Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Dephub Ancam Cabut Izin Usaha 40 Maskapai



Jakarta, Kabar News-Departemen Perhubungan mengancam akan mencabut izin operasi 40 maskapai penerbangan. Langkah tegas ini dilakukan karena 40 maskapai itu tidak memenuhi persyaratan standar izin penerbangan.

"Itu artinya mereka tidak siap beroperasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Heri Bakti, Selasa, 31 Maret 2009.seperti dikutif vivanews.
Awalnya, maskapai-maskapai itu terancam tak lagi mendapatkan Air Operator Certificate atau AOC. Tetapi, karena kesempatan yang diberikan tidak juga dimanfaatkan dengan baik, maka Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP maskapai-maskapai itulah yang terancam dicabut.

"SIUPnya yang akan dicabut. Ada sebagian dari maskapai itu yang sudah dan belum beroperasi," kata mantan Kepala Administrator Bandara Soekarno-Hatta ini.

Sebelum mengancam akan mencabut izin usaha, Departemen Perhubungan sebenarnya sudah memberikan peringatan sejak tahun lalu.

"Sudah dikasih kesempatan sejak tahun lalu. Pernah diperpanjang beberapa kali, tapi tak juga dipenuhi," kata dia. Maka itu, Departemen Perhubungan memberikan batas waktu hingga bulan Juni 2009.(**)

Selengkapnya...

Anggaran Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa Sulsel Rp.451 Miliar

Ketua BPP Ardin Pusat, Dr. John Palinggi pada peluncuran Website Ardin Sulsel (Foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan dana Rp451 miliar untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang tersebar di 24 kabupaten/ kota di Sulsel.

Karena itu,kontraktor diminta meningkatkan kualitas pengerjaan. Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan, pemprov segera mencairkan anggaran tersebut dengan mempercepat pelaksanaan tender proyek. Percepatan belanja daerah tersebut bertujuan meningkatkan perputaran uang di masyarakat.

Dengan pencairan anggaran tersebut diharapkan bisa mendorong belanja masyarakat yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. “Dalam pelaksanaan tender proyek,yang paling penting adalah pemerataan pengerjaan proyek berdasarkan great usaha. Karena itu,saya minta pelaku usaha menjaga kualitas barang yang dipasok,” katanya di Makassar kemarin.

Ketua BPD Ardin Sulsel. Haerumy Hamzah Tuppu didampingi Ketua BPP Ardin Pusat, DR. John Palinggi dan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang pada Penandatangan kerjasama dengan Harian Upeks Makassar. (foto; Andi Ahmad)

Menurut dia, pelaku usaha di bidang kontraktor, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun pengerjaan proyek fisik, juga harus berorientasi jangka panjang. Wagub meminta kontraktor menjadi pengusaha yang dapat mengembangkan lapangan usaha. Dia menyebutkan, potensi pengembangan industri pengolahan hasil komoditas pertanian, seperti pembuatan pakan ternak, sangat besar.

Adapun peluang tersebut juga ditunjang pemerintah daerah dan provinsi, dengan adanya program yang mengoptimalkan kinerja produksi barang hasil-hasil pertanian. Anggaran belanja yang besar tersebut,menurut Ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Ardin) Sulsel Haerumi H Tuppu, harus dibarengi dengan kinerja pemimpin proyek untuk merealisasikan secara cepat.

Sebab, kerap usulan anggaran proyek tertahan di leading sector atau instansi terkait. Di samping itu, dia juga mengimbau anggota Ardin jangan hanya mengejar pengerjaan proyek yang banyak.Namun, yang paling penting adalah pemerataan pengerjaan proyek agar semua sektor usaha dapat berjalan.

“Sektor usaha akan sangat bergantung pada belanja pemerintah saat kondisi investasi swasta tertahan. Maka,untuk menjaga kondisi usaha, belanja pemerintah harus dipercepat agar masyarakat yang berpotensi kehilangan lapangan kerja tidak panik,” tandasnya di Makassar kemarin.

Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah seharusnya dibarengi upaya pemerintah daerah untuk menjaga kinerja usaha dan investasi. Karena itu, pemerintah seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi, khususnya pemberian insentif.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Calon DPD RI Sulsel Diduga Jadi Tersangka Korupsi

Calon DPD RI, Bahar Ngitung (foto: Andi Ahmad)
Setelah dua bulan lebih dalam tahap penyelidikan,Kejaksaan Tinggi Sulsel akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pembangunan Masjid Raya Belopa,Kabupaten Luwu.

Makassar, Kabar News -Ketiga tersangka tersebut diketahui usai ekspose perkara yang dihadiri langsung Kajati Sulselbar Mahfud Mannan, Wakajati Yushua Kusuma serta sejumlah asisten di ruang Tudang Sipulung lantai dua Kejati Sulsel,kemarin. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Direktur PT Rahmad Baitulah Bahar Ngitung,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palopo yang juga mantan Kadis Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Karim Jabar,serta Direktur PT Karya Perdana Baru berinisial HL. Informasi yang diperoleh di Kejati Sulsel, keterlibatan Bahar Ngitung dalam kasus senilai Rp36 miliar ini, karena perusahaannya, yakni PT Rahmat Baitullah ikut mengerjakan beberapa bagian dalam proyek pembangunan masjid yang bermasalah ini.

”Jadi ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, serta kemahalan harga,” kata Humas Kejati Sulsel Andi Makmur. Dugaan penyimpangan tersebut juga diperkuat dengan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel yang mencatat adanya unsur kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar untuk tahun anggaran 2006 hingga 2007.

Sedangkan hasil audit BPKP pada 2008, ditemukan lagi unsur kerugian negara yang mencapai Rp1,4 miliar. Total kerugian dari tiga tahun anggaran mencapai Rp3,4 miliar lebih. ”Tidak menutup kemungkinan tersangkanya bisa bertambah,” kata Andi Makmur. Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, Andi Makmur belum menyebutkannya,seperti dikutif Sindo.

Ia hanya menjelaskan, bahwa tambahan tersangka bisa jadi dua sampai tiga orang. ”Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka hingga mencapai 10 orang,”kata Andi Makmur. Dikonfirmasi terpisah, Bahar Ngitung mengakui kalau PT Rahmad Baitullah adalah perusahaan miliknya.

Namun, dalam pengerjaan proyek pembangunan Masjid Raya Belopa, perusahaan tersebut dipinjamkan kepada Ivan Dharmawan dan disertai dengan perjanjian yang resmi. ”Kami punya perjanjian, kalau semua tanggung jawab terkait pembangunan proyek ini menjadi urusan Ivan.

Pinjam meminjam perusahaan sudah lazim di antara pengusaha,” ujar Bahar yang juga namanya terdaftar sebagai calon anggota Dewan Perwa kilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2009 mendatang.

Meski perusahaannya dipinjamkan ke Ivan, namun Bahar tidak membatah kalau semua proses kontrak dia yang tandatangani. ”Sebagai pemilik perusahaan saya yang bertanda tangan. Sedangkan pelaksana di lapangan adalah saudara Ivan. Karena dia mengakui kalau mampu mengerjakan proyek ini.

Ivan juga pernah mengatakan pada saya, kalau pekerjaan itu sudah sesuai dengan kontraknya,”jelasnya. Terkait dengan penetapan status tersangka oleh Kejati Sulsel, Bahar menjelaskan bahwa dirinya belum pernah diperiksa oleh penyidik. ”Sampai sekarang saya belum pernah dipanggil sebagai saksi.

Untuk penetapan tersangkan ini terlalu terburu-buru. Masalah ini hanya bisa saya serahkan kepada Allah. Saya tidak tahu hukum,”katanya. Sekadar mengingatkan, pembangunan Masjid Raya Belopa, Kabupaten Luwu, diduga sarat dengan indikasi mark-up. Bagaimana tidak, saat dianggarkan dalam APBD Luwu tahun 2006 lalu, sebesar Rp21 miliar.

Karena proyek ini tidak berjalan mulus, tahun 2007 kembali dianggarkan sebesar Rp15 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp36 miliar. Tapi anehnya, anggaran bertambah sedangkan volume bangunan justru berkurang dari bestek.

Data yang dimiliki BPKP diketahui kalau proyek di era kepemimpinan Bupati Basmin Mattayang itu tidak melalui proses tender terbuka, melainkan penunjukkan langsung kepada kontraktornya. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Korupsi Sutet di Bali Rugikan Negara Rp 12,5 Miliar



Bali, Kabar News-Kepolisian Daerah Bali mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Penyidik pun telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu mantan petugas BPN Bali, Tri Nugroho, seorang pegawai PLN Sugito, dan dua orang dari umum adalah Sri Nugraha dan Irawan.

Polisi pun telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke jaksa setelah menetapkan para tersangka. Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya perbedaan harga tanah dari Rp75 juta dari pihak pertama menjadi Rp 146 juta.

Dengan alasan untuk kepentingan negara, Tri Nugroho bekerjasama dengan Hermanto untuk membeli tanah seluas 20.342 meter persegi atau dua hektar lebih. Dari tiga bidang tanah yang diajukan, disepakati tanah di Subak Margaya, Jalan Imam Bonjol, Denpasar kemudian diatas namakan Irawan dan pihak PT PLN membayar seharga Rp 146 per are.

“Panitia tidak menggunakan bantuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No 36 tahun 2005 dan peraturan menteri Negara agraria/Kepala BPN No 1 tahun 1994,” urai Sugianyar. Setelah dilakukan audit BPK, aksi kongkalingkong ini ditemukan kerugian negara mencapai Rp 12,5 miliar,seperti dikutif vivanews.

Kasus ini mulai terbongkar ketika ada salah satu anggota yang tidak setuju dengan kenaikan harga yang cukup fantastis tersebut. Bahkan untuk membicarakan proyek ini untuk mencapai kesepakatan pembelian tanah, para tersangka ini sempat melakukan pertemuan di Semarang.

Selengkapnya...

Lagi, Oknum Caleg DPR PAN Jadi Broker Proyek Alkes di Maros (Bagian 1)

Disebut-sebut melibatkan Wakil Bupati dan Kabag Keuangan

Laporan: Agus/Andi Ahmad- Makassar




Makassar, Kabar News- Buntut kisruh proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2007/2008, terungkap keterlibatan oknum Caleg DPR-RI asal PAN untuk dapil Sulsel 1, Laode Abd.Rauf,S.sos. Yang bersangkutan ditenggarai menjadi “broker” proyek tersebut dengan mengatasnamakan pihak rekanan sebuah perusahaan supplier alkes asal Jakarta,dengan pimpinannya Sugianto.


Dalam “memuluskan” proyek tersebut, Laode bekerjasama dengan oknum pegawai Dinas Kesehatan Maros, Sukriyani yang juga masih kerabat Wakil Bupati Maros, Paharuddin dan Kabag.Keuangan Andi Fachri. Bahkan Laode telah memberikan uang panjar kepada Sukriyani, dengan antara lain membantu membiayai pesta pernikahan anak/putri Wabup Paharuddin di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Saat ini pihak rekanan merasa “uring-uringan” karena semua peralatan alkes telah disalurkan tapi pembayarannya dari pihak Dinas Kesehatan Maros tersendat dengan alasan tidak ada dana.

Menurut sebuah LSM Lappan (Lembaga Pemantau Penyalahgunaan Anggaran) Sulsel,Jufri Korompot mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros agar proaktif untuk mengusut kasus tersebut sehingga dapat menyelamatkan uang Negara.

“ Waktu dekat ini, Lembaga ini akan mengirim surat pelaporan kepada Kejaksaan Negeri Maros dan Kejaksaan Tinggi Sulsel, jelas Jufri kepada Kabar News, Jumat (27/3).

Terkait dengan permasalahan ini, Kabar News meminta tanggapan kepada Caleg DPR RI PAN lewat telepon selularnya, tapi tidak aktif. (Andi Ahmad), Bersambung ….???



Selengkapnya...

Maraknya Penggunaan Limbah B3 di Gowa

Warga Minta Polisi Selidiki Pabrik Wajan di Gowa

Laporan : Zulkifli/Agus- Gowa


Gowa, Kabar News- Penggunaan oli bekas sebagai bahan bakar ternyata masih marak. Buktinya, banyak pabrik kecil maupun besar memanfaatkan jenis limbah B3 tersebut tanpa izin.
Salah satunya, pabrik wajan yang berada di jalan poros malino-gowa. Hingga saat ini, pabrik tersebut masih membeli oli bekas untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

Sayangnya, meski aparat kepolisian telah mengetahui keberadaan pabrik yang menggunakan oli bekas tersebut, namun belum ada tindakan yang dilakukan. Padahal, dampak dari penggunaan tersebut telah terlihat. Salah satunya, banyak pepohonan yang mati akibat asap yang ditimbulkan pemanfaatan oli bekas.

"Asap yang ditimbulkan tebal sekali, sehingga banyak pohon yang kerang dan mati," ujar Dg tarru, warga setempat. Belum lama ini, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mathius Salempang telah menginstruksikan aparatnya untuk segera menindak pengusaha yang menggunakan oli bekas tanpa izin. Namun, belum ada hasilnya.

Selengkapnya...

Pemerintah Pasang Kasur Batu di Situ Gintung



Jakarta, Kabar News- Pemerintah Pusat akan memasang pelindung tebing atau kasur
batu di sekitar lokasi longsor Situ Gintung. Menurut Menteri Pekerjaan
Umum Djoko Kirmanto itu adalah langkah pencegahan darurat. "Untuk menjaga agar daerah lainnya tidak terkena longsoran," katanya di Tanggerang, Jumat 27 Maret 2009.

Sebelumnya, Tanggul situ gintung jebol. Akibatnya 250 rumah hancur. Sebanyak 50 orang tewa. Diduga tanggul itu tidak kuat menanggung debit air tinggi akibat hujan deras sehari sebelumnya.

Vivanews melansir, adapun langkah lainnya berupa konservasi lahan. "Situ-situ akan kami perbaiki, tapi bukan perbaikan darurat," kata Djoko. Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan tim.

"Besok mereka rapat di kantor untuk membuat design yang bagus," kata Djoko. "langsung dikerjakan litbang." Guna menyusun design, pemerintah memanggil dua teknisi dari Jepang. Mereka adalah Takaaki Kusakae dan Baba H.

Mengenai dana, menurut Djoko jumlahnya belum dihitung. "Dana darurat," kata dia.(Effendy saputra)

Selengkapnya...

Kampanye Hari Ini PKS di Karebosi, Gerindra di Stadion Mattoanging

Liputan Pemilu 2009


Makassar, Kabar News- Keadilan Sejahtera (PKS, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar kanpanye akbar secara berurutan dalam pekan ini, PKS akan menggunakan Lapangan Karebosi, Makassar sebagai lokasi kampanye akbar, Selasa (24/3) besok. PKS mengklaim akan mendatangkan 75 ribu orang kader dan simpatisan sejak pagi hingga sore.

Sementara Partai Gerindra akan berkampanye di Stadion Mattoanging Andi Mattalatta, Rabu (25/3). Mattoanging sebelumnya digunakan oleh Partai Demokrat.
Sementara PAN memilih berkampanye di Lapangan BTP Tamalanrea, Jumat (26/3).

Tribun melansir, kampanye PKS akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung sejak pukul 09.00 wita hingga pukul 12.00 wita. Dalam sesi ini, sejumlah kegiatan akan dilakukan di antaranya,donor darah, penampilan band indi, serta penampilan kelompok musik islami nasyid.

Sedangkan sesi kedua akan berlangsung pukul 13.30 wita hingga pukul 16.00 wita dengan kegiatan utama orasi dari sejumlah caleg DPR RI dari tiga daerah pemilihan di Sulawesi Selatan (Sulsel).Caleg yang akan berorasi adalah Anis Matta Dapil I Sulawesi Selatan. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Di Yogya, Jusuf Kalla Terus Didampingi Sultan

Yogyakarta, Kabar News- Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, akhirnya bertemu dengan anggota Dewan Penasehat Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Selama satu hari ini, Kalla akan mengikuti berbagai acara di Yogyakarta. Yang pasti selama acara, Kalla akan terus didampingi Sri Sultan.

"Dari bandara (Adi Sucipto) dijemput Pak Sultan. Setelah itu mereka mengikuti acara di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)," kata Staf Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Muchlis Hasyim,Senin 23 Maret 2009,seperti dikutif vivanews.

Kalla tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, sekitar pukul tujuh pagi. Kalla pun langsung disambut Gubernur DIY yang juga calon presiden dari Partai Republikan itu. Keduanya berbicara selama 15 menit di bandara.

Pertemuan empat mata ini merupakan yang pertama setelah Sultan dipinang Partai Republikan sebagai calon presiden. Selama di Yogya, Jusuf dijadwalkan menyampaikan pidato ilmiah dalam Dies Natalis ke-28 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Jusuf Kalla akan berpidato di aula Masjid Achmad Dahlan di kompleks UMY. "Pak Kalla akan didampingi Sri Sultan selama di UMY," ujar Muchlis.

Rektor UMY, Dasron Hamid, menyampaikan Kalla akan menyampaikan pidato ilmiah dengan judul pengembangan jiwa kewirausahaan sebagai upaya menghadapi tantangan global.

"Kami tidak memikirkan kalau sekarang waktunya kampanye. Ini puncak dies natalis UMY dan kami ingin yang memberikan pidato ilmiah adalah tokoh di bidangnya," papar Dasron.

Dasron Hamid, mengatakan kedatangan Kalla ini bukanlah dalam rangka kampanye Partai Golkar. "Jusuf Kalla ke UMY bukan sebagai Ketua Umum Golkar, tetapi sebagai wakil presiden," katanya. Setelah dari UMY belum diketahui agenda lanjutan Jusuf Kalla dengan Sri Sultan.

Sri Sultan hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dijadwalkan juga hadir dalam acara ini yang dimulai pukul 10.00, Senin 23 Maret 2009.(Saputra)

Selengkapnya...

SBY : Keamaan Indonesia Lebih Baik Sekarang



Makassar, Kabar News-Hubungan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar,Jusuf Kalla (JK) semakin renggang . Setelah JK menyatakan keyakinannya akan lebih baik dari SBY,kini giliran orang nomor satu di Indonesia ini mulai menyindir taglinePartai Golkar yang dipopulerkan JK, yakni Beri Bukti Bukan Janji, serta Bekerja Lebih Baik dan Cepat.

Menurut SBY, selama memimpin bangsa ini, dia sudah memberikan bukti dan sudah bekerja di berbagai sektor. Baik pemberantasan korupsi tanpa pandangbulu,pendidikan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, usaha kecil menengah yang semakin tumbuh, serta citra Indonesia di mata luar negeri. ”Semua itu adalah bukti bukan janji.Semuanya itu adalah kerja bukan wacana.

Oleh karena itu,dukung terus Demokrat dan SBY agar bisa melanjutkan pembangunan. Mempertahankan yang baik, dan memperbaiki yang belum baik,” tegas SBY saat tampil membawakan orasi politiknya di depan puluhan ribu massa kampanye akbar Partai Demokrat di Stadion Andi Mattalata, Makassar, kemarin.

SBY yang didampingi istrinya, Kristiani Herrawati Yudhoyono, dan putra bungsunya, Eddy Baskoro Yudhoyono, menyatakan, partainya mengayomi semua, nasionalis dan religius yang selalu bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.

”Demokrat adalah partai yang mau bekerja, bekerja dan bekerja siang malam,dan tidak peduli ada yang melecehkan, mencacimaki. Jalan terus Demokrat, karena Demokrat mau berpolitik bersih,” ujar SBY dengan nada bersemangat sambil disambut yel-yel ”lanjutkan” oleh massa yang memadati lapangan Andi Mattalata.

SBY juga mengklaim,kondisi keamanan di Indonesia yang semakin kondusif selama ini, tak lepas dari kepemimpinannya, serta peran keluarga besar Partai Demokrat. ”Berkat kerja keras kita semua,keamanan di seluruh Indonesia lebih baik. Aceh, Papua, Poso, Maluku dan kotakota lainnya semua sudah aman.

Maukah kita keamanan lebih buruk lagi, terjadi kerusuhan dan perpecahan? Jawabannya tidak,” tandas SBY dengan nada tinggi. Sekadar diketahui,Partai Golkar selama ini, selalu mendengung-dengungkan keberhasilan JK dalam memediasi berbagai konflik di Indonesia, baik di Ambon, Poso dan Nanggroe Aceh Darusallam (NAD).

Apalagi, beberapa negara,seperti Finlandia menyematkan penghargaan khusus kepada wakil presiden tersebut sebagai ”juru runding”. Selain menyindir tagline Golkar, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) ini, juga memuji pembangunan infrastruktur dan pertanian di Sulsel yang tidak lepas dari pemerintahan dan partainya selama empat tahun.

Sehingga, dia berkomitmen melanjutkannya. Baginya, banyak bangunan mewah di Sulsel berdiri tegak semenjak memimpin bangsa ini, seperti bandara, bendungan, jembatan serta rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di berbagai tempat di Makassar. Ditambah, pertanian Sulsel yang makin hebat sebagai lumbung Indonesia.

”Pendidikan makin maju, kesehatan miskin digratiskan, kecamatan dan desa diberikan bantuan. Kita dukung terus dan lanjutkan. Oleh karena itu, kita bertekad bahwa di Sulsel pembangunan akan lebih maju. Ini tugas Demokrat, tugas SBY dan tugas saudara semua melanjutkan pembangunan di Sulsel,” janji SBY dengan nada meyakinkan,seperti dikutif Sindo.

Wakil Ketua DPP Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng yang tampil sebagai juru kampanye nasional sebelum SBY memberikan orasi politiknya, secara khusus mengajak warga Sulsel mendukung Demokrat dan SBY, dengan alasan banyak keberhasilan telah dicapai.

Politisi asal Sulsel ini menyatakan, semenjak menjadi juru bicara SBY di kepresidenan, dirinya banyak menyaksikan secara langsung proses pengambilan kebijakan yang dipikirkan secara matang untuk kepentingan warga. Sehingga, dia berharap agar warga tetap memberikan kepercayaan terhadap SBY.

”Presiden mana yang memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Presiden mana yang meningkatkan swasembada pangan, presiden mana meningkatkan mutu pendidikan dan lain-lain. Jawabannya, adalah SBY,” urai Alfian meyakinkan.

Sementara itu,Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel,Reza Ali meminta kepada warga, agar di pemilu legislatif 9 April mendatang, bisa mendukung partainya. Sebab, partai bernomor urut 31 tersebut, merupakan kendaraan SBY untuk kembali memimpin bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel ini mengimbau, agar warga tidak takut dengan intimidasi oleh oknum tertentu, baik menjelang pemilihan maupun setelahnya. Suara Demokrat lanjutnya, harus dikawal dan diawasi, karena baginya bersama Demokrat, cita-cita bangsa Indonesia akan diwujudkan.

Berdasarkan pantauan, kampanye akbar Demokrat yang mulai berlangsung sejak pukul 08.30 pagi hingga pukul 10.30 Wita, sempat diwarnai dengan insiden pemukulan kepada pencopet yang beraksi ditengah lapangan saat SBY tampil membawakan orasinya. Bahkan, SBY sempat menghentikan orasinya sejenak, mengalihkan perhatiannya ke kerumunan massa, sambil meminta lewat pengeras suara agar diselesaikan secara baik-baik, tanpa menggunakan kekerasan.

Di akhir kampanye akbar Partai Demokrat,SBY melantukan lagu Sempurna bersama artis ibu kota, seperti Andra and Thebackbone, Ungu, Cici Paramida,Siti KDI,Dewi Yull. Dengan melambaikan tangan dan mengubar senyum khasnya, SBY tampak menikmati lantunan lagu tersebut.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Hebat, di Jeneponto Pegawai Puskesmas Jadi Dirut Rumah Sakit (Bagian 1)

Bupati Jeneponto, H. Radjamilo

Makassar, Kabar News- Inilah akibat diberlakukannya otonomi daerah sehingga setiap daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur daerah masing-masing, lahirnya otonomi daerah menurut pencetusnya, Prof Ryaas Rasyid mengatakan hal ini sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan setiap daerah di Indonesia.


Namun hal itu, sangat perlu dicermati dan ditinjau kembali, "apa sekarang masih bisa diterapkan pada setiap daerah," jelas salah satu PNS di Makassar.

Aturan diberlakukan otonomi daerah, ya cukup bagus juga, tapi yang terjadi adalah kekuasaan penuh untuk setiap Kepala Daerah atau Bupati didaerah ini akan menjadi raja-raja kecil, yang hingga seenak perutnya untuk memilih dan mengangkat pejabat setingkat Kepala Dinas, Badan dan Kepala Bagian yang masih sangat erat hubungan kekeluargaan tanpa melihat kinerja dan kualitas calon pejabat itu, jelas sumber yang layak dipercaya kepada Kabar News di Makassar, Minggu (22/3).

Kekuasaan raja-raja kecil ini terjadi dikabupaten Jeneponto, dengan kekuasaan yang telah diraih kembali untuk kedua kalinya memimpin Kabupaten yang terkenal dengan penghasil garam diwilayah selatan Provinsi Sulsel ini,dalam mutasi besar-besaran baru- baru ini dilakukan, sempat menjadi pembicaraan setiap pejabat dilingkup Pemkab Jeneponto, H. Radjamilo sang Bupati sangat hebat sekali, dan berani mengangkat seorang Kepala Rumah Sakit (Dirut) di Kabupaten Jeneponto yang bukan dari predikat Dokter seperti pada daerah-daerah yang lain diprovinsi ini, tegasnya.

Sumber menjelaskan bahwa Kepala Rumah Sakit ini yang baru dilantik adalah seorang sarjana kesehatan Masyarakat yang diraih pada salah satu Universitas Swasta di Kota Makassar, dan bukan hanya itu pejabat ini belum bisa menempati pada pejabat esolon yang diduduki sekarang, selain belum mengikuti Pendidikan berjenjang sebagai PNS seperti Spama dan pendidikan kelanjutannya, bahkan pangkat dan golongan kepegawaiannya belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut, karena masih banyak pegawai senior diatasnya yang sangat pantas untuk jabatan itu ada di Kabupten itu, ujarnya.

Kepala Rumah Sakit Umum Kab. Jeneponto yang baru bernama Saharuddin, SKM menurut sumber bahwa adalah kerabat dan keluarga dekat Bupati Jeneponto dan sebelum dilantik menjadi Kepala Rumah Sakit, dan sebelumnya adalah salah seorang staf pada Puskesmas di Jeneponto, dan apakah ini pantas jadi kepala rumah sakit ?, tegas Sumber dengan nada kecewa. ( Andi Ahmad) Bersambung..???






Selengkapnya...

Kapolri: Aceh Tak Masuk Kategori Aman



Jakarta, Kabar News-Jelang pemilu 2009, kondisi Aceh tak hanya memanas, tapi juga cenderung anarkhis dan mengarah pada tindak kekerasan.

"Aceh tak masuk kategori aman," kata Kepala Polisi, Jenderal Bambang Hendarso Danuri ketika bertemu dengan para pimpinan media massa nasional di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, baru-baru ini.

Diungkapkan Bambang Hendarso, Polri menggelar operasi Sikat Rencong di Aceh. "Kami berhasil menurunkan tingkat kerawanan pemilu di Aceh," kata dia. Sejumlah senjata disita polisi. Selain pengamanan pemilu, polisi juga menggelar operasi preman di Aceh.

Pada Jumat 6 Maret 2009, pukul 11.30 waktu setempat, Operasi Sikat Rencong membekuk residivis berbagai kasus penculikan, perampokan, dan pembunuhan di Aceh, Abdul Razak di dalam bus kota. Tak hanya menangkap badan, polisi juga menyita dua pucuk senjata dengan amunisi lengkap.

Sebelumnya, Wakil Direktur Bidang Internal Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Kamaruddin mengatakan sampai saat ini tujuh insiden kekerasan diduga terkait pemilu terjadi di Aceh.

"Dua kader partai lokal ditembak, tiga kantor dan satu kantor Partai Aceh dibakar. Walau kita tidak tahu motifnya, tapi kita menganggap ini politis," ujar Kamaruddin kepada wartawan di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, baru baru ini,seperti dikutif vivanews.

Kamaruddin menduga ada pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas di Aceh dengan memanfaatkan momentum pemilu. Masyarakat Aceh, kata dia, meminta aparat keamanan menindaklanjuti berbagai kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pemilu 2009.
Selengkapnya...

Program Quick Win Polri Sudah Diterapkan Pada Samsat Makassar

Setiap Saat Pamin Samsat Kontrol Petugas Diloket



Dalam meningkatkan pelayanan, Samsat Makassar, menerapkan sistem transparansi, sesuai program Polri, Quick Win. Pamin Samsat I Makassar, Iptu Pol. Masaluddin, sabang hari terus melakuan pemantauan di lingkup kerjanya, dan disela-sela melakukan pemantauan pada setiap loket-loket yang ada di Kantor Samsat Wilayah I Makassar, tidak segan-segan menegur petugas loket kalau ada yang tidak sesuai aturan kerjanya, bahkan setiap saat melayani para wajib pajak bila ada yang memerlukan bantuan untuk kelancaran dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Pemantauan Kantor Berita Kota Nusantara dikantor Samsat ini, bahwa sejumlah wajib pajak merasa mendapat pelayanan yang baik, "dan kalau begitu semua pimpinan Samsat di Provinsi ini maka semua wajib pajak akan merasa sangat terbantu, karena beliau tidak segan-segan menerima keluhan bila ada tidak diketahui saat membayar pajak kendaraan bermotor kami," kata salah satu wajib pajak yang pernah dibantu Pakor Samsat Makassar.
Pamin I Samsat Makassar, Iptu Pol. Massaluddin (foto: Andi Ahmad)

Hal tersebut tentuya bertujuan untuk memastikan aparat kepolisian di kantor tersebut telah melaksanakan program yang dicanangkan Kapolri Jenderal Bambang. Demikian para wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak serta pengurusan STNK kendaraan bermotor mereka, terlayani cepat, serta melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

“Saya selaku wajib pajak melakukan pengurusan langsung tanpa melalui perantara. Pelayanan yang diberikan para petugas loket cukup memuaskan kami, karena tak ada bentuk pungli yang ditarapkan. Semua pembayaran sesuai dengan prosudur yang sudah ada,” ucap Benny parengkoang, yang mengaku melakukan pengurusan surat lapor tiba, yang hanya menggunakan waktu yang cepat dari perkiraannya, saat dimintai komentar, Selasa (17/3), di ruang tunggu Samsat Makassar.

Sementara tajamnya sorotan dari berbagai pihak mengenai adanya percaloan di kantor tersebut, dianggap tidak beralasan. Pasalnya, sesuai komitmen Dirlantas Polda SulselBar, Kombes Nandang, pelayanan cepat merupakan salahsatu upaya memangkas percaloan yang selama ini dikenal banyak merugikan wajib pajak. Al-hasil, saat ini tak ada lagi calo di Samsat Makassar.

Sementara keberadaan Asosiasi Mitra Jasa Sakti (AMJAS), yang selama ini menjadi mitra wajib pajak dan pemerintah, khususnya Dispenda Sulsel, sangat membantu kelancaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dikarenakan, anggota AMJAS didominasi dari pihak dialer. Baik dialer kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Di Samsat saat ini sudah tak ada calo, seperti yang kerap ditudingkan oleh sejumlah pihak yang tidak mengett Mengetahui persis kondisi di Samsat Makassar. Dan kita patut bersyukur hingga saat ini belum ada pihak wajib pajak yang merasa dirugikan oleh anggota AMJAS. Malah sebaliknya, mereka merasa terbantu dengan proses pengrusan cepat dan murah,” tandas Ketua AMJAS, Idris Kullu. (Zulkifli /Andi Ahmad)

Selengkapnya...

JK Orasi, Massa Golkar Kuningkan Karebosi Makassar

Dukung JK Jadi Presiden Warnai Kampanye Golkar



Makassar, Kabar News-Kampanye Partai Golkar yang digelar di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, telah dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

Sambil menunggu kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, panitia kampanye melakukan pengumpulan massa melalui yel-yel, pemberian cendera mata dan acara hiburan musik.

Teriakan yel-yel dukungan kepada Partai Golkar dan Jusuf kalla sebagai presiden sudah dilontarkan oleh pembawa acara di panggung.

Kompas.com melansir ,sejumlah petinggi Partai Golkar juga hadir di atas penggung, di antaranya Ketua Partai Golkar Andi Mattalata yang juga Menteri Hukum dan HAM; Tokoh Golkar Aksa Mahmud yang juga Wakil Ketua MPR; anggota DPR, Idrus Farhan; Sofyan Wanandi yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); serta Erwin Aksa yang juga Ketua Umum HIPMI. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kapolda Sulselbar Minta Parpol Patuhi Aturan Kampanye



Makassar, Kabar News, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mathius Salempang meminta para partai politik (parpol) mematuhi segala aturan kampanye. Termasuk aturan lalulintas.

Hal tersebut disampaikan kapolda usai melakukan briefing bersama sejumlah pejabat utama di Polwiltabes Makassar, Selasa malam, 17 Maret 2009. "Kami meminta para caleg tetap dalam koridor, sehingga kampanye bisa dilewati dengan damai," ujarnya.
Pada rapat pemantapan pengawasan kampanye, kapolda eminta jajaran kepolisian tetap siap siaga 24 jam. "Kami minta semua jajaran tetap siaga," katanya. Pemantauan fajar online, briefing tersebut berlangsung selama 2 jam. Usai melakukan briefing, kapolda terlihat berbincang-bincang dengan para anggotanya, seperti dikutif fajar.

Turut yang hadir dalam rapat tersebut antara lain, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Wisjnu Amat Sastro, kepala rumah sakit Bhayangkara, dan sejumlah kapolres jajaran polda sulsel dan sulbar.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kalla Minta DJP Tertib Mengelola Administrsi Pajak

Wapres RI Jusuf Kalla saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2008 di Kantor Wilayah Pajak (Kanwil) Sulsel, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kilometer 4, Makassar (Foto: Fajar)


Makassar, Kabar News-Wapres Jusuf Kalla meminta aparat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan untuk tertib dalam mengelola administrasi perpajakan agar tidak merugikan wajib pajak. Aparat pajak juga diminta untuk menyetorkan seluruh hasil setoran pajak wajib pajak untuk penambahan penerimaan negara.

Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2008 di Kantor Wilayah Pajak (Kanwil) Sulsel, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kilometer 4, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/3) sore.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga ikut menyerahkan SPT Pajak tahun 2008. Hadir dalam acara itu Direktur Jenderal Pajak Depkeu Darmin Nasution dan pejabat pajak lainnya. "Jadi, harus tertib administrasinya. Juga setor semuanya ke kas negara untuk penerimaan negara. Karena 73 persen penerimaan negara berasal dari pajak," tandas Wapres.

Menurut Wapres, dengan tertib administrasi dan penyetoran pajak secara menyeluruh ke kas negara, semua potensi pajak dari wajab pajak ditambah dengan reformasi perpajakan yang telah dijalankan Ditjen Pajak Depkeu, wajib pajak akan dengan sendirinya menyetorkan kewajiban pajaknya.

"Karena itu, jangan sampai main-main dengan pajak. Dan, jangan asal tembak (nilai) pajak saja. Juga jangan main ancam kepada wajib pajak," kata Wapres.

Wapres Kalla menyatakan, dulu penerimaan negara sangat tergantung pada hasil minyak bumi yang sampai sebesar 70 persen. Sedangkan hasil pajak hanya 30 persen. "Namun, sekarang ini terbalik. Sebanyak 73 persen merupakan hasil pajak," katanya.

Sementara itu, Darmin mengatakan, wajib pajak memang sebaiknya diundang dengan baik-baik dan bukannya diancam-ancam sehingga mereka menjadi takut dan akhirnya setoran pajak tersendat.

"Dengan cara diundang, selama ini hasil penerimaan dari hasil pajak sangat berpengaruh dan terus berkembang. Tahun lalu, penerimaan target kita melampaui sampai 6 persen dari target atau mencapai sekitar Rp 37 triliun. Jadi, di atas perolehan pajak tahun lalu," katanya,seperti dikutif kompas.com.

Darmin juga optimistis meskipun sekarang ini tengah krisis keuangan global, dengan reformasi perpajakan jilid satu yang telah dilakukan dan dengan ketertiban administrasi serta cara-cara yang baik dan terbuka dalam mengejar pajak, pihaknya yakin penerimaan pajak tidak akan berpengaruh.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Polisi Sita 1.300 Meter Kubik Kayu Asal Kalbar



Makassar, Kabar News- Sebanyak 1.300 kayu yang diduga ilegal masuk ke Jakarta. Sebelum sempat diedarkan, kayu-kayu tersebut disita oleh polisi.

"Dua hari yang lalu, Markas Besar Kepolisian menangkap 1.300 meter kubik kayu barang bukti dari Ketapang, Kalimantan Barat," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian, Komisaris Jenderal Susno Duadji di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 19 Maret 2009.
Saat ini, kata Susno, kapal yang mengangkut kayu-kayu tersebut ada di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri, Brigadir Jenderal Boy Salamudin membenarkan penangkapan kapal pada Selasa 17 Maret 2009. "Kita sedang menyelidiki apakah ada pelanggaran hukum," kata dia, seperti dikutif vivanews.

Polisi, kata, dia belum memastikan apakah kayu-kayu tersebut melanggar hukum. "Kita sedang cek apakah dokumennya dipalsukan atau tidak. Kita belum bisa mengatakan itu pelanggaran hukum," lanjut dia.

Kasus pembalakan liar jadi target polisi. Saat dilantik, Kepala Polisi, Jenderal Bambang Hendarso Danuri berkomitmen tetap konsisten menindak tegas dan tanpa kompromi tindak pidana, termasuk perjudian, korupsi, pembalakan liar, penambangan liar, dan penangkapan ikan liar.

Selengkapnya...

Entah Mengapa, Kabag Keuangan Maros tak Tersentuh Hukum Kasus BKM Maros (Bag.4)



Maros, Kabar News- Bak dipecundangi, mantan Kepala BKD Maros, Muslimin yang jadi terdakwah kasus BKM daerah ini, seakan tak mampu berbuat apa-apa. Padahal dakwaan jaksa juga layak diarahkan kepada sejumlah broker dana BKM di daerah itu. Dan yang dianggap terpenting lagi Kabag Keuangan Maros layak bertanggungjawab.

Kenyataan inilah yang tengah menjadi buah bibir dan tidk terkuak kepermukaan untuk penegakan hukum di daerah Butta Salewangeng. Kasus penggelapan dana BKM sebanyak 497 item kegiatan yang menggunakan anggaran APBD senilai Rp 17, 845 miliar, terus bergulir di meja peradilan. Tapi sayang terdakwa Muslimin harus menanggung beban sendiri.

“Jika menelisik aliran dana yang ditilep saat itu, maka aparat hukum harus jeli menetapkan tersangka dan terdakwah diperadilan. Karena sangat mustahil hanya seorang Muslimin yang menikmati uang daerah, sedang pengambil kebijakan dalm proses pencairan dana sepatutnya ditelikup pula,” ucap A. Unru, Tim Investigasi BPP-DPPNI Sulsel, saat diajak bincang-bincang, beberapa waktu lalu, di Makassar.

Dikatakan, proses kucuran dana yang bersumber dari 3 pendanaan, tentunya harus melalui persetujuan Kabag Keuangan Maros. Jadi APBD Perubahan , dasar penetapannya bersumber dari penetapan APBD pokok, SK Persial, dan dasar penetapan APBD Perubahan TA.2007.

Dari data yang dihimpun menyebutkan pula, selain Kabag Keuangan Maros, A. Syamsul Bahri, tiga broker yang disebut-sebut menuai untung besar walau bebas dari jerat hukum yang sebenarnya. Pada hal, para broker dan pengambil kebijakan, seharusnya menjadi kawan setia Muslimin di balik sel.(Zulkifli/Abd Rauf) Bersambung!!!

Selengkapnya...

Proyek Jembatan Bua-bua Selayar Ambruk, Diduga Dikerja Asal Jadi

Bupati Selayar: Itu Tanggung Jawab Kontraktor



Selayar, Kabar News-Kualitas proyek khususnya pembangunan Jembatan Bua-bua, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Selayar, patut dipertanyakan. Proyek yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel 2008 sebesar Rp4,872 miliar itu, 16 Maret 2009 sekirar pukul 10.00 Wita dilaporkan ambruk.
Parahnya lagi, jembatan yang panjangnya sekitar 70 meter dan merupakan jembatan terpanjang di wilayah itu, ambruk dengan lima bagian. Jembatan yang belum sempat dimanfaatkan itu menghubungkan Lingkungan Bonea. Jembatan tersebut dibangun sebagai jalur cepat menuju Pasar Sentral Selayar yang baru dibangun. Jembatan itu berada pada jalur II Barat.

Salah seorang warga Kecamatan Benteng, Selayar, M Daeng Siudjung mengatakan, jembatan yang ambruk itu hingga saat ini belum dimanfaatkan, bahkan pihak kontraktor maupun pemkab baru berencana diserahterimakan kepada Pemkab Selayar, namun belum sempat diserahkan kepada pemerintah setempat, jembatan itu lebih dulu ambruk. Beruntung jelas Siudjung ambruknya jembatan itu tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa.

Terpisah, Bupati Selayar, Syahrir Wahab juga membenarkan ambruknya Jembatan Bua-bua. Menurut dia, jembatan tersebut masih dalam tanggung jawab pihak kontraktor. "Itu masih tanggung jawab kontraktor karena masih dalam pelaksanaan. Kalau saya tidak salah, kontraknya berakhir Mei," jelas Syahrir,seperti dikutif fajar.

Selengkapnya...

Polair Tangkap Kapal Nelayan Asal Pangkep

Laporan: Andi Ahmad- Makassar




Makassar, Kabar News- Direktorat Kepolisian Air (Dirpolair) Polda Sulawesi Selatan menangkap dua unit kapal milik nelayan asal Kabupaten Pangkep. Keduanya ditangkap karena diduga menggunakan bahan peledak untuk penangkap ikan.

Kedua kapal itu adalah Kapal Layar Motor (KLM) KLM Erwin Jaya dan Kapal Motor Nelayan (KMN) Cinta Makka. KLM Erwin Jaya ditangkap di perairan kurang lebih lima mil laut sebelah barat Pulau Sapuka, Kecamatan Liukang Tangngaya, Kabupaten Pangkep, Minggu (15/3) sekitar pukul 11.00 wita.
Sedangkan KMN Cinta Makka ditangkap sekitar perairan sebelah timur pantai Pulau Sumanga, Kecamatan Liukang Tangngaya, Pangkep, keesokan harinya atau Senin (16/3). Kedua kapal tersebut menggunakan bahan peledak berupa detonator saat melakukan penangkapan ikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Operasi Polair Polda Sulselbar AKBP I Made Sunarta kepada wartawan di Markas Polair Polda Sulselbar, di Ujungpandang, Makassar, Rabu (18/3).

"Penangkapan ini merupakan kali kesekian. Belum lama ini, kita juga beberapa kali menangkap kapal nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Mereka umumnya adalah nelayan asal Pangkep," bebernya,seperti dikutif tribun.

Menurut Sunarta, dari dua buah kapal tersebut juga disita sejumlah barang bukti di antaranya 344 biji detonator. Barang bukti yang diamankan dari kedua kapal tersebut itu di antaranya yakni dokumen dari masing-masing kapal, tiga buah kompresor, tujuh roll selang, dan tiga buah regulator.

Polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka yakni nahkoda KLM Erwin Jaya Sulaeman Bin Dg Juma (35) dan nahkoda KMN Cinta Makka Hatibu Alias Dg Lira Bin Bombong (50). Sedangkan 13 anak buah kapal (ABK) dari kedua kapal itu masih berstatus sebagai saksi.

Di hadapan polisi Hatibu yang mengaku bahwa tidak semua ikan yang mereka angkut adalah hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak. Sedangkan Sulaiman mengaku baru kali ini mereka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. (cr5/fik)

Terancam 6 Tahun Penjara

AKSI yang dilakukan para nelayan tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 55 dan 53 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.

Sunarta menjelaskan, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak seperti itu mengakibatkan biota laut banyak yang ikut mati dan bahkan terjadi kepunahan.
Ia menambahkan tahun ini pihaknya paling banyak menangkap kapal pelaku illegal fishing. Soal kemungkinan adanya keterkaitan antara pelaku-pelaku illegal fishing lainnya, masih dilakukan penyelidikan lebih jauh.

Selengkapnya...

Oknum Wartawati Diduga Lakukan Intervensi, Sejumlah Elemen di SUTA Merasa Terganggu



Makassar, Kabar News-Kehadiran oknum wartawati, HS, yang selama ini dinilai melakukan intrvensi kepada sejumlah institusi terkait setiap pemberangkatan kapal milik PT. Pelni (persero) di Pelabuhan Sukarno-Hatta (SUTA) Makassar, terus menjadi cemoohan. Ia-pun kerap melakukan pemeriksaan barang hingga menahan barang Over bagage (OB), milik penumpang, khususnya kapal yang akan berlayar kebeberpa pulau di bagian timur negeri ini.

Menurut sejumlah informasi yang dihimpun, aktifitas oknum wartawati inipun terus menerus menjadi pergunjingan, yang tak pernah berhenti mencari kesalahan untuk dijadikan bahan melakukan intervensi. Anehnya, pihak terkait, seakan tak mampu menjegal aktifitasnya, yang sudah berada di luar koridor seorang kuli tinta.

“Kami kerap ditakut-takuti dengan mencatat barang-barang yang akan dinaikan ke kapal. Setelah kami dianggap memiliki kesalahan fatal, maka tak luput serangan pertanyaan yang melebihi sorang petugas keamanan dan petugas dari PT. Pelni, selaku perusahaan BUMN,” ucap sumber layak percaya, yang enggan disebutkan identitasnya, dengan dalih takut jadi sasaran oknum tersebut, Saat dimintai komentar, Rabu (18/3), di kantornya.

Dikatakan sumber ini, aktifitas HS, memang sudah lama berlangsung di pelabuhan ini, namun berbagai pertimbangan, pihak terkait tak mau melakukan peneguran. Hingga saat ini kedongkolan berbagai pihak di pelabuhan, seakan tak terbendung lagi. Pasalnya, mantan wartawati majalah mingguan yang kini bangga membawa nama salahsatu media Online, kian menjadi-jadi.

“Dengan menenteng kamera digital dan buku catatan, target yang akan dijadikan bulan-bulanan terus difoto. Namun sebelumnya, ia mencari tahu pemilik maupun pengurus barang yang dianggapnya melanggar aturan. jika pengurus barang dari oknum pegawai yang berkompeten di pelabuhan, maka dilayangkannya SMS via telepon selularnya ke atasan pegawai tersebut,” tambah sumber yang mengaku jenuh melihat tingkah HS.

Keluhan berbagai pihak ini, juga tak luput menjadi buh bibir kalangan buruh bagasi dan aparat keamanan di Pelabuhan SUTA. Hal itu disebabkan oknum wartawati tersebut, kerap meminta bagi hasil dari pekerjaan para pengurus barang OB. (Tim)

Selengkapnya...

Mabes Polri Razia Software Bajakan di Kawasan Jakarta

Razia piranti lunak pada awal 2009 merupakan penangkapan terbesar sejak 2006.


Jakarta, Kabar News- Razia piranti lunak bajakan yang dilakukan Markas Besar Polri kali ini ternyata yang terbesar selama tiga tahun terakhir. Barang bukti yang disita lebih dari 1.300 piranti lunak atau software tanpa lisensi.

"Razia piranti lunak pada awal 2009 merupakan penangkapan terbesar sejak 2006," kata Penyidik Unit I Industri dan Perdagangan, Direktorat Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi, Rusharyanto di Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2009.

Rus menuturkan, biasanya razia piranti lunak yang dilakukan polisi per tahunnya hanya menjaring 100 sampai 200 jenis piranti lunak. Tapi awal tahun ini berhasil menjaring 1.300 piranti lunak tanpa lisensi.

Menurut dia, jenis piranti lunak yang dijaring dalam razia pun semakin bervariasi dan tidak hanya perusahaan end user atau perusahaan pengguna akhir. Tapi juga berasal dari produsen, toko-toko, hin gga pedagang eceran.

Polisi menindak dua perusahaan yang bergerak di bidang mesin dan konstruksi di Jakarta Selatan. Dari 800 komputer dan 30 unit server yang diperiksa, salah satu perusahaan, PT IT terbukti telah menggunakan 4000 lebih piranti lunak. Sebanyak 300 diantaranya adalah software tak berlisensi.

Sebelumnya, pada 11-13 Februari 2009, polisi telah menindak PT V, sebuah perusahaan jasa keuangan di Jakarta. Dari 600 lebih komputer dan 50-an unit server yang diperiksa, ternyata ditemukan 1.000 software tanpa lisensi dari perusahaan Microsoft, Adobe, dan Symantec. Polisi telah menyita 24 unit komputer sebagai barang bukti.

"Perusahaan bisa dilaporkan melanggar hak cipta jika menggunakan lebih dari dua software bajakan, jumlah penggunaan komputernya, jumlah servernya," kata dia, seperti dikutif vivanews.

Dia pun mengakui akan sangat sulit bagi perusahaan produsen melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum jika perusahaan pembuat software tidak memiliki agen di Indonesia. "Jadi kami bekerjasama dengan kuasa hukum atau agen, produsen software untuk memromosikan piranti legal kepada perusahaan," jelas dia.(E.Saputra)

Selengkapnya...

20 Partai Terancam Tak Boleh Kampanye

Liputan Pemilu 2009

Termasuk Partai Golkar, PAN, dan PKS



Jakarta, Kabar News-Badan Pengawas Pemilu merilis, hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum, baru 18 parpol serahkan daftar pelaksana kampanye pada Badan Pengawas. Artinya, 20 parpol melanggar syarat dasar untuk dapat melakukan kampanye rapat umum.
"Berdasar undang-undang pemilu, parpol mendaftarkan pelaksana pemilu kepada KPU dan menembuskan pada Bawaslu. Itu harus dipenuhi sekaligus," kata anggota Badan Pengawas, Wahidah Suaib, di Kantor Badan Pengawas, Jakarta, Senin, 16 Maret 2009.

Wahidah menyadari, kemungkinan parpol yang belum menembuskan kepada Badan Pengawas sudah menyerahkan kepada Komisi Pemilihan. Namun, pihaknya tidak bisa menerima. "Karena syarat itu satu paket," ujarnya.

Dengan tidak menembuskan kepada Badan Pengawas, kata Wahidah, berpotensi menghambat penanganan dan penyelesaian pelanggaran. "Karena itu, Bawaslu meminta KPU agar mengambil tindakan tegas dengan tidak mengizinkan peserta pemilu tersebut melakukan kampanye," ujar Wahidah,seperti dikutif vivanews.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Abdul Hafiz Anshary mengatakan bahwa seluruh partai peserta pemilu sudah melaporkan kepada Komisi. "13 Maret lalu, semua laporan pelaksana Kampanye sudah masuk," kata Hafiz.

Namun, menurut Ketua Badan Pengawas Nur Hidayat Sardini, peraturan KPU nomor 19/2008 pasal 17 mensyaratkan partai politik mendaftarkan pelaksana kampanye kepada Komisi Pemilihan dan menembuskan kepada Badan Pengawas dan Kepolisian. "KPU perlu melihat lebih komprehensif. Karena itu kami meminta KPU menangani pelanggaran secara tepat," ujarnya.

Bentuknya, kata Nur, Komisi perlu membentuk unit khusus penanganan pelanggaran administrasi pemilu di tiap tingkatan.

Partai yang belum menembuskan laporan ke Pengawas Pemilu:
1. Partai Hati Nurani Rakyat;
2. Partai Karya Peduli Bangsa;
3. Partai Gerakan Indonesia Raya;
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
5. Partai Keadilan Sejahtera;
6. Partai Amanat Nasional;
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru;
8. Partai Kebangkitan Bangsa;
9. Partai Nasional Indonesia Marheinisme;
10. Partai Demokrasi Pembaruan;
11. Partai Karya Perjuangan;
12. Partai Matahari Bangsa;
13. Partai Demokrasi Kebangsaan;
14. Partai Republika Nusantara;
15. Partai Golkar;
16. Partai Damai Sejahtera;
17. Partai Bulan Bintang;
18. Partai Patriot;
19. Partai Indonesia Sejahtera; dan
20. Partai Syarikat Indonesia.

Selengkapnya...

Kampanye Partai Golkar, Kalla Memulai di Medan

Liputan Pemilu 2009

Medan, Kabar News-Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla akan memulai masa kampanye Partai Golkar hari ini ke Medan, Sumatera Utara.

"Pertemuan itu internal saja, tidak terbuka," kata Kalla kepada wartawan, kemarin. Ia akan melakukan dua sampai tiga pertemuan di Sumatera Utara.
Selain itu, Kalla mengatakan semua daerah menjadi prioritas kampanye Partai Golkar. "Tapi lebih banyak di luar Jawa," kata Kalla, seperti dikutif vivanews

Meski demikian, kata dia, ia yakin Golkar akan menjadi nomor satu di Jawa Barat. "Kami selalu nomor satu di Jawa Barat."

Dalam tiga minggu kedepan, ia akan melakukan kampanye dan berkeliling Indonesia. Kalla mengakui kampanye tiga minggu dengan wilayah jangkauan yang luas cukup menyulitkan.

Bagaimana jaga stamina? " Dijaga stamina tetap sehat, kita tidak perlu boros, memaksakan diri," ujarnya. Ia berharap pelaksanaan kampanye Pemilu 2009 berjalan damai.

Selengkapnya...

Abdul Hadi Minta Depkeu Ungkap Dana Stimulus

Abdul Hadi Jamal (foto: viva news.)

Jakarta, Kabar News-Tersangka kasus suap proyek pelabuhan di Indonesia Timur Abdul Hadi Djamal meminta masalah dana stimulus dijelaskan oleh pihak Departemen Keuangan.

"Lebih baik prosesnya dijelaskan Depkeu, bisa dari Bu Ani (Sri Mulyani, menteri keuangan) atau Angginto Abimanyu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu)," ujarnya usai diperiksa hampir 12 jam di kantor komisi antikorupsi, Senin, 16 Maret 2009.

Dia mengatakan, bagaimana proses pembahasan bisa dimulai, yang jelas anggaran stimulus tersebut satuan tiganya tidak dibahas di komisi atau di panitia anggaran.

Hadi menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat profesional, sehingga semuanya dirasa sudah sangat siap untuk dibuktikan. "Jadi, kira-kira bagian dari ini (panitian anggaran) segera melapor," ujarnya.

Dia mengakui, panitai anggaran itu semuanya adalah tokoh fraksi dari semua partai. Sedangkan jumlahnya sebanyak 80 orang dan setiap dari mereka ada saksinya masing-masing. "Soal Depkeu, itu kan pembahasan panitia anggaran dengan mereka," tutur Hadi,seperti dikutif vivanews.

Kalau yang Rp 3 miliar itu, kata Hadi, biarlah KPK yang mengungkap dari pada salah-salah. "Semua akan terungkap dari KPK. Termasuk, 80 anggota panitia anggaran itu," ujarnya.

Dia mengatakan, dirinya di KPK memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutupi. "Stimulus itu siklusnya dari awal sampai akhir, gimana dan ke mananya saja akan ketemu," tutur Hadi.(E.Saputra)

Selengkapnya...

Kampanye Damai Pemilu 2009 di Lapangan Karebosi Makassar

Liputan Pemilu 2009

Belum Dilaksanakan Kampanye Damai, Anggota Salah Satu Partai Adu Jotos



Makassar, Kabar News- Hari ini pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif 2009 di Makassar, adapun kegiatan kampanye damai dimulai dilapangan Karebosi sekitar pukul 15.00 yang akan dihadiri sejumlah Partai peserta Pemilu 2009.

Namum belum juga dimulai Pelaksanaan Kampanye Damai ini salah satu kelompok dari partai yang nantinya ikut Kampanye Damai ini sudah adu jotos.

Adanya insiden adu jotos sesama anggota parpol Partai Kedaulatan di Karebosi ini. Keributan terjadi di tengah-tengah persiapan pelaksanaan kampanye damai yang dihadiri semua anggota parpol.

Dalam insiden tersebut tak ada korban luka hanya saja kejadian itu membuat suasana Karebosi menjadi heboh.

Puluhan aparat kepolisian langsung melakukan pengamanan. Sayangnya, tak ada satu orang pun dari Partai Kedaulatan yang bersedia memberikan rincian mengapa insiden adu jotos itu sempat terjadi.

Namun beberapa saksi mengatakan insiden itu dipicu oleh kesalahpahaman di antara sesama parpol. Dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan pelepasan konvoi parpol yang akan melakukan kampanye.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Hari Ini Bupati Pangkep Demo Masak Sop Saudara di Clarion

Bupati Pangkep Syafruddin Nur

Makassar, Kabar News- Bupati Pangkep Syafruddin Nur hadir di Clarion Hotel & Convention Makassar. Kehadiran Syafruddin adalah dalam rangka konfrensi pers dan demo masak sop saudara yang diselenggarakan hari ini.

"Sop saudara adalah salah satu masakan andalan khas Kabupaten Pangkep. Menui tersebut akan dipatenkan dan masuk menjadi menu andalan di hotel," ujar Asst PR Clarion Ciwang, seperti dikutif tribun.

Karenanya, menurut Ciwang, pihak hotel menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk menghadirkan cita rasa sop saudara yang betul-betul sesuai dengan citarasa aslinya. (Sakkar Rauf/ Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Nasrudin Dimakamkan Di TPU Bontojene Makassar

Dimakamkan Samping Ayahnya.



Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, korban penambakan di komplek padang Golf Modernland, hari ini Senin 16 Maret 2009 dimakamkan di Pemakaman Umum Bontojene, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, persis di samping makam ayahnya, Andi Iskandar.

Makassar, Kabar News-Suasana dipemakaman tampak haru, terlihat keluarga korban mengelilingi pusaran jenzah Nasrudin Zulkarnaen. Bahkan terlihat ibu korban, Andi Muliati tak henti-hentinya menangis, dan sempat pingsan karena tak kuasa melihat kondisi anaknya.

Tak kuasa melihat suaminya di makamkan, Isteri kedua korban Irawati Arnida, jatuh pingsan sesaat usai menyelesaikan prosesi pemakaman.

"Sengaja kami makamkan almarhum dekat dengan ayahnya, agar mudah mengenang mereka berdua," ujar Andi syamsuddin Iskandar, adik korban,seperti dikutif vivanews.

Sebelumnya, Direktur Rajawali Nusantara Indonesia, salah satu perusahaan BUMN, Nasrudin Zulkarnaen, ditembak usai bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00, Sabtu 14 Maret 2008.

Nasrudin terkena dua lontaran peluru di pelipis kirinya dan menembus ke pelipis kanan. Ia ditembak di dalam mobil BMW miliknya saat akan keluar dari kompleks Padang Golf Modernland.(Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Penembakan Tidak Terkait Tender Rp 2,5 Miliar

Soal Ditembaknya Direktur Perusahaan BUMN



PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menyampaikan sikap resminya atas penembakan yang menimpa Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Purta Rajawali Banjaran, cucu perusahaan RNI.


Jakarta, Kabar News-Dalam sikap resminya Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Holding Company Bambang Triono Basuki mengatakan, penembakan yang dialami korban tidak terkait tender Rp 2,5 miliar yang dimenangkan oleh PT Putra Rajawali Banjaran.

Selain itu penembakan juga tidak berhubungan dengan masalah internal perusahaan terkait pengangkatan korban menjadi direktur PT PRB pada 2008 lalu.

"Akan dilihat lagi data-data tender itu, bila diperlukan datanya akan kami serahkan kepada polisi," ujar Bambang, Senin 16 Maret 2009,seperti dikutif vivanews.

Korban bergabung dengan RNI sejak 2001 sebagai staf ahli direksi PT RNI. Pada Agustus 2008 korban diangkat menjadi direktur PT Putra Rajawali Banjaran.

PT Putra Rajawali Banjaran merupan anak Perusahan PT Mitra Rajawali Banjaran yang merupakan anak perusahaan dari Rajawali Nusantara Indonesia.(E.Saputra)
Selengkapnya...

SBY Pesan Kampanye Damai Kepada Para Menteri



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pesan membuka putaran kampanye rapat umum di Istana Negara. Yudhoyono meminta masyarakat mensukseskan Pemilu 2009 dengan cara menunaikan hak pilihnya.

Jakarta, Kabar News- Presiden mengajak rakyat optimistis mensukseskan pemilu 2009 dan menjawab tantangan sejarah Indonesia sebagai negara demokrasi yang matang. "Pada kesempatan yang baik ini, saya berpesan untuk melakukan rapat umum dengan tertib dan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi kampanye yang damai," kata Yudhoyono di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 16 Maret 2009.

Yudhoyono juga memberikan pesan khusus pada aparatur negara dan penyelenggara Pemilu yang hadir di Istana Negara. Antara lain yang ikut mendengarkan adalah anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini.

"Pada pejabat negara, agar tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan. ari kita beri teladan dalam penyelenggaraan Pemilu yang damai," kata Yudhoyono,seperti dikutif vivanews.

Supaya pelayanan masyarakat, Presiden menginstruksikan pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Aparatur negara harus terus melayani masyarakat apalagi di tengah krisis ekonomi global seperti saat ini.

Pada KPU, presiden meminta agar terus bekerja keras memantapkan sinergi dan mensosialisasikan peraturan Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang rekapitulasi data pemilih. "Pastikan pemilih terdata dengan benar," ujar Yudhoyono.

Sementara untuk Bawaslu, SBY memtanya secara efektif mengawasi jalannya Pemilu sehingga seluruh pelaksanaan

pemilu bisa berjalan tertib dan demokratis. Kepada pemerintah daerah, SBY berpesan agar membantu KPU di seluruh daerah tertutama agar surat suara dapat sampai tepat waktu.

Untuk Polri dan TNI, SBY meminta agar jajaran kepolisian bersikap antisipatif mencegah gangguan keamanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Pertahankan netralitas TNI dan Polri," ujar Yudhoyono.(E.Saputra)

Selengkapnya...

Tugas Polri Hanya Mengamankan Tahapan Proses Pemilu

Kapolda Sulselbar : Anggota Polisi tidak dibenarkan memegang kunci kotak Suara

Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mathius Salempang saat memberikan keterangan kepada wartawan diwarkop Phoenam Makassar. (foto: Kabar News/Andi Ahmad)

Intelijen Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengidentifikasi sedikitnya 63 dari 3.934 tempat pemungutan suara (TPS) yang terbilang rawan. Ke-63 TPS ini tersebar di dua daerah, masing-masing Makassar sebanyak 62 titik dan satu titik berada di Gowa.

Makassar, Kabar News- Laporan intelijen menyebutkan, ke-63 TPS ini termasuk TPS rawan II, sementara 812 masuk kategori rawan I. Hanya saja, identifikasi terakhir menyebutkan, potensi konflik terbilang masih rendah, meski tahapan pascapemilihan harus diwasapadai, karena dianggap saat-saat yang paling rawan.

"Jadi termasuk saat rawan yaitu pasca pemilihan. Pada saat surat suara dibawa dari TPS. Itu harus dijaga ketat polisi," tegas Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mathius Salempang, di sela-sela tatap muka dengan tukang becak di Warkop Phoenam, Jl Jampea, Jumat (13/3) sore.

Ditanya soal kemungkinan diturunkannya sniper dalam pengamanan Pemilu, Mathius mengungkapkan, untuk sementara belum ada identifikasi untuk kondisi-kondisi darurat di Sulsel, sehingga sniper belum perlu diturunkan. Sniper akan dilepas dari 'isolasi' jika intelijen menemukan adanya kemungkinan ancaman teror atau konflik horisontal.

"Kita tentu siapkan, tapi pada kondisi tertentu. Kalau sekarang ya, saya kira belum," katanya.

Kapolda yang didampingi Kabid Humas Kombes Pol H Hery Subiansauri menandaskan, tahapan paling rawan adalah pasca pemilihan. Selanjutnya, saat perhitungan suara dan pembawaan kotak suara menuju Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kantor Kecamatan.

Pada tahapan ini, anggota Polri harus benar-benar kerja maksimal. Dan harus dipahami, tugas Polri hanya mengamankan proses tahapan pemilu.

"Pelaksanaan Pemilu itu adalah KPUD. Tugas Polri, hanya mengamankan seluruh tahapan proses Pemilu. Polri, jangan coba-coba mengintervensi kewenangan KPUD,"tegas Kapolda.
Justru itu, kata mantan staf ahli Kapolri tersebut, dia telah mengingatkan, agar jajaran Kepolisian Sulselbar, tidak dibenarkan memegang kunci kotak suara.

"Kalau anggota Polri pegang kunci kotak suara, itu namanya intervensi tugas orang lain. Eksesnya, jika terjadi masalah, institusi Polri akan kena getahnya," tegas Mathius.seperti dikutif Beritakota Makassar.

Sementara itu, Kapolwiltabes Makassar, Kombes Pol Drs H Burhanuddin Andi,SH secara terpisah mengemukakan, jumlah TPS yang tersebar di lima Polres dalam wilayah Polwiltabes Makassar terdata 3.934 buah.
Untuk wajib pilih yang tersebar di- 413 Kelurahan dalam lima Polres terdata 1.602.549 jiwa.

Dari 3.934 TPS tersebut, tercatat 812 TPS kategori Rawan I dan 63 buah Rawan II. Selebihnya, kategori Aman.

Lebih rinci, mantan Kapolwil Parepare tersebut mengungkapkan, TPS rawan satu di Polres Makassar Timur tercatat 317 TPS dan rawan dua 16 TPS.
Polres Makassar Barat tercatat TPS rawan satu 107 buah dan rawan dua 24 buah. Sementara itu, di Maros terdata rawan satu sebanyak 133 TPS dan tidak ada TPS rawan dua.

Di Polres Gowa, terdata TPS rawan satu, 130 dan rawan dua, satu TPS. Khusus Polres Pelabuhan, terdata TPS rawan satu, 125 dan rawan dua 22 buah TPS.

"Personel siaga itu setiap saat dapat digerakkan (on call). Artinya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan butuh bantuan perkuatan, hanya dalam hitungan menit, bantuan personel segera tiba di TPS yang membutuhkan bantuan,"kata kapolwil. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Bendungan Ponre-Ponre Bone Dapat Mengairi 4.411 Ha Sawah

Kepala Balai: Bendungan Ponre-Ponre Menunjang Peningkatan Pangan di Sulsel

Laporan: Andi Ahmad- Makassar

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Makassar, Sulsel, Ir. Is Prasetyo Basuki, MSc (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News- Hadirnya Bendungan Ponre-Ponre diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bendungan Ponre-Ponre di Desa Libureng Kec, Kahu Kabupaten Bone

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Makassar, Sulsel, Ir. Is Prasetyo Basuki, MSc mengatakan di masa depan diperlukan koordinasi yang lebih mantap antar instansi terkait, dalam rangka pemanfaatan bendungan (Ponre-Ponre) ini yang adil dan merata, dengan secara maksimal menjaga kelestarian waduk serta memperbaiki kondisi daerah tangkapan air waduk untuk mengendalikan laju erosi. Hal ini termasuk didalamnya memperhatikan penataan ruang; rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya air; pengendalian daya rusak; pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air; pendayaguanaan sumber daya air; serta pengelolaan sumber daya air yang terpadu,katanya kepada Kabar News, Jumat (13/3) diruang kerjanya di Makassar.

PPK Pembangunan Waduk Ponre-Ponre, Ir. Thomas Raya Tandisau (foto: Andi Ahmad)

Sementara itu PPK Pembangunan Waduk Ponre-Ponre, Thomas Raya Tandisau menjelaskan bahwa Bendungan senilai sekitar Rp 91 milyar, yang memiliki tinggi 55 m dengan kapasitas tampung bersih (efektif) 40,4 juta m3 serta luas genangan 300 Ha serta catchment area seluas 78 km2, tersebut berada di sungai Tinco, anak sungai Walanae, kecamatan Kohu dan Libureng, Kabupaten Bone, sekitar 70 km dari Makassar. Dimana bendungan tersebut Sudah diresmikan oleh Presiden RI secara bersamaan dengan proyek-proyek lainnya di Kabupaten Pangkep pada tanggal 12 Maret 2009 yang dihadiri juga Menteri Pekerjaan Umum< Joko Kirmanto, jelasnya.

Menurutnya Bendungan dengan jenis urugan batu dengan lapis permukaan beton (Concrete Faced Rockfill Dam) ini dibangun selama 34 bulan dan merupakan bagian dari Loan JBIC IP-509 (DISMP). Diperkirakan kurang dari satu tahun waktu untuk mengisi bendungan, sehingga dapat menjalani fungsinya sebagai sumber air, yaitu untuk meningkatkan sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi, dengan daerah irigasi yang mampu diairi seluas 4.411 Ha.
Selengkapnya...

Presiden SBY Akhirnya Kembali ke Jakarta

Presiden Yudhoyono dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Makassar, Siang ini


Makassar, Kabar News-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jatuh sakit dan batal meresmikan sejumlah proyek di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/3) siang. Hari ini, kondisi Presiden sudah sehat setelah terserang asam lambung.

Berdasarkan informasi dari Biro Pers Istana Presiden, Yudhoyono dan rombongan mengakhiri kunjungan kerja di Makassar, Jumat, 13 Maret 2009. Presiden pun siap ke Jakarta.

Presiden Yudhoyono dan rombongan dijadwalkan meninggalkan kampung halaman Wakil Presiden Jusuf Kalla itu sekitar pukul 10.30 Wita. Rencananya, pesawat yang ditumpangi Presiden Yudhoyono akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 12.50 WIB, seperti dikutif vivanews.

Dalam acara di Sulawesi Selatan, Presiden rencananya meresmikan Bendungan Ponre-ponre senilai Rp 206 miliar, PLTG Senkang Kabupaten Wajo senilai US$ 45 juta. Tetapi, setelah acara berlangsung Presiden belum juga terlihat. Akhirnya disampaikan bahwa Presiden harus beristirahat karena sakit.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan, Presiden sempat istirahat di rumah kediaman Direktur PT. Semen Tonasa, Pangkep. Malam harinya, Presiden pun menggelar jumpa pers singkat untuk menjelaskan kepada masyarakat.

"Hanya nyeri lambung dan kelelahan," ujar Presiden Yudhoyono, saat menghampiri wartawan yang menunggunya di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Kamis (12/3) kemarin. Sakit itu diderita Presiden Yudhoyono setelah menyantap makan siang di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.(Agus Salim /Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Makanan Presiden Terjamin, Murni Kelelahan

Terkait Dengan SBY Tiba-Tiba Sakit Saat Kunjungan Kerja di Pangkep


Makassar, Kabar News- Tim Dokter Kepresidenan menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sakit karena murni kelelahan. Tidak terkait dengan makanan yang disantapnya.

"Makanan presiden terjamin semuanya," kata dokter dari Universitas Hasanuddin, Idrus Paturusi, saat jumpa pers di di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Kamis 12 Maret 2009. "Jadi ini murni keletihan."

Idrus menjelaskan, penyakit yang dirasa presiden di bagian lambungnya semacam penyakit maag. "Itu sejenis maag," jelasnya, seperti dikutif vivanews.

Presiden dan rombongan tiba di Bandara Hasanuddin sekitar pukul 10.55. Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Kabupaten Pangkep, yang terletak sekitar 50 kilometer dari bandara. Dan tiba pukul 12.30.

Saat tiba, Presiden kemudian istirahat dan makan siang. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, saat istirahat, presiden mengelu sakit pada lambungnya. Seketika itu juga, tim dokter kepresidenan langsung memeriksa Presiden. Kesimpulan tim dokter adalah Presiden sakit pada lambungnya dan kelelahan.(Agus Salim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kapolri: Tahun Ini Bayar SIM Lewat ATM dan Bank



Jakarta, Kabar News- Proses pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polri masih terus disorot. Dalam rangka mempermudah pembuatan SIM dan menghindari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli), Polri akan mengubah sistem pembayaran pembuatan SIM. Tahun ini, pembayaran pembuatan SIM akan dilakukan lewat bank dan ATM.
"Tahun ini, Polri sudah menargetkan bahwa pembayaran SIM dilakukan lewat ATM. Tidak ada lagi sentuhan petugas lagi," kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri saat melakukan silaturahmi dengan pimpinan media massa di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2009).

Rencana Polri untuk melakukan pembenahan dan transparansi dalam pembuatan SIM ini memang tidak main-main dan akan dilakukan di seluruh Indonesia. "Targetnya April-Mei 2009 ini, sistem pembayaran SIM harus sudah dilakukan lewat bank. Tidak bisa ditunda," tegas dia.

Bila masyarakat masih menemukan aparat Polri yang menjadi calo atau melakukan pungli, Kapolri meminta agar melaporkannya kepada Polri. "Tapi jangan fitnah, silakan laporkan kepada kami," ujar Kapolri,seperti dikutif detikcom.

Bagaimana agar masyarakat bisa memegang bukti? Gampang. "Catat siapa namanya, kemudian dipotret petugasnya dan laporkan. Kan sekarang gampang, bisa memotret dengan HP. Kami pasti akan menindaklanjuti," pinta Kapolri.

Menurut Kapolri, pembenahan dalam pelayanan masyarakat tidak hanya pada pembuatan SIM, tapi juga pada pembayaran STNK dan BPKB. "Kami akan terus menertibkan ini. Sebab, tanpa ada pungli, kami juga akan mendapatkan feedback dari pemerintah," kata dia.

Selengkapnya...

Presiden Dirawat di Rumah Dirut Semen Tonasa

Presiden RI. SBY sedang Donor Darah (foto: vivanews)

Pangkep, Kabar News-Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan proyek Center Point of Indonesia di Makassar, hari ini Kamis 12 Maret 2009 masih belum jelas.

Menurut Humas Pemprov Sulawesi Selatan Hasan Basri Ambarala, pada peresmian proyek pertama presiden mengalami gangguan sakit perut. Sehingga meski hadir di acara peresmian pabrik Semen Tonasa, di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tetapi digantikan Menkokesra Aburizal Bakrie.
"Beliau hadir di lokasi, tetapi yang meresmikan Menkokesra," kata Hasan Basri Ambarala. "Di kabarkan Presiden mengalami gangguan sakit perut,"

Informasi sakitnya Presiden Yudhoyono diumumkan oleh Menkokesra Aburizal Bakrie sesaat akan meresmikan proyek semen Tonasa.

"Informasi itu langsung dari Menkokesra yang diumumkan saat pidato, bahwa Presiden sakit dan sekarang ditangani dokter Kepresiden di rumah direktur PT. Semen Tonasa, Saptar Tabah," kata Humas Pemprov,seperti dikutif vivanews.

Belum diketahui apakah juga akan menghadiri peresmian proyek kedua atau langsung menuju rumah sakit untuk menjalani perawatan. "Kami berharap kondisi membaik dan hadir diperesmian kedua,".jelasnya. (Muin/Sakkar Rauf)

Selengkapnya...

Jubir Kepresidenan : SBY Sedang Ditangani Dokter



Pangkep, Kabar News-Dokter kepresidenan saat ini sedang menangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendadak sakit usai menyantap makan siang di rumah dinas Dirut Semen Tonasa, Pangkep, Sulawesi Selatan.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng mengatakan, saat ini SBY masih berada di rumah tersebut karena harus diperiksa tim dokter.

"Presiden juga manusia biasa. Beliau mengalami gangguan pada pencernaannya. Maka tadi acara sempat terlambat, " ujar Andi saat memberikan keterangan pada wartawan di kantor PT Semen Tonasa, Pangkep, Kamis (12/3/2009),seperti dikutif okezone.com.

Namun, saat disinggung wartawan soal kronologis sakitnya SBY, Andi enggan berkomentar. "Saya tidak mau berandai-andai," tandasnya yang kedapatan terus menundukan kepala sesekali ke atas tanpa melihat kamera wartawan.

Kendati demikian, Andi meyakinkan publik bahwa SBY tetap akan mengikuti rangkaian acara lainnya yang akan digelar di Sulawesi Selatan. Seharusnya, pada pukul 17.00 WIB nanti, SBY beserta rombongan menyambangi Centre Point of Indonesia.

"Beliau sangat berharap mengikuti rangkaian acara dalam kunjungan ini. Saat ini tim dokter masih menangani beliau," pungkas Andi. Ada apa dengan SBY? (Muin/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Habis Makan Siang di Pangkep, SBY Mendadak Sakit



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendadak sakit usai menyantap makan siang di rumah dinas Direktur Utama PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Padahal, saat itu SBY harus menghadiri acara pencanangan pembangunan PT Semen Tonasa V dan sederet acara lainnya. Akhirnya, acara tersebut hanya diwakilkan Menkokesra Aburizal Bakrie.

"Kami mohon maaf, bapak Presiden tidak bisa hadir dan saya yang menggantikan. Tapi kami pastikan bahwa Presiden sudah ikut dengan rombongan ke sini," ujar Aburizal saat memberikan sambutan, Kamis (12/3/2009).

Menurutnya, kondisi SBY mendadak tak stabil usai makan siang. Diduga, SBY menderita gangguan pencernaan. "Beliau meminta saya yang mewakilkan agar hadirin tidak menunggu lama," tandasnya,seperti dikutif okezone.com

Akibat kejadian ini, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo kerap salah ucap saat memberikan sambutan. Dia sering kali menyebut Bapak Presiden yang terhormat, padahal acara hanya diwakilkan Menkokesra.

Hingga saat ini, belum diketahui persis penyebab sakitnya SBY. Rencananya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng akan memberikan pernyataan terkait kondisi SBY. (Muin/Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Salawat Badar Berkumandang Pada Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu di Makassar

Polda Sulselbar Libatkan 2000 Personel Polisi



Makassar, Kabar News- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) menggelar simulasi pengamanan pemilu. Uniknya, dalam kegiatan tersebut polisi melantunkan salawat badar dan Asmaul Husna untuk menghalau pengunjuk rasa.

Simulasi pengamanan pemilu tersebut digelar di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, mulai pukul 15.30 Wita sampai pukul 17.00 Wita, Rabu (11/3/2009).

Kapolwiltabes Makassar, Kombes Pol Burhanuddin Andi, menyebutkan simulasi ini diikuti 2.000 personel. Acara tersebut juga dihadiri 8 Kapolda se-Indonesia bagian timur dan beberapa petinggi TNI,seperti dikutif detikcom.

Adegan pertama simulasi ini dimulai dengan aksi penyanderaan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) oleh teroris bersenjata. Layaknya film action, anggota pasukan Gegana dan Brimob memeragakan atraksi perkelahian dan pembebasan sandera di sebuah replika markas teroris.

Usai adegan pembebasan sandera, simulasi berlanjut dengan mempertontonkan pengamanan unjuk rasa di depan kantor KPU oleh demonstran oleh kubu yang kalah di Pemilu. Pengunjuk rasa yang anarkis melempari polisi dengan telur busuk dan jeruk. Tindakan itu dibalas polisi dengan menyemprotkan air dari mobil 'water-canon'. Adegan diakhiri dengan pemasangan kawat berduri di depan massa pengunjuk rasa dan diiringi lantunan salawat badar dan Asmaul Husna oleh anggota PHH.

Kahumas Polda Sulselbar, Kombes Pol Hery Subiansauri, pembacaan salawat badar dan asmaul husna oleh polisi dalam penanganan unjuk rasa yang anarkis adalah anjuran Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mathius Salempang yang baru sebulan menjabat. "Kekerasan memang sebaiknya jangan dilawan dengan kekerasan, api dapat padam jika dilawan dengan air," pungkas Hery.(Agus Salim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

SBY Resmikan Tonasa V Pangkep Hari Ini

Laporan: Sakkar Rauf/Andi Ahmad- Pangkep



Pangkep, Kabar News-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan hari ini sekitar pukul 11.00 bersama sejumlah rombongan. Setiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, SBY langsung menuju ke Kabupaten Pangkep.
Di Kabupaten Pangkep, SBY dijadwalkan meresmpmikan proyek pembangunan pabrik Semen Tonasa V, demikian dikatakan Humas Pemkab Pangkep, Zainal Abidin, Rabu (11/3.

Setelah itu SBY kembali ke Makassar untuk meresmpikan pembangunan proyek Center Point of Indonesia (CPI) di kawasan Pantai Losari.

Malamnya, SBY akan menghadiri acara malam ramah tamah dengan Pemerintah Provinsi Sulsel.

SBY Dijadwalkan menginap di Hotel Imperial Aryaduta. Pagi harinya akan meninggalkan Makassar

Selengkapnya...

Polisi Sudah Kantongi Ijin Mendagri

Soal Tewasnya Ketua DPRD Diamuk Massa

Pemakaman Ketua DPRD Sumut (foto: Antara)

Medan, Kabar News- Langkah kepolisian mengusut tuntas kasus tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat makin mulus. Kepala Kepolisian, Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan polisi sudah mengantongi ijin Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto untuk memeriksa para anggota DPRD Sumatera Utara.

"Tinggal bergulir pemeriksaan anggota DPRD baik sebagai saksi maupun tersangka," kata Bambang Hendarso di depan para pimpinan media massa nasional di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 10 Maret 2009.

Ditambahkan Bambang Hendarso, saat ini polisi sudah menetapkan 67 tersangka dalam kasus demo maut menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. "Sebanyak 37 berkas sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," tambah Bambang Hendarso,seperti dikutif vivanews.

Ada 15 anggota DPRD yang dibutuhkan keterangannya oleh polisi. Delapan anggota sudah di periksa dengan sukarela datang sebagai saksi sehingga tidak perlu izin menteri. Namun sisanya, tidak mau dimintai keterangan karena belum ada izin dari Menteri.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepolisian, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan ada lima tersangka yang berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan, terhalang izin mendagri. Pelimpahan berkas para tersangka ke kejaksaan itu masih menunggu keterangan tambahan dari para saksi yang juga anggota DPRD.

Tragedi tewasnya Abdul Azis Angkat terjadi di gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa 3 Februari 2009. Waktu itu ribuan pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli merangsek masuk gedung dan merusak berbagai fasiltasi parlemen. Bahkan mereka melempari Abdul Azis dan ada pula yang memukulinya.

Di tengah aksi itulah kemudian Abdul Azis tewas. Semula polisi sempat menyatakan, Abdul Azis tewas karena serangan jantung. Namun, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji menduga tewasnya Abdul Aziz angkat sudah direncanakan.

Di tengah aksi itulah kemudian Abdul Azis tewas. Semula polisi sempat menyatakan, Abdul Azis tewas karena serangan jantung. Namun, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji menduga tewasnya Abdul Aziz angkat sudah direncanakan.

Selengkapnya...

Kapolda Sulselbar Sidak Mapolres Makassar Timur

Laporan: Agus Salim- Makassar

Kapolda Sulselbar, Irjen Pol. Mathius Salempang berbincang-bincang dengan warga saat lakukan Sidak di Mapolres Makassar Timur ( Foto: Agus Salim)

Makassar, Kabar News, Kapolda Sulselbar, Irjen Pol. Mathius Salempang melakukan inpeksi mendadak (sidak) di Mapolres Makassar Timur, Selasa (10/3), sekitar pukul 11.00 wita. Di Mapolres Makassar Timur, Kapolda melihat langsung disetiap ruangan seperti ruangan penyidik Reskrim, SPK, Intelkam.

Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol. Hery Subiansuri mengatakan sidak yang dilakukan Kapolda di Mapolres Makassar Timur, merupakan program yang rutinitas yang dilakukan awal tugas sebagai orang nomor satu pada jajaran Kepolisian di provinsi Sulsel dan Sulbar, dan sejumlah Kantor Polisi sampai tingkat Polsek telah disidak, katanya kepada Kantor Berita Kota Nusantara disela-sela mendampingi Kapolda Sulsel di Mapolres Makassar Timur.

“ Satu persatu ruangan di Mapolres itu dimasuki termasuk ruangan Kapolres Makassar Timur yang terakhir dikunjungi, dan Kapolda sempat bincang-bincang dengan Kapolres Makassar Timur sekitar 30 menit setelah itu meninggalkan kantor Mapolres,” jelasnya. (Agus Salim/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom