Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Akbar Siap Jadi Cawapres SBY

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News-Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyatakan siap menjadi calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akbar pun siap mendukung pemerintahan yang dipimpin Yudhoyono.

"Insya Allah kalau saya diajak Pak Yudhoyono, saya siap," kata Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa 21 April 2009. "Tapi saya menyerahkan sepenuhnya pada Pak SBY sebagai capres."

Jika benar dipilih untuk mendampingi Yudhoyono, lanjut Akbar, dia akan siap membantu memberikan dukungan penuh. Terutama dalam menyukseskan visi dan misi yang akan dibangun Yudhoyono dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

"Dimana kita mengatasi berabgai tantangan dan memberikan pengabdian saya untuk memberikan dukungan kepada beliau supaya sukses mengemban lima tahun ke depan," ujarnya,seperti dikutif vivanews.

Sebelumnya, Yudhoyono memaparkan lima kriteria kandidat cawapres yang diinginkannya. Pertama, memiliki integritas yang baik, kepribadian yang ditandai kekuatan moral. Tentunya moral politik yang baik. Kriteria kedua, yakni kapasitas cawapres harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan presiden.

Syarat berikutnya adalah, seorang wapres harus loyal pada presiden dan bukan pada dirinya atau kepentingan partainya. Demikian juga dengan para menteri juga harus bebas dari konflik kepentingan. Kriteria keempat adalah kandidat cawapres itu bisa diterima masyarakat. Dan kriteria terakhir adalah calon harus bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi untuk menjalankan pemerintahan.(A.Saputra)
Selengkapnya...

Bawaslu Minta KPK Selidiki Anggaran Tabulasi Elektronik

Jakarta, Kabar News-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tampaknya masih belum 'tertarik' pada proses tabulasi penghitungan perolehan suara secara elektronik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) meski prosesnya mengecewakan publik.

Hingga hari terakhir proses penayangannya, Senin (20/4), di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) 2009 di Hotel Borobudur Jakarta, jumlah suara yang masuk tak lebih dari 10 persen dari total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sejumlah lembaga pemantau independen sendiri telah mendorong Bawaslu menyelidiki dugaan pemborosan uang negara yang dilakukan oleh KPU melalui tahapan ini.

Anggota Bawaslu Wahidah Suaib justru mengharapkan inisiatif penyelidikan dimulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap persoalan anggaran.

"Bawaslu akan melakukan (penyelidikan) juga tapi lebih baik dimulai oleh lembaga yang memang concern dengan anggaran, seperti KPK dan BPK juga LSM-LSM," tutur Wahidah,seperti dikutif kompas.

Wahidah membantah Bawaslu terkesan melemparkan tanggung jawab. Menurutnya, Bawaslu hanya memerlukan dorongan proaktif dari institusi-institusi tersebut. Lagipula, Bawaslu sendiri memandang tabulasi bukan bagian krusial dari tahapan Pemilu dibandingkan hasil penghitungan manual yang akan menjadi acuan keputusan hasil Pemilu nantinya.

"Ini (tabulasi elektronik) kan hanya elemen pelengkap. Kami nanti akan fokuskan pengawasan ke penghitungan manual," lanjut Wahidah.

Penghitungan manual sendiri, menurut Wahidah, sarat akan kecurangan dan pelanggaran. Wahidah mencontohkan proses rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di sejumlah daerah, ada PPK yang tidak menyerahkan formulir C1 kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat.

Minta KPU Transparan Bawaslu hanya meminta KPU untuk terbuka soal tabulasi elektronik yang tidak mencapai target 80 persen seperti yang telah ditetapkan di awal, terutama soal kendala dan kelemahan sistem yang dibangun.

Wahidah menolak alasan Anggota KPU Sri Nuryanti yang sebelumnya beralasan bahwa KPU tidak memiliki target tertentu dalam tabulasi dan tabulasi elektronik ini hanya ditujukan sebagai pemberi informasi awal dan gambaran mengenai hasil Pemilu.

"Gimana bisa? Orang bekerja kan harus ada targetnya dong. Orang bikin perencanaan kan ada target waktu yang disesuaikan dengan biaya," tutur Wahidah kesal.

Oleh karena itu, jika KPU berniat kembali menggunakan tabulasi elektronik dalam pemilihan presiden mendatang, Bawaslu meminta KPU mengevaluasi ulang dan memperbaiki persiapannya.

Selengkapnya...

Pemkab Gowa Ekspor Getah Pinus ke India


Gowa, Kabar News-PT Adimitra Pinus Utama kembali mengekspor getah pinus sebanyak 82,5 ton ke India. Ekspor kedua, Senin, 20 April ini, dilepas oleh Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, di depan kantor Pemkab Gowa, Jalan Masjid Raya.Sebelumnya, PT Adimitra Pinus Kencana yang diberi konsesi oleh Pemkab Gowa untuk mengelola getah pinus di daerah ini telah melakukan ekspor perdana ke India dan China sekira 16 ton pada 2007.
Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, mengatakan, ekspor getah pinus ini merupakan sinergi antara Pemkab Gowa dan investor untuk memacu perekonomian Gowa. "Di tengah krisis global, kami masih mampu melakukan terobosan-terobosan baru, misalnya ekspor," katanya.

Menurut Ichsan, diterimanya getah pinus Gowa di luar negeri menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas hasil alam daerah ini. Karena itu, ke depan pihaknya akan lebih memacu pengelolaan hasil-hasil hutan terutama getah pinus untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah.

Ichsan mengharapkan konferensi asosiasi getah pinus atau pine chemical association (PCA) yang akan berlangsung di Asheville, Nort Caroline Amerika Serikat, 20-24 April, mampu mendongkrak hasil-hasil hutan utamanya getah pinus dari negara berkembang,seperti dikutif fajar.

Sementara itu, Pimpinan Pelaksana PT Adimitra Pinus Utama, Sudarsono, mengatakan, getah pinus atau Oleo Pine Resin (OPR), dikelola melalui kerja sama kelompok masyarakat desa hutan (MDH) binaan Adimitra Pinus Utama. Menurutnya, getah pinus Gowa memiliki kualitas yang baik.

"Ini adalah karya masyarakat desa hutan di Gowa. Sebuah integritas, komitmen dan kemampuan dalam mengelola sumber daya hutan," ujarnya.(Syam Naba)

Selengkapnya...

KPU Pinrang dan Sidrap Rekap Suara Hari Ini

Sidrap, Kabar News-KPU Sidrap dan Pinrang siang ini, Selasa (21/4), menjadwalkan memulai rekapitulasi suara hasil pemilu 2009 setelah menerima semua hasil rekap suara dari PPK masing-masing.
Untuk menjaga keamanan proses KPU Pinrang, telah dikerahkan satu peleton aparat Brimbob membantu aparat polres setempat setelah sehari sebelumnya gabungan caleg dan partai menggelar aksiunjuk rasa menuntu KPU setempat melakukan penghitungan suara di PPK Paleteang yang dianggapbanyak terjadi manipulasi suara.

Suasana serupa juga terlihat di sekitar KPU Sidrap, puluhan aparat polres setempat berjaga-jaga mengantisipasi aksi dari kerumunan massa yang tampak berkumpul di bagian selatan jalan yang berada di depan KPU Sidrap,seperti dikutif tribun.

KPU Sidrap akan melakukan rekap suara menyusul diterimanya hasil suara dari PPK Maritengngae yang terakhir menyerahkan laporan hasil rekap dan kotak suaranya.(H.Haris)

Selengkapnya...

Kunci Jawaban UAN Palsu di Makassar Beredar Melalui SMS


Makassar, Kabar News-Kunci jawaban adalah salah satu yang paling dicari oleh siswa-siswi SMA kelas 3, yang saat ini tengah mengikuti ujian nasional. Namun demikian, peserta jangan tertipu begitu saja jika mendapat kunci jawaban.

Karena, banyak dari kunci jawaban tersebut adalah kunci palsu yang jawabannya sama sekali tidak benar. Ini diceritakan oleh salah seorang siswa SMA di Makassar yang enggan disebut identitasnya. Menurutnya, ia mendapat kunci jawaban melalui SMS.

"Saya dapat dari teman untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kemarin melalui SMS. Tapi, saat saya cek dengan jawaban saya senmdiri, ternyata banyak yang salah. Artinya ini palsu. Untung saya tidak percaya begitu saja," paparnya,seperti dikutif tribun.

Masih menurut siswa tersebut, untuk satu mata pelajaran saja ia dan teman-temannya mendapatkan banyak versi kunci jawaban yang isinya berbeda-beda. Hari ini, mata pelajaran yang diujiankan adalah Bahasa Inggris.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

UAN Di SMA 1 Tamalatea Kab. Jeneponto Berjalan Tertib

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SMA 1 Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan berjalan aman, tertib, demikian yang disampaikan Kepala Sekolah Drs.Bahri Makkaraeang yang didampingi ketua Komite Husni Thamri pada Kabar News, saat melakukan pemantaun ujian pada sekolah ini Selasa, (21/4).
Menurutnya, selain pelaksanaan ujian ini dipantau oleh pihak independen dari perguruan tinggi (UNHAS), juga keaman tes dan peserta ujian dijaga ketat pihak Polres Jeneponto yang dibantu petugas keamanan sekolah (Security).

Peserta ujian sebanyak 423 orang hadir semua, dari 423 orang tersebut terdiri dari SMA 1 Tamalatea 273 orang, dari SMA DDI Jeneponto 113 orang, 37 orang dari SMA PGRI Bontoramba.

Ketika Kabar News menanyakan tentang prediksi kelulusan dengan nilai 5,5 yang telah ditetapkan pemerintah , Makkaraeng kembali mengatakan pihaknya telah siap menghadapi itu.

Kesiapan pihak sekolah tiga bulan sebelum ujian akhir Nasional (UAN) dilaksanaka kita telah laksanakan les dua kali seminggu, Sehingga pihak sekolah optimis dapat mencapai angka tersebut, perbandingan tahun lalu dengan angka 5,0 kita dapat kelulusan seratus pesen.

Kita berdoa saja pak!, mudah-mudahan tahun pembelajaran 2008/2009 ini siswa yang ikut ujian dapat berhasil secara keseluruhan dengan nilai yang menggembirakan .

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua komite Husni Thamrin bahwa dengan adanya peningkatan angka kelulusan dari 5,0 ke 5.5 kita telah anjurkan agar semua kompenen yang ada disekolah ini agar melakukan persiapan yang lebih matang lagi sehingga target lulus seratus persen dapat kita capai.

Untuk mencapai itu pihak komite telah menganjurkan agar pihak sekolah melaksanakan les pada sore hari terutama enam mata pelajaran yang diujikan secara nasional.(muh.rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Gubernur Sulsel : Bantaeng Jadi Sentra Pupuk Organik



Makassar, Kabar News-Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menunjuk Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang direncanakan akan dijadikan sebagai sentra produksi pupuk organik yang dikelola oleh PT Pupuk Kaltim, Bontang.
Hal itu dikatakan Syahrul di Bontang, Senin (20/4), sebelum bertolak ke Jakarta bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Syahrul, Bantaeng dipilih karena daerah itu menyatakan siap menjadi penyangga bibit sapi untuk daerah selatan. "Kita butuh 500 ekor sapi untuk diambil kotorannya dan dijadikan sebagai pupuk organik," kata Syahrul,seperti dikutif tribun.

Nantinya, kata mantan Bupati Gowa dua periode ini, PKT akan memanage pasar dan terlibat dalam proses pabrikasinya. "Biayanya dari pemda," kata Syahrul.

Untuk menghindari kecurigaan dari daerah lain, sebelum membuat pabrik pupuk itu, akan dilakukan survei terlebih dahulu. Yang menjadi dasar utama penentuan lokasi adalah kesiapan daerah. "Saya harap nantinya dana yang digunakan tidak hanya dari provinsi, tapi juga dari kabupaten dan swasta," tandas Syahrul. (Rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Mahasiswa Indonesia di Makassar Desak Pemilu Diulang

Liputan Pemilu 2009


Makassar, Kabar News-Gerakan Mahasiswa (Gemah) Indonesia menganggap Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di Indonesia telah gagal. Penilaian itu didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pemilu.
Koordinator Gemah Indonesia, Fuad bachmid, mengatakan, sebelum pemilu, terjadi kesalahan teknis saat pendistribusian surat suara dan persoalan DPT rata-rata yang belum rampung,seperti dikutif tribun.

Selain itu, Gemah Indonesia juga menganggap sistim pencontrengan yang belum dipahami masyakat secara sistemik sehingga banyak surat suara warga yang salah contreng yang dianggap batal atau tidak sah oleh penyelenggara pemilu.

Pada saat pelaksanaan pemilu, Gemah Indonesia yang terdiri dari 42 perwakilan lembaga mahasiswa se-Indonesia, ini melihat terjadi kesalahan pada saat pendistribusian surat suara yakni adanya surat suara yang berpindah dapil dan adanya caleg yang tidak ada namanya di kertas suara. Partisipasi memilih dari masyarakat yang sangat rendah juga menjadi perhatian Gemah Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan itu, Gemah Indonesia meminta KPU menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat pascapemilu 2009. Mereka juga mendesak agar KPU mengulang Pemilu 2009 karena terdapat banyak cacatnya. (Andi Ahmad))

Selengkapnya...

Agar Tak Terulang di Pilpres, Tabulasi Pemilu Perlu Diaudit Pakar

Liputan Pemilu 2009



Jakarta, Kabar News - Kacaunya tabulasi pemilu legislatif menimbulkan kekhawatiran hal serupa akan terulang di pilpres. Agar itu tak terjadi, tabulasi pileg perlu diaudit oleh para pakar IT untuk dicarikan solusi ke depan.

"Tabulasi ini kan kacau. Khawatirnya ini akan terulang di pilpres. Karena itu tabulasi KPU perlu diaudit oleh para pakar IT dari kampus-kampus seperti ITB, UGM, dan lain-lain," ujar praktisi IT dari ITB Dedy Syafwan kepada detikcom, Senin (20/4/2009) malam.

Menurut Dedy, audit yang dia maksud bukanlah audit formal menyangkut penggunaan keuangan, melainkan audit oleh para pakar tentang kelayakan penggunaan teknologinya. Elemen yang perlu diaudit seperti jaringan, software, SDM, dan lain-lain.

"Harapannya, untuk IT pilpres benar-benar sudah didukung oleh seluruh komponen IT di seluruh Indonesia. Tanpa adanya dukungan moril ini, IT pilpres akan sulit bagi KPU," tutur Dedy.

Bentuk konkret audit itu, lanjut dia, berupa seminar 2-3 hari yang melibatkan para pakar IT dari seantero negeri. Mereka dikumpulkan untuk memberi masukan agar IT pilpres bisa berjalan lancar.

"Misalnya jika ICR yang terbukti gagal tidak bisa dipakai lagi, lantas solusi dari pakar seperti apa," ujar dia memberi contoh,seperti dikutif detikcom.

Intelligent Character Recognition (ICR) merupakan teknologi yang digunakan KPU untuk tabulasi pileg. Dengan teknologi ini, hasil scanning formulir C1-IT yang merupakan rekapitulasi perolehan suara di TPS ditafsirkan ke dalam bentuk angka dan huruf untuk kemudian dikirim ke pusat dan ditayangkan di tabulasi.

Dengan audit yang berbentuk seminar ini, imbuh Dedy, diharapkan muncul solusi bagi IT KPU yang sudah berwujud cetak biru (blueprint) yang bisa dijadikan pedoman bagi KPU. "Inilah yang harus dikerjakan untuk pilpres sehingga tidak terjadi kasus seperti di pileg," tandas Dedy.

Selengkapnya...

Mega-Wiranto Ajukan 5 Materi Gugatan Pemilu

Liputan Pemilu 2009



Jakarta, Kabar News-Kedatangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, ke kediaman Megawati Soekarnoputri hari ini adalah menuntaskan langkah menggugat pelaksanaan Pemilu melalui jalur hukum. Mereka sepakat mengajukan lima materi gugatan.
"Sekali lagi, ini bukan karena puas atau tidak puas, menang atau kalah, tapi ini itikad kami bahwa alangkah baiknya kalau hasil Pemilu itu diakui tanpa ada satu kecurigaan, tanpa ada hal-hal yang menghambat," kata Wiranto usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin 20 April 2009.

Menurut Wiranto, permasalahan hukum dalam pelaksanaan Pemilu lalu harus diselesaikan sebagaimana mestinya. "Masih ada permasalahan-permasalahan hukum yang tidak diselesaikan. Badan Pengawas Pemilu yang melapor ke kepolisian, tapi polisinya menolak," katanya.

"Langkah kami, melanjutkan gugatan dari kelompok koalisi untuk menjernihkan sebelum melangkah ke Pemilu Presiden. Jika tidak dikonkretkan tentu akan mencederai Pemilu berikutnya," ujarnya. Materi gugatan untuk penyelenggara Pemilu ini akan disiapkan dalam dua hari.

"Ada lima usulan gugatan dari koalisi. Pertama, meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu legislatif yang sudah berlangsung. Kedua, mengganti segera anggota Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran puncak Sekretariat Jenderalnya dan mengganti dengan personel yang independen," kata Wiranto. Koalisi Teuku Umar menganggap KPU tidak memenuhi persyaratan menyelenggarakan Pemilu Presiden yang akan datang, seperti dikutif vivanews.

Materi gugatan ketiga, melanjutkan satu pengusutan lebih jauh untuk mendapatkan keputusan hukum. Keempat, melibatkan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan pemantauan Pemilu, pemantau internasional yang menyatakan apa betul Pemilu berlangsung seperti sekarang.

"Kelima, untuk penghitungan di pusat tabulasi nasional, teknologi ICR diganti dengan OMR supaya tecapai zero error," kata mantan Panglima Angkatan Bersenjata itu.(**)

Selengkapnya...

Polisi Amankan 5 Siswa di Bone Gara-gara Nyontek Saat UN

(Foto: Tribun Timur)

Bone, Kabar News-Aparat kepolisian dari Polres Bone mengamankan tiga siswa dan dua siswi dari MAN 1 Watampone yang kedapatan memiliki kunci jawaban saat mengikuti ujian nasional (UN), siang tadi. Mereka yang diamankan adalah Nh, Ast, Ahm, Nur dan Suw. Hingga saat ini kelimanya masih dimintai keterangan oleh penyidik di Mapolres Bone.
Polisi yang berjaga di sekolah yang terletak di Jl Sukawati tersebut awalnya mengamankan Nh saat ujian Bahasa Indonesia di ruangan IV. Pada saat ujian selanjutnya, polisi kembali mengamankan Ahm dan Ast masing-masing di ruangan 12 dan ruangan 8. Polisi juga mengamankan ponsel Nokia 6080 dari tangan Ahm yang berisi kunci jawaban.

Dari pengembangan Ahm dan Ast,polisi kembali mengamankan dua siswa lainnya yaitu Nur dan Suw. Polisi juga mengamankan barang bukti tiga lembar kertas yang diduga berisi kunci jawaban UN. Pagi tadi,siswa yang mengikuti UN di MAN 1 Watampone sebanyak 346 siswa dan tambahan 32 peserta UN dari salah satu pesantren di Bone.

Kasat Reskrim Polres Bone AKPYusuf LH mengatakan masih terus menyelidiki kasus tersebut dan kelima siswa masih berstatus sebagai saksi. “Soal UN kan termasuk Rahasia Negara jadi tidak bias dibocorkan. Tapi ini masih dugaan,apa benar kunci jawaban tersebut sesuai dengan kunci jawaban UN. Ini perlu penelusuran lebih lanjut,” katanya,seperti dikutif tribun.

Kepala Sekolah MAN 1 Watampone Nawawi Rasyid yang ditemui wartawan menyesalkan kejadian tersebut dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. “Dari tahun ke tahun, ada saja kunci jawaban siluman,” katanya. Tahun 2008 lalu, sebanyak 23 siswa di sekolah tersebut dinyatakan tidak lulus UN.(*)

Selengkapnya...

Tuntut KPU dan Panwas Wajo Mundur

Liputan Pemilu 2009



Sengkang, Kabar News-Demo Gerakan Mosi Tidak Percaya oleh Komite Wajo Bersatu yang menuntut KPU Wajo dan Panwaslu Kabupaten Wajo mundur dari jabatannya pagi tadi di Jl Jenderal Sudirman Kota Sengkang, dibubarkan oleh pihak Polres Wajo. Seorang penanggungjawab aksi Asriadin diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

Menurut salah seorang peserta aksi, gerakan mosi tidak percaya tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kinerja pemilu legislatif di Kabupaten Wajo yang gagal dengan indikasi data pemilih amburadul, tertukarnya kertas suara, dan maraknya dugaan money politic.

Mereka juga memasang spanduk yang salah satu kalimatnya adalah Idina Pitteii “ Mundur atau dimundurkan “. Komite Wajo Bersatu merupakan gabungan dari berbagai elemen organisasi dan LSM antara lain seperti Wajo Society, Komunitas Wajo Peduli (Kawali), LP2M, WB, Forsmawa, Himla, Pemuda Pancasila, LBH Bakti Nusantara, Federasi Mahawsiswa Wajo, DPD PPAPRI Wajo, Forum Pembela Hak Asasi Manusia, Jaringan Masyarakat Miskin, Citra Insan Mandiri.

Pukul 10.30 wita pagi tadi spanduk mulai dibentangkan di depan warung kopi Dg Sija di Jl jendral Sudirman Sengkang. Aksi ini disertai pembagian brosur kepada pengendara yang lewat, disertai aksi tandan tangan di atas spanduk yang dibentangkan.

Aksi ini mendapat respon dari warga sekitarnya, dan simpati dari pengendara yang lewat. Banyak yang meneriakkan dukungan untuk membubarkan KPU Wajo. Adapula yang melakukan pembakaran ban di pinggir jalan.

Pukul 12.00 wita Petugas dari polres Wajo datang dan menyuruh memadamkan api. Tidak lama kemudian Kapolres Wajo AKBP Taufik datang dan meminta aksi dibubarkan. Seorang pelaku aksi, Asriadin (Forsmawa) kemudian diamankan ke kantor Polres Wajo. Setelah itu, Kapolres Wajo turut menyiram ban yang masih berasap.
Aksipun terhenti. Beberapa orang peserta aksi menyertai ke kantor polres Wajo untuk menemani Asriadin.

Taufik yang dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa aksi tersebut dibubarkan karena kegiatan tersebut tidak mendapatkan surat ijin dari kepolisian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, seperti dikutif tribun.

“Lalu ada pembakaran ban di jalan raya sehingga tindakan kami adalah membubarkan dan mengamankan penanggungjawab aksi untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan giat tersebut.,” katanya (Tono)


Selengkapnya...

Pusat Tabulasi Suara Dipindah ke KPU

Liputan Pemilu 2009


Jakarta,Kabar News - Pusat tabulasi suara pemilu yang semula dipusatkan di Hotel Borobudur dipindah ke Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab pada hari penutupan, target perhitungan suara belum selesai.
"Hari ini acara di Hotel Borobudur selesai dan ditarik ke Media Center KPU," ujar anggota KPU Sri Nuryanti di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2009).

Sri mengatakan, pihaknya sudah berusaha maksimal menyelesaikan perhitungan suara Pemilu Legislatif 2009. Namun ada beberapa masalah yang menyebabkan target surat suara tidak selesai dihitung.

Sri membeberkan permasalahan itu seperti beberapa kabupaten tidak menggunakan scanning, beberapa formulir C-1 yang tidak diisi. Beberapa kertas suara terlalu tipis dan beberapa mark dipotong, sehingga tidak dapat discan, dan bimbingan teknis tidak paham IT.

"Teman-teman di kabupaten mungkin capek dan memprioritaskan perhitungan manual," kata dia,seperti dikutif detikcom.

Sri mengaku, belum tahu apakah perhitungan suara di Pemilu Presiden (Pilpres) dapat dilakukan di Hotel Borobudur. Pihaknya akan merapatkan lagi hal itu.

"Kita sedang evaluasi sistemnya. Apakah nanti akan kita gunakan lagi pada Pilpres, menunggu keputusan pleno selanjutnya," tandas Sri.(E.Saputra)

Selengkapnya...

Kapolda SulselBar: Insiden Perkelahian di Asrama Mahasiswa Papua Karena Miras

Kapolda SulselBar, Irjen Pol. Mathius Salempang saat sidak di Mapolresta Makassar Timur belum lama ini (foto: Agussalim)


Makassar, Kabar News-Insiden perkelahian di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar yang terjadi Minggu dini hari (19/4), sekitar Pukul 01.00 Wita, diakui oleh pihak kepolisian bukanlah akibat serangan sekelompok orang yang tak dikenal, seperti yang di beritakan salahsatu stasiun televisi swasta.
Kapolda SulselBar, Irjen Pol. Mathius Salempang kepada sejumlah wartawan di Polwiltabes Makassar menjelaskan, perkelahian dipicu oleh pesta minuman kesar (miras) yang digelar di asrama yang terletak di Jalan Lanto Daeng Pasewang, sehingga bentrok terjadi antar mereka.

“Yang terjadi dini hari itu, bukanlah penyerangan sekelompok orang yang tidak dikenal ke asrama itu, namun diantara merekalah yang saling adu fisik, karena ditengarai dalam keadaan mabuk. Apalagi sebahagian dari mereka bukan penghuni asrama, tetapi pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur,” papar Mathius Salempang.

Dikatakan, sebelum adu fisik terjadi, pemuda dari flores berkeinginan untuk menyewa gedung yang ada di asrama ini, namun sebahagian penghuninya tidak merespon permintaan mereka, sehingga acara pesta miras yang dihiasi joget digelar dihalaman asrama.

“Kemungkinan karena sama-sama mabuk dan saling tersinggung, penghuni asrama dan pemuda dari flores berkelahi. Dan tak lama kemudian pemuda dari NTT ini memanggil teman-teman mereka dan pada akhirnya adu fisik dan saling lempar terjadi,” tambah Kapolda SulselBar.

Dalam insiden ini, dua pemuda dari Flores ditahan pihak Posek Mamajang untuk dimintai keterangan. Irjen Pol. Mathius Salempang bersama Kapolwiltabes Makassar, Kombes Burhanuddin Andi, menyempatkan diri berkunjung ke Asrama Mahasiswa Papua dan disambut oleh KepalaAsrama, Kasmirus, sembari menjelaskan insiden adu fisik yang terjadi dini hari. (Zul/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

KPU Restui Kampanye Pilpres 2009

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News- Mengusung alasan tidak ingin dituduh menghambat pasangan Capres dan Cawapres yang kurang terkenal di mata masyarakat, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui dalam Pemilu Presiden (Pilpres) nanti digelar kampanye terbuka. Keputusan tersebut berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yang bakal meniadakan kampanye dalam bentuk rapat umum.
Kepastian adanya kampanye dalam bentuk rapat umum tersebut, disampaikan anggota KPU, I Gusti Putu Artha disela-sela rapat pleno di kantor KPU Jakarta. Menurutnya, dalam undang-undang nomor 42 tahun 2008 tidak menjelaskan secara detail mengenai larangan atau peniadaan kampanye dalam bentuk rapat umum untuk tahapan Pilpres.

"Undang-undang tidak memberikan batasan atau larangan kampanye secara tegas. Dari situ ada celah yang bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakan kampanye pasangan Capres dan Cawapres," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan tidak adanya kampanye dikhawatirkan dianggap menguntungkan pasangan Capres dan Cawapres tertentu yang sudah terkenal lebih dulu.

Sehingga pasangan Capres dan Cawapres yang belum terkenal akan merasa dirugikan karena tidak adanya kampanye dalam bentuk rapat umum. Karena kampanye tersebut dianggap paling efektif untuk mengenalkan diri kepada masyarakat.

"Nanti kalau tidak ada kampanye, dianggap memuluskan calon yang sudah terkenal lebih dulu dan merugikan calon yang belum terkenal. Makanya, celah Undang-undang tersebut kita manfaatkan untuk itu biar merasa terakomodasi," tandasnya,seperti dikutif tribun.

Masih menurut Putu, selain alasan tersebut juga berdasarkan pelaksanaan kampanye Pemilu legislatif berjalan aman, tertib dab damai. Sehingga bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum untuk Pilpres.

Adapun pelaksanaan kampanye terbuka tersebut bakal digelar selama 22 hari. Namun untuk hari pertama akan digelar kampanye damai.

Sehingga, jika ada 3 pasangan Capres dan Cawapres, maka setiap pasangan tersebut bakal melaksanakan kampanye sebanyak 7 kali.

"Kita asumsikan ada 3 pasangan, maka setiap pasangan akan mendapatkan kampanye sebanyak 7 kali," urainya.

Selengkapnya...

7731 Siswa di Jeneponto Akan Ikuti Ujian Akhir Nasional

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Sebanyak 7731 siswa dikabupaten Jeneponto provensi Sulawesi Selatan akan mengikuti Ujian Akhir Nasional(UAN), tutur kepala Dinas Pendidikan Drs.H.Muchtar Nonci, S.Sos, M.Pd melalui kepala seksi kurikulum Oskar Baso SH di Bontosunggu pada media Sabtu, (18/4).

Dari 7731 siswa tersebut 2121 siswa SMA,SMK,MA akan mengikuti ujian pada tanggal, 20-26 April 2009 dan sebanyak 5610 siswa SMP.MTS akan mengikuti ujian Akhir Nasional (UAN) pada 27-30 April 2009.

Sementara pengawas yang tentunya para guru tingkat SMP,MTS dari berbagai sekolah dengan sistim silang demikian pula pada tingkat sekolah lanjutan atas dan sekolah kejuruan.

Selain pengawas yang akan bertugas pada pelaksaan Ujian akhir Nasional (UAN), juga akan ada petugas pemantau independen dari kalangan perguruan tinggi yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian tersebut.

Hal ini dilakukan kata Oskar, sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan didaerah ini.

Diperketatnya pengawasan ujian tersebut kita berharap kepada para panitia penyelenggara agar betul-betul mematuhi aturan dan tata tertib ujian.

Sehingga pelaksanaan ujian akhir Nasional (UAN) dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yang pada akhirnya hasil dapat kembali mengangkat indeks prestasi mutu pendidikan dikabupaten Jeneponto yang dua tahun terkhir ini hasilnya sangat menggembirakan.(Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

KPK Tahan Mantan Bupati Aceh Tenggara

Liputan Korupsi


Jakarta, Kabar News - Setelah menjalani proses penyidikan hampir dua bulan, tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD Aceh Tenggara Armen Desky ditahan. Mantan Bupati Aceh Tenggara tersebut dijebloskan ke rutan Cipinang.

"Melalui proses penyidikan hari ini penyidik KPK menahan tersangka AD mantan Bupati Aceh Tenggara," ujar Juru Bicara Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).seperti dikutif tribun.

Armen dibawa dengan mobil tahanan KPK B 8636 WU pukul 19.18 WIB. Armen dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Modus yang digunakan Armen dengan menyumbangkan uang untuk yayasan. Namun ternyata dalam praktikya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 23,5 miliar.

"Dia ditahan untuk sementara selama 20 hari," katanya.
Selengkapnya...

Kontributor TV One di Jeneponto Dianiaya

Jeneponto, Kabar News-Seorang kontributor TV One bernama Andi Wahyudi mengadu ke Polres Jeneponto karena telah menjadi menjadi korban penganiayaan, Jumat (17/4). Kasus penganiayaan yang dialami korban itu terjadi, Rabu (15/4) dini hari.

Pelakunya adalah oleh Sampara, seorang tim sukses salah seorang caleg Partai Golkar Kabupaten Jeneponto. Penganiayaan itu terjadi saat korban sedang meliput di PPK Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Saat itu, Sampara dan sejumlah rekannya mengajukan protes terhadap penghitungan rekapitulasi hasil Pemilu 2009 di kecamatan tersebut.
Namun Sampara cs merasa tidak menerima kehadiran wartawan yang meliput saat mereka protes. Korban mengaku saat itu dipukul Sampara.

"Karena saya tidak menerima perlakuan pelaku, makanya saya berinisiatif melapor ke polisi terkait penganiayaan yang saya alami," jelas Wahyudi,seperti dikutif tribun.

Kepala Biro TV One di Makassar, M Takbir, mengatakan pihaknya telah menerima kabar tersebut. Ia mengaku menyesalkan dan mengecam tindakan main hakim sendiri tersebut yang menimpa jurnalis TV One.

Dua organisasi jurnalis di Makassar yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel juga turut mengecam kejadian itu. Menurutnya, tindakan penganiayaan itu adalah pidana. Wartawan yang hadir di PPK tersebut adalah untuk meliput. Pekerjaan jurnalis itu dilindungi Undang-Undang.

"Kami meminta kepolisian menangkap pelaku dan menyerahkan ke proses hukum selanjutnya yakni ke kejaksaan dan pengadilan. Pelaku juga seakan tak menghormati profesi jurnalis dan kebebasan pers. (Rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Listrik Tenaga Surya Terangi Pulau Sakuala Pangkep

Laporan: Firman/Sakkar Rauf- Pangkep



Pangkep, Kabar News- Pulau Sakuala di Kecamatan Liukang Tupabiring kini tak lagi gelap gulita. Hal itu menyusul hadirnya listrik tenaga surya di semua rumah warga.

Hadirnya listrik hibrid tenaga surya itu diresmikan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan DR Syamsul Maarif, Wagub Sulsel Agus Arifin Nu'mang, dan Bupati Pangkep Syafrudin Nur, Jumat (17/4).
Listrik hybrid tenaga surya itu mengandalkan cahaya matahari dan dapat ditransfer menjadi tenaga listrik yang disalurkan pada semua rumah yang ada di pulau tersebut.
Setiap rumah diberikan sekitar 200 watt. Selain listrik, nantinya, kata Syafrudin Nur, akan diberikan lagi penyulingan air asin menjadi air tawar. Apalagi tenaga listriknya sudah ada.

Menurut Syafrudin, keluhan warga pada 117 pulau yang ada di Pangkep umumnya soal ketiadaan penerangan listrik.

"Hanya beberapa pulau saja yang dialiri listrik PLN, seratusan pulau lainnya hanya mengandalkan genset pribadi," jelasnya,seperti dikutif tribun.

Agus mengharapkan agar listrik yang sudah dibangun dari tenaga surya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif.

Begitu juga Syamsul, ia berharap listrik tersebut mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Apalagi selama ini, umumnya pulau-pulau kecil sangat kesulitan penerangan listrik.

Selengkapnya...

Oknum Wartawan Dalangi Perampokan di Lumajang


Lumajang, Kabar News-Polres Lumajang, Jawa Timur, menangkap tiga oknum wartawan yang diduga kuat sebagai "dalang" perampokan yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Kusmindar, Jumat (17/4), menuturkan, penangkapan tiga oknum wartawan yang bertugas melakukan peliputan wilayah Lumajang hingga Banyuwangi itu berawal dari informasi warga Lumajang.
"Setelah mendapat informasi dari warga, Polres Lumajang menangkap tiga oknum wartawan Lumajang dan lima pelaku perampokan lainnya dari warga Lumajang dan Jember," kata Kusmindar.

Ia mengungkapkan, tiga oknum wartawan Lumajang itu adalah Samsul Hadi, Suharwoko dan Agus Mujiono sedangkan pelaku yang lainnya yang juga ditangkap antara lain Tarip, Abdul Karim, Roni Khoirul, Slamet, Saiful Akbar. "Pelaku perampokan itu warga Lumajang dan Jember," katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, penangkapan delapan pelaku perampokan yang diduga kuat didalangi oleh oknum wartawan itu telah melakukan perampokan di 18 tempat kejadian perkara (TKP).

"Kedelapan perampok itu dijerat pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan ancaman hukumannya sembilan tahun penjara," katanya menerangkan, seperti dikutif kompas.com.

Barang bukti yang disita oleh Polres Lumajang, kata dia, 20 unit komputer, 25 televisi dan puluhan alat elektronik lainnya. "Tersangka dan barang bukti diamankan di mapores Lumajang untuk proses lebih lanjut," katanya menambahkan.(*)

Selengkapnya...

Polisi Dinilai Tak Paham Hukum Pidana Pemilu

Terkait Laporan Bawaslu Ditolak

Liputan Pemilu 2009


Jakarta,Kabar News - Polisi menolak menindaklanjuti laporan Bawaslu tentang tertukarnya surat suara di sejumlah daerah karena kurang bukti. Polisi dinilai tidak mengerti mengenai pidana pemilu.

"Ini memperlihatkan polisi tidak paham hukum pidana pemilu seperti apa," ujar Direktur Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow saat dihubungi detikcom, Sabtu (18/4/2009).

Jeirry merasa heran dengan permintaan polisi supaya surat suara yang tertukar dihadirkan sebagai barang bukti. Permintaan itu, dinilai Jeirry, susah untuk dikabulkan.

"Tidak mungkin karena sedang proses rekapitulasi suara, pasti surat suara itu di jaga. Justru dengan kewenangan polisi, bukti itu bisa dihadirkan," jelasnya,seperti dikutif detikcom.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 963 kasus pelanggaran Pemilu. Terdiri dari pelanggaran administrasi (619 kasus), tindak pidana pemilu (138 kasus), dan lain-lain (206 kasus).

Pelanggaran administrasi terbanyak mengenai surat suara tertukar antara daerah pemilih (238 kasus) dan logistik pemilu tidak cukup (183). Sedangkan pelanggaran pidana money politics (33 kasus), sengaja mengaku diri sebagai orang lain (18 kasus), dan intimidasi kepada pemilih (17 kasus).
Selengkapnya...

LAPAR Gelar Sekolah Demokrasi di Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel bekerja sama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta menggelar sekolah demokrasi di aula Kantor Infokom Jeneponto, Sabtu (18/4) pagi ini.

Kegiatan dalam bentuk seminar multi stakeholder ini mengangkat tema Refleksi Setahun Demokrasi Pascapilkada Langsung di Sulsel. Seminar ini menghadirkan peserta dan pemateri dari kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat.

Pemateri yang rencananya dihadirkan antara lain dari Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemimpin Redaksi Tribun Timur, Dahlan, dan Direktur Mitra Turatea, Rahmat.

Program Officer LAPAR Sulsel Syamsurijal Ad'han dalam rilisnya ke Media ini, Jumat (17/4), mengatakan, kegiatan ini bertujuan merefleksikan demokrasi dalam setahun terakhir di Sulsel.

"Ajang ini juga untuk menghimpun berbagai gagasan dari masyarakat mengenai pengembangan demokrasi di Sulsel menuju demokrasi yang lebih subtantif," jelasnya.(Rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Soal Mark Up suara diJeneponto,Camat Binamu cuci tangan

Liputan Pemilu 2009

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto


Jeneponto, Kabar News- Camat Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan H.Agus Paledengi yang disebut oleh dua tersangka penggelembungan suara pada TPS 1 Kelurahan panaikang Muh.Ilyas dan KPPS Basran yang telah ditahan polisi.

Penggelembungan suara Caleg H.Abd.Razak Pakiq dari partai PKBB dari 18 menjadi 78,Hj.Bangsuari Baso Tika partai PPDI dari 18 suara 78, Hj.Sahariah Sage partai Demokrat dari 5 suara menjadi 75, Hj.Saharia lologau partai Golkar dari 9 menjadi 99 suara, Ikram Ishak Iskandar partai Demokrat 10 menjadi 70 suara, Hj.Surniati partai Patriot 3 menjadi 31 suara dan Paliori Silele partai PKNU dari 2 menjadi 5l suara dilakukan atas perintah Camat Binamu. Camat H.Agus Paledengi yang dicegat wartawan dimesjid Agung Kabupaten Jeneponto Jumat,(15/4) cusci tangan, menurutnya penggelembungan suara yang dilakukan lurah M.Ilyas serta KPPS 1 Panaikang itu bukan perintah camat, tetapi itu ini siatif mereka.

Kalaupun keduanya sempat menyebut nama Camat dihadapan penyidik Polres Jeneponto pada saat di BAPkan, itu kembali dianulir oleh tersangka.

Karena keternagan tersengka kembali dianulir maka Pihak penyidik, telah memeriksa ulang kedua tersengka (BAP ulang), bahkan saya telah diperiksa oleh penyidik pelanggaran pemilu dipolres Jeneponto.tutur Agus

Dihadapan polisi saya juga mengatakan bahwa secara lisan maupun tertulis saya tidak pernah memerintahkan para petugas TPS dilapangan untuk menambah (Mark Up) suara para caleg tersebut.

Penggelembungan saja baru saya ketahui setelah media Massa memberitakannya, akan tetapi Copy dari berita tersebut disebarkan kemana-mana ini berindikasi bernuansa politis.

Perbuatan kedua tersengka adalah tanggung jawab dia dan bukan tanggung jawab saya selaku Camat, sekali lagi tidak ada perintah penggelembungan, tegas Agus.

Imformasi yang dihimpun media ini diJeneponto menyebutkan bahwa tersangka penggelembungan suara (Mark Up) di TPS 1 Panaikan bertambah lagi yakni Syamsuddi situju anggota KPPS.(Rizal Nur/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Bupati Purworejo Ditahan



Semarang, Kabar News- Penahanan Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi, tersangka kasus dugaan korupsi dana fasilitas bernilai miliaran rupiah, tidak memengaruhi roda pemerintahan di daerah itu.

"Kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo Joko Saptono di Purworejo, Jumat.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Semarang menahan Bupati Kelik Sumrahadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang, mulai Kamis (16/4). Kelik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana fasilitasi dari APBD setempat tahun 2006 senilai Rp 2,7 miliar.

Joko mengatakan, pemkab setempat meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait penahanan Kelik. "Selain itu, kedepankan asas praduga tak bersalah karena Bupati Kelik dalam kasus ini baru menjalani penahanan dalam proses penyidikan kejati dengan status tersangka," katanya.

Ia menegaskan, Bupati Kelik hingga saat ini belum diketahui secara hukum apakah terbukti bersalah. "Statusnya sebagai tersangka, artinya belum menjalani proses di pengadilan sebagai terdakwa, dengan demikian belum dapat diketahui apakah dia terbukti bersalah atau tidak," katanya.(*)

Selengkapnya...

Soal di Jeneponto Pegawai Puskesmas Jadi Dirut Rumah Sakit (Bagian 3)

Saharuddin : Direktur RSUD Tidak Harus Dokter

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto

Bupati Jeneponto, Drs. H. Radjamilo, MP

Sehubungan Pengangkatan H.Saharuddin,SKM,MM sebagai direktur Rumah Sakit Daerah Lanto Daeng Pasewang oleh Bupati Kabupaten Jeneponto Drs.H.Radjamilo MP, menuai prokontra ditengah masyarakat terutama dikalangan Dinas Kesehatan daerah ini, sebagaimana yang dimuat media ini beberapa hari lalu.

Jeneponto, Kabar News-Pasalnya yang bersangkutan dinilai belum layak untuk menduduki jabatan sebagai direktur rumah sakit, ditinjau dari pengalaman, pangkat, belum pernah mengikuti penjenjangan jabatan serta pensyaratan lainnya.

Namun prokontra tentang tidak layakny menduduki jabatan direktur Rumah Saki Umum Derah Lanto Daeng Pasewang dibantah H.Saharuddin ketika diminta tanggapannya oleh wartawan media ini diruang kerjanya Jumat,(17/4).

Menurutnya direktur rumah sakit tidak harus dokter karena jabatan jabatan tersebut hanya sebagai manejerial saja.

Yang bertugas menyiapkan, menkonsultasikan, serta memikirkan akan kebutuhan baik sarana prasana didalam rumah sakit termasuk diantaranya tenga dokter, itulah salah diantara tugas direktur.

Dan menurut penelitian bahwa lebih berkembang puskesmas yang dipimpinnya bukan dokter ketimbang Puskesmas yang dipimpin dokter.

Pada rapat akbar para direktur rumah sakit seindonesia dibali banyak direktur bukan dokter bukan hanya Jeneponto saja.

Pada bagian lain Saharuddin juga mengatakan sesuai jenjang kepangkatan, Saya juga bersyarat karena jabatan direktur iu setingkat kepala bidang yang pangkatnya esolon III/b semntara saya sudah gol III/d.

Yang jelas pengangkatan saya telah melalui Baperjaka yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jeneponto, tentu kalau Saya tidak bersyarat pasti di Baperjaka tidak meloloskan.(Rizal Noer) Jeneponto Sulsel

Drs.H.Radjamilo MP, menuai prokontra ditengah masyarakat terutama dikalangan Dinas Kesehatan daerah ini, sebagaimana yang dimuat media ini beberapa hari lalu.

Pasalnya yang bersangkutan dinilai belum layak untuk menduduki jabatan sebagai direktur rumah sakit, ditinjau dari pengalaman, pangkat, belum pernah mengikuti penjenjangan jabatan serta pensyaratan lainnya.

Namun prokontra tentang tidak layakny menduduki jabatan direktur Rumah Saki Umum Derah Lanto Daeng Pasewang dibantah H.Saharuddin ketika diminta tanggapannya oleh wartawan media ini diruang kerjanya Jumat,(17/4).

Menurutnya direktur rumah sakit tidak harus dokter karena jabatan jabatan tersebut hanya sebagai manejerial saja.

Yang bertugas menyiapkan, menkonsultasikan, serta memikirkan akan kebutuhan baik sarana prasana didalam rumah sakit termasuk diantaranya tenga dokter, itulah salah diantara tugas direktur.

Dan menurut penelitian bahwa lebih berkembang puskesmas yang dipimpinnya bukan dokter ketimbang Puskesmas yang dipimpin dokter.

Pada rapat akbar para direktur rumah sakit seindonesia dibali banyak direktur bukan dokter bukan hanya Jeneponto saja.

Pada bagian lain Saharuddin juga mengatakan sesuai jenjang kepangkatan, Saya juga bersyarat karena jabatan direktur iu setingkat kepala bidang yang pangkatnya esolon III/b sementara saya sudah gol III/d.

Yang jelas pengangkatan saya telah melalui Baperjaka yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jeneponto, tentu kalau Saya tidak bersyarat pasti di Baperjaka tidak meloloskan. (Rizal Noer/Andi Ahmad).

Dan Bagaimana tanggapan Bupati Jeneponto dan Sekda Kab. Jeneponto baca berita pada edisi berikutnya, bersambung ???.

Selengkapnya...

PHRI Sulsel Minta Pajak Dikembalikan Untuk Pengembangan Pariwisata Daerah

Anggiat Sinaga Terpilih Pimpin PHRI Sulsel



Makassar, Kabar News-Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah daerah (pemda) agar pajak hotel dan restoran dikembalikan ke sektor ini dalam bentuk pembiayaan pengembangan kepariwisataan daerah.
“Saat ini perhatian pemerintah dalam pembiayaan ke sektor pariwisata masih sangat kurang.Padahal, sektor pariwisata ditargetkan mampu memberikan sumbangan devisa negara sebesar Rp100 triliun, dengan asumsi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 6,3 juta orang,” kata Ketua Umum PHRI Yanti Sukamdani saat menghadiri Musda PHRI Sulsel di Malino,kemarin.

Menurut dia, dari devisa sebesar Rp100 triliun tersebut, sekitar Rp50 triliun merupakan pembayaran pajak dari sektor restoran dan perhotelan. “Dengan jumlah pajak yang sebesar itu, diharapkan pemerintah bersedia mengalokasikannya untuk pengembangan pariwisata. Karena itu,daerah-daerah tak hanya bergantung pada pelaksanaan MICE,”kata putri Sukamdani Sahid Gitosardjono ini.

Sukamdani adalah pemilik jaringan Hotel Sahid. Menanggapi hal itu, Pemprov Sulsel belum akan mengabulkan permintaan itu. Menurut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Pemprov Sulsel masih melihat potensi pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran.

Namun, untuk pengembangan pariwisata, pemprov mengalokasikan anggaran khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Di samping anggaran APBD provinsi, hampir setiap kabupaten/kota yang ada di Sulsel juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengembangan kepariwisataan daerah.

“Walaupun besar anggaran tersebut bervariasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”kata Syahrul setelah membuka Musda PHRI ke VIII di Malino kemarin. Karena itu, dia berharap PHRI bisa memperbanyak pelaksanaan event yang bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata lainnya.

Dengan event tersebut diharapkan mampu menggenjot kedatangan wisatawan. Pelaksanaan event Lovely December di Kabupaten Tana Toraja (Tator) saja, kata Syahrul, mampu menghasilkan perputaran uang hingga Rp2 miliar. Apalagi jika event yang diselenggarakan makin besar.

Sindo melansir, Deputi bidang Budaya dan Pengembangan Pariwisata,Kementerian Pariwisata I Gusti Putu Laksaguna mengatakan, pada tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 6,5 juta.Dari kunjungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan devisa sebesar USD6,5 miliar.

Wisatawan tersebut diharapkan datang di sektor pariwisata unggulan, pelaksanaan MICE dan wisata bahari. Untuk dua sektor tersebut, Provinsi Sulsel menjadi salah satu destinasi unggulan pelaksanaan.“ Untuk periode Januari- Februari, wisatawan asing mencapai 894.720 orang, dengan sasaran pasar utama adalah negara-negara ASEAN,

”paparnya Indonesia berpotensi menyerap kunjungan wisatawan dari negara- negara China,Timur Tengah, dan Australia, selain negara-negara ASEAN.Potensi ini terjadi karena situasi pariwisata di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan hingga minus 3%.

Sementara potensi pariwisata di Kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah baru tumbuh 3%.“Kendati demikian, faktor jalan menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Akan tetapi, hal itu diupayakan, sambil pengerjaan jalan menjadi baik,peluang kepariwisataan juga digenjot secara maksimal,” jelasnya.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Perintah Camat, Lurah di Jeneponto Mark Up Suara Caleg

Liputan Pemilu 2009

Laporan : Rizal Noer- Jeneponto


Jeneponto, Kabar News-Penahanan Muh.Ilyas Lurah Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan Basran KPPS 1 Panaikang yang ditahan Polres Jeneponto terhitung sejak Rabu, 15 April 2009 atas perlakuan penggelembungan suara (Mark up) terhadap beberapa partai peserta pemilu jelas ketua Panwaslu kabupaten Jeneponto Hamka, S.Pdi melalui Devesi pelaporan dan tindak lanjut Hamzah Haris, SH, diruang kerjanya pada media ini Kamis, (16//4).

Menurut Hamzah Haris suara yang digelembungkan adalah Abd. Razak Pakiq (Mantan Kandepag Jeneponto) dari 18 suara diubah menjadi 78 suara partai PKPB, Caleg Hj.Bungsuari Baso Tika (adik Kandung Wabup Jeneponto) dari 18 suara menjadi 78 suara partai PPDI, Hj,Sohrah Sage (Istri Camat Binamu) dari 5 menjadi 75 partai Demokrat, Sahriah Lologau dari 9 suara menjadi 99 suara partai Golkar, dan Ikram Ishak Iskandar 10 suara menjadi 70 suara dari partai Demokrat,dari partai Patriot Hj.Sumiati dari 3 suara menjadi 31 suara, Paliori Silele 2 suara menjadi 51 suara partai PKNU.

Dan menurut pengakuan Muh. Ilyas yang juga Lurah Panaikang dan Basran didepan penyidik mengaku kalau penggelembungan suara dilakukan atas perintah langsung Camat Binamu Agus Paledengi, Papar Hamzah.

Perbuatan yang sengaja dilakukan kedua tesangka melanggar Undang- undang Pemilu No.10 tahun 2008 pasal 298 yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. dipidana penjara paling singkat 12 bulan paling lama 60 bulan, dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliyar.

Yang jelas Panwaslu kabupaten Jeneponto tidak akan mentelolir siapa saja yang melakukan pelanggaran pasti akan ditindak sebagaimana hukum yang berlaku, dan barang bukti berupa sejumlah kotak suara, berita acara,
Camat Binamu Agus Paledengi yang berusaha dikompirmasi media ini namun tidak ada menurut stafnya Camat lagi ikut pertemuan di kantor Bupati Jeneponto.(Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

KPU Gowa Tolak Pemilu Ulang

Liputan Pemelu 2009



Sungguminasa, Kabar News- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gowa melayangkan surat rekomendasi agar pemilu ulang di delapan tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Pallangga dan Bajeng.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa setelah melakukan rapat pleno di kantor KPU, Rabu (15/4).memutuskan menolak rekomendasi tersebut. Alasan pemilu dinilai tidak berdasar.

"Saya dan teman-teman tadi (kemarin) sudah melakukan pleno dan hasilnya kami menolak. Setelah meneliti semua yang menjadi alasan untuk dilakukan pemilu ulang dianggap tidak berdasar," tegas Ketua KPU Gowa Hirsan Bachtiar didampingi anggota KPU Divisi Hukum Nurzainah Pagassingi.

Menurutnya, pemilu ulang hanya dimungkinkan jika terjadi bencana alam dan kerusuhan yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang juga harus diusulkan KPPS kepada KPU melalui PPS dan PPK bukan panwaslu.


Dijelaskan, saat itu tidak ada saksi-saksi yang melakukan protes dan penghitungan dilakukan secara transparan. Apalagi, surat suara tertukar telah dilakukan pertukaran sesuai dapil masing-masing.

"Permasalahan ini sudah dianggap selesai saat itu juga dengan melakukan suit surat suara hingga pukul 14.00 wita menggunakan surat suara sisa, surat suara pemilu ulang, dan melakukan pertukaran langsung antardapil yang berdekatan," ungkap mantan Ketua KNPI Gowa ini.
Dua Kecamatan

Panwaslu dalam rekomendasinya mengharapkan dilakukan pemilu ulang di TPS 15, 16, dan 17 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga. Kemudian di Kecamatan Bajeng masing-masing TPS 1 dan 3 Kelurahan Kalabajeng, TPS 1 dan 3 Kelurahan Limbung, dan TPS 5 Desa Bontosunggu.

"Ini adalah hasil klarifikasi final dari teman-teman di lapangan. TPS lainnya di Kecamatan Bontonompo Selatan dan Tombolopao dianggap clear," ungkap Ketua Panwaslu Gowa, Fatmawati, kemarin,seperti dikutif tribun.

Sebelumnya sebanyak 14 TPS direncanakan diusul pemilu ulang. Namun, setelah dilakukan klarifikasi menyusut menjadi sisa delapan TPS.(Irwansyah Tompo)

Selengkapnya...

Panwaslu Sulut Temukan Manipulasi Suara Caleg di Bolaang Mongondow

Liputan Pemliu 2009

Laporan : Budianto- Manado


Manado, Kabar News-Indikasi kecurangan penyelenggara Pemilu 2009 di Sulawesi Utara terbongkar. Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Sulut menemukan kejanggalan lantaran ada seorang calon anggota legislatif meraih suara mutlak di Desa Mariri, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Ketua Panwaslu Sulut Tommy Sumakul bersama dua anggotanya curiga setelah menerima laporan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mariri bahwa caleg DPR RI dari sebuah partai politik besar berinisial ADM, meraup 100 persen suara dari 415 pemilih.

Artinya, semua pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa tersebut mencontreng nama ADM yang juga anak dari seorang pejabat tinggi di Manado.
Panwaslu langsung melakukan investigasi, bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolmong, Panwaslu Bolmong, dan Kepolisian Resort Bolmong, seperti dikutif Persda Network.

Mereka membongkar kotak suara dari desa tersebut dan menemukan telah terjadi manipulasi data yang diduga dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Penungutan Suara (KPPS) dan PPS. Hasil perhitungan suara yang sebenarnya adalah dari 415 orang dalam DPT, hanya 384 orang yang memberikan hak suaranya dan ADM hanya meraih 363 suara. (*)

Selengkapnya...

Mega Lebih Berpeluang di Pilpres daripada Calon Golkar

Liputan Pemilu 2009



Jakarta, Kabar News- Meski perolehan suara PDIP tidak terlalu signifikan dalam Pileg namun Mega dinilai masih cukup punya peluang untuk bertanding dengan SBY. Mega saat ini tetap menjadi lawan paling tangguh yang akan dihadapi SBY pada Pilpres mendatang.
"Peluangnya lebih besar dari JK atau Golkar, kalau di Golkar lebih banyak calon dan sama kuat. Tapi kalau PDIP lebih solid," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia Zulfikar Ghazali dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (15/4/2009).

Zulfikar berpendapat, sebaiknya Mega tetap maju dalam bursa pencapresan 2009 mendatang karena sayang jika partai sebesar PDIP tidak menelorkan seorang capres. Apalagi Partai Golkar sendiri tidak terlihat solid hingga saat ini.

"Ini kesempatan terakhir Mega, karena 2014 sudah ketuaan. Sebaiknya maju terus," ujar Zulfikar.seperti dikutif detikcom.

Berkaca dari kegagalan Mega di tahun 1999 dan 2004 sebaiknya PDIP memperbaiki diri dalam hal kinerja partai. Selain itu koalisi yang nanti akan dibentuk oleh PDIP sebaiknya tidak melihat besar kecilnya suara, tetapi lebih kesamaan visi-misi dan pembagian kerja yang lebih jelas.

"Koalisi OK, apa yg mau kita kerjakan seperti apa, jangan mentang-mentang partai besar terus semaunya sendiri, nanti repot," katanya.(E.Saputra)

Selengkapnya...

Jeneponto Butuh 200 Guru Madrasah Iptidayah

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Sekitar 30 Madrasah Iptidayah (MI) yang tersebar pada 11 kecamatan diKabupaten Jeneponto provensi Sulawesi Selatan membutuhkan 200 guru , demikian yang disampaikan kepala kantor Depertemen Agama Drs.H.Mahyuddin pada media ini di ruang Kerjanya Rabu, (15/4).

Lebih jauh mantan Kandepag Kabupaten Selayar tersebut mengatakan dua hari setelah dilantiknya menjadi kandepag di Bumi Turatea Jenponto , pihaknya telah melakukan sidak kepada sekitar 30 sekolah Madrasah Ibtidayah (MI) dan Madrsasah Sanawiyah (MTS) pada sebalas kecamatan dalam sidaknya Mahyuddin mengaku, kalau menemukan ada sekolah satu guru mempunyai tiga fungsi.

Dimana Guru tersebut berfungsi sebagai kepala Sekolah, juga bertindak selaku guru sekali gus bertindak selaku tata usaha, kondisi seperti ini tidak mungkin bisa memperbaiki mutu pendidikan disekolahnya..

Ditinjau dari dari sarana yang dtempati melakukan proses belajar mengajar juga sangat memperihatinkan, ada gedungnya sudah rusak karena termakan usia yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh bantuan rehabilitasi.

Kondisi seperti kata, Mahyuddin “ pihaknya akan mengusulkan bantuan dana rehabilitasi kepemerintah pusat melalui departemen agama agar gedung MI dapat direhabilitasi dan digunakan sebagaimana layaknya sekolah-sekolah lainnya didaerah ini, pada bagian lain akan mengusulkan pengangkatan guru honorer yang sudah bertugas pulhan tahun sebagai PNS.”

Sehingga nantinya gedung sekolah madrasyah Iptidayah ( MI) akan layak ditempati sebagai layaknya sekolah-sekolah lainnya yang didaerah ini, karena dengan gedung sekolah para siswa akan beta belajar .

Sekolah MI tidak kalah pentingnya dengan sekolah lain karena ditempat ini anak-anak bisaa mendapatkan pendidikan moral, karena tampa moral yang baik mustahil pemimpin akan bisa berbuat dengan baik.

Disisi lain Mahyuddin ingin memperbaiki sumberdaya para guru yang mengajar di MI, dengan memberikan pelatihan-pelatihan singkat, agar guru betul-betul memahami cara mengajar yang baik.

Bayangkan kalau ada guru yang tidak tahu membuat Rencana program pembelajaran(RPP) ini kan aneh kalau guru tidak tahu mengajar harus dimulai dari mana, salah satu solusinya guru harus lebih banyak belajar den mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan keguruan.( Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Mabes Polri Gelar Konfrensi Pers

Terkait Insiden baku tembak antara anggota Brimob di Papua.

(Foto: Tribun Kaltim)

Jakarta, Kabar News- Insiden baku tembak antara anggota Brimob dengan sekelompok orang tak dikenal ditanggapi serius pimpinan Polisi, yang langsung menggelar keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Rabu, 15 April 2009.

Dalam insiden tersebut, seorang anggota Brimob Brigadir Musa yang awalnya kritis akhirnya meninggal dunia, dalam perjalanan menuju rumah sakit di Jayapura untuk dievakuasi.
Selain Brigadir Musa Aninam, enam anggota Bromob lainnya yang terkena tembakan yakni Brigadir Pomarul Huda, Birgadir Khairudin Hamid, Brigadir Adam hanock, Brigadir Roland Pati Gajah, Brigadir Basri Bhineka, dan Brigadir Musran.

Vivanews melansir sementara, tiga orang yang diduga kelompok sparatis yang tertembak yakni Dominggus Kogoya, MartinusJikua, yang satu lagi belum dikethui identitasnya. Ketiganya sudah diamankan Rumah Sakit Daerah Mulia Jayapura.

Peristiwa tersebut terjadi siang tadi saat tujuah anggota Brimob Polda Papua sedang erpatroli di distrik Tingginambut, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, siang ini Rabu 15 April 2009.(Effendy Saputra)


Selengkapnya...

PAN-Gerindra Sepakati Koalisi di Pilpres 2009

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News - Koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 menjadi topik hangat yang dibahas dalam pertemuan Capres Prabowo Subianto dengan jajaran pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN). PAN dan Gerindra sepakat berkoalisi.

"Kita tidak bisa berbohong. Kita juga membahas masalah koalisi untuk pencapresan dan pencawapresan. Kita memungkinkan kerjasama atau koalisi pencapresan dan pencawapresan," kata Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir (SB) di Rumah PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2009).

Menurut SB, koalisi PAN dan Gerindra tidak akan mencukupi karena harus 20 persen kursi di DPR. PAN dan Gerindra pun akan mengajak partai lain yang lolos parliamentary threshold (PT) dan belum memiliki capres untuk bergabung.

"Kalau saat ini kan PAN sekitar 11 persen kursinya. Sedangkan Gerindra sekitar 6 persen. Berarti baru sekitar 17 persen. Tentunya, kita memerlukan partai-partai lain yang bisa memperkuat. Tentunya kita juga bersepakat melakukan koalisi dengan partai yang lain. Namun masih menunggu hasil akhir perolehan kursi," papar dia.

Pria yang akrab disapa SB ini mengatakan koalisi PAN dan Gerindra ini terbentuk lantaran 2 partai itu memiliki sejumlah persamaan dalam memandang masalah bangsa ini.

"Di bidang ekonomi, kami ingin menyelamatkan aset-aset bangsa," ujar Soetrisno,seperti dikutif detikcom.

Siapa RI dan R2-nya? "Itu nanti, tentunya ada kepatutan berkoalisi," sahut dia.

Hal yang sama disampaikan Prabowo Subianto. "Kita tukar menukar pandangan bersama beliau. Kita sepakat untuk koalisi. Namun kita masih menunggu perhitungan," kata eks Danjen Kopassus ini.

Selengkapnya...

Siswa di Jeneponto Keluhkan Pungutan Di SMP 2 Turatea

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Dikeluhkan pungutan yang dilakukan oknum kepala SMPN 2 Turatea kabupaten Jeneponto Provensi Sulawesi Selatan .H.Nursalam sebasar Rp 28.000, persiswa, demikian yang dituturkan salah seorang siswa pada media ini yang minta namanya tidak ditulis Selasa, (14/4).

Lebih jauh siswa kelas tiga tersebut mengatakan pihaknya dibebankan pembayaran sebasar Rp 28.000 setiap siswa dengan rincian untuk pembayaran Foto Ijazah sebasar Rp 20.000, foto Copy bahan UAN Rp 2.500, Foto Copy Pelajaran Bahasa Indonesia Rp 4.000, Foto Copy buku paket 22 dan 55 sebasar Rp 1.500. persiswanya .

"Kalau dilihat jumlah memang kecil, namun yang disesalkan kepada kepala Sekolah itu tidak mengindahkan intruksi pemerintah provensi dan sekali gus kurang mendukun program pendidikan gratis dengan melakukan pungutan," ujar siswa tersebut.

Menurut siswa itu semestinya pemerintah berharap agar para siswa disemua tingkatan dibebaskan dalam segala biaya pendidikan karena itu dibiayai melalu dana oporasional Sekolah (BOS) dan dana Pendidikan gratis dari pemerintah provensi Sulawesi Selatan, ucapnya.

Memang kata siswa tersebut pada media ini jumlahnya kecil hanya Rp 28.000 saja tetapi bagi kami masyarakat yang orang tua saya hanya hidup bertani sanagat susah, dan berat dengan dana sebasar itu,paparnya.

Dan pungutan seperti ini bukan nanti tahun ini tetapi telah berlangsung sejak dua tahun lalu bila siswa kelas tiga menjelang ujian akhir nasional dengan besaran berpariasi sesuai dengan kebutuhan, untuk itu agar tidak terulang lagi saya mewakili teman-teman kelas tiga berharap agar pemerintah memberikan teguran kepada kepala sekolah tersebut.

Sementara Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan kabupaten Jeneponto Drs.H.Nurdin yang dikomfirmasi diruang kerjanya mengatakan pengutan yang dilakukan kepala Sekolah tidak dibenarkan lagi karena semua pembiayaan mengenai pendidikan telah di anggarakan oleh pemerintah melalu dana BOS dan program pemerintah Sulawesi Selatan dengan pendidikan gratis.

Dan kita akan menindak tegas para kepala sekolah yang melakukan pengutan termasuk yang terjadi di SMP 2 Turtea, tunggu saja kita akan panggil Drs.H.Nursalam janji Nurdin pada media ini di Jeneponto Rabu (14/4). (Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Sekretaris KPU Sulsel Sanksi Tegas KPU Daerah/Kota Yang Berbuat Curang

Liputan Pemilu 2009



Makassar, Kabar News-Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Annas GS mengancam sanksi tegas kepada seluruh sekretaris KPU kabupaten/kota se-Sulsel agar tidak berbuat curang saat melakukan rekapitulasi suara, mulai di tingkat PPK dan KPU kabupaten/kota.

Ancaman itu dilontarkan Annas kepada Tribun, Senin (13/4). Apabila ada sekretaris KPU kabupaten/kota maupun staf yang "main-main" dengan perolehan suara partai maupun caleg, akan dipecat.

Peraturannya sangat jelas. Sekretaris KPU kabupaten/kota dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh berpihak kepada partai politik atau caleg tertentu. Sebagai PNS, harus menjunjung tinggi korps kepegawaian dan harkat merah-putih.

Pemilu ini pesta demokrasi. "Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak boleh diubah atau dipindah- pindahkan," tegas Annas,seperti dikutif tribun.

Khusus operator komputer rekap suara din KPU kabupaten/kota juga demikian. Mereka harus independen dan tidak boleh diintervensi pihak tertentu.

"Kami sangat mengharapkan kerja sama pihak keamanan untuk mengawal proses rekapitulasi suara di KPU daerah," imbuhnya.(Andi Ahmad))
Selengkapnya...

Demokrat dan Golkar Bangun Koalisi Jilid II

Liputan Pemilu 2009

Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla pada Suatu Acara(foto:Antara)

Jakarta, Kabar News-Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, pasangan Partai demokrat dan Partai Golkar merupakan konfigurasi koalisi yang paling kuat. Kedua partai dinilai terlalu mengambil resiko jika mengambil koalisi di luar itu.
"Golkar itu punya pengalaman lapangan yang panjang. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga mantan Golkar," kata Indria, Selasa 14 April 2009,seperti dikutif vivanews.

Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang tidak suka dengan konfigurasi Demokrat-Golkar, dinilai Indria sebagai sikap yang tidak perlu. "Saya kira PKS hanya bergenit-genit. Semua koalisi itu kan ujung-ujungnya kursi. Bagaimana tawar menawar untuk itu," kata dia.

Sehingga, menurutnya, PKS legawa menerima kenyataan bahwa Demokrat dan Golkar adalah konfigurasi dengan kemungkinan besar untuk memang di Pemilihan Presiden. "Sejak pagi-pagi, PKS sudah bilang mau dukung Demokrat. Kalau sekarang tidak mau, ya sudah jadi oposisi saja," tegasnya.

Pendapat Indria ini terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, Senin (13/4) kemarin. Anis Matta menegaskan, PKS akan keluar dari koalisi, bila Demokrat menerima Golkar untuk bergabung. "Kemungkinan bila Yudhoyono kembali menerima Jusuf Kalla, maka kami akan memikirkan ulang posisi kami di sana," ujar Anis Matta.

Selengkapnya...

Golkar Yakin Dapat 117 Kursi di DPR, Menurun Pada Pemilu 2004

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News- Berdasarkan quick count, Partai Golkar diprediksi hanya memperoleh suara sekitar 14 persen. Namun perolehan suara yang menurun dibanding Pemilu 2004 ini dinilai tak terlalu berpengaruh pada perolehan kursi Golkar di DPR.
Hal ini dikatakan Wakil Sekjen Golkar Iskandar Mandji Selasa (14/3/2009). Kursi di DPR periode mendatang berjumlah 560, naik 10 kursi,seperti dikutif detikcom.

"Dibandingkan yang kita dapat tahun 2004 tidak akan menurun signifikan. Saya masih yakin Golkar akan dapat 117 kursi," ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, perolehan kursi Partai Golkar paling hanya berkurang 10 kursi. "Kalau 2004 kan kita dapat 127 kursi," katanya.

Dengan jumlah ini, menurut Iskandar, kekuatan Golkar di parlemen masih sangat kuat dan patut diperhitungkan.

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan jika perolehan suara Golkar yang menurun ini akan menjadi pelajaran untuk melakukan evaluasi. "Makanya di rapat konsultasi tanggal 16 April nanti kita akan evaluasi dan mendengarkan suara-suara dari DPD," ujar Iskandar.

Iskandar juga tidak mau menyalahkan siapa-siapa atas merosotnya suara Golkar yang berimbas pada menurunnya perolehan kursi di legislatif. "Semuanya sudah bekerja keras. Usaha kita sudah maksimal," terangnya.(**)


Selengkapnya...

KPU Diminta Terbuka dalam Proses Tabulasi Nasional

Liputan Pemilu 2009

Terkait Dengan Tabulasi Dicurigai


Jakarta, Kabar News-Tabulasi nasional Pemilu 2009 memunculkan kecurigaan. Tidak tertutup kemungkinan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Guna menghindari kecurigaan publik, KPU diminta transparan dalam pemrosesan data untuk tabulasi tersebut.

"Sebaiknya proses penayangan tabulasi itu dilakukan secara transparan. Publik perlu diberi akses untuk mengetahui pemrosesan datanya," ujar praktisi TI dari ITB Dedy Syafwan kepada detikcom, Minggu (13/4/2009) malam.

Menurut Dedy, publik berhak tahu bagaimana data yang masuk dari daerah diproses untuk kemudian ditampilkan di tabulasi. Mereka tidak cukup hanya disajikan produk jadinya, tetapi juga perlu diberi akses untuk mengetahui bagaimana produk itu diolah.

Hal ini penting, imbuh Dedy, untuk meneguhkan semangat yang mendasari dari real count ini, yakni memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengengai hasil pemilu.

"Bukan hanya hasilnya yang harus dibuat transparan, melainkan juga prosesnya," tandas Dedy,seperti dikutif detikcom.

Kecurigaan ini bermula dari serupanya hasil real count dengan quick count. Jika metode keduanya berbeda, menurut Dedy, adalah aneh jika hasil yang ditampilkan bisa sama. Padahal seperti umum diketahui, masing-masing parpol memiliki basis wilayah masing-masing.

Karena itu, mengherankan jika real count yang diperoleh dari pengumpulan hasil perhitungan suara di tiap TPS di seluruh Indonesia secara setahap demi setahap ini menampilkan hasil yang sama dengan quick count yang menggunakan sampel di seluruh Indonesia.(Effendy Saputra)


Selengkapnya...

Bawaslu Pusat Tangani 343 Kasus Pemilu

Liputan Pemilu 2009

Jakarta, Kabar News-Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye sebanyak 434 kasus, 48 di antaranya merupakan tindak pidana pemilu.

“Terkait tindak pidana, surat suara yang tertukar paling banyak dilaporkan. Ada 144 kasus,” kata Wahidah, Syuaib, anggota Bawaslu.
Kasus itu ditemukan di sejumlah daerah. Di antaranya Nangroe Aceh Darrusalam (3). Sumatera Utara (1), Sumatera barat (5), Riau (8), Bengkulu (2), Lampung (33), Banten (5), Jawa Barat (2), Jawa Tengah (19), DIY (2), Jawa Timur (1), Bali (1), NTB (12), NTT (2), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Tengah (6), Kalimantan Timur (3), Sulawesi Selatan (1), Sultra (18), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Barat (2), Maluku (3), Maluku Utara (10) dan Papua (2).

Vivanews melansir bahwa dugaan tindak pidana lainnya adalah politik uang. "Untuk money politics ada 14 kasus," kata Wahidah. Modusnya, antara lain dengan mengirimkan kartu pemilih dengan embel-embel uang yang disertai stiker calon legislator tertentu hingga menyebar uang pada hari H.

Bawaslu tengah menyiapkan bukti-bukti dugaan tindak pidana pemilu itu. Sedangkan kasus yang terjadi di Bali, sekarang sedang proses. (**)

Selengkapnya...

KPUD Jawa Tengah Menolak Penghitungan Ulang

Liputan Pemilu 2009


Semarang, Kabar News-KPU mengeluarkan surat agar sejumlah daerah yang surat suaranya tertukar dilakukan pemilihan lanjutan. Namun KPUD Jawa Tengah menolak permintaan ini.

Sebelumnya, terkait permasalahan surat suara yang tertukar, KPU segera mengeluarkan surat bernomor 676/KPU/IV/2009 pada 9 April ke seluruh KPUD. Isinya menegaskan suara tersebut tetap dianggap sah dan akan dikonversikan menjadi suara parpol yang bersangkutan.
Sehari kemudian, KPU kembali mengeluarkan surat No 684/KPU/IV/2009 yang menyebut KPUD harus melakukan pemilu lanjutan bila tidak tercapainya persetujuan antar partai politik dan panitia pengawas setempat.

Namun berdasarkan surat yang diperoleh detikcom, KPUD Jawa Tengah dengan tegas mengindahkan instruksi KPU. Surat tersebut bernomor 482/A/IV/2009 tertanggal 10 April 2009 yang ditandatangan oleh Ketua KPUD Jateng Ida Budhiati, SH, MH.

Detikcom melansir bahawa ada beberapa alasan mengapa KPUD Jateng tidak mau melaksanakan pemilu lanjutan. Dari aspek teknis, tidak tercapai persetujuan antara parpol, panwas setempat dan penyelenggaraan pemilu. Jika dipaksa diadakan pemilu lanjutan, dikhawatirkan akan dapat menggangu pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dari segi politis, hasil tabulasi nasional telah diketahui hasil pemilu untuk DPR. KPUD Jateng takut pelaksanaan tahap pemilu akan berlarut-larut dan rawan konflik.

Partisipasi masyarakat juga dikhawatirkan akan dapat menurun dalam pemilu lanjutan. Terlebih lagi sejak tanggal 11-15 April, sedang dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK.

KPUD Jateng pun memutuskan akan melanjutkan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Kasus surat suara yang tertukar di Jateng terjadi di 96 TPS pada 15 Kabupaten/Kota. Di antaranya terdapat di Kabupaten Magelang ada15 TPS yang bermasalah, Kabupaten Kebumen ada 10 TPS, sedangkan di Kabupaten Banyumas mencapai 24 TPS.(**)


Selengkapnya...

Rekapitulasi Suara Seluruh PPK Pematang Siantar Sumut Dihentikan Paksa

Liputan Pemilu 2009



Medan, Kabar News-Rekapitulasi perhitungan suara di semua Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK) di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut) dihentikan paksa oleh pengurus sembilan partai politik peserta pemilu. Penghentian itu dilakukan karena rekapitulasi dilakukan sementara saksi partai belum menerima formulir C-1, yakni hasil penghitungan suara.
Penghentian itu pertama sekali berlangsung di Kecamatan Siantar Utara. Puluhan saksi partai mendatangi kantor Camat Siantar Utara tempat anggota PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara. Para saksi meminta rekapitulasi dihentikan untuk karena pegangan hasil penghitungan sah di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum diberikan kepada saksi partai.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Siantar, Ali Harahap, para saksi tidak diberikan formulir C-1 oleh KPPS tanpa alasan yang jelas. Terutama formulir C-1 untuk penghitungan suara DPR RI dan DPRD Provinsi Sumut. Selain itu, ada perbedaan penghitungan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara.

"Misalnya di TPS 1 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara. Dua suara untuk caleg no 1 PAN, Nasril Bahar yang tertera dalam kertas penghitungan di TPS atau formulir C-2, ternyata saat disalin ke formulir C-1, suara itu sudah berpindah ke caleg no 2 PAN. Banyak masalah seperti ini. Namun masalah paling besar, saksi tidak mendapat formulir C-1," kata Ali Harahap.

Setelah berhasil menghentikan penghitungan di Siantar Utara, para saksi kemudian mendatangi seluruh PPK lainnya di kota tersebut untuk mendesak penghentian. Di kantor Kecamatan Siantar timur, para pengurus parpol nyaris bentrok dengan camat setempat, karena tidak diperbolehkan masuk. Namun akhirnya secara keseluruhan penghitungan di tingkat PPK dihentikan.

Berkenaan dengan masalah ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar mengingatkan angota Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pematang Siantar untuk tidak bermain api dalam penghitungan hasil Pemilu. Jika terjadi kecurangan dalam penghitungan setiap anggotanya akan berhadapan dengan kader dan simpatisan PAN dan seterusnya dipersoalkan secara hukum.

"Indikasi kecurangan sudah terlihat. Penghentian penghitungan suara di seluruh PPK di Siantar mengindikasikan ada masalah. Kita sedang awasi situasi di Siantar ini," ujar Nasril Bahar,seperti dikutif detikcom.

Nasril menyebutkan, petugas PPK maupun KPUD Kota Siantar harusnya memahami, setiap kali terlibat dalam kecurangan, maka ancaman hukuman yang diberikan cukup tinggi. Jangan sampai karena tergoda bujukan, lantas terlibat dalam kecurangan."Sekarang ini penghitungan ulang sedang dihentikan, kita perhatikan saja, kader kita terus memantau, dan tidak mengizinkan dilakukan rekapitulasi sebelum saksi mendapat formulir C-1. Kita menjanjikan masalah hukum kepada mereka jika mencoba curang terhadap kita," ujar Nasril.(**)


Selengkapnya...

Hadi Djamal Unggul di Sulsel

Liputan Pemilu 2009


Makassar, Kabar News-Tersangka kasus dugaan korupsi, Abdul Hadi Djamal masih tetap jadi pilihan di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan Hadi Djamal unggul diantara calon PAN lainnya. Hadi Djamal bahkan menduduki peringkat dua di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan, dibawah calon Golkar.
Menurut Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah fenomena tersebut menunjukan bahwa masyarakat masih kompromistis terhadap para koruptor. "Seharusnya masyarakat memberikan saksi sosial yang lebih tegas terhadap para koruptor" kata Abdullah, Jumat 10 April 2009 malam,seperti dikutif vivanews.

Fenomena tersebut menunjukan kurang dewasanya pada pemilih Indonesia. "Pilihan masyarakat belum mengacu kepada kualitas dari calon legislator yang bersangkutan," tambah dia.

Abdullah berharap Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil sikap tegas, tak memberi jalan buat Hadi Djamal maju ke Senayan. "PAN seharusnya langsung mendiskualifikasikannya dari jajaran caleg dan tidak hanya melakukan pemecatan," tambah dia.

Hadi Djamal merupakan tersangka kasus suap proyek dermaga. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho, dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Dari tangan mereka penyidik menyita barang bukti berupa uang yang diduga adalah suap sebesar Rp 54,5 juta dan US$90 ribu.

Uang itu diduga berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur dermaga dan bandara di Indonesia timur. Nilai proyeknya mencapai Rp 100 miliar.(**)

Selengkapnya...

Demokrat Makin Tinggalkan PKS di Jakarta

Liputan Pemilu 2009

Makassar, Kabar News- Partai Keadilan Sejahtera yang kemarin membayang-bayangi perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilu legislatif di wilayah DKI Jakarta mulai tertinggal. Padahal, pada pemilu 5 tahun lalu, PKS berhasil menguasai mayoritas suara di Jakarta.

Vivanews melansir. Menurut data yang dihimpun oleh Pusat Tabulasi Pemilu 2009 untuk Rekapitulasi suara DPR RI, sampai Sabtu 11 April 2009 pukul 09.00 WIB, dari jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 10.341 suara, posisi Partai Demokrat semakin jauh meninggalkan partai lainnya.

Berikut ini data 10 besar perolehan suara partai politik di Jakarta:

1. Partai Demokrat: 3.592 (34,73%)
2. PKS: 2.047 (19,79%)
3. PDIP: 1.001 (9,68%)
4. PAN: 655 (6,3%)
5. Partai Golkar: 556 (5,37%)
6. Gerindra: 542 (5,24%)
7. PPP: 528 (5,10%)
8. PDS: 406 (3,92%)
9. Hanura: 185 (1,78%)
10. PKPB 113 (1,09%)

Selengkapnya...

Pemenang Pemilu Hadapi 2 Tantangan Ekonomi

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News-Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemimpin yang terpilih sebagai pemenang pemilu akan menghadapi dua tantangan besar di bidang ekonomi.

"Dua tantangan tersebut adalah soal fiskal dan moneter," kata Yudhi di Jakarta, 9 April 2009.
Di bidang fiskal, kelemahan yang harus diperbaiki pemerintah adalah penyaluran anggaran negara yang lambat. Padahal, ini penting untuk mendorong agar ekonomi bisa jalan.

Di bidang moneter, menurut dia, ada persoalan transmisi yang terhadap terkait penurunan suku bunga. BI sudah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate secara agresif, namun perbankan tidak segera mengikuti dengan langkah penurunan suku bunga kredit. Padahal, BI Rate sudah turun di level 7,5 persen.

"Jadi, pemenang pemilu harus bisa menyelesaikan dua soal mendasar itu," ujarnya,seperti dikutif vivanews.

Secara keseluruhan, menurut dia, pemenang pemilu harus melanjutkan kesinambungan kebijakan ekonomi yang sudah ada sekarang. Jika ada perubahan drastis, justru berdampak kurang bagi investor.(**)

Selengkapnya...

Kapolri: Media Tidak Akan Pernah Menjadi Tersangka

Menyoal Terhadap Pemeriksaan Tiga Pemimpin Redaksi Terkait Pencemaran Nama Baik Putra Presiden SBY.

(Foto: Media Indonesia)


Jakarta, Kabar News-Kepolisian RI menegaskan kembali bahwa Pemimpin Redaksi tiga media yang tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik putra presiden, Edhie Baskoro, bukan sebagai tersangka. Pemeriksaan para pimpinan media itu dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi, karena media yang dipakai adalah Okezone dan jakartaglobe. Media tidak akan pernah menjadi tersangka," kata Kepala Polri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, usai mendampingi Presiden dalam teleconference dengan gubernur di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 8 April 2009.

Menurut Bambang, penyebutan status tersangka itu merupakan kesalahan penjelasan dari kepolisian. Karena, pemeriksaan yang dilakukan polisi hanya sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik Ibas Yudhoyono (panggilan Edhie Baskoro). "Itu kesalahan penjelasan saja. Secara teknis hanya sebagai saksi," ujar Bambang Hendarso,seperti dikutif vivanews.

Pemilik tiga media itu yakni situs berita www.okezone.com, Jakarta Globe, dan pemimpin media harian Bangsa, sebuah media lokal di Jawa Timur. Status ketiganya dicabut Polda Jawa Timur Rabu, 8 April, pukul 02.00 dinihari.

Sementara polisi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Nasirin dan Bambang Kisminarso dilimpahkan penyidikannya ke Polres Ponorogo. Sementara Nasirin adalah calon legislator Partai Gerakan Indonesia Raya dan Bambang Kisminarso adalah Ketua Kongres Advokat Indonesia cabang Ponorogo. Mereka dijerat dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman minimal sembilan bulan penjara dan maksimal lima tahun penjara.

Kedua orang ini diduga telah mencemarkan nama baik calon anggota DPR Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII dengan menuduh telah melakukan money politics. Belakangan Panitia Pengawas Pemilu setempat menyatakan Ibas yang juga putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak terbukti melakukan money politics.

Prabowo Subianto, Calon Presiden dari Gerindra menegaskan bahwa apa yang dilakukan Nasiri sekedar melaporkan temuan lapangan. "Dia menemukan sesuatu, saya kira dia hanya melapor," kata Prabowo usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali di Kantor Dewan Pengurus Pusat Gerindra, Jalan Brawijaya IX, Jakarta, Selasa 7 April 2009.

Selengkapnya...

AJI Sesalkan Pemidanaan Pers

Terkait Dengan Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pencemaran Nama Baik Ibas



Jakarta, Kabar News- Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik putra Presiden Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, termasuk tiga pimpinan media yakni pimpinan Okezone, Harian Bangsa, dan pimpinan Jakarta Globe.
Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jajang Jamaludin menyesalkan pemidanaan pers yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur. "Sepanjang menyangkut pemberitaan, AJI menyesalkan upaya menjerat pers dengan pasal pencemaran nama baik. Karya jurnalistik tak bisa dijerat dengan pasal kriminal," kata Jajang, Selasa 7 April 2009.seperti dikutif vivanews.

Menurut Jajang ada upaya yang lebih elegan untuk menyelesaikan masalah yang terkait pers. "Ada mekanisme yang diatur sesuai UU Pers, mendorong semua pihak yang tak puas dengan pemberitaan pers tak langsung lapor polisi namun menggunakan hak jawab dan koreksi," kata dia.

Atau jika belum merasa puas, pihak yang merasa dirugikan bisa mengadukannya ke Dewan Pers.

Aliansi jurnalis juga meminta polisi untuk bertindak profesional, jangan mau dimanfaatkan oleh kepentingan apapun. "Salah satu tindakan profesional adalah dengan menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut pers," tambah dia.

Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom