Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Sekretaris KPU Sulsel Sanksi Tegas KPU Daerah/Kota Yang Berbuat Curang

Liputan Pemilu 2009



Makassar, Kabar News-Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Annas GS mengancam sanksi tegas kepada seluruh sekretaris KPU kabupaten/kota se-Sulsel agar tidak berbuat curang saat melakukan rekapitulasi suara, mulai di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota.

Ancaman itu dilontarkan Annas kepada Tribun, Senin (13/4). Apabila ada sekretaris KPU kabupaten/kota maupun staf yang "main-main" dengan perolehan suara partai maupun caleg, akan dipecat.

Peraturannya sangat jelas. Sekretaris KPU kabupaten/kota dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh berpihak kepada partai politik atau caleg tertentu. Sebagai PNS, harus menjunjung tinggi korps kepegawaian dan harkat merah-putih.

Pemilu ini pesta demokrasi. "Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak boleh diubah atau dipindah- pindahkan," tegas Annas,seperti dikutif tribun.

Khusus operator komputer rekap suara din KPU kabupaten/kota juga demikian. Mereka harus independen dan tidak boleh diintervensi pihak tertentu.

"Kami sangat mengharapkan kerja sama pihak keamanan untuk mengawal proses rekapitulasi suara di KPU daerah," imbuhnya.(Andi Ahmad))
Selengkapnya...

Demokrat dan Golkar Bangun Koalisi Jilid II

Liputan Pemilu 2009

Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla pada Suatu Acara(foto:Antara)

Jakarta, Kabar News-Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, pasangan Partai demokrat dan Partai Golkar merupakan konfigurasi koalisi yang paling kuat. Kedua partai dinilai terlalu mengambil resiko jika mengambil koalisi di luar itu.
"Golkar itu punya pengalaman lapangan yang panjang. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga mantan Golkar," kata Indria, Selasa 14 April 2009,seperti dikutif vivanews.

Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang tidak suka dengan konfigurasi Demokrat-Golkar, dinilai Indria sebagai sikap yang tidak perlu. "Saya kira PKS hanya bergenit-genit. Semua koalisi itu kan ujung-ujungnya kursi. Bagaimana tawar menawar untuk itu," kata dia.

Sehingga, menurutnya, PKS legawa menerima kenyataan bahwa Demokrat dan Golkar adalah konfigurasi dengan kemungkinan besar untuk memang di Pemilihan Presiden. "Sejak pagi-pagi, PKS sudah bilang mau dukung Demokrat. Kalau sekarang tidak mau, ya sudah jadi oposisi saja," tegasnya.

Pendapat Indria ini terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, Senin (13/4) kemarin. Anis Matta menegaskan, PKS akan keluar dari koalisi, bila Demokrat menerima Golkar untuk bergabung. "Kemungkinan bila Yudhoyono kembali menerima Jusuf Kalla, maka kami akan memikirkan ulang posisi kami di sana," ujar Anis Matta.

Selengkapnya...

Golkar Yakin Dapat 117 Kursi di DPR, Menurun Pada Pemilu 2004

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News- Berdasarkan quick count, Partai Golkar diprediksi hanya memperoleh suara sekitar 14 persen. Namun perolehan suara yang menurun dibanding Pemilu 2004 ini dinilai tak terlalu berpengaruh pada perolehan kursi Golkar di DPR.
Hal ini dikatakan Wakil Sekjen Golkar Iskandar Mandji Selasa (14/3/2009). Kursi di DPR periode mendatang berjumlah 560, naik 10 kursi,seperti dikutif detikcom.

"Dibandingkan yang kita dapat tahun 2004 tidak akan menurun signifikan. Saya masih yakin Golkar akan dapat 117 kursi," ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, perolehan kursi Partai Golkar paling hanya berkurang 10 kursi. "Kalau 2004 kan kita dapat 127 kursi," katanya.

Dengan jumlah ini, menurut Iskandar, kekuatan Golkar di parlemen masih sangat kuat dan patut diperhitungkan.

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan jika perolehan suara Golkar yang menurun ini akan menjadi pelajaran untuk melakukan evaluasi. "Makanya di rapat konsultasi tanggal 16 April nanti kita akan evaluasi dan mendengarkan suara-suara dari DPD," ujar Iskandar.

Iskandar juga tidak mau menyalahkan siapa-siapa atas merosotnya suara Golkar yang berimbas pada menurunnya perolehan kursi di legislatif. "Semuanya sudah bekerja keras. Usaha kita sudah maksimal," terangnya.(**)


Selengkapnya...

KPU Diminta Terbuka dalam Proses Tabulasi Nasional

Liputan Pemilu 2009

Terkait Dengan Tabulasi Dicurigai


Jakarta, Kabar News-Tabulasi nasional Pemilu 2009 memunculkan kecurigaan. Tidak tertutup kemungkinan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Guna menghindari kecurigaan publik, KPU diminta transparan dalam pemrosesan data untuk tabulasi tersebut.

"Sebaiknya proses penayangan tabulasi itu dilakukan secara transparan. Publik perlu diberi akses untuk mengetahui pemrosesan datanya," ujar praktisi TI dari ITB Dedy Syafwan kepada detikcom, Minggu (13/4/2009) malam.

Menurut Dedy, publik berhak tahu bagaimana data yang masuk dari daerah diproses untuk kemudian ditampilkan di tabulasi. Mereka tidak cukup hanya disajikan produk jadinya, tetapi juga perlu diberi akses untuk mengetahui bagaimana produk itu diolah.

Hal ini penting, imbuh Dedy, untuk meneguhkan semangat yang mendasari dari real count ini, yakni memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengengai hasil pemilu.

"Bukan hanya hasilnya yang harus dibuat transparan, melainkan juga prosesnya," tandas Dedy,seperti dikutif detikcom.

Kecurigaan ini bermula dari serupanya hasil real count dengan quick count. Jika metode keduanya berbeda, menurut Dedy, adalah aneh jika hasil yang ditampilkan bisa sama. Padahal seperti umum diketahui, masing-masing parpol memiliki basis wilayah masing-masing.

Karena itu, mengherankan jika real count yang diperoleh dari pengumpulan hasil perhitungan suara di tiap TPS di seluruh Indonesia secara setahap demi setahap ini menampilkan hasil yang sama dengan quick count yang menggunakan sampel di seluruh Indonesia.(Effendy Saputra)


Selengkapnya...

Bawaslu Pusat Tangani 343 Kasus Pemilu

Liputan Pemilu 2009

Jakarta, Kabar News-Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye sebanyak 434 kasus, 48 di antaranya merupakan tindak pidana pemilu.

“Terkait tindak pidana, surat suara yang tertukar paling banyak dilaporkan. Ada 144 kasus,” kata Wahidah, Syuaib, anggota Bawaslu.
Kasus itu ditemukan di sejumlah daerah. Di antaranya Nangroe Aceh Darrusalam (3). Sumatera Utara (1), Sumatera barat (5), Riau (8), Bengkulu (2), Lampung (33), Banten (5), Jawa Barat (2), Jawa Tengah (19), DIY (2), Jawa Timur (1), Bali (1), NTB (12), NTT (2), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Tengah (6), Kalimantan Timur (3), Sulawesi Selatan (1), Sultra (18), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Barat (2), Maluku (3), Maluku Utara (10) dan Papua (2).

Vivanews melansir bahwa dugaan tindak pidana lainnya adalah politik uang. "Untuk money politics ada 14 kasus," kata Wahidah. Modusnya, antara lain dengan mengirimkan kartu pemilih dengan embel-embel uang yang disertai stiker calon legislator tertentu hingga menyebar uang pada hari H.

Bawaslu tengah menyiapkan bukti-bukti dugaan tindak pidana pemilu itu. Sedangkan kasus yang terjadi di Bali, sekarang sedang proses. (**)

Selengkapnya...

KPUD Jawa Tengah Menolak Penghitungan Ulang

Liputan Pemilu 2009


Semarang, Kabar News-KPU mengeluarkan surat agar sejumlah daerah yang surat suaranya tertukar dilakukan pemilihan lanjutan. Namun KPUD Jawa Tengah menolak permintaan ini.

Sebelumnya, terkait permasalahan surat suara yang tertukar, KPU segera mengeluarkan surat bernomor 676/KPU/IV/2009 pada 9 April ke seluruh KPUD. Isinya menegaskan suara tersebut tetap dianggap sah dan akan dikonversikan menjadi suara parpol yang bersangkutan.
Sehari kemudian, KPU kembali mengeluarkan surat No 684/KPU/IV/2009 yang menyebut KPUD harus melakukan pemilu lanjutan bila tidak tercapainya persetujuan antar partai politik dan panitia pengawas setempat.

Namun berdasarkan surat yang diperoleh detikcom, KPUD Jawa Tengah dengan tegas mengindahkan instruksi KPU. Surat tersebut bernomor 482/A/IV/2009 tertanggal 10 April 2009 yang ditandatangan oleh Ketua KPUD Jateng Ida Budhiati, SH, MH.

Detikcom melansir bahawa ada beberapa alasan mengapa KPUD Jateng tidak mau melaksanakan pemilu lanjutan. Dari aspek teknis, tidak tercapai persetujuan antara parpol, panwas setempat dan penyelenggaraan pemilu. Jika dipaksa diadakan pemilu lanjutan, dikhawatirkan akan dapat menggangu pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dari segi politis, hasil tabulasi nasional telah diketahui hasil pemilu untuk DPR. KPUD Jateng takut pelaksanaan tahap pemilu akan berlarut-larut dan rawan konflik.

Partisipasi masyarakat juga dikhawatirkan akan dapat menurun dalam pemilu lanjutan. Terlebih lagi sejak tanggal 11-15 April, sedang dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK.

KPUD Jateng pun memutuskan akan melanjutkan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Kasus surat suara yang tertukar di Jateng terjadi di 96 TPS pada 15 Kabupaten/Kota. Di antaranya terdapat di Kabupaten Magelang ada15 TPS yang bermasalah, Kabupaten Kebumen ada 10 TPS, sedangkan di Kabupaten Banyumas mencapai 24 TPS.(**)


Selengkapnya...

Rekapitulasi Suara Seluruh PPK Pematang Siantar Sumut Dihentikan Paksa

Liputan Pemilu 2009



Medan, Kabar News-Rekapitulasi perhitungan suara di semua Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut) dihentikan paksa oleh pengurus sembilan partai politik peserta pemilu. Penghentian itu dilakukan karena rekapitulasi dilakukan sementara saksi partai belum menerima formulir C-1, yakni hasil penghitungan suara.
Penghentian itu pertama sekali berlangsung di Kecamatan Siantar Utara. Puluhan saksi partai mendatangi kantor Camat Siantar Utara tempat anggota PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara. Para saksi meminta rekapitulasi dihentikan untuk karena pegangan hasil penghitungan sah di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum diberikan kepada saksi partai.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Siantar, Ali Harahap, para saksi tidak diberikan formulir C-1 oleh KPPS tanpa alasan yang jelas. Terutama formulir C-1 untuk penghitungan suara DPR RI dan DPRD Provinsi Sumut. Selain itu, ada perbedaan penghitungan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara.

"Misalnya di TPS 1 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara. Dua suara untuk caleg no 1 PAN, Nasril Bahar yang tertera dalam kertas penghitungan di TPS atau formulir C-2, ternyata saat disalin ke formulir C-1, suara itu sudah berpindah ke caleg no 2 PAN. Banyak masalah seperti ini. Namun masalah paling besar, saksi tidak mendapat formulir C-1," kata Ali Harahap.

Setelah berhasil menghentikan penghitungan di Siantar Utara, para saksi kemudian mendatangi seluruh PPK lainnya di kota tersebut untuk mendesak penghentian. Di kantor Kecamatan Siantar timur, para pengurus parpol nyaris bentrok dengan camat setempat, karena tidak diperbolehkan masuk. Namun akhirnya secara keseluruhan penghitungan di tingkat PPK dihentikan.

Berkenaan dengan masalah ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar mengingatkan angota Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pematang Siantar untuk tidak bermain api dalam penghitungan hasil Pemilu. Jika terjadi kecurangan dalam penghitungan setiap anggotanya akan berhadapan dengan kader dan simpatisan PAN dan seterusnya dipersoalkan secara hukum.

"Indikasi kecurangan sudah terlihat. Penghentian penghitungan suara di seluruh PPK di Siantar mengindikasikan ada masalah. Kita sedang awasi situasi di Siantar ini," ujar Nasril Bahar,seperti dikutif detikcom.

Nasril menyebutkan, petugas PPK maupun KPUD Kota Siantar harusnya memahami, setiap kali terlibat dalam kecurangan, maka ancaman hukuman yang diberikan cukup tinggi. Jangan sampai karena tergoda bujukan, lantas terlibat dalam kecurangan."Sekarang ini penghitungan ulang sedang dihentikan, kita perhatikan saja, kader kita terus memantau, dan tidak mengizinkan dilakukan rekapitulasi sebelum saksi mendapat formulir C-1. Kita menjanjikan masalah hukum kepada mereka jika mencoba curang terhadap kita," ujar Nasril.(**)


Selengkapnya...

Hadi Djamal Unggul di Sulsel

Liputan Pemilu 2009


Makassar, Kabar News-Tersangka kasus dugaan korupsi, Abdul Hadi Djamal masih tetap jadi pilihan di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan Hadi Djamal unggul diantara calon PAN lainnya. Hadi Djamal bahkan menduduki peringkat dua di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan, dibawah calon Golkar.
Menurut Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah fenomena tersebut menunjukan bahwa masyarakat masih kompromistis terhadap para koruptor. "Seharusnya masyarakat memberikan saksi sosial yang lebih tegas terhadap para koruptor" kata Abdullah, Jumat 10 April 2009 malam,seperti dikutif vivanews.

Fenomena tersebut menunjukan kurang dewasanya pada pemilih Indonesia. "Pilihan masyarakat belum mengacu kepada kualitas dari calon legislator yang bersangkutan," tambah dia.

Abdullah berharap Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil sikap tegas, tak memberi jalan buat Hadi Djamal maju ke Senayan. "PAN seharusnya langsung mendiskualifikasikannya dari jajaran caleg dan tidak hanya melakukan pemecatan," tambah dia.

Hadi Djamal merupakan tersangka kasus suap proyek dermaga. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho, dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Dari tangan mereka penyidik menyita barang bukti berupa uang yang diduga adalah suap sebesar Rp 54,5 juta dan US$90 ribu.

Uang itu diduga berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur dermaga dan bandara di Indonesia timur. Nilai proyeknya mencapai Rp 100 miliar.(**)

Selengkapnya...

Demokrat Makin Tinggalkan PKS di Jakarta

Liputan Pemilu 2009

Makassar, Kabar News- Partai Keadilan Sejahtera yang kemarin membayang-bayangi perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilu legislatif di wilayah DKI Jakarta mulai tertinggal. Padahal, pada pemilu 5 tahun lalu, PKS berhasil menguasai mayoritas suara di Jakarta.

Vivanews melansir. Menurut data yang dihimpun oleh Pusat Tabulasi Pemilu 2009 untuk Rekapitulasi suara DPR RI, sampai Sabtu 11 April 2009 pukul 09.00 WIB, dari jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 10.341 suara, posisi Partai Demokrat semakin jauh meninggalkan partai lainnya.

Berikut ini data 10 besar perolehan suara partai politik di Jakarta:

1. Partai Demokrat: 3.592 (34,73%)
2. PKS: 2.047 (19,79%)
3. PDIP: 1.001 (9,68%)
4. PAN: 655 (6,3%)
5. Partai Golkar: 556 (5,37%)
6. Gerindra: 542 (5,24%)
7. PPP: 528 (5,10%)
8. PDS: 406 (3,92%)
9. Hanura: 185 (1,78%)
10. PKPB 113 (1,09%)

Selengkapnya...

Pemenang Pemilu Hadapi 2 Tantangan Ekonomi

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News-Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemimpin yang terpilih sebagai pemenang pemilu akan menghadapi dua tantangan besar di bidang ekonomi.

"Dua tantangan tersebut adalah soal fiskal dan moneter," kata Yudhi di Jakarta, 9 April 2009.
Di bidang fiskal, kelemahan yang harus diperbaiki pemerintah adalah penyaluran anggaran negara yang lambat. Padahal, ini penting untuk mendorong agar ekonomi bisa jalan.

Di bidang moneter, menurut dia, ada persoalan transmisi yang terhadap terkait penurunan suku bunga. BI sudah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate secara agresif, namun perbankan tidak segera mengikuti dengan langkah penurunan suku bunga kredit. Padahal, BI Rate sudah turun di level 7,5 persen.

"Jadi, pemenang pemilu harus bisa menyelesaikan dua soal mendasar itu," ujarnya,seperti dikutif vivanews.

Secara keseluruhan, menurut dia, pemenang pemilu harus melanjutkan kesinambungan kebijakan ekonomi yang sudah ada sekarang. Jika ada perubahan drastis, justru berdampak kurang bagi investor.(**)

Selengkapnya...

Kapolri: Media Tidak Akan Pernah Menjadi Tersangka

Menyoal Terhadap Pemeriksaan Tiga Pemimpin Redaksi Terkait Pencemaran Nama Baik Putra Presiden SBY.

(Foto: Media Indonesia)


Jakarta, Kabar News-Kepolisian RI menegaskan kembali bahwa Pemimpin Redaksi tiga media yang tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik putra presiden, Edhie Baskoro, bukan sebagai tersangka. Pemeriksaan para pimpinan media itu dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi, karena media yang dipakai adalah Okezone dan jakartaglobe. Media tidak akan pernah menjadi tersangka," kata Kepala Polri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, usai mendampingi Presiden dalam teleconference dengan gubernur di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 8 April 2009.

Menurut Bambang, penyebutan status tersangka itu merupakan kesalahan penjelasan dari kepolisian. Karena, pemeriksaan yang dilakukan polisi hanya sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik Ibas Yudhoyono (panggilan Edhie Baskoro). "Itu kesalahan penjelasan saja. Secara teknis hanya sebagai saksi," ujar Bambang Hendarso,seperti dikutif vivanews.

Pemilik tiga media itu yakni situs berita www.okezone.com, Jakarta Globe, dan pemimpin media harian Bangsa, sebuah media lokal di Jawa Timur. Status ketiganya dicabut Polda Jawa Timur Rabu, 8 April, pukul 02.00 dinihari.

Sementara polisi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Nasirin dan Bambang Kisminarso dilimpahkan penyidikannya ke Polres Ponorogo. Sementara Nasirin adalah calon legislator Partai Gerakan Indonesia Raya dan Bambang Kisminarso adalah Ketua Kongres Advokat Indonesia cabang Ponorogo. Mereka dijerat dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman minimal sembilan bulan penjara dan maksimal lima tahun penjara.

Kedua orang ini diduga telah mencemarkan nama baik calon anggota DPR Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII dengan menuduh telah melakukan money politics. Belakangan Panitia Pengawas Pemilu setempat menyatakan Ibas yang juga putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak terbukti melakukan money politics.

Prabowo Subianto, Calon Presiden dari Gerindra menegaskan bahwa apa yang dilakukan Nasiri sekedar melaporkan temuan lapangan. "Dia menemukan sesuatu, saya kira dia hanya melapor," kata Prabowo usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali di Kantor Dewan Pengurus Pusat Gerindra, Jalan Brawijaya IX, Jakarta, Selasa 7 April 2009.

Selengkapnya...

AJI Sesalkan Pemidanaan Pers

Terkait Dengan Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pencemaran Nama Baik Ibas



Jakarta, Kabar News- Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik putra Presiden Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, termasuk tiga pimpinan media yakni pimpinan Okezone, Harian Bangsa, dan pimpinan Jakarta Globe.
Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jajang Jamaludin menyesalkan pemidanaan pers yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur. "Sepanjang menyangkut pemberitaan, AJI menyesalkan upaya menjerat pers dengan pasal pencemaran nama baik. Karya jurnalistik tak bisa dijerat dengan pasal kriminal," kata Jajang, Selasa 7 April 2009.seperti dikutif vivanews.

Menurut Jajang ada upaya yang lebih elegan untuk menyelesaikan masalah yang terkait pers. "Ada mekanisme yang diatur sesuai UU Pers, mendorong semua pihak yang tak puas dengan pemberitaan pers tak langsung lapor polisi namun menggunakan hak jawab dan koreksi," kata dia.

Atau jika belum merasa puas, pihak yang merasa dirugikan bisa mengadukannya ke Dewan Pers.

Aliansi jurnalis juga meminta polisi untuk bertindak profesional, jangan mau dimanfaatkan oleh kepentingan apapun. "Salah satu tindakan profesional adalah dengan menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut pers," tambah dia.

Selengkapnya...

Polisi Temukan 3 Bom di Papua, Satu Meledak


Papua, Kabar News-Sedikitnya tiga bom rakitan di temukan di bawah jembatan Muara Tami perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, hari ini Rabu 8 April 2009, sekitar pukul 10.00 Wib.

Kapolda Papua Irjen Pol. Bagus Ekodanto membenarkan soal penemuan bom rakitan tersebut. "Yah kami menduga ada yang ingin mencoba membuat suasana kacau, saat mendekati pemilu," kata Bagus Ekodanto,seperti dikutif vivanews.

Kapolda mengatakan, bom rakitan itu pertama ditemukan oleh seorang anggota TNI dari Yonif 725. Awalnya hanya ditemukan satu, dan meledak dan ditemukan lagi dua bom ditempat sama tetapi belum meledak.

"Kami sudah kirim tim Jihandak Brimob, dan masih mencari menyelidiki pelakunya," tutur Kapolda. Tidak ada korban dalam insiden tersebut.(Frangky)


Selengkapnya...

18 Jenazah Dilepas dari Hussein Sastranegara

Terkait Dengan Pesawat TNI AU Jatuh di Bandung



Sebanyak 18 jenazah korban pesawat TNI Angkatan Udara jenis Fokker-27 yang jatuh di Bandung dilepas secara kemiliteran. Mereka akan menuju ke kota kelahirannya masing-masing.

Acara pelepasan ini dilangsungkan di Pangkalan udara Hussein Sastranegara, Selasa 7 April 2009, sekitar pukul 07.30. Pelepasan dilakukan di Hanggar 11.
Keberangkatan dibagi dalam dua pesawat. Pesawat Hercules pertama yang membawa 11 jenazah berangkat sekitar pukul 08.15. Sedangkan pesawat Hercules kedua yang membawa delapan jenazah.

Vivanews melansir, Pesawat pertama C130 H1320 ini diberangkatkan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah. Pesawat ini juga membawa jenazah Pilot Kapten Penerbang I Gede Tirta.

Pesawat ini akan menuju Lanud Iswahyudi untuk mengantarkan jenazah Pratu Teguh Widodo, Pratu Erwin Agus, dan Pratu Danang Tetuko. Setelah itu pesawat menuju ke Lanud Hasanuddin untuk mengantarkan Lettu Bassonai, Pratu Abdul Kadir, dan Prada Faisal. Dan terakhir ke Surabaya untuk mengantarkan Letda Richie Desi Pratika, Serda Erwan, Pratu Dikdik Cahya, dan Pratu M Imron.

Sedangkan pesawat kedua, diberangkatkan pukul 08.20. Pesawat akan menuju ke Lanud Adi Sucipto untuk mengantarkan Lettu Wahyu Nanik, Pratu Dikdik Kurniawan, Pratu Ari Purwanto, Pratu Darmanto, Prada Heru Kustanto, Prada Ibnu Setiawan, dan Prada Dedi. Setelah itu pesawat menuju ke Padang untuk mengantarkan Lettu Dhani Aryadi.

Pesawat TNI Angkatan Udara jenis Fokker-27 jatuh dan menimpa hanggar milik PT Dirgantara Indonesia di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Sebanyak 24 orang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut yakni enam awak pesawat dan 18 penumpang, termasuk 17 siswa pasukan khusus.

Menurut informasi yang didapatkan TNI Angkatan Udara, tambah dia, pesawat berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma pada Senin 6 April pukul 07.30. Siang harinya sekitar pukul 13.04, pesawat tersebut celaka.(**)


Selengkapnya...

Kapolda : Polisi Harusnya Tak Keberatan Dikritik

Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan sistem pendukung yang mendukung kinerja kepolisian dalam bekerja




Makassar, Kabar News- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Mathius Salempang mengatakan kepolisian seharusnya tidak anti alergi dengan kritik.

Mathius mengemukakan pendapatnya itu saat bersilaturrahmi dengan Pengurus Pusat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan perwakilan International Federation Jurnalis (IFJ) pada Senin, 6 April 2009.

“Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan sistem pendukung yang mendukung kinerja kepolisian dalam bekerja,” kata Mathius di ruang kerjanya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.

“Nanti masyarakat pembaca yang akan menilai kontennya. Karena segala sesuatu dikendalikan dari nurani masing-masing. Baik polisi, pembaca maupun pers. Untuk apa ribut-ribut."

Matheus mengatakan siap berkomunikasi dengan dunia pers. Termasuk tidak alergi jika terdapat pemberitaan yang kurang proporsional. Sebab, dia menggunakan azas praduga tak bersalah, termasuk menggunakan hak kalau merasa dirugikan.

Sebaliknya, lanjut Mathius, wartawan yang berbuat kriminal dan tidak terkait dengan pemberitaan, harus diproses secara hukum yang berlaku.

Ketua Umum AJI Indonesia Nezar Patria mengemukakan, salut dengan komitmen Kapolda Sulsel. Menurutnya, setiap orang berhak memberi kritik. Tapi yang diberi kritik, kata Nezar, juga harus siap menerimanya. “Tentu saja ini penting. Apalagi seorang pejabat publik. Krititkan itu harus dijadikan alat instrospeksi diri untuk menjadi lebih baik,“ katanya, seperti dikutif vivanews.

Tim Penasehat Hukum International federation Journalism (IFJ) Jim Nolan juga berpendapat sama dengan Nezar. Menjurut Jim, seharusnya, seluruh pejabat publik dan institusi yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum bersikap seperti Matheus. (Irwan/Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kapolda Sulselbar Sidak Polres Jeneponto

Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Mathius Salempang, bersama dengan Gubernur Sulsel dengan Pandam VII Wirabuana

Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Mathius Salempang, melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke Polres Jeneponto.

Sidak yang dilakukan, terkait kesiapan keamanan pelaksaan pemilu 2009, yang sudah memasuki H min 5 Kamis 9 April mendatang. Di daerah itu, Mathius mengaku menyidak dua polsek yaitu Polsek Bangkala dan Polsek Tamalatea, sejumlah personil di kedua polsek tersebut ditanyakan kapolda soal persiapannya di pemilu.

Personil tersebut dengan sikap tegas menyebutkan sejumlah TPS yang akan ditempati bertugas saat hari H pemilu. Hal itu dijelaskan Mathius Salempang kepada Upeks, Sabtu (4/4) di rumah jabatan Bupati Jeneponto, usai melakukan sidak.

Kapolda diterima Bupati Jeneponto, Drs H Radjamilo MP, Wabup H Burhanuddin Temba, Sekda H Iksan Iskandar dan Kapolres Jeneponto, AKBP Ruslan Aspan, mengakui pihaknya melakukan sidak persiapan pengamanan pemilu sudah berlangsung lama, Jeneponto merupakan kabupaten 12 yang disidak, ternyata dalam sidak, terlihat personil keamanan sudah siap menghadapi pemilu termasuk Jeneponto.

Pada kesempatan yang sama, kapolda sempat santap malam bersama dengan bupati, wabup, sekda, kapolres dan saudara angkat Kapolda yakni, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Drs H Mukhtar Nonci MPd, di rumah jabatan bupati.

Selengkapnya...

Akuisisi Tunas Finance, Mandiri Naikkan Target Tahun Ini

Mandiri Tunas Finance Makassar Tawarkan Bunga Mulai 1 Persen

Mandiri Tunas Finance Auto Exfo Financing yang dilaksanakan selam 4 hari dari tanggal 1 April hingga 4 April didepan Kantor Bank Mandiri Panakkukang Makassar.(foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News-Bank Mandiri bersama-sama dengan PT Tunas Ridean Tbk. selaku pemegang saham PT Tunas Financindo Sarana (“Tunas Finance”) melaksanakan Grand Launching Mandiri Tunas Finance, yang bertempat di Ballroom Ritz Carlton - Pacific Place, Jakarta. Event tersebut merupakan peresmian atas pembelian 51% saham Tunas Finance secara langsung dari PT Tunas Ridean dan PT Tunas Mobilindo Parama oleh Bank Mandiri yang ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli pada tanggal 6 Pebruari 2009.
Tunas Finance merupakan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan pengalaman usaha selama 20 tahun. Bisnis Tunas Finance didukung oleh grup usaha otomotif Tunas Group, salah satu kelompok bisnis yang bergerak di bidang otomotif. Bank Mandiri mengharapkan, pembelian saham Tunas Finance diharapkan dapat berkontribusi dalam strateginya untuk meningkatkan pangsa pendapatan hingga 20% - 30% di seluruh segmen, termasuk Segmen Consumer. Berdasarkan kajian, Segmen Pembiayaan Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Segmen Consumer dengan potensi revenue pool terbesar yaitu diperkirakan mencapai Rp 46 Triliun di tahun 2010.

Acara Grand Launching juga merupakan ajang sosialisasi atas perubahan branding Tunas Finance menjadi branding baru yang lebih menonjolkan sinergi dengan Bank Mandiri. Dalam pengembangannya, perluasan bisnis Tunas Finance akan dilakukan dengan menjadikan Tunas Finance sebagai satu-satunya point of sales pembiayaan kendaraan bermotor Bank Mandiri dengan mekanisme kerjasama pembiayaan antara lain melalui pola joint financing. Selain itu, pengembangan bisnis Tunas Finance akan dilakukan dengan memanfaatkan saluran distribusi Bank Mandiri serta pelaksanaan aliansi strategis dengan unit bisnis dan grup usaha Bank Mandiri.

“Sebagai pemain dengan pengalaman yang matang dan performa bisnis yang sangat baik, Tunas Finance akan menjadi mitra kerja strategis yang baik untuk meningkatkan penetrasi pembiayaan kendaraan bermotor” jelas Direktur Bank Mandiri Zulkifli Zaini. Berdasarkan laporan keuangan Tunas Finance untuk posisi 31 Desember 2008, kinerja keuangan Tunas Finance menunjukan performa yang cukup baik, jumlah pembiayaan mencapai Rp 1,71 Triliun dengan laba bersih mencapai Rp 116,9 miliar. Rasio-rasio keuangan juga menunjukkan angka yang lumayan, ROE mencapai 31.6%, ROA 4.98%, dan NIM mencapai 6.92%.

Melengkapi acara Grand Launching Mandiri Tunas Finance, dilaksanakan juga Mandiri Tunas Finance Auto Exfo Financing yang dilaksanakan selam 4 hari dari tanggal 1 April hingga 4 April didepan Kantor Bank Mandiri Panakkukang Makassar. Dalam acara auto expo tersebut, Mandiri Tunas Finance akan menawarkan program kepemilikan kendaraan bermotor idaman dengan paket-paket program yang menarik diantaranya dengan Down Payment mulai 10 Persen dari suku bunga mulai 1 persen flat fixed untuk tenor kredit satu tahun, adapun dealer yang berpartisipasi dalam acara tersebut adalah Honda Makassar Indah dan Suzuki PT. Megah Putra Sejahtera, jelas Branch Manager Mandiri Tunas Finace Makassar, Krist Medy kepada Kabar News, Jumat (04/4).( H.Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Lagi, Caleg PKPI Ditangkap Basah Bagi Sembako di Borong

Panwas Kecamatan : Itu Termasuk Pelanggaran Pidana




Makassar, Kabar News- Pembagian Sembako yang dilakukan oleh Oknum caleg dikota Makassar terjadi lagi, Sabtu (4/4) pukul 16.30 dan pukul OO.OO dini hari, sejumlah relawan Caleg dari PKPI Haslinda Wahab Dapil III Kecamatan Manggala dan Panakkukang dipergoki dan dilihat Anggota Pemantau Pemilu 2009 melakukan pembagian sembako berupa beras 4 kg dan gula pasir 1 kg, para relawan yang berisinial Anc, BB, Ad, dan Krd mendatangi setiap rumah warga yang sementara sudah ada yang tertidur dan membagikan sembako tersebut dengan iming-iming untuk memilih caleg dari PKPI tersebut pada tanggal 9 April yang hanya sisa beberapa lagi, kata salah satu Warga yang didampingi anggota Pemantau dari kejauhan.

Pemantau pemilu yang resmi terdaftar di KPU Sulsel, Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (Lemkira) menangkap basah calon anggota legislatif (caleg) membagikan sembako di Dapil Pemilihan Makassar 3 (Manggala).

"Caleg bernama Haslinda Wahab menyuruh sejumlah tim relawan yang berdomisili di Jl.Borong Raya II untuk membagikan sembako berupa gula 1 kilo dan beras 4 kilo ke rumah warga. Dia secara langsung meminta warga memilihnya setelah memberikan gula itu. Hampir semua warga di RW2, Kelurahan Borong, sudah dibagikan gula dan beras oleh caleg ini," ungkap Ketua Umum Lemkira Sulsel, Rizal Noma. Dia mengaku sudah melaporkan aksi caleg itu ke Panwaslu Makassar.

Sementara itu Media ini menkomfirmasikan kepada Panwas Kecamatan Manggala, terkai dengan caleg yang membagi-bagikan sembako kepada warga di Borong raya ini, Ketua Panwas Kecamatan Manggala, Irwan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Caleg dari PKPI dapil III Kec. Manggala Panakkukang ini tidak bisa ditelorir dan ini termasuk pelanggaran pidana dan bila terbukti laporan dari Lembaga Pemantau Pemilu, Caleg tersebut akan mendapat sanksi yang berat termasuk bagi rewalan yang ikut membagi-bagi sembako caleg tersebut, katanya.

" Panwas Kecamatan Manggala akan menindaklanjuti laporan dari Lembaga Pemantau tersebut ke Panwas Kota Makassar dan akan memanggil Caleg dari Partai PKPI itu untyk dimintai keterangan perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan di wilayah Borong Raya," jelas Irwan.

Warga Borong Minta Caleg Itu Jangan Dipilih

Disisi lain diantara warga yang berdiam di wilaya ORW 2 Kelurahan Borong ada yang gembira dan ada juga yang kesal deng perlakuan caleg PKPI itu, Salah satu warga dimintai keterangan media ini, membenarkan bahwa memang betul kami dibagi-bagikan sembako bahkan sampai kami sudah tertidur dan disuruh bangun untuk mendapat pembagian sembako itu yang dilakukan oleh sejumlah tim relawan yang berdomisili di tempat ini, kata warga yang layak dipercaya.

Lain halnya dengan warga Borong, Fatahuddin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Caleg itu tidak dibenarkan untuk mempengaruhi warga dengan imbalan sembako, dan ini sangat menodai pesta demokrasi yang merupakan hak sepenuhnya rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya, " kalau mau dipilh oleh rakyat jangan berbuat begitu, dan suara rakyat tidak bisa dibeli dan ditukar dengan sembako, mentang-mentang banyak uang mau menyogok rakyat itu sesuatu yang pelanggaran yang dilakukan caleg tersebut, dan meminta kepada warga Borong dan sekitarnya jangan pilih caleg yang seperti itu," jelasnya kepada Media ini dengan nada kesal. (Tono)

Selengkapnya...

Mandiri Tunas Finance Makassar Tawarkan Kredit Murah

Krist Medy : Program ini berlaku Selama Bulan April 2009



Makassar, Kabar News-Setelah diakusisi dari Bank Mandiri dengan kepemilikan saham 51 persen, maka Tunas Finance berganti nama menjadi mandiri Tunas Finance, yang diluncurkan secara resmi, Rabu (1/4).

Peluncuran nama baru ini digelar secara nasional di Ballroom Ritz Carlton-Pasific Place, Jakarta dan di daerah-daerah termasuk Makassar. Di Makassar peluncuran nama baru Tunas Finance digelar di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Panakkukang, Jl Boulevard.

Branch Manager Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar, Krist Medy, di Makassar, Kamis (2/4), mengatakan, bersama dengan launching nama barunya, pihaknya menggelar pameran di KCP Bank Mandiri.

Selain itu, menawarkan paket pembelian mobil menarik. Yaitu uang muka murah hanya 10-15 persen dari harga mobil. Misalkan, harga mobil Rp 100 juta maka uang mukanya Rp 10 jutaan. Serta suku bunga murah mulai satu persen untuk mobil tipe tertentu, seperti Honda Civic.

"Program ini hanya berlaku selama April 2009. Jadi, jangan lewatkan," ujarnya. Krist mengatakan bahwa dengan paket ini diharapkan agar pasar mobil di Makassar lebih bergairah. Sebab, saat ini mengalami penurunan sebagai dampak tingginya suku bunga kredit mobil. (Sakkar Rauf/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Korban Situ Gintung Dapat Layanan SIM, STNK, BPKB Gratis


Tangerang,Kabar News- Korban tragedi Situ Gintung sedikit terhibur. Polisi memberi mereka kemudahan untuk mengurus dokumen-dokumen penting seperti SIM, STNK dan BPKB. Mereka pun langsung antusias antre untuk mendapat layanan gratis tersebut.
Layanan yang diberikan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya itu dibuka di depan gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pukul 09.30 WIB, Kamis (2/4/2009).

Sejak dibuka hingga pukul 10.45 WIB, sekitar 50 kendaraan bermotor mengantre menuggu giliran mendapatkan pelayanan ini. Pelayanan gratis ini akan dibuka hingga satu minggu ke depan. Untuk hari ini layanan akan ditutup pukul 16.00 WIB.

Korban Situ Gintung mengaku senang mendapatkan kemudahan tersebut. "Saya senang mas. Jadinya saya punya surat-surat lagi, apalagi ini motor baru mas," ujar Sutrisno (58) warga Kampung Gintung pemilik motor merek Honda Supra B 6473 KFH.

Menurut pria paruh baya ini, SIM, STNK dan BPKB kendaraanya hanyut terbawa air yang menghantam rumahnya. Dia menuturkan surat-surat motor yang baru dibelinya pada Februari 2009 tersebut tidak bisa langsung diperoleh saat ini.

"Untuk SIM katanya baru bisa jadi besok. Kalau STNK dan BPKB masih harus diproses dulu. Ini gratis," kata Sutrisno,seperti dikutif detikcom.

Dirlantas Polda Metro Jaya hanya mengharuskan korban Situ Gintung untuk membawa kendaraannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penipuan dalam pembuatan surat-surat kendaraan bermotor tersebut.(Saputra)


Selengkapnya...

Dugaan Korupsi di Ditjen Pajak Rugikan Negara Rp.2,8 M



Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Dugaan korupsi ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). Terdapat dugaan penyelewengan pada PT SUCOFINDO, dengan spesifikasi perkara sebagai berikut:

Dugaan korupsi ini terjadi pada proyek pembangunan Basis Data Pajak Paket X (SISMIOP) pada Direktorat Jenderal Pajak.

Proyek ini memiliki nilai kontrak senilai Rp 3.172.222.000 dan cakupan pekerjaan pembangunan basis data pajak paket X meliputi wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Semarang, Ungaran dan Demak.

Diduga estimasi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1.603.578.012.

Kronologis kasus: Bermula dari pertemuan pihak PT Sucofindo dengan oknum dirjen pajak (bagian proyek) yang difasilitasi oleh Ir IWK, Direktur PT Disiplan Consult. Sedangkan PT Disiplan Consult sendiri merupakan rekanan lama atau sudah menjadi pelaksana proyek di lingkungan Dirjen Pajak.

Selain PT Disiplan Consult juga terdapat PT Exsa International yang dinilai juga terkait dengan proyek yang sama. Selanjutnya diduga terjadi kesepakatan antara PT Sucofindo, PT Disiplan Consult, dan PT Exsa International yang bertujuan untuk memenangkan PT Sucofindo dalam proyek ini.

Dugaan rekayasa pemenang ini dilakukan dengan cara mengatur harga kesepakatan dan mencoba mengarahkan pemenang pada salah satu pihak yang disepakati. Diperkirakan hal ini dilakukan atas pengetahuan dan saran saudara AB, Pimpinan Proyek (Pimpro) pembangunan basis data pajak pada Dirjen Pajak. Dan sebagai konsekuensinya PT Sucofindo diminta memberikan fee/return commision (RC) kepada pihak-pihak yang terkait.

Untuk melegitimasi pengeluaran dana-dana tersebut maka disusunlah perjanjian kerjasama (kontrak) antara PT Sucofindo dengan pihak terkait, yaitu :
1. PT Disiplan Consult terkait indikasi pemberian fee/RC kepada saudara IWK (PT Disiplan Consult), dengan nilai kontrak Rp 238.500.000.
2. PT Exsa International terkait indikasi pemberian fee/RC kepada PT Exsa International dan fee/RC kepada saudara AB (Pimpro pada Dirjen Pajak), dengan nilai kontrak Rp 758.885.800.
3. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang (LemLit UNNES), terkait indikasi pemberian fee/RC kepada pejabat KPPBB Semarang, Demak dan Ungaran, terdiri dari tiga kontrak dengan nilai kontrak keseluruhan Rp 566.969.150.

Maka secara keseluruhan, terkait indikasi pengeluaran untuk fee/RC telah dibuatkan lima kontrak fiktif, dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp 1.564.354.950 atau Rp 1.664.093.530 (sudah termasuk PPN untuk PT Disiplan Consult dan PT Exsa International).

Berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota dan Kabupaten Semarang untuk Tahun Anggaran 2004 ditemukan indikasi penyimpangan berupa belanja APBD untuk Pembangunan Basis Data Pajak (SISMIOP) tidak sesuai aturan (anggaran ganda) dan berindikasi merugikan keuangan negara total senilai Rp 1.165.870.304 yaitu :
1. Kerjasama pendataan PBB antara Pemerintah Kota Semarang dengan KP-PBB dibiayai dari Anggaran APBD TA 2004 sebesar Rp 324.762.500,00 tidak sesuai ketentuan,
2. Biaya Pendataan PBB dan Biaya Sistem Manajemen Obyek Pajak (Sismiop) Kabupaten Semarang yang Dilaksanakan KP-PBB Dibiayai dari Anggaran APBD TA 2004 Sebesar Rp841.107.804,00 Tidak Sesuai Ketentuan


Kesimpulan

Akibat perbuatan pelaksanaan perjanjian kerjasama (kontrak) yang diduga fiktif tersebut diatas maka Kerugian Negara diperkirakan Rp 1.664.093.530. Dan nilai dari Proyek Pembangunan Basis Data Pajak Paket X (SISMIOP) pada Dirjen Pajak Oleh PT. Sucofindo senilai Rp 3.172.222.000 diragukan kewajaran harganya.

Total dugaan Kerugian Negara dan Daerah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan basis data pajak adalah Rp 2.829.963.834.


Pelapor: Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan
Telp: 021-7901885, 021-7994005
http://www.antikorupsi.org
(VIVANEWS)
Selengkapnya...

Mandiri Terjun Besar-Besaran ke Kredit Motor

Peluncuran Mandiri Tunas Finance Hari Ini



Jakarta, Kabar News-Bank Mandiri mulai terjun besar-besaran di kredit konsumer. Setelah menggaet Tunas Finance, Mandiri menargetkan bisa memperoleh pendapatan hingga Rp 46 triliun pada 2010.

Langkah Bank Mandiri itu ditandai dengan peluncuran Mandiri Tunas Finance di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta pada Rabu, 1 April 2009. Ini adalah tindak lanjut dari pembelian 51 persen saham Tunas Finance oleh Bank Mandiri dari PT Tunas Ridean dan PT Tunas Mobilindo Parama pada 6 Pebruari 2009.

Bagi Mandiri, pembelian saham Tunas Finance akan berkontribusi meningkatkan pangsa pendapatan hingga 20-30 persen di seluruh segmen, termasuk Segmen Consumer. Berdasarkan kajian, pembiayaan kendaraan bermotor merupakan satu segmen consumer dengan potensi pendapatan terbesar hingga Rp 46 Triliun pada 2010.

Untuk menggaet konsumen, Mandiri bersama Tunas Finance menggelar pameran otomotif selama empat hari di Pacific Place. Mandiri juga menawarkan program kredit kendaraan bermotor dengan uang muka nol persen dan suku bunga mulai 2,87 persen flat fixed untuk tenor kredit 1 tahun.

Lewat peluncuran ini, Mandiri ingin mensosialisasi perubahan merek Tunas Finance menjadi merek baru yang menonjolkan sinergi dengan Mandiri sebagai institusi keuangan terbesar di negeri ini.


Mandiri memiliki dukungan pendanaan, jaringan distribusi, customer base, biaya dana yang kompetitif. Sedangkan, Tunas Finance memiliki keunggulan fleksibilitas serta kecepatan proses, serta dukungan Tunas Ridean selaku pemegang saham jaringan dealer dan hubungan yang baik dengan ATPM.

Tunas Finance juga merupakan perusahaan pembiayaan dengan fokus usaha pembiayaan kendaraan bermotor dengan pengalaman usaha lebih dari 20 tahun dan memiliki kinerja yang sangat baik. Bisnis Tunas Finance didukung oleh grup usaha otomotif Tunas Group, kelompok bisnis utama di bidang otomotif.

Tunas Finance akan menjadi ujung tombak pembiayaan kendaraan bermotor Mandiri denqan mekanisme kerjasama pembiayaan bersama. Selain itu, bisnis Tunas Finance akan dikembangkan dengan memanfaatkan distribusi Mandiri

"Tunas Finance akan menjadi mitra strategis untuk meningkatkan penetrasi pembiayaan kendaraan bermotor," ujar Direktur Bank Mandiri, Zulkifli Zaini seperti dikutip dalam siaran pers Mandiri.

Posisi 31 Desember 2008, kinerja keuangan Tunas Finance menunjukan performa sangat baik dengan jumlah pembiayaan Rp 1,71 Triliun dengan laba bersih Rp 116,9 miliar.

"Dukungan Mandiri akan meningkatkan daya saing Tunas Finance di masa depan" ujar Anton Setiawan, Direktur Utama Tunas Ridean.

Di Makassar, Peluncuran di Bank Mandiri Panakkukang

Sementara untuk peluncuran Mandiri Tunas Finance yang sekaligus diadakan pameran otomotif yang berlansung didepan kantor cabang Bank Mandiri Panakkukang Mas yang berada pada jalan Bolevard kompleks Panakkukang Mas Makassar.

Tampak para pengunjung antusias menyaksikan peluncuran Mandiri Tunas Finance yang merupakan juga suatu hiburan seluruh warga kota Makassar disaat menjelang Pemilu 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 9 April 2009. ( Saputra/H.Sakkar Rauf)
2008, Selengkapnya...

Lagi, Polair Tangkap Nelayan Asal Pangkep Bawa Handak

Laporan: Zulkifli- Makassar


Makassar, Kabar News- Dua kapal nelayan (jolloro) tak bernama yang ditengarai keras menggunakan bahan peledak (handak) dalam penangkapan ikan, ditangkap oleh kapal patroli Polair Polda Sulselbar, di dua tempat berbeda.

Menurut Kasi Bin Gakkum Polair Polda SulselBar, Kompol Baharuddin, SE, penangkapan dua Jolloro tersebut dilakukan dengan cara pengendapan. Dua kapal tersebut terbukti membawa bahan peledak dari pupuk.

“Sebelum dilakukan penyergapan terlebih dahulu anggota kami melakukan pengendapan. Alhasil, sukses menagkap tersangka denan barang bukti,” papar

Panangkapan ini menetapkan dua tersangka untuk dua kapal. Tersangka Ilyas Bin Dg. Patto (54) ditangkap di perairan sebelah timur Pulau Bangko-bngkoang, Kecamatan Liukkang, Kalmas, Kabupaten Pangkep.

Sedang, H. Opi Bin H. Muji (27), ditangkap di perairan sebelah utara Pulau Bango-bangkoang, Kecamatan Liukkang, Kabupaten Pangkep dengan barang bukti 1 unit kapal Jolloro, 1 unit kompresor2 selang panjangnya 20 meter, dan satu ceregen bekas ukuran 2 liter berisi pupuk ammonium nitrate.

“Nah, kedua tersangka ub. Psl 85 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara,” kunci Kompol Baharuddin, SE. (Zulkifli/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Polisi Tangkap Anggota KPK RI Gadungan di Makassar

)Kartu ID Card Dari Anggota KPK RI Gadungan dari Abd.Rayon yang mengaku Penyidik KPK RI dirumah kediaman Anggota DPR-RI di Makassar (foto: Sindo)

Makassar, Kabar News-Polwiltabes Makassar menangkap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan di kediaman anggota DPR-RI M Malkan Amin di Jalan Haji Bau No23Kec Ujung Pandang,siang kemarin.

Dari tangan pria bernama Rayon alias Royan alias Rayen, 44, ini petugas menyita selembar cek bernilai Rp20 juta, uang tunai Rp5 juta, identitas keanggotaan KPK yang diduga tandatangan Antazari Ashar, kartu pers Koran KPK, serta surat tugas dari institusi pemberantas korupsi ini.
Tersangka dikepung petugas dari Unit Khusus Polwiltabes Makassar saat baru saja keluar dari pintu rumah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini pukul 13.30 Wita. Sebelumnya, polisi dan Malkan bekerjasama menjebak pria yang mengaku sebagai anggota penindakan komisi superbody tersebut.

Informasi yang dihimpun SI, Rayon yang diketahui sebagai warga asal Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra),ini tampak berkeliaran di Jalan Haji Bau pukul 09.00 Wita. Saat itu, pria yang memakai kemeja merah ini menumpangi mobil Toyota Kijang Super berwarna merah. Sekitar pukul 13.30 Wita, Rayon kembali mendatangi rumah caleg DPR-RI Dapil II Sulsel ini dengan seorang diri.

Sebelumnya, Rayon beberapa kali menghubungi Malkan melalui ponsel untuk meminta bantuan mentransferkan uang tunai ke Bank Mandiri Cabang Kendari. Malkan menyebutkan, sejak Kamis (26/3) pekan lalu Rayon yang mengaku sebagai anggota KPK meminta dirinya untuk membantu ke-empat rekannya yang berada di Makassar. Untuk itu, Malkan yang mengaku telah mencurigai gelagat tersebut langsung menelepon rekannya di KPK untuk memastikan anggotanya yang bernama Rayon.

”Saat itu,teman saya mengatakan tidak ada satupun anggota KPK yang bernama itu.Kalaupun dia anggota KPK, tidak dibenarkan untuk meminta apapun kepada pejabat atau orang lain karena itu telah menyalahi prosedur,” ungkapnya saat ditemui petang kemarin.

Dengan keyakinan itu, bapak dari empat anak ini pun menghubungi aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap anggota KPK gadungan ini. ”Ini sangat lama saya pikirkan, sehingga ketika dia datang ke rumah, saya menyuruh anak saya untuk membuatkan cek Rp20 juta yang saya selipkan di dalam uang tunai Rp25 juta sehingga bisa dijadikan alat bukti oleh penyidik,” pungkas fungsionaris partai berlambang beringin ini saat ditemui di kediamannya.

Alhasil, jebakannya tersebut membuahkan hasil. Polisi yang melakukan pengintaian di sekitar rumah Malkan sejak pukul 08.00 Wita berhasil menangkap tersangka dengan barang bukti cek dan uang tunai seusai menerimanya dari tangan Malkan. Dia menambahkan, pihaknya tidak akan melakukan penjebakan kepada anggota KPK jika dirinya tersandung suatu kasus korupsi.

Malkan menduga, korban dari perlakuan tersangka telah banyak dan sejumlah anggota DPR-RI di Jakarta. ”Sebelumnya saya tidak menaruh curiga dengan tersangka karena mengaku telah menghubungi Idrus Marham. Saya baru mencurigainya setelah menyuruh saya mentransfer uang ke rekening miliknya,”tambahnya.

Kasus Hadi Jamal

Ditemui di ruang pemeriksaan Polwiltabes Makassar, Rayon bersikeras jika dirinya merupakan anggota KPK yang asli.Menurutnya, dia telah mendapatkan surat izin dari Ketua KPK Antazari Ashar untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus suap Hadi Jamal di Makassar.

”Saya menyelidiki keterlibatan Malkan Amin dalam kasus suap transportasi di KTI. Malkan terlibat hubungan kerja dengan Hadi Jamal. Kalau Antazari tidak mengakui saya, maka saya akan ribut dan membongkar keterlibatan pejabat negara dalam kasus ini,”katanya kemarin.

Sementara itu, Kapolwitabes Makassar Kombes Pol Burhanuddin Andi mengaku, Rayon diduga telah membuntuti korbannya sejak berada di Jakarta hingga sampai di Makassar. Pihaknya juga telah melakukan penggeledahan di Hotel Kenari kamar 611 yang merupakan tempat menginap tersangka.

”Dari kamar itu, kami menyita sebuah tas warna hitam yang berisi sejumlah identitas dan surat jalan dari KPK yang diduga palsu.Saya juga telah berkoordinasi dengan Ketua KPK dan menyebutkan tidak ada anggotanya yang bernama Rayon,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya.

Saat disinggung mengenai hubungan kasus Hadi Jamal yang disebutkan tersangka, mantan Kapolwil Parepare ini mengaku, kuat kemungkinan hanya bohong belaka dan dipakai kedok untuk menggasak uang tunai milik Malkan Amin. Terpisah, Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Hery Subiansauri menyatakan, pihaknya masih akan memeriksa sejumlah saksi dan tetap berkoordinasi dengan KPK.

”Kami juga masih menelusuri apakah ada korban lain selain Malkan Amin. Kami juga mengingatkan kepada warga untuk berhati-hati jika ada yang mengaku sebagai anggota KPK, jangan sampai hanya digunakan untuk melakukan penipuan,” pungkasnya. Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP memastikan, pelaku yang ditangkap oleh aparat Kepolisian Sulsebar dikediaman Malkan Amin bukan petugas atau penyidik KPK.

Dia menegaskan, seorang pegawai, apalagi penyidik yang melaksanakan tugas tidak akan meminta uang kepada orang lain. Sebab, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kode Etik KPK. Dia juga memastikan bahwa kemarin KPK tidak ada melakukan upaya penyelidikan maupun penyidikan di Makasar. ”Seorang petugas KPK tidak diperbolehkan menerima ataupun meminta uang.Kalau dia meminta atau menerima, berarti itu bukan KPK,” tegas Johan di Jakarta kemarin,seperti dikutif Sindo.

Dia mengimbau kepada masyarakat yang menemui hal seperti itu segera melapor kepada polisi. Masyarakat juga bisa menyampaikan langsung ke bagian pengaduan masyakarat KPK.”Sebaiknya, yang seperti itu ditangkap saja,” kata Johan. Dia menambahkan, penipuan berkedok petugas KPK gadungan dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini telah mencapai 100 kasus.”Angka tersebut berdasarkan laporan polisi kepada KPK,”tambah dia.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Dephub Ancam Cabut Izin Usaha 40 Maskapai



Jakarta, Kabar News-Departemen Perhubungan mengancam akan mencabut izin operasi 40 maskapai penerbangan. Langkah tegas ini dilakukan karena 40 maskapai itu tidak memenuhi persyaratan standar izin penerbangan.

"Itu artinya mereka tidak siap beroperasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Heri Bakti, Selasa, 31 Maret 2009.seperti dikutif vivanews.
Awalnya, maskapai-maskapai itu terancam tak lagi mendapatkan Air Operator Certificate atau AOC. Tetapi, karena kesempatan yang diberikan tidak juga dimanfaatkan dengan baik, maka Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP maskapai-maskapai itulah yang terancam dicabut.

"SIUPnya yang akan dicabut. Ada sebagian dari maskapai itu yang sudah dan belum beroperasi," kata mantan Kepala Administrator Bandara Soekarno-Hatta ini.

Sebelum mengancam akan mencabut izin usaha, Departemen Perhubungan sebenarnya sudah memberikan peringatan sejak tahun lalu.

"Sudah dikasih kesempatan sejak tahun lalu. Pernah diperpanjang beberapa kali, tapi tak juga dipenuhi," kata dia. Maka itu, Departemen Perhubungan memberikan batas waktu hingga bulan Juni 2009.(**)

Selengkapnya...

Anggaran Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa Sulsel Rp.451 Miliar

Ketua BPP Ardin Pusat, Dr. John Palinggi pada peluncuran Website Ardin Sulsel (Foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan dana Rp451 miliar untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang tersebar di 24 kabupaten/ kota di Sulsel.

Karena itu,kontraktor diminta meningkatkan kualitas pengerjaan. Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan, pemprov segera mencairkan anggaran tersebut dengan mempercepat pelaksanaan tender proyek. Percepatan belanja daerah tersebut bertujuan meningkatkan perputaran uang di masyarakat.

Dengan pencairan anggaran tersebut diharapkan bisa mendorong belanja masyarakat yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. “Dalam pelaksanaan tender proyek,yang paling penting adalah pemerataan pengerjaan proyek berdasarkan great usaha. Karena itu,saya minta pelaku usaha menjaga kualitas barang yang dipasok,” katanya di Makassar kemarin.

Ketua BPD Ardin Sulsel. Haerumy Hamzah Tuppu didampingi Ketua BPP Ardin Pusat, DR. John Palinggi dan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang pada Penandatangan kerjasama dengan Harian Upeks Makassar. (foto; Andi Ahmad)

Menurut dia, pelaku usaha di bidang kontraktor, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun pengerjaan proyek fisik, juga harus berorientasi jangka panjang. Wagub meminta kontraktor menjadi pengusaha yang dapat mengembangkan lapangan usaha. Dia menyebutkan, potensi pengembangan industri pengolahan hasil komoditas pertanian, seperti pembuatan pakan ternak, sangat besar.

Adapun peluang tersebut juga ditunjang pemerintah daerah dan provinsi, dengan adanya program yang mengoptimalkan kinerja produksi barang hasil-hasil pertanian. Anggaran belanja yang besar tersebut,menurut Ketua Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Ardin) Sulsel Haerumi H Tuppu, harus dibarengi dengan kinerja pemimpin proyek untuk merealisasikan secara cepat.

Sebab, kerap usulan anggaran proyek tertahan di leading sector atau instansi terkait. Di samping itu, dia juga mengimbau anggota Ardin jangan hanya mengejar pengerjaan proyek yang banyak.Namun, yang paling penting adalah pemerataan pengerjaan proyek agar semua sektor usaha dapat berjalan.

“Sektor usaha akan sangat bergantung pada belanja pemerintah saat kondisi investasi swasta tertahan. Maka,untuk menjaga kondisi usaha, belanja pemerintah harus dipercepat agar masyarakat yang berpotensi kehilangan lapangan kerja tidak panik,” tandasnya di Makassar kemarin.

Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah seharusnya dibarengi upaya pemerintah daerah untuk menjaga kinerja usaha dan investasi. Karena itu, pemerintah seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi, khususnya pemberian insentif.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Calon DPD RI Sulsel Diduga Jadi Tersangka Korupsi

Calon DPD RI, Bahar Ngitung (foto: Andi Ahmad)
Setelah dua bulan lebih dalam tahap penyelidikan,Kejaksaan Tinggi Sulsel akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pembangunan Masjid Raya Belopa,Kabupaten Luwu.

Makassar, Kabar News -Ketiga tersangka tersebut diketahui usai ekspose perkara yang dihadiri langsung Kajati Sulselbar Mahfud Mannan, Wakajati Yushua Kusuma serta sejumlah asisten di ruang Tudang Sipulung lantai dua Kejati Sulsel,kemarin. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Direktur PT Rahmad Baitulah Bahar Ngitung,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palopo yang juga mantan Kadis Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Karim Jabar,serta Direktur PT Karya Perdana Baru berinisial HL. Informasi yang diperoleh di Kejati Sulsel, keterlibatan Bahar Ngitung dalam kasus senilai Rp36 miliar ini, karena perusahaannya, yakni PT Rahmat Baitullah ikut mengerjakan beberapa bagian dalam proyek pembangunan masjid yang bermasalah ini.

”Jadi ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, serta kemahalan harga,” kata Humas Kejati Sulsel Andi Makmur. Dugaan penyimpangan tersebut juga diperkuat dengan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel yang mencatat adanya unsur kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar untuk tahun anggaran 2006 hingga 2007.

Sedangkan hasil audit BPKP pada 2008, ditemukan lagi unsur kerugian negara yang mencapai Rp1,4 miliar. Total kerugian dari tiga tahun anggaran mencapai Rp3,4 miliar lebih. ”Tidak menutup kemungkinan tersangkanya bisa bertambah,” kata Andi Makmur. Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, Andi Makmur belum menyebutkannya,seperti dikutif Sindo.

Ia hanya menjelaskan, bahwa tambahan tersangka bisa jadi dua sampai tiga orang. ”Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka hingga mencapai 10 orang,”kata Andi Makmur. Dikonfirmasi terpisah, Bahar Ngitung mengakui kalau PT Rahmad Baitullah adalah perusahaan miliknya.

Namun, dalam pengerjaan proyek pembangunan Masjid Raya Belopa, perusahaan tersebut dipinjamkan kepada Ivan Dharmawan dan disertai dengan perjanjian yang resmi. ”Kami punya perjanjian, kalau semua tanggung jawab terkait pembangunan proyek ini menjadi urusan Ivan.

Pinjam meminjam perusahaan sudah lazim di antara pengusaha,” ujar Bahar yang juga namanya terdaftar sebagai calon anggota Dewan Perwa kilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2009 mendatang.

Meski perusahaannya dipinjamkan ke Ivan, namun Bahar tidak membatah kalau semua proses kontrak dia yang tandatangani. ”Sebagai pemilik perusahaan saya yang bertanda tangan. Sedangkan pelaksana di lapangan adalah saudara Ivan. Karena dia mengakui kalau mampu mengerjakan proyek ini.

Ivan juga pernah mengatakan pada saya, kalau pekerjaan itu sudah sesuai dengan kontraknya,”jelasnya. Terkait dengan penetapan status tersangka oleh Kejati Sulsel, Bahar menjelaskan bahwa dirinya belum pernah diperiksa oleh penyidik. ”Sampai sekarang saya belum pernah dipanggil sebagai saksi.

Untuk penetapan tersangkan ini terlalu terburu-buru. Masalah ini hanya bisa saya serahkan kepada Allah. Saya tidak tahu hukum,”katanya. Sekadar mengingatkan, pembangunan Masjid Raya Belopa, Kabupaten Luwu, diduga sarat dengan indikasi mark-up. Bagaimana tidak, saat dianggarkan dalam APBD Luwu tahun 2006 lalu, sebesar Rp21 miliar.

Karena proyek ini tidak berjalan mulus, tahun 2007 kembali dianggarkan sebesar Rp15 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp36 miliar. Tapi anehnya, anggaran bertambah sedangkan volume bangunan justru berkurang dari bestek.

Data yang dimiliki BPKP diketahui kalau proyek di era kepemimpinan Bupati Basmin Mattayang itu tidak melalui proses tender terbuka, melainkan penunjukkan langsung kepada kontraktornya. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Korupsi Sutet di Bali Rugikan Negara Rp 12,5 Miliar



Bali, Kabar News-Kepolisian Daerah Bali mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Penyidik pun telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu mantan petugas BPN Bali, Tri Nugroho, seorang pegawai PLN Sugito, dan dua orang dari umum adalah Sri Nugraha dan Irawan.

Polisi pun telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke jaksa setelah menetapkan para tersangka. Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya perbedaan harga tanah dari Rp75 juta dari pihak pertama menjadi Rp 146 juta.

Dengan alasan untuk kepentingan negara, Tri Nugroho bekerjasama dengan Hermanto untuk membeli tanah seluas 20.342 meter persegi atau dua hektar lebih. Dari tiga bidang tanah yang diajukan, disepakati tanah di Subak Margaya, Jalan Imam Bonjol, Denpasar kemudian diatas namakan Irawan dan pihak PT PLN membayar seharga Rp 146 per are.

“Panitia tidak menggunakan bantuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No 36 tahun 2005 dan peraturan menteri Negara agraria/Kepala BPN No 1 tahun 1994,” urai Sugianyar. Setelah dilakukan audit BPK, aksi kongkalingkong ini ditemukan kerugian negara mencapai Rp 12,5 miliar,seperti dikutif vivanews.

Kasus ini mulai terbongkar ketika ada salah satu anggota yang tidak setuju dengan kenaikan harga yang cukup fantastis tersebut. Bahkan untuk membicarakan proyek ini untuk mencapai kesepakatan pembelian tanah, para tersangka ini sempat melakukan pertemuan di Semarang.

Selengkapnya...

Lagi, Oknum Caleg DPR PAN Jadi Broker Proyek Alkes di Maros (Bagian 1)

Disebut-sebut melibatkan Wakil Bupati dan Kabag Keuangan

Laporan: Agus/Andi Ahmad- Makassar




Makassar, Kabar News- Buntut kisruh proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2007/2008, terungkap keterlibatan oknum Caleg DPR-RI asal PAN untuk dapil Sulsel 1, Laode Abd.Rauf,S.sos. Yang bersangkutan ditenggarai menjadi “broker” proyek tersebut dengan mengatasnamakan pihak rekanan sebuah perusahaan supplier alkes asal Jakarta,dengan pimpinannya Sugianto.


Dalam “memuluskan” proyek tersebut, Laode bekerjasama dengan oknum pegawai Dinas Kesehatan Maros, Sukriyani yang juga masih kerabat Wakil Bupati Maros, Paharuddin dan Kabag.Keuangan Andi Fachri. Bahkan Laode telah memberikan uang panjar kepada Sukriyani, dengan antara lain membantu membiayai pesta pernikahan anak/putri Wabup Paharuddin di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Saat ini pihak rekanan merasa “uring-uringan” karena semua peralatan alkes telah disalurkan tapi pembayarannya dari pihak Dinas Kesehatan Maros tersendat dengan alasan tidak ada dana.

Menurut sebuah LSM Lappan (Lembaga Pemantau Penyalahgunaan Anggaran) Sulsel,Jufri Korompot mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros agar proaktif untuk mengusut kasus tersebut sehingga dapat menyelamatkan uang Negara.

“ Waktu dekat ini, Lembaga ini akan mengirim surat pelaporan kepada Kejaksaan Negeri Maros dan Kejaksaan Tinggi Sulsel, jelas Jufri kepada Kabar News, Jumat (27/3).

Terkait dengan permasalahan ini, Kabar News meminta tanggapan kepada Caleg DPR RI PAN lewat telepon selularnya, tapi tidak aktif. (Andi Ahmad), Bersambung ….???



Selengkapnya...

Maraknya Penggunaan Limbah B3 di Gowa

Warga Minta Polisi Selidiki Pabrik Wajan di Gowa

Laporan : Zulkifli/Agus- Gowa


Gowa, Kabar News- Penggunaan oli bekas sebagai bahan bakar ternyata masih marak. Buktinya, banyak pabrik kecil maupun besar memanfaatkan jenis limbah B3 tersebut tanpa izin.
Salah satunya, pabrik wajan yang berada di jalan poros malino-gowa. Hingga saat ini, pabrik tersebut masih membeli oli bekas untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

Sayangnya, meski aparat kepolisian telah mengetahui keberadaan pabrik yang menggunakan oli bekas tersebut, namun belum ada tindakan yang dilakukan. Padahal, dampak dari penggunaan tersebut telah terlihat. Salah satunya, banyak pepohonan yang mati akibat asap yang ditimbulkan pemanfaatan oli bekas.

"Asap yang ditimbulkan tebal sekali, sehingga banyak pohon yang kerang dan mati," ujar Dg tarru, warga setempat. Belum lama ini, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mathius Salempang telah menginstruksikan aparatnya untuk segera menindak pengusaha yang menggunakan oli bekas tanpa izin. Namun, belum ada hasilnya.

Selengkapnya...

Pemerintah Pasang Kasur Batu di Situ Gintung



Jakarta, Kabar News- Pemerintah Pusat akan memasang pelindung tebing atau kasur
batu di sekitar lokasi longsor Situ Gintung. Menurut Menteri Pekerjaan
Umum Djoko Kirmanto itu adalah langkah pencegahan darurat. "Untuk menjaga agar daerah lainnya tidak terkena longsoran," katanya di Tanggerang, Jumat 27 Maret 2009.

Sebelumnya, Tanggul situ gintung jebol. Akibatnya 250 rumah hancur. Sebanyak 50 orang tewa. Diduga tanggul itu tidak kuat menanggung debit air tinggi akibat hujan deras sehari sebelumnya.

Vivanews melansir, adapun langkah lainnya berupa konservasi lahan. "Situ-situ akan kami perbaiki, tapi bukan perbaikan darurat," kata Djoko. Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan tim.

"Besok mereka rapat di kantor untuk membuat design yang bagus," kata Djoko. "langsung dikerjakan litbang." Guna menyusun design, pemerintah memanggil dua teknisi dari Jepang. Mereka adalah Takaaki Kusakae dan Baba H.

Mengenai dana, menurut Djoko jumlahnya belum dihitung. "Dana darurat," kata dia.(Effendy saputra)

Selengkapnya...

Kampanye Hari Ini PKS di Karebosi, Gerindra di Stadion Mattoanging

Liputan Pemilu 2009


Makassar, Kabar News- Keadilan Sejahtera (PKS, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar kanpanye akbar secara berurutan dalam pekan ini, PKS akan menggunakan Lapangan Karebosi, Makassar sebagai lokasi kampanye akbar, Selasa (24/3) besok. PKS mengklaim akan mendatangkan 75 ribu orang kader dan simpatisan sejak pagi hingga sore.

Sementara Partai Gerindra akan berkampanye di Stadion Mattoanging Andi Mattalatta, Rabu (25/3). Mattoanging sebelumnya digunakan oleh Partai Demokrat.
Sementara PAN memilih berkampanye di Lapangan BTP Tamalanrea, Jumat (26/3).

Tribun melansir, kampanye PKS akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung sejak pukul 09.00 wita hingga pukul 12.00 wita. Dalam sesi ini, sejumlah kegiatan akan dilakukan di antaranya,donor darah, penampilan band indi, serta penampilan kelompok musik islami nasyid.

Sedangkan sesi kedua akan berlangsung pukul 13.30 wita hingga pukul 16.00 wita dengan kegiatan utama orasi dari sejumlah caleg DPR RI dari tiga daerah pemilihan di Sulawesi Selatan (Sulsel).Caleg yang akan berorasi adalah Anis Matta Dapil I Sulawesi Selatan. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Di Yogya, Jusuf Kalla Terus Didampingi Sultan

Yogyakarta, Kabar News- Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, akhirnya bertemu dengan anggota Dewan Penasehat Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Selama satu hari ini, Kalla akan mengikuti berbagai acara di Yogyakarta. Yang pasti selama acara, Kalla akan terus didampingi Sri Sultan.

"Dari bandara (Adi Sucipto) dijemput Pak Sultan. Setelah itu mereka mengikuti acara di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)," kata Staf Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Muchlis Hasyim,Senin 23 Maret 2009,seperti dikutif vivanews.

Kalla tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, sekitar pukul tujuh pagi. Kalla pun langsung disambut Gubernur DIY yang juga calon presiden dari Partai Republikan itu. Keduanya berbicara selama 15 menit di bandara.

Pertemuan empat mata ini merupakan yang pertama setelah Sultan dipinang Partai Republikan sebagai calon presiden. Selama di Yogya, Jusuf dijadwalkan menyampaikan pidato ilmiah dalam Dies Natalis ke-28 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Jusuf Kalla akan berpidato di aula Masjid Achmad Dahlan di kompleks UMY. "Pak Kalla akan didampingi Sri Sultan selama di UMY," ujar Muchlis.

Rektor UMY, Dasron Hamid, menyampaikan Kalla akan menyampaikan pidato ilmiah dengan judul pengembangan jiwa kewirausahaan sebagai upaya menghadapi tantangan global.

"Kami tidak memikirkan kalau sekarang waktunya kampanye. Ini puncak dies natalis UMY dan kami ingin yang memberikan pidato ilmiah adalah tokoh di bidangnya," papar Dasron.

Dasron Hamid, mengatakan kedatangan Kalla ini bukanlah dalam rangka kampanye Partai Golkar. "Jusuf Kalla ke UMY bukan sebagai Ketua Umum Golkar, tetapi sebagai wakil presiden," katanya. Setelah dari UMY belum diketahui agenda lanjutan Jusuf Kalla dengan Sri Sultan.

Sri Sultan hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dijadwalkan juga hadir dalam acara ini yang dimulai pukul 10.00, Senin 23 Maret 2009.(Saputra)

Selengkapnya...

SBY : Keamaan Indonesia Lebih Baik Sekarang



Makassar, Kabar News-Hubungan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar,Jusuf Kalla (JK) semakin renggang . Setelah JK menyatakan keyakinannya akan lebih baik dari SBY,kini giliran orang nomor satu di Indonesia ini mulai menyindir taglinePartai Golkar yang dipopulerkan JK, yakni Beri Bukti Bukan Janji, serta Bekerja Lebih Baik dan Cepat.

Menurut SBY, selama memimpin bangsa ini, dia sudah memberikan bukti dan sudah bekerja di berbagai sektor. Baik pemberantasan korupsi tanpa pandangbulu,pendidikan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, usaha kecil menengah yang semakin tumbuh, serta citra Indonesia di mata luar negeri. ”Semua itu adalah bukti bukan janji.Semuanya itu adalah kerja bukan wacana.

Oleh karena itu,dukung terus Demokrat dan SBY agar bisa melanjutkan pembangunan. Mempertahankan yang baik, dan memperbaiki yang belum baik,” tegas SBY saat tampil membawakan orasi politiknya di depan puluhan ribu massa kampanye akbar Partai Demokrat di Stadion Andi Mattalata, Makassar, kemarin.

SBY yang didampingi istrinya, Kristiani Herrawati Yudhoyono, dan putra bungsunya, Eddy Baskoro Yudhoyono, menyatakan, partainya mengayomi semua, nasionalis dan religius yang selalu bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.

”Demokrat adalah partai yang mau bekerja, bekerja dan bekerja siang malam,dan tidak peduli ada yang melecehkan, mencacimaki. Jalan terus Demokrat, karena Demokrat mau berpolitik bersih,” ujar SBY dengan nada bersemangat sambil disambut yel-yel ”lanjutkan” oleh massa yang memadati lapangan Andi Mattalata.

SBY juga mengklaim,kondisi keamanan di Indonesia yang semakin kondusif selama ini, tak lepas dari kepemimpinannya, serta peran keluarga besar Partai Demokrat. ”Berkat kerja keras kita semua,keamanan di seluruh Indonesia lebih baik. Aceh, Papua, Poso, Maluku dan kotakota lainnya semua sudah aman.

Maukah kita keamanan lebih buruk lagi, terjadi kerusuhan dan perpecahan? Jawabannya tidak,” tandas SBY dengan nada tinggi. Sekadar diketahui,Partai Golkar selama ini, selalu mendengung-dengungkan keberhasilan JK dalam memediasi berbagai konflik di Indonesia, baik di Ambon, Poso dan Nanggroe Aceh Darusallam (NAD).

Apalagi, beberapa negara,seperti Finlandia menyematkan penghargaan khusus kepada wakil presiden tersebut sebagai ”juru runding”. Selain menyindir tagline Golkar, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) ini, juga memuji pembangunan infrastruktur dan pertanian di Sulsel yang tidak lepas dari pemerintahan dan partainya selama empat tahun.

Sehingga, dia berkomitmen melanjutkannya. Baginya, banyak bangunan mewah di Sulsel berdiri tegak semenjak memimpin bangsa ini, seperti bandara, bendungan, jembatan serta rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di berbagai tempat di Makassar. Ditambah, pertanian Sulsel yang makin hebat sebagai lumbung Indonesia.

”Pendidikan makin maju, kesehatan miskin digratiskan, kecamatan dan desa diberikan bantuan. Kita dukung terus dan lanjutkan. Oleh karena itu, kita bertekad bahwa di Sulsel pembangunan akan lebih maju. Ini tugas Demokrat, tugas SBY dan tugas saudara semua melanjutkan pembangunan di Sulsel,” janji SBY dengan nada meyakinkan,seperti dikutif Sindo.

Wakil Ketua DPP Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng yang tampil sebagai juru kampanye nasional sebelum SBY memberikan orasi politiknya, secara khusus mengajak warga Sulsel mendukung Demokrat dan SBY, dengan alasan banyak keberhasilan telah dicapai.

Politisi asal Sulsel ini menyatakan, semenjak menjadi juru bicara SBY di kepresidenan, dirinya banyak menyaksikan secara langsung proses pengambilan kebijakan yang dipikirkan secara matang untuk kepentingan warga. Sehingga, dia berharap agar warga tetap memberikan kepercayaan terhadap SBY.

”Presiden mana yang memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Presiden mana yang meningkatkan swasembada pangan, presiden mana meningkatkan mutu pendidikan dan lain-lain. Jawabannya, adalah SBY,” urai Alfian meyakinkan.

Sementara itu,Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel,Reza Ali meminta kepada warga, agar di pemilu legislatif 9 April mendatang, bisa mendukung partainya. Sebab, partai bernomor urut 31 tersebut, merupakan kendaraan SBY untuk kembali memimpin bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

Caleg DPR RI Dapil 1 Sulsel ini mengimbau, agar warga tidak takut dengan intimidasi oleh oknum tertentu, baik menjelang pemilihan maupun setelahnya. Suara Demokrat lanjutnya, harus dikawal dan diawasi, karena baginya bersama Demokrat, cita-cita bangsa Indonesia akan diwujudkan.

Berdasarkan pantauan, kampanye akbar Demokrat yang mulai berlangsung sejak pukul 08.30 pagi hingga pukul 10.30 Wita, sempat diwarnai dengan insiden pemukulan kepada pencopet yang beraksi ditengah lapangan saat SBY tampil membawakan orasinya. Bahkan, SBY sempat menghentikan orasinya sejenak, mengalihkan perhatiannya ke kerumunan massa, sambil meminta lewat pengeras suara agar diselesaikan secara baik-baik, tanpa menggunakan kekerasan.

Di akhir kampanye akbar Partai Demokrat,SBY melantukan lagu Sempurna bersama artis ibu kota, seperti Andra and Thebackbone, Ungu, Cici Paramida,Siti KDI,Dewi Yull. Dengan melambaikan tangan dan mengubar senyum khasnya, SBY tampak menikmati lantunan lagu tersebut.(Agussalim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Hebat, di Jeneponto Pegawai Puskesmas Jadi Dirut Rumah Sakit (Bagian 1)

Bupati Jeneponto, H. Radjamilo

Makassar, Kabar News- Inilah akibat diberlakukannya otonomi daerah sehingga setiap daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur daerah masing-masing, lahirnya otonomi daerah menurut pencetusnya, Prof Ryaas Rasyid mengatakan hal ini sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan setiap daerah di Indonesia.


Namun hal itu, sangat perlu dicermati dan ditinjau kembali, "apa sekarang masih bisa diterapkan pada setiap daerah," jelas salah satu PNS di Makassar.

Aturan diberlakukan otonomi daerah, ya cukup bagus juga, tapi yang terjadi adalah kekuasaan penuh untuk setiap Kepala Daerah atau Bupati didaerah ini akan menjadi raja-raja kecil, yang hingga seenak perutnya untuk memilih dan mengangkat pejabat setingkat Kepala Dinas, Badan dan Kepala Bagian yang masih sangat erat hubungan kekeluargaan tanpa melihat kinerja dan kualitas calon pejabat itu, jelas sumber yang layak dipercaya kepada Kabar News di Makassar, Minggu (22/3).

Kekuasaan raja-raja kecil ini terjadi dikabupaten Jeneponto, dengan kekuasaan yang telah diraih kembali untuk kedua kalinya memimpin Kabupaten yang terkenal dengan penghasil garam diwilayah selatan Provinsi Sulsel ini,dalam mutasi besar-besaran baru- baru ini dilakukan, sempat menjadi pembicaraan setiap pejabat dilingkup Pemkab Jeneponto, H. Radjamilo sang Bupati sangat hebat sekali, dan berani mengangkat seorang Kepala Rumah Sakit (Dirut) di Kabupaten Jeneponto yang bukan dari predikat Dokter seperti pada daerah-daerah yang lain diprovinsi ini, tegasnya.

Sumber menjelaskan bahwa Kepala Rumah Sakit ini yang baru dilantik adalah seorang sarjana kesehatan Masyarakat yang diraih pada salah satu Universitas Swasta di Kota Makassar, dan bukan hanya itu pejabat ini belum bisa menempati pada pejabat esolon yang diduduki sekarang, selain belum mengikuti Pendidikan berjenjang sebagai PNS seperti Spama dan pendidikan kelanjutannya, bahkan pangkat dan golongan kepegawaiannya belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut, karena masih banyak pegawai senior diatasnya yang sangat pantas untuk jabatan itu ada di Kabupten itu, ujarnya.

Kepala Rumah Sakit Umum Kab. Jeneponto yang baru bernama Saharuddin, SKM menurut sumber bahwa adalah kerabat dan keluarga dekat Bupati Jeneponto dan sebelum dilantik menjadi Kepala Rumah Sakit, dan sebelumnya adalah salah seorang staf pada Puskesmas di Jeneponto, dan apakah ini pantas jadi kepala rumah sakit ?, tegas Sumber dengan nada kecewa. ( Andi Ahmad) Bersambung..???






Selengkapnya...

Kapolri: Aceh Tak Masuk Kategori Aman



Jakarta, Kabar News-Jelang pemilu 2009, kondisi Aceh tak hanya memanas, tapi juga cenderung anarkhis dan mengarah pada tindak kekerasan.

"Aceh tak masuk kategori aman," kata Kepala Polisi, Jenderal Bambang Hendarso Danuri ketika bertemu dengan para pimpinan media massa nasional di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, baru-baru ini.

Diungkapkan Bambang Hendarso, Polri menggelar operasi Sikat Rencong di Aceh. "Kami berhasil menurunkan tingkat kerawanan pemilu di Aceh," kata dia. Sejumlah senjata disita polisi. Selain pengamanan pemilu, polisi juga menggelar operasi preman di Aceh.

Pada Jumat 6 Maret 2009, pukul 11.30 waktu setempat, Operasi Sikat Rencong membekuk residivis berbagai kasus penculikan, perampokan, dan pembunuhan di Aceh, Abdul Razak di dalam bus kota. Tak hanya menangkap badan, polisi juga menyita dua pucuk senjata dengan amunisi lengkap.

Sebelumnya, Wakil Direktur Bidang Internal Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Kamaruddin mengatakan sampai saat ini tujuh insiden kekerasan diduga terkait pemilu terjadi di Aceh.

"Dua kader partai lokal ditembak, tiga kantor dan satu kantor Partai Aceh dibakar. Walau kita tidak tahu motifnya, tapi kita menganggap ini politis," ujar Kamaruddin kepada wartawan di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, baru baru ini,seperti dikutif vivanews.

Kamaruddin menduga ada pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas di Aceh dengan memanfaatkan momentum pemilu. Masyarakat Aceh, kata dia, meminta aparat keamanan menindaklanjuti berbagai kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pemilu 2009.
Selengkapnya...

Program Quick Win Polri Sudah Diterapkan Pada Samsat Makassar

Setiap Saat Pamin Samsat Kontrol Petugas Diloket



Dalam meningkatkan pelayanan, Samsat Makassar, menerapkan sistem transparansi, sesuai program Polri, Quick Win. Pamin Samsat I Makassar, Iptu Pol. Masaluddin, sabang hari terus melakuan pemantauan di lingkup kerjanya, dan disela-sela melakukan pemantauan pada setiap loket-loket yang ada di Kantor Samsat Wilayah I Makassar, tidak segan-segan menegur petugas loket kalau ada yang tidak sesuai aturan kerjanya, bahkan setiap saat melayani para wajib pajak bila ada yang memerlukan bantuan untuk kelancaran dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Pemantauan Kantor Berita Kota Nusantara dikantor Samsat ini, bahwa sejumlah wajib pajak merasa mendapat pelayanan yang baik, "dan kalau begitu semua pimpinan Samsat di Provinsi ini maka semua wajib pajak akan merasa sangat terbantu, karena beliau tidak segan-segan menerima keluhan bila ada tidak diketahui saat membayar pajak kendaraan bermotor kami," kata salah satu wajib pajak yang pernah dibantu Pakor Samsat Makassar.
Pamin I Samsat Makassar, Iptu Pol. Massaluddin (foto: Andi Ahmad)

Hal tersebut tentuya bertujuan untuk memastikan aparat kepolisian di kantor tersebut telah melaksanakan program yang dicanangkan Kapolri Jenderal Bambang. Demikian para wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak serta pengurusan STNK kendaraan bermotor mereka, terlayani cepat, serta melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

“Saya selaku wajib pajak melakukan pengurusan langsung tanpa melalui perantara. Pelayanan yang diberikan para petugas loket cukup memuaskan kami, karena tak ada bentuk pungli yang ditarapkan. Semua pembayaran sesuai dengan prosudur yang sudah ada,” ucap Benny parengkoang, yang mengaku melakukan pengurusan surat lapor tiba, yang hanya menggunakan waktu yang cepat dari perkiraannya, saat dimintai komentar, Selasa (17/3), di ruang tunggu Samsat Makassar.

Sementara tajamnya sorotan dari berbagai pihak mengenai adanya percaloan di kantor tersebut, dianggap tidak beralasan. Pasalnya, sesuai komitmen Dirlantas Polda SulselBar, Kombes Nandang, pelayanan cepat merupakan salahsatu upaya memangkas percaloan yang selama ini dikenal banyak merugikan wajib pajak. Al-hasil, saat ini tak ada lagi calo di Samsat Makassar.

Sementara keberadaan Asosiasi Mitra Jasa Sakti (AMJAS), yang selama ini menjadi mitra wajib pajak dan pemerintah, khususnya Dispenda Sulsel, sangat membantu kelancaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dikarenakan, anggota AMJAS didominasi dari pihak dialer. Baik dialer kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Di Samsat saat ini sudah tak ada calo, seperti yang kerap ditudingkan oleh sejumlah pihak yang tidak mengett Mengetahui persis kondisi di Samsat Makassar. Dan kita patut bersyukur hingga saat ini belum ada pihak wajib pajak yang merasa dirugikan oleh anggota AMJAS. Malah sebaliknya, mereka merasa terbantu dengan proses pengrusan cepat dan murah,” tandas Ketua AMJAS, Idris Kullu. (Zulkifli /Andi Ahmad)

Selengkapnya...

JK Orasi, Massa Golkar Kuningkan Karebosi Makassar

Dukung JK Jadi Presiden Warnai Kampanye Golkar



Makassar, Kabar News-Kampanye Partai Golkar yang digelar di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, telah dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

Sambil menunggu kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, panitia kampanye melakukan pengumpulan massa melalui yel-yel, pemberian cendera mata dan acara hiburan musik.

Teriakan yel-yel dukungan kepada Partai Golkar dan Jusuf kalla sebagai presiden sudah dilontarkan oleh pembawa acara di panggung.

Kompas.com melansir ,sejumlah petinggi Partai Golkar juga hadir di atas penggung, di antaranya Ketua Partai Golkar Andi Mattalata yang juga Menteri Hukum dan HAM; Tokoh Golkar Aksa Mahmud yang juga Wakil Ketua MPR; anggota DPR, Idrus Farhan; Sofyan Wanandi yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); serta Erwin Aksa yang juga Ketua Umum HIPMI. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kapolda Sulselbar Minta Parpol Patuhi Aturan Kampanye



Makassar, Kabar News, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mathius Salempang meminta para partai politik (parpol) mematuhi segala aturan kampanye. Termasuk aturan lalulintas.

Hal tersebut disampaikan kapolda usai melakukan briefing bersama sejumlah pejabat utama di Polwiltabes Makassar, Selasa malam, 17 Maret 2009. "Kami meminta para caleg tetap dalam koridor, sehingga kampanye bisa dilewati dengan damai," ujarnya.
Pada rapat pemantapan pengawasan kampanye, kapolda eminta jajaran kepolisian tetap siap siaga 24 jam. "Kami minta semua jajaran tetap siaga," katanya. Pemantauan fajar online, briefing tersebut berlangsung selama 2 jam. Usai melakukan briefing, kapolda terlihat berbincang-bincang dengan para anggotanya, seperti dikutif fajar.

Turut yang hadir dalam rapat tersebut antara lain, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Wisjnu Amat Sastro, kepala rumah sakit Bhayangkara, dan sejumlah kapolres jajaran polda sulsel dan sulbar.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom