Minggu, 7 Desember lalu, namun baru dipublis Rabu, 10 Desember, saat Kapalae dijemput dan dibawa ke Mapolda Sulselbar.
Saat ditangkap di rumahnya di Datae, perbatasan Sidrap-Parepare, polisi menemukan barang bukti (BB) 49 butir pil ekstasi warna kuning dan orange. Satuan intel Mapolres Sidrap yang menangkap Kapalae juga menemukan satu paket sabusabu seberat 1 gram dan uang tunai Rp 25.850.000 yang diduga dari hasil penjualan ekstasi.

Kronologis penangkapan Kapalae berawal dari penangkapan wanita bernama Weli. Ia ditangkap polisi di sekitar SPBU Wala, Tanrutedong, Sidrap, setelah sebelumnya melakukan transaksi dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan Weli, polisi menemukan 21 pil ekstasi berwarna kuning.

Dari keterangan Weli, polisi kemudian menangkap Ashari. Tersangka kedua ini kemudian menyebut bandar yang selama ini memberikan barang padanya, yakni Muslimin. Malam itu juga, Muslimin ditangkap di kota Sidrap berikut delapan butir pil ekstasi berwarna biru. Dari mulut Muslimin-lah polisi berhasil mendapatkan identitas Ahmad alias Kapalae. Ia pun akhirnya ditangkap di rumahnya di Datae.

Selama ini, Kapalae sangat dikenal oleh bandar narkoba dan aparat kepolisian. Anak buahnya pun menyebar di sejumlah wilayah di Sulsel, termasuk Makassar. Kapalae dikenal sebagai bandar besar yang memasok pil ekstasi di seluruh wilayah Ajatappareng, meliputi, Sidrap, Enrekang, Parepare, Pinrang, serta Barru.

Selain itu, ia juga memasok barang ke bandar-bandar kecil di wilayah Bone, Soppeng, serta Wajo (Bosowa). Tak heran jika ia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di sejumlah kabupaten kota, termasuk Makassar.

“Kapalae kami tangkap malam lebaran lalu bersama tiga anak buahnya, Weli, Ashari, serta Muslimin. Kapalae dibawa ke Mapolda, sementara tiga tersangka lainnya tetap diperiksa di Sidrap. Keempatnya warga Sidrap,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sidrap, AKP Bambang Sugiarto, melalui sambungan telepon di ruang Humas Mapolda Sulselbar, sore kemarin.

Menurut Bambang, dari pengakuan tersangka, mereka mendapatkan barang haram itu dari Kota Palopo. “Kapalae ini bandar besar di Sidrap. Ia belum pernah tertangkap namun sudah menjadi DPO sejak dua tahun lalu,” kata Bambang.

Kapalae sendiri dibawa ke Mapolda dijemput lima polisi, masing-masing; AKP Syafir, AKP Ali, AKP Agus Prawoto, Briptu Ahmad Al-Qadri, dan Briptu Rahmad Hidayat. Ia tiba di Mapolda sekira pukul 14.15 Wita. Bersama Kapalae, polisi juga membawa serta barang bukti 49 pil ekstasi, SS 1 gram, dua alat pengisap, serta uang tunai Rp 25.850.000. Mobil Honda CRV warna hijau tua milik tersangka juga terparkir di halaman Mapolda.

Saat tiba di Mapolda, Kapalae yang terborgol digiring ke lantai III gedung Reskrim dan langsung diperiksa di ruang Idik II unit narkoba. Saat diperiksa, pihak kepolisian melakukan penjagaan ekstra ketat. Tiga anggota provost ditugaskan khusus untuk berjaga di depan pintu masuk ruang pemeriksaan. Kepada wartawan, ketiga anggota provost itu mengaku tak membolehkan siapapun masuk ke ruang pemeriksaan.

“Polisi saja dilarang masuk selain penyidiknya,” kata salah seorang di antara ketiga anggota provost tersebut. Informasi yang dihimpun, penjagaan ketat ini dilakukan lantaran Kapalae dikenal akrab dengan sejumlah oknum petugas kepolisian. Makanya, tempat itu sengaja disterilkan untuk menjauhkan Kapalae dari intervensi saat diperiksa.

Berbeda dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Sidrap, informasi yang dihimpun dari sumber media ini di bagian narkoba polda menyebutkan, sebenarnya sekira empat bulan lalu, Kapalae sempat ditangkap. Penangkapan dilakukan langsung satuan narkoba Polda Sulselbar. Namun entah kenapa, Kapalae dilepaskan dan hanya sempat ditahan sehari.

Informasi yang beredar di kalangan polisi menyebutkan, ia dilepaskan setelah “menyogok” Rp 150 juta. Petugas yang terindikasi menerima sogokan ini bahkan sudah dipanggil menghadap oleh Wakapolda Brigjen Wisjnu Amatsastro beberapa saat usai melihat pemeriksaan di gedung Reskrim.

Mengenai informasi ini, Direktur Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Bedjo Sulaksono yang sedang berada di Jakarta tak memberi tanggapan. Dan Sampai saat ini Bedjo juga mengaku belum tahu kasus ini, khususnya penangkapan bandar ekstasi tersebut.

“Saya lagi rakor. Langsung aja ke sana (bagian narkoba, red). Nanti malah salah kalau dari saya,” katanya. Sebagai bandar besar, Kapalae juga cukup dikenal di Makassar. Bahkan, menurut Kasat Narkoba Polwiltabes Makassar, AKBP Totok Winarto, Kapalae merupakan DPO Polwiltabes.

“Ia bandar besar. Ia juga pemasok barang ke Makassar. Kaki tangannya sudah beberapa orang yang ditangkap namun tutup mulut. Ia pasok barang dari Jakarta melalui Pelabuhan Bandar Madani Parepare,” kata Totok, malam tadi,seperti dikutif fajar online.

Informasi lain yang dihimpun media ini di Mapolda, Ahmad alias Kapalae mulai menggeluti bisnis ini sejak 2000 lalu. Awalnya, ia tinggal di Kecamatan Baranti, wilayah perbatasan Pinrang dan Sidrap. Dari bisnis inilah Kapalae berhasil meraup untung besar. Ia pun akhirnya membeli rumah di Datae, tak jauh dari perbatasan Parepare-Sidrap.

Dalam aksinya, Kapalae dikenal sebagai bandar yang sangat licin. Ia juga dikenal dekat dengan aparat. Tak heran jika ia bisa cukup leluasa memperjualbelikan ekstasi, termasuk ke luar daerah.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Soal Kelangkaan Blangko STNK di Samsat Makassar

Dirlantas Polda Sulselbar : Masalah ini sudah lama disampaikan ke Jakarta.

Laporan : Agussalim/Andi Ahmad- Makassar


Makassar, Kabar News-Kelangkaan blangko surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pelat nomor kendaraan di Samsat menjadi sorotan khusus Komisi Ombudsman Makassar. Oleh Komisi Ombudsman, kelangkaan ini dinilai merugikan masyarakat Makassar. Ombudsman berharap, pembenahan segera digelar di Samsat. Samsat tak lain adalah akronim dari sistem administrasi manunggal di bawah satu atap dan merupakan sistem kerja sama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero).

Tugas Samsat adalah memberi pelayanan untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ).

Komisioner Ombudsman Makassar, HL Arumahi, menduga ada malaadministrasi di Samsat. Maladministrasi ini berdampak terjadinya ketidakpastian hukum. Imbas langsungnya adalah kerugian masyarakat sebagai penerima layanan.

"Saya menduga masalah ini terjadi karena adanya struktur yang tidak jalan," ujar Arumahi, Rabu, 10 Desember. Arumahi mengimbau agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel sebagai penanggung jawab pelayanan di bidang STNK untuk turun lapangan memeriksa personelnya.

"Alasan tidak adanya bahan baku yang dilontarkan pihak Samsat adalah sangat mengada-ada dan tidak rasional. Kalau Samsat tertib administrasi maka seharusnya mereka bisa memprediksi setiap bulan berapa jumlah kendaraan yang keluar, memperpanjang STNK dan melakukan penggantian pelat," sindir Arumahi,seperti dikutif fajar online.

Ditegaskan Arumahi, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Alasannya, karena ini terkait dengan performance institusi kepolisian sebagai penegak hukum. "Kalau sebuah organisasi tidak beres maka itu akan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan," lanjut Arumahi.

Sebelumnya, sorotan serupa juga dilontarkan Direktur Macazzart Intelektual Law (MIL), Supriansa. Sama dengan Arumahi, Supriansa menyatakan, kinerja Samsat cenderung lamban. Dia bahkan mengimbau agar Kapolda mengkaji ulang penempatan figur personel kepolisian di instansi tersebut.

Pemantauan Kabar News di kantor Samsat Makassar kemarin melihat langsung diloket pecetakan blangko ternyata belum terlihat STNK dicetak, hal itu juga dibenarkan oleh petugas loket yang bertugas mencetak Blangko STNK baik diloket kendaraan roda 2 dan roda 4, salah satu petugas mengatakan bahwa ," blangko STNK belum ada dan rencananya diawal bulan januari 2009 baru ada dari Jakarta dikirim," jelas petugas yang tidak mau disebut namanya.

Salah satu wajib pajak mengatakan belum adanya blangko STNK sekarang, kami juga sangat resah, karena setiap kali bila ada sweeping dijalanan oleh petugas lantas dari Polri sering juga ditanyakan perihal tidak adanya blangko STNK yang dibawa, walaupun penyampaian dari petugas Samsat Makassar bahwa blangko notis pajak sebagai penggantinya, dan sebaiknya dari pihak Samsat agar lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak maka pengadaan blangko SNTK sebaiknya menjadi perhatian khusus agar tidak sering terjadi kelangkaan seperti ini, tegas Rahmat salah seorang wajib pajak ditemui Kabar News di Kantor Samsat, Rabu (11/12).

Direktur Lalu lintas Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Nadang MH, yang dikonfirmasi terpisah mengamini masalah kelangkaan blangko STNK dan pelat nomor kendaraan. Namun, kata dia, tidak tepat jika Samsat yang harus dievaluasi lantaran masalah itu.

Sebab, lanjut Nadang, masalah ini sudah lama disampaikan ke Jakarta. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat (blangko sudah ada, red)" kata Nadang.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

24.260 Polisi dan 1,2 Juta Rakyat Untuk Amankan Pemilu 2009

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri saat melantik Kapolda Jateng belum lama ini

Jakarta, Kabar News - Sebanyak 24.260 polisi yang dibantu sekitar 1.223.272 anggota dari masyarakat sudah dipersiapkan untuk mengamankan pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan Polri dalam mengamankan Pemilu 2009 ini menamakan operasi ini dengan Operasi Mantap Brata 2009 yang pengamanannya dilakukan secara terbuka dan tertutup. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri,
Jenderal Bambang Hendarso Danuri, saat melakukan dengar pendapat dengan Komisi III DPR membidangi masalah Hukum dan HAM, Rabu (10/12).

Kapolri menjelaskan, pengamanan dilakukan terkait pada lokasi yang digunakan saat pemilu berlangsung. Kemudian pada saat pendistribusian logistik serta melakukan tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran pemilu.

"Pengamanan dilakukan pada 611. 636 tempat pemungutan suara (TPS). Sementatara ini, Polri memasukkan, 529.430 TPS dalam kategori aman. Polri akan menerapkan pola dua polisi dan 10 anggota perlindungan masyarakat untuk mengamankan lima TPS. Pengamanan juga didukung dengan satu unit kendaraan roda dua," kata Kapolri,seperti dilansir kompas.com.

"Selain itu, Polri juga menerapkan pola lain, pengamanan yang dilakukan oleh empat polisi dibantu 20 petugas perlindungan masyarakat atau linmas dalam mengamankan 10 TPS. Satu unit mobil, pada pola pengamanan ini disiapkan," jelasnya lagi.

Sementara untuk 61.705 TPS berkategori Rawan I, jelasnya, pengamanan dilakukan oleh dengan pola dua polisi ditambah empat petugas linmas untuk mengamankan dua TPS.
"Dan untuk 20.501 TPS berkategori paling rawan atau Rawan II, tambahnya, dilakukan dengan menyiapkan dua polisi serta empat petugas linmas untuk mengamankan satu TPS. Polri juga akan ikut melakukan pengawalan terhadap kotak suara dari TPS yang akan dibawa ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)," imbuh Kapolri.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Selengkapnya...

Belasan Rumah Berantakan Disapu Gelombang di Minahasa Utara

Manado, Kabar News- Gelombang pasang setinggi empat meter di Laut Sulawesi menghancurkan belasan rumah di kawasan pesisir Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (10/12) sekitar pukul 16.00 Wita.


Rumah milik pasangan Mangunti-Katili di Kampung Batu Woka hanyut terbawa arus ke tengah laut. Sedangkan rumah milik keluarga Kasir-Laitora di kampung yang sama rusak berat.

Satu speed boat berikut dua mesinnya milik Kepala Puskesmas Likupang, dr David Sembor, rusak berat. "Ombak tiba-tiba datang. Rumah yang di depan saya hanyut. Tadi tiang-tiangnya kami tarik," kata Ferry Lahope (26), warga Kampung Batu Woka, Desa Likupang II.

Menurut Ferry gelombang pasang memang sering terjadi di bulan Desember akibat angin barat. Sekitar pukul 23.00 Wita, ombak masih ganas. Warga pun belum berani membenahi rumah-rumah yang rusak. Mereka hanya memindahkan alat-alat elektronik dan barang berharga ke tempat aman.

"Tapi yang ini parah. Nelayan-nelayan yang biasa di laut memprediksi hingga tiga hari ke depan kawasan ini masih terancam," katanya. Hingga saat ini puluhan warga yang rumahnya hancur masih mengungsi,seperti dikutif kompas.com.

Mereka membangun tenda di lapangan sepak bola Batu Woka. Lapangan itu berada sekitar 200 meter dari pesisir.

Menurut Kartini R (23), juga warga Kampung Batu Woka, pemuka desa sudah meninjau lokasi musibah dan membantu mengatur pengungsian.

Pelaksana tugas Hukum Tua (Kades), Okta Maramis, sudah melihat kondisi di sini. "Ada juga beberapa calon legislatif yang datang melihat rumah yang hancur. Tapi saya tidak tahu jelas apa bantuan yang mereka berikan," katanya. (Budianto Daud/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Ilham Duet Erwin Kendalikan PT PSM

Makassar, Kabar News - Manajer PSM Makassar Ilham Arief Sirajuddin akhirnya mengeluarkan keputusan tegas terkait dengan kondisi PSM sekarang. Ilham secara tegas menyatakan di depan pemain PSM mengambil alih penuh kepengurusan PSM.

"Mulai dari sekarang saya ambil alih PSM secara penuh. Akan ada suasana baru di tim terutama dengan komposisi kepengurusan PSM," kata Ilham saat mengunjungi latihan pemain di Lapangan Karebosi, Makassar , Rabu (10/12).
Ilham juga menyatakan PSM akan segera berubah bentuk menjadi PT PSM. "Akan ada muka-muka baru yang akan mengurusi PSM nanti. Perubahan total terjadi ditingkat manajemen PSM yang lama," katanya.

Dalam format PT PSM itu, Ilham menyebutkan Erwin Aksa dan dirinya menjadi komisaris. Sementara di bagian direksi Ilham memasukkan beberapa nama pengusaha antara lain, Rusdin Abdullah, Zulkarnaen Arif dan Sumirlan.

"Saya belum bisa merinci posisi masing-masing direksi ini, tapi yang jelas mereka nanti akan berkonsentrasi di bidang bisnis untuk membantu PSM dari segi pendanaan," ujar Ilham.

Wali Kota Makassar terpilih ini belum mau menyebutkan nama-nama figur yang akan duduk di manajemen PSM. Namun muka-muka lama di tingkat manajerial PSM tidak akan lagi dipakai lagi untuk mengurusi PSM kedepan.

Humas PSM, Nurmal Idrus menyebutkan Ilham akan menjabat manajer PSM dan Raja Isa bin Raja akan merangkap jabatan sebagai pelatih sekaligus sebagai wakil manajer PSM.

"Semua pengurus lama tidak akan dimasukkan lagi dalam manajerial PSM. Mereka hanya akan menjadi pembantu umum saja," kata Nurmal yang juga menemani Ilham melihat latihan PSM.

Di depan pemain PSM, Ilham menjelaskan pergantian struktur manajer baru PSM ini dimaksudkan untuk memberikan spirit baru kepada pemain. Ilham juga tidak menyangkal jika manajemen yang ada selama ini kurang memberikan sentuhan kepada pemain.

"Adakalanya di saat-saat tertentu pemain butuh dorongan motivasi dari manajemen. Inilah yang akan kami coba terapkan kepada pemain. Saya berharap suasana baru ini bisa mendatangkan harapan baru bagi PSM," tegas Ilham.

Tunggakan Diselesaikan Pekan Ini
Selain mengumumkan perubahan kepengurusan PSM, Ilham Arief Sirajuddin juga berjanji akan menyelesaikan semua tunggakan pengurus kepada pemain terkait dengan soal pembayaran gaji yang belum dibayar.

"Paling lambat minggu ini semua masalah tunggakan akan kami selesaikan. Kami ingin tim ini kembali normal dan kita mulai lagi dari awal untuk menghadapi putaran kedua Super Liga," kata Ilham,seperti dilansir tribun.

Mendengar hal ini, wajah pemain PSM terlihat sumringah dan berseri-seri. Maklum selama ini gaji mereka sudah tertunggak selama dua bulan.

Selain masalah tunggakan dengan pemain, Ilham juga akan menyelesaikan masalah kontrak Pelatih Raja Isa bin Raja yang hingga kini belum ada kejelasan. Belum jelas apakah pelatih asal Malaysia ini akan dikontrak hingga akhir musim ISL 2008 atau dua selama dua tahun.

"Dalam waktu dekat kontrak pelatih juga akan kami selesaikan secepatnya. Mekanismenya nanti dilihat bagaimana, semua masalah akan kami selesaikan satu persatu," kata Ilham


Selengkapnya...

Kajati Awasi Penyaluran Dana Pendidikan Gratis di Sulsel


Makassar, Kabar News- Aparat kejaksaan mulai kemarin mendapat tugas tambahan yakni mengawasi penyaluran dan penggunaan dana untuk pendidikan gratis di 23 kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan.

Jika masih ada pejabat pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, hingga guru maupun komite sekolah yang berani menyelewengkan dana negara tersebut, dipastikan kejaksaan akan menindaknya, baik secara perdata maupun pidana.
Ini merupakan konsekuensi dari penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang pengawasan penyaluran dan penggunaan dana untuk program pendidikan gratis, Selasa (9/12).

Penandatangan MoU itu dilakukan Kajati Sulsel Mahfud Mannan dan Gubernur Syahruln Yasin Limpo. Kerja sama tersebut diteken bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia.
"Kita memang serius agar penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Sebab jumlah dananya tidak sedikit, miliaran rupiah per kabupaten. Dengan MoU ini, saya minta sekolah-sekolah itu tak lagi ada alasan masih melakukan pungli terhadap murid- muridnya," jelas Syahrul usai teken kontrak tersebut.
Menurut Mahfud, dengan kerja sama tersebut maka penyaluran, pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan gratis di Sulsel bisa tepat sasaran dan transparan.
"Kita sudah minta seluruh jajaran kejati di Sulsel untuk memantau pelaksanaan program ini," ujarnya.
Penandatangan MoU tersebut dihadiri antara lain Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Andi Patabai Pabokori, Wali Kota Makassar Andi Hery Iskandar, Waka Polda Brigjen Polisi Wijsnu Amat Sastro, Asisten Intelijen Kejati Abdul Karim, dan beberapa pejabat di lingkup pemrov dan kejati.
Usai penandatanganan kontrak, Syahrul juga menyempatkan menempel stiker yang berisi tulisan kampanye anti korupsi pada kaca mobil dinas Gubernur Sulsel.

60 Persen Tanggungan Provinsi
KADIS Pendidikan Provinsi Sulsel Andi Patabai Pabokori menjelaskan bahwa dana pendidikan gratis yang diprogramkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tak lain adalah dana tambahan penunjang bantuan operasional sekolah (BOS).
"Jumlah bantuan dari provinsi sebanyak 40 persen. Sebanyak 60 persen adalah dari APBD kota/kabupaten masing-masing," jelas Patabai yang ditemui di Kejati Sulsel, kemarin.seperti dikutif Tribun.

Inilah Peruntukan Dana Pendidikan Gratis

SD/MI/SDLB: -Tambahan penunjang dana BOS Rp 30 ribu per siswa per tahun - Bantuan biaya kepada murid miskin untuk pembelian kelengkapan sekolah: Rp 150 ribu per siswa per tahun -Bantuan biaya murid miskin untuk transportasi dari dan ke sekolah Rp 1.000 per siswa per hari -Insentif guru: Rp 200 ribu per bulan - Insentif kepala sekolah: Rp 300 ribu per bulan -Insentif bujang (PNS): Rp 75 ribu per orang per bulan -Insentif satpam/ bujang (non PNS): Rp 400 ribu per bulan

*SMP/MTs/SMPLB: -Tambahan penunjang dana BOS: Rp 42 ribu per siswa per tahun -Bantuan biaya kepada siswa miskin untuk pembelian kelengkapan sekolah: Rp 270 ribu per siswa per tahun -Bantuan biaya siswa miskin untuk transportasi dari dan ke sekolah Rp 2.000 per siswa per hari -Insentif guru mata pelajaran/ guru BK: Rp 1.500 per jam per guru -Insentif tenaga laboran: Rp 200 ribu per bulan (tidak termasuk guru yang diangkat sebagai tenaga laboran) -Insentif pustakawan: Rp 200 per bulan -Insentif kepala sekolah: Rp 300 ribu per bulan -Insentif wali kelas: Rp 50 ribu per bulan -Insentif kelebihan mengajar: Rp 5.000 per jam -Insentif KTU: Rp 200 ribu per bulan -Insentif bendaharawan: Rp 150 ribu per bulan - Insentif staf TU: Rp 75 ribu per orang per bulan -Insentif bujang (PNS) Rp 75 ribu per orang per bulan -Insentif satpam/ bujang (Non PNS): Rp 400 ribu per bulan

Peruntukan biaya: *Kegiatan PSB *Pembelian buku teks pelajaran *Pembiayaan kegiatan pembelajaran (remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, dan sejenisnya) *Pengadaan rapor dan foto murid *Biaya ulangan harian, ulangan umum, sampai laporan belajar siswa *Pembelian bahan-bahan habis pakai *Langganan daya dan jasa *Perawatan sekolah *Pengembangan profesi guru *Bantuan transportasi/ perlengkapan bagi siswa miskin.
(Sumber: Diknas Provinsi Sulsel)(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Presiden SBY Ke Bali Buka Bali Democracy Forum Hari Ini (BDF)


Nusa Dua, Kabar News- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu pagi ini dijadwalkan membuka Bali Democracy Forum (BDF) di Nusa Dua. Sebanyak 31 negara termasuk tiga kepala pemerintahan negara sahabat --Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao -- dipastikan mengikuti BDF yaitu suatu forum kerjasama pengembangan demokrasi dan politik di kawasan Asia.

Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, forum dialog tersebut ditujukan untuk mendorong negara-negara di Asia untuk mengembangkan demokrasi di kawasan masing-masing.

Seluruh negara ASEAN dijadwalkan mengirimkan delegasinya ke forum tersebut, termasuk Myanmar yang politik dalam negerinya tengah menjadi perhatian dunia. Negara-negara lain seperti China, Jepang, dan India juga ikut hadir. Negara luar kawasan juga diundang sebagai peninjau, yaitu Italia, Inggris, Swiss, Austria, Belanda, Swedia, Norwegia, Tunisia, AS, dan Kanada.

Sementara itu pekan lalu Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal mengatakan Forum Demokrasi Bali tersebut merupakan insiatif Indonesia untuk mempromosikan demokrasi di kawasan dan juga secara internasional.

"Forum ini dimaksudkan untuk membahas pengembangan demokrasi di Asia. Karena itu keterlibatannya tidak bersifat eksklusif pada negara-negara yang menganggap sudah menjalankan demokrasi saja, tetapi bersifat terbuka," ujarnya,seperti dikutif kompas .com.

Menurut Dino, forum tersebut akan menjadi ajang tahunan yang diikuti dengan berbagai pertemuan teknis bulanan dalam tingkat kelompok kerja. BDF akan ditindaklanjuti dengan pembentukan "Institute for Peace and Democracy" yang berbasis di Universitas Udayana, Denpasar, dan ditujukan untuk menunjang kegiatan dan program dari BDF.

"Targetnya adalah untuk semua negara, apapun sistem politiknya, sejauh mereka menyatakan mempunyai apirasi untuk mengembangkan demokrasi. Jadi setiap negara akan didorong untuk mengembangkan demokrasi, apapun sistem politik yang dianut.(Effendy Saputra/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

AFI Dilantik jadi Gubernur 17 Desember

KPUD menetapkan pasangan Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy (AFI) sebagai gubernur Kaltim terpilih

Samarinda, Kabar News-Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy (AFI) akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim oleh Mendagri pada 17 Desember mendatang. Setidaknya begitu menurut hitungan-hitungan waktu yang diperkirakan DPRD Kaltim
.
"Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kaltim akan menggelar rapat dan menentukan jadwal pelantikan. Kalau dari perkiraan teman-teman di Dewan, pelantikannya tanggal 17 Desember. Itu berdasarkan perhitungan dari pengurusan administrasi di Depdagri. Kira-kira sebulan," kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Sutrisno, Minggu (9/11)

Ia mengungkapkan, DPRD Kaltim akan menerima hasil rapat pleno berupa rekapitulasi dan penandatanganan berita acara penetapan AFI sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim (terpilih) ke DPRD Kaltim yang gelar Jumat (7/11) lalu dari KPUD Kaltim pada Selasa (11/11) besok.

"Penyampaian berkas itu dilakukan dalam rapat paripurna. Karena kebetulan tanggal 11 kita ada rapat paripurna juga, jadi ya sekalian," kata Sutrisno

Sutrisno mengaku belum bisa memastikan kapan tepatnya DPRD Kaltim ke Depdagri untuk memproses hingga dikeluarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Kaltim dan pelaksanaan pelantikan. Penentuan agenda ke Depdagri, lanjut Sutrisno, akan dirapatkan di Panmus DPRD Kaltim.

Seperti biasa, pelantikan Gubernur Kaltim akan digelar dalam rapat paripurna istimewa. Sutrisno menambahkan, pelantikan AFI kemungkinan akan dihadiri sejumlah kolega Awang yang umumnya pejabat elite pusat. Ia memastikan, pejabat elite pusat yang akan hadir di antaranya adalah mereka yang mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilu 2009.

"Yang sudah dipastikan itu Pak Amin Rais. Kemungkinan Wiranto, Prabowo dan bisa jadi Bu Megawati hadir juga. Kecuali Yusuf Kalla dan Pak SBY, karena beliau pejabat negara," kata Sutrisno,seperti dikutif Tribun Kaltim.

Selengkapnya...

250 Jemaah Indonesia Sakit Menjelang Wukuf


Medinah, Kabar News-Menjelang wukuf di Arafah pada 10 Dzulhijjah 1429 H, sebanyak 250 jemaah haji Indonesia mengalami sakit. Dari jumlah itu ada 70 jemaah tidak memungkinkan untuk sendiri menunaikan ibadah haji ke Arafah.

Mereka akan dibantu diangkut ambulans dengan safari wukuf (diantar beberapa menit lalu kembali ke rumah sakit) dengan waktu usai shalat Azhar waktu Arab Saudi.
"Jemaah kita yang sakit untuk disafariwukufkan sudah dipersiapkan dengan petugas pendamping," kata Wakil Kepala Daerah Kerja (Wakadaker) Kesehatan Mekkah dr Zainuswir Zainun melalui monitor haji Depag, Sabtu (6/12),seperti dikutif Persda Network.

Operasional safari wukuf jemaah yang sakit diangkut dengan ambulans sebanyak 38 buah ditambah empat mobil coaster menuju Padang Arafah. "Jemaah yang disafariwukufkan terlebih dahulu diseleksi dengan kategori jemaah memang sakit parah tidak bisa berjalan kaki," tegasnya.

Data di Depag mengungkapkan jemaah haji Indonesia sebanyak 210.876 orang sudah tiba di Arab Saudi. Sedangkan jemaah wafat sampai kemarin ada 132 orang dengan rincian tiga wafat di Jeddah, 30 di Madinah dan 72 di Mekkah.

Ketua PPIH di Arab Saudi M Nursamad Kamba menambahkan untuk wukuf di Arafah bagi seluruh maktab lokasi perkemahan jemaah menempati di Rabwatul Hindi. Sedangkan perkemahan Misi Haji Indonesia di Syare`Syittin.

Di Mina jemaah haji akan ditempatkan di Haratulilisan sebanyak 61 Maktab dan Mina Jadid sebanyak sembilan Maktab. "Pengangkutan jemaah dari Arafah ke Musdalifah serta Mina menggunakan sistem Taraduddi sama seperti pelaksanaan tahun yang lalu," katanya.

Persiapan Arafah, Kerajaan Arab Saudi menyiagakan 100 ribu personil keamanan untuk pegamanan haji tahun ini, semuanya diturunkan selain membantu kelancaran keamanan juga mengantisipasi ancaman keamanan lainnya. "Soal ancaman sampai sekarang belum ada, namun jika terjadi, kami siap untuk menghadapi situasi apapun," kata Pangeran Naif.

Bergerak ke Arafah

Lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia, bersama dengan sekitar 3 juta jemaah dari seluruh dunia, Sabtu, sekira pukul 12.00 waktu setempat (17.00 Wita) mulai bergerak menuju ke Padang Arafah untuk memulai puncak haji yakni melakukan wukuf.

Di kawasan Zahir, maktab 68 yang masuk wilayah Satuan Kerja (Satker) 11, yang berjarak 7-8 Km dari Masjidilharam, tidak saja jemaah Indonesia yang sudah bersiap, tetapi juga negara lain seperti Irak, Turki, dan India.

Persiapan wukuf sudah terlihat sejak sehari sebelumnya, dan itu tampak dari pakaian "ihram" untuk haji yang telah dipakai.

Seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sudah harus berada di tenda masing-masing di Arafah menjelang shalat Magrib. Demikian besarnya "gelombang lautan" manusia menuju Arafah -- siapa pun yang menyaksikan peristiwa ini -- menambah keyakinan bahwa manusia pada hari kemudian, di akhirat kelak, dikumpulkan Allah.(Ef

Selengkapnya...

Transaksi Online Bank Rawan Pembobolan


Moskow, Kabar News - Melakukan transaksi online bank seperti mentransfer uang ke nomor rekening penerima atau melakukan pembayaran melalui kartu kredit, memang praktis dan mudah dilakukan. Akan tetapi, cara transaksi online melalui internet ini sebenarnya rawan penyusupan dan bahkan pembobolan pelaku cyber crime jika tidak menggunakan pengamanan (security) memadai.

"Sayangnya tidak banyak pengguna (nasabah) atau bahkan pemilik bank sendiri menyadari kerawanan ini. Untuk meyakinkan nasabah pihak bank selalu menyatakan bahwa sistem perbankan online yang digunakannya sudah aman. Tetapi, itu bukan jaminan," kata Costin G. Ratu, kepala ahli pengamanan Kaspersky Lab, saat memaparkan pandangannya pada International Press Tour di Moskow, Rusia.

Menurut Ratu, penyusupan maupun pembobolan bank masih bisa terjadi karena para pelaku cyber crime selalu mengembangkan virus baru sebagai antisipasi untuk melawan antivirus yang dikembangkan industri antimalware dan antivirus. Bahkan sekarang ini, ungkap Ratu, "Penyusupan dilakukan dengan cara 'menunggang' Kuda Trojan dimana virus masuk ke sistem operasi dan menjadi file tersendiri saat meng-install. Ini cara yang lebih sulit diantisipasi dibanding sekedar menangkal virus."

Lebih parah lagi, lanjut Ratu, hampir sebagian software jahat (malware) yang dikembangkan untuk keperluan cyber crime terkait dengan pembobolan finansial. "Tidak aneh kalau industri cyber crime mencapai lebih dari seratus milyar dollar AS, jumlah yang melebihi transaksi perdagangan narkoba dunia pada tahun 2006 lalu," ungkap insinyur asal Rumania ini seraya mengutip data yang dikeluarkan Pemerintah AS.

Sistem perbankan online umumnya menggunakan cara lama seperti memasukkan nama dan katakunci (password) pengguna. Setelah itu masih harus memasukkan ID atau nomor PIN yang disediakan bank.

Autentifikasi lainnya, lanjut Ratu, misalnya dengan memasukkan password tambahan pada papan ketik virtual saat melalukan transaksi. "'Kelihatannya aman karena pengamanannya berlapis-lapis, tetapi bagi pelaku cyber crime mudah saja hanya dengan menyusupkan Trojan tanpa pengguna sadari," katanya.

Ratu kemudian mendemonstrasikan bagaimana cara kerja pelaku cyber crime dalam membobol bank saat nasabah melakukan transaksi online. Pertama, pelaku mencuri password nasabah hanya dengan menyusupkan Trojan sebagai satu file tersembunyi dengan kapasitas OKb (nol kilobyte) seakan-akan file itu tidak berisi apa-apa atau file kosong.

Akan tetapi, si pembobol melalui pantauan online-nya bisa melacak password itu karena Trojan (software jahat) telah mengubahnya menjadi file-file tersendiri. Katakanlah saat si nasabah memasukkan password 123456, maka file yang terkopi pada komputer si pembobol berisi enam karakter password nasabah. Hal yang sama jika nasabah memasukkan password tambahan pada keyboard virtual, si pemobol juga bisa melacak password itu dengan cara sama, yakni membuka file-file tersendiri.

"Selanjutnya jika username dan password nasabah sudah terlacak, si pelaku cyber crime bisa mengalihkan atau mentransfer dana bank Anda ke nomor rekening tertentu, bahkan bisa menguras dana Anda sampai habis. Tentu saja oleh si pembobol rekening penerima bisa ditutup kapanpun setelah dilakukan pencucian uang lebih dahulu, entah dimana," papar Ratu.

Sebagai solusi untuk mencegah terjadinya pembobolan bank secara online, kata Ratu setengah berpromosi, Kaspersky Lab menyediakan pengamanan berupa software khusus yang bahkan bisa diunduh (download) oleh pengguna secara gratis. Menurutnya, Kaspersky Lab juga menyediakan Online Scanner Pro, yakni software antivirus yang dijalankan sebelum melakukan transaksi online bank. Belum lagi pengamanan khusus untuk transksi online bank menggunakan ponsel pintar (smartphone).

Sedangkan melalui Kaspersky Internet Security (KIS) 2009 yang dikembangkannya, perusahaan antivirus berbasis di Rusia itu menciptakan pengamanan untuk virtual keyboard saat nasabah memasukkan password. Dalam demo yang ditunjukkannya kemudian, meski malware Trojan sudah dimasukkan si pembobol, password tidak terlacak lagi karena file-file tersendiri berisi password yang biasanya bisa dibaca pelaku cyber crime, hanya berupa file kosong yang tidak memberi informasi apa-apa.

"Kami (Kaspersky Lab) selalu berperang setiap saat terhadap para pencipta software jahat dengan menciptakan pengamanannya dari berbagai sisi, meski pengguna (users) belum menyadarinya. Memang diperlukan sosialisai dan edukasi tanpa henti kepada users, semata-mata agar mereka (users) tidak menjadi korban kejahatan cyber global," kata Ratu.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Hari Ini Hari Antikorupsi Sedunia di Indonesia

Bocah-bocah ini juga deklarasikan Hari Anti Korupsi Se Dunia.

Jakarta, Kabar News- Semangat antikorupsi akan dikumandangkan di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta. Pasalnya, Selasa (9/12) ini adalah Hari Antikorupsi Sedunia (HAS).

Ya, setelah Senin (8/12) kemarin, sebagian rakyat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha, kini saatnya memperingati HAS. Oleh karena itu, sejumlah lembaga negara merayakan HAS secara meriah.

Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar perayaan di Balai Kartini Jakarta. Pada acara itu, KPK mengundang tujuh instansi untuk mendeklarasikan semangat antikorupsi. "Kami mengundang Departemen Agama, Departemen Hukum dan HAM, Dirjen Pajak, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Polri, Badan Pertanahan Nasional, Polri, di Balai Kartini," ujar Wakil Ketua Bidang Pencegahan, M Jasin, ketika temu wartawan di KPK, Jumat (5/12), seperti dilansir Kompas.com.

Selain itu, KPK juga mengundang 33 gubernur di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan karena KPK menilai kesadaran antikorupsi di Indonesia masih rendah. Deklarasi ini, lanjutnya, juga untuk merayakan hari antikorupsi Internasional secara sederhana. Kejaksaan Agung juga tak mau kalah dengan merayakan HAS secara besar-besaran di pelataran Monumen Nasional (Monas). Kejagung turut mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara tersebut.

Jaksa Agung, Hendarman Supandji, akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di HAS ini. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat juga merayakan HAS dengan format yang lebih sederhana. Yang pasti, apa pun bentuknya, "Selamat Hari Antikorupsi!" (Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Hari Anti Korupsi, Syahrul YL dan Kajati Sulsel Teken Kontrak

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo
Makassar, Kabar News- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel baru saja menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait program pendidikan gratis di Sulsel, Selasa (9/12) siang.

Teken kontrak berlangsung di lantai dua gedung Kejati Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar. Teken kontrak ini sengaja digelar hari ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang bertepatan hari ini.

Teken kontrak ini dihadiri pula Wakil Kepala Polda Brigjen Polisi Wisjnu Amatsastro, Wali Kota Makassar Herry Iskandar, Asisten Intelijen Kejati Abdul Karim, Kadis Pendidikan Sulsel Andi Patabai Pabokori, dan sejumlah pejabat di lingkup Pemrov Sulsel,seperti dikutif tribun.

Usai penandatanganan kontrak, Syahrul juga menyempatkan menempel stiker yang berisi tulisan kampanye anti korupsi pada kaca mobil dinas Gubernur Sulsel bernomor polisi DD 1.

"Dengan teken kontrak ini, maka kejaksaan ikut mengawasi pelaksanaan program pendidikan gratis di Sulsel," ujar Syahrul YL yang diaminkan Mahfud Mannan.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Megawati Shalat Idul Adha di Lenteng Agung


Jakarta, Kabar News- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hj Megawati Soekarnoputri, bersama jajaran pimpinan Pusat Partai dijadwalkan akan melaksanakan shalat Idul Adha di lapangan parkir sebelah timur Sekretariat DPP PDI Perjuangan, pagi ini, Senin (8/12).

shalat Idul Adha berlangsungkan tepat pukul 07.00 pagi WIB. Ketua bidang Agama dan Kerohanian DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia, Prof DR H Hamka Haq, akan bertindak sebagai Khatib. Sedangkan Ust H Ahmad Bahruddin, S Ag akan bertindak sebagai Imam dalam shalat Ied pagi ini,seperti dikutif Persda network.

Pelaksanaan shalat Ied yang difasilitasi oleh salah satu organisasi se asas dan se aspirasi dengan PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban berupa sapi dan kambing. Hingga malam takbir Idul Adha, Minggu (7/12) kemarin sudah terkumpul sebanyak 13 ekor sapi dan dua ekor kambing qurban.(effendy saputra)

Selengkapnya...

Presiden SBY dan Ibu Ani Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal


Jakarta,Kabar News-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (8/12).

Selain Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pemimpin lembaga negara juga menunaikan shalat sunnah di Masjid Istiqlal yang akan dimulai pada pukul 07.00 WIB itu.


Saat ini, Wakil Jusuf Kalla telah hadir di Masjid Istiqlal, sedangkan Presiden Yudhoyono belum tiba.

Ribuan jamaah sudah memadati Masjid Istiqlal sampai ke halaman depan. Terjadi antrian yang cukup panjang di pintu masuk utama masjid karena setiap jamaah harus melalui pemeriksaan detektor logam.

Setelah menunaikan shalat Idul Adha, Presiden Yudhoyono akan menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi seberat 1,4 ton kepada pengurus Masjid Istiqlal. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyerahkan satu ekor sapi dengan berat sama,seperti dikutif Antara.

Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Istiqlal menerima hewan kurban 15 ekor sapi dan 218 ekor kambing.

Penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal dilakukan pada Senin, sedangkan pembagian daging baru dilakukan pada Selasa pagi, 9 Desember 2008 setelah Shalat Shubuh.(Effendy Saputra)

. Selengkapnya...

Hujan Warnai Perayaan Idul Adha Sebagian Wilayah di Makassar


Makassar, Kabar News- Hujan deras mewarnai pelaksanaan salat Idul Adha.Pada sebagian wilayah kota Makassar, pelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Raya Makassar terpaksa jamaah yang berada diluar masjid harus basah digunyur hujan keras dan ratusan warga Wesabbe yang sedianya akan melakukan salat di lapangan terbuka akhirnya melaksanakannya di Masjid Al Falah gara-gara hujan, begitupun di masjid Almarkaz Al Islami sebagian jamaah kena hujan yang berada diluar masjid, namun diselatan kota Makassar ada tempat yang tidak terkena hujan seperti pelaksanaan Shalat Idul Adha di Hotel Clarion sampai selesai shalat idul Adha cuaca tampak cerah dari pantulan sinar matahari diufuk timur hotel ini.

Gema takbir mulai berkumandang sejak tadi malam. Sekitar pukul 05.00 pagi ini warga mulai mempersiapkan diri. Namun, cuaca sepertinya tidak bersahabat. Panitia hari raya Qurban pun pada sebagian tempat diwilayah kota Makassar berinisiatif memindahkan tempat pelaksanaan salat Idul Adha, di Masjid Raya Makassar sebelum pelaksanaan shalat idul adha belum turun hujan nanti pada saat dimulai shalat id.

Untuk wilayah Wesabbe, berdasarkan data dari Masjid Al Falah, sekitar 168 warga sekitar menyumbangkan kurbannya ke masjid dan lima di antaranya berkurban kambing. Pelaksanaan salat Idul Adha dimulai sejak pukul 06.30 dan baru saja berakhir. (Anwar Azis/ Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Jemaah Haji Dilarang Merokok Selama Hari Arafah


Madinah, Kabar News-Kampanye untuk meninggalkan rokok sudah dipersiapkan oleh Program Pengendali Tembakau (TCP) Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Seperti dikutip dari Saudi Gazette, Abdullah Muhammad Bidah, pimpinan TCP, mengatakan pihaknya akan memberikan penyadaran kepada jemaah haji mengenai efek negatif rokok dan penggunaan tembakau.

Muhammad Bidah mengimbau kepada jemaah haji yang sudah tergantung dengan rokok untuk secara bertahap meninggalkan kebiasaan itu. Terkait upaya penyadaran ini, TCP akan meluncurkan slogan yang menjadi janji haji. Slogan itu berbunyi, "Jadikan Hari Arafah, Sebagai Hari Meninggalkan Rokok".

Slogan ini akan disosialisasikan kepada para jemaah haji yang akan berkumpul di Padang Arafah. Dengan janji ini, diharapkan para jemaah haji akan bisa meninggalkan rokok selama hidupnya. TPC memperkirakan dalam musim haji tahun ini, ada 700 ribu jemaah haji yang merupakan perokok.

Dalam rangka perang terhadap rokok ini, TCP sudah mencetak sekitar 1,5 juta brosur imbauan untuk berhenti merokok dalam 14 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis. TCP juga akan beriklan menggunakan tujuh bahasa di berbagai stasiun televisi. Iklan anti rokok juga akan dipasang di layar-layar raksasa di Mina.

Pihaknya juga akan mendistribusikan sajadah dan suvenir yang berisi pesan berhenti merokok, yang bisa dibawa para jemaah haji ke tanah air. Dengan demikian, para haji akan terus teringat mengenai janji berhenti merokok saat diikrarkan di Arab Saudi.

Deplu Arab Saudi juga sudah menyiapkan informasi mengenai larangan merokok yang akan disertakan dalam visa haji pada musim mendatang. Menurut Bidah, draf UU mengenai Anti Tembakau juga telah disampaikan ke lembaga tinggi untuk disetujui.

Bidah mengaku sangat sulit menjadikan Makkah dan Madinah bebas dari rokok 100 persen, karena begitu banyaknya kaum muslim yang menjadi perokok. Karena itu, Bidah sangat berharap agar para jamaah haji mau melakukan kerja sama dalam memerangi rokok. Nantinya selain di kota Makkah dan Madinah, area bebas rokok juga akan diterapkan di area 5 KM dari dua kota suci itu. Di area itu, penjualan rokok dan tembakau akan dilarang.Tekad pemerintah Arab Saudi untuk membebaskan dua kota suci, Makkah dan Madinah, sebagai daerah bebas rokok terus digalakkan. Pemerintah Arab Saudi meminta para jemaah haji untuk berjanji meninggalkan rokok dan tembakau pada saat hari Arafah.(Antara)



Selengkapnya...

Pelantikan Gubernur Kaltim 17 Desember, Dihadiri Petinggi Partai


Samarinda, Kabar News-Sejumlah pimpinan partai politik diperkirakan turut menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Mereka yang dijadwalkan hadir yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, perwakilan Partai Golkar, dan Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto.

"Memang ada sejumlah pimpinan partai yang akan diundang," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih, Farid Wadjdy, seperti diktif Tempointeraktif.

Pasangan Awang Faroek-Farid Wadjy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih dengan mengungguli rivalnya Ahmad Amin-Hadi Mulyadi lewat perolehan 58,14 persen suara dibandingkan 41,3 persen suara. Kemenangannya mesti ditentukan lewat pemilihan putaran kedua.

Pasangan Awang-Farid menyingkirkan dua kandidat lainnya pasangan Jusuf S.K.-Luther Kombong dan Nursyirwan Ismail-Heru Bambang. Mereka gagal untuk ikut pemilihan putaran kedua.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadwalkan pelantikan pada 17 Desember nanti di DPRD setempat. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang nantinya akan melantik langsung pasangan Awang-Farid.

Seluruh nama undangan, kata Farid, telah disampaikan kepada Pemerintah Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti. Namun dia tidak merinci siapa saja tamu undangan pada pelantikannya.

Juru bicara Pemerintah Kalimantan Timur, Jauhar Effendy menyatakan, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih berhak mengundang siapa pun untuk menghadiri pelantikannya.

Bagian hubungan masyarakat sedang mendata kembali nama-nama yang diserahkan pasangan Awang-Farid sebagai tamu undangan istimewa. "Sedang dibuatkan namun belum dikirimkan," ujarnya.(Darwis Katureng/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

CJH Embarkasi Makassar Wafat di Arafah Menjelang Wukuf

Makassar, Kabar News - Salah satu calon jamaah haji (CJH) yang tergabung dalam kloter (kelompok terbang) 20 asal Embarkasi Hasanuddin Makassar Nurhayati wafat beberapa saat setelah tiba di Padang Arafah, Sabtu (6/12) tengah malam waktu setempat. Nurhayati yang berasal dari Kota Makassar menghembuskan nafas terakhir akibat serangan penyakit jantung bersama tiga jamaah asal Indonesia yang wafat sebelum mengikuti puncak ibadah haji, wukuf.

Data tim Sanitasi Surveilens Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, seperti dilansir Media Center Haji (MCH), Minggu (8/12), menyebutkan mereka yang wafat di malam wukuf di antaranya CJH asal Kloter 17 Medan (MES), Pandapotan Siregar, Siti Aisah kloter 53 Surabaya (SUB), dan Qosim bin Sastrowiguno kloter 27 Solo (SOC).
"Semuanya meninggal karena penyakit jantung. Tidak ada yang kelelahan. Selain kondisi dan cuaca di Arafah saat ini masih nyaman, kendaraan juga lancar. Sebelum ke Arafah, jamaah juga sudah beristirahat selama tiga hari sehingga kondisi umum jamaah rata-rata cukup fit untuk beribadah di Arafah," kata Pelaksana Sansur Lapangan Daerah Kerja Mekah Bambang Suprayitno di perkemahan Arafah, Mekah, Arab Saudi, kemarin.
Menurut Bambang, keempat jamaah tersebut sempat mendapatkan perawatan dari tim medis kloter begitu tiba di Arafah. Selanjutnya, pengurusan administrasi dan pemakaman jenazah akan diurus petugas Sansur Jeddah. Prosesi pemakaman jenazah dilakukan oleh maktab masing-masing di mana jamaah meninggal. Khusus di Daker Mekah, semua jenazah dimakamkan di Pekuburan Syara. Data sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Departemen Agama hingga pukul 24.30 waktu setempat menyebutkan total jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi sebanyak 114 orang,seperti dikutif tribun.

Sebanyak 10 jamaah di antaranya berasal dari Embarkasi Hasanuddin Makassar yakni Taher Abd Kader abd Kader (kloter 14), Muh Ali Taslin Abdul Wahab (kloter 17), Parawansa Baso (kloter 5), Abdurrahman Tuguwaji Kalaodi Tuguwaji (kloter 15), Djuaeriah Muh Djafar (kloter 19), yang wafat di Medinah. Sedangkan jamaah yang wafat di Mekah di antaranya Abdul Karim Abd Wahid Ngabalin (kloter 6), Raden Ayu Rahima Raden Muhammad (kloter 17), Walia Laso Saragi (kloter 8), dan Paradilla Santi Hi Somme (kloter 14).

Mayoritas Akibat Serangan Jantung

DATA Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama (Depag) RI menyebutkan mayoritas jamaah asal Indonesia yang wafat di Arab Saudi dikarenakan serangan penyakit jantung dan sistem sirkulasi. Siskohat mencatat sebanyak 69 CJH yang wafat di Mekah maupun Medinah akibat mengalami gangguan sistem sirkulasi. Sekitar 28 jamaah yang wafat diakibatkan gangguan pernapasan, tiga akibat mengalami tramuma dan akibat eksternal (kecelakaan), tiga orang karena gangguan sistem saraf, darah dan organ sebanyak dua jamaah, serta neoplasma sebanyak satu jamaah.
Jamaah terbesar yang wafat di Tanah Suci sejak pemberangkatan 4 November lalu berasal dari Surakarta (Solo) dengan 23 jamaah, disusul Bekasi dengan 15 jamaah, Jakarta 12 jamaah, Ujungpandang (Makassar) 10 jamaah, Surabaya delapan orang, dan BPIH Khusus tujuh jamaah.
Dari Medan sebanyak enam jamaah, Batam lima orang, Padang sebanyak tiga jamaah, Balikpapan dua orang, Banjarmasin dan Palembang masing-masing satu jamaah haji.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

KPPP Makassar Amankan Kayu Ilegal Dari Kaltim

Pelabuhan Makassar Tempat Kayu ilegal dari Kaltim diamakan pihak KPPP Makassar
Makassar, Kabar News- Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Makassar dan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Makassar berhasil menggagalkan pengangkutan sekitar 50 meter kubik kayu jenis meranti yang akan dibawa di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, Jumat (5/12).

Saat pemeriksaan dokumen pengiriman kayu itu, ternyata terdapat perbedaan antara isi dokumen dan volume kayu yang dikapalkan. Dugaan sementara, kayu ini hasil pembalakan liar (illegal logging).

Kayu yang rata-rata sepanjang dua meter ini dikirim oleh CV Sinar Meranti di Jl Mas Pengulu, Samarinda, Kalimantan Timur, untuk didistribusikan ke beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Polisi tidak menyebut nama perusahaan penerima kayu itu di daerah ini.

Pengangkutan seluruh kayu yang rata-rata sepanjang sekitar dua meter tersebut juga menggunakan modus berbeda yaitu menaruh kayu-kayu itu di atas enam mobil truk.
Kayu kemudian ditutupi terpal dan diseberangkan ke Pulau Sulawesi melalui kapal veri Darma Veri.

Kapal ini baru merapat di Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar, Jumat siang.
Namun belum sempat dibongkar, KPPP Makassar dan Polairud Makassar sudah berhasil menghalangi aksi itu setelah mendapatkan informasi pengapalan kayu dari pihak kepolisian di Samarinda, Kalimantan Timur.

Hingga saat ini keenam mobil asal Samarinda tersebut masih diamankan di KPPP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Sisno Adiwinoto yang ditemui di KPPP, kepolisan akan melanjutkan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kasus ini,seperti dikutif tribun.


Kayu Ilegal Senilai Rp 340 Juta

POLISI menaksir kayu dengan dokumen tak lengkap ini senilai Rp 340 juta. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Sisno Adiwinoto menegaskan, akan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk pemeriksaan lebih jauh terkait keberadaan kayu tersebut di Kotas Makassar.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Pameran Lukisan Internasional di Hotel Clarion Makassar

Gubernur Sulsel Mendukung Pameran Lukisan Iwan Sulistyo

Pelukis JB Iwan Sulistyo menggelar jumpa pers di Hotel Clarion Makassar (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News- Maestro lukis beraliran naturalism kontemporer, JB Iwan Sulistyo, akan menggelar puluhan karyanya dalam sebuah pameran yang bertajuk Expressionof South Sulawesi di Hotel Clarion, mulai 6 Desember hingga 14 Desember.
Karya lukisan yang ditampilkan merupakan panorama alam maupun bangunan dari beberapa kabupaten serta kota di Sulawesi Selatan.
Salah satu karya tulisan JB Iwan Sulistyo
Pameran ini ditangani oleh The Lamara's Touch Jakarta dari PT Lamara Indonesia. Pihak penyelenggara, Ophan Lamara, menyatakan pameran lukisan ini digelar secara profesional dan berkelas internasional.

"Panel, lighting dan perangkat pendukung pameran kita datangkan dari Jakarta. Kita menginginkan pameran ini merupakan pameran kelas internasional yang baru pertama kali di gelar di Makassar," jelas Ophan Lamara bersama Suriel Lamara,seperti dikutif fajar online.

Pameran ini juga sekaligus mendukung kegiatan promosi pariwisata pemerintah, Lovely December. Karena itu, kata Ophan, pameran ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Gubernur Sulsel Syarul Yasin Limpo.

Dalam pameran ini, Iwan Sulistyo menampilkan sebanyak 50 karyanya. Lukisan ini mengangkat tema seputar alam Sulawesi Selatan, seperti sawah, lautan, rumah adat, serta bangunan yang menjadi landmark kota seperti bandara, perkantoran, rumah ibadah hingga suasana di kota Makassar. Karya-karya lukisan Iwan Sulistyo ini juga dirangkum dalam sebuah buku yang akan diluncurkan pada pembukaan pameran.

"Beliau sebelumnya sudah sering ke Makassar. Dan kini sudah menetap selama enam bulan berkeliling daerah mencari objek lukisan di Sulawesi Selatan," tambah Ophan.

Ophan melanjutkan, lukisan yang dipamerkan dominan oil on canvas dan beberapa lagi water color on paper. Dia juga mengakui sebagian dari hasil penjualan lukisan ini akan disisihkan untuk kegiatan amal.

"Sebagian hasilnya untuk yayasan sosial. Tapi sasaran pastinya, akan dibicarakan lebih lanjut," ujarnya.

Harga per lukisan juga bervariasi, mulai Rp 8 juta hingga Rp 50 juta.

Iwan Sulistyo menjelaskan bahwa sudah ke 23 melaksanakan pameran lukisan tunggal selama ini termasuk di Makassar, dan pernah melakukan pameran lukisan di Singapura dan Selendia Baru, dan khusus pameran kali ini di Makassar dipersiapkan satu tahun, tambah Iwan.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Walikota Bau- Bau Pimpin Konwil VI APEKSI

Sekertariat Tetap di Makassar, Walikota Makassar dan Palu Jadi Penasehat

Laporan: AA.Effendy- Makassar

Ketua Konwil VI APEKSI ( Walikota Bau-Bau), Drs.MZ.Amirul Tamim (foto: Andi Ahmad)
Makassar, Kabar News- Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) VI ke 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di hotel Clarion Makassar yang dijadwalkan pelaksanaannya selama dua hari namun para peserta semua sepakat dapat menyelesaikan hanya sehari saja, ada tiga agenda kegiatan yang dilaksanakan di Muskomwil VI ke 5, diantaranya pameran dan lomba foto, City Tour, dan pemilihan Ketua Komwil VI APEKSI.

Pelantikan Pengurus Baru Konwil VI APEKSI diruang Jamin Hotel Clarion Makassar (foto: Andi Ahmad)
Pada Pameran dan Lomba foto yang diadakan panitia Muskonwil VI ini dari hasil dewan juri dari LKBN Antara menetapkan untuk lomba foto dalam kategori tema Kemiskinan kota diraih Pemkot Gorontalo sebagai juara I dan Tema Ruang Hijau terbuka dimenagkan Pemkot Makassar sebagai juara I, demikian dikatakan Panitia Muskonwil VI sesaat sebelum penutupan.

Dalam Muskonmil ini seluruh peserta sepakat memilih Walikota Bau-bau, MZ. Amirul Tamim sebagai ketua Konwil VI, dari sebanyak 17 Anggota (Walikota) yang hadir pada pertemuan ini sangat minin yang dating rata-r ata hanya diwakili saja, kata Panitia kepada Kabar News, Jumat (4/12).

Suatu kebanggaan yang didapat diperoleh pada sejumlah anggota APEKSI Konwil VI yang meliputi wilayah daerah pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, karena dengan adanya wadah ini sebagai pemersatu dalam visi dan misi membangun Indonesia Timur umumnya dan bisa berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya, papar Ketua Konwil VI Apeksi yang baru, MZ. Amirul Tamim kepada wartawan pada jumpa pers setelah usai penutupan Konwil VI, Jumat (4/12).di Makassar.

Menurut Amirul Tamim, semestinya kalau diperhatikan secara seksama keberadan masyarakat Indonesia Timur masih tertinggal dari segi perekonomian dan infrastruktur, pada kalau dilihat secara cultural daerah dalam wilayah VI APEKSI ini yang sangat menonjol dari segi kemaritiman, dan Pariwisata sebagai unggulan ke 17 daerah kota ini, jelasnya,

“ Sebagai tugas yang telah diamanahkan dalam memimpin APEKSI Konwil VI yakni dapat melanjutkan program kepengurusan yang lalu dengan melanjutkan pundi-pundi yang telah dilaksanakan yang lalu, dengan membawa APEKSI bisa berperan sebagaimana mestinya ,” ucap Walikota Bau-bau ini.

Walikota Bau- Bau ini dengan diamanahkan sebagai pemimpin diorganisasi perkumpulan sejumlah Walikota pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua harus mampu membangun kerjasama terhadap sesama anggota APEKSI atau kota dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya , dan tujuan membangun kota masing-masing dengan membantu juga daerah-daerah yang terkebelakang atau tertingal dalam wilayah yang sama. (Andi Ahmad)


Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom