Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

LSM Nilai Mafia Proyek Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Menelusur Praktek Mafia Proyek Dan Proyek Arisan di Pangkep (bagian 1)

Laporan : Firman/Sakkar Rauf- Pangkep




Kurang dan lebih sebesar Rp 174.198.087.943,00 APBD Tahun 2008 yang dianggarkan Pemkab Pangkep untuk program pembangunan fisik infrastruktur daerah, belum terealisasi hasilnya menjelang pengunjung tahun 2009 ini.


Pangkep, Kabar News- Seiring berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Pangkep, tak terasa usia Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2008 telah genap setahun. Segala arah kebijakan Pemkab Pangkep dalam mengelola Anggaran APBD Tahun 2008 baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun daerah Kab. Pangkep lebih, maju, unggul, mandiri dan religius baik pada program jangka pendek maupun program jangka panjang telah sampai pada titik finis.

Harapan masyarakat Pangkep atas berakhirnya program Daerah kab. Pangkep tersebut, sangat mengharapkan kiranya pembangunan daerah yang dibiayai dari APBN dan APBD tersebut tepat guna dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan dan petunjuk teknisnya. Akan tetapi segala harapan masyarakat tidak seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, melainkan menurut masyarakat program fisik infrastuktur yang diprogramkan Pemkab Pangkep beserta Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Kab. Pangkep hanya sebagai program pemborosan anggaran dengan penyalagunaan uang negara oleh bagi para mafia-mafia proyek., demikian dikatakan Ketua DPP LSM
Lemkira (Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara). Rizal Noma, di Makassar (24/12) kepada wartawan saat jumpa pers.

Menurut Rizal Noma menjelaskan bahwa tertunjuk pada nota keuangan peraturan daerah Kab. Pangkep tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2008, dimana jika program pembangunan Fisik Infrastruktur Tahun 2008 dianggarkan kurang lebih sebesar Rp. 174.198.087.943,- yang dimana Anggaran dana tersebut berasal atau bersumber dari masing-masing Pos Anggaran dana DAK, DAU, Sharing, Mou, pembiayaan dan dana Ad-hoc. Akan tetapi menurut dari hasil pemantauan media ini bersama LSM dan Ormas di Kab. Pangkep masih menganggap kalau Anggaran Ratusan Milyar tersebut masih belum efektif arah penggunaan pengalokasiannya, dimana masih terdapat banyaknya rekanan kontaktor yang melaksanakan proyek Pembangunan fisik tidak sesuai dengan petunjuk teknis atau Rencana Anggaran Bangunan (RAB/Basteg) sesuai dengan kontak teknisnya, sehingga dengan demikian Anggaran Ratusan Milyar itu, sebagian besar dijadikan kesempatan melakukan korupsi oleh para pejabat dan sejumlah mavia-mavia proyek yang akan merugikan negara miliaran rupiah demi kepentingan pribadi,jelasnya.

“Sekedar diketahui, dari hasil Investigasi dan pemantauan media ini bersama para LSM dan Ormas, ditemukan banyaknya proyek yang dinilai bermasalah baik dari segi mutu pekerjaan maupun kualitas bangunannya dan juga tahap perampungannya, yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak konsultan pengawas lapangan dan PPTK yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini program pembangunan tersebut dinilai hanya penghamburan Anggaran dan hanya merugikan Negara saja,”ucap Rizal didampingi beberapa LSM di Pangkep.

Rizal Noma menambahkan adanya pelaksanaan proyek fisik yang dilaksanakan oleh para rekanan kontraktor, diketahui berdasarkan dari sumber layak percaya media ini adalah proyek mumpung oleh bagi para antek-antek dari orang nomor wahid di Kab. Pangkep alias Proyek ACC Bupati dan Oknum Ketua DPRD Kab. Pangkep yang dimana selama ini telah memberikan peluang (memo proyek) untuk mendapatkan suatu anggaran proyek yang akan dikorupsi sehingga dengan demikian ketika proyek fisik Infrastruktur daerah terbengkalai atau menuai aksi korupsi yang dilakukan oleh para Mavia proyek. Sehingga dengan demikian ketika proyek Fisik Infrastuktur daerah terbengkalai atau menuai aksi korupsi yang dilakukan oleh kontaktor nakal hanya dapat dijadikan sebagai tontonan gratis oleh bagi para pejabat-pejabat public dan para pihak konsultan pengawas lapangan dan PPTK, seperti pada salah satu contoh proyek pembangunan drainase di Kec. Segeri yang saat ini sudah ambruk akibat dari ulah rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut kurang maksimal, dimana pada proyek tersebut telah menuai pelayangan surat teguran atau protes oleh masyarakat kepada Bupati Pangkep dan DPRD Kab. Pangkep yang sampai saat ini belum juga ada tanggapan, tambahnya.

Disisi lain juga menurut Ketua LSM Lemkira ini, adanya dugaan yang dilakukan Bupati bersama Ketua DPRD adalah arisan proyek selama ini, dan hal ini buka hal yang perlu ditutup-tutupi di Kabupaten Pangkep ini namun sudah menjadi biasa terjadi di lingkup Pemkab Pangkep, kunci Rizal dengan nada tegas dan akan menindak lanjuti temuannya ini sampai ke Kajati dan KPK RI.

Dari hasil temuan dari LSM Lemkira, Kabar News menkonfirmasikan kepada Bupati Pangkep lewat telepon selularnya, tapi tidak aktif, dan berusaha menemui Bupati di Kantornya tapi ADC Bupati, meminta kepada Kabar News membuat surat kepada Bupati, katanya. Begitupun kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, tapi belum bisa ditemui dengan alasan sibuk. (Firman/Sakkar Rauf)

Dan kelanjutan berita ini, sejumlah temuan lain berbagai proyek masalah di Pangkep dari beberapa LSM di Makassar, bersambung.


Selengkapnya...

2009 Politik Maya Terjun Bebas


Pelaksanaan dua pemilu, pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2009 mendatang, dipastikan akan memanaskan suhu politik Tanah Air. Panasnya, diprediksi hanya akan dirasakan parpol dan politisi yang bertarung merebut kekuasaan.

Jakarta, Kabar News- Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, rakyat pemilih hanya akan menjadi penonton dari politik maya yang akan semakin gencar menyerang. Apa itu politik maya?Arbi menjelaskan, pada pemilu 2009, para politisi yang 'bermain' baik dalam pemilu legislatif maupun pilpres, sebagian besar adalah orang-orang baru dalam dunia politik. Para politisi ini tidak punya basis kinerja dan organisasi riil di masyarakat. Akibatnya, yang mereka mainkan adalah politik maya, bersifat semu dan tidak menjanjikan apa-apa.

"Pemilu 2009 belum bisa mengatasi masalah yang dihadapi bangsa saat ini, orang-orang hanya mengejar popularitas. Orang-orang ini, dengan politik mayanya berhasil menjadi pemimpin tapi tidak bisa memimpin. Mereka adalah politisi yang tidak punya basis kinerja dan organisasi riil di masyarakat. Karena lemah popularitas akhirnya merekayasa popularitas dengan berbagai cara," papar Arbit Sanit, Senin (29/12,seperti dilansir kompas.com.

Rekayasa popularitas, saat ini menurutnya sudah mulai terlihat dengan iklan-iklan yang marak di media. "Dan politik maya, dengan iklan itu akan semakin terjun bebas di tahun 2009. Menawarkan berbagai program tapi tidak ada basis massanya. Sekarang saja sudah berlangsung. Akibatnya, kejujuran tidak dihargai. Para politisi baru itu hanya ingin berkuasa. Tapi, apakah mereka bisa bekerja atau tidak, kita tahu," kata Arbi.

Dengan beberapa perubahan pada pelaksanaan pemilu mendatang, dikatakan Arbi, persaingan akan semakin ketat. Diantaranya, sistem penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak. Namun, pertarungan itu akan dimenangkan partai-partai besar yang telah memiliki jaringan organisasi komplit. (Effendy Saputara)

Selengkapnya...

Ada Oknum Kacadis Pangkep Sunat Tunjangan Guru

Melirik Kinerja Pejabat di Kabupaten Pangkep Pada Tahun 2008(Bagaian 1)




Kadis Pendidikan : Tidak Benar Ada Pemotongan Tunjangan Guru Terpencil

Laporan : Firman/Sakkar Rauf- Pangkep

Kepala Cabang Dinas Liukang Tupabiring, Muh. Rusli, S.pd diduga sunat tunjangan kesejahteraan Guru Daerah terpencil Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 30.800.000,- sebanyak kurang lebih 88 orang guru di lingkup Cabang Dinas Tupabiring.


Pangkep, Kabar News- Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2006-2007 telah berlalu, namun Anggaran tersebut masih meninggalkan Pil kekecewaan kepada puluhan hingga ratusan Guru yang mendapatkan gelar Pahlawan tanda jasa itu.

Dalam tabir lembaran APBD tahun 2006 terdapat beberapa program, kegiatan dan plapon Anggaran pada urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Kab. Pangkep seperti pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna peningkatan kesejahteraan pada tenaga pendidik atau guru yang melaksanakan tugas mengajar pada daerah-daerah terpencil.

Dari hasil pemantauan Kabar News terdapat sebanyak 88 orang guru atau tenaga pengajar telah pernah mendapatkan tunjangan kesejahteraan guru daerah terpencil (GUDACIL) pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 13.000.000,-/per setiap orang guru pada lingkup cabang diknas Liukang Tupabiring yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Pemerintah Daerah Kab. Pangkep. Akan tetapi tunjangan kesejahteraan para guru harus gigit jari dari perlakuan oknum kepala Cabang Dinas Liukang Tupabiring, Muh. Rusli, S.pd yang telah diduga mengkebiri tunjangan kesejahteraan guru secara satu persatu sebesar Rp.350.000,- x 88 guru = Rp. 30.800.000,-.

Saat Kabar News menkomfirmasikan kepada Kepala Cabang Dinas Liukang Tupabiring, Muh. Rusli, S.pd menjelaskan telah membenarkan kejadian ini, itupun pengkebirian kesejahteraan guru daerah terpencil yang sebanyak 88 orang guru x Rp 350.000,- = Rp. 30.800.000,- telah dilakukan, akan tetapi menurut Muh. Rusli, “ Saya selaku Kepala Cabang Dinas tidak mungkin berani melakukan hal tersebut atau hal yang bukan wewenang saya tanpa ada perintah dari atasan (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep)” jelasnaya.
Menurut Muh. Rusli, S.pd kalau dana yang telah Ia kebiri dari guru tersebut telah kembalikan dan adapun bukti diperlihatkan kepada Kabar News berupa daftar tanda tangan para guru yang telah dikembalikan dana kesejahteraannya yang telah dikebiri.ucapnya.

Guru-guru Membantah

Namun hal yang telah dilakukan Kepala Cabang Dinas Liukang Tupabiring ditampik dan mendapat protes yang cukup besar dari 88 orang guru yang telah dikebiri tunjangan kesejahteraannya oleh oknum pejabat tersebut“ kami tidak membenarkan atas segala ungkapan kepala cabang dinas Liukang Tupabiring, hal itu dikatakan seorang guru yang enggan disebut namanya kepada Kabar News, belum lama ini.


Menurut Guru tersebut menapik dan membantah telah dikembalikan tunjangan kesejahteraan kami yang telah dipotong, selama ini memamg kami telah pernah bertanda tangan diatas kertas dihadapan Kacadis akan tetapi kami hanya disuruh bertanda tangan untuk mengiklaskan uang kami itu sebesar Rp. 350.000,- dan tanda tangan kami itu sifatnya bukan ikhlas akan tetapi dengan terpaksa, mengingat Muh. Rusli, S.pd adalah atasannya kami” paparnya dengan sangat kecewa.

Sementara itu saat menemui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Pangkep, Drs. Sufi di ruang kerjanya menjelaskan kalau ia tidak pernah memperintahkan kepada Kepala Cabang Dinas Liukang Tupabiring untuk memotong tunjangan kesejahteraan guru daerah terpencil kepada setiap orang guru yang menerima dana tersebut,katanya.

Bahkan menurut Kadis Pendidikan, tidak pernah menerima potongan tunjangan tersebut dari Muh. Rusli, S.pd selaku kepala dinas di Liukang Tupabiring. “mohon maaf, pemotongan tunjangan kesejahteraan para guru daerah terpencil itu saya tidak dibenarkan dan bahkan saya telah pernah menyampaikan kepada Muh. Rusli, S. pd agar segera mengembalikan uang tunjangan tersebut kepada setiap masing-masing guru”,kuncinya kepada Kabar News, di Pangkep (24/12). (Firman/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Dan bagaimana tanggapan Bupati Pangkep dan sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat dibaca pada edisi selanjutnya (Bersambung)


Selengkapnya...

SB: Saya Berani Melawan Amien Rais

Jakarta,Kabar News - Begitu mendengar Amien Rais diusung DPW PAN DIY sebagai capres, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir segera 'pasang kuda-kuda'. Pria yang akrab disapa SB ini mengaku berani melawan seniornya itu. Tapi...

"Saya berani melawan Amien Rais, tapi tidak melawan ibu saya yang melahirkan saya," ujar di sela-sela acara pemantapan kinerja calon anggota DPR PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/12).
Lho! Lalu apa hubungannya? Rupanya SB mendapat pesan dari ibundanya agar dirinya tidak boleh diadudomba oleh siapapun. Untuk itu SB meminta agar dirinya jangan diadudomba dengan Amien Rais.

"Tolonglah kita ini jangan dipecah belah oleh urusan yang sepele. Tolong jangan memecah belah saya dengan Pak Amien. Karena dia itu orangtua saya. Tidak bisa saya diadudomba, karena itu adalah pesan ibu saya. Saya tidak boleh diadudomba oleh siapapun," ucapnya,seperti dilansir inilah.com

Diakui SB, pagi ini dirinya telah mendengar DPW PAN DIY mencalonkan Amien Rais sebagai capres 2009. Baginya, silakan saja. Namun diingatkan, PAN belum memutuskan secara resmi. "Dan bagi saya, tidak ada ambisi," kata SB.(effendy Saputra)

Selengkapnya...

Kapolda Jatim Tinjau Penghitungan Ulang di Madura

Pamekasan, Kabar News - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Herman S. Sumawiredja, Minggu (28/12) meninjau pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Jatim di Kabupaten Pamekasan, Madura.

Kapolda yang datang dengan menumpang helikopter, disambut Kapolwil Madura Kombes Suro Djauhari dan Kapolres Pamekasan AKBP Tomsi Tohir, dan singgah di Mapolres Pamekasan.

Rencananya, Kapolda akan melihat langsung proses penghitungan ulang surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS),seperti dikutif Kompas.com.

Penghitungan ulang surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim tersebut digelar untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pasangan calon Khofifah-Mudjiono.

Selengkapnya...

Hadi Djamal Hadiri Pelantikan Bupati Jeneponto Lusa


Makassar, Kabar News- Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Abdul hadi Djamal, akan menghadiri pelantikan Bupati Jeneponto terpilih, Rajamilo. Pelantikan diagendakan hari Selasa (30/12) lusa.


"Saya akan menghadiri acara pelantikan bupati terpilih sekaligus melakukan silaturahmi dengan masyarakat Jeneponto," ujar Hadi Djamal. Saat ini, ia tengah menghadiri pembekalan caleg nasional yang diselenggarakan DPP PAN di Jakarta. Seluruh caleg dari puluhan daerah pemilihan untuk DPR RI hadir, Seperti dikutif Tribun. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Bandara Kutai Berjaya di Tenggarong Sudah Habiskan Rp 27 M



Samarinda, Kabar News-Bila keinginan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk menghentikan pembangunan Bandara Loa Kulu (Tribun, 23/12) diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka uang sebesar Rp 27 miliar bisa jadi akan terbuang sia-sia. Dana sebesar itu berasal dari 60 persen dari pembayaran total perencanaan pembangunan bandara sebesar Rp 45 miliar.

"Pada tahun 2003, pembangunan bandara ini diprediksi akan menghabiskan dana hingga Rp 1,2 triliun. Dana itu digunakan untuk perencanaan, pembeliah lahan, pembangunan fisik bandara, fasilitasnya, landarasan udara, radar dan lainnya. Dan dana yang sudah kita gunakan berkaitan dengan perencanaan, sekitar 60 persen dari Rp 45 miliar," kata Kepala Badan Pengelola Bandara Loa Kulu, Kusuma Kandar, Selasa (23/12).

Perencanaan pembangunan bandara dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari empat perusahaan. Keempat perusahaan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Rumah Indonesia ditugaskan untuk menyelesaikan masalah interior, Prakarya untuk pembangunan fisiknya, Graha Cipta Indonesia untuk perencanaannya dan Dirgantara Indonesia yang mengelola bandara ini.

Pembayaran dana-dana itu dilakukan dengan menggunakan uang dari APBD 2003 hingga 2005. Namun, sejak tahun 2006, atau sejak dugaan korupsi pembangunan bandara itu terungkap, tak ada dana lagi yang dianggarkan dalam APBD, termasuk APBD 2009. "Dana-dana itu kita gunakan hanya untuk perencanaan saja. Untuk kegiatan land clearing-nya, itu belum kita bayarkan karena memang belum ada kegiatan ke arah sana," ucapnya.

Ia juga menuturkan, pembangunan Bandara Loa Kulu ditargetkan untuk selesai sebelum PON 2008. Pembangunan bandara sudah digagas sejak tahun 2003. Selama dua tahun, hingga tahun 2005, kegiatannya berupa perencanaan dan pembebasan lahan. Kemudian, pada tahun 2006 hingga 2007 dilakukan pembangunan fisik. Sehingga pada tahun 2008, sudah digunakan untuk PON 2008.

"Salah satu alasan pembangunan Bandara Loa Kulu adalah untuk menghadapi PON 2008 yang lalu. Untuk mempercepat arus atlit," ucapnya. Namun, keinginan itu ternyata tidak terwujud karena terhambat izin prinsip dari Menteri Perhubungan (Menhub) saat itu.

Menurut Kumala, izin prinsip itu seharusnya keluar pada tahun 2006. "Menteri tidak mungkin mengeluarkan izin bandara yang berdekatan lokasinya," ucapnya,seperti dikutif tribunkaltim.

Akibatnya, keinginan Syaukani untuk menerbangkan jemaah haji dari Bandara Loa Kulu ke Makkah hanya tinggal keinginan belaka. "Pak Kaning itu punya keinginan yang jauh ke depan. Dia ingin menerbangkan jamaah haji kukar langsung dari Bandara ini. Pak Kaning juga berpikir kalau bandara ini akan menjadi tumpuan kukar jika Sumber Daya Alam (SDA) habis dan mengandalkan sektor jasa dan pariwisata saja," ujarnya.

Masyarakat Kukar juga akan sulit untuk melihat Bandara yang arsitekturnya dibuat berdasarkan kekayaan alam dan budaya kukar. Atap bandara terinspirasi burung Enggang, gedung bandara mirip tameng perang dan tower bandara seperti mandau masyarakat Dayak.

Selengkapnya...

2010, Pertamina Tak Lagi Kuasai BBM Subsidi

Jakarta, Kabar News- Pemerintah akan mengarahkan pasar bahan bakar minyak bersubsidi dari sistem monopoli ke pasar oligopoli. Saat ini distribusi BBM subsidi hanya didistribusikan oleh PT Pertamina. Sedangkan dalam pasar oligopoli merupakan penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi menteri-menteri bidang perekonomian. "Sesuai UU Minyak dan Gas, secara bertahap distribusi BBM tidak hanya dilakukan Pertamina," ujar dia di sela penyerahan surat penugasan pendistribusian BBM bersubsidi 2009 kepada Pertamina, di Kantor BPH Migas, Jakarta Rabu, 24 Desember 2008.

Menurut dia, kendati nantinya pasar BBM diarahkan berbentuk oligopoli, pemerintah tetap menginginkan Pertamina sebagai penguasa pasar (market leader). "Pemerintah juga tidak ingin membuka pasar BBM secara liberal murni," katanya,seperti dikutif vivanews.

Pemerintah hanya ingin Pertamina tidak sendiri dalam mendistribusikan BBM. "Harus ada pendamping lain," katanya. "Saat ini memang hanya Pertamina, karena dia yang paling siap."

Purnomo mengatakan, dalam menunjuk badan usaha dalam mendistribusikan BBM bersubsidi, pemerintah tidak bisa gegabah, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Purnomo juga meminta Pertamina menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kelangkaan BBM tidak terulang.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas sebagai badan pengawas pendistribusian BBM, Purnomo meminta melakukan pengawasan lebih ketat. Pola distribusi BBM dengan sistem terbuka yang rawan penyelewengan dan penyelundupan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Herawati Legowo menuturkan, sistem oligopoli direncanakan pada 2010. "Awal tahun depan sudah dilakukan proses beauty contest terhadap badan usaha swasta," kata dia.

Setelah itu, pertengah tahun sudah ditentukan pemenang yang akan mendampingi Pertamina. "Pemenang diberi enam bulan untuk menyiapkan infrastruktur," katanya.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Ketua KPU: Putusan Suara Terbanyak Sangat Bagus



Jakarta, Kabar News- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan sistem nomor urut seperti yang diatur dalam Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta menetapkan calon legislatif melalui prosedur suara terbanyak adalah keputusan yang sangat bagus.

"Keputusan yang dikeluarkan MK itu sangat bagus bagi rakyat, karena setiap wakil yang terpilih akan ditentukan dari perolehan suara partai. Jadi tidak ada lagi caleg yang merasa dirugikan dengan adanya sistem nomor urut," ujar Hafiz di Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut Hafiz, dengan suara terbanyak para caleg akan berusaha keras mencari dukungan dan simpati dari masyarakat untuk memberikan dukungan kepadanya. "Karena pemegang jumlah suara terbanyak yang diperoleh oleh satu partai berhak untuk langsung duduk di parlemen," sambungnya.

Hafiz mencontohkan, misalkan ada satu partai yang mendapatkan dua jatah kursi di DPR, maka akan dipilih caleg yang mempunyai suara terbanyak. "Atau suaranya sekurang-kurangnya 30 persen, dari total suara partai yang didapat dalam dapil tersebut," tuturnya,seperti dikutif kompas.com.

Namun, Hafiz mengatakan, syarat mutlak lainnya adalah suara partai harus sesuai ketentuan perolehan suara nasional sebanyak 2,5 persen. "Karena meskipun caleg mempunyai suara terbanyak, tapi partainya tidak memenuhi kuota 2,5 persen maka suaranya dianggap hangus dan tidak dapat menjadi anggota parlemen," jelas Hafiz.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Awang Stop Bandara Sultan Kutai Berjaya

Gambar Perencanaan Bandar Sultan Kutai Berjaya.

Samarinda,Kabar News-Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menghentikan kelanjutan proyek pembangunan Bandara Sultan Kutai Berjaya di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Proyek di atas lahan 1.300 hektare tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan fisik yang maksimal dibandingkan dengan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sei Siring.

Selain itu letak geografisnya terlalu dekat, sekitar 40 km, sehingga tidak memungkinkan dibangun dua bandara dalam posisi yang berdekatan.

"Jadi tadi saya sudah ungkapkan di acara Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Kukar Sjachruddin di Tenggarong, bahwa pembangunan Bandara Loa Kulu tidak lagi dilanjutkan atau dengan kata lain dihentikan. Saya pikir, saya berbicara ini adalah untuk kepentingan kita bersama, yakni Kaltim," kata Awang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/12).

Sebagai bentuk kompensasi penghentiannya, menurut Awang, Pemprov berencana akan membangun highway atau jalan tol, yang menghubungkan langsung antara Loa Kulu tersebut ke BSB Sei Siring.

Bandara Samarinda Baru di sei Siring"Kita berbicara rasionalitasnya saja, ada dua bandara yang sangat berdekatan, kan tidak mungkin itu bisa terjadi, jadi saya berpikirnya lebih baik Loa Kulu saja yang dihentikan. Tapi bukan berarti dihapus begitu saja, tapi kami akan menggantinya dengan membangun jalan tol nantinya. Dan ini potensinya sangat luar biasa, karena melalui topografi di atas setelah kita lihat, ternyata antara Bandara Loa Kulu dan BSB itu hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit saja," ujarnya.

Untuk pembangunan jalan tol tersebut, dikatakan Awang, pihaknya sedang menyusun perencanaannya. Dan karena sekarang ini, karena yang tertinggal BSB Sei Siring, maka Pemprov berkonsentrasi untuk menyelesaikan BSB hingga rampung.

"Karena kalau jalan tol, nanti ada pemotongan-pemotongan lahan di sana-sini kan? Nah hal itu saya pikir kami sedang menyusun perencanaannya. Yang jelas saat ini, bagaimana kita semua turut mendukung BSB Sei Siring hingga rampung, karena kalau rampung atau selesai yang akan menikmati tidak hanya di Samarinda, tapi juga masyarakat Kukar dan daerah lainnya. Dan oleh karena itulah kenapa saya menghentikan Loa Kulu, karena fungsinya saya pikir sama saja, adalah untuk kepentingan kita bersama," terangnya.

Ditambahkan Awang, khusus BSB Sei Siring, saat ini semua pihak juga masih menunggu review design atau biasa disebut pembaharuan Detail Engineering Design (DED), dan sementara menunggu DED tersebut, Pemprov akan membentuk tim monitoring khusus.

"Tim monitoring dimaksudkan supaya PR-PR kita semua ini bisa rampung segera. Dan nanti saya juga akan bicarakan lebih serius dengan Pemkot Samarinda sebagai yang bertanggungjawab atas pembangunan BSB Sei Siring itu," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Sulaiman Gaffur, menjelaskan, DED BSB Sei Siring dijanjikan Januari 2009 baru akan rampung, selain itu Pemprov juga masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Provinsi (Bawasprov).

"Memang informasi sementara yang saya dapatkan, banyak yang perlu dibenahi, sehingga DED baru bisa selesai Januari 2009 nanti, mudah-mudahan saja cepat rampung DED-nya, dan BSB Sei Siring bisa dilanjutkan pengerjaannya," kata Sulaiman.(Darwis Katureng)

Selengkapnya...

KPU Siap Akomodasi Putusan MK



Jakarta,Kabar News-Komisi Pemilihan Umum mengaku siap mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur pemberlakuan sistem nomor urut dalam pemenangan calon anggota legislatif.
Anggota KPU yang menangani verifikasi Parpol, Andi Nurpati, mengatakan, KPU akan mengakomodasi putusan tersebut dalam peraturan KPU menjelang pelaksanaan Pemilu April 2009.

"KPU harus melaksanakan keputusan ini, dan tadi dinyatakan bahwa UU No 10 Tahun 2008 ini tidak perlu revisi dan tidak perlu aturan khusus," tutur Andi seusai sidang putusan berlangsung di Gedung MK, Selasa (23/12).

Dengan peraturan itu, KPU mengharapkan partai-partai juga bersama-sama menghormati ketentuan. Andi memprediksi tidak tertutup kemungkinan parpol akan menggunakan Pasal 218 mengenai penggantian calon untuk tetap "sedikit" mengakomodasi sistem nomor urut.

"Kan Pasal 214 ini dihapus, maka mungkin yang akan digunakan parpol adalah pasal 218," tutur Andi. Dengan pasal ini, pimpinan parpol berhak menjalankan mekanisme penggantian caleg,seperti dilansir kompas.com.

Andi mengatakan, putusan ini tidak akan mengganggu kinerja KPU pada saat ini karena sebenarnya peraturan ini baru akan digunakan KPU pada saat pleno penetapan calon terpilih. Dalam waktu dekat, KPU akan membuat sosialisasi terhadap putusan MK ini.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

MK Hapuskan Sistem Nomor Urut Caleg versi Parpol

Rapat koordinasi antara Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu (foto: kompas)

Jakarta, Kabar News-Mahkamah Konstitusi menghapuskan sistem nomor urut seperti yang diatur dalam Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD melalui pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta, Selasa (23/12). Dengan demikian, sistem suara terbanyak akan menjadi rujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pemenang pemilu legislatif.

Majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang duduk di nomor urut terkecil. Ketentuan itu juga merugikan caleg dengan nomor urut besar. Sebab, caleg dengan nomor urut besar harus bekerja sangat keras untuk memperoleh suara 30 persen atau lebih.

Kalau pun akhirnya caleg dengan nomor urut besar bisa meraih suara 30 persen atau lebih, dia belum tentu bisa mendapatkan kursi di DPR/DPRD kalau caleg dengan nomor urut lebih kecil juga mendapatkan jumlah suara yang sama.

"Menurut mahkamah, Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945," tutur Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi,seperti dikutif kompas.com

Pasal ini dinilai tidak adil karena mengandung standar ganda yang memaksakan pemberlakuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang sama. Menurut MK, partai politik memang harus diberi batasan yang jelas bahwa dalam menentukan caleg, partai tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat sehingga dilaksanakanlah sistem proporsional terbuka yang menunjukkan keinginan rakyat untuk memilih langsung wakil-wakilnya yang diajukan oleh parpol.

MK juga menegaskan bahwa dengan dihapuskannya kekuatan hukum pasal ini bukan berarti menimbulkan kekosongan hukum. Walaupun tanpa revisi UU maupun pembentukan peraturan pemerintah, keputusan MK berlaku sebagai hukum.

Dalam kesempatan yang sama, MK juga memutuskan tetap mempertahankan DPR, DPD, dan DPRD, serta memutuskan untuk mempertahankan ketentuan kuota perempuan sebesar 30 persen dan zipper system yang mengharuskan terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon pada setiap tiga orang di daftar bakal calon, seperti yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) UU Pemilu.

Selengkapnya...

Presiden Minta Parpol Pesan Kaus yang Banyak


Jakarta, Kabar News- Krisis keuangan global yang berawal di Amerika Serikat (AS) turut dirasakan dampaknya oleh Indonesia karena menurunnya jumlah pesanan ekspor akibat volume perdagangan dunia yang menciut.

Salah satu sektor industri yang lebih dulu terkena dampaknya adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang selama ini melayani pesanan ekspor ke AS dan Eropa.

Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hiruk- pikuk kampanye yang sudah dimulai oleh para partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2009 merupakan berkah tersendiri untuk menghadapi dampak krisis keuangan global, terutama di sektor tekstil.

"Para ketua partai politik, lebih banyak lagi pesan kaus, lebih banyak lagi pesan spanduk," ujar Presiden di sela-sela pidatonya dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Balai Sidang Jakarta Jakarta , Minggu (21/12).

Menurut Presiden, industri tekstil yang terpukul oleh menurunnya jumlah permintaan pesanan akibat krisis keuangan global dapat kembali bergairah karena kegiatan kampanye yang mulai "memanas".seperti dikutif Antara.

Pesanan dari luar negeri yang hilang dapat diimbangi oleh melonjaknya pesanan kaos dan spanduk yang menjadi atribut kampanye parpol peserta Pemilu 2009.

Menjelang Pemilu Legislatif 2009, saat ini para calon legislatif dari berbagai parpol peserta Pemilu 2009 aktif "memajang diri" melalui spanduk-spanduk yang terbentang di ruang publik.

Selain itu, banyak pula calon legislatif yang mencetak kaos bergambar foto dirinya sebagai media berkampanye.(effendy Saputra)

Selengkapnya...

Jamaah Haji Khusus Sudah Tinggalkan Madinah



Jakarta, Kabar News-Setelah menyelesaikan sholat Arbain di Masjid Nabawi, jamaah haji khusus yang berada di Madinah, hari ini sudah tiba semua di tanah air. Dan jamaah haji reguler masih banyak yang berdatangan dari Mekkah untuk menyelesaikan ibadah sholat Arbain.
Media Center Haji Departemen Agama di Jakarta, Senin (22/12) menyebutkan, jamaah yang sudah menyelesaikan sholat Arbain di Masjid Nabawi, akan langsung dipulangkan ke tanah air.

Kepala Daker Madinah Akhmad Kartono mengatakan, jamaah haji reguler sebagian besar menempati pemondokan di daerah Markaziah, sebagian kecil lainnya berada di luar Markaziah yang jaraknya berkisar 1,5 kilometer. Sisa jemaah haji reguler di Mekkah yang belum berangkat menuju Madinah, hingga saat ini diperkirakan masih berjumlah 177 kloter. Jumlah tersebut secara bertahap hingga tanggal 30 Desember 2008 akan digeser ke Madinah seiring dengan selesainya kegiatan di Mekkah.

Semakin banyaknya jemaah haji yang datang ke Madinah, membuat kegiatan di Daker Madinah semakin sibuk. Bahkan, laporan jumlah jemaah haji yang tersesat jalan, setiap hari terus mengalami peningkatan. Setiap hari rata-rata kantor daker Madinah menerima 45 laporan jamaah haji yang tersesat jalan, dengan jumlah jamaah 75 orang.

Jumlah jamaah haji yang tersesat jalan sebanyak itu, belum termasuk yang melapor di sektor-sektor dan diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tiga hari kedepan, saat puncak keberyadaan jamaah dhajni di Madinahe.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Banjir Lagi, Romang Tangayya Kec. Manggala Terisolir

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyalurkan beras kepada warga Kelurahan Romang Tangayya, Kecamatan Manggala, yang kini terisolir lantaran kampungnya terendam air.


Kepala Dinas Sosial Makassar Ibrahim Saleh mengaku telah mendapat perintah dari Walikota Makassar Andi Herry Iskandar agar segera menyalurkan bantuan kepada warga Romang Tangayya. "Kita upayakan bantuan itu sampai hari ini juga," kata Ibrahim di Balaikota Makassar, Senin (22/12/2008),seperti dikutif Fajar Online.

Ibrahim menjelaskan, masing-masing kepala keluarga akan memperoleh bantuan beras 5 kg. Ada 70 KK yang akan mendapatkan bantuan beras. Karena tak ada jalur darat di Romang Tangayya pada musim penghujan, maka bantuan itu akan diantarkan dengan perahu sampan.

Meski masih berada di wilayah Kota Makassar, namun Kelurahan Romang Tangayya jauh dari wajah kota modern. Kampung ini boleh dikata terpencil karena hanya bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor karena tidak adanya akses jalan yang memadai.

Pada musim hujan, kampung ini akan terendam air. Untuk keluar ke daerah lain, masyarakat yang kebanyakan mengandalkan hidup dari bertani dan berkebun ini harus naik sampan.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

2009, Tahun Indonesia Kreatif

SBY Canangkan Bertetapan Hari Ibu.

Presiden di dampingi Ny Ani Yudhoyono diajak berfoto bersama seusai meninjau laboratorium SMP Negeri (foto: Kompas)

Jakarta, Kabar News- Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan Tahun Indonesia Kreatif 2009 dalam peringatan Hari Ibu ke-80 secara nasional di Jakarta Convention Center, Senin (22/12). Dari keterangan pers tertulis, Ketua Umum Panitia Nila F. Moeloek mengatakan penyatuan kedua momen ini didasari kenyataan bahwa kaum perempuan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisakan dari warga negara. "Dan sebagai pejuang bangsa dalam membangun bangsa secara menyeluruh sesuai dengan kodrat kemampuannya," ujar Nila seperti tertulis

Peringatan Hari Ibu yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Perdagangan kali ini mengambil tema "Dengan semangat Satu Abad Kebangkitan Nasional, Kita tingkatkan Kiprah Perempuan Indonesia yang Adil, Demokratis dan Sejahtera". Pemerintah mengharapkan perempuan Indonesia tidak hanya bisa menunjukkan kiprahnya sebagai seorang ibu, namun juga pendidik di keluarga dengan dukungan penuh dari suami,seperti dikutif kompas.com.

Dalam kesempatan ini, SBY dan para menteri juga akan memberikan sejumlah penghargaan kepada elemen masyarakat, seperti penghargaan pengelola terbaik Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan penghargaan Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan. SBY dijadwalkan datang bersama Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri serta sejumlah menteri selain Meneg PP dan Mendag, seperti Mendagri Mardiyanto dan Mensesneg Hatta Rajasa. Mendagri Mardiyanto sudah tiba di tempat acara.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

2009, Gaji PNS Naik Lagi


Jakarta, Kabar News- - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) akan bertambah. SBY tetap akan menaikkan gaji PNS tahun 2009. Kenaikan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, dan didorong untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mendorong pertubumbuhan ekonomi.

"Pemerintah tetap akan menaikkan gaji PNS untuk mengurangi dampak krisi global yang mengarah pada resesi ekonomi," ujar Presiden SBY pada Musyawarah Nasional V kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Minggu (21/12), seperti dikutif Persda Network.

Sebelumnya Panitia Anggaran DPR memperkirakan pemerintah menunda kenaikan gaji PNS karena terpaan ekonomi. Bahkan Menskeu Sri Mulyani telah mencari dana pinjaman ke luar negeri.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Gelombang Hingga 4 M, Berpotensi Terjadi Diperairan Timur

Jakarta, Kabar News- Gelombang laut antara 1,25 hingga 4 meter (M) diperkirakan berpotensi terjadi mulai Minggu (21/12) pukul 19.00 hingga Senin (22/12) pukul 07.00 WIB.

Tinggi gelombang antara 1.25 hingga 2 M berpotensi terjadi di perairan timur, utara dan barat Aceh, perairan barat Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Sunda, perairan selatan Jawa Barat hingga NTT, Laut Sawu, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Laut Bali, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, perairan selatan Sulawesi, Laut Banda, perairan kep.Aru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, serta perairan utara Papua bagian timur. Tinggi gelombang ini dinyatakan berbahaya bagi perahu nelayan,seperti dikutif kompas.com

Tinggi gelombang antara 2 hingga 3 M yang berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang berpotensi terjadi di Perairan selatan Banten , Laut Timor, Selat Karimata, Perairan Bangka Belitung, Perairan Sangihe Talaud, Laut Halmahera, Perairan utara Papua sebelah barat, Laut Arafuru. Sementara tinggi gelombang antara 3 hingga 4 M yang berbahaya bagi perahu nelayan, tongkang dan feri berpotensi terjadi di Laut Natuna.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Pemkot Bontang Tanam 2000 Pohon

Bontang, Kabar News- Pemkot Bontang menanam sekitar 2000 pohon di belakang kantor DPRD Bontang yang baru di Kawasan Bontang Lestari, Jumat (19/12) pagi. Penanaman yang melibatkan hampir separuh dari jumlah pegawai Pemkot Bontang itu diwarnai gerimis. Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam, Dandim 0908 Letkol Inf Deddy Kusbandi, Kapolres AKBP Armed Wijaya dan Kejari Bontang Sumarjo juga ikut menanam bibit pohon yang terdiri dari jenis Mahoni dan Trembesi.

Di sela penanaman, Sofyan mengatakan, kawasan Bontang Lestari dulunya merupakan tempat serapan air Kota Bontang. Dengan berdirinya banyak bangunan, mau tidak mau pemerintah harus membuat upaya pelestarian sebagai kompensasi.

"Salah satu upaya kami adalah menanam pohon. Jangan pernah bosan untuk menanam pohon. Apalagi nanti kalau kantor DPRD dan Wali Kota sudah ditempati, masa di sekitarnya terlihat gersang," katanya.(Ilham/ Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Brimob Kaltim Tangkap Komplotan Oli Palsu

Balikpapan, Kabar News- Brigade Mobil (Brimob) Polda Kaltim meringkus komplotan pengoplos oli di Jl Soekarno Hatta km 6 (Poros Balikpapan Samarinda), Jumat (19/12) pukul 15.00 Wita. Tangkapan tersebut menyita 25 drum berisi oli (1 drum = 200 liter), 10 drum kosong dengan cap Pertamina, empat jeriken berisi oli (1 jeriken = 25 liter), satu unit mobil pick up Daihatsu Gran Max, bahan-bahan pengolah oli serta tiga tersangka. Tamrin (35) sebagai penyedia tutup drum, Asrani (30) sebagai pengolah oli bekas dan Burhanuddin (46) sebagai pemasaran.

Tertangkapnya ketiga tersangka saat mengirim pesanan enam drum oli oplosan di Kampung Baru Balikpapan. Sesampainya di Km 6, perjalanan tersangka dicegat oleh petugas Brimob. Tersangka hanya pasrah ketika digelandang di markas Brimob Kaltim di Jl Marsma Iswahyudi Balikpapan.

Setelah dimintai keterangan, tersangka menunjukkan lokasi gudang pengoplosan oli di Jl Bung Tomo RT 23 Gang 4 Samarinda Seberan. Dari situlah Brimob menyita beberapa barang bukti lain serta catatan pemesan di papan putih di dalam gudang.

Asran menceritakan dirinya bertugas sebagai pengolah oli. Oli bekas yang diterima langsung di beri zat pewarna serta pengharum oli. "Tugas saya mencampur pewarna biru dan pengharum oli saja," Asran dengan tanagn terborgol. Asran tidak mengetahui dari mana pasokan oli bekas itu. Sepengetahuan pria berjaket hitam itu hanya mengolah oli bekas menjadi oli tampak baru. Bahkan di dalam gudang terdapat beberapa oli asli sebagai bahan pertimbangan,seperti dikutif tribunkatim.

Dalam sehari, pengoplosan oli mencapai 5-10 drum. Bahkan bisa lebih dari 10 drum asal ada pesanan. Oli oplosan yang diedarkan tersangka mencakup wilayah Kaltim saja. Mulai dari Balikpapan, Samarinda, Handil, Melak, dan daerah lainnya. Menurut pengakuan Burhanuddin, omzet yang mereka peroleh berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta dalam sehari. Harga satu drum oli oplosan dipatok Rp 2,1 juta untuk 200 liter. Pengakuan tersangka, mereka melakukan bisnis oplosan oli sudah berlangsung selama tiga bulan. Untuk modal, Burhanuddin harus menyiapkan uang Rp 10 juta untuk membeli perlengkapan serta operasional pengoplosan oli tersebut.

Kasus ini oleh pihak Brimob diserahkan ke Mapolresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti. Kasat Brimob AKBP Handono Warih mengungkapkan penangkapan ini merupakan pasrtispasi masyarakat mengenai oli oplosan. "Kasus ini langsung kita limpahkan ke Polresta Balikpapan sekaligus barang buktinya," kata Warih.(Darwis Katureng/Andi Ahmad).

Selengkapnya...

Kota Besar di Indonesia Menjadi Hutan Reklame



Medan, Kabar News-Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan telah berkembang menjadi hutan reklame akibat pemerintah kota tak memiliki regulasi yang jelas soal pemasangan reklame di luar ruangan. Ketiadaan regulasi ini juga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara sesama perusahaan penyedia jasa reklame.

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam dengar pendapat publik yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kota Medan di Medan, Kamis (18/12). Anggota KPPU M Nawir Messi mengungkapkan, hampir di semua kota besar Indonesia, seperti Medan dan Surabaya, pemerintah kotanya tak memiliki regulasi yang jelas soal pemasangan reklame luar ruangan.

"Pemerintah kota tak memiliki data tentang titik-titik mana saja yang boleh dipasangi reklame outdoor. Ada kejadian, pemerintah kota melarang pemasangan iklan di satu titik jalan kepada satu perusahaan, tetapi beberapa bulan kemudian di titik tersebut telah dipasang reklame oleh perusahaan lain," ujar Nawir.

Kondisi ini juga menggambarkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dibiarkan oleh pemerintah kota. Hal yang jamak terjadi, kata Nawir, perusahaan penyedia jasa pemasangan reklame luar ruangan, bisa sesuka hati memasang reklame.

"Mereka tinggal bilang ke pemerintah kota bakal memasang reklame di satu titik, kemudian membahas pajak dan tarifnya. Pemerintah kota tak punya daftar inventarisasi lokasi mana saja yang bisa dipasang reklame, sehingga titik-titik iklan malah ditentukan oleh pengusahanya," ujar Nawir.

Kebebasan memasang reklame dan regulasi yang jelas ini, menurut Nawir, membuat kota-kota besar di Indonesia berkembang menjadi hutan reklame. Selain itu, muncul persaingan tidak sehat di antara pengusaha jasa pemasangan reklame. Karena kebebasan pelaku usaha menentukan titik iklan, yang ada pemerintah kota tak pernah melakukan tender terhadap satu lokasi pemasangan reklame. Hal ini jelas membuat sektor usaha jenis ini tidak mengenal persaingan sehat dan transparansi, katanya.

Dia mencontohkan, satu titik reklame di pintu masuk Bandara Juanda Surabaya yang pemasangannya tidak pernah ditenderkan. "Begitu pemasangannya ditenderkan, nilai pajak dan tarif yang diperoleh Pemerintah Kota Surabaya dua kali lipat dari pada sebelum ditenderkan," katanya.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan Verry Iskandar, hasil dengar pendapat publik dengan berbagai kepentingan ini akan menjadi masukan KPPU bagi semua pemerintah kota di Indonesia. "Persaingan usaha sehat di sektor usaha jasa pemasangan reklame pada gilirannya akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi," katanya,seperti dilansir kompas.com.

Verry mengungkapkan, belanja iklan jenis reklame luar ruangan di Medan setiap tahunnya mencapai sekitar Rp 200 miliar. Namun, dari jumlah sebesar ini, PAD yang bisa didapat Pemerintah Kota Medan dari reklame luar ruangan setiap tahunnya maksimal Rp 14 miliar. "Kalau regulasi pemerintah kota sudah mendukung persaingan usaha sehat dalam sektor usaha pemasangan reklame luar ruangan, bukan hanya kota-kota besar ini bisa dicegah menjadi hutan reklame, tetapi juga mereka bisa menerima pendapatan asli daerah yang jauh lebih besar," katanya.( Irwan Munandar)

Selengkapnya...

Kerusakan Lingkungan di Bali Semakin Meluas


Bali, Kabar News-Kerusakan lingkungan hidup di Pulau Dewata semakin meluas selama 10 tahun terakhir seperti abrasi mencapai 20 persen dari total panjang pantai, lahan kritis mencapai lebih dari 55.000 hektar, hingga naiknya suhu udara mencapai 33 derajat celsius. Penyebab kerusakan ini diperkirakan antara lain dampak dari pembangunan pariwisata sejak 1970-an yang kian tak terkontrol sampai sekarang di seluruh wilayah Bali.
Karenanya, Pemerintah Provinsi Bali didesak segera menyusun aksi mencegah kerusakan tidak semakin parah. Selain itu, aksi ini juga diharapkan mampu menghadapi percepatan perubahan iklim secara menyeluruh.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Putu Wardana mengatakan, di Denpasar, Kamis (18/12), membenarkan adanya kerusakan tersebut dan tengah menyusun bersama beberapa agenda penanganan keterancaman lingkungan di Bali. Rencana jangka panjang akan segera disusun dan dilaksanakan mulai 2009 hingga 2050.

"Untuk jangka pendeknya kami laksanakan mulai 2009 hingga 2014 antara lain reboisasi hutan, penanganan abrasi pantai, penghijuan kota untuk daerah resapan air. Ini juga melibatkan b eberapa bidang, yakni bidang kehutanan dan pertanian, bidang infrastruktur, bidang perindustrian, serta bidang perhubungan," kata Wardana.seperti dilansir Kompas.com.

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, suhu udara di Bali pada bulan November 2008 mencapai 32-33 derajat celcius. Sebelumnya suhu udara tercatat rata-rata berkisar 28-30 derajat celcius. Sementara tinggi permukaan air laut juga mengalami kenaikan permukaan air laut hingga 50 sentimeter dan hampir di semua pantai di Bali.

Sejumlah contoh kerusakan lainnya adalah tererosinya panjang pantai pada 1987 tercatat 51.950 kilometer. Hingga akhira 2008 ini balai mencatat penambahan erosi mencapai 91.070 kilometer atau 20 persen dari total panjang pantai di Bali 436.500 kilometer. Begitu juga intrusi air laut di sejumlah kawasan wisata sudah mencapai lebih dari lebih dari enam meter dari pantai ke darat.

Made Iwan Dewantama, aktivis Conservation International Indonesia menilai penyusunan rencana terjadwal guna mencegah kerusakan yang semakin parah ini relatif terlambat. "Karena dalam konstelasi nasional dan internasional paska UNFCCC di Bali, sudah ada banyak pertemuan yang menindaklanjuti. Di Bali justru baru sekarang dibahas lagi. Ini menunjukkan, selama setahun ini Bali tidak melakukan apa-apa," ujar nya.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Jemaah Haji Meninggal mencapai 283 Orang



Jakarta,Kabar News- Hingga hari ke-43 pelaksanaan haji, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia selama prosesi haji mencapai angka 283 orang. Penyebab meninggalnya jemaah ini beragam. Namun, mayoritas jemaah ini meninggal akibat penyakit sirkulasi dan pernapasan yang mencapai 261 jemaah.

Media Center Haji Departemen Agama di Jakarta, Rabu (17/12), memastikan, jumlah jemaah yang meninggal itu dari data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu.

Jemaah haji yang meninggal terbanyak berasal dari embarkasi Surakarta sebanyak 67 jemaah, disusul jemaah haji asal embarkasi Surabaya sebanyak 47 jemaah, embarkasi Jakarta dari Asrama Haji Bekasi 36 jemaah , embarkasi Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede 33 jemaah. Sisanya berasal dari embarkasi Ujung Pandang, Medan, serta dari jemaah haji plus.

Dari jumlah 283 jemaah yang meninggal tersebut, 209 jemaah meninggal selama berada di Mekkah, 34 jemaah meninggal di Madinah, dan 33 jemaah meninggal selama prosesi Arafah-Mina, dan sisanya meninggal di Jeddah serta dalam perjalanan.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Awang Faroek Resmi Jadi Gubernur Kaltim

Gubernur Kaltim terpilih Awang Faroek Ishak menjabat tangan Achmad Amins, rivalnya di Pilgub Kaltim(Foto: Tribunkaltim)

Samarinda, Kabar News - Pelantikan gubernur Kaltim terpilih, Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy, Rabu (17/12) pagi berlangsung lancar. Turut hadir dalam pelantikan tersebut, walikota Samarinda Achmad Amins yang juga merupakan pesaing utama Awang saat pemilihan gubernur lalu.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dalam sidang paripurna istimewa di DPRD Kaltim Jl Karang Paci Samarinda. Selain Amins, pelantikan ini juga dihadiri pada kolega Awang Faroek ketika menjadi anggota DPR-RI, dan ketua-ketua partai pendukung AFI di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, serta ratusan pejabat pemerintahan dari seluruh Kaltim.

Menurut Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim, jumlah tamu yang akan hadir pada pelantikan bertambah sekitar 600 orang. Sebelumnya disediakan 900-an kursi sesuai kapasitas ruangan utama gedung DPRD Kaltim,seperti dikutif tribunkaltim.

Sedikitnya 600 personel keamanan dari kepolisian akan menyebar diseluruh areal gedung DPRD Kaltim. Tamu undangan yang hadir nantinya wajib melewati pemeriksaan metal detector di dua pintu masuk gedung utama.(darwis katureng/Andi ahmad)

Selengkapnya...

Gerai Baru Matahari di Mall Ratu Indah Resmi Dibuka Besok


Di penghujung 2008, Matahari Putra Prima (Matahari) selaku peritel multi format terkemukan di Indonesia kembali hadir di Makassar. Matahari dengan gerai baru mengusung konsep New Generation Store. Matahari Departemen Store (MDS) new generation store berlokasi di Mal Ratu Indah, Makassar.

Besok, Jumat (18/12) gerai baru Matahari tersebut resmi dibuka. Peresmian gerai tersebut dihadiri Direksi MDS Operation Director MDS Sunny Setiawan, Direktur MDS Martin Laihad, serta disaksikan Direktur PT Kalla Inti Karsa selaku pengembang MaRI Imelda Kalla.

"Kami sangat bangga dengan dibukannya gerai pertama "new generation store" MDS diluar Jawa dan berlokasi di Makassar yang kiat ketahui bersama sebagai gerbang perekonomian di Indonesia timur,"kata Direktur Operasional Store PT Matahari Putra Prima Tbk, Sunny Setiawan, dalam press realase kepada Kabar News, di Makassar, Kamis (18/12).

Di Makassar, Matahari telah hadir di Mal GTC dan Mal Panakkukang.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Putri Jenderal Ahmad Yani Ke Gowa Hari Ini

Sungguminasa, Kabar News - Ketua DPP PPRN Ameliyah Ahmad Yani yang juga putri Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani terharu melihat penyambutan yang dilakukan pengurus PPRN Kabupaten Gowa.

Di perbatasan Makassar-Gowa, rombongan disambut pasukan berkuda dan diarak hingga Istana Tamalate.

Sebelum naik ke Istana Tamalate, Ameliyah disambut Aru (Sumpah setia). Sebelum acara dimulai, disuguhi atraksi Gandrang Bulo, Gendang Kesenian Lontara Bersatu,seperti dikutif Tribun.

Atraksi alunan bunyi gendang dipadu dengan, pui-pui (suling), gong, dan kecapi cukup memukau

Selengkapnya...

Ketua Umum PIS Hadiri Pembekalan Caleg di Makassar

Laporan : Agussalim- Makassar.


Makassar, Kabar News- Semakin mendekat Pemilihan Umum 2009,seluruh Partai mulai melaksanakan konsilidasi terhadap para calon legislatif baik diprovinsi maupun pada Kabupaten/kota. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sulsel melaksanakan Pembekalan terhadap Calon Legislatif (Caleg) pada tingkat Provinsi dan 23 Kabupaten/kota se-Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Rabu (17/12.
)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai PIS Sulsel,Zamsibar mengatakan bahwa kegiatan ini hanya berlangsung satu hari, yang akan memberikan materi pembekalan sejumlah pengurus PIS dari DPP seperti, Ketua Umum DPP PIS, Budiyanto. Sejumlah peserta dari semua Caleg yang akan berlaga pada pemilu 2009 dari 23 kabupaten/Kota dihotel ini,katanya.

Menurut Zamsibar, target yang akan dicapai pada pemilu 2009 nanti pada tiap dapil dikabupaten/kota se-sulsel yaitu sebanyak 25 persen suara dan ini sangat optimis bisa dicapai, jelasnya kepada Kabar News, di Hotel Singgasana Makassar, Rabu (17/12).

Caleg PIS Dapil III Kecamatan Manggala Panakkukang Makassar, Agussalim menambahkan pula bahwa sangat optimis dapat meraih suara sebanyak 25 persen di daerah pemilihannya, karena sudah jauh-jauh hari dilaksanakan konsilidasi terhadap para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2009 nanti, katanya dengan optimis. (Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Garuda Rusak, Jamaah Makassar Tertunda 38 Jam

Jakarta, Kabar News- Pesawat Garuda Indonesia yang akan mengangkut jamaah haji Indonesia pulang ke tanah air, kembali mengalami kerusakan. Akibatnya, terjadi penundaan penerbangan hingga 38 jam 45 menit.
Media Center Haji Departemen Agama di Jakarta, Selasa (16/12) malam menyebutkan, berdasarkan surat yang disampaikan oleh pihak garuda Indonesia yang ditujukan kepada kepala daerah kerja Jeddah Arab Saudi, kerusakan itu menyebabkan terjadinya perubahan jadwal keberangkatan kloter 4 dan 5 Ujung Pandang hingga 12 sampai 38 jam 45 menit.

Surat yang di tandatangani Agus Wibowo, selaku Koordinator Operasional Haji PT Garuda Indonesia menyebutkan, kloter 4 UPG yang seharusnya di berangkatkan tanggal 15 Desember pukul 03.05 dini hari mengalami kemunduran hingga 38 jam, sehingga diundur menjadi tanggal 16 Desember dan akan diberangkatkan pada pukul 17.50 waktu setempat. Sementara kloter 5 UPG, yang semestinya berangkat pada hari ini pukul 07.30 pagi waktu setempat diundur menjadi malam tadi pukul 20.00.

Penundaan penerbangan juga pernah terjadi dua hari lalu, dimana jamaah haji kloter3 asal Solo, Jawa Tengah mengalami penundaan sampai 19 jam, karena adanya kerusakan pesawat.(effendy Saputra)


Selengkapnya...

Awang-Farid Resmi Nahkodai Kaltim

Awang Faroek Resmi Jadi Gubernur Hari ini.

Samarida, Kabar News- Pasangan Awang Faroek Ishak dan Farid Wadjdy, Rabu (17/12) hari ini, dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2008-2013 dalam sidang paripurna istimewa di DPRD Kaltim Jl Karang Paci Samarinda.
Pelantikan ini bakal dihadiri belasan menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah kolega Awang Faroek ketika menjadi anggota DPR-RI, dan ketua-ketua partai pendukung AFI di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, serta ratusan pejabat pemerintahan dari seluruh Kaltim.

Berbagai persiapan untuk menyukseskan acara ini cukup matang. Menurut Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim, jumlah tamu yang akan hadir pada pelantikan bertambah sekitar 600 orang. Sebelumnya disediakan 900-an kursi sesuai kapasitas ruangan utama gedung DPRD Kaltim.

"Kapasitas ruangan hanya 900 kursi, bertambah menjadi 1.500 kursi. Jadi desak-desakan, tidak leluasa. Tapi mau gimana lagi, kami usahakan semua undangan bisa masuk," ungkap Herlan, Selasa (16/12).

Sekretaris DPRD Kaltim Fachruddin Djaprie mengungkapkan, undangan yang hadir dari tingkat menteri hingga tokoh masyarakat. Selain Mendagri Mardiyanto, Menteri Koperasi Suryadarma Ali, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah tiba di Samarinda. "Pak Fauzi Bowo ikut rombongan Mendagri. Jumlah rombongan Mendagri yang hadir 38 orang. Mereka menginap di Hotel Bumi Senyiur," ungkap Fachruddin,seperti dikutif Tribunkaltim.

Demi keamanan, pihaknya juga melakukan koordinasi pengamanan. Sedikitnya 600 personel keamanan dari kepolisian akan menyebar diseluruh areal gedung DPRD Kaltim. Tamu undangan yang hadir nantinya wajib melewati pemeriksaan metal detector di dua pintu masuk gedung utama.

Pantauan Tribun, di komplek gedung DPRD Kaltim sejak sore sudah terlihat dua unit mobil milik pasukan Gegana. Bahkan satu unit di rumah dinas yang berada di lingkungan DPRD Kaltim digunakan untuk base camp pasukan Brimob Samarinda.

"Tadi saya hubungi Poltabes, memang dipasang alat detector di pintu masuk utama. Malam ini dipasang alatnya. Jumlah aparat yang berjaga, secara keseluruhan sekitar 600 orang sudah termasuk Brimob Samarinda dan polisi yang pengamanan tertutup (pakaian preman). Itu juga dibantu Satpol PP, Pamdal, Dishub dan instansi lainnya," ujar Fachruddin.(Darwis Katureng/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Wapres Minta Wartawan Ikat Sepatu



Jakarta, Kabar News- Insiden pelemparan sepatu yang dilakukan wartawan Irak pada Presiden Amerika Serikat George Walker Bush membuat Wapres Jusuf Kalla khawatir. Dengan berkelakar, dia meminta wartawan mengikat erat sepatunya setiap kali keterangan pers dengan presiden maupun dengan dirinya.

"Sepatunya diikat kencang ya nanti," ujar Kalla ketika berbicara dengan sejumlah wartawan peserta Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Perlindungan jurnalis se-Asia-Pasifik di Istana Wakil Presiden, 16 Desember 2008.

Secara berkelakar, Kalla menilai insiden itu menunjukkan tak hanya wartawan yang butuh perlindungan dari pemerintah, namun presiden juga butuh perlindungan dari wartawan. "Bukan hanya wartawan yang butuh perlindungan. Insiden sepatu itu bukti presiden juga butuh dilindungi," kata dia disambut tawa puluhan wartawan tersebut. Sebelumnya, Kalla memang mendapat laporan, hingga 2008 ini setidaknya 1.400 wartawan terbunuh ketika tengah melaksanakan tugas jurnalistik.

Ratusan wartawan di antaranya berasal dari Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Karena itu, wartawan mendesak pemerintah memberikan perlindungan pada wartawan selama dia melaksanakan tugasnya,seperti dikutif fajar online.

Dalam kesempatan tersebut, Kalla meminta jurnalis membuat tulisan yang memberi optimisme, tidak justru membuat orang menjadi pesimis. "Anda harus membuat orang menjadi optimistis. Kalau orang pesimistis, bukan hanya sepatu yang Anda dapat, tapi batu," kata dia.(Effendy Saputra/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

DPRD Sulbar Mesti Cabut Keputusannya

Jakarta, Kabar News- Pemberhentian Anwar Adnan Saleh dari jabatannya selaku Gubernur Sulbar oleh DPRD Sulbar terus mengundang perhatian banyak pihak. Komisi II DPR RI Ferry Mursidan Baldan pun angkat bicara.

Ferry menyatakan, DPRD Sulbar tidak memiliki hak memberhentikan gubernur dengan dasar putusan Mahkamah Agung, apalagi hanya berdasar fatwa Mahkamah Agung. Lagipula, fatwa itu keluar terkait masalah pilkada.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 yang sudah diubah menjadi UU No 12 Tahun 2008, pengaturan tentang pemberhentian kepala daerah oleh DPRD tidak berkait dengan proses pilkada. Karena domain DPRD adalah kepala daerah yang dihasilkan proses pilkada yang sudah ditetapkan KPU dan disahkan oleh Keppres.

"Domain DPRD adalah sejak Keppres dikeluarkan. Sedangkan sebelum Keppres dikeluarkan adalah domain KPU, dan Keppres pun dikeluarkan setelah adanya penetapan terhadap hasil pilkada KPU," terang Ketua Pansus RUU Pemilu ini.

Dengan demikian, kata Ferry, DPRD Sulbar harus mencabut keputusannya dan mengembalikan pada masalahnya secara proporsional. Ini dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar berjalan normal kembali. Apalagi APBD Sulbar menjelang disahkan. Lebih dari itu, Sulbar masih tergolong provinsi muda yang membutuhkan suasana kondusif di segala lini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Syamsul Bachri mengimbau agar seluruh anggota DPRD Sulbar agar lebih memikirkan rakyat dibandingkan kepentingan politik.

"Fatwa MA bukan hal mengikat untuk dilaksanakan. Seorang gubernur hanya bisa dijatuhkan kalau melanggar hukum," kata Syamsul Bachri.

"Apalagi, pada proses pilkada, sudah ada masa gugatan yang diberikan. Setelah itu lewat, tentu tidak bisa lagi," katanya,seperti dikutif fajar online.

Bagaimana dengan isu adanya peluang bagi Salim Mengga mengubah Keppres karena saat ini dia adalah caleg Partai Demokrat? Syamsu Bachri mengatakan, ia sangat yakin mendagri dan presiden tidak akan gegabah menanggapi soal itu hanya karena sama-sama dari Partai Demokrat.

"Apalagi, kalau itu mau digiring seolah-olah konflik antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat. Mendagri dan Presiden pasti mengambil keputusan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan partai," tegasnya.(Effendy Saputra/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Anis Kama Gantikan Supomo Jadi Sekot Makassar

Pelantikan Diruang Pola Hari Jumat



Makassar, Kabar News-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, HM Anis Kama, resmi menjabat Sekretaris Kota Makassar, Jumat, 19 Desember.Pelantikan Anis sudah diagendakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Anis yang dihubungi Selasa, 16 Desember, mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi. Namun dia mengatakan sudah mendengar adanya jadwal pelantikan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Sittiara, yang ditemui terpisah mengaku telah mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan Anis Kama sebagai Sekkot. Dia juga membenarkan kalau jadwal pelantikan Anis sudah ada.

"Pokoknya dalam waktu dekat ini, ya mudah-mudahan dalam pekan ini. Yang jelas, SK-nya sudah ada sama saya," beber Sittiara.

Anis rencananya akan dilantik di Balaikota oleh Walikota Makassar, Andi Herry Iskandar. Anis menggantikan Supomo Guntur yang mengundurkan diri dan terpilih sebagai wakil walikota mendampingi Ilham Arif Sirajuddin.

Sebelumnya, jabatan Sekkot dirangkap Asisten I Pemkot Makassar, Ruslan Abu. Ruslan juga sempat menjadi kandidat sekkot bersama Asisten II Burhanuddin.

Sementara mengenai pengganti Anis Kama di Bappeda, masih menunggu hasil godokan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Makassar.

Nama yang menguat untuk menggantikan posisi Anis adalah Kepala Dispenda Kota Makassar Sabir L Ondo, sementara posisi Sabir akan dijabat Kepala Bagian Keuangan Agar Jaya. "Saya belum tahu persis siapa pengganti saya, karena itu wewenang Baperjakat," ujar Anis,seperti dikutif fajar co.id.

Kemungkinan, pengisian posisi Anis akan dilakukan pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diperkirakan berlangsung pada Januari mendatang.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Benyamin Bura Kunjungani Tujuh Kecamatan di Bulukumba

Anggota DPD RI dari Sulsel, Benyamin Bura.

Bulukumba, Kabar News- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan mulai gencar melakukan roadshow dan silaturahmi ke berbagai daerah. Selasa, 16 Desember kemarin misalnya, calon senator incumbent, Benyamin Bura melakukan kunjungan di tujuh kecamatan di Bulukumba. Tujuh kecamatan yang dikunjungi Bura itu adalah Herlang, Bulukumpa, Rilau Ale, Kajang, Bontotiro, Bontobahari, dan Ujung Loe.

Anggota DPD RI asal Sulsel ini membeti perhatian terhadap pengembangan perahu Phinisi di Bulukumba. Benyamin mengatakan, pembuatan perahu Phinisi di daerah ini memiliki banyak kendala, khususnya dalam penyediaan bahan baku.

"Harus ada grand desain seperti penanaman pohon jati sebagai bahan baku. Sehingga ke depan tidak lagi terkendala bahan baku," ujar Benyamin di Rumah Jabatan Bupati Bulukumba, Selasa, 16 Desember.

Dia menyatakan, jika industri perahu Phinisi tersebut tidak diperhatikan, dikhawatirkan ikon Bulukumba, Sulsel, dan Indonesia pada umumnya itu akan dicaplok daerah lain. Pasalnya kata dia, saat ini banyak ahli pembuat perahu Phinisi yang beralih ke daerah lain untuk mengembangkan perahu Phinisi. "Bisa saja daerah lain seperti Malaysia akan mengklaim itu, karena kapal dibuat di sana," ujar Benyamin.

Makanya kata dia, potensi Phinisi yang merupakan ikon Indonesia perlu diperjuangkan hingga tingkat pusat. Selain masalah pengembangan Phinisi, Benyamin juga berjanji untuk memberikan perhatian serius dalam pengembangan pariwisata di daerah ini. Objek Wisata Tanjung Bira misalnya, pengembangannya masih membutuhkan keseriusan pemerintah baik daerah ini maupun pusat.

Sebelum melakukan road show ke tujuh kecamatan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali sempat memberikan cinderamata kepada Benyamin. Maklum, kedua pejabat itu merupakan teman lama di dunia militer.

Benyamin juga melakukan peninjauan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Menurutnya, pelaksaan PNPM mandiri di daerah ini cukup baik dibanding daerah lain. "Kita berharap, Bulukumba ini menjadi salah satu percontohan ke depan," tambahnya.

Dalam kunjungannya itu, Benyamin juga mengungkap kalau dirinya sudah pernah mengunjungi Adat Ammatoa Kajang beberapa waktu lalu. "Saya juga sudah di doakan Ammatoa, agar panjang umur," ungkapnya,seperti dikutif fajar online.

Disinggung soal sosialisasi jelang pemilihan anggota DPD 2009 mendatang, Benyamin mengatakan pada dasarnya hal tersebut bukan lagi menjadi prioritas sehingga dirinya mengunjingi daerah ini.

Namun hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya terhadap masyarakat. "Tinggal masyarakat yang menentukan dan melihat kerja saya, kalau dianggap mampu bekerja, tentu mereka akan memilih saya," ujarnya diplomatis.(Irwansyah/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Merpati Tambah Penerbangan di Indonesia Timur



Jakarta, Kabar News- Menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada musim liburan menjelang Hari Natal dan Tahun baru 2010. Merpati menambah frekuensi penerbangan ke tujuan Indonesia bagian Timur dari empat menjadi tujuh kali dalam sehari.

Widodo Ariyanto, Manager Corporate Communication Merpati, mengatakan secara khusus perusahaannya tidak menambah penerbangan ekstra tetapi mengalihkan penerbangan di Indonesia Barat (Sumatera) ke wilayah Timur.

"Untuk penerbangan Jakarta-Makassar biasanya empat kali ditingkatkan menjadi tujuh kali sehari, dengan mengalihkan penerbangan tujuan Sumatera ke Indonesia bagian Timur," jelas Widodo belum lama ini, seperti dikutif Bisnis.com.

Widodo mengatakan kebijakan ini ditempuh karena Merpati memang lebih fokus ke wilayah Indonesia Timur dibandingkan Barat.

Merpati saat ini terbang 174 kali per hari dan melayani 80 kota tujuan.Tahun lalu Merpati berhasil meraih 3,5 juta penumpang dengan load factor 77%.(Effendy Saputra/Andi Ahmad).

Selengkapnya...

Wapres RI : Anwar Masih Tetap Gubernur Sulbar

Diminta Ke Sulbar Laksanakan Tugas



Jakarta,Kabar News - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh, kembali ke Sulbar untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah tersebut.

Permintaan Kalla ini disampaikan kepada Anwar saat pertemuan mereka yang juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/12).
"Setelah saya melapor ke wapres dan bertemu Mendagri Mardiyanto, saya diminta segera kembali ke daerah dan melaksanakan tugas seperti biasa," kata Anwar,seperti dikutif tribun.

Sebelumnya, sebanyak 19 dari 35 anggota DPRD Sulbar menggelar rapat pleno yang mengusulkan pemberhentian pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sulbar, Anwar-Amri Sanusi, Jumat malam pekan lalu.

Rapat pleno dipimpin secara bergantian oleh dua Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin (PDK) dan Zainal Abidin (PKS). Rapat juga mengusulkan pasangan Salim Mengga-Hatta Dai sebagai pengganti Anwar-Amri.

Rapat paripurna tersebut digelar dengan merujuk pada fatwa Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/II/2008, 12 September 2008, tentang penggantian gubernur, terkait putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 93/Pid.B/2006/PN.Pol, tanggal 17 Oktober 2006.


Sesuai Keppres,Gubernur Masih Anwar.

Menurut Kalla seperti dikutip Anwar, selama keputusan presiden tentang pengangkatan Anwar selaku Gubernur Sulbar masih di tangan, maka tugas-tugas pemerintahan di Sulbar menjadi kewenangan gubernur terpilih. "Selama mandat atau keppres masih di tangan saya, saya tetap menjalankan tugas-tugas sebagai gubernur," ujar Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar ini .

Anwar menambahkan, selaku gubernur yang langsung dipilih rakyat, DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memutuskan pemberhentian dirinya selaku gubernur. "Sampai saat ini saya masih melaksanakan amanah rakyat, dan karena dipilih rakyat jadi tidak mungkin diberhentikan DPRD," paparnya.

Di Pilkada Sulbar, duet Salim-Hatta adalah rival terberat pasangan Anwar Amri. Namun belakangan tim hukum Salim-Hatta mengajukan kasus money politics yang diduga melibatkan tim Anwar-Amri di Polewali-Mandar.

Putusan majelis hakim yang diketuai Lucky R Kalalo menyatakan, M Nasir Satar, yang disebut sebagai sebagai tim kampanye Anwar-Adnan, terbukti melakukan money politics di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman.

Nasir dihukum denda Rp 3 juta. Namun tim Anwar-Amri tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Tim hukum Salim-Hatta lalu mengirimkan surat kepada DPRD untuk menindaklanjuti fatwa MA yang diminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Hasil Rapat Paripurna Tidak Sah

Sedangkan Hamzah menyatakan, pihaknya akan mengundang kembali pimpinan DPRD Sulbar. Hamzah menyebut rapar paripurna tak sah secara hukum.

"Secara internal, saya mengatakan rapat paripurna dari hilir sampai hulu melanggar tatib. Dari awal sudah salah, sampai akhirnya juga salah," terangnya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, rapat paripurna susulan ini difokuskan untuk membatalkan hasil rapat paripurna sebelumnya yang dinilai cacat.
"Rapat paripurna untuk membatalkan ini. Akan kami undang dulu semua pimpinan, pimpinan fraksi untuk kita membicarakan masalah yang salah, dan perlu diperbaiki dengan keputusan," tandasnya.

Polda Sulselbar Kirim Pasukan Ke Mamuju.

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengirim satu satuan setingkat kompi (SSK) personel brimob dan satu SSK samapta ke Mamuju, Ibu Kota Sulbar, kemarin.

Personel tersebut bertugas untuk mengantisipasi gejolak di daerah tersebut menyusul eskalasi politik pascarapat pleno DPRD Sulbar yang "melengserkan" gubernur-wagub.
"Dari laporan di lapangan, situasi di Sulbar secara keseluruhan masih kondusif. Tapi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, kita memempersiapkan pasukan lebih dini," kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulselbar, Kombes Hery Subiansauri.

Kuasa Hukum Anwar Lapor Polisi

Di Makassar, tim hukumAnwar-Adnan melaporkan 18 dari 19 anggota DPRD Sulbar yang menggelar rapat pleno ke Polda Sulselbar dengan tuduhan pelanggaran pidana.(Effendy Saputra/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Ambas Syam : Surplus Beras Terancam Gagal di Sulsel Tahun 2009



Makassar, Kabar News- Program surplus beras 2 juta ton yang dicanangkan pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada 2009 terancam gagal.

Hal ini bisa terjadi kalau pemerintah tidak segera membenahi sistem distribusi pupuk. Ketua Komisi A DPRD Sulsel Ambas Syam mengatakan, praktik jual-beli pupuk bersubsidi di tingkat petani di beberapa daerah menunjukkan pengawasan terhadap distribusi pupuk di Sulsel tidak optimal.

Padahal,Pemprov Sulsel berupaya meningkatkan produksi padi hingga surplus 2 juta ton untuk 2009. Karena itu, anggota Dewan ini mendesak pemerintah baik Pemprov Sulsel maupun pemerintah kabupaten/ kota di Sulsel bersamasama membenahi sistem distribusi pupuk.

Pembenahan ini perlu segera dilakukan agar petani mendapatkan pupuk sesuai tepat harga, tepat jumlah, dan tepat waktu pengirimannya. “Jika pengawasan distribusi pupuk tidak optimal dan petani kesulitan memperolehnya karena diperjualbelikan, rencana surplus beras terancam gagal,” kata dia di Makassar kemarin,seperti dikutif Sindo.

Dia juga menyebutkan, hasil peninjauan DPRD ke tingkat petani dalam pemantauan penyaluran pupuk,terdapat petani yang telah menyetor rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) atas pupuk. Namun, petani yang telah memiliki RDKK tersebut malah tidak mendapatkan pupuk.

Jika terjadi kondisi seperti itu, harus ada keberanian pemerintah menghentikan distributor pupuk yang bersangkutan.“ Banyak pelanggaran dalam distribusi pupuk yang terjadi di lapangan.Hal tersebut merupakan bentuk kelalaian dari pengawasan yang dilakukan pemerintah,” jelas dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai, target pemprov memproduksi beras hingga surplus 2 juta ton sulit direalisasikan. Salah satu penyebabnya belum adanya penambahan lahan pertanian baru maupun untuk mendorong pembukaan lahan pertanian yang telah ada sekarang.

Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Sulsel La Ode Sarman mengatakan, target produksi beras sebesar 3,9 juta ton.Angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan angka ramalan (ARAM) 2008,produksi padi hanya sekitar 3,87 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 239.120 ton (6,58%) dibandingkan dengan angka produksi pada 2007 yang mencapai 3,63 juta ton.

Namun, peningkatan produksi beras tersebut baru akan terjadi jika dibarengi upaya pembukaan lahan pertanian baru dari lahan yang telah ada seluas 770.733 hektare (ha) pada 2007, meningkat menjadi 802.128 ha serta tingkat produksi meningkat dari 47,16 kuintal per ha, menjadi 48,30 kuintal per ha.

Dengan tingkat produksi sebesar itu,surplus beras hanya sekitar 200.000 ton per tahun. “Akan tetapi, yang paling penting dan patut menjadi perhatian pemerintah baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota adalah pengetatan pengawasan terhadap distribusi pupuk ke petani,”papar Sarman di Makassar kemarin. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Penerimaan Pajak Meningkat 41 Persen Tahun 2008

Dirjen Pajak Silaturahmi Wajib Pajak di Makassar

Laporan : Andi Ahmad- Makassar.

Dirjen Pajak, Darmin Nasution bersama Ketua HIPMI Pusat,Erwin Aksa dengan Kanwil DJP Sulselbar, Eddy Setiadi pada acara silaturahmi di Hotel Clarion Makassar (Foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News-Kunjungan kerja Dirjen Pajak, Darmin Nasution di Sulawesi Selatan diakhir tahun 2008 ini dan silaturahmi dengan wajib pajak yang ada di Makassar, Senin (15/12) di Hotel Clarion Makassar, selain memberikan pengarahan terhadap perlakuan Undang-undang Pajak yang baru dan tanya jawab dengan sejumlah wajib pajak. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengungkapkan, pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini mencapai 41% atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 19%–20%.


Target penerimaan pajak hingga tahun ini ditetapkan sebesar Rp534,5 triliun.Namun,dia optimistis penerimaan hingga akhir tahun ini bisa di atas Rp27 triliun hingga Rp30 triliun dari target Rp534,5 triliun. Penerimaan pajak akhir November 2008 telah mencapai Rp508,5 triliun atau mencapai 95%.
Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp360,8 triliun atau naik sekitar 41%. Dari penerimaan pajak tersebut yang terbesar, yaitu PPh nonmigas yang mencapai Rp226,1 triliun, PPN dan PPNBM mencapai Rp183,5 triliun, PPH migas mencapai Rp71,1 triliun, PBB sebesar Rp20,4 triliun,BPHTB sekitar Rp4,5 triliun.

“Kenaikan penerimaan pajak dipengaruhi kenaikan harga komoditas dalam triwulan III/2008, dengan kontribusi sekitar 25% terhadap penerimaan pajak,” papar Darmin Nasution pada acara silaturahmi dengan para wajib pajak se-Sulselbarta di Makassar kemarin.

Sementara itu, terhitung sejak 1 Januari 2009,tarif pajak bagi wajib pajak (WP) perorangan untuk jenis pajak penghasilan (PPh) akan menurun. Hal itu dikemukakan Kepala Subdirektorat Pengusaha Kena Pajak (PKP) Ditjen Pajak Depkeu Liberti Pandiangan.

Dia mengatakan, pembayaran pajak pada 2009 akan turun secara nominal. Penurunan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 dan yang paling besar untuk kategori PPh perorangan. Dia merinci, bagi kalangan yang berpenghasilan antara Rp5 juta hingga Rp25 juta yang PPh-nya sebelumnya ditetapkan 5% dari penghasilan dan kalangan berpenghasilan Rp25 juta hingga Rp50 juta dengan tarif 10%, pada 2009 penetapan tarif untuk dua kategori penghasilan tersebut maksimal 5%.

Bagi kalangan berpenghasilan Rp50 juta hingga Rp200 juta, tarif maksimal sebelum ditetapkan mencapai 25% turun menjadi maksimal 15%. Sementara itu, untuk perubahan pajak tunggal yang hingga akhir Desember 2008 mencapai 30% dari penghasilan, turun menjadi 28% mulai Januari 2009 dan pada 2010 akan kembali turun menjadi maksimal 25%.

Namun, mulai tahun depan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai memberlakukan penerapan tarif yang lebih mahal bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Bagi kalangan yang berpenghasilan tapi tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pembayaran pajak lebih tinggi sebesar 20% dari tarif normal.(Sindo/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Sejumlah Anggota DPRD Tinggalkan Sulbar

Pasca Rapat Pleno Pemberhentian Gubernur Sulbar

Mamuju, Kabar News - Seluruh anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dikabarkan meninggalkan daerahnya, Minggu (14/12). Sebanyak 35 anggota dewan setempat berada di Makassar, Jakarta, dan Palu (Sulawesi Tengah).
Hal tersebut terjadi setelah 19 dari 35 anggota DPRD Sulbar menggelar rapat pleno memberhentikan pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur, Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, dari jabatannya, Jumat (12/12) tengah malam.

Pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, disebut-sebut sedang berada di Palu bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Sementara sejumlah anggota dewan lainnya sudah menuju ke Jakarta untuk menyampikan hasil rapat tersebut ke menteri dalam negeri (mendagri).

Sementara sejumlah pendukung Anwar-Amri, termasuk anggota fraksi Golkar menggelar konsolidasi di Makassar. Mereka membahas langkah-langkag yang dianggap strategis untuk menahan laju 19 anggota dewan yang "memecat" Anwar.

Sedangkan tim hukum Anwar-Amri, Amirullah Tahir, mengatakan, pihaknya akan melaporkan 18 anggota DPRD Sulbar ke polisi dan menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Anwar yang sedang menunaikan ibadah haji dijadwalkan kembali ke Makassar, hari ini. Anwar pulang lebih cepat dan tidak lagi bergabung bersama kelompok terbang (kloter) asal Sulbar.

Materi Gugatan

Mantan sekretaris tim pemenangan Anwar-Amri Sanusi yang juga Ketua OKK Partai Golkar Sulbar, Muh Asri, juga membenarkan rencana gugatan ke PTUN tersebut.

"Besok (hari ini) kami akan datang ke kantor PTUN untuk melakukan gugatan dan melaporkan ke 19 anggota DPRD Sulbar terkait putusannya yang memberhentikan Pak Anwar dan Pak Amri. Materi gugatannya sudah siap. Kami juga akan pertanyakan kepada siapa hasil fatwa MA tersebut ditujukan ke KPU Pusat di Jakarta," kata Asri dalam jumpa pers di Rumah Makan Ratu Muda, Jl Pengayoman, Panakkukang Mas, kemarin.

Sedangkan soal tuduhan yang dilayangkan pasangan Salim Mengga-Hatta Dai terkait kasus money politics yang kemudian berbuah vonis di Pengadilan Negeri (PN) Polewali yang menyebutkan kasus tersebut terbukti dianggap mengada-ada.

"Perlu kami sampaikan bahwa Nasir Sattar yang disebut melakukan money poltics bukan tim kampaye pasangan Anwar-Amri. ini diperkuat dengan penjelasan KPU di Jakarta melalu surat bernomor 3726KPU-SB/2006 tertanggal 27 November 2006. Karena itu, kami tidak memberikan tanggapan atau melakukan banding terkait putusan PN Polewali Mandar Nomor 93/Pid.B/2006/PN Pol, tertanggal 17 Oktober 2006. Sebab kalau kami banding artinya kami mengakui Nasir sebagai tim kampanye,"katannya.

Penyusunan tim kampanye, lanjut Asri, berdasarkan PP no 6 tahun 2006 pasal 64 ayat 4, tidak ada nama saudara Nasir Sattar sebagai tim kampaye.
Pada Pilkada Sulbar lalu, Anwar-Amri menang dengan perolehan 220.076 suara sedangkan Salim-Hatta mendapat 165.094 suara.

"Perbedaannya 54.982 suara. Itu sangat jauh untuk ukuran Sulbar. Berbagai cara mereka lakukan untuk menang tapi buktinya rakyat tetap memilih Anwar-Amri. Mereka menggugat lewat MA dan PTUN dan materi gugatannya juga tentang tuduhan politik uang yg dilakukan Nasir sattar, tapi mereka tetap kalah sebab memang Nasir bukan tim kampanye kami," jelasnya.(Yusak NL/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Senin , Premium & Solar Turun Lagi

Harga Turun Mulai Pukul OO.OO Malam Tadi.



Jakarta,Kabar News - Kelangkaan premium pasca penurunan harga pada awal Desember 2008 lalu diharapkan tidak terjadi saat premium dan solar resmi turun Senin 15 Desember 2008 besok. Pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harus fair.
"Peristiwa yang kemarin (kelangkaan premium karena harga turun) seharusnya tidak terjadi. Karena pemerintah sudah memberi kompensasi SPBU Rp 160 per liter, walaupun menurut saya itu tidak perlu karena itu risiko bisnis," ujar pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Minggu (14/12/2008),seperti dikutif detik.com.

Menurut dia, pemilik SPBU harus fair. Karena, imbuh Tulus, setiap ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, pemilik SPBU sudah menangguk untung dari stok lama yang disimpannya.

"Kalau penurunan harga BBM, stok lama dijual stok baru. Harus fair, jangan menang sendiri. Dia mengklaim ganti rugi kalau turun. Kalau musim kenaikan dia tumpuk," tukas Tulus.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menurunkan harga premium Rp 5.500 menjadi Rp 5.000 dan harga solar Rp 5.500 menjadi Rp 4.800. Penurunan ini mulai berlaku sejak Senin, 15 Desember 2008 pukul 00.00

Selengkapnya...

18 Anggota DRPD Sulbar Dilaporkan Ke Polda Sulselbar Hari Ini

Laporan : Andi Ahmad- Makassar.

Tim Kuasa Hukum Anwar Adnan Saleh, Amirullah Tahir dan Yaser Wahab saat memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Clarion Makassar (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News - Sekertaris Tim Pemenangan AAS, Muh Asri Anas mengatakan berkas peloparan dari Tim Kuasa Hukum untuk dibawa ke Polda Sulselbar sudah selesai hari ini, sehingg Insya Allah Kuasa hukum Anwar Adnan Saleh akan melaporkan 18 anggota DPRD Sulbar ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar di Makassar pada hari Senin (15/12) besok.
Menurut kuasa hukum Anwar, Amirullah Tahir, ke-18 anggota dewan ini akan dilaporkan ke polda karena mereka dianggap melanggar tata tertib dan mekanisme di DPRD.

"Seandainya di DPRD Sulbar sudah ada badan kehormatan, maka akan kami laporkan ke badan kehormatan. Tapi, karena belum ada, maka kami akan laporkan langsung ke polisi. Setelah itu, kami juga akan menggugat melalui PTUN," jelas Amrullah Tahir bersama Yaser Wahab yang didampingi Sekertaris Tim Pemenangan AAS, Muh Asri Anas di Makassar, Minggu (14/12).

Sebenarnya, ada 19 anggota dewan yang mengikuti paripurna, tapi satu orang yakni Kalvin Kalambo (Partai Buruh) menyatakan abstain ketika seluruh fraksi di DPRD dimintai persetujuannya di dalam rapat tersebut. Makanya, Kalvin tidak dilaporkan ke polda seperti rekan-rekannya yang lain.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Forum Etnis Dan Ornop Se- Sulbar Menolak Keputusan Rapat Pleno DPRD Sulbar

Sekertaris Tim Pemenang :Hentikan Upaya Pembodohan Pada Masyarakat Sulbar

Laporan: Andi Ahmad- Makassar.

Tokoh Masyarakat Sulbar,Hery Pattah didampingi Ketua Forum Dialog Antar Etnis Sulbar, Jufri pada Jumpa Pers di Makassar (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News- Pasca penetapan hasil rapat pleno Paripurna 18 Anggota DPRD Sulbar tentang pemberhentian Gubernur Sulbar, seluruh elemen masyarakat di Provinsi Sulbar ini menolak hasil keputusan rapat tersebut bahkan seluruh tokoh masyarakat dan kerukunan keluarga ikut menolak. Forum Dialog Antar Etnis Sulbar yang tergabung dari perkumpulan dari sejumlah kerukunan keluarga, diantaranya Kerukunan Paraikatte Makassar, Kerukunan Keluarga Sipakatau (Jeneponto),Penguyuban Etnis Bali, Kelurukunan Keluarga Wajo (Etnis Bugis), Ikatan Keluarga Pitu Ulunna Salu, Kerukukunan Keluarga Karatun (Etnis Kalumpang), Kerukunan Masyarakat Mandar.Selain itu sejumlah LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) yang tergabung dalam Aliansi Ornop Sulbar yang ikut menolak diantaranya KPP OTDA (Komisi Pemantau Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah), FPP (Forum Pemerhati Pembangunan) Sulbar, LPPS (Lembaga Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Sipil), FMKR (Forum Mahasiswa Kalumpang Raya ), LPK (Lembaga Pemantau Korupsi), IPMT (Ikatan Pelajar Mahasiswa Tabulahan), IPMKM (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa), HPMM KALTA (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kallaan Talopa).yang ikut serta menolak hasil keputusan rapat pleno Anggota DPRD Sulbar.
Ketua Forum Dialog Antar Etnis Sulbar, Jufri mengatakan dengan hasil keputusan rapat paripurna DPRD Sulbar, seluruh masyarakat yang tergabung dalam forum ini merasa terusik, dan sangat merusak tatanan kerukunan masyarakat yang selama ini sudah tentram dan penuh dengan kedamaian, katanya.

Menurut Jufri memerintahkan kepada seluruh elemen masyarakat Sulbar yang tergabung dalam forum etnis ini maupun masyarakat lain untuk tidak terpancing dan berbuat yang dapat melanggar hukum dengan adanya hasil keputusan rapat pleno DPRD ini, namun diharapkan kepada seluruh warga agar menjaga keamanan di Sulbar tetap dalam keadaan kondusif, dan meminta kepada Bapak Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh untuk tidak gentar menghadapi proses kisruh pasca hasil keputusan rapat pleno di DPRD Sulbar, ucapnya.

Selain itu dari tokoh masyarakat Sulbar, Hery Pattah ,merasa sangat marah dan tidak menerima hasil keputusan rapat DPRD Sulbar yang dilaksanakan jumat (12/12) yang lalu di Mamuju, dan menilai ke 18 anggota DPRD yang ikut hadir dalam rapat pleno tersebut tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang menjadi pembawa aspirasi rakyat, karena hanya berbuat untuk kepentingan diri sendiri, jelasnya.kepada wartawan di rumah makan Ratu Muda di Makassar, Minggu (14/12).

Perlakuan dari Tim Salim Mengga yang diduga telah mengentimidasi sejumlah Anggota DPRD Sulbar untuk menyetujui hasil rapat pleno,sangat melukai sekitar sejuta rakyat Sulbar, salah satu anggota DPRD yang diduga telah diintimidasi dari Tim Salim Mengga yakni Kalvin Kalambo dari partai Buruh telah dijemput dan dibawa suatu rumah di Mamuju. .Dimana perlu diketahui bahwa ada 67 persen warga yang memilih pasangan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi pada Pilkada Gubernur tahun 2006 yang lalu, jelas Hery yang juga Ketua Laskar Merah Putih Sulbar.

“ Dan kami akan menggugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan meminta kepada massa pendukung dari pasangan Gubernur Sulbar yang terpilih untuk tidak berbuat anarkis dan melanggar hukum dan menjaga stabilitas keamanaan di provinsi Sulbar pada pasca penetapan hasil rapat pleno DPRD Sulbar.

Sekertaris Tim Pemenangan pasangan Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi, Muh Asri Anas membacakan relis berita tanggapan dari Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh menjelaskan bahwa tuduhan Salim Mengga itu mengada-ada, jika pasangan Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi mengganggap melakukan politik uang pada pilkada Gubernur Sulbar pada tahun 2006, dan permasalahan Nasir Sattar dalam hal ini sesuai dengan penjelasan KPU di Jakarta no.3726 KPU-SB/2006 tertanggal 27 Nopember 2006 bahwa nama tersebut tidak masuk dalam daftar tim kampanye AAS, ujarnya.

Dan menurut Muh. Asri dalam pilkada Gubernur Sulbar pada Tahun 2006 pasangan AAS telah memperoleh suara 220.076 dan Pasangan Salim Mengga-Hatta Dai hanya 165.094 suara dengan selisih sebesar 54.982 suara, jadi mustahil bila terjadi kecurangan karena jauh sekali perbedaanya perolehan suara kedua calon kandidat tersebut. Seperti persoalan sengketa pilkada Sulbar sudah selesai dengan tahapan gugatan sesuai yang ditetapkan Undang-undang, paparnya.

Muh Asri menambahkan dengan kejadian ini meminta kepada Tim Salim Mengga dan sejumlah anggota DPRD untuk menghentikan upaya pembodohan pada masyarakat
Dan memang kalau merasa kalah dalam pilkada Sulbar harus belajar mengakui sebagaimana pada pernyataan sebelum proses pilkada berlangsung bahwa siap kalah dan menang, jangan mau menang di pilkada dengan tidak berada pada substansi demokrasi dimana rakyat yang menentukan. Dan meminta kepada Anggota DPRD bekerja lebih focus kepada tugas pokok sebagai wakil rakyat jangan mencederai hak-hak rakyat dalam kehidupan berdemokrasi, tambahnya.

Dan situasi keadaan di Sulbar saat ini sekitar 3000 warga dari pengunungan dan pesisir pantai diwilayah provinsi Sulbar akan menduduki kabupaten Mamuju sebagai ibikota provinsi Sulbar.



Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom