Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Wabub Jeneponto Buka Perkemahan Bakti

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto.


Jeneponto,Kabar News- Wakil Bupati Jeneponto provensi Sulawesi Selatan Drs. Burhanuddin Baso Tika.MM membuka perkemahan Bakti dalam rangka memperingati hari pendidikan Nasional tanggal, 2 Mei 2009, bertempat bumi perkemahan SMA 1 Bangkala Barat Kamis.(30/4).

Ketua panitia Ahmad Jumarang dalam laporannya antara lain mengatakan perkemahan ini diikuti oleh pramuka penggalan putra 481 putri 412 orqng penegak putra 123, putri 72 orang pembina dampin putra 133 orang, bina dmping putri dan putra 63 orang jumlah kesulurahan 1294 orang yang berasal dari 11 kecamatan.
Tujuan perkemahan menanamkan semngat patriotisme berwatak kesatria pada setiap anggota pramuka, didalam dalam rangka membangun daerah ini kedepan terutama dalam membina persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Perkemahan ini berlangsung pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2009 dibumi perkemahan Ujung moncong (SMA 1 Bangkala Barat) kabuapetan jeneponto para pramuka ini akan dibeikan kegiatan tehnik kepramuka pencaipain syarat kecapan umum untuk memperoleh TKU penggalang dan penegak, Bakti masyarakat, pengembangan latihan penggalan dan kepenegakan.

Sementara Wakil Bupati Drs.H. Burhanuddin Baso Tika, MM selaku wakil ketua Majelis Pembimbing gerakan pramuka cabang Jeneponto dalam smabutannya mengatakan bahwa kegiatan ini hendaknya dijadikan sebagai sarana dalam rangka mendapatkan keterampilan dibidang pramuka, senin itu sebagai sarana untuk menimbah pengalaman.

Pada bagian lain wabup Jeneponto menghimbau kepada seluruh peserta termasuk didalamnya panitia agar senantiasa menjaga persaudaraan serta kesatuan didalam mengikuti kegiatan ini.

Karena perkemahan ini selaian sebagai sarana pembinaan bagi generasi muda didaerah ini, apalagi pada perkemahan yang dirangkaikan dengan hari pendidikan nasional menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk melakukan kegiatan bakti kepada masyarakat.

Tentu diharapkan para peserta agar tetap mengikuti pentunjuk dan tuntunan dari panitia penyelenggara agar semua kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Turut hadir dalam acara pembukaan Kepala Dinas Pendidikan kabuapten Jeneponto Drs.H.Muhtar Nonci, S.Sos,M.Pd dan seluluk kepala cabang Dinas kecamatan serta seluruh kepala sekolah mulai SD sampai dengan SMA/SMK.(Muh.Rizal nur

Selengkapnya...

Pemkot Tebing Tinggi Dukung Program Jamsostek



Tebing Tinggi, Kabar News- Para pekerja yang berada dalam kawasan Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan bagian operasional Kantor Cabang Jamsostek Tanjung Morawa, Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero) wajib menjadi peserta Jamsostek sebagaimana amanat UU No. 3 tahun 1992 tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat martabat manusia perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Kab.Serdang Bedagai, Drs. H. Haris Fadillah, MSi dan Asisten II Pemko Tebing Tinggi Drs. Muktaruddin Zamzam, M.Kes pada Rapat Koordinasi Fungsional PT. Jamsostek (Persero) Tanjung Morawa bersama Pemko Tebing Tinggi dan Pemkab Serdang Bedagai, bertempat di Siantar Hotel, Kamis, (23/4) sebagaimana siaran Pers Humas Jamsostek Kanwil I Sanco Manullang di Medan, Rabu(29/4).
Acara yang mengambil tema “Suksesnya pelaksanaan program Jamsostek membantu pemerintah daerah /kota mensukseskan pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat pekerja dan mengentaskan kemiskinan “ itu berlangsung selama dua hari, diikuti sejumlah peserta tim KF dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Lebih jauh Haris Fadillah mengemukakan, kesejahteraan pekerja sudah saatnya ditingkatkan dan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya dalam program jamsostek merupakan hal yang mendasar. “Setiap tenaga kerja wajib ikut program jaminan sosial tenaga kerja, sebab jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraaan sosial lainnya,” tukas Sekda.

Menurut dia, pelaksanaan program jamsostek di daerah harus lebih kooperatif agar para pekerja terlindungi. Kabupaten Serdang Bedagai, kata Sekda, yang merupakan kabupaten baru, berdiri sejak 5 tahun lalu dan mempunyai penduduk lebih kurang 618.000 jiwa yang terdiri dari 17 kecamatan dengan luas + 1.900 km, memiliki potensi peserta Jamsostek yang sangat besar. Diperkirakan jumlah perusahaan lebih kurang 300 perusahaan dan yang sudah terdaftar berdasarkan UU no. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 219 perusahaan. Perusahaan itu bergerak diberbagai sektor seperti industri batu bata, perkayuan, perkebunan, kilang padi, perikanan dan lain-lain. Disamping perusahaan-perusahaan tersebut masih banyak berkembang usaha-usaha kecil seperti pembuatan dodol, kerajinan tangan, makanan ringan dan usaha marginal lainnya.

Dari jumlah perusahaan tersebut, kata Haris Fadillah, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum ikut dalam program jamsostek dan juga masih banyak perusahaan yang baru melaksanakan perusahaan daftar sebagian tenaga kerja (PDS-TK) ) dan, perusahaan daftar sebagian upah tenaga kerja (PDS-upah), Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDS-Program) dan pelanggaran lainnya. Perlindungan kepada masyarakat khususnya tenaga kerja baik sektor formal maupun non formal sampai saat ini masih dipandang minim. Untuk itu Sekda mengajak agar Tim Koordinasi Fungsional (Tim KF) lebih bersemangat dalam memperbaiki kondisi itudan PT. Jamsostek agar lebih proaktif dalam meningkatkan koordinasi dengan dinas tenaga kerja dan instansi terkait.


Pemkot Tebing Tinggi Mendukung

Sementara itu Asisten II Pemko Tebing Tinggi Muktaruddin Zamzam, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat mendukung pelaksanaan program Jamsostek didaerah itu. ”Di daerah kita sudah berjalan program Jamsostek dengan baik. Kemarin, 176 orang kepling sudah masuk jamsostek dengan biaya APBD. Hansip yang berbadan tegap itu pun sudah kita lindungi dan masuk jamsostek. Sekarang lagi diproses tenaga harian lepas di kebersihan. Tahun 2009 sudah direncanakan 260 orang akan masuk lagi,” tukas Asisten II Pemko Tebing Tinggi yang malam itu tampil memberikan joke-joke segar sehingga peserta rapat tim KF tampak tertawa dan sesekali tepuk tangan riuh. Dia menghimbau agar seluruh perusahaan dan tenaga kerja baik formal maupun informal segera mendaftar Jamsostek.

Menurut dia, Pemerintah ”Kota Lemang” sangat concern terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja di wilayah itu. Sebagai informasi, Kota Tebingtinggi beberapa waktu lalu terpilih salah satu dari tiga kabupaten / kota sebagai pilot project Jamsostek di Luar Hubungan Kerja ( LHK) pada sektor usaha kecil menengah dan mikro (UKM) di Seluruh Indonesia. ”Ini semua sudah dilakukan Pemko Tebing Tinggi. Cuma, masih ada perusahaan yang belum masuk. Ini PR kita bersama. Kita imbau mereka segera mendaftar,” katanya seraya meminta agar Jamsostek Tanjung Morawa yang membawahi wilayah itu lebih intensif menjalin hubungan dengan Pemda, Tim KF dan lebih meningkatkan sosialisasi.” Pengusaha kecil dan UKM masih banyak yang belum terlindungi. Walaupun tenaga kerjanya kecil namun jumlah UKM nya cukup banyak,” tukas Asisten II sambil memdorong agar Tim KF lebih bersemangat kedepan, sehingga pekerja semuanya terlindungi pada program Jamsostek.

Masih Minim

Sementara itu Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM dalam sambutannya memperkenalkan wilayah operasional Kanwil I yaitu di 3 provinsi (NAD, Sumut, Sumbar). Di tiga provinsi itu, lanjut Mas’ud, peserta Jamsostek masih sangat minim. Mas’ud memberi contoh untuk pekerja di Sumut saja, dari 5 juta orang pekerja, yang aktif menjadi peserta sebanyak 383.000 orang. ”Angka ini masih sangat jauh di banding jumlah penduduk yang bekerja yang belum masuk menjadi peserta Jamsostek. Belum lagi, diantara perusahaan itu terdapat masalah seperti perusahaan mendaftar sebagian program, sebagian tenaga kerja, sebagian Upah, nunggak dan lainnya,” tandas Kakanwil. Menurut dia, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan semestinya lebih intensif untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan seperti permasalahan Jamsostek. Mas’ud mengharapkan agar program Jamsostek dapat dijadikan sebagai gerakan nasional jamsostek, sebab UU No. 3 tahun 1992 tentang prgoram Jamsostek bukan milik PT. Jamsostek sendiri namun merupakan milik pemerintah yang dibuat untuk melindungi rakyatnya terutama para pekerja dari berbagai resiko seperti sakit, hamil, hari tua, kecelakaan dan meninggal dunia.

Senada dengan Kakanwill, Kepala Cabang Jamsostek Tanjung Morawa Thamrin Saleh yang membawahi wilayah Deli Serdang, Sergai Tebing Tinggi mengatakan, tujuan dari pertemuan Tim KF tersebut adalah untuk menyatukan persepsi antara PT. Jamsostek (Persero) dengan seluruh Tim KF sehingga rencana kerja perluasan kepesertaan Jamsostek kedepan dapat terlaksana sehingga semua pekerja terlindungi. Disamping itu, kata Thamrin, pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi bagi tim KF untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan. Thamrin mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah terutama Pemkab Deli Serdang, Pemkab Serdang Bedagai, Pemko Tebing Tinggi, atas dukungannya selama ini sehingga pelaksanaan program Jamsostek di 3 wilayah itu berjalan dengan baik. ”Kita berharap agar kedepan, Pemda dan Pemko dapat mendorong terus pelaksanaan program jamsostek di wilayah itu,” tukas Thamrin .

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan pelaksanaan program Jamsostek yang dibawakan Kepala Pengendalian Operasional Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Sumbagut Edy Syahrial. (Saputra)

Selengkapnya...

Hebat, PLN Ranting Jeneponto Bisa Nyalahkan Pemasangan Baru (Bagian 1)

Laporan : Rizal Noer/Andi Ahmad- Jeneponto


Jeneponto, Kabar News- Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia (AKLI) Sulsel, memprotes kebijakan PLN Wilayah, atas adanya dugaan kecurangan dalam tubuh manajemen PLN Ranting Jeneponto yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
nggota AKLI Sulsel, Muh Jafar, kepada Kabar News, Senin (28/4)

Lokasi kejadian di Dusun Bontotene Desa Pallantikan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto sedikitnya ada 80 KK yang sangat membutuhkan listrik, hanya saja dalam pemenuhannya terdapat dugaan kecurangan.

Pasalnya, tambah Jafar, daftar tunggu sebanyak 30 rumah dari 80 KK tersebut ada 9 rumah yang mendapat listrik lebih dulu, padahal tidak termasuk daftar tunggu. Alhasil, lanjut Jafar, pihak PLN Ranting Jeneponto ternyata menjualnya secara sembunyi-sembunyi dengan harga jual sampai Rp3,5 juta per rumah.

"Kita tidak ingin warga setempat menjadi cemburu dan terjadi konflik ditengah warga akibat oknum PLN yang tidak bertanggungjawab. Sehingga kami mendesak PLN agar dapat menindak tegas PLN Ranting Jeneponto," ungkapnya.

Selain itu, kejanggalan lainnya, pihak PLN Cabang Bulukumba yang membawahi PLN Ranting Jeneponto mengaku, belum ada pemasangan listrik dengan daya untuk kebutuhan rumah tangga.

"Di sini tidak pernah ada listrik, sehingga saat ini kalau ada yang mau listrik saya yang uruskan, karena saya sudah kenal dengan pak Said sebagai Kepala PLN Ranting Jeneponto," kata Baharuddin,

Kepala Dusun Bontotene menambahkan bahwa dengan adanya pemasangan yang dilakukan pihak PLN ranting Jeneponto yang ke sembilan rumah warga dan telah dinyalahkan lampunya dapat membuat permasalahan baru di Dusun tersebut, karena sekitar 30 KK warga yang telah mendapat daftar tunggu dari PLN, merasa heran dengan kesembilan rumah warga yang sudah dinyalahkan lampunya walaupun baru mendaftar,tuturnya.(bersambung)


Selengkapnya...

DPRD Sumut Segera Panggil Sejumlah Pimpinan BUMN / BUMD

Terkait Belum Daftar Karyawan Masuk Jamsostek


Medan. Kabar News- Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Budiman P Nadapdap SE mengatakan, akan segera memanggil para pimpinan BUMN / BUMD di Provinsi Sumatera Utara yang sampai saat ini masih belum mematuhi Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang pelaksanaan program Jamsostek. Hal itu dikatakan Ketua Komisi E DPRDSU Senin (27/4), saat berbincang dengan Kakanwil I PT. Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM didampingi Kepala Bagian Operasional Edy Syahrial dan Humas Sanco Manullang di Medan.

Budiman mengatakan hal itu usai kunjungan kerja Komisi E DPRD SU baru-baru ini ke Kota Bandung yang diterima Wakil Gubernur Dede Yusuf untuk melihat lebih jauh 2 BUMN/BUMD yang belum menjadi peserta Jamsostek, 15 di antaranya adalah BUMN yang bepelaksanaan program Jamsostek didaerah itu.


Terkait pemberitaan di berbagai media massa bahwa secara nasional, ada belum sama sekali mendaftarkan 75.000 pekerjanya. Sisanya 107 BUMN dan BUMD hanya mendaftarkan sebagian pekerja dan menunggak iuran. “ Ini merupakan keprihatinan dan dipastikan bahwa di Sumatera Utara sendiri masih ada BUMN/BUMD yang belum masuk menjadi peserta Jamsostek,” jelas Ketua Komisi E.

Untuk itu kata Budiman, kita akan panggil untuk meminta agar mereka segera mematuhi peraturan yang berlaku. UU secara jelas mengatur itu. Bagi BUMN/BUMD yang masih melanggar, dan tidak mau mematuhi peraturan akan kita desak untuk dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata pria berpostur tinggi itu, harusnya mereka adalah perusahaan negara yang paling terdepan dalam melaksanakan amanat Undang Undang ketenagakerjaan. “Kita justru makin heran, sudah 30 tahun usia Jamsostek, tetapi masih ada Badan Usaha Milik Negara yang belum tunduk pada aturan UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek yang secara jelas dan tegas mengamanatkan bahwa perusahaan yang membayar Upah seluruh tenaga kerja Rp. 1 Juta dan atau mempekerjakan 10 orang, wajib hukumnya masuk Jamsostek,” tegas politisi PDIP itu sembari mengingatkan para pengusaha dan pemberi kerja yang lalai terhadap amanat UU itu bisa diancam kurungan penjara dan didenda.

Daripada berurusan dengan hukum, lebih baik mendaftarkan karyawannya untuk masuk Jamsostek. “Perkara mereka sudah memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lebih baik dibanding jamsostek seperti alasan beberapa pihak, itu silahkan saja dan hal itu tidak bisa diklaim menjadi alasan untuk tidak mendaftar pada aturan yang ada sebab UU Jamsostek bersifat wajib. Bila pun mereka ada jaminan kesehatan yang lebih baik, harus dibuktikan apa benar memang lebih baik?. Yang jelas, ikuti aturan normatif dulu,” tegas Ketua Komisi E .

Untuk itu, katanya, Komisi E DPRDSU akan mendata seluruh BUMN/BUMD yang melanggar Jamsostek dan akan segera dipanggil guna dimintai keterangannya.

DPD KSPSI dan DPD-RI Sumut Mendukung

Terhadap masih banyaknya perusahaan yang membangkang dan enggan memasukkan karyawannya untuk kepesertaan jamsostek, seperti BUMN/BUMD menuai kritikan dari Ketua DPD KSPSI Sumut, Muhyir Hasibuan, SH yang dihubungi Rabu (29/4). Menurut Muhyir yang berbincang melalui telepon, perusahaan plat merah sudah seharusnyalah menjadi pioner bagi perusahaan lainnya.

Untuk itulah, bilang Muhyir, pemerintah harus menindak secara tegas BUMN dan BUMD, yang melanggar Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.

Menurut Muhyir, sebagaimana sering dikatakannya beberapa waktu lalu, bukan hanya BUMN, BUMD, Swasta, Yayasan, Koperasi, dan Badan Usaha lainnya, yang berhak mendapatkan jamsostek. Bahkan, katanya, bagi tenaga kerja Informal saja, saat ini sudah dapat masuk menjadi peserta jamsostek. Payung hukum sudah ada sesuai Kepmenakertrans No. 24 tahun 2006, sehingga pedagang bakso, kerupuk dan usaha lain-lain pun sudah bisa masuk program jamsostek. Apalagi BUMN ?,” tandas Muhyir.

Ketua Apindo Sumut yang juga Anggota DPD RI Asal Sumut Parlindungan Purba SH MM dalam menyikapi masih banyaknya BUMN/BUMD yang belum masuk menjadi peserta Jamsostek meminta agar seluruh BUMN masuk menjadi peserta Jamsostek. "Semua BUMN/BUMD diharapkan masuk Jamsostek, tidak ada terkecuali. Untuk BUMN yang masih membangkang dapat dibicarakan ditingkat Dirut", pungkas Parlindungan.

Sementara itu , Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM mengatakan Jamsostek akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders baik para pekerja maupun pengusaha yang menjadi pesertanya,ucapnya.

Peraturan perundangan memang menyatakan menjadi peserta Jamsostek adalah hak pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek jika membayar total upah Rp 1 juta per bulan atau mempekerjakan 10 orang di perusahaannya. “Ini adalah untuk kesejahteraan para pekerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas,” tandas Kakanwil I Jamsostek itu. Dengan UMK Medan Rp. 1.020.000 dan UMP Sumut Rp. 905.000 perbulan, katanya, maka dipastikan suatu perusahaan yang mempekerjakan 1 orang saja di Kota Medan dan 2 orang saja di Wilayah lain di Sumut sudah wajib menjadi peserta Jamsostek," jelas Mas'ud,dalam relisnya kepada Kabar News.(Saputra)
Selengkapnya...

Oknum TNI dan Polisi Bentrok di Papua


Papua, Kabar News-Bentrok terjadi antara oknum Kepolisian Resor Tolikara dan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua.

Kepala Kepolisian Papua, Inspektur Jenderal Bagus Ekodanto membenarkan bahwa terjadi bentrok antara dua satuan tersebut, bahkan sempat terjadi baku tempak. "Kendati terjadi bentrok sebanyak dua kali pada Senin malam dan Selasa pagi namun tidak ada korban jiwa," kata dia di Papua, Selasa 28 April 2009.
Panglima Kodam 17 Cenderawasih, Mayor Jenderal AY Nasution juga membenarkan peristiwa tersebut. "Kondisi personel yang bertikai sudah bisa dikendalikan," kata dia.

Diduga, pemicunya karena faktor sepele yakni minuman keras. Saat bentrok terjadi, ada anggota polisi ada yang mabuk.

Vivanews melansir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memerintahkan kepada para petinggi Polri dan TNI agar membina anak buahnya dengan baik sehingga tidak ada lagi insiden bentrokan antara anggota TNI dan Polri.

"Ke depan, para pimpinan TNI dan Polri harus bisa lebih mengendalikan lagi satuan-satuan di lapangan agar tidak terjadi gesekan-gesekan," ujar Yudhoyono ketika memberikan pengarahan dalam Rapim TNI dan Rakor Polri di Istana Negara, Jalan Veteran Jakarta, Kamis 29 Januari 2009.

SBY menceritakan dirinya adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam reformasi di tubuh ABRI pada 1998 lalu. Salah satu poin penting dalam reformasi ABRI adalah pemisahan TNI dan Polri. Namun, tak berarti setelah TNI dan Polri dipisahkan, koordinasi dan sinergi antara dua institusi menghilang. "Apalagi sampai terjadi konflik ataupun benturan, terutama di lapangan," tambah Yudhoyono.(Hendro)

Selengkapnya...

Indonesia Siapkan Rp 38 Miliar Atasi Flu Babi



Jakarta, Kabar News-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 38 miliar untuk mengantisipasi dampak flu babi. Dana itu diambil dari anggaran penanganan flu burung yang belum terpakai.
"Jumlahnya kemungkinan sekitar Rp 38 miliar," ujarnya di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 28 April 2009.

Ia menduga dampak flu babi terhadap ekonomi Indonesia akan dirasakan pada bulan-bulan pertama isu pandemi ini muncul. Pada awal flu babi mencuat ke publik, situasi akan mencekam dan lalu lintas masyarakat bisa berkurang.

"Pemerintah dalam hal ini selalu mewaspadai dan antisipasi," kata dia. Dampak paling utama yang terkena adalah pada jumlah orang yang bepergian dari dan keluar negeri. "Untuk menghadapi pandemi ini sikap pemerintah adalah mempersiapkan dampak yang terburuk," katanya,seperti dikutif vivanews.

Sri Mulyani mengatakan, mekanisme penanganan flu babi sama seperti penanganan SARS. "Ini lebih mirip SARS dari pada flu burung," katanya. Ini karena virus flu babi penularannya lebih mirip SARS, dari manusia ke manusia. "Maka keamanan untuk menjaga Indonesia dengan membuat prosedur dan peralatan yang lebih untuk pengendalian akan dilakukan," katanya.

Selengkapnya...

Ketua DPD Sulbar : Golkar Daerah Tetap Solid



Jakarta, Kabar News-Surat yang dilayangkan sebanyak 25 ketua DPD kepada Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, tidak dimaksudkan untuk merusak konsentrasi partai beringin menjelang bursa pemilihan presiden.

“Mandat rapat pimpinan nasional khusus sudah final. Tidak ada perpecahan di Partai Golkar,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, dalam konferensi pers untuk mengklarifikasi kesalahpahaman terhadap surat itu, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 28 April 2009.

Dalam surat itu, para ketua DPD menyarankan Kalla agar mengajukan enam nama kader Partai Golkar sebagai calon wakil presiden. Pengajuan nama untuk posisi wakil itu mereka maksudkan sebagai antisipasi bila kelak ternyata partai beringin tidak mampu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur UU Pemilu untuk mengajukan calon presiden.

Anwar meminta pengiriman surat yang ditandatangani 25 petinggi partai tingkat daerah itu tidak menimbulkan salah paham dan dimaknai sebagai perpecahan di Partai Golkar menjelang pemilihan presiden,seperti dikutif vivanews.

“Surat itu bukan pernyataan sikap, hanya buah pikiran dan keputusan sepenuhnya di tangan ketua umum.”

Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, Mahyudin, menambahkan gagasan memberi saran secara tertulis kepada Kalla itu berdasarkan semangat kebersamaan daerah.

“Kami juga menunjukkan kecintaan kepada ketua umum. Untuk memberikan mandat sepenuhnya. Ini lumrah dalam organisasi,” kata dia.(Saputra/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

SMK Negeri 5 Jeneponto Raih Prestasi Terbaik Akredatasi Nasional

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto


Jeneponto, Kabar News-Badan Akredatasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menyatakan bahwa SMK Negeri 5 Jeneponto provensi Sulawesi Selatan telah mendapatkan akretasi dengan nilai A (Amat Baik) demikian yang disampaikan kepala Sekolah Drs.H.Hajir Donggala pada Kabar News diruang kerjanya Senin, (27/4).

Menurutnya delapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikabupaten Jeneponto namun SMK negeri 5 Jeneponto yang dibangun pada tahun 2005 ini dinyatakan sebagai sekolah terakretasi terbaik bagi lembaga independen.

Sebagaimana yang tertuang pada sertifitkat nomor: 004131 yang berlaku sampai tahun 2013 tertanggal, 19 Desember 2008 yang ditanda tangan kepala badan provensi sulawesi Selatan Drs.H.Hanfi Mappasomba,M.Pd

Lebih jauh Muhajir yang juga mantan guru SMK Negeri 1 Jeneponto mengatakan bahwa pencapain ini sangat terlalu tinggi buat kami yang tentunya tiga tahun kedepan harus dipertahankan,

Untuk mempertahankan itu tentu harus kami bersama dengan teman-teman memacu program-program pengajaran kepada yang lebi maju temasuk didalam memacu mutu luaran kami agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah juruan lainnya yang lebih dahulu maju ketimbang dengan kami.

Walaupn sekolah kami jauh terpencil dari keramaian kota yakni sekitar 60 Km dari kota kabupaten Jeneponto akan tetapi semangat kami dan kawan-kawanguru sebagai abdi negara tentunya selalu optimis didalam mengangkat nama baik sekolah ini.

Alhamdulillah pada penamatan mencapai 100 persen yang lulus tahun pembelajaran 2007/2008 untuk tahun pembelajaran 2008/2009 kami berharap agar terulan kesuksesan pada tahun sbelumnya.

Sehingga sebelum ujian dilaksanakan para siswa kita tempat pada perusahaan yang bertarap nasional untuk melakukan praktek kerja lapanagan.

Dua jurusan yang telah kita buka di sekolah ini yakni Tehnik Komputer dan Budidaya tanaman pertanian sungguh diminati sangat cocok pada lingkungan dimana sekolaholeh berada , terbukti dua tahun terakhir siswa yang mendaftar melebih dari kapasitas kelas yang ada.( Muh. Rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

WN Thailand Gagal Selundupkan Heroin 2.671 Kg



Jakarta, Kabar News- Tim Operasi Pengawasan TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Operasi Pengawasan Narkotika dan Psikotropika Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka (KPPBC) Juanda, menggagalkan penyelundupan heroin melalui modus memasukkan heroin ke dalam tas pakaian, Jumat malam, 24 April 2009.
Heroin yang ditaksir bernilai lima milyar rupiah dibawa oleh seorang wanita berkewarganegaraan Thailand bernama MS. Chanraem Suwanson (27), salah satu penumpang pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI226 dari Singapura tujuan Surabaya.

Pada saat melaksanakan pengawasan dengan menggunakan Anjing Pelacak Narkotika (APN) dan melalui analisis X-Ray didapatkan kejanggalan perilaku dari seorang penumpang perempuan.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan interogasi terhadap penumpang dan barang bawannya, tim mendapatkan kejanggalan pada tas pakaian yang tidak dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.

Setelah dilaksanakan pembongkaran pada tas, didapatkan barang bukti heroin dan selanjutnya tersangka diserahkan kepada pihak Polda Jawa Timur.(Saputra)

Selengkapnya...

Awal 2009 Hampir 300 Rumah Terbakar di Makassar

Makassar, Kabar News-Selama tahun 2009, terhitung sejak awal Januari hingga kemarin, jumlah kebakaran yang terjadi di Kota Makassar telah lebih 20 kejadian dengan jumlah rumah yang terbakar lebih 300 unit rumah. Jumlah korban meninggal satu orang dan beberapa lainnya korban luka.
Kasus kebakaran sepanjang tahun ini yang paling parah menimpa pemukiman warga di Jl Balana 2 Lorong 75 B, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar. Peristiwa yang terjadi Jumat subuh, 20 Maret lalu itu mengakibatkan 225 rumah,seperti dikutif tribun.

Pada peristiwa itu, seorang lansia bernama Padida Daeng Tarru 87 tahun yang juga imam masjid setempat meninggal akibat tubuhnya terpanggang api. Sedangkan korban lainnya Daeng Tani 60 tahun menderita luka bakar serius.

Selengkapnya...

2009, Exxon Mobil Eksplorasi Migas di Indonesia Timur

Vasta : Dukungan Pemkab Sangat Membantu Persiapan Eksplorasi

Laporan : A.A.Effendy- Makassar

Kris Hemdardjo

Makassar, Kabar News- Pada Tahun 2009 ini pihak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc akan mengeksplorasi Blok Surumana di Selat Makassar, daerah perbatasan Sulawesi Tengah dan Blok Mandar dalam wilayah Sulawesi Barat. Saat ini, Exxon dalam tahap persiapan.


"Rencana eksplorasi akan dilakukan tahun ini," ujar Exploration Public Affair Manager Exxon Mobil Oil Indonesia Inc, Vasta C Choesin, di sela-sela pelatihan migas untuk wartawan di Hotel Imperial Arya Duta, Makassar, Sabtu (25/4).


Peserta Pelatihan dari Wartawan berbagai Media di Sulawesi
(foto: Effendy)

Menurut Vasta untuk rencana eksplorasi pada Blok Surumana yang terletak dilepas pantai Kabupaten Donggala Sulteng, dan lokasi Blok Mandar yang terletak disebelah barat Kabupaten Majene, kedua lokasi tersebut dari pihak Pemkab telah memberikan respon yang cukup bagus terutama telah dilakukan sosialisasi kepada warga yang bermukim disekitar lokasi eksplorasi terutama bagi nelayan sebelum dilaksanakan pekerjaaannya,ujarnya.

"Adapun responsi dari Pemkab telah banyak membantu dan mendukung Exxon Mobildalam tahap explorasi seperti pada penyediaan doukumen-dokumen URL yang diperlukan saat ini," jelas Vasta kepada Kantor Berita Nusantara dihotel Imprerial Arya Duta Makassar, Minggu (25/4).

Tujuan dilaksanakan lokakarya ini menurutnya sangat menunjang bagi jurnalis lokal untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat setiap pemberitaan pada media masing-masing, yang dimana akan menambah pengetahuan para jurnalis yang ikut lokakarya ini dalam informasi masalah migas khususnya, ucapnya Vasta.

Pelatihan ini diikuti jurnalis dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi
Tengah, baik dari media cetak maupun elektronik yang berlansung selama dua hari dari Tanggal 25 -26 April 2009. Pelatihan memberikan pemahaman kepada wartawan mengenai tahapan industri migas di Indonesia.

Ahli Geologi dari Universitas Indonesia, Kris Hendardjo, yang tampil memberikan materi, mengatakan, Blok Surumana akan menjadi blok dengan pengeboran terdalam di Indonesia sekitar 2200 meter.

Kris mengatakan bahwa industri migas memakan biaya yang cukup besar. Satu sumur pengeboran memakan biaya Rp 3-4 juta dolar AS atau Rp 33 miliar (kurs Rp 11 ribu per dolar AS).

"Jika pada pengeboran pertama tidak ditemukan minyak, maka dilakukan ke titik yang lain. Inilah risiko perusahaan," ujarnya. Sedangkan untuk membuat anjungan di lepas pantai biayanya juga cukup besar sekitar 600 juta dolar AS atau Rp 6,6 triliun.(A.A.Effendy)

Selengkapnya...

Terkait Operasi Rutin Polantas di Takalar

Sopir Pertanyakan Surat Tilang Tidak Ada Nilai Denda

Laporan: Rizal Noer- Takalar



Sejumlah sopir jurusan Jeneponto-Makassar provinsi sulawesi selatan mempertanyakan surat tilang yang diberikan pihak Polantas Polres Takalar ketika melakukan operasi Sabtu,(25/4),
Takalar, Kabar News-Pada oporasi yang dipimpin letda Idris tersebut banyak mobil yang terkena tilang (Denda) sesuai dengan pelanggarannya, namun ironisnya setiap surat yang diberikan oknum polantas Peltu Basir tidak terterah nilai nominal denda sesuai dengan pelanggarannya.
Sebagaimana salah seorang sopir yang terna tilang yang minta namanya tidak ditulis pada media ini mengatakan tahun-tahun sebelumnya bila terkena denda pasti ada jumlah nominlanya sesuai pasal yang dikenakan oleh petugas Polantas.

Sehingga kami selaku sopir mempertanyakan kepada Bapak Kapolda Irjen Mathius Salempang melalui Direktorat lantas Polda Sulsel, apakah hal seperti ini boleh lagi ditulis dalam surat tilang jumlah denda dan pasal yang dilanggar?dan sudah berbeda dengan aturan dulu? yang ketika pengumudi terkena tilang petugas langsung menulis jumlah nilainya denda.

Kalaupun aturan tersebut berlaku kata sopir kenapa tidak ada sosialisai kepada masyarakat agar tidak menjdi keganjilan,dan masysrakat tidak bertanya dalam hati.
Yang jelas setiap kali ada terkena tilang pasti surat tilangnya tidak ditulis jumlah denda yang harus dibayar oleh para pelanggar, dan ini kan masih menjdi pertanyaan bagi kami yang pendapatan sehari-sehari sebagai sopir jangan kita bayar lebih tiggi dari aturan lalulintas.

Pada bagian lain masih banyak mobil yang tidak ditahan oleh petugas dilapangan kalaupun itu opoorasi tidak ada harus diloloskan biarpun itu mobil tidak yang belum tentu surat-suratnya lengkap.

Kapolres Takalar yang berusaha dikompirmasi namun salah seorang anggotanya mengatakan Kapolres tidak ada ditempat.(Muh.Rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Konversi LPG Masuk ke Sulawesi Selatan

Program Konversi Targetkan 1,1 Keluarga Sampai Awal 2010

Laporan: A.A.Effendy/Andi Ahmad- Makassar


Makassar, Kabar News-PT Pertamina (Persero) mulai melaksanakan program Konversi Minyak Tanah ke LPG di Sulawesi Selatan. Program Konversi yang mentargetkan 1,1 juta keluarga dan usaha mikro ini direncanakan selesai pada awal tahun 2010. Proses pencacahan telah dimulai sejak Pebruari 2009 lalu di kota/kabupaten Makassar, Maros, Gowa dan Pangkep serta beberapa daerah lain.
Sejak awal tahun 2009 hingga akhir Maret 2009, lebih dari 5,3 juta paket telah didistribusikan dari total target 23 juta paket (23%) setahun. Secara akumulatif, sejak Mei 2007, penyaluran paket Konversi LPG telah mencapai 24,4 juta pengguna dari total target 42 juta paket hingga akhir 2010 (58%).

Selain Selawesi Selatan, dalam rencana kerjanya dalam bulan Mei 2009, Pertamina akan mendistribusikan 3,2 juta paket ke wilayah-wilayah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur. Realisasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, serta penerimaan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

"Pertamina berkomitmen untuk menjamin ketahanan pasokan LPG nasional melalui peningkatan efektifitas pengembangan infrastruktur.", ujar Anang R. Noor, Vice President Communications PT Pertamina (Persero),seperti dikutif Situs Pertamina

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur menjadi prioritas utama. Saat ini Pertamina memiliki 11 armada tanker LPG berkapasitas total 125 ribu MT untuk memasok 13 depot LPG berkapasitas total 157 ribu MT di berbagai wilayah. Infrastruktur tersebut didukung pula dengan 100 SPBE untuk melayani lebih dari 1.500 agen LPG di seluruh Indonesia.

Pengembangan infrastruktur terus berlanjut untuk memastikan kebutuhan masyarakat atas bahan bakar LPG yang lebih mudah, lebih aman dan lebih bersih dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan sasaran Pertamina menjadi perusahaan minyak Nasional berskala dunia kebanggaan Indonesia.

Selengkapnya...

Menteri ESDM Desak Pertamina Perbaiki SPBU


Jakarta, Kabar News-Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendesak PT Pertamina (Persero) segera memperbaiki infrastruktur distribusi bahan bakar minyak.

"Pertamina jangan sampai kalah dengan Shell, Petronas, dan Total," kata Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis 23 April 2009
Kendati saat ini banyak perusahaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing, Purnomo berharap Pertamina harus tetap menjadi pemimpin pasar.

Meski demikian, Purnomo menyadari pendistribusian BBM bukan perkara mudah. Di beberapa wilayah Pertamina memerlukan transit di terminal-terminal agar bisa menjangkau wilayah pedalaman. "Selain membutuhkan biaya tinggi, risiko juga tinggi," tuturnya.(Saputra)

Selengkapnya...

Bupati Jeneponto Bakal Di PTUNKan

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo, MP bakal dipraperadilankan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh stafnya yang merasa dirugikan dalam pengangkatan pejabat sebagaiman termaklub dalam peraturan pemerintah no 41 tahun 2008.
Sebagaimana yang disampaikan Maskur,SH.MH pada jumpa persnya di Hotel Bintang Karaeng Sekitar Jam 11.30 wita Jumat,( 25/4) bahwa pihaknya bersama 30 orang temanya akan mendaftarakn gugatan prapradilan di pengadilan tata usaha Negara di Makssar.

Kami akan PTUNkan Pemerintah kabupaten Jeneponto dalam hal ini Bupati Drs.H.radjamilo, MP selaku pejabat pembina kepgawaian didaerah Turatea, karena telah merugikan kami selaku kepala bidang hukum dan perundang-undangan yang dinonjopkan tampa ada pelanggaran.

Selain itu Badan Pertimbangan Jabatan (BAPERJAKA)kabupaten Jeneponto yang bertugas melakukan penilaian terhadap pejabat yang mendududki jabtan tidak bekerja sesuai aturan ada,

Kenapa tidak saya bersama 30 orang teman-teman senasib tidak diketahui bentuk pelanggaran yang kami lakukan tiba-tiba tidak diberikan jabatan atau SK pemberhentian sebelum mengangkat pejabat baru.

Maskur menambahkan, selama ini kami tidak pernah melanggar undang-undang kepegawaian, tidak pernah melalaikan tugas, tidak pernah mencemarkan nama baik Institusi , serta tidak pernah melakukan penyimpangan yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Bawasda serta BPKP.

Malah sebaliknya, kami bahkan pernah memenangkan dipengadilan suatu gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, sekitar sebelah perkara kita menangkan. Ungakap Maskur.

Dengan demikian karena kami merasa dirugikan oleh pemerintaha daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto Pada Rabu, 29 April 2009 yang akan datang kami 11 orang mewakili 30 orang teman-teman akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar. Copy materi nanti kita bagikan kepada wartawan setelah mendaftar.(Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Dirjen Pajak : Indonesia Bukan Surga Bebas Pajak Bagi Investor

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengungkapkan Indonesia tidak akan meniru negara lain yang menjadikan negara sebagai surga bagi investor untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan pajak.
"Ah jangan (bikin tax heaven)," ujar Darmin di Jakarta, Jumat, 24 April 2009. Saat itu Darmin ditanya apakah Indonesia juga akan membuat semacam tax heaven di pulau-pulau tertentu, seperti halnya dilakukan oleh Malaysia.
Sebagai negara anggota G-20, Indonesia justru sepakat mendesak pengetatan pengawasan atas negara-negara surga bebas pajak. Indonesia, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan justru merupakan korban dari negara-negara yang menerapkan keringanan pajak.

Menurut Menkeu, Indonesia malah dikepung oleh tax heaven country seperti Singapura, Malaysia, Philipina, Makau, Hong Kong.

"Keberadaan negara tax heaven itu merugikan kita," ujar Darmin,seperti dikutif vivanews.

Negara yang dikategorikan tax heaven memang terkadang tidak benar-benar membebaskan investor dari pajak. Namun, negara-negara itu menawarkan tarif pajak yang rendah. Jepang dan Korea Selatan menetapkan negara yang dianggap tax heaven menerapkan tarif pajak di bawah 15 persen.(Saputra)

Selengkapnya...

Ratusan Warga Demo KPUD Jeneponto

Liputan Pemilu 2009

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Ratusan Warga dari Kecamatan Bangkala yang mengatasnamakan aliansi Partai PolitiK dengan mengendarai puluhan mobil mendatangi Kantor KPUD Jeneponto provensi Sulawesi Selatan sekitar Pukul 12.30 wita Kamis,(24/4)melakukan orasi didepan Kantor KPUD Kab. Jeneponto dengan meminta agar dilakukan perhitungan ulang pada Dapil IV Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat .
Sebagaimana Jenderal lapangan dalam orasinya Ibnu Hajar Yusuf yang dibantu Koordinator lapangan Abd.Rahman meminta agar pihak KPUD Jeneponto melakukan perhitungan ulang pada dapil ini.

Karena pada dapil tersebut terdapat banyak, tidak transpran pada saat dilakukan perhitungan suara pada PPK.

KPUD harus melakukan perhitungan ulang pada dapil IV Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat, teriak Rahman yang diikuti para anggotanya.

Tidak lama kemuian para perwakilan pendemo yang bertemu dengan para anggota KPUD Jeneponto bertempat di ruang pertemuannya, kembali meminta agar KPU melakukan perhitungan ulang sambil meninju meja pertemuan.

Ketua KPUD Jeneponto Musthovo yang didampingi anggotanya serta dikawal ketat oleh pihak keamanan, mengatakan bahwa sesuai undang-undang pihaknnya tidak akan melakukan perhitungan ulang karena telah dilakukan rekapitulasi suara.

Yang jelas pihak KPUD Jeneponto tidak akan memenuhi permintaan para pendemo dari aliansi partai politik yang ada di Dapil IV Bangkala dan Bangkala Barat, tegas ketua KPUD (Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

SBY-JK Akhirnya Bercerai?

Liputan Pemilu 2009



Jakarta, Kabar News-Kelanjutan pasangan SBY-JK untuk kembali bersama pada pilpres Juli mendatang terkesan tarik ulur. Setelah JK menyatakan mantap sebagai capres, pasangan ini hampir dipastikan 'bercerai'. Namun, upaya rujuk dilakukan setelah hasil pemilu legislatif tak cukup menggembirakan. Komunikasi intensif dilakukan selama satu pekan terakhir.

Fungsionaris Demokrat, Ruhut Sitompul, yang juga anggota Tim 9 yang melakukan komunikasi dengan Golkar sempat mengeluarkan pernyataan bahwa hendaknya Golkar mengajukan lebih dari satu nama yang akan dijadikan alternatif pendamping SBY. Artinya, tak hanya menyodorkan JK. Pernyataan ini yang diindikasi memicu ketidaksepahaman pembahasan koalisi antardua partai. Sebab, ada sinyal kuat bahwa Golkar ingin kembali memasangkan JK dengan SBY.

"Ruhut kan bilang, jangan owner didikte, owner dalam konteks ini capres Demokrat, yaitu SBY, yang mau handle pemerintahan. Sehingga harus diberikan pilihan," kata Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, Rabu (22/4), seusai rapat harian di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Jika Demokrat menghendaki satu nama, dikatakan Syamsul, akan mengubah keputusan Rapimnas Golkar tahun 2008 lalu. "Kalau tidak ada kesepakatan, tidak mungkin kita ajukan ke Demokrat. Kita ajukan ke sana kalau pihak sana menerima. Menerima apa? Menerima kemungkinan satu nama. Kalau ingin banyak nama, harus diputuskan dalam Rapimnas karena mengubah keputusan Rapimnas 2008," jelasnya.

Namun, penghentian pembicaraan koalisi dengan Demokrat menguatkan sinyal bahwa Golkar akan menutup pintu koalisinya dengan partai bentukan SBY itu. Apalagi, PDI Perjuangan yang sempat melakukan komunikasi intensif dengan Golkar menyatakan siap jemput bola jika Golkar berpaling dari Demokrat.(Saputra)
Selengkapnya...

Golkar Tetapkan Kalla Jadi Capres



Jakarta, Kabar News- Rapat konsultasi nasional khusus (rapimnasus) Partai Golkar menetapkan Ketua Umum M Jusuf Kalla sebagai calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif pada jumpa pers, Kamis (23/4) di Hotel Borobudur, Jakarta. Turut hadir dalam jumpa pers tersebut JK, Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, beserta jajaran dewan pengurus pusat dan dewan pengurus daerah.

"Forum rapimnas juga menyerahkan mandat sepenuhnya kepada ketua umum Golkar untuk melakukan komunikasi politik dan tim khusus yang akan membantu pelaksanaan mandat yang diberikan," ujar Syamsul Muarif,seperti dikutif kompas.com

Menurut Syamsul, penetapan tersebut ditetapkan secara musyawarah. "Perbedaan pendapat terakomodir," ujarnya.(*)

Selengkapnya...

Bawaslu Tuding Polri Terapkan Standar Ganda



Jakarta, Kabar News-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menuding Polri menerapkan standar ganda dalam menangani sejumlah kasus terkait pemilu, apalagi pasca-penolakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) di Mabes Polri terhadap laporan Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran pidana oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Standar ganda yang dimaksud Bawaslu adalah soal pemenuhan syarat penerusan laporan ke tingkat penyidikan. Sebelumnya, Panwaslu dapat dengan mudah menyampaikan laporan hanya dengan menyertakan kajian permulaan, keterangan dua saksi, dan alat bukti. Namun, hal ini tak dapat ditempuh Bawaslu dalam laporan terkait dugaan pelanggaran pidana oleh KPU.

"Dalam melaporkan pelanggaran biasanya tidak serumit ini. Kami melihat memang ada keganjilan karena pada prinsipnya mereka tidak ingin menerima," ujar Anggota Bawaslu Wahidah Suaib dalam diskusi terkait gugatan pemilu bertajuk "Ayo Tuntaskan Cacat dan Pidana Pemilu!" di Jakarta, Kamis (23/4),seperti dikutif kompas.com.

Menurut Bawaslu, dalam laporan tersebut, Bawaslu telah memiliki bukti lengkap meliputi surat pernyataan dirugikan dari pemilih yang tak terdaftar, caleg yang tak tertulis dalam surat suara maupun parpol yang dirugikan, dan keterangan ahli tata negara hingga berjumlah 34 bukti.

Bawaslu akhirnya menilai bahwa Polri memang tidak memiliki kemauan politik untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran ini karena, belum saja menerima laporan, Polri sudah menolaknya. (*)

Selengkapnya...

Soal Pensiunan Pegawai di Jeneponto Jadi Bendahara BOS SMPN 1 (Bagian 2)

Sekretaris Dinas : Pensiunan tidak diperbolehkan jadi bendahara Bos

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Jeneponto provinsi sulawesi selatan Drs.Nurlan Jafar saat diminta tanggapannya oleh Kabar News sehubungan dengan pengangkatan Muin Jafar yang telah pensiun terhitung sejak 1 September 2008 sebagai bendahara BOS pada SMPN 1 Kelara sebagaimana yang dimuat media edisi Rabu kemarin, diruang kerjanya Kamis,(23/4) bahwa pensiunan tidak diperbolehkan lagi menjadi bendahara.

Menurut Nurlan bahwa baik secara lokika maupun dalam undang-undang pensiunan tidak diperbolehkan menjadi bendahara lagi baik itu bendahara gaji terlebih bendahara BOS. karena yang bersangkutan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan sekolah tersebut.
Kalau ini betul terjadi maka ini pelanggaran dan pihak kita akan memberikan teguran kepada Saudara Drs.Amran dan menganjurkan untuk mengganti bendahara.

Sebaiknya kepala SMPN 1 Kelara mengganti Muin Jafar selaku bendahara BOS sebelum memasuki pensiun, jadi Surat keputusan itu terbit sebelum yang bersangkutan pensiun dan mengangkat orang lain(pegawai) yang dianggap cakap dalam bidang itu.
Ditanya apakah wakil kepala sekolah diperbolehkan menjadi bendahara BOS, Nurlang kembali menegaskan bahwa tidak diperbolehkan karena itu termasuk rangkap jabatan, sekali lagi tidak boleh.

Kita akan panggil kepala sekolah SMPN 1 Kelara saudara Amran untuk mempertanggung jawabkan apa yang terjadi disekolah, kita akan suruh ganti bendaharanya sebelum mendapat kita didinas dapat teguran dari pemerintah pusat.

Tunggu saja pak pintanya pada wartawan Kabar News. dalam waktu dekat ini Amran kita akan panggil bendaharanya kita akan suruh ganti.(Muh.Rizal Nur

Selengkapnya...

24 Tahun Bayi Menjadi Batu di Perut


Batu Raja, Kabar News-Tim dokter dikejutkan dengan ditemukannya bayi yang sudah membatu dalam rongga perut Ny Painah (48) pada saat operasi pengangkatan mioma uteri yang dilakukan tim dokter dipimpin dr H Hafiz Usman SpoG di Rumah Sakit dr Noesmir Baturaja Rabu (22/4)
Kompas Melansir Bayi dengan berat sekitar 300 gram – 400 gram dan panjang 14 cm itu menurut keluarga Painah sudah menghuni perut ibunya selama 24 tahun. Namun setelah acara tujuh bulanan, bayi hilang dan perut ibunya berangsur mengecil seperti orang sudah bersalin.

Dokter H Hafiz Usman SpOG mengatakan kasus ini atau dalam istilah medis Lito pedium (lito berarti batu dan pedium artinya anak) baru pertama kali ditemukan di Ogan Komering Utara (OKU). Ibu bayi mengalami kehamilan intraabdominal /ekstra utrin. Bayi meninggal dunia pada kehamilan tujuh bulan dan tidak ada jalan keluar (lahir) karena posisi bayi di dalam rongga perut atau bayi berada di luar rahim.(Saputra)

Selengkapnya...

Kalla: Golkar Harus Terbiasa Jadi Oposisi

Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla Saat Buka Rapimnasus Di Jakarta (Foto: Antara)

Jakarta, Kabar News-Selama lima tahun pemerintahan periode 2009-2014, fraksi Partai Golkar selalu menjadi bumper kebijakan pemerintah di parlemen. Untuk lima tahun yang akan datang, Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan Golkar harus bisa menjadi oposisi.
"Ada yang mengatakan Golkar tidak terbiasa menjadi oposisi, tapi kita harus terbiasa," kata Jusuf Kalla dalam pidato membuka Rapat Pimpinan Nasional Khusus Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 23 April 2009.

Namun menjadi oposisi harus secara cerdas. "Karena tidak bisa kritik, hantam, lalu ke luar ruangan, selesai, habis begitu saja," kata Kalla. Golkar harus mengkritik untuk membangun dan demi kepentingan bangsa,seperti dikutif vivanews.

Kalla juga menceritakan, meski menjadi bumper pemerintah, fraksi Golkar di parlemen tetap berprinsip objektif dan profesional. "Tetap bisa terjadi perbedaan karena tidak ingin menjadi yang yes man," ujarnya. Tanpa kritik DPR, kata Kalla, negeri ini bisa menjadi diktator.(Saputra)

Selengkapnya...

Rapimnassus Golkar Dibuka, Sultan HB X Hadir


Jakarta - Rapimnassus Golkar untuk menentukan arah koalisi Golkar dibuka. Di antara peserta terlihat Sultan HB X.

Agenda politik ini digelar di Flores Room Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2009). Rapat ini nantinya akan berlangsung tertutup.
Saat ini acara telah dimulai dengan menyanyikan Mars Golkar. Semua hadirin yang mengenakan jaket warna kuning berdiri semua untuk menyanyi, termasuk Sultan HB X.

Detikcom melansir Rapimnassus ini sangat strategis untuk memutuskan koalisi Golkar, apakah akan bergabung dengan blok lain atau membangun blok sendiri. Di forum ini, JK akan mengumumkan hasil lobi timnya dengan Partai Demokrat yang pada Rabu kemarin dinyatakan berakhir buntu.

Sultan HB X sendiri masuk dalam jajaran bursa pilpres. Namun namanya lebih santer terdengar di kubu PDIP dibandingkan di kubu beringin.(Saputra)

Selengkapnya...

Oknum Lurah Yang Tersangka Telah Dilimpahkan Kejaksaan

Terkait Mark Up Suara DiJeneponto

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto


Jeneponto, Kabar News-Tersangka Ilyas,SE (Lurah) dan Basran KPPS TPS 1 Panikang kecamatan Binamu sebagai sebagai pelaku penggelembungan (Mark Up) suara sejumlah caleg dikabupaten Jeneponto provensi sulawesi Selatan telah dilimpahkan kepihak Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak Selasa, 21 April 2008 jam 8.30 wita yang diterima langsung Kasi Piduam Muh.Asri, SH jelas ketua panwaslu daerah ini Hamka,S.Pdi yang didampingi devisi tindak lanjut Hamzah Haris, SH dikantornya Rabu, (22/4).
Panwaslu kabupaten Jeneponto juga telah menerima surat No.Pol: B/108.d/IV/2008/ Reskrim perihal perkembangan hasil penyidikan,bahwa proses penyidikan yang dilaporkan oleh panwaslu telah rampung dan tersangka lelaki M. Basran. B. tau bin Bokko dan lelaki Ilyas, SE alias Lias Bin Suddin telah dilimpahkan kepenuntut umum kejaksaan Negeri Jeneponto kemarin untuk selanjutnya akan diproses Pengadilan.

Dengan pelimpahan kasus tersebut lanjut Hamzah, maka dalam kurung waktu yang tidak terlalu lama pihak kejaksaan akan melimpahkan kepengadilan Negeri Jeneponto untuk disidangkan.

Pelimpahan tersebut merukan suatu kerja keras para Anggota Gakumdu yang telah dikejar oleh waktu dan kita cukup berlega dalam waktu yang tidak terlalu lama kasus-kasus yang diserahkan kepenyidik terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah diatur bersama.

Apalagi kata Hamzah Panwaslu kabupaten Jeneponto dimonitoring oleh seluruh komponen masayarakat termasuk diantaranya para caleg dan partai politk akan kinerja panwaslu, dengan pelimpahan ini masyarakat sudah bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dilaporkan kepanwaslu tentu akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ditempat terpisah kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Syarifuddin yang komfirmasi Kabar News membenarkan pelimpahan kasus penggelembungan (Mark Up) suara pada TPS 1 Kelurahan Panaikang, pihak penyidik telah dilimpahkan kepenuntut umum bersama tersangka dan barang buktinya.

Ditanya keterkaitan Camat Binamu Syarifuddin yang selama ini disebut-sebut ikut diduga mendalangi mark Up, Kasat kembali mengatakan bahwa dua tersangka tidak pernah mengaku didepan penyidik kalau perbuatan pengelembungan suara (Mark Up) itu dilakuksn atas perintah camat Binamu H.Agus Paledengi. Itu Issu pak yang tidak bisa dipercaya.

Jadi kedua tersangka maupun saksi tidak ada yang mengaku kalau perbuatan penggelembungan suara dilakukan atas perintah camat Binamu, yang jelas tidak keterkaitan Camat semata-mata atas inisitiaf para tersangka saja, ini pengakuan para tersangka didepan penyidik.

Pada Bagian lain Kasat Reskrim juga membantah kalau kedua tersangka itu di BAP ulang, tidak benar ada BAP ulang buktinya penyidik telah melimpahkan ke pihak penuntut umum, yang pasti kasus tersebut sudah ada dikejaksaan. ( Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Persatuan Guru Siap Menggugat Daerah



Jakarta, Kabar News-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan melayangkan gugatan pada daerah yang tak memenuhi kewajibannya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gugatan," kata Ketua Persatuan Guru, Sulistyo usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 20 Januari 2009.

Sulistyo mengatakan persatuan guru terus memperjuangkan agar anggaran pendidikan, baik nasional dan daerah sebesar 20 persen dari anggaran. Berhasil menggugat anggaran nasional, kali ini giliran daerah. "Saat ini banyak anggaran pendidikan di kabupaten kota kurang dari 10 persen," kata dia. Trend alokasi anggaran pendidikan di daerah, tambahnya, cenderung menurun,seperti dikutif vivanews.

Gugatan uji materiil UU Anggaran Pendidikan dan Belanja Nasional berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hasilnya selalu diterima. Yang terbaru, dalam sidang uji materi UU Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008, mahkamah memutuskan agar dalam APBN mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan.

Perubahan postur APBN 2009 pada Oktober 2008 lantas menyebabkan anggaran pendidikan turun sebesar Rp 16,99 triliun dari Rp 224,40 triliun menjadi Rp 207,41 triliun dalam APBN 2009. Meski jumlah itu turun, namun rasio anggaran pendidikan tetap 20 persen dari total APBN sebesar Rp 1.037,06 triliun.

Jika tidak dialokasikan 20 persen, maka pemerintah melanggar konstitusi. Mahkamah juga mengultimatum pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi, paling lambat dalam APBN 2009.

Pemerintah akhirnya memutuskan akan mengalokasikan 20 persen anggaran APBN 2009. Dalam Rancangan APBN yang dibacakan Presiden Yudhoyono, pada tahun 2009 alokasi pendidikan akan ditambah sebesar Rp 46,1 triliun dari alokasi anggaran tahun 2008 sebesar Rp 178,9 triliun. Total, alokasi dana pendidikan 2009 akan menjadi Rp 224 triliun.(Saputra)

Selengkapnya...

Oknum Pensiunan Pegawai di Jeneponto Jadi Bendahara BOS di SMPN 1 Kelara (Bagian 1)

Laporan: Muh. Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Oknum Muin Jafar salah seorang pensiunan pegawai tata usaha terhitung 1 september 2008, kini masih menjabat selaku bendahara dana BOS pada SMPN 1 Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tutur salah seorang masyarakat daerah ini yang minta namanya tidak ditulis pada Kabar News Rabu,(22/4)di Belokallong.
Pada hal oknum Muin Jafar sudah tidak punya ikatan lagi dengan sekolah tersebut, disisi lain sumber Kabar News kembali mengatakan bahwa selain bertentang dengan aturan ada indikasi kaloborasi dengan kepala sekolah Drs.Amran.

Sehingga walaupun oknum tersebut sudah lama pensiun juga tenaganya dipakai sebagai bendahara BOS yang sepanjang tahun 2008 yang sesungguhnya sudah harus diganti,
Pada bagian lain sumber menyebutkan bahwa masih ada pegawai atau guru yang masih aktif disekolah tersebut terampil dibidang itu (bendahara BOS), tentu jadi pertanyaan ada orang yang sudah pensiun dipasangan sebagai bendahara.

Muin Jafar sudah nyata-nyata Pensuin sejak bulan september 2008, akan tetapi kepala sekolah SMPN 1 Kelara masih menggunakan tenaganya yang jelas hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang ada,jelas sumber yang layak dipercaya kepada Kabar News di Jeneponto, Rabu (22/4.

Kepala SMPN 1 Kelara Drs.Aman yang dikomfirmasi pada kabar news mengakui kalau Muin Jafar telah pensiun sejak september 2008, kalaupun dia menjadi bendahara itu cuma pendamping,dari bendahara sekarang yang pegang oleh wakil Kepala sekolah Hamzah.

"Yang sejak bulan januari 2009 diangak melalui SK menjadi bendahara BOS. cuma pendamping pak akunya pada wartawan, ditanya kenapa selama tahun bulan oktober 2008-Pebruari 2008 Muin Jafar yang masih menerima dana BOS," jelas Aman.

Amran kembali mengatakan bahwa Muin itu hanya mendampingi hamzah. untuk menarik dana di Bank, yang membayarkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah.(Bersambung !!!!) (Muh.Rizal Nur/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

2010, Anggaran Pendidikan Rp 195,6 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, Kabar News-Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan anggaran pendidikan pada tahun depan tetap sebesar 20 persen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

"Kami tetap anggarkan 20 persen. Tidak ada pemerintahan yang berani melanggar UU," ujar Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu, 22 April 2009.

Dia menjelaskan anggaran pendidikan tahun depan sekitar Rp 195,6 triliun. Jumlah itu memang lebih rendah dibandingkan 2009 yang mencapai Rp 207,4 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan anggaran secara total, baik dari sisi belanja dan penerimaan.

Vivanews melansir, Anggaran pendidikan tersebut terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lainnya. Untuk dana alokasi umum (DAU) pendidikan, pada tahun depan jumlahnya mencapai Rp 93 triliun. Itu terdiri atas DAU non gaji Rp 8,7 triliun dan DAU gaji Rp 84,5 triliun.

Sedangkan, dana alokasi umum pendidikan tahun ini Rp 97,9 triliun. Itu terdiri atas DAU non gaji Rp 13 triliun dan DAU gaji Rp 84,8 triliun.(Saputra)
Selengkapnya...

Soal Banyak Bangunan Sekolah Roboh, Menkeu Bingung



Jakarta, Kabar News-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bingung dengan berita-berita sekolah runtuh. Padahal, anggaran khusus bagi konstruksi fisik dalam dana alokasi khusus untuk pendidikan setiap tahun mengalami kenaikan.
"Saya bingung anggaran khusus konstruksi meningkat, namun selalu ditemukan bangunan sekolah yang masih jelek, sekolah roboh," ujar Menkeu di Jakarta, Rabu, 22 April 2009. Pada tahun depan, anggaran untuk konstruksi sekolah sekitar Rp 9,3 triliun.

Dia pun membandingkan jaman sekarang dengan situasi saat pemerintah Orde Baru berkuasa. "Jaman Pak Harto dulu, tidak seperti itu."

Seharusnya, dengan perencanaan 4-5 tahun, masalah gedung sekolah itu semua bisa diselesaikan. Dengan demikian, dia menekankan tidak ada lagi ruang kelas sekolah bocor sampai bangunan roboh.

Apalagi, kondisi fisik bangunan ini yang dilihat oleh masyarakat. "Harus ada sesuatu yang dijelaskan ke publik," ujarnya,seperti dikutif vivanews.

Situasi sekarang memang jauh berbeda dengan jaman Soeharto dimana jumlah media saat ini jauh lebih banyak. Banyak liputan-liputan tentang gedung sekolah roboh dan rusak yang disampaikan ke publik. Ini dinilai ironis dengan kebijakan pemerintah sudah mengalokasikan dana anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran.(Saputra)

Selengkapnya...

Wajib Pajak di Makassar Jadi Tersangka, Rugikan Negara Rp.76, 530 Miliar

Laporan : Andi Ahmad- Makassar


Makassar, Kabar News- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat bekerjasama dengan Direktorat Inteldik KPDJ dan Polda Sulawesi Selatan Barat telah mengungkap kasus pidana pajak yang dilakukan oleh CV. ASTK dengan tersangka HG yang merupakan Direktur perusahaan tersebut.


Kanwil DJP Sulselbartra, Eddi Setiadi mengatakan bahwa kasus ini telah lama dilakukan pemantauan dan diikuti perkembangannya oleh petugas pemeriksa dan Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, katanya.

Menuut Eddi adapun kronologis pemantaun dengan wajib pajak ini dilakukan mulai pertengahan Desember 2008 yang dilakukan analisis pengembangan informasi, data , dan laporan pengaduan (IDLP), kemudian dilakukan tahap pemeriksaan bukti permulaan pada tanggal 17 Desember 2008, dan penyidikan dilaksanakan tanggal 8 April 2009, jelasnya ,

Modus Operandi

Kanwil DJP Sulselbartra menjelaskan Perusahaan CV. ASTK merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Ekspor barang dan perusahaan barang olahan yakni Kayu olahan ( Moulding) yang sebagian besar penjualannya dilakukan ke Eropa, Dalam tahun pajak 2005 seluruh penjualan ekspor tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebesar Rp. 36.002.794,732, dan tahun Pajak 2007 sebesar Rp. 40.527,794,548, sehingga terdapat dokumen ekspor yang hal ini tidak dilaporkan oleh tersangka HG.

“ Sehingga tersangka HG dengan kejahatannya dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 76, 530 Miliar, dan adapun tersangka sementara ditahan oleh Polda Sulselbar dan kejadian ini merupakan yang pertama terjadi di Sulsel wajib pajak jadi tersangka” ucap Kanwil DJP Sulselbar saat Jumpa pers di Makassar, Rabu (22/4) didampingi Kepala Bidang P4 , Muhammad Kifni, Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Utara, Suharto, dan Ketua Tim Penyidik, Yul Dirga, EH Purba.

Selengkapnya...

250 Rekening Penunggak Pajak Sulsel Akan Diblokir



Kanwil Dirjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) akan memblokir rekening 250 penunggak pajak terbesar yang menunggak lebih dari 10 tahun.

Makassar, Kabar News- Kanwil Dirjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) akan memblokir rekening 250 penunggak pajak terbesar yang menunggak lebih dari 10 tahun.
Kepala Kanwil Direktorat Pajak (DJP) Sulselbartra, Eddy Setiady di Makassar, belum lama ini, mengungkapkan pihaknya tahun ini akan segera memblokir rekening penunggak pajak tersebut.

Pemblokiran rekening itu secepatnya akan dikoordinasikan dengan perbankan yang telah menjadikan penunggak pajak itu sebagai nasabah mereka.

"Kami akan koordinasikan dengan pihak bank, terkait pemblokiran rekening penunggak pajak," tegasnya.

Eddy menyebutkan, dari total penunggak wajib pajak tersebut, sekitar 70 persen lebih di antaranya adalah wajib pajak badan atau perusahaan.

Temuan penunggak pajak terbesar itu dikumpulkan dari hasil laporan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar di wilayah kerja Kanwil DJP.

Pemblokiran itu, lanjut dia, dilakukan untuk mengembalikan kerugian uang negara akibat besarnya tunggakan pajak yang terus membebani APBN selama ini.

Jumlah tunggakan pajak ini tidak termasuk tunggakan pajak yang kadaluwarsa, yang penyelesaiannya dilaporkan ke badan keuangan negara.

Apabila dana rekening wajib pajak yang menunggak itu tidak mencukupi kekurangan dana tunggakan mereka, maka Direktorat Pajak akan menyita aktiva penunggak berupa bangunan, kendaraan, dan aset berharga lainnya.

"Bila dana rekening penunggak tidak memenuhi nilai tunggakan, penyitaan aktiva akan kami perketat," ujarnya.

Data Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sulselbartra per 31 Desember 2008 menyebutkan, total tagihan tunggakan pajak mencapai Rp589 miliar.

Dari jumlah ini sekitar 75 persen di antaranya adalah penunggak lama yang didominasi para pengusaha. Hingga akhir 2008 jumlah tunggakan pajak mencapai Rp589 miliar.

"Jumlah ini adalah akumulasi tunggakan sejak sepuluh tahun terakhir, sedangkan penambahan tunggakan selama 2008 sebesar Rp347 miliar. Untuk pencarian tunggakan pajak sebesar Rp98 miliar atau sekitar 14,28 persen," ujarnya.

Sejauh ini, DJP Sulselbartra telah melakukan pengawasan terhadap 150 penunggak pajak terbesar. Tahun ini pengawasan ditingkatkan keaa 250 penunggak pajak terbesar.

"Selain pengawasan ketat, rekening mereka terancam diblokir, bahkan jika membandel akan dilakukan penyitaan," katanya.

Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Sulselbartra menargetkan penerimaan pajak pada 2009 sebesar Rp5,1 triliun. Target tersebut meningkat dari realisasi 2008 sebesar Rp4,59 triliun dengan perkiraan pertumbuhan sekitar 14 persen.(Andi Ahmad)


Selengkapnya...

PLTU Barru Dinilai Ancam Lingkungan



Barru, Kabar News-Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Barru dinilai membahayakan lingkungan karena menggunakan energi batu bara.

Direktur Eksekutif LSM Fosil Anwar Lasappa mengatakan,kebijakan menggunakan energi batu bara pada pembangkit dinilai tidak tepat. Selain Sulsel tidak memiliki potensi batu bara yang baik, bahan bakar tersebut juga tidak ramah lingkungan. “Mengapa tidak menggunakan energi gas saja.Apalagi, Sulsel kan memiliki sumber energi gas di Wajo. Itu pasti jauh lebih efisien dan ramah lingkungan,”ungkap dia.
Persoalan lingkungan itu tidak boleh diremehkan dan harus dicermati baik karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang besar ke depan. Dia mengatakan, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama saat membangun pembangkit listrik adalah persoalan sumber energi. Dia mencontohkan, sering tersendatnya pengoperasian pembangkit listrik batu bara di Pulau Jawa akibat faktor alam,seperti badai, ombak tinggi yang menghalangi pengiriman batu bara.

“Hal itu juga sepertinya tidak diperhatikan pemerintah dan investor,” ujar dia.seperti dikutif Sindo.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel Sampara Salman mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tersebut merupakan bagian Program Listrik 10.000 megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah pusat. Proyek ini dibangun PT PLN Wilayah Sulawesi,Maluku, dan Papua (Sulmapa). Program tersebut digalakkan untuk mengatasi kelangkaan listrik di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Sulsel.(Sakkar Rauf)

Selengkapnya...

Deptan Setuju Ekspor Beras 54 Ribu Ton

Singapura Masuk Daftar Tujuan Ekspor Pertama


Jakarta, Kaba News-Perusahaan Umum Bulog siap mengekspor beras pada Mei mendatang. Kuota yang akan diusung untuk ekspor tahap pertama ini jumlahnya baru 10 ribu ton.

Direktur Utama Perum Bulog Mustofa Abubakar mengatakan, Departemen Pertanian sudah melakukan verifikasi rencana ekspor Bulog. Jumlah yang disetujui adalah 54 ribu ton. "Itu total semua sudah masuk yang 10 ribu ton dari Bulog dan verifikasi untuk 9 pengeskpor swasta," ujar Mustafa.

Negara ekspor tujuan Bulog adalah Singapura. "Berikutnya pada tahap kedua nanti Bulog merencanakan Jepang sebagai tujuan ekspor," ujarnya.

Vivanews melansir, rencana ekspor ini, lanjutnya, adalah dikhususkan untuk beras aromatik. Kisaran harga beras dilepas dengan perbandingan sekitar 1,5 kali lebih tinggi dibanding didalam negeri. Sementara izin pengapalan akan terbit pada akhir Mei.

Terkait rencana ekspor 100 ribu ton, Mustafa mengatakan, jumlah ini masih dalam tahap verifikasi. "Kita bisa saja nanti menambah kuota lebih dari 54 ribu ton," katanya. Untuk keputusan sementara, pemerintah baru setuju ekspor 54 ribu ton sampai Juni.(Saputra)

Selengkapnya...

Anggota Polantas Maros Tewas Ditabrak Truk



Maros, Kabar News-Mantan ajudan Kapolres Maros, yang saat ini bertugas di satuan Lalulintas Polresta Maros yakni Briptu Andi Tenri Ajeng, Selasa (21/4) kemarin, tewas ditabrak truk tronton milik PT Mallomo Bosowa di perbatasan Maros Makassar, pukul 05.30 WITA.

Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No Pol DD 6375 RD dari dari rumahnya Jl Rappocini Makassar menuju ke Maros, untuk Apel pagi. Namun tak disangka sebuah tronton milik PT Mallomo yang dikendarai Ruslan, langsung mencuri jalan, karena melewati batas garis jalan, dan menabrak dua motor.

Selain motor sang polisi, truk itu juga menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun No Pol DD 4822 AB yang dikendarai oleh Rahmat Utama Berlian (18) dan membonceng ibunya, Asseng (36). Rahmat tewas langsung di tempat kejadian, sementara sang ibu saat ini dalam keadaan kondisi kritis di RS Wahidin.

Briptu Andi Tenri sendiri tewas ketika diberi perawatan di RS Wahidin sekitar 2 Jam. Korban yang meninggalkan seorang anak yang berusia 4 bulan dan Istri yang sedang hamil satu bulan.

Menurut Kanit Laka Polwiltabes Makassar, AKP Alimuddin, pelaku saat menabrak korban, langsung kabur dan pihak Polisi sempat dibuat kewalahan. Namun berkat kesigapan dan beberapa bukti yang ditemukan, berupa pecahan lampu mobil dan penahan lumpur mobil itu, ditemukan di pelabuhan Soekarno Hatta dekat gudang 105 yang sedang di parkir.
"Pelaku Ruslan sempat berniat kabur, namun pihak Polisi dengan berhasil mengamankan Ruslan dan saat ini sementara ditahan di Polresta Maros untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Alimuddin,seperti dikutif Upeks.

Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Drs Mathius Salempang, saat mendengar informasi jika ada anggotanya yang tertabrak yang rencananya akan berangkat ke Polda langsung menuju ke TKP.

Sejumlah pejabat kepolisian hadir di rumah duka, di Jl Rappocini Lorong 6 Makassar. Kapolresta Maros AKBP Drs Ferdinan Pasaribu SH yang juga sebagai Inspektur upacara saat jenazah dikebumikan, Wakapolresta Maros Kompol Agus Dwi SH SIK, Kasat Lantas Polwiltabes Makassar AKBP Fery Handoko SH SIK beserta jajarannya, Kasat Lantas Polresta Maros AKP Cecilia bersama jajarannya.

Kapolresta Maros didampingi Wakapolresta dalam sambutannya mengatakan sangat kehilangan seorang anggota yang terbaik, dan mengharapkan agar keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menghadapi musibah ini, karena Tuhan sudah mengatur semua nasib hidup dan mati seseorang.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Gerakan Pro SBY Akan Dideklarasikan Hari Ini

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News-Sebuah gerakan yang dinamakan 'Gerakan Pro SBY' akan hadir, dengan maksud mengajak segenap komponen masyarakat untuk bukan saja mendukung pemerintahan Yudhoyono untuk kembali memimpin negeri ini, tetapi juga mengajak semua pihak untuk bersama meluruskan kembali arah perjuangan reformasi 1998.
Gerakan Pro SBY akan di deklaraskan hari ini, di Jakarta Rabu 22 April 2009 dengan ketua umum Suratto Siswodiharjo, yang juga didampingi sejumlah dewan penasehat Jenderal Pol. Sutanto, Siti Fadila Supari, Lily Wahid (PKB), MS. Kaban (PBB), Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Letjen TNI (Purn) Suyono, Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Muhamad Jumhur Hidayat dan Samuel Samson (PKPI).

Ketua Umum Gerakan Pro SBY Suratto Siswodiharjo mengatakan, selain mendukung Yudhoyono, intinya adalah mengawal proses demokrasi yang santun, beradab dan berbudaya di atas prinsip-prinsip keadilan.

"Kami ingin memastikan proses demokrasi berlangsung dalam koridor hukum," kata Suratto melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Rabu 22 April 2009.

Suratto mengatakan, melalui proses demokrasi seperti inilah semua bisa memastikan bahwa daulat negeri ini benar-benar di tangan rakyat. Demokrasi semacam inilah yang pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang sesuai arah perjuangan reformasi 1998.

"Dalam artian memiliki kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, konsisten dalam pemberantasan korupsi dan menjamin kelangsungan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ”ujarnya,seperti dikutif vivanews.

GPS yang dipimpin Suratto Siswodihardjo ini beranggotakan komponen masyarakat yang peduli dan merindukan pemerintahan yang bersih, santun, anti korupsi dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. GPS juga memiliki jaringan di daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.(Saputra)

Selengkapnya...

Akbar Siap Jadi Cawapres SBY

Liputan Pemilu 2009


Jakarta, Kabar News-Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyatakan siap menjadi calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akbar pun siap mendukung pemerintahan yang dipimpin Yudhoyono.

"Insya Allah kalau saya diajak Pak Yudhoyono, saya siap," kata Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa 21 April 2009. "Tapi saya menyerahkan sepenuhnya pada Pak SBY sebagai capres."

Jika benar dipilih untuk mendampingi Yudhoyono, lanjut Akbar, dia akan siap membantu memberikan dukungan penuh. Terutama dalam menyukseskan visi dan misi yang akan dibangun Yudhoyono dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

"Dimana kita mengatasi berabgai tantangan dan memberikan pengabdian saya untuk memberikan dukungan kepada beliau supaya sukses mengemban lima tahun ke depan," ujarnya,seperti dikutif vivanews.

Sebelumnya, Yudhoyono memaparkan lima kriteria kandidat cawapres yang diinginkannya. Pertama, memiliki integritas yang baik, kepribadian yang ditandai kekuatan moral. Tentunya moral politik yang baik. Kriteria kedua, yakni kapasitas cawapres harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan presiden.

Syarat berikutnya adalah, seorang wapres harus loyal pada presiden dan bukan pada dirinya atau kepentingan partainya. Demikian juga dengan para menteri juga harus bebas dari konflik kepentingan. Kriteria keempat adalah kandidat cawapres itu bisa diterima masyarakat. Dan kriteria terakhir adalah calon harus bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi untuk menjalankan pemerintahan.(A.Saputra)
Selengkapnya...

Bawaslu Minta KPK Selidiki Anggaran Tabulasi Elektronik

Jakarta, Kabar News-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tampaknya masih belum 'tertarik' pada proses tabulasi penghitungan perolehan suara secara elektronik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) meski prosesnya mengecewakan publik.

Hingga hari terakhir proses penayangannya, Senin (20/4), di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) 2009 di Hotel Borobudur Jakarta, jumlah suara yang masuk tak lebih dari 10 persen dari total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sejumlah lembaga pemantau independen sendiri telah mendorong Bawaslu menyelidiki dugaan pemborosan uang negara yang dilakukan oleh KPU melalui tahapan ini.

Anggota Bawaslu Wahidah Suaib justru mengharapkan inisiatif penyelidikan dimulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus terhadap persoalan anggaran.

"Bawaslu akan melakukan (penyelidikan) juga tapi lebih baik dimulai oleh lembaga yang memang concern dengan anggaran, seperti KPK dan BPK juga LSM-LSM," tutur Wahidah,seperti dikutif kompas.

Wahidah membantah Bawaslu terkesan melemparkan tanggung jawab. Menurutnya, Bawaslu hanya memerlukan dorongan proaktif dari institusi-institusi tersebut. Lagipula, Bawaslu sendiri memandang tabulasi bukan bagian krusial dari tahapan Pemilu dibandingkan hasil penghitungan manual yang akan menjadi acuan keputusan hasil Pemilu nantinya.

"Ini (tabulasi elektronik) kan hanya elemen pelengkap. Kami nanti akan fokuskan pengawasan ke penghitungan manual," lanjut Wahidah.

Penghitungan manual sendiri, menurut Wahidah, sarat akan kecurangan dan pelanggaran. Wahidah mencontohkan proses rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di sejumlah daerah, ada PPK yang tidak menyerahkan formulir C1 kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat.

Minta KPU Transparan Bawaslu hanya meminta KPU untuk terbuka soal tabulasi elektronik yang tidak mencapai target 80 persen seperti yang telah ditetapkan di awal, terutama soal kendala dan kelemahan sistem yang dibangun.

Wahidah menolak alasan Anggota KPU Sri Nuryanti yang sebelumnya beralasan bahwa KPU tidak memiliki target tertentu dalam tabulasi dan tabulasi elektronik ini hanya ditujukan sebagai pemberi informasi awal dan gambaran mengenai hasil Pemilu.

"Gimana bisa? Orang bekerja kan harus ada targetnya dong. Orang bikin perencanaan kan ada target waktu yang disesuaikan dengan biaya," tutur Wahidah kesal.

Oleh karena itu, jika KPU berniat kembali menggunakan tabulasi elektronik dalam pemilihan presiden mendatang, Bawaslu meminta KPU mengevaluasi ulang dan memperbaiki persiapannya.

Selengkapnya...

Pemkab Gowa Ekspor Getah Pinus ke India


Gowa, Kabar News-PT Adimitra Pinus Utama kembali mengekspor getah pinus sebanyak 82,5 ton ke India. Ekspor kedua, Senin, 20 April ini, dilepas oleh Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, di depan kantor Pemkab Gowa, Jalan Masjid Raya.Sebelumnya, PT Adimitra Pinus Kencana yang diberi konsesi oleh Pemkab Gowa untuk mengelola getah pinus di daerah ini telah melakukan ekspor perdana ke India dan China sekira 16 ton pada 2007.
Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, mengatakan, ekspor getah pinus ini merupakan sinergi antara Pemkab Gowa dan investor untuk memacu perekonomian Gowa. "Di tengah krisis global, kami masih mampu melakukan terobosan-terobosan baru, misalnya ekspor," katanya.

Menurut Ichsan, diterimanya getah pinus Gowa di luar negeri menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas hasil alam daerah ini. Karena itu, ke depan pihaknya akan lebih memacu pengelolaan hasil-hasil hutan terutama getah pinus untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah.

Ichsan mengharapkan konferensi asosiasi getah pinus atau pine chemical association (PCA) yang akan berlangsung di Asheville, Nort Caroline Amerika Serikat, 20-24 April, mampu mendongkrak hasil-hasil hutan utamanya getah pinus dari negara berkembang,seperti dikutif fajar.

Sementara itu, Pimpinan Pelaksana PT Adimitra Pinus Utama, Sudarsono, mengatakan, getah pinus atau Oleo Pine Resin (OPR), dikelola melalui kerja sama kelompok masyarakat desa hutan (MDH) binaan Adimitra Pinus Utama. Menurutnya, getah pinus Gowa memiliki kualitas yang baik.

"Ini adalah karya masyarakat desa hutan di Gowa. Sebuah integritas, komitmen dan kemampuan dalam mengelola sumber daya hutan," ujarnya.(Syam Naba)

Selengkapnya...

KPU Pinrang dan Sidrap Rekap Suara Hari Ini

Sidrap, Kabar News-KPU Sidrap dan Pinrang siang ini, Selasa (21/4), menjadwalkan memulai rekapitulasi suara hasil pemilu 2009 setelah menerima semua hasil rekap suara dari PPK masing-masing.
Untuk menjaga keamanan proses KPU Pinrang, telah dikerahkan satu peleton aparat Brimbob membantu aparat polres setempat setelah sehari sebelumnya gabungan caleg dan partai menggelar aksiunjuk rasa menuntu KPU setempat melakukan penghitungan suara di PPK Paleteang yang dianggapbanyak terjadi manipulasi suara.

Suasana serupa juga terlihat di sekitar KPU Sidrap, puluhan aparat polres setempat berjaga-jaga mengantisipasi aksi dari kerumunan massa yang tampak berkumpul di bagian selatan jalan yang berada di depan KPU Sidrap,seperti dikutif tribun.

KPU Sidrap akan melakukan rekap suara menyusul diterimanya hasil suara dari PPK Maritengngae yang terakhir menyerahkan laporan hasil rekap dan kotak suaranya.(H.Haris)

Selengkapnya...

Kunci Jawaban UAN Palsu di Makassar Beredar Melalui SMS


Makassar, Kabar News-Kunci jawaban adalah salah satu yang paling dicari oleh siswa-siswi SMA kelas 3, yang saat ini tengah mengikuti ujian nasional. Namun demikian, peserta jangan tertipu begitu saja jika mendapat kunci jawaban.

Karena, banyak dari kunci jawaban tersebut adalah kunci palsu yang jawabannya sama sekali tidak benar. Ini diceritakan oleh salah seorang siswa SMA di Makassar yang enggan disebut identitasnya. Menurutnya, ia mendapat kunci jawaban melalui SMS.

"Saya dapat dari teman untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kemarin melalui SMS. Tapi, saat saya cek dengan jawaban saya senmdiri, ternyata banyak yang salah. Artinya ini palsu. Untung saya tidak percaya begitu saja," paparnya,seperti dikutif tribun.

Masih menurut siswa tersebut, untuk satu mata pelajaran saja ia dan teman-temannya mendapatkan banyak versi kunci jawaban yang isinya berbeda-beda. Hari ini, mata pelajaran yang diujiankan adalah Bahasa Inggris.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

UAN Di SMA 1 Tamalatea Kab. Jeneponto Berjalan Tertib

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SMA 1 Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan berjalan aman, tertib, demikian yang disampaikan Kepala Sekolah Drs.Bahri Makkaraeang yang didampingi ketua Komite Husni Thamri pada Kabar News, saat melakukan pemantaun ujian pada sekolah ini Selasa, (21/4).
Menurutnya, selain pelaksanaan ujian ini dipantau oleh pihak independen dari perguruan tinggi (UNHAS), juga keaman tes dan peserta ujian dijaga ketat pihak Polres Jeneponto yang dibantu petugas keamanan sekolah (Security).

Peserta ujian sebanyak 423 orang hadir semua, dari 423 orang tersebut terdiri dari SMA 1 Tamalatea 273 orang, dari SMA DDI Jeneponto 113 orang, 37 orang dari SMA PGRI Bontoramba.

Ketika Kabar News menanyakan tentang prediksi kelulusan dengan nilai 5,5 yang telah ditetapkan pemerintah , Makkaraeng kembali mengatakan pihaknya telah siap menghadapi itu.

Kesiapan pihak sekolah tiga bulan sebelum ujian akhir Nasional (UAN) dilaksanaka kita telah laksanakan les dua kali seminggu, Sehingga pihak sekolah optimis dapat mencapai angka tersebut, perbandingan tahun lalu dengan angka 5,0 kita dapat kelulusan seratus pesen.

Kita berdoa saja pak!, mudah-mudahan tahun pembelajaran 2008/2009 ini siswa yang ikut ujian dapat berhasil secara keseluruhan dengan nilai yang menggembirakan .

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua komite Husni Thamrin bahwa dengan adanya peningkatan angka kelulusan dari 5,0 ke 5.5 kita telah anjurkan agar semua kompenen yang ada disekolah ini agar melakukan persiapan yang lebih matang lagi sehingga target lulus seratus persen dapat kita capai.

Untuk mencapai itu pihak komite telah menganjurkan agar pihak sekolah melaksanakan les pada sore hari terutama enam mata pelajaran yang diujikan secara nasional.(muh.rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Gubernur Sulsel : Bantaeng Jadi Sentra Pupuk Organik



Makassar, Kabar News-Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menunjuk Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang direncanakan akan dijadikan sebagai sentra produksi pupuk organik yang dikelola oleh PT Pupuk Kaltim, Bontang.
Hal itu dikatakan Syahrul di Bontang, Senin (20/4), sebelum bertolak ke Jakarta bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Syahrul, Bantaeng dipilih karena daerah itu menyatakan siap menjadi penyangga bibit sapi untuk daerah selatan. "Kita butuh 500 ekor sapi untuk diambil kotorannya dan dijadikan sebagai pupuk organik," kata Syahrul,seperti dikutif tribun.

Nantinya, kata mantan Bupati Gowa dua periode ini, PKT akan memanage pasar dan terlibat dalam proses pabrikasinya. "Biayanya dari pemda," kata Syahrul.

Untuk menghindari kecurigaan dari daerah lain, sebelum membuat pabrik pupuk itu, akan dilakukan survei terlebih dahulu. Yang menjadi dasar utama penentuan lokasi adalah kesiapan daerah. "Saya harap nantinya dana yang digunakan tidak hanya dari provinsi, tapi juga dari kabupaten dan swasta," tandas Syahrul. (Rizal Noer/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Mahasiswa Indonesia di Makassar Desak Pemilu Diulang

Liputan Pemilu 2009


Makassar, Kabar News-Gerakan Mahasiswa (Gemah) Indonesia menganggap Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di Indonesia telah gagal. Penilaian itu didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pemilu.
Koordinator Gemah Indonesia, Fuad bachmid, mengatakan, sebelum pemilu, terjadi kesalahan teknis saat pendistribusian surat suara dan persoalan DPT rata-rata yang belum rampung,seperti dikutif tribun.

Selain itu, Gemah Indonesia juga menganggap sistim pencontrengan yang belum dipahami masyakat secara sistemik sehingga banyak surat suara warga yang salah contreng yang dianggap batal atau tidak sah oleh penyelenggara pemilu.

Pada saat pelaksanaan pemilu, Gemah Indonesia yang terdiri dari 42 perwakilan lembaga mahasiswa se-Indonesia, ini melihat terjadi kesalahan pada saat pendistribusian surat suara yakni adanya surat suara yang berpindah dapil dan adanya caleg yang tidak ada namanya di kertas suara. Partisipasi memilih dari masyarakat yang sangat rendah juga menjadi perhatian Gemah Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan itu, Gemah Indonesia meminta KPU menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat pascapemilu 2009. Mereka juga mendesak agar KPU mengulang Pemilu 2009 karena terdapat banyak cacatnya. (Andi Ahmad))

Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom