Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Green Foundation Bantu Sulsel Atasi Masalah Persampahan

Siap Latih Lulusan Sarjana Sebagai Wirausaha Muda Mandiri

Laporan: Andi Ahmad - Makassar

Direktur Green Foundation, Husniaty Amirullah. R (foto: Andi Ahmad)


Makassar, Kabar News- Pengelolaan sampah adalah pengumpulan , pengangkutan , pemrosesan , pendaur-ulangan , atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yg dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam . Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat , cair , gas , atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat.


Praktek pengelolaan sampah berbeda beda antara Negara maju dan negara berkembang , berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan , berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yg tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah, hal ini dikatakan Direktur Green Foundation, Husniaty Amirullah. R kepada Wartawan di Makassar (30/1.

Menurut Husniaty selama ini The Greeen Foundation juga mencermatai pengolaaan sampah serta dampak lingkungan yang disebabkan olehnya. Penyelesaian masalh sampah haruslah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Mengingat peningkatan volumr sampah berbanding lurus dengan peningkatan populasi. Kedua masalah ini menjadi masalh yang serius untuk kota besar seperti Makassar. Untuk penangannya tidak sebatas angkut, antar , buang dan tampung saja. Tapi Penangan pasva fase keempat (penampungan) justru menjadi hal yang paling penting dan urgen. Kesalahan dalam manajemen akhir pengolahan sampah ini akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan, terutama pada pencemaran air tanah, jelasnya.

" Maka untuk mengatasi permasalahan ini The Green Foundation (Yayasan Hijau) akan memberikan kontribusi aktiv dalam hal penanganan sampah di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulsel, dimana nantinya program yang akan dilaksanakan Green Fondation akan bersinergis dengan program Gubernur Sulsel yakni Sulsel Go Green yang telah dicanangkan tahun 2008 yang lalu," ucap Husniaty.

Adapun Metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal , diantaranya tipe zat sampah , tanah yg digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area. Pada Praktek dilapangan nantinya akan dipakai tenaga S1 ( Sarjana) yang akan memdampingi para pemulung yang ada di Kota ini, dimana Green Foundation sebelumnya akan merekrut para sarjana ini untuk dilatih sebagai Wirausaha Muda Mandiri, dan waktu yang sangat singkat para lulusan sarjana ini mampu menciptakan lapangan kerja dan siap terjun dimasyarakat, ujarnya.

Secara otomatis Green Foundation akan membantu Pemerintah Kota Makassar khususnya dan Pemerintah Provinsi umunya, karena dapat mengurangi jumlah pengangguran yang setiap tahun semakin meningkat didaerah ini, kata, Tono salah satu pemerhati Sosial dan Tenaga Kerja Masyarakat yang ada di Makassar. ( Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Mathius Salempang Resmi Kapolda Sulselbar



Jakarta, Kabar News- Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Mathius Salempang resmi menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar). Jenderal polisi bintang dua asal Tana Toraja ini menggantikan Irjen Polisi Sisno Adiwinoto yang dimutasi menjadi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Abubakar Nataprawira, di Jakarta, Rabu (28/1), membenarkan mutasi tersebut. Menurutnya, mutasi Kapolda Sulselbar adalah bagian dari gerbong mutasi 25 perwira tinggi (jenderal) dan 41 perwira menengah (pamen).

"Ini (mutas) adalah hal yang biasa di tubuh Polri untuk penyegaran. Mutasi adalah bagian dari tour of duty," kata Abubakar saat jumpa pers di Mabes Polri.

Dihubungi via telepon, Mathius yang kini menjabat Staf Ahli Kapolri mengaku sudah diberitahu oleh Kapolri soal tugas barunya di Makassar.

"Saya disampaikan tadi pagi (kemarin). Tapi saya belum bisa memberikan keterangan karena masih harus menunggu sertijab (serah terima jabatan)," kata mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulselbar, Kombes Hery Subiansauri, juga memastikan penggantian pejabat Sisno tersebut.

"Ya, informasi itu benar. Beliau (Sisno) akan menjabat Kapolda Sumatera Selatan," kata Hery,seperti dikutif tribun.

Sisno menjabat kapolda di Sulselbar selama setahun setelah menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Aryanto Boedihardjo, Maret 2008.

Isu mutasi terhadap mantan Kadiv Humas Mabes Polri beredar luas sejak akhir tahun lalu. Sejumlah nama jenderal polisi pun bermunculan sebagai calon pengganti lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1975 ini.

Selain Mathius, jenderal polisi lainnya yang muncul sebagai kandidat Pallawa 1 (istilah untuk kapolda) adalah Staf Ahli Kapolri Irjen Polisi Mardjito dan Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Kapuslabfor) Brigen Ruslan Riza.

Dua pekan lalu, isu mutasi tersebut kembali berembus. Bahkan, sumber Tribun di Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden (Wapres) juga memastikan hal tersebut.
"Pak Mathius calon paling kuat. Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) juga sudah berkomunikasi di Istana soal rencana mutasi tersebut," kata sumber tersebut.

Selain Kapolda Sulselbar dan Sumsel, Kapolda Raiu dan Kalimantan Barat (Kalbar) juga ikut dimutasi. Mantan Kapolwiltabes Makassar, Brighen Adjie Rustam Ramdja, menjadi Kapolda Riau menggantikan Brigjen Hadiatmoko.

Sedangkan Kapolda Kalbar, Brigjen R Nata Kesuma, digantikan oleh Brigjen Erwin TP Lumban Tobing.


Pejabat lain yang masuk dalam gerbong mutasi adalah Wakabareskrim Irjen Paulus Purwoko yang digantikan Kapolda Riau Irjen Pol Hadiatmoko.

Paulus selanjutnya menjabat Kepala Sespim Perwira Tinggi (Pati) Polri. Jabatan lain yang bergeser adalah Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri kini dijabat Kombes Pol Saut Usman Nasution, sedang pejabat sebelumnya Brigjen Pol Suryadarma menjadi Pati di Mabes Polri.

Deputi Sumber Daya Manusia Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Bambang Hadiono kini dijabat Irjen Pol Suhardi Sigit. Demikian juga Kadiv Propam Mabes Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Alantin Simanjuntak, kini dipegang Irjen Pol Oegroseno. Gubernur Akpol yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Sutjiptadi digantikan Irjen Pol Ibrahim Saleh.

Selain 25 jenderal polisi, tercatat pula 41 perwira menengah dimutasi. Mutasi tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Kapolri No 33/1/2009 dan Surat Keputusan (Skep) Kapolri bernomor 24/I/2009 tanggal 21 Januari 2009.(Effendy Saputra/Andi Ahmad)


Bijaksana

Selengkapnya...

Siapa Dibalik “Kasus” Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Maros (Bag.2)

Kabag Keuangan Maros dan Tiga Broker Bisa Bebas

Laporan: Zulkifli/Tono Sebastian- Maros



Maros, Kabar News-Terpenjaranya tiga terpidana kasus korupsi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kantor pemberdayaan masyarakat Kabupaten Maros Tahun Anggaran (TA) 2007, sejumlah oknum yang terbebas jerat hukum harus ikut diadili

Ketiga terpidana dan mantan pejabat di Kantor SKPD Maros yang kini meringkuk di balik terali besi harus menanggung kesalahan, yakni H. A. Muslimin, mantan Kepala SKPD, A. ferial Tenri Sompa selaku bendahara, dan Burhan Tambaru menjabat PPTK PMD Maros.

Sejumlah informasi yang dihimpun menyebutkan, kinerja aparat hukum dalam menetapkan para tersangka, masih dianggap belum lengkap. Pasalnya, selain penetapan itu dianggap gegabah, tidak adil, tidak objektif dinilai pula bernuansa tebang pilih. Sejumlah oknum yang dianggap ikut bertanggungjawab, yakni tiga 3 broker dan Kabag Keuangan Maros, sebagai pihak yang memproses pencairan dana tersebut.

“Jika hendak menegakkan keadilan dan kebenaran hukum sebaiknya aparat hukum melakukan penyidikan terhadap ketiga broker yang menikmati dana tersebut. Demikian halnya pejabat yang melakukan pencairan harus pula dikaitkan,” ucap salah seorang sumber layak percaya, yang enggang dipaparkan identitasnya, saat memberi komentar, senin (26/1), di Maros.

Ketiga broker tersebut adalah Hariana H. Laodi selaku broker BKM yang melaksanakan 150 item kegiatan, A. Arfan Abdullah sebagai Anggota DPRD Maros, yang melaksanakan sekitar 30 item kegiatan, dan Emil Sahabuddin ikut melaksanakan sekitar 10 item kegiatan.

“Para broker inilah bertindak sebagai pelaksana kegiatan dan paling banyak menikmati pencairan anggaran yang diduga keras tidak sesuai dengan prosudur. Namun dana program tidak sekaligus dicairkan ketika itu (bertahap). Sedang dananya bersumber dari dasar penetapan APBD pokok TA. 2007, SK Persial TA. 2007, dan dasar penetapan APBD perubahan TA. 2007,” tambah sumber tersebut.

Sementara itu M. Jufri. K, Ketua LSM LAPPAN, yang berpusat di Kota Makassar, melakukan penyuratan dan mempertanyakan kasus ini ke pihak Pemkab Maros guna mencari tahu alasan sehingga para broker dan pejabat terkait terbebas dari jerat hukum. Nantikan berita selanjutnya !!!!!!!! (Zulkifli Malik/Tono Sebastian)
Selengkapnya...

Dana Rp 1,813 M Proyek Pengadaan Buku Kab.Pangkep Diduga Raib

Menyoal Proyek Pengadaan Buku Dinas Pendidikan (bagian 2)

LSM Lemkira Laporkan KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.




Pada pemantauan dan data yang diperoleh LSM Lemkira (Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara) Sulsel bahwa anggaran yang telah dialokasikan pada dana Kontijensi dan Dekonsentrasi pada setiap sekolah sebesar Rp.49 Juta dan inipun belum termasuk anggaran dana operasional bagi setiap sekolah juga, dan perlu diketahui sampai sekarang juga belum dapat direalisasikan.,

Pangkep, Kabar News- Adapun total anggaran yang diduga telah raib bila dijumlahkan seluruh sekolah yang dapat dana kontijensi dan dekonsentrasi sebesar Rp.1,813 Miliar, dan ini merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan untuk peningkatan proses belajar mengajar setiap siswa di Kabupaten Pangkep, ujar Rizal Noma, kepada Kantor Berita Kota Nusantara, di Makassar, Rabu (28/1).

Menurut Ketua Lemkira Sulsel ini Belum dapatnya direalisasikan dana Kontijensi dan Dekonsentrasi yang bersumber dari dana pusat dan dianggarkan melalui APBD ( Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) kabupaten Pangkep pada tahun anggaran 2008 menyebabkan sekitar 27 SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) dan 10 SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri), dimana Siswanya harus gigit jari tidak bisa membaca buku diperpustakaan sekolah masing-masing, dan ini jelas sekali sangat merugikan keuangan Negara yang jumlahnya sangat besar, dan untuk selanjutnya Lembaga yang kami pimpin akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Komite Pembrantasan Korupsi di Jakarta, jelasnya.

“ Perlu juga diketahui dengan terjadinya permasalahan ini di Kabupaten Pangkep, secara otomatis pemerintah Kabupaten ini secara tidak langsung mengagalkan program Gubernur Sulsel yang telah menjadi program utama yang pada kepemimpinan selama lima tahun di Sulawesi Selatan,” tambah Rizal dengan nada kesal.

Seluruh Aparat Pemkab Lepas Tanggung Jawab.

Ketua LSM Lemkira, Rizal Noma sangat menyesalkan seluruh aparat yang pernah menangani pengalokasian anggaran ini, hasil investigasi dilapangan seluruhnya terkesan lepas tanggung jawab, dimana bila ditanya proses permasalahan dana alokasi proyek ini sama-sama bungkam, ucapnya.

Mantan Kepala Subdin Prasarana Dinas Pendidikan Nasional, Kab. Pangkep. Syaiful Yasin mengatakan bahwa anggaran dana kontijensi ini telah direalisasikan dan telah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas, katanya.

Namun menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupten Pangkep, Muhammad Sahufi seluruh dana telah diturunkan dan telah dilakukan proses tender pada proyek ini, menanggapi persoalan ini untuk lebih jelasnya, “ Silahkan ke Kepala Subdin Diksar untuk minta penjelasan karena, beliu yang tahu permasalahan ini,” pintanya.

Dan setelah Kantor Berita Kota Nusantara menemui Kepala Subdin Diksar, Ilham menapik hal itu, “ masalah tender proyek pengadaan buku pada dana kontijensi tidak tahu,” ucapnya dengan nada agak kesal.

Bahkan hasil investigasi media ini sejumlah staf pada kantor Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Pangkep yang terkait dengan proyek ini, semuanya memberikan jawaban tidak tahu dan malah kebingungan, “ kita ini hanya staf mana diketahui masalah ini, yang pasti atasan kita saja yang tahu,” papar Mahyuddin salah satu staf Subdin Diksar.

Terkait masalah ini Bupati Pangkep, H. Syafruddin Nur mengatakan bahwa permasalahan ini sudah diketahui, “ nanti tunggu sampai pulang dari Jakarta, baru berikan penjelasan,” katanya kepada Kantor Berita Kota Nusantara, lewat telepon selularnya, Rabu, (28/1). (bersambung !!!!!!). Firman/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Ribuan Siswa di Pangkep Terancam Tidak Dapat Buku

Menyoal Proyek Pengadaan Buku Dinas Pendidikan (Bagian 1)

Laporan : Firman/Sakkar Rauf- Pangkep



Kadis Pendidikan : Terlambat Karena Hujan dan Takut Basah



Pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Pangkep, yang telah dicanangkan Gubernur Sulsel setahun yang lalu, bakal akan mengalami kendala akibat pengelolaan anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan terlambat dicairkan, sehingga buku-buku yang sangat dibutuhkan setiap sekolah diseluruh wilayah Kabupaten Pangkep sampai saat ini belum bisa dibaca para siswa-siswinya.


Makassar, Kabar News- Adapun dana anggaran pokok yang dipergunakan program pengadaan buku perpustakaan yang dikelolah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pangkep telah mengalami hambatan pada pencairan dana tersebut, pada anggaran pokok tahun 2008 semestinya telah direalisasikan paling lambat bulan April 2008 namun sampai sekarang pada bulan Januari 2009 belum juga cair dan hal ini sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada pengelolaan anggaran tahun 2008 yang lalu, kata sumber yang layak dipercaya kepada Kantor Berita Kota Nusantara, Selasa (27/1) di Pangkep.

“ Belum dapatnya direalisasikan dana Kontijensi dan Dekonsentrasi yang bersumber dari dana pusat dan dianggarkan melalui APBD ( Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) kabupaten Pangkep pada tahun anggaran 2008 menyebabkan sekitar 27 SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) dan 10 SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri), dimana Siswanya harus gigit jari tidak bisa membaca buku diperpustakaan sekolah masing-masing, “ ucap sumber tadi yang tidak mau disebut namanya.

Menurutnya pada jumlah anggaran yang telah dialokasikan pada dana Kontijensi dan Dekonsentrasi pada setiap sekolah sebesar Rp.49 Juta dan inipun belum termasuk anggaran dana operasional bagi setiap sekolah juga, dan perlu diketahui sampai sekarang juga belum dapat direalisasikan, jelasnya.

Terkait dengan masalah ini, Kantor Berita Kota Nusantara mengkonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Pangkep, Muhammad Suhufi mengatakan bahwa program ini mengalami keterlambat pengadaan bukunya sampai di Sekolah-sekolah karena factor hujan terus menerus , dan ini menjadi hambatan, karena buku-buku tersebut takut nanti basah, yang perlu juga diketahui pengadaan ini telah ditenderkan kepada salah satu Perusahaan penerbit, jelasnya kepada Kantor Berita Kota Nusantara, Selasa (27/1). (Firman/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)
(bersambung!!!!!!!!)


Selengkapnya...

Kalla: Memilih Pemimpin Nasional Bak Memilih Istri

Wapres RI, HM.Jusuf Kalla

Jakarta, Kabar News- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, masyarakat tidak perlu bingung dalam memilih pemimpin nasional yang akan digelar pada Pilpres 2009 mendatang. Memilih pemimpin nasional seperti memilih pasangan hidup.

"Memilih pemimpin sama seperti memilih istri," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara launching buku Indeks Kepemimpinan Nasional (IKNI) di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Kalla, sebelum menentukan pilihan, hal yang mesti dilakoni adalah bagaimana mengenal sosok yang akan dipilih. Setelah itu, barulah diukur dari kapasitas, integritas dan elektibilitas.

"Ini pilihan yang kita pilih dalam bangsa ini," paparnya, Seperti dikutif Persdanetwork.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, hal terpenting yang mesti dimiliki pemimpin nasional ke depan tidak hanya memenuhi dari ketiga hal itu saja. Pemimpin nasional mesti memiliki kendaraan politik, atau partai politik.

"Tanpa partai politik sulit menjadi pemimpin," urainya bersemangat.(effendy Saputra)
Selengkapnya...

LSM : Hentikan Perseteruan DPRD-Pemprov di Sulbar

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh (foto: dok.Tribun)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Mamuju merasa gerah dengan perseteruan atau konflik antara DPRD Sulbar dan Pemrpov Sulbar yang tidak berkesudahan. Parahnya, konflik itu juga turut mengorbankan APBD Sulbar yang tak kunjung usai karena kedua belah pihak sama-sama "panas" dan mempertahankan keputusan masing-masing

Mamuju, Kabar News-Koordinator LSM Jaringan Advokasi Masyarakat (JAM) Mamuju, Jufri, Senin (26/1), sekarang bukan lagi saatnya untuk mempertahankan ego masing-masing karena yang korban
adalah masyarakat. "Kalau APBD cepat disahkan, maka masyarakat juga akan cepat merasakan manfaatnya.

Kepentingan kami di sini adalah APBD secepatnya disahkan, tidak peduli siapa yang mau mengalah, yang jelas harus ada kesepakatan untuk menyelesaikan APBD," kata Jufri.

Jufri yang menambahkan, salah satu hal yang paling urgen dan membutuhkan perhatian semua pihak terkhusus pemerintah daerah dan DPRD adalah bagaimana menangani pascabanjir di Polman dua pekan lalu.

"Kalau tidak salah kerugian akibat banjir itu mencapai Rp 167 miliar. Ini yang harus dipikirkan bersama. Makanya, DPRD dan eksekutif harus hentikan polemik karena masyarakat di sana sangat membutuhkan bantuan dana," jelasnya,seperti dikutif tribun.

Menurut Jufri, berdasarkan hasil pengamatannya bersama rekan-rekannya yang lain, konflik yang terjadi saat ini masih kelanjutan dari adanya upaya DPRD Sulbar untuk memberhentikan pasangan gubernur dan wakil gubernur beberapa waktu lalu.

"Dari saat itu hingga sekarang ketegangan masih terus muncul. Buntutnya, APBD yang menjadi korban. Antara eksekutif dan legislatif sama-sama ngotot mempertahankan keputusan mereka masing-masing," kata Jufri.

Harapan Jufri dan rekan-rekannya yang lain adalah APBD bisa disahkan pada tanggal 30 Januari mendatang sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh depdagri. Selain itu, sebaiknya APBD juga harus disahkan melalui peraturan daerah (perda) bukan peraturan gubernur (pergub). Makanya, dalam waktu sepekan ini, DPRD dan pemprov harus bekerja sama menyelesaikan pembahasan APBD sehingga bisa disahkan melalui perda.

Jika Sulbar terlambat mengesahkan APBD, maka akan mendapat sanksi dari pemerintah pusat berupa pemotongan anggaran sebesar 25 persen dan pemotongan anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 66 miliar.(Yuzak NL/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Belum Dapat Bantuan, Warga Nilai Kinerja Pemkab Pangkep Sangat Lamban

Bupati Pangkep: Camat Belum Memberikan Laporan Dari Pulau Badi

Laporan: Firman/Sakkar Rauf- Pangkep

Warga yang sedang memperbaiki rumahnya setelah pasca bencana.


Pangkep, Kabar News- Pasca terjadinya bencana angin puting beliung yang memporak-porandakan pulau Badi di Desa Mattirodeceng Kecamatan Liukang Tuppabiring, musibah yang menimpah sebagian warga yang berdiam dipulau itu, kekecewaan yang masih melimuti perasaan para warga terhadap Pemerintah Kabupaten Pangkep, yang hanya menjanji dan sampai sekarang juga belum mendapatkan bantuan tersebut.

Tokoh masyarakat Pulau Badi, Haji Libo menyesalkan kinerja Pemerintah Kecamatan Liukang Tuppabiring yang sangat lamban mendata rumah-rumah warga yang ditimpah bencana, dan sampai sekarang sebagian warga masih menumpang dirumah warga yang selamat dari amukan angin puting beliung, bahkan masih ada warga yang menempati tenda-tenda darurat yang dipakai warga untuk sementara menunggu bantuan dari Pemkab Pangkep, katanya kepada Kantor Berita Nusantara, Sabtu (23/1).

“ Sampai sekarang warga sangat mengharapkan bantuan dari Pemkab Pangkep, sebagai rasa kepedulian terhadap warga yang berdiam dipulau-pulau, dan tidak membeda-bedakan dengan warga yang ada didaratan, ‘ jelas Haji Libo salah satu warga yang juga rumahnya rata dengan tanah akibat amukan angin puting beliung yang memporak-porandakan pulau badi dua pekan yang lalu.

Bupati Pangkep, Ir. H. Syafruddin Nur saat dikomfirmasi mengatakan sampai sekarang Camat Liukang Tuppabiring belum memberikan laporan data dari pulau badi, dan perlu diketahui perhatian dan kepedulian terhadap warga pulau Badi yang ditimpah bencana menjadi perioritas utama untuk diberikan bantuan, dan meminta kepada warga yang ada dipulau itu untuk bersabar menunggu pengiriman bantuan dari Pemkab Pangkep, karena keadaan alam untuk menjangkau Pulau Badi belum bisa bersahabat pada saat sekarang, ucapnya ketika dihubungi Kantor Berita Nusantara via telepon selularnya, Sabtu (23/1) di Pangkep. (bersambung!!!!!!) . Firman/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Amjas Tetap Komitmen Bantu Samsat Tingkatkan Pelayanan

Pamin SNTK : Berhasil Karena Ditunjang Kinerja Amjas

Laporan: Andi Ahmad- Makassar

Pamin STNK Samsat Wil.I Makassar, Iptu. Masaluddin saat memberikan sambutan pada syukuran kedua Amjas dirumah makan Kaisar. (foto: Andi Ahmad)


Sebanyak 70-an anggota Asosiasi Mitra Jasa Sakti (Amjas) Makassar, menggelar syukuran dan selamatan dalam rangka ulang tahun kedua, di Rumah Makan Kaisar, Makassar, Sabtu, (24/1).

Amjas adalah asosasi yang bergerak dibidang jasa pengurusan surat kendaraan bermotor dibawah naungan Samsat (Kantor Bersama Sistem Administrasi Satu Atap) Wilayah I Makassar.


Ketua Amjas Makassar Idris Kullu mengatakan, asosiasi ini dibentuk bertujuan untuk mempermudah warga masyarakat yang ingin menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan STNK, atau surat kendaraan lainnya di kantor Samsat agar lebih cepat.

Ketua Amjas Makassar, Idris Kullu (foto; Andi Ahmad)

"Perlu saya tegaskan bahwa kami bukan calo STNK atau organisasi calo. Kami adalah organisasi resmi yang diakui pihak terkait dilingkup Dispenda, terbukti kami mendapat izin resmi membuka center point di Samsat,"tegasnya.

Amjas dibentuk untuk mempermudah masyarakat buat surat kendaraan bermotor."Kami membentuk organisasi ini karena banyak warga yang sibuk dan tak punya waktu yang cukup untuk menunggui proses pengurusan surat kendaraan bermotor yang berjam-jam. Karena itu, kami hadir untuk membantu mereka,"kata Idris.

Ia menambahkan, pihaknya juga menggandeng unsur dialer mobil atau motor yang ada di Sulsel. Untuk menghindari akses tuduhan sebagai calo organisasi ini tidak menetapkan biaya jasa. Organisasi ini yang didirikan pada tahun 2007 ini beralamat di Kantor Samsat Jl Mappanyuki Makassar.

Pada Kesempatan itu Pamin STNK Samsat WIl.I Makassar, Iptu. Masaluddin menjelaskan dengan hadirnya Amjas di ruang lingkup Samsat Makassar sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam memberika pelayanan kepada wajib pajak yang ingin membayar Perpanjangan Pajak kendaraan baik roda empat maupun roda dua, jelasnya saat memberikan sambutan pada malam syukuran kedua Amjas.

Menurut Masaluddin selama setahun bertugas di Samsat wilayah I Makassar, sangat memberikan keberhasilan bagi kinerja dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, terutama pada penggunaan efesiensi waktu yang cepat dan tepat dalam penyelesaian diloket-loket, sehingga pada tahun 2008 yang lalu Samsat mendapat penghargaaan dari Presiden RI sebagai Kantor yang memberikan pelayanan Prima dan telah meraih piagam dari ISO 2000/90001, paparnya.

" Keberhasilan dapat diraih pada kantor Samsat Makassar selama ini karena ditunjang oleh adanya bantuan dari sejumlah anggota Amjas, dan kedepan meminta Mitra kerja Samsat ini dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang lebik baik lagi, " ucap Mantan Pakor Samsat Pare-pare.

Pada acara syukuran yang kedua Amjas dihibur oleh tarian barongsai dari Club Barongsai Girinaga Makassar dan tari gandrang bulo dan diakhir acara syukuran ini dilaksanakan makam malam bersama dengan seluruh anggota Amjas dan keluarga. ( Mudassir/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Disorot Kota Jorok, Walikota Makassar Turun Tangan



Makassar, Kabar News - Wali Kota Makassar Andi Herry Iskandar, Jumat (23/1), langsung mamanggil dua kepala dinas, bawahannya, terkait kondisi jorok dan rusaknya infrastruktur Kota Makassar.

Kemarin pagi, armada kebersihan dan pemelihraan jalan mulai bergerak. Sampah yang bertumpuk di dekat rumah Wakil Presiden Jusuf Kalla, langsung bersih.
Wali Kota langsung turun tangan. Kemarin, dia menegur keras Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kusaiyyeng dan Kepala Dinas Prasarana Umum (PU) Kota, Ridwan Muhadir di ruang kerja utamanya.
Bahkan informasi yang diperoleh tribun, wali kota memberikan instruksi tegas, "Apa perlu saya yang turun tangan langsung."
Di depan Sekretaris Kota Anis Kama dan Asisten II Burhanuddin, memberikan waktu satu bulan kepada dua pejabat itu untuk menunjukkan kinerjanya membuat kota tampak bersih.
Herry ingin diakhir masa jabatannya, Mei mendatang, menyisakan kesan indah bahwa dia bisa membuat warga kota nyaman dan tidak terganggu dengan kondisi jalan yang rusak.
Secara terpisah, Kusaiyyen mengaku pihaknya sudah mengerahkan unit mobil pengangkut sampah mulai rusak, sementara beberapa unit mobil yang baru belum dioperasikan.
Mendengar hal tersebut, Herry langsung menginstruksikan kepada Kusayyen agar 33 unit mobil baru, segera dioprasikan,untuk mengatasi banyaknya penumpukan sampah diberbagai titik di Kota Makassar.

Kepala bidang pengolahan kebersihan kota, Ali Achmad saat ditemui di Jl Diponegoro meminta agar warga tidak membuang sampah disembarang tempat, apalagi membuangnya di got.

"Saat ini kami masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat, disamping itu kami juga melakukan pengankutan sampah yang sudah menumpuk,"kata Ali disela-sela pembersihan sampah di Jl Diponegoro, Makassar, kemarin, seperti dikutif tribun.

Sementara Ridwan Muhayyen mengaku kepada Herry bahwa kendala yang dihadapi dilapangan adalah cuaca,(musim hujan), sehingga perbaikan jalan terkesan lambat.
Namun Ridwan mengatakan bahwa rencana malam ini, Jumat (23/1), beberapa ruas jalan akan segera diperbaiki seperti, Jl Monginsidi Baru, Sungai Saddang, Arif Prate, Hasanuddin dan Sungai Tangka
Selengkapnya...

Warga Nilai Kinerja PDAM Makassar Buruk (Bagian 1)

Tunggakan Tahun 2002 Kenapa Baru Ditagih Tahun ini




Makassar, Kabar News- Sekitar 20 Kepala rumah tangga di Jl Borong Raya Kelurahan Borong Kecamatan Panakkukang merasa kaget tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan dari PDAM, saluran air minum dari PDAM diputuskan oleh petugas yang datang secara tiba-tiba.

Warga Borong Raya II, Udin merasa keberatan dan menilai kinerja petugas tersebut tidak sopan, karena tanpa memperlihatkan surat pemberitahuan maupun teguran lebih dulu dari PDAM sebelum memutuskan saluran air kami, dan itupun sangat kaget tiba-tiba disuruh membayar tunggakan sebanyak 7 bulan pada tahun 2002, katanya.

Udin menjelaskan bahwa petugas yang mengaku dari PDAM bernama Bahar,datang kerumah Rabu (21/1)dan langsung memutuskan dimeteran, baru memperlihatkan surat permintaan kerja untuk ditutup yang dari kantor PDAM Rappocini, " Bayar ini dulu pak, baru bisa dibuka kembali meteran airnya," kata Bahar ditiru Udin kepada Kantor Berita Nusantara di Makassar, Rabu (21/1).

Udin menambahkan kalau begini cara kerja PDAM Kota Makassar tidak becus, kenapa baru sekarang baru ditagih inikan sudah 7 tahun lamanya, yang jelas kami sudah tidak memiliki arsip kwitansi yang pernah dibayar dulu pada tahun 2002 itu, yang jelas pada waktu itu pemilik rumah ini yang sudah meninggal selalu membayar setiap bulan, dan kalau memang belum pernah dibayar pada waktu itu, sudah lama kami tidak bisa mendapatkan air minum dari PDAM kota Makassar, karena biasanya menunggak saja 3 bula lamanya sudah diputuskan aliran air itu, jadi kami nilai sistim administrasi PDAM Kota Makassar amburadul, karena kami patuh maka langsung juga disuruh Ketua RW 2 Kel. Borong yang biasanya dipakai jasanya untuk membayarkan tagihan PDAM dan Listrik kami, jelasnya dengan nada kecewa.

Lain halnya dialami warga Borong Raya, Dg. Rimang, mengatakan bahwa sangat juga kecewa dengan perlakuan petugas PDAM yang seenaknya saja memutuskan aliran air kami, tanpa ada pemberitahuan lebih dulu, dan lucunya lagi ada surat tapi hanya dititip dirumah tetanga, kenapa tidak memberikan langsung kepada yang punya rumah, katanya dengan kesal.

Terkait dengan permasalahan yang menimpah sejumlah warga di Borong raya ini, Kantor Berita Nusantara mengkorfirmasikan kepada petugas PDAM yang datang lewat telepon selularnya mengatakan bahwa memang betul kami yang putuskan, karena itu perintah dari Kantor PDAM yang ada di Jl. Rappocini, dan itu biasa terjadi karena data itu didapat dari Komputer PDAM yang masih tersimpan, dan kalau memang mau penjelasan selengkapnya datang di Kantor PDAM Jl. Rappocini dan temui Bapak Rahim, dia kepala dikantor itu, ucap Bahar. (Andi Ahmad)

Dan Bagaimana dengan penjelasan Bagian Humas PDAM Kota Makassar, baca pada edisi berikutnya (Bersambung!!!!!).


Selengkapnya...

Bantuan Flu Burung di Sulsel Tidak Transparan

Sekda : Pemprov Tuntut adanya transparansi dalam penyalurannya.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim,bersama Wakil Ketua DPRD Sulsel, Zainal Abidin di DPRD Sulsel

Makassar, Kabar News- Organisasi donor dari badan dunia Food Agaricultur Organitation (FAO) dinilai tidak transparan dalam menyalurkan dana ke Indonesia, khususnya Sulsel. Hal ini memunculkan kekhawatiran Indonesia dijual di luar negeri dengan alasan penanganan flu burung.

Kekhawatiran itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim, saat mewakili Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, membuka Decision Makers Meeting (DMM) Penanggulangan Flu Burung di Hotel Sahid Jaya Makassar, Rabu (21/1).

"Kita tidak pernah tahu berapa anggaran FAO yang turun di Indonesia untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan flu burung ini sehingga muncul kekhawatiran jangan sampai negara kita dijual dengan mengatasnamakan flu burung," kata Muallim, seperti dikutif tribun.

Pemprov sempat mempertanyakan besarnya dana yang disalurkan ke Sulsel untuk penanganan flu burung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta. Akan tetapi, pihak Bappenas juga terkesan tutup mulut.

Provinsi Sulsel dinyatakan mulai tertular virus flu burung pada awal tahun 2005 lalu. Dampak meluasnya penyakit tersebut adalah melemahnya sendi perekonomian di bidang industri perunggasan.

Di sisi lain partisipasi masyarakat untuk menangani penyakit ini juga mulai melemah. Sehingga mau tidak mau, pemerintah membutuhkan lembaga donor untuk mengendalikan penyakit ini dengan membuat sejumlah program penanganan flu burung.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Soal Pelayanan Kesehatan Gratis di Sulsel.

Gubernur: Sudah Lancar Tapi Masih Ada Kendala

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Makassar, Kabar News- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menghimbau kepada seluruh warga Sulsel yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis agar melengkapi administrasinya. Jika tidak, pihak rumah sakit akan sulit melayani mereka karena datanya tidak terdeteksi.

"Bagaimana rumah sakit itu mau dibayar oleh pemerintah kalau tidak ada administrasinya," kata Syahrul, Rabu (21/1), menanggapi keluhan sejumlah masyarakat yang merasa dipersulit di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo,seperti dikutif Tribun.

Administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit di antaranya adalah surat rujukan dari puskemas atau rumah sakit tempat pasien tersebut dirawat pertama kali dan kartu tanda penduduk.

Pasien yang telah menunjukkan administrasinya secara lengkap akan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis di klas III.

Menurut Syahrul, pelayanan kesehatan gratis selama ini sudah berjalan dengan lancar meski terdapat beberapa kendala di lapangan. Ia mencontohkan di RS Wahidin Sudirohusodo yang menampung banyak pasien hingga harus menempatkan mereka sampai ke lorong-lorong rumah sakit.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Mobil Rental di Bandara Rugikan Keuangan Pemkab Maros

Menelusuri Praktek Mobil Rental Di Bandara Sultan Hasanuddin (Bagian 2)

Laporan; Zulkifli/Andi Ahmad- Makassar

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Keberadan sekitar 140 unit mobil rental plat hitam di Bandara internasional ini yang diangap tidak mengantongi izin, tidaklah memberi kontribusi terhadap Pemkab Maros. Malah hasilnya terkesan sebagai ajang bisnis pihak tertentu. Siapa penikmatnya?


Makassar, Kabar News- Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, mobil rental yang dikelolah oleh pihak Perusda Maros dan bekerjasama dengan pihak PT.Angkasapura I, serta beberapa institusi terkait di Bandara Hasanuddin, sudah menghimpun dana hasil pendaftaran serta iuran sopir rental sekitar Rp 700 juta.

“Dari data yang kami ketahui, saat ini jumlah mobil rental tak berizin sudah mencapai 140 unit. Dan armada taksi bandara yang resmi kini mengalami resesi penumpang, karena kalah bersaing harga dengan mobil-mobil rental tersebut. Tak satupun pihak yang mau peduli denga kondisi itu,” ucap salah seorang sumber layak percaya yang meminta untuk tidak dijelaskan identitasnya, Selasa (20/1) di Makassar.

Sumber ini menambahkan, setiap sopir yang hendak memasukan kendaran mereka ke lingkup mobil rental bandara, harus menyetor dana pendaftaran sebesar Rp 12 juta di luar dana iuran perbulan yang sudah ditetapkan.

“Kami menduga kuat hasil pendaftaran rental dan iuran perbulan tidak pernah di sampaikan ke pihak Pemkab Maros. Sedang pihak Perusda yang mengatasnamakan pemerintah setempat di duga pula dijadikan tamen. Buktinya izin operasional hingga saat ini belum kami lihat,” kunci sumber tersebut. BersambungDari informasi yang dihimpun menyebutkan, mobil rental yang dikelolah oleh pihak Perusda Maros dan bekerjasama dengan pihak Angkasapura, serta beberapa institusi terkait di Bandara Hasanuddin, sudah menghimpun dana hasil pendaftaran serta iuran sopir rental sekitar Rp 700 juta.

“Dari data yang kami ketahui, saat ini jumlah mobil rental tak berizin sudah mencapai 140 unit. Dan armada taksi bandara yang resmi kini mengalami resesi penumpang, karena kalah bersaing harga dengan mobil-mobil rental tersebut. Tak satupun pihak yang mau peduli denga kondisi itu,” ucap salah seorang sumber layak percaya yang meminta untuk tidak dijelaskan identitasnya, Selasa (20/1) di Makassar.

Sumber ini menambahkan, setiap sopir yang hendak memasukan kendaran mereka ke lingkup mobil rental bandara, harus menyetor dana pendaftaran sebesar Rp 12 juta di luar dana iuran perbulan yang sudah ditetapkan.

“Kami menduga kuat hasil pendaftaran rental dan iuran perbulan tidak pernah di sampaikan ke pihak Pemkab Maros. Sedang pihak Perusda yang mengatasnamakan pemerintah setempat di duga pula dijadikan tamen. Buktinya izin operasional hingga saat ini belum kami lihat,” kunci sumber tersebut. Bersambung!!!!!

Selengkapnya...

Sungai Jeneberang Banjir Lumpur

Pimpro Balai Besar : Untung Sabo dapat berfungsi dengan baik


Hujan deras yang turun beberapa pekan terakhir, mengakibatkan banjir lumpur dan bebatuan (debris) di sepanjang hulu Sungai Jeneberang.


Pada luapan lumpur bercampur bebatuan besar dan kecil meluap menyebabkan putusnya akses roda empat yang harus melalui Jembatan Daraha dari Malino menuju Parigi. Satu-satunya akses penghubung adalah Jembatan Merah Karaeng Lompo yang hanya mampu dilalui sepeda motor.

Bahkan, bangunan sabo dam yang berfungsi sebagai penahan laju sedimen, baik dari sabo 7-1 hingga 7-4 di sepanjang Sungai Jeneberang pun sudah penuh. Untung saja, sabo tersebut berfungsi dengan baik.“Walau terisi sedimen, tetap mampu mempertahankan elevasi dasar sungai untuk mencegah degradasi di dasarnya,” ungkap Pimpro Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Pompengan Jeneberang Haeruddin,seperti dikutif sindo.

Dia menuturkan, river crossing (jalan kerja) yang dibangun di Daraha tidak berfungsi akibat tertimbun banjir debris dari pergerakan material eks longsoran Bawakaraeng di Lengkese, diimbau kepada masyarakat baik yang bermukimdidaerahhulumaupun yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Jeneberang, untuk selalu waspada.

Apalagi, Gunung Bawakaraeng masih menyisakan 113 juta m3 potential collapse. Sebanyak 22 juta m3 di antaranya termasuk kategori level satu atau patut diwaspadai yang setiap saat runtuh.Apalagi saat musim hujan.“Curah hujan pada Sabtu (17/1) lalu di Lengkese,mencapai 134 milimeter dan di Majannang 110 milimeter.

Keduanya di Kecamatan Parigi.Waspada saja, apalagi saya memperkirakan puncak curah hujan akan terjadi mulai awal Februari mendatang,” tandasnya. (Syamsuryadi/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Apa Benar, Rental Mobil Plat Hitam di Bandara Dinilai Tak Berizin ?

Menelusuri Praktek Mobil Rental Di Bandara Sultan Hasanuddin (Bagian 1)

Laporan : Zulkifli/Andi Ahmad- Makassar

Jenis Mobil ini yang dipakai rental pada bandara Sultan Hasanuddin

Sekitar 140 unit mobil berbagai type yang dipersewakan (rental) pada pengguna jasa Bandara Hasanuddin di Makassar, meresahkan para sopir taxi bandara. Mobil-mobil rental tersebut, kerap pula banting harga sehingga taxi bandara yang resmi harus meregang kecewa. Maklum mobil rental ini ditengarai keras tak kantongi izin operasional.

Makassar,Kabar News- Sejumlah sopir yang ditemui mengaku, jika penghasilan mereka harus berkurang akibat keberadaan mobil-mobil rental yang dikoordinir oleh pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Maros. Namun mereka tak berdaya melakukan aksi protes, sebab kebijakan masuknya mobil renta ini tanpa ada koordinasi pihak pengelolah taxi bandara yang menggunakan sedan merek Hiyundai dan Rio.

“Sejak bandara baru ini diresmikan, mobil-mobil rental berbagai jenis dengn menggunakan nomor polisi plat hitam, telah menjamur. Hal ini tentunya membuat penghasilan kami menyusut. Oleh karena itu, kami sangat berharap pihak yang berkompeten, mengambi sikap,” papar salah seorang sopir taxi bandara, yang engang menyebut namnya, Senin pagi (19/1), di Bandara Hasanuddin.

Kedongkolan sopir taxi yang sudah bekerja puluhan tahun, juga mengisaratkan jika legalitas operasional mobil rental dipertanyakan, karena mereka tidak mempunyai pos seperti yang dimiliki taxi resmi ini. Terlebih lagi menjadi ajang bisnis aparat pemerintahan di Kabupaten Maros.

“Kalau mereka resmi tentunya mempunyai pos untuk penumpang di bandara ini guna mencrai penumpang, tapi itu tidak ada. Bukankah hal ini mengindikasikan jika keberadaan mobil-mobil tersebut tidak resmi?,” tambah sopir tersebut dengan dongkol.

Sementara itu Direktur Perusda Maros yang juga rangkap jabatan selaku Lurah Bandara Hasanuddin dan sebagai koordinator mobil rental “gelap”, sangat sulit dikonfirmasi di kantornya. Sementara hasil dari operasional mobil rental ini-pun ditengarai juga tidak masuk ke kas daerah. Bersambung!!!!!!!

Selengkapnya...

Rp 1,6 T, Biaya Pelantikan Presiden AS Obama

Pelantikan Presiden Termahal Selama ini.

Presiden terpilih Barack Obama memegang baut besar saat melakukan kunjungan ke Cardinal Fastener dan Specialty Co di Bedford Heights, Ohio,

Washington, Kabar News-Meski resesi menghantam perekonomian AS, namun pelantikan presiden AS yang akan jatuh pada 20 Januari, besok, diselenggarakan secara besar-besaran. Konon, untuk pelantikan presiden terpilih AS Barack Obama dikucurkan biaya sebesar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun (kurs Rp 11.000 per dolar AS).
Seperti dilansir Yahoo News, ini akan menjadi pelantikan presiden AS termahal sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan, pelantikan Georger Walker Bush di tahun 2005 menghabiskan biaya sebesar 42,3 juta dolar AS (Rp 472 miliar) dan pelantikan Bill Clinton di tahun 1993 biayanya sebesar 33 juta dolar (Rp 368 miliar)

Untuk pertamakalinya, Bush mendeklarasikan keadaan darurat di Washingotn DC dan meminta Kongres agar mengucurkan dana sebesar 15 juta dolar (Rp 167 miliar) untuk peningkatan keamanan.

Tidak heran ini pengamanan ini berbiaya sangat mahal apalagi Obama sudah mendapatkan pengamanan sejak awal ia terpilih terutama banyaknya massa yang selalu merubung ke mana saja ia pergi. Diperkirakan, sekitar 1,5 hingga 3 juta orang diperkirakan hadir.

Sebenarnya, Pengamann Rahasia tidak hanya akan dilakukan saat hari pelantikan saja namun empat hari sebelumnya, sejak Sabtu pekan lalu, Obama sudah mendapatkan pengamanan.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Jusuf Kalla Mendadak Tinjau Depo Plumpang

Kebakaran hebat ini mengundang perhatian pemerintah pusat.

(Daily Portal.com)

Kebakaran Depo Pengisian Bahan Bakar Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menimpa satu tanki raksasa berkapasitas lima ribu kiloliter Premium. Kebakaran hebat ini mengundang perhatian pemerintah pusat.


Jakarta, Kabar News-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Depo Pengisian Bahan Bakar Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Senin, 19 Januari 2009, sekitar pukul 12.00 WIB. Padahal pukul 13.00 WIB, Kalla memiliki agenda lain di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, seperti dikutif vivanews.

Agenda Kalla pukul 13.00 WIB adalah memberikan pengarahan pada Konferensi dan Pameran Internasional Indonesia Gas 2009. Agenda Kalla yang mendadak ini menyangkut terbakarnya Depo pengisian bahan bakar, yang memasok BBM untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Direktur Pertamina Ari H Soemarno dan tim dari Pusat Laboratorium dan Forensik Marka Besar Polri juga sudah berada di lokasi. Kebakaran terjadi pada Minggu, 18 Januari 2009, sekitar pukul 21.00 WIB. Api baru bisa dipadamkan pada Senin, 19 Januari 2009, sekitar pukul 06.00 WIB.

Pertamina memastikan pasokan premium di Jabodetabek dan sekitarnya aman. Untuk sementara Pertamina akan memasok premium di kawasan itu dari Depo Cikampek, Padalarang dan Tanjung Gerem.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Seberapa Penting Depo Plumpang Untuk Jakarta

Terkait Dengan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang


Tangki yang terbakar di Depo Palumpang Pertamina Jakarta Utara.

Depo penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara saat ini memiliki kapasitas penyimpanan premium sebanyak 85.345 kiloliter.

Jakarta, Kabar News-Depo ini melayani distribusi untuk 645 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Setiap hari, menurut Pertamina, depo tersebut memasok BBM di seluruh wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya. Perinciannya, premium 9.420 kiloliter, solar 4.677 kiloliter, Pertamax 531 kiloliter dan Pertamax Plus 190 kiloliter.

Berdasarkan data dari Pertamina, depo Plumpang dibangun sejak 1972 dan mulai beroperasi 1974. Artinya, tempat penyimpanan BBM strategis di Jakarta ini sudah berusia 34 tahun,seperti dikutif vivanews.

Salah satu depo terbesar di Indonesia ini memiliki tangki timbun Premium sebanyak 7 tangki dengan total kapasitas 85.384 kiloliter. Sedangkan, jumlah tanki timbun untuk Solar sebanyak 5 tanki dengan total kapasitas 91.456 kiloliter. Total tanki di depo Plumpang sebanyak 27 tanki.

Pada Minggu malam, 18 Januari 2009, masyarakat dikejutkan oleh ledakan dan kebakaran tanki premium bernomor 24. Akibat kebakaran tersebut sekitar 1.500 - 2.500 kiloliter premium ludes terbakar.(Effendy Saputra)



Selengkapnya...

Ilham Menang Di Musdalub Partai Golkar Sulsel

Gantikan Amin Syam Pimpin Golkar Sulsel

Laporan : Saldi/Andi Ahmad- Makassar




Makassar, Kabar News- Pelaksanaan Musyarawah Daerah Luar Biasa ( Musdalub) Partai Golkar Sulsel yang berlangsung, Minggu (18/1) di Hotel Singgasana Makassar, kemungkinan berjalan tidak sesuai jadwal yang ditentukan panitia.


Beberapa agenda kegiatan dari dalam musdalub seperti pemandangan umum masing-masing dibacakan DPD Kabupaten/Kota yang seharusnya dilaksanakan namun mengalami perubahan, dan kemungkinan dilakukan pemilihan dan saat ini sudah berjalan pelaksanaan pemilihan itu, kata salah satu Kader Golkar di Hotel Singgasana, Minggu (18/1).

Ketika Sekertaris DPD Partai Golkar Kota Palopo, H. Rahmat Bandaso dikena giliran untuk memilih, sempat mengatakan bahwa semestinya, " saya juga ingin jadi calon kandidat dimusdalub ini namun hanya dua saja calon kandidat yang dipilih," candanya

Pelaksanaan Pemilihan berlangsung alot, dan posisi terakhir Ilham Arief Sirajuddin yang memimpin perolehan suara terbanyak menggunguli H.Muh. Roem, Perolehan suara diraih Ilham sebesar 16 Suara, Moeh Roem 10 suara, dan 1 Abstain. Dari hasil pemilihan ini Ilham Arief Sirajuddin menggantikan posisi H.Amin Syam sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulsel, ….. Selamat Bung Ilham ….???


Selengkapnya...

Ditjen Pajak Raih Penghargaan MURDI

Dirjen Pajak RI, Darmin Nasution


Direktorat Jenderal Pajak menerima penganugerahan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURDI) untuk dua kategori.

Penganugerahaan ini diberikan oleh Kepala MURDI, Jaya Suprana dan diterima langsung oleh Dirjen Pajak, Darmin Nasution di Jakarta pada Jumat malam, 16 Januari 2009. MURDI adalah penjelmaan atau perubahan nama dari MURI yang selama ini sudah dikenal lebih dulu.


Jakarta, Kabar News- Penghargaan pertama diberikan lantaran pendaftaran NPWP baru terbanyak di seluruh Indonesia. MURDI mencatat untuk pendaftaran NPWP terbanyak selama 2008 tercatat mencapai 3,5 juta NPWP.

Kedua, Ditjen Pajak juga berhasil mencatat pendaftaran terbanyak yang mencapai 163 ribu NPWP dalam satu hari di seluruh Indonesia. Jumlah ini tercatat dalam satu hari yaitu pada Rabu, 31 Desember 2008.

Darmin mengatakan memulai modernisasi administrasi perpajakan sejak triwulan 2006. "Kami merubah sangat mendasar struktur Perpajakan, bisnis proses, perbaikan tidak hanya pada peralatan tapi juga gedung termasuk ruang tamu yang disebut tempat pelayanan terpadu sehingga para pembayar pajak tidak harus menunggu ditempat yang tidak layak," ujarnya,seperti dikutif vivanews.

Reformasi perpajakan ini akan terus dilakukan sampai 2012. Pada saat itu Darmin membayangkan sudah akan banyak wajib pajak yang membayar pajak. "Kami ingin meyakinkan bahwa membayar pajak itu adalah salah satu dari dua kewajiban warga negara Indonesia," katanya. "Kewajiban pertamanya adalah menjaga keamanan negara."(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Aparat Pemkab Pangkep Belum Bisa Kunjungi Korban Bencana di Pulau Badi

Terkait Dengan Ombak Masih Tinggi dan Cuaca Buruk

Laporan : Firman/Sakkar Rauf- Pangkep

Ada Proyek Pembangunan Penahan Ombak di Pulau Badi Terbengkalai




Akibat terjadi bencana angin puting beliung di Pulau Badi, yang menyebabkan sebagian rumah warga porak poranda, diantaranya salah satu rumah tokoh masyarakat, Haji Libo mengalami kerusakan yang sangat parah, dimana rumah permanen miliknya rata dengan tanah dengan kerugian ditaksir sekitar Rp.50 juta.


Pangkep, Kabar News- Pada hari ketiga pasca bencana angin puting beliung yang menerjan sebagai wilayah Pulau Badi, tak satupun aparat pemerintah dari Pemkab Pangkep yang dapat mengunjungi warga yang ditimpah bencana tersebut, tingginya ombak dan cuaca masih buruk yang terjadi diwilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep menyebabkan rombongan aparat dari Pemkab Pangkep tidak bisa menyeberang ke Pulau Badi, kata Kepala Desa Mattirodeceng Pulau Badi, M. Abdullah kepada Kabar News,via telepon sellularnya, Jumat(16/1).

Namun menurut Kepala Desa, M.Abdullah bahwa Pemkab Pangkep rencananya akan membantu para warga yang tertimpah bencana, namun sebelumnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep akan mengunjungi warga dan sekaligus mendata rumah-rumah yang terkena bencana dan melaporkan kepada Bupati Pangkep, ucapnya.

Informasi yang dihimpun Kabar News rencana hari Sabtu (17/1) para Aparat Pemerintah dari Pemkab Pangkep akan ke Pulau Badi dengan membawa bantuan.

Kepala Wilayah Kecamatan Liukang Tuppabiring, Nahir Sulo dikorfirmasikan Kabar News disaat menghadiri Hari Jadi Pulau Pajjenekang yang dirangkaikan dengan peringatan tahun baru Islam, mengatakan memang betul ada rencana sejumlah Aparat Pemerintah Kab. Pangkep, Sabtu (17/1) akan berkunjung kepulau Badi mendata rumah warga yang terkena bencana dan sekaligus membawa bantuan bahan makanan dari Pemkab Pangkep, dan ini adalah merupakan petunjuk dari Bupati Pangkep dan kepedulian terhadap seluruh warga Pulau Badi yang terkena bencana tersebut, katanya.

Proyek Pembangunan Penahan Ombak Terbengkalai

Dengan terjadinya bencana itu, memang adalah merupakan kemurkaan alam, namun menurut salah satu warga Pulau Badi, bencana itu akan dapat dihindari jika ada upaya manusia (warga) yang berdiam dipulau itu melakukan usaha untuk dapat mencegah keganasan ombak dengan membuat bangunan penahan ombak yang telah dianggarkan oleh Pemkab Pangkep, tapi hasil yang telah dicapai pada proyek ini yang telah menghabiskan puluhan juta dari APBD tidak optimal dan gagal total, dimana menurut penilaian sejumlah warga proyek ini terbengkalai ditinggalkan pelaksana proyeknya, jelas warga yang tidak mau disebut namanya.

Menurut Warga ini kemungkinan ini salah satu penyebab terjadinya bencana ombak yang menerjan sebagian rumah warga pulau Badi yang berada dipinggir pantai seperti yang dialami rumah milik Haji Libo yang hancur rata dengan tanah. (Firman/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Ada Apa dengan Kabag Keuangan Maros di Balik Pencairan Dana BKM TA. 2007? (Bag.1)

Laporan : Zulkifli/Tono- Makassar



Makassar, Kabar News- Sebanyak 497 item kegiatan pada Tahun Anggaran (TA) 2007 lalu di Tanah Butta Salewangeng yang berujung pada masalah hukum, dengan dipenjarakannya 3 tersangka kasus korupsi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa pada satuan kerja perangkat daerah, menoreh nama Kabag Keuangan Pemkab Maros selaku pejabat yang melakukan pencairan dana tersebut.

Dari data yang dihimpun menyebutkan, total nilai dari paket yang dicairkan sebanyak Rp 17,845 miliar. Namun paket-paket tersebut lebih banyak yang tidak sesuai dengan kondisi proyek dengan nilai anggaran yang dicairkan. Hingga banyak kalangan yang menduga, proses pencairan beberapa item pekerjaan merupakan hasil koorporasi dengan menggunakan jasa broker (makelar proyek).

“Kami sangat kasihan dengan kondisi ke tiga tersangka yang hanya menjadi tumbal ambisi dari pihak-pihak yang selayaknya menjadi penghuni jeruji besi. Artinya, penegakan hukum masih tebang pilih tanpa melihat siap yang mengeluarkan kebijakan pencairan dana tersebut,” ucap sumber layak percaya yang enggan menyebut identitasnya, ketika dimintai komentar seputar kasus ini, Kamis (15/1) di Makassar.

Ditambahkan sumber ini, mengenai kucuran dana program tersebut tidak sekaligus berproses akibat pendanaannya bersumber dari dasar penetapan APBD pokok TA.2007, SK Persial TA.2007, dan dasar penetapan APBD Perubahan TA. 2007. Sedang acuan kerangka kerjanya pda gambar, RAB, SPP, BAP, SPMU, selanjutnya diteruskan ke bagian keuangan Sekretariat Kabupaten Maros.

“Menurut saya, beberapa petinggi di Maros selaku otak permasalahan ini yang seharusnya mendekam di balik penjara. Demikian Kabag Keuangan tidak tertutup kemungkinan ikut keciprak dana yang dikorup, yang telah mencairkan dana dengan tidak mengacu pda mekanisme yang ada,” cetus sumber layak percaya ini. Bersambung !!!!!!!!!!! (Zulkifli Malik/Tono Sebastian)

Selengkapnya...

Sejumlah Jalan Rusak Akibat Banjir di Lutim



Malili, Kabar News-Banjir yang melanda Desa Lanosi Kecamatan Burau Luwu Timur tidak hanya merendam seratusan rumah dan puluhan hektare lahan kebun kakao milik petani tetapi juga menyebabkan kerusakan jalan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur, Andi Alif, melalui telepon selularnya, beberapa menit lalu, mengatakan mengatakan, banjir akibat luapan Sungai Lanosi itu menyebabkan sejumlah titik rabat jalan rusak.

"Sedikitnya 10 titik rabat jalan rusak akibat banjir," kata Andi Alif,seperti dikutif tribun.

Kalau kerusakan tersebut tidak segera diperbaiki akan menjadi besar sehingga bisa merusak badan jalan dan sangat berbahaya karena rawan kecelakaan, khususnya kendaraan.

Sebuah mobil taft berwarna putih menjadi korban. Mobil tersebut menurut Andi Alif terperosok akibat kerusakan rabat jalan itu.(Tono/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Sejumlah Organisasi Demo Soal Korupsi di Maros



Maros< Kabar News-Saat ini, sejumlah organisasi masyarakat dan pemuda di Kabupaten Maros melakukan aksi demonstrasi di perempatan lampu merah, Maros.
Massa ini menuntut pemberantasan korupsi di Maros. Mereka tergabung dalam beberapa lembaga yaitu, Gerakan Sayang Maros (GSM), Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, KIPPA Maros, Forum Pemerhati Pendidikan Maros (FPPM) dan masih banyak lagi.

Koordinator aksi, idial, mengungkapkan jika aksi itu untuk menuntut agar semua kasus korupsi di Maros di selesaikan segera.

“Banyak kasus korupsi yang tidak selesai di Maros,” katanya. Rencananya, massa akan menuju ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros lalu ke kantor Kejaksaan,seperti dikutif tribun. (Rauf Sibali/Tono/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Menteri Sekretaris Negara : Bisnis Keluarga Pejabat Harus Diumumkan

Menpan Taufik Effendi dan Mensesneg Hatta Rajasa (foto: Antara)

Bagi para keluarga pejabat yang ingin melakukan bisnis diharapkan dapat mengumumkan secara jelas nama dan perusahaan itu. Hal itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jakarta, Kabar News-Harus diumumkan siapa nama dan perusahaan apa,kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Jumat 16 Januari 2009. Menurut Hatta, perlu diumukannya para keluarga pejabat itu agar tidak adanya konflik kepentingan. Sehingga, bisnis itu bisa diketahui oleh publik dan transparan.

Namun, Hatta tidak menjelaskan secara rinci mengenai surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai pengaturan bisnis kelauraga pejabat. Hatta hanya menjelaskan pengaturan mengenai bisnis yang dilakukan pejabat, yakni sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,seperti dikutif vivanews.

Dalam instruksi itu salah satu isinya adalah kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, dalam menanggapi bisnis keluarga pejabat tidak mempermasalahkan. Namun menurut Presiden, perlu adanya pengawasan apabila sudah menyangkut dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.

Presiden beranggapan, negara tidak bisa menghalangi seseorang untuk melakukan bisnis. Namun, yang lebih penting adalah fungsi pengawasannya bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.(Effendy Saputra)

Selengkapnya...

Warga Korban Bencana Angin Puting Beliung Pulau Badi Belum Dapat Bantuan

Kabag Humas Pangkep Susah Dimintai Keterangan Terkait Bencana Di Pulau Badi

Laporan: Firman/Sakkar Rauf- Pangkep

Ombak yang Masih tinggi yang terjadi pada pantai pulau Badi

Pangkep, Kabar News- Sehari setelah kejadian musibah angin puting beliung yang menporak-porakdakan sebagian rumah di Pulau Badi Desa Mattirodeceng, sejumlah warga yang terkena bencana tersebut terpaksa menumpang pada tetangga yang rumahnya tidak terkena angin puting beliung, bahkan ada warga meninggalkan rumahnya menuju ke Makassar karena sangat trauma dengan musibah yang telah menghancurkan tempat tinggalnya.

Salah seorang warga Pulau Badi, Daeng Saibo mengatakan bahwa terpaksa kami meninggalkan rumah kami di Pulau, karena takut akan terjadi angin putting beliung susulan, dan walaupun dengan nekat menyebrangi lautan yang ombaknya setinggi 2 meter, katanya kepada Kabar News di Makassar, Rabu (14/1).

Menurut Daeng Libo menjelaskan warga yang ada dipulau Badi sekarang sangat ketakutan dan cemas akan keselamatan bersama keluarganya, akan terjadinya bencana susulan, dan sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Pemkab Pangkep terutama dari Bupati Pangkep, bahkan kami ada lima orang tokoh masyarakat yang didampingi Kepala Desa telah menghadap Bupati Pangkep, namun belum ada bantuan yang diberikan, hanya dijanji akan dikunjungi ke Pulau Badi pada hari Jumat untuk melihat keadaan korban yang terkena angina puting beliung, jelasnya.

“Bahkan sampai sekarang Camat Liukang Tuppabiring, belum juga mengunjungi warganya dipulau Badi, namun Kepala Desa saat kejadian tidak ada juga dipulau itu karena menurut penyampaian keluarganya, Kepala Desa ada acara keluarga yang dihadiri di Kota Makassar, “ cetus Daeng Libo yang masih dihantui ketakutan.

Pemkab Pangkep Rencana Hari Jumat Baru Meninjau Korban

Sementara itu Kepala Desa Mattirodeceng, Muh. Abdullah saat dikonfirmasikan Kabar News dengan keberadaannya, menjelaskan bahwa memang betul tidak ada dipulau Badi saat terjadi angin puting beliung, karena bertepatan dengan menhadiri acara keluarga di Makassar, dan sehari setelah kejadian, kami langsung menghadap dengan Bupati Pangkep membawa lima orang tokoh masyarakat dan yang jadi korban bencana angin puting beliung, ucapnya.

Menurut Kepala Desa Mattirodeceng Pulau Badi, kami juga sempat kecewa dengan penyampaian Bupati untuk mempergunakan Uang Anggaran Desa (UAD) untuk membantu warga yang terkena bencana, namun kami sempat bingung karena UAD itu sampai sekarang belum cair, dimana mau diambilkan uang untuk membantu korban kalau hanya mengharapkan dana yang belum cair, tapi penyampaian Bupati, bahwa hari Jumat (16/1) baru akan menugaskan Pejabat pada instansi terkait untuk mengunjugi warga yang terkena bencana dan sekaligus memberikan bantuan, cetusnya.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Pangkep, Syamsul Ibadi Hadi menjelaskan bahwa pada hari Jumat (16//1) akan meninjau lokasi bencana angin puting beliung yang menimpah warga pulau Badi, Desa Mattirodeceng, Kec. Liukang Tuppabiring, dan sampai saat ini belum ada bantuan yang diberikan dari Pemkab Pangkep, katanya kepada Kabar News di Pangkep, Rabu (14/1).

Saat dikonfirmasikan kepada Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pangkep, lewat telepon sellularnya tidak pernah diangkat, bahkan pernah memberikan jawaban saat dihubungi Kabar News mengatakan balik bahwa nanti akan menelpon ulang, namun sampai berita ini dimuat belum juga ada teleponnya masuk ke telepon sellular Kabar News Biro Pangkep, ada kuat dugaan Kabag Humas tidak terlalu respon dengan kejadian Bencana Angin Puting beliung yang menimpah warga pulau Badi. (Firman/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Tujuh Kapal Bantu Cari Korban KM Teratai Prima

Kapal patroli milik Polri, KP Belibis, bergerak meninggalkan pelabuhan Majene, Rabu (14/1), untuk mencari korban kecelakaan KM Teratai Prima di perairan Majene. KP Belibis merupakan satu dari tujuh kapal yang mencari korban KM Teratai Prima di Majene.

Majene, Kabar News - Hingga hari ke-4, Rabu (14/1), pencarian korban KM Teratai Prima di laut Majene, tidak menunjukkan hasil. Jumlah korban yang ditemukan tidak bertambah sejak hari Selasa.
Ada tujuh kapal yang melakukan pencarian yakni KRI Untung Suropati, KRI Kakap, KRI Hasan Basri, KN Basarnas, KN Alugara, KP Belibis. sejumlah kapal milik nelayan juga turun ke laut untuk mencari para korban.

Selama ini, yang menemukan sebagian besar korban, justru para nelayan Majene. Korban terakhir yang ditemukan nelayan adalah Marthen dan Robertus Rahman di daerah Deteng-deteng, Majene. Dari 35 korban yang ditemukan selamat, tidak ada satu pun yang berjenis kelamin perempuan.


Menurut salah seorang korban selamat yang ditemukan Selasa (14/1), Marthen (44), ketika ia sudah lompat dari kapal saat kapal mulai tenggelam, ia melihat sekitar lima meter dari kapal, sudah banyak mayat perempuan, anak-anak, dan bayi yang mengapung. Makanya, Marthen pesimis jika ada yang masih hidup,seperti dikutif Tribun.

Pencarian yang dilakukan mulai pagi hingga malam, tidak membuahkan hasil sama sekali. Mulai Kamis (15/1), pencarian dipusatkan di perairan Parepare dan sekitarnya. Basarnas yang berposko selama empat hari di Majene juga dipindahkan ke Parepare.(Yuzak NL/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Puting Beliung Porak-Porandakan Rumah Dipulau Badi Pangkep

Warga Pulau Badi Sangat Mengharapkan Bantuan Bupati Pangkep.

Laporan : Sakkar Rauf- Pangkep

Rumah yang hancur kena Puting Beliung


Pangkep, Kabar News- Pada Musim hujan yang terjadi bulan ini diawal tahun 2009, sejumlah musibah melanda daerah ini,diantaranya Kabupaten Pangkep,Pulau Badi Desa Mattirodeceng, Kecamatan Liukang Tuppabiring dihantam gelombang laut setinggi 2 meter yang sempat menyapu bersih sejumlah rumah yang berada dipinggir pantai Pulau Badi.

Rumah milik tokoh masyarakat pulau Badi, Haji Libo, hancur dihantam ombak laut setinggi 2 meter bersamaan dengan angin puting beliung, dan kerugian ditaksir Rp. 50 juta,kata Haji Libo kepada Kabar News lewat Telepon sellularnya, Selasa (13/1).

Menurut Haji Libo, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.00 wita, Senin (12/1)," Kami kanget ketika terjadi angin pitung beliung menerjang rumah bersamaan dengan naik ombak setinggi dua meter, jadi terpaksa lari mengungsi ketempat lain yang lebih aman," jelasnya.

Haji Libo sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mattirodeceng Pulau Badi pada saat terjadi musibah tidak ada ditempat, karena Kepala Desa tersebut tinggal di Kota Makassar.

Sejumlah warga yang terkena angin puting beliung dipulau tersebut mengharapkan bantuan dari Pemkab Pangkep, karena saat ini sangat dibutuhkan oleh warga dimana akses keluar dari Pulau sekarang tidak bisa, karena ombak masih sangat tinggi, ujar Irfan Salah satu warga pulau Badi.

Pemkab Pangkep Segera Kirim Bantuan

Sementara itu dikonfirmasikan kepada Bupati Pangkep, tapi telepon selularnya tidak Aktif, namun Kabag Humas dan Pertokol Pemkab, Zainal Abidin mengatakan bahwa akan segera menindak lanjuti kejadian ini yang menimpah warga pulau Badi, dan perlu diketahui setiap ada kejadian musibah menimpah warga pangkep, pemkab Pangkep tidak akan tinggal diam, dan dalam waktu akan mengirimkan bantuan kepada warga yang ditimpah musibah angin puting beliung di Pulau Badi, ucapnya kepada Kabar News, lewat Telepon Selularnya, Selasa (13/1).(Sakkar Rauf/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

FGII : Program Pendidikan Gratis di Sulsel Implementasinya Belum Jelas

Sejumlah Siswa-siswi Sekolah Dasar di Provinsi Sulsel mengharapkan terlaksananya Program Pendidikan Gratis.

Program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih dipertanyakan, karena implementasinya di lapangan belum jelas, bahkan memberikan dampak penurunan motivasi guru dalam mengajar.
Makassar, Kabar News- Program pendidikan gratis di Sulsel ini sebenarnya sangat baik, namun implementasinya di lapangan masih dipertanyakan, karena item-item yang gratiskan belum terpapar jelas, meskipun sudah dikeluarkan dana miliaran rupiah untuk mendukung program itu,kata Ketua Forum Guru Independen Sulsel, Anwar Pallime di Makassar, Sabtu, seperti dikutif Antara News.

Sebagai gambaran, ungkap Anwar, peruntuntukan dana program pendidikan gratis yang digelontorkan ke masing-masing sekolah sasaran di Sulsel, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan buku pelajaran (cetak) siswa, itu hanya bisa dibaca di sekolah atau perpustakaan dan tidak bisa dibawa pulang oleh siswa.

Sementara itu, buku murah yang disiapkan pihak Dinas Pendidikan Sulsel dengan harga Rp15 ribu itu hanya terbatas pada pelajaran tertentu saja.

Fenomena lainnya, dana pendidikan gratis yang mulai dicanangkan per Juli - Desember 2008, pengucuran dananya ke sekolah mengalami keterlambatan, sehingga ada sejumlah item pembiayaan yang terpaksa baru terealisasi menjelang akhir tahun bahkan menyeberang ke tahun 2009.

Sedangkan anggaran untuk guru pengajar sebagai salah satu item dari program pendidikan gratis itu, kata dia semula dianggarkan Rp10 ribu per jam per guru, namun pemerintah membuat kontraknya ke para guru hanya Rp2.500 per jam per guru.

"Hal ini dikhawatirkan akan mematikan semangat guru dalam mengajar, padahal peranan guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, program pendidikan gratis ini juga harus memperhatikan kondisi guru, bukan hanya siswa saja," tandasnya.

Mengenai tunjangan 'berdiri di kelas' seharga Rp2.500 per jam, itu diakui salah seorang guru SD Tauladan di Makassar, Mutmainnah.

Menurut dia, insentif pada guru itu dipenuhi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari dana APBN.

"Insentif yang bersumber dari APBD Sulsel dalam kurun satu semester 2008 lalu, kami belum tahu dalam bentuk apa, karena kami belum mendapatkan tunjangan, selain tunjangan dari dana BOS itu," katanya.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pemerhati pendidikan di Kota Makassar Mansyur Gani mengatakan pemerintah harus melibatkan masyarakat sendiri dalam pengawasan dana APBD untuk mendukung program gratis tersebut, agar dana yang dikucurkan tidak sia-sia.

Selain itu, sosialisasi tentang item-item yang digratiskan pada program pendidikan gratis itu harus ditingkatkan, khususnya kepada siswa dan wali siswa yang bersentuhan langsung dengan pembebasan biaya pendidikan.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulsel diketahui, Pemprov Sulsel menganggarkan Rp93 miliar untuk menjalankan program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo-H Agus Arifin Nu'mang pada Juni 2008 lalu.

Program pendidikan gratis tersebut yang diterapkan awal Juli - Desember 2008 tersebut mencakup 11 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Sulsel.

Daerah yang menjadi pilot project pendidikan gratis itu adalah Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Pangkep, Barru, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Kota Makassar, Palopo dan Parepare.(R. Noma/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

3 Juta Wajib Pajak Diberi Waktu Hingga Maret 2009

Pemilik NPWP yang sudah terdaftar sebanyak 10,2 juta wajib pajak perorangan.


Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada 3 juta wajib pajak perorangan baru untuk memperbaiki laporan harta dan kewajiban pajaknya hingga Maret 2009.

Jakarta, Kabar News-Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kismantoro Petrus mengatakan 3 juta wajib yang dimaksud adalah pendaftar nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang baru, yakni mengajukan pendaftaran NPWP pada Januari - Desember 2008.

Viva News melansir, Sampai saat ini, menurut dia, pemilik NPWP yang sudah terdaftar sebanyak 10,2 juta wajib pajak perorangan. Dari jumlah itu, sebanyak 3 juta wajib pajak tergolong baru.

Kepada para wajib pajak tersebut, pemerintah memberlakukan program sunset policy, yakni kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak yang melaporkan kewajiban pajaknya secara benar.

Bagi para pendaftar NPWP baru, Ditjen Pajak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengisi dan memperbaiki laporan harta dan kewajiban pajaknya sampai Maret 2009.

Sedangkan, untuk wajib pajak yang lama, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang program sunset policy pajak menyusul desakan dari masyarakat yang terpanggil untuk menjadi pembayar pajak.

"Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang sunset policy sampai dengan Februari 2009," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2008.(Effendy Saputra)



Selengkapnya...

DIPA Untuk Kesehatan Sulsel Turun Sampai 12,92 Persen

Gubernur Sulsel Serahkan DIPA ke 23 Kabupaten/kota

Pemerintah pusat menurunkan pagu daftar isian pelaksanan anggaran (DIPA) untuk Departemen Kesehatan di Sulawesi Selatan sebesar 12,92 persen. Sedangkan untuk departemen pendidikan nasional dinaikkan sebesar 62,45 persen.
Makassar, Kabar News- Pagu anggaran yang paling banyak dikurangi adalah untuk sektor perdagangan dengan jumlah pengurangan sebesar 72,70 persen dibandingkan dengan tahun 2008 lalu. Sementara pagu anggaran paling banyak penambahannya adalah departemen sumber daya manusia yang mencapai 638,67 persen.

Tahun 2009, anggaran dari pemerintah pusat untuk departemen pendidikan nasional sebesar Rp 2,53 miliar. Pada tahun 2008 lalu, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 1,55 miliar.

Departemen kesehatan pada tahun 2009 ini mendapatkan jatah sebesar Rp 292,981 juta. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2008 lalu yang mencapai Rp 336,457 juta.

Kemarin, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo membagi DIPA ke 23 kabupaten/kota se-Sulsel di Kantor Gubernur. Saat pembagian itu, Syahrul mengingatkan pesan presiden agar pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan nasional di tiga sektor yaitu pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan korupsi,seperti dikutif tribun.


Saat penyerahan DIPA ke kabupaten/kota, Syahrul mengingatkan delapan prioritas pembangunan Sulsel tahun 2009. Menurutnya, pemerintahan Syahrul-Agus Arifin Nu`mang (Syanag) satu tahun ke depan akan dititikberatkan pada pendidikan dan kesehatan gratis, program surplus dua juta ton beras, produksi jagung 1,5 juta ton, pengembangan satu juta ekor ternak sapi dan 500 ekor untuk eskpor, peningkatan kakao 300 ribu ton, peningkatan produksi perikanan, dan pelatihan dan persiapan tenaga kerja sebanyak 2.500 orang ke luar negeri.

Agar program ini bisa tercapai, Syahrul mengimbau kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengamankan anggaran itu dari kebocoran, mempercepat pelaksanaan anggaran, dan secepatnya melakukan tender proyek.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

LSM Nilai Penjelasan Gubernur Sulsel Tidak Sesuai Bukti Yang Terjadi

Soal Terjadi Kerusakan Perangkat Komputer di Samsat Makassar

Laporan : Irwan/Andi Ahmad- Makassar


Terjadinya kerusakan perangkat komputer dikantor Samsat Makassar selama ini, yang dampaknya sangat menggangu pelayanan terhadap wajib pajak didaerah ini, kemarin, Rabu (7/1) ratusan wajib pajak harus antrian yang panjang dan menunggu pelayanan dari petugas di kantor Samsat hanya karena pengaruh macetnya perangkat komputer tersebut.

Makassar, Kabar News- Terkait dengan seringnya rusak perangkat komputer dikantor Samsat Makassar, Gubernur Sulsel menjelaskan bahwa itu tidak benar semuanya sudah tertangani dengan baik, dan akselarasi jalan, jelasnya,

Sementara itu Kabar News meminta penjelasan terhadap terganggunya pelayanan terhadap Wajib Pajak selama ini, dengan nada lantang, Gubernur Sulsel menjelaskan bahwa “ apa yang harus dijelaskan, semuanya sudah aman”, jelas mantan Bupati Gowa ini saat ditemui Kabar News usai mengikuti Seminar di Hotel Imperial Arya Duta Makassar, Kamis (8/1).

Menanggapi penjelasan Gubernur Sulsel terhadap terjadinya kerusakan perangkat computer di kantor Samsat Makassar yang sangat menggangu pelayanan kepada ratusan wajib pajak setiap hari yang ingin membayar pajak, Ketua Lemkira (Lembaga Monitoring Aparatur Negara) Sulsel, Rizal Noma sangat menyesalkan pernyataan itu, tanpa menkroscek dulu dikantor Samsat apa betul sudah tidak terganggu pelayanan terhadap wajib pajak, sementara hasil pemantauan selama beberapa hari ini, dan saat ini juga masih tidak optimal pelayanan di kantor samsat karena perangkat computer tersebut masih sering macet, jadi dapat dinilai penjelasan Gubernur Sulsel tidak sesuai bukti yang terjadi dikantor samsat Makassar saat itu, jelasnya.

Menurut Rizal Noma semestinya Gubernur Sulsel jangan hanya menerima laporan dari bawahan yang hal ini diistilahkan “ Asal Bapak Senang” atau ABS, kasihan warga yang ingin membayar pajak sudah ingin melakukan kewajibannya sebagai warga Negara yang sadar akan pajak namun harus terganggu karena persoalan sepele saja, yakni dengan sering rusaknya perangkat komputer yang dipakai input data kendaraan bagi wajib pajak, ucapnya.

Dan Ketua LAPPAN Sulsel, Jufri Korompot menanggapi hal ini, dan menilai warga sangat diiugikan, sudah nyata-nyata pemasukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di kantor Samsat Makassar mencapai ratusan juta rupiah tiap hari, dan itupun Dispenda telah memberikan anggaran untuk konsultan IT dimana kerjanya memperbaiki dan menjaga seluruh perangkat komputer di kantor Samsat Makassar itu, dan hal ini tidak tanggung-tanggung jumlah dana yang dikeluarkan Dispenda Sulsel yang telah ditenderkan tiap tahun dari APBD Pemprov Sulsel, katanya.

Komputer Rusak Karena Daya Aliran Listrik Tidak Mencukupi

Dikantor Samsat Makassar, salah seorang pegawai yang diminta tanggapannya dari permasalahan ini, mengatakan dengan terjadinya kerusakan seluruh perangkat komputer dikantor ini karena diakibatkan oleh aliran listrik yang dimana dayanya tidak mampu untuk mengoperasikan sejumlah perangkat computer tersebut, dan ini telah dicarikan solusinya oleh Dispenda Sulsel dengan diadakannya pengadaan Genzet pada tahun 2009 ini, jelasnya kepada Kabar News.

Sementara itu juga Kabar News mengkomfirmasikan kepada Kasi Pelayanan Pajak Dispenda Sulsel, H. Andi Makkulau, namun tidak ada diruang kerjanya, menurut sumber yang tidak mau disebut namanya kepada media ini,mengatakan "Bapak Kasi Pelayanan coba cari diruang belakang biasanya hanya main catur dengan anggota Amjas," cetus dengan nada tersenyum. (Irwan/ Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Sulsel Bebaskan Biaya Pajak Investor Besar

Gubernur Sulsel : Perlakuan khusus diberikan dalam upaya mengurangi pengangguran di Sulsel


Kabar baik untuk para investor besar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan membebaskan biaya pajak pengusaha (tax holiday) dan pungutan lainnya bagi investor besar. Aturan tersebut berlaku bagi investor yang membuka usaha di Sulsel dan mempekerjakan karyawan minimal 1.000 orang. Rencananya, pembebasan pajak tersebut akan diberlakukan tahun 2009 ini hingga krisis global berakhir.

Makassar, Kabar News-Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan perlakuan khusus tersebut diberikan dalam upaya mengurangi pengangguran di Sulsel.

"Komitmen saya adalah bagaimana mengurangi pengangguran di Sulsel. Sehingga kita harus berani melakukan terobosan," katanya dalam forum diskusi ekonomi bertajuk 'Krisis Global dan Pengaruhnya terhadap Kawasan Timur', di Hotel Sahid Makasar, Kamis 8 Januari 2009.

Dia menambahkan semakin banyak kemudahan bagi investor yang mau membuka usaha, maka semakin banyak pengusaha yang tertarik membenamkan modalnya di Sulsel. Sehingga muaranya, lanjut Syahrul, akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Terobosan lain lanjut Syahrul adalah akan membantu pengusaha dalam hal perizinan. Yakni akan mengurangi sejumlah pungutan yang selama ini menjadi hambatan bagi pengusaha untuk melakukan investasi.

"Ini mungkin beresiko terhadap kurangnya pendapatan pemerintah provinsi, tapi membuka rintangan bagi pengusaha agar menanamkan modal, itu jauh lebih penting," tambah mantan Bupati Gowa dua periode ini,seperti dikutif vivanews.

Lebih lanjut Syahrul berharap, terobosan tersebut membuat Sulsel tidak terlalu berpengaruh dengan krisis global yang terjadi di seluruh duia saat ini. “Mudah-mudahan perekonomian kita tetap semangat, meski seluruh dunia diterpa krisis global,” ujarnya penuh harap.

Sementara itu, informasi yang dihimpun VIVAnews, jumlah pengangguran di Sulsel sepanjang tahun 2008 mencapai angka hampir 350 ribu orang, atau sekitar 10 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada di Sulsel, yakni 3.276 857 orang.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Hanura Sulsel Dukung Wiranto Jadi Capres

Rapimnas Partai Hanura di Makassar

Makassar, Kabar News- Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulsel menyatakan mendukung Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Calon Presiden RI. Dukungan itu akan disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional ke-II yang akan digelar di Makassar, 9-11 Januari mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulsel, Dewie Yasin Limpo, Rabu (7/1), mengaku optimistis seluruh pengurus DPD di seluruh Indonesia juga akan mendukung Wiranto sebagai calon presiden.

"Rapimnas di Makassar ini adalah peristiwa monumental bagi Wiranto untuk maju sebagai calon presiden. Momen ini tentu tidak akan disia-siakan untuk menyatakan kesiapan sekaligus deklarasi capres," kata Dewie usai bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Kantor Gubernur, kemarin,seperti dikutif tribun.

Pengurus Hanura mengundang Syahrul untuk menghadiri pembukaan rapat yang akan digelar di Hotel Sahid Jaya Makassar. Syahrul juga diminta membacakan kata sambutannya sebagai gubernur.

Pada kesempatan itu, pengurus Hanura berharap bantuan dari Gubernur untuk menyelesaikan penginapan peserta yang membeludak. Namun Gubernur menyatakan hanya akan membantu dengan fasilitas yang dimiliki pemerintah provinsi.

Salah satu agenda penting yang akan dibicarakan dalam Rapimnas ke-II Hanura di Makassar adalah membicarakan calon presiden yang akan diusung Hanura di Pemilu Presiden 2009 mendatang.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Dispenda Sulsel Dinilai Telah Rugikan Wajib Pajak

Soal Seringnya Rusak Komputer di Kantor Samsat Makassar (Bagian 1)

Plt Kadispenda : Telah Dilaporkan Kepada Gubernur Sulsel

Kantor Samsat Wil.I Makassar (Foto: Andi Ahmad)

Pelayanan pembayaran dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor dalam beberapa hari ini, tidak berjalan sebagaimana biasanya. Sejumlah perangkat komputer di kantor Samsat Makassar tidak berfungsi sehingga ratusan wajib pajak yang ingin membayar perpanjangan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sangat kecewa dengan kejadian ini, dan tambah geram lagi sudah berhari- hari menyaksikan keadaan di Kantor Samsat Makassar selama ini.
Makassar, Kabar News- Antrian panjang di loket pendaftaran di ruang pelayanan Samsat Makassar, menjadi bukti jika pelayanan untuk sementara waktu terhenti. Para petugas loket hanya mampu menerima pendaftaran untuk persiapan menunggu jika komputer yang di pakai menginput data pembayaran pajak kendaraan sudah baik.

Sejumlah wajib pajak yang ditemui Kabar News merasa kesal, karena merasa pihak Dispenda Sulsel yang merupakan salah satu instansi yang tergabung dalam Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) yang tidak mampu menyediakan perangkat komputer yang layak di pakai. Bahkan diantara wajib pajak sempat mencibir melihat kondisi komputer di pakai petugas loket tersebut, kata Hamzah salah satu wajib pajak yang berasal dari Gowa.

“Jika komputer yang ada di ruangan ini tak di ganti, maka sangat merugikan para wajib pajak yang selama ini telah membayar pajak kendaraan kami tepat waktu, mestinya harus ada timbal baliknya pelayanan semakin ditingkatkan, tapi malah sangat mengecewakan buat sejumlah wajib pajak di kota Makassar," cetus Hamzah.

Dalam menciptakan pelayanan maksimal semestinya sudah bukan lagi hal yang langkah pada Kantor Samsat Makassar karena tahun 2008 yang lalu Kantor ini mendapat piagam ISO 2000-9001 yakni adalah Penghargaan kategori pelayanan terbaik, namun sepertinya penghargaan itu hanya sebatas tulisan diatas kertas Piagam yang tak pantas diraih oleh kantor samsat Makassar, jelas Hamzah dengan penuh kesal.

Menurut Hamzah jika hal ini diteliti dari jumlah pemasukan pajak kendaraan bermotor setiap harinya hasilnya mencapai ratusan juta rupiah, jelasnya.

Sementara itu salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan pengurus provinsi Dewan Pemantau Penyelenggara Anggaran Negara Indonesia (BPP-DPPNI), A.Unru, sangat menyayangkan kebijakan pihak Dispenda SulSel yang di anggap tidak serius memperhatikan perangkat yang di pakai untuk melayani para wajib pajak.

“Mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum jika setiap tahunya telah di tenderkan Konsultan Informasi Teknologi (IT), yang menjaga operasional perangkat komputer di Samsat Makassar. Sebaiknya di pihak Dispenda Sulsel dan konsultan IT,lebih serius menangani masalah ini,jangan hanya tinggal diam dan menikmati anggaran yang semestinya diperuntukkan untuk perangkat komputer tersebut” cetus A.Unru.

Demikian halnya dengan komentar yang dilontarkan ketua LSM LAPPAN, bahwa komputer yang ada di Samsat Makassar, kondisinya sudah tak layak pakai, dan pihak konsultan IT selaku pemenang tender tahun anggaaran lalu, harus memaksimalkan kerja agar komputer yang digunakan dalam melayani wajib pajak, tidak mengalami kerusakan.
“sebaiknya sarana operasional lebih di kedepankan, dari pada mendahulukan uang perangsang,” jelas Ketua Umum LAPPAN,kepada Kabar News di Makassar, Selasa (7/1).

Sementara itu Pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel untuk diminta tanggapannya dengan masalah ini, hanya mampu menyerahkan permasalahan ini kepada Gubernur Sulsel dengan menerima segala keputusan yang ada ditangan orang nomor satu di Provinsi ini, " Kami telah membuat laporan tertulis kepada Bapak Gubernur dengan tembusan Biro Humas, dan telah mendapat petunjuk dari Gubernur Sulsel setelah melaporkan secara langsung keadaan yang terjadi pada perangkat Komputer di Kantor Samsat Makassar, " ujar Plt Kadis Pendapatan Daerah Sulsel, H. Arifuddin,kepada Kabar News via SMS yang dikirim lewat Telepon selularnya, Selasa (7/1).(Iwan JL/ Agus Salim/Andi Ahmad)

Dan Bagaimana Tanggapan dari sejumlah Anggota Legislatif dari DPRD Provinsi Sulsel masalah Alokasi Dana yang diperuntukkan pada pos Anggaran IT Dinas Pendapatan Daerah Sulsel setiap Tahun Anggaran ? Bersambung

Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom