Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Kejati Siap Wakili Jamsostek Sumbar Hadapi Sengketa Hukum Pelanggar Jamsostek

(Foto: Humas/Sanco Manullang)

Medan, Kabar News- PT Jamsostek (Persero) Wilayah I khususnya di Wilayah Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar untuk menangani masalah perdata dan tata usaha negara di lingkungan BUMN itu. Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama dilakukan Kamis(25/6) di Hotel Ambacang Padang Sumatera Barat, dimana pihak PT Jamsostek (Persero) Kanwil I ditandatangani oleh Kakanwil I Dr. H. Mas’ud Muhammad MM dan dari Kejati Sumbar ditandatangani Kajati Sumbar Syafril Rustam SH, disaksikan Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Febri Afrizon dan lainnya. Demikian dikatakan Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) melalui Humas Sanco Manullang ST MT di Medan, Sabtu.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Syafril Rustam SH dalam sambutannya menegaskan kesepakatan bersama merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana tercantum pada pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan :“ di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero) sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional dalam bentuk sumbangsih bagi tenaga kerja sebagai asset bangsa sampai level terendah, sedangkan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum berperan melakukan penegakan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain guna tercapainya kepastian hukum.

Dibidang perdata dan tata usaha negara, kata Syafril, Kantor Wilayah I PT . Jamsosotek (Persero) dapat meminta bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara untuk mewakili PT. Jamsostek dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Dalam upaya menegakkan hukum, kejaksaan mempunyai dua instrumen, yaitu insrumen hukum pidana dan instrumen hukumperdata dan tata usaha negara.

“Saya tegaskan disini bahwa penandatangan kesepakatan bersama yang telah kita saksikan adalah di bidang hukum perdata dan tata usaha Negara dimana kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat mewakili Jamsostek, baik di dalam maupun di luar pengadilan, disamping itu tujuan kerjasama ini yang utama adalah untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan Negara,” tegas Kajati.

Syafril mengatakan, Kejaksaan dapat berperan tidak hanya setelah terjadinya sengketa yaitu berupa bantuan hukum, namun juga dalam bentuk pertimbangan hukum yang bersifat pencegahan.

Mengakhiri sambutannya, Kajati Sumbar mengatakan, dalam upaya penyelamatan dan pemulihan uang Negara, dengan penandatangan itu, bila PT Jamsostek (Persero) di gugat oleh pihak ketiga baik dalam bidang perdata maupun tata usaha negaradan sebagai penggugat dalam bidang perdata, dapat memberi Surat Kuasa Khusus (SKK) keada Kejaksaan. “ Ini akan sangat menghemat pengeluaran Keuangan Negara , karena pemberian SKK kepada Jaksa Pengacara Negara tidak ada legal fee dan sukses fee,” pungkas Kajati.

Turut hadir menyaksikan penandatangan Kepala Kantor Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Cabang Padang Alif Fauzy, Kepala Cabang Bukit Tinggi Abda Waiza, Kepala Cabang Solok Umardin Lubis, Kabag Operasi Edy Syahrial, Kabid Pemasaran Sumbar Aland Lucy Patity, dan sejumlah staf.

Sementara dari Kejati Sumbar tampak hadir Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Halili Toha SH, Asdatun Yuliardi SH, para Asisten Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kabag TU Kajari Padang, Bukit Tinggi, Solok dan Pariaman dan lainnya.

Positif

Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori yang pada pagi harinya melakukan audensi kepada Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi guna melaporkan perkembangan kepesertaan jamsostek di Sumbar dan kegiatan penandatangan kerjasama dengan Kejati Sumbar mengungkapkan, kerja sama PT Jamsostek dengan sejumlah Kejati di daerah sudah ada yang berjalan dan hasilnya positif karena sejumlah tagihan jamsostek yang belum dibayar dapat ditagih. “Penandatangan kerjasama antara PT Jamsostek (Persero) Kanwil I dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan yang kesebelas di seluruh Indonesia,” tandas dia dihadapan ratusan yang hadir.

UU No. 3 tahun 1992 tentang program jamsostek secara nomatif bersifat wajib bahkan ada sangsi. Namun, faktanya, lanjut Ansyori, masih banyak juga pekerja yang belum terlindungi. Untuk itulah, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong dan mempermudah pemenuhan hak-hak tenaga kerja, yang selama ini terabaikan .

Ditegaskannya lagi, penyelenggaraan perlindungan, pemiliharaan dan peningkatan kesejahtraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.

“Ini sudah diatur dalam Undang-undang. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),” ungkap Ansyori.

Dalam perspektif universal, kata dia, hal tersebut merupakan bagian dari komponen Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan PBB pada tahun 1948, dan konvensi International Labour Organization No. 102/1992.

“Di Indonesia, kepesertaan dalam program Jamsostek juga telah diwajibkan melalui Undang-Undang No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.14/ 1993, Keputusan Presiden No.22/ 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1993,” beber Ansyori.

Ironis

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia masih menjadi sesuatu hal yang masih ironi bila dibanding negara Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Philipina hampir seluruh masyarakatnya sudah terlindungi jaminan sosial, sementara di Indonesia masih sangat memprihatinkan, baru 8, 4 juta jiwa terlindungi.

Lantas, dicontohkannya, kasus puluhan buruh korban dalam musibah kecelakaan kerja di pertambangan batu bara di Ngalau Cigak, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, harus dijadikan pelajaran berharga. “Saya langsung kontak Pak Mas’ud (Kakanwil I) untuk dilakukan penghitungan hak haknya, namun sungguh disayangkan, 4 jam kemudian saya dengar kabar, mereka tidak masuk jamsostek,” ungkap Ansyori .

Padahal, jauh sebelum musibah itu terjadi, berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan sudah dilakukan PT Jamsostek melalui kantor cabang Solok. Dari 13 perusahaan pemilik kuasa pertambangan di daerah ini, kedua perusahaan termasuk dalam daftar perusahaan wajib yang belum daftar (PWBD). Namun, ajakan PT Jamsostek belum direspons secara positif oleh masing-masing perusahaan.

Ansyori lantas membuka berbagai masalah yang acapkali timbul. Diantaranya, masih banyak perusahaan wajib belum daftar (PWBD), perusahaan daftar sebagian upah (PDS-upah), perusahaan daftar sebagian tenaga kerja (PDS-TK), perusahaan daftar sebagian program (PDS-Program), tunggakan iuran, dan pelanggaran lainnya.

“ini tidak dapat dijadikan pembenaran dan ini merugikan pekerja. Sungguh tragis, tidak sedikit perusahaan yang tidak membayarkan iuran yang sudah diterima. Bahkan, ada perusahaan yang iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dipungut, tapi tidak disetor kepada Jamsostek, dan ini merupakan penggelapan,” tegas dia.

Dalam konteks PT Jamsostek (Persero), menurut Ansyori, perusahaan yang menunggak iuran sebenarnya bukan hak PT Jamsostek,(Persero) yang dirugikan, tetapi hak tenaga kerja yang akan terganggu saat pelayanan jamsostek. “Disinilah kerjasama ini sangat diperlukan untuk kasus kasu tersebut,” pungkasnya lagi.

Ansyori kembali memberi contoh. PT Jamsostek (Persero) sering dihadapkan pada keadaan terpojok, saat tenaga kerja menerima saldo klaim jaminan hari tuanya. Pasalnya, tenaga kerja yang tidak puas dengan jumlah saldo yang diterima mendatangi dan menuntut PT Jamsostek. Namun, setelah PT ditunjukkan daftar upah yang dilaporkan oleh perusahaan, mereka melihat upah yang dilaporkan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Akhirnya, mereka balik ‘rame-rame ‘ menuntut perusahaan itu.

“Hal hal inilah yang sering saya katakan kepada berbagai pihak seperti pemda, disnaker, dan lainnya, agar bersama-sama meminimalisir, sehingga tidak terakumulasi menjadi permasalahan besar nantinya dikemudian hari,” ucap Ansyori yang juga pernah menjadi Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Wilayah I.

Diakhir sambutannya, Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Disnaker, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program jamsostek di daerah itu. (Sanco Manullang/Saputra))

Selengkapnya...

Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Di Jeneponto Diduga Syarat Kolusi

Rizal Noer- Jeneponto.

Guru Yang Sedang Mengajar di Sekolah Dasar

Jeneponto, Kabar News, Diduga Syarat Kolusi pemilihan Guru dan Kepala Sekolah TK,SD, SMP/MTS, SMA/MA berpresatsi kabupaten Jeneponto, Tutur salah seorang peserta Hj.Hasrawati pada wartawan Kamis,(25/6/2009) di Gedung Panrranuanta Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Jeneponto.

Pasalnya dua orang yang ldinilai lolos ketingkat provensi mewakil daerah Turatea ini adalah salah satunya anak buah dari Kepala Dinas Cabang Pendidikan kecamatan Bangkala yang juga salah seorang anggota tim penilai.Demikain juga peserta dari Kecamatan taowang untuk guru SD juga dinilai lolos karena Tim penilainya berasal dari kecamatan yang sama

Bahkan penilaian tim penilai tidak obyektif banyak kata gorin penilain yang tidak sesuai harapoan yang dinginkan bahkan karena terkadang orang yang membawa alat (Lektop) sebagai alat untuk menyajikan materi yang diloloskan.

Peserta yang diloloskan dari utusan kecamatan Bangkala ini Hj.Sumiati yang tidak menyajikan pakailat Lektop (Aidi), atau masa kerjanya sebagai kepala sekolah baru dua tahun diloloskan.

Kejadian tersebut pasti mengundang pertanyaan, dan kecurigaan bahwa toim penilai pada dua kata gori ini tyakni guru dan Kepala Sekolah penilainnya tidak obyektif hanya mengandalkan kedatan saja.

Ironisnya dua orang anggota tim penilai masing-masing Kepala Dinas Cabang Bangkala pernah tidak hadir pada hari Rabu, 24 Juni 2009 , dan Alimuddin Tola pada hari Kamis, 25 Juni 2009 , bisa memberikan nilain tampa melihat pesertanya menyajikan Materi kan Aneh . Kata Hasrawati.

Kalau penilai yang professional tentu harus pro aktif dalam pelaksanaan kegiatan sehingga hasil penilaiannya obyektif bukan siapa dekat itulah yang punya andil untuk menuju jenjang yang lebih tinggi.

Karena seorang anggota tim penilai tentu bisa menilai bila kejadian itu berada dibelakang mata, jangan karena tidak hadir baru bisa memberikan nilai kepada peserta yang tentunya tidak diketahui bagaimana cara bicara, menyajikan serta memutuskan permasahalan yang diujikan.

Apalagi sebelum penentuan juara telah terjadi perdebatan kecil antara panitia nasir Abu yang mengatakan bahwa masa kerja sebagai kepala sekolah minimal lima tahun, sementara yang lolos ini baru dua tahun, sementara tim penilai mengatakan bisaji dua tahun.bisa atau dipaksan menjadi bisa karena anggotanya?

Agar tidak terulang kejadian yang sama , maka berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan Drs.H.Muhtar Nonci, S..Sos,M.Pd kedepan bila mengangkat tim penilai harus betul-betul Guru, Kep(Muh.Rizal Noer)

Selengkapnya...

5 PPK Jamsostek Wilayah I Sumut Terancam Diputus

Foto: Humas/Sanco Manullang

Medan, Kabar News-Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2009, jumlah Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I yang melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero) Kanwil I turun dari 169 PPK menjadi 160. Pengurangan PPK tersebut sebagai akibat masih adanya pelayanan PPK I PT Jamsostek (Persero) yang masih berkinerja buruk. Tahun 2008 sendiri, dilakukan pemutusan terhadap 9 PPK berkinerja buruk. Berdasarkan data Kanwil I PT Jamsostek (Persero) Juni 2009, khusus di Sumatera Utara yang tersebar di 7 cabang antara lain cabang Medan, Kisaran, Tanjung Morawa, Pematang Siantar, Binjai, Sibolga, Belawan, masih terdapat 5 PPK bernilai ”D”.

Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Kanwil I Dr. H. Mas’ud Muhammad MM melalui Humas Sanco Manullang ST MT, mengultimatum para Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I yang masih bernilai ”D”, paling lambat tanggal 1 September 2009 harus memperbaiki penilaian kinerjanya menjadi minimal ”C”, sebab jika tidak ada perbaikan, maka IKS tidak akan diperpanjang lagi. Hal ini mendukung target penilaian PPK I sesuai RKAP PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2009 dimana tidak ada lagi PPK I yang bernilai D dan E. Demikian salah satu penegasan Kak anwil PT Jamsostek (Persero) pada Seminar Sehari dan Pembinaan bagi Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I Jamsostek, menghadirkan sekitar 76 peserta yang terdiri dari para dokter dan petugas kesehatan dalam jaringan PPK Jamsostek se- Provinsi Sumatera Utara seperti utusan PPK dari PT Jamsostek (Persero) cabang Medan, Kisaran, Tanjung Morawa, Pematang Siantar, Binjai, Sibolga, Belawan, dengan tema “ Penanganan terkini terhadap kasus-kasus penyakit di PPK I” dibuka secara resmi oleh Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM, didampingi Kepala Bagian Pengendalian Pelayanan Krista N Siagian di aula Grand Antares Hotel Medan, jumat(19/6).

Meningkat

Dalam catatan PT Jamsostek (Persero) Kanwil I, PPK I Se Sumatera Utara pada tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan perbaikan kinerja . Bila tahun 2008, bernilai A sebanyak 3 PPK, maka di tahun 2009 naik menjadi 5 PPK. Sama halnya dengan PPK bernilai B, naik dari 30 menjadi 32 PPK. ”Namun sangat disayangkan, PPK bernilai D, justru bertambah, dari 4 menjadi 5 PPK. Ini harus memperbaiki segera,” tandas Kakanwil. Kelima PPK itu berlokasi di Kantor Cabang Binjai sebanyak 4 PPK dan Kantor Cabang Kisaran 1 PPK. Kakanwil mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas kesadaran PPK untuk berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta, karena kinerja PPK dari tahun ketahun megalami peningkatan.

Dalam kesempatan itu, Mas’ud mengungkapkan terima kasih kepada para PPK I karena untuk penilaian tingkat kepuasan pada peserta tahun 2008 yang lalu, program JPK secara nasional tingkat kepuasannya cukup baik yaitu mencapai 73,10 % atau diatas index target 70 % kepuasan peserta. ”Tentunya hal ini berkaitan dengan peran serta para dokter di PPK I dan diharapkan pada tahun 2009 ini dapat dipertahankan. Penilaian tersebut meningkat dibanding penilaian tahun 2005 yang hanya 62 %,” tandas Mas’ud.

Sementara itu, pembayaran Jaminan program JPK se Wilayah I meningkat dari tahun ke tahun. Pembayaran jaminan tahun 2005 sebesar Rp 33,4 M, maka di tahun 2006 naik menjadi Rp 38,97 M tahun 2007 naik menjadi Rp 43,45 M dan tahun 2008 naik menadi Rp 47,19, dimana peningkatan rata – rata 12.28 % dalam 4 tahun terakhir. Biaya pelayanan kesehatan perkunjungan ditaksir berkisar Rp 22.739,- /kunjungan di PPK I, Rp 128.120,-/kunjungan di dokter spesialis dan Rp 1.357.889,-/kasus rawat inap, sementara rata – rata hari rawat inap adalah 4.53 hari.

Kepada para peserta seminar, Kakanwil mengatakan, para dokter penanggung jawab dan pelaksana di PPK I di Sumatera Utara merupakan ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan program JPK Jamsostek. PT Jamsostek (Persero) Se- Sumatera Utara yang terdiri dari 7 Kantor Cabang memiliki 60 persen kepesertaan program JPK di Wilayah I yang membawahi Propinsi NAD, Sumut dan Sumbar. “Kegiatan ini sangat strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta jamsostek,” tandas Kakanwil. Untuk itulah sambung dia, seminar sehari ini diharapkan dapat membangun dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara PT. Jamsostek (Persero) dengan PPK I, selain itu, untuk meningkatkan wawasan dan informasi terkini perihal penanganan kasus penyakit – penyakit di PPK I dan terjalinnya kerjasama dan komunikasi positif antar dokter di PPK I, sehingga dapat bertukar informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta. Pembinaan PPK kata Mas’ud, adalah Program Jaga Mutu Pelayanan Kesehatan di PT. Jamsostek (Persero) yang digariskan sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor SE/11/2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK melalui pemberian penghargaan dan sanksi.

Service Excellent

Ketua Panitia penyelenggara Krista N Siagian mengatakan kegiatan itu merupakan agenda penting yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009. ” Dalam rangka mewujudkan Service Excellent /pelayanan prima kepada peserta program Jamsostek khususnya program JPK, kegiatan ini sengaja digelar,” tandas Krista. Seminar serupa direncanakan akan digelar di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni 2009 mendatang.

Dikatakannya, kegiatan ini selain ajang silaturahmi antar dokter PPK se Kanwil I, juga untuk meningkatkan pengetahuan para dokter , sehingga para dokter dapat memperoleh informasi terkini terkait penyakit yang timbul di PPK, dan bagaimana menangani secara profesional, agar peserta terlayani dengan baik. Seminar sehari menghadirkan narasumber sesi pertama Dr. H, Mohd Rhiza Z Tala, Sp.OG.K “Antenatal Care dan Partograf di PPK I”, Dr.M. Nur Rasyid Lubis, Sp. B, FINACS “Penanganan kasus-kasus bedah di PPK” , Dr. Darma Lindarto, Sp PD “Penanangan kasus-kasus penyakit dalam (endokrin) di PPK”. Sementara pada sesi kedua dihadirkan pembicara Dr. Wisman, SpA “Penanganan kasus-kasus ipenyakit infeksi paru anak di PPK I”, Zulfahri Sibarani SSi Apt “Kapitasi sebagai konsep dasar pelayanan kesehatan komprehensif” , pemaparan sosialisasi P2KB dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Medan.


Gate Keeper belum optimal

Kunjungan PPK I rata – rata cukup baik dan optimal yauti mencapai 12.46 %, tetapi untuk kunjungan Rawat Jalan mencapai 1.02 % diatas standart 0.6 – 0.8 % dan rawat inap mencapai 0.43 % diatas standart 0.3 %. Menurut health consultan PT Jamsostek (Persero) Wilayah I Dr. Suci Rahmad, hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi PPK I sebagai gate keeper belum berjalan baik. ”Oleh sebab itulah maka kita melaksanakan kegiatan ini agar peran PPK I semakin baik khususnya untuk mengendalikan rujukan,” katanya.

Dikatakannya, saat kunjungan ke PPK I beberapa waktu lalu, ditemukan adanya kasus JKK yang ditangani menjadi kasus JPK. Hal ini, kata dia, perlu dicermati, karena akan meningkatkan klaim ratio program JPK. ”Untuk itu kepada para pemilik PPK I diminta untuk memberikan informasi terkait perbedaan program JPK dan JKK,” tukas Suci Rahmad. (Sanco Manullang/Saputra)

Selengkapnya...

Sejak 2004-2008, Jamsostek Sumut Bayar Rp 1,178 Triliun

Foto: Humas/Sanco Manullang

Parapat, Kabar News-Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM mengatakan jumlah jaminan yang dibayarkan PT Jamsostek (Persero) Se Sumatera Utara selama 5 tahun terakhir dari tahun 2004-2008, yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK ) yang dibayarkan sebesar Rp. 136,157,544,982.64 dengan jumlah kasus 50,639. Jaminan Kematian (JKM ) yang dibayarkan sebesar Rp. 60,799,847,810.60, dengan jumlah kasus 5,581. Untuk Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sebesar Rp. 981,995,105,659.98, jumlah kasus 157,258. Total jaminan JKK JKM JHT yang dibayarkan untuk 3 program yaitu JKK JKM JHT selama 5 tahun mencapai Rp 1,178 Triliun dengan jumlah kasus sebanyak 213,478 kasus
Selama bulan Januari hingga Mei 2009, besarnya jaminan yang dibayarkan di PT Jamsostek (Persero) Se Sumatera Utara , JHT sebesar Rp. 118, 701 M, jumlah kasus 21.335 kasus, JKK sebesar Rp. 9,399 M jumlah kasus 3.821, JK sebesar Rp. 6,266 M, berkala, Rp. 2,183 M, jumlah kasus 573 . Total seluruh jaminan yang dibayarkan JKK JKM JHT Jan-Mei 2009 se Sumatera Utara sebesar Rp Rp. 136, 738 M.

“Ini membuktikan, program jamsostek sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, atas resiko sosial seperti yang timbul akibat kecelakaan kerja, meninggal dan hari tua dan lainnya,” tandas Mas’ud dihadapan 25 perusahaan strategis kepesertaan cabang Kisaran saat customer gathering yang berlangsung sejak 18-19 Juni 2009 di Hotel Inna Deli, Parapat Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM melalui Humas Sanco Manullang ST MT yang turut mendampingi perjalanan Kakanwil dari Medan mengatakan kini pihaknya terus berupaya keras melakukan pembenahan pelayanan untuk mengantasipasi meledaknya kepesertaan jamsostek dimasa mendatang, seiring dengan didengungkannya gerakan kepesertaan jamsostek di Sumatera Utara dan makin mengalirnya dukungan terhadap perluasan Jamsostek, seperti dari Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Serikat Pekerja, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kepemudaan, Kampus, dan lainnya.

“Seluruh karyawan PT Jamsostek (Persero) Wilayah I kita ajak untuk menerapkan konsep TERRA dalam pelayanan yaitu memperhatikan tangible, seperti tersedianya fasilitas yang nyaman dan menggambarkan bahwa perusahaan siap melayani. Sikap Empahty (sikap para karyawan untuk memahami dan mengerti kebutuhan para peserta Jamsostek. Reliable, memberikan jasa yang tepat waktu dan akurat. Responsivness (tanggap, termasuk keluhan peserta harus ditanggapi secara serius dan diselesaikan secepatnya) serta assurance(sifat ramah dan sopan serta layak dipercaya,” sambut Mas’ud seraya meyakinkan yang hadir bahwa akan kerjasama dengan dokter, rumah sakit, klinik, yang profesional dalam memberikan pelayanan.

Tentang pelaksanaan Customer Gathering, Kakanwil mengatakan terimakasih atas kehadiran 25 perusahaan strategis dalam wilayah operasional cabang Kisaran. “Saat ini, Jamsostek turut menjadi pendengar yang baik, sehingga kita terbuka kepada masukan, usulan dan kritikan yang membangun, dan customer gathering dapat menjadi ruang untuk itu,” tandas Mas’ud.

Tahun ini merupakan tahun kedua PT Jamsostek (Persero) menerapkan jamsostek online. Hal ini merupakan tuntutan jaman, sehingga dapat melayani peserta lebih baik lagi, walau hal itu tidak digariskan dalam peraturan pemerintah (PP). “Ini adalah bentuk respon Jamsostek terhadap perubahan, dan senantiasa tanggap mengikuti perubahan itu. Bila tidak, program jamsostek menjadi seperti program yang dipaksakan. Kita ingin, agar peserta jamsostek dengan kesadaran penuh mengikuti program ini dan sekaligus merasakan manfaat yang diberikan,” kata Mas’ud seraya berharap, perusahaan jujur dalam melaporkan upah agar manfaat jamsostek dapat dirasakan peserta.

Dengan system online ini, kedepan, kata Mas’ud, PT Jamsostek akan terus berupaya memperbaiki diri dan membuat terobosan. Salah satu diantaranya adalah Daftar Saldo Jaminan Hari Tua (DSJHT) yang selama ini dicetak pertahun, maka akan dapat dilihat perbulan, bahkan bila semua system sudah rampung, tak tertutup kemungkinan melalui SMS, peserta dapat mengetahui saldo jaminan hari tua masing masing. “Ini tentu harus ada kerjasama antara perusahaan dengan PT Jamsostek. Perusahaan harus melaporkan data dengan benar, tanpa itu, akan sulit, “ tukas Kakanwil.

Mas’ud kembali meminta segenap pihak untuk mematuhi program jamsostek sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 yang secara jelas mengamanatkan bahwa perusahaan yang membayar Upah seluruh tenaga kerja sebesar Rp 1 Juta dan atau mempekerjakan 10 orang, wajib hukumnya masuk Jamsostek.Sementara, pengusaha yang tidak melaksanakan amanat Undang-Undang diancam 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 Juta.

Lebih lanjut Mas’ud menjelaskan ada 4 program yang dilindungi oleh Jamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

“Pekerja selama bekerja, upahnya bisa terganggu akibat resiko sosial,” ujarnya. Di Kanwil I sendiri, cukup sering terjadi kecelakaan kerja yang dialami peserta jamsostek. Belum lagi di luar peserta jamsostek, tentu lebih banyak lagi. “Perlu ada perlindungan. Pengobatan dan perawatan, kalau tidak ditanggung oleh pengusaha, maka akan sangat menyakitkan dan memberatkan tenaga kerja,” jelasnya.

Sementara itu, para perwakilan dari 25 perusahaan mengatakan merasa senang atas digelarnya kebersamaan antara perusahaan dengan PT Jamsostek. “Acara ini sangat baik, membuat kita semakin dekat, kedepan diharapkan agar kegiatan serupa dibuat lagi,” tukas seorang pria bertubuh tegap. “PT Jamsostek perlu memberi penghargaan kepada petugas yang menangani masalah jamsostek di perusahaan. DiSocfindo, ada seorang yang khusus untuk mengurus jamsostek,” pungkas seorang pria berkumis tipis. Para peserta banyak memberi masukan seperti jumlah beasiswa jamsostek perlu ditambah. Selain itu, masih banyak peserta yang belum mengetahui Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP). Pelayanan pun perlu ditingkatkan kepada peserta, yang semua masukan itu akan dijadikan masukan yang berharga bagi PT Jamsostek Kisaran.

Sehat Sekali

Tahun 2008 lalu, PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Kisaran berhasil meraih prestasi kinerja perusahaan “SEHAT SEKALI”. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian itu serta dalam member apresiasi kepada perusahaan yang loyal dan tertib administrasi dalam memenuhi kewajiban terhadap jamsostek, digelar acara Customer Gathering. PT Jamsostek (Persero) Cabang Kisaran, berlangsung sejak 18-19 Juni 2009 di Hotel Inna Deli Parapat Sumatera Utara, diikuti sekitar 25 perusahaan strategis yang merupakan prime customer kacab setempat.

Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Kisaran Drs Erisfa didampingi Kabid Pemasaran M Sormin SH MM, Kabid Keuangan Erfan Kurniawan, dan sejumlah sataf mengungkapkan, pihaknya merasa perlu mengadakan customer gathering untuk menerima masukan dan saran dari perusahaan disamping sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja “sehat sekali” kacab Kisaran tahun 2008.

“Tentu, hasil ini bukan hanya kerja keras kami, namun lebih dari itu, ini merupakan keberhasilan semua bersama semua perusahaan di wilayah kami, yang sangat loyal dalam melakukan tertib asministrasi kepesertaan. Kedepan, mudah mudahan kami tetap dapat mempertahankannya atas dukungan seluruh perusahaan diwilayah kerja kami,” tandas Erisfa yang membawahi enam kabupaten wilayah operasional : Kisaran, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Tanjung Balai.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.Acara yang dibuka Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Kanwil I Dr. H. Mas’ud Muhammad MM, turut dihadiri Ketua DP Kab APINDO Asahan, Ir. Suryandi, MBA, dan 25 pimpinan perusahaan besar seperti PT Inalum Kuala Tanjung, PT Socfindo Limapuluh, PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP), PT Karya Mitra Andalan, dan lainnya. Pada hari kedua, Gathering itu menampilkan penceramah Letkol. Dr. H. Asren Nasution dari Kodam I BB yang menekankan bahwa program jamsostek adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pekerja sehingga akan dapat lebih produktif, loyal dan menumbuhkan dedikasi yang tinggi kepada perusahaan. Acara ditutup oleh Kepala Bagian Pengendalian Operasional Edy Syahrial, mewakili Kakanwil I(Sanco Manullang/Saputra)

Selengkapnya...

Kwarcab Pramuka di Jeneponto Laksanakan Penyegaran Pembina

Laporan: Rizal Noer- Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Kwartir Cabang Gerakan Paramuka (Kwarcab) Kabupaten Jeneponto Melaksankan penyegaran bagi para Pembina Pramuka, yang dibagi tiga anggkatan setiap angkatan terdiri dari 50-80 peserta Jelas sekretaris Panitia Drs.Fattah B pada kabar News kantor Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga Minggu,(21/6/2009)
Anggkatan Pertama dimulai hari Sabtu, 13 juni 2009 lalu, dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan stiap hari Sabtu-Minggu , dan anggkatan ketia berakhir pada hari minggu pecan depan.

Tenaga pelatih yang memberikan penyegran semuanya pelatih Pramuka yang ada dikabupaten Jeneponto serta dibantu dari beberapa dewan kerja cabang selaku pembantu panitia pelaksana.

Lebih jauh Fatta mengatakan bahwa tujuan penyegaran ini bagi Pembina Pramuka didaerah ini, agar para Pembina beteul-betul paham akan funsi serta peranan Pembina didalam membina siswa disekolah masing-masing.

Karena terkadang para Pembina Pramuka disekolah-sekolah hanya memiliki pengetahuan tentang kepramukaan pada saat mereka membawa siswa untuk mengikuti perkemahan, pada hari-hari raya Nasional, dengan penyegaran tersebut diharapkan Para Pembina itu paham dan. Siap untuk melakukan pembinaan Pramuka digudepnya masing-masing.

Selain itu merupakan program kerja tahunan Kawartir Cabang Parmuka kabupaten Jeneponto, dan ini dilaksanakan satu tahun sekli diikuti seluruh Pembina Pramuka baik yang sudah maupun yang belum mengikuti Kursus Pembina Mahir Dasar (KMD) atau Kursus Pembina Mahir Lanjuta(KML).

Para Pembina yang telah diberikan penyegaran ini akan beran pada setiap kegiatan baik itu digugus depan nya masing-masing maupun pada kegiatan perkemahan yang akan dilaksanakan memperingati hari Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus mendatang.(Muh.Rizal Nur)

Selengkapnya...

Mega Prabowo Ogah Terima Gaji Bila Menang Dipilpres

Foto: Jakartapress.com

Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto terus bermanuver untuk menarik simpati publik. Salah satunya, capres-cawapres PDIP-Partai Gerindra itu berjanji tidak menikmati gaji plus tunjangan bulanan bila kelak memenangi pemilu presiden (pilpres
Aksi pantang gajian itu akan terus dilaksanakan selama komitmen yang tertuang dalam kontrak politik belum terealisasi. "Saya sudah bicara dengan Ibu Megawati. Bila terpilih, kami sepakat tidak akan memanfaatkan semua gaji dan tunjangan yang diberikan selama sasaran-sasaran kami di kontrak politik atau delapan program aksi untuk rakyat itu belum tercapai," tegas Prabowo di Mega-Prabowo Media Center (MPMC), Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, 18 Juni 2009.

Menurut dia, komitmen itu merupakan tindak lanjut program dan komitmen keduanya terhadap ekonomi kerakyatan. Lantas, selama tidak gajian, diberikan kepada siapa penghasilan bulanan tersebut" "Semua akan kami salurkan kepada pihak-pihak yang lebih memerlukan. Misalnya, yatim piatu, kaum duafa, dan mereka yang tertimpa bencana," ujar ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Departemen SDM DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, persoalan di negara ini tidak sekadar menerima atau tidak menerima gaji. "Yang penting adalah bagaimana menjalankan kekuasaan pemerintahan itu," katanya di Kantor Presiden,seperti dikutif dari fajar

Menerima atau tidak menerima gaji, jelas dia, tidak berkaitan dengan kinerja seorang pemimpin. Kalau kinerja pemimpin jelek, meski tidak menerima gaji, hasil yang dicapai tetap akan buruk. Menurut dia, yang justru menjadi pertanyaan publik terhadap Mega bukan soal menerima gaji atau tidak.

Tapi, yang perlu dijelaskan saat Mega menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah apakah program-programnya untuk rakyat menguntungkan negara atau merugikan negara. "Menjual aset negara atau memperkaya negara" Pertanyaan ini lebih penting daripada soal menerima gaji atau tidak," tegasnya.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Warga Kaget, Sumur Bor di Bandung Semburkan Api

Sumur Bor yang semburkan Api. (foto: Beritabaru.com)

Bandung, Kabar News-Satu lagi fenomena alam terjadi di tengah pemukiman warga. Warga Kompleks Perumahan Damar Mas Banjaran, Jumat (19/6) sekitar pukul 13.00 WIB dihebohkan dengan munculnya semburan gas dan api dari pipa sumur bor milik Dicky Herdiansyah (30) di Jalan Pangrango Timur II, Kampung/Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
Hingga kini api yang menyembur ke permukaan dari pipa setebal 3/4 inci tersebut masih terjadi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari warga, langsung memberikan garis pembatas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Aparat musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) Banjaran pun mengumumkan kepada warga agar tak perlu mengkhawatirkan kejadian tersebut. Usai shalat Jumat bersama, Camat Banjaran Iman Irianto, Kapolsek Banjaran AKP Mochammad Darkan, dibantu Danramil dan ulama serta dari Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (Sdape) Kabupaten Bandung memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Sdape Kabupaten Bandung, Kawaluddin menjelaskan, fenomena munculnya gas alam sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Sebelum kejadian ini pun, pernah pula kejadian serupa di Kecamatan Pameungpeuk dan Rancaekek.

”Dari pipa itu menyembur gas metan. Ketika gas itu menyembur ke permukaan, dia bereaksi dengan zat lainnya seperti oksigen dan cuaca yang sedang panas, maka terjadilah api,” terang Kawaluddin di lokasi kejadian, Jumat (19/6).

Menurut Kawal, terjadinya semburan gas dan api dengan unsur kimia CH4+CO2+h2O dan panas itu terjadi lantaran timbunan sampah-sampah organik yang berada di dalam bumi. Hal ini menurutnya wajar lantaran di jaman purbakala, Bandung dikenal sebagai danau purba.

”Kami bisa mempertanggungjawabkan hal ini dan kami berharap warga tidak terlalu khawatir atas fenomena alam ini karena sifat gas metan tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan ledakan,” tandas Kawal.

Dia memperkirakan semburan gas tersebut biasanya akan terus terjadi maksimal dalam tujuh hari, tergantung kandungan gas yang ada di dalamnya.

Ditemukannya semburan gas itu berawal ketika Budi (38) seorang pengebor sumur tengah mengerjakan saluran pipa sumur air milik majikannya bersama Yayang, (15) dan Herman (17). Pengerjaannya dilakukan sejak Senin (15/6) dengan rencana ke dalaman lebih dari 25 meter.

”Namun setelah mencapai kedalaman sekitar 26 meter tadi siang sekitar pukul 13.00 WIB, saya dikagetkan dengan suara gas di dalam pipa. Selain itu terdengar juga suara gelembung, namun tidak keluar air. Justru anehnya tiba-tiba dari pipa tersebut keluar semburan api," tutur Budi,seperti dilansir Beritabaru.com.

Setelah keluar semburan api, Budi bersama dua pekerja lain mencoba untuk memadamkannya. Namun tak lama kemudian, semburan api kembali keluar dari pipa tersebut. Budi mengaku telah menjalani profesi sebagai penggali sumur pipa air selam 28 tahun. Namun warga Desa Kamanasan itu mengaku baru kali ini ia menemukan dari sumur yang dibornya muncul api.

Mengetahui adanya semburan api, Budi langsung melaporkan kepada pemilik rumah. Tak lama dari situ, pemilik rumah, yaitu Dicky langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

"Rencananya saya akan menempati rumah ini pada 1 Juli mendatang. Namun setelah adanya semburan api dari sumur pipa di samping rumah, saya belum tentu menempati dalam waktu dekat. Karena hingga saat ini belum tahu apakah semburan api itu mengandung gas berbahaya atau tidak," kata Dicky.(Saputra)

Selengkapnya...

Iklan Mega-Prabowo 'Dicekal'

KPI :Kalau Black Campaign Bisa Dikenai Sanksi

Liputan Pilpres 2009

Foto:Vivanews

Jakarta, Kabar News - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mempelajari materi iklan Mega-Prabowo yang dikatakan ditolak beberapa stasiun televisi. Jika masih dalam kategori kampanye negatif, itu masih bisa ditolerir. Asal jangan kampanye hitam.
"KPI akan coba pelajari. Nanti harus dilihat apakah iklan itu ada unsur black campaign seperti fitnah pribadi atau menyinggung fisiknya, dijelek-jelekin. Harus dikaji. Kalau negative campaign itu biasa dalam kampanye, masih diperbolehkan. Kalau black campaign itu bisa dikenai sanksi," ujar anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Izzul Muslimin, Rabu (17/6/2009),seperti dikutif dari Detikcom.

Jika pihak Mega-Prabowo merasa dizalimi, maka kubu Mega-Prabowo bisa mengadu kepada KPI. Namun hingga hari Rabu kemarin, tim pasangan capres yang diusung PDIP dan Gerindra belum ada yang mengadu.

"Pihak pengiklan Mega-Prabowo bisa saja mengajukan komplain kepada KPI sebagai lembaga yang mengawasi lembaga penyiaran atau kepada Bawaslu," jelas Izzul.(Wawan)

Tim Mega-Prabowo membuat 7 iklan televisi. Empat di antaranya ditolak stasiun TV kecuali Indosiar dan Metro TV. Empat iklan itu antara lain bertajuk Bangkrut dan Harga.

Selengkapnya...

Soal Pejabat BUMN Masuk Tim Sukses Capres

Mawardi Rauf : Akan Merugikan Citra Parpol

Foto: Dok.Detikcom


Jakarta, Kabar News - Pejabat BUMN yang masuk menjadi tim kampanye peserta Pilpres dapat menjadi blunder bagi pasangan yang diusungnya. Selain bisa merusak citra partai politik yang mengusungnya, hal ini bisa digunakan lawan politik untuk menyerang.

"Akan muncul reaksi dari masyarakat mengenai pejabat yang menggunakan fasilitas negara. Ini justru akan merugikan citra parpol tersebut, isu itu bisa berkembang. Itu akan mudah dimanfaatkan oleh lawan-lawannya," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf, Rabu (17/6/2009),seperti dikutif dari Detikcom

Maswadi menambahkan keikutsertaan pejabat BUMN pada tim kampanye peserta Pilpres ini tidak wajar. Hal itu karena ada unsur fasilitas negara yang terlibat.

"BUMN harus netral, tidak boleh membantu tim kampanye capres manapun," kata Maswadi.

Jadi memang sudah sewajarnya pejabat BUMN itu dicoret atau mengundurkan diri dari tim kampanye. Kalau bersikukuh, maka pejabat yang bersangkutan harus memilih salah satu dari dua posisi yang
dinilai akan menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut.

"Yang wajar itu pilih satu, karena akan bertentangan kepentingan. Menjadi tim kampanye atau menjadi pemimpin BUMN," tegasnya.(Wawan)

Selengkapnya...

Tambang di Sumbar Meledak, Belasan Korban Dievakuasi.

Tim SAR gabungan dari Dinas Kesehatan dan kepolisian melakukan evakuasi para korban.( Foto:AFP)

Jakarta, Kabar News - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses evakuasi korban ledakan tambang batu bara di Sumatera Barat (Sumbar). Belasan korban kini sudah berhasil dievakuasi.

Pencarian korban dimulai pukul 08.00 WIB, di tambang yang terletak di Bukit Bual, Nagari V Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, itu, Rabu (17/6/2009).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lokasi kejadian total korban tewas yang berhasil dievakuasi dari dalam lubang tambang sedalam 80 meter tersebut berjumlah 16 orang. 12 Korban dievakuasi ke RSUD Sawahlunto dan 4 lainnya dibawa ke Puskesmas Ampalu, seperti dikutif dari detikcom.

Dari 16 korban yang tewas, hanya satu korban yang belum berhasil diidentifikasi karena kondisi fisiknya hangus terbakar. Jenazah pekerja tambang tersebut hingga kini masih berada di RSUD Sawahlunto.

"Petugas mengidentifikasi korban dibantu oleh para anggota keluarga. Ada
yang diketahui identitasnya melalui gelang besi yang dipakai dan ciri-ciri
lainnya," ujar Son (35), warga Sawahlunto.

Dikatakan Son, pihak RSUD Sawahlunto menyediakan sejumlah tenda di depan UGD. Tenda tersebut diperuntukkan bagi anggota keluarga pekerja tambang yang menunggu kedatangan jenazah anggota keluarga mereka dibawa ke RS tersebut.

"Sepanjang malam banyak diantara mereka yang tidak tidur. Terasa sekali
kesedihan yang mendalam di sini," katanya.

Sementara itu, Departeman Kesehatan menyatakan, korban tewas dalam kecelakaan tambang itu berjumlah 17 orang dan 23 lainnya belum ditemukan.(Saputra)

Selengkapnya...

Upaya Peningkatan Pelayanan , Pimpinan HKBP Kunjungi PT Jamsostek

Foto: Humas/Sanco Manullang)

Medan, Kabar News-Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt. Nelson F Siregar STh didampingi Pendeta HKBP Ressort Medan Kota Pdt. Robert Pandiangan MTh, Pendeta Ressort HKBP Pendidikan Pdt. Gerhard Sihombing STh, Pendeta Ressort HKBP Ampera Pdt. L Tobing berkunjung ke Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) di jalan Kapten Pattimura No 334 Medan, Senin (16/06). Kunjungan itu diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM didampingi Kabag Operasional Edy Syahrial, Humas Jamsostek Wilayah I Sanco Manullang ST MT dan sejumlah staf. Turut hadir Ketua DPD GAMKI Sumut Ir Ronal Naibaho MSi, dan Sekum Jadi Pane SPd yang juga fasilitator pertemuan.

Maksud kunjungan pimpinan HKBP itu adalah sebagai kunjungan balasan Kanwil I Jamsostek Dr. H. Mas'ud Muhammad MM di Asrama BIbelvrouw, Laguboti Balige Kabupaten Toba Samosir, Sumut, Kamis lalu (11/6). Kepala Departemen Diakonia Pdt. Nelson F Siregar STh mengatakan pihaknya merasa tertarik dengan program Jamsostek yang selama ini diketahuinya hanya untuk pekerja perusahaan khususnya yang bekerja di pabrik, namun ternyata Jamsostek bisa juga dimanfaatkan oleh pelayan-pelayan Gereja. Maka maksud kehadirannya di PT Jamsostek guna melihat langsung kualitas pelayanan PT Jamsostek (Persero) terhadap pesertanya.

Saat ditanya, kapan para Pendeta dan Pelayan HKBP akan masuk Jamsostek, Pdt. Nelson yang salah satu pimpinan gereja terbesar di Indonesia dengan jumlah jemaat 4 juta jiwa itu mengatakan, pihaknya akan membawa hal itu kedalam rapat pendeta yang segera digelar. “Kita akan bahas dalam rapat Distrik. Kita serius dan menjadi tugas kita untuk mensosialisasikannya. Bila nanti dalam rapat, peserta rapat sepakat, kelanjutannya kita lakukan MoU dengan Jamsostek,” tandas pendeta berambut putih.

Keterlibatan gereja terhadap program jamsostek kata dia, akan turut memacu dan mendorong masyarakat untuk sadar akan perlindungan . ” Ini menunjukkan bahwa gereja turut peduli terhadap program pemerintah. Bila umat sejahtera, tentu gereja otomatis turut sejahtera. Kita ajak agar umat dapat mengikuti program ini,” tandasnya lagi.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.Lebih jauh Nelson mengemukakan, perlindungan terhadap pelayan Gereja dan serta petugas dilingkungan Gereja terasa amat penting. “Tema kita tahun ini adalah tahun diakonia, yaitu tahun pelayanan. Tujuannya adalah untuk turut mensejahterakan masyarakat. Jadi, sangat cocok sekali program Jamsostek ini dengan tema kami,” pungkas Nelson seraya menegaskan, pihaknya serius untuk segera menindaklanjuti hal itu. ”Saya pikir gagasan ini sangat bagus karena jaminan sosial sangat bermanfaat bukan saja pada pelayan yang full timer namun juga kepada yang tidak full timer. Ini sangat bagus dan akan kita sampaikan kepada warga jemaat HKBP ,” tukas Nelson.

Bila hal ini sukses di Sumatera Utara, seluruh pendeta dan pelayan seperti sintua (penatua) di seluruh Indonesia otomatis akan dapat mengikuti program yang sangat baik ini.

Terhadap iuran jamsostek kedepan, Nelson mengatakan, Gereja HKBP dari sejak dulu baik pada tingkatan jemaat kecil maupun besar, terbiasa bertanggungjawab kepada pelayannya, “Jemaat selalu memberikan ucapan terimakasih kepada para pendeta dan sintua diakhir tahun, artinya, ada yang diberikan seperti sipalas roha “sibikin gembira” tiap tahun,” tandas Nelson dengan nada bercanda yang disambut senyum para yang hadir.

Menurut Nelson, jaminan kematian dan uang kubur yang disediakan Jamsostek cukup besar, mencapai Rp 16, 8 juta, akan sangat membantu keluarga yang ditinggalkan, sementara iuran yang dibayar hanya Rp. 3000 perbulan. “ Ini menandakan, jamsostek sangat bermanfaat dan selalu bersama sama, saling membantu, baik hidup maupun mati. Artinya, orang tidak akan takut meninggal, sebab yang meninggal tidak meninggalkan beban,” katanya.

Jamsostek Siap Layani hingga ke Pelosok

Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM saat ditanya kesiapan PT Jamsostek melayani pendeta HKBP yang tersebar bahkan di desa-desa kecil dan pelosok, menyatakan siap melayani HKBP. Untuk Pelayanan Kesehatan, PT Jamsostek dapat melakukan pelayanan Fee For Service. ”Kami akan tunjuk pelayanan kesehatan di daerah setempat dengan fasilitas fee for service, bila ada di desa minimal kita akan kerja sama dengan Puskesmas . Kalau ada pelayanan yang lebih baik, kita buat kerjasama,” ucap Mas’ud seraya menekankan pihaknya segera akan membuat terbosan baru dengan membentuk Kantor Unit Pelayanan di Kabupaten / Kota yang bisa kerjasama dengan Pemda, sehingga bila ingin mendaftar Jamsostek akan dapat dilayani di Kabupaten / Kota itu.

Keputusan PT Jamsostek (Persero) wilayah I mendekati lembaga keagamaan sebagai perluasan peserta jamsostek, karena PT Jamasostek melihat program HKBP memiliki sinergi yang sama sama membawa mission sacre (misi suci) dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, sementara pelayan HKBP seperti pendeta dan sintua (penatua) dan para pekerja di Gereja yang mengalami sakit, hamil, kecelakaan kerja, meninggal dan lainnya akan ada jaminan yang diperolehnya.

Ketua DPD GAMKI Sumut Ir Ronald Naibaho MSi didampingi Sekum Jadi Pane SPd, yang memfasilitasi kegiatan Jamsostek dengan berbagai lembaga keagamaan kristen menegaskan keterlibatan GAMKI dalam kegiatan ini adalah sebagai ormas Kristen dan sebagai OKP yang peduli akan perlindungan umat. ”Kita sebagai pemuda yang dinamis, memberi motivasi, gambaran dan ajakan, bahwa GAMKI sebagai anak kandung gereja yakin, bila pelayan gereja terlindungi maka mereka akan dengan tenang melaksanakan pelayanan dengan sempurna,” tandas Ronald seraya menegaskan sebagai tanggungjawab moral, pihaknya mengajak agar pekerja di lembaga keagamaan Kristen seperti Sintua (Penatua) yang jumlahnya ratusan ribu jiwa yang melayani tanpa diupah, kiranya dapat segera dilindungi Jamsostek. ”Kita tahu, setiap tahun mereka mendapat ucapan terimakasih, maka sebagai usul, biarlah ucapan terimakasih itu dipakai untuk mengikuti program jamsostek, ” tandas Ronald optimis. Dengan begitu, para pendeta dan pelayan Tuhan didalam menjalankan tugasnya akan bisa bekerja maksilmal.(Sanco Manullang/Saputra)



Selengkapnya...

Jamsostek Sumut Siap Santuni Korban Ledakan Tambang Sawah Lunto

Kakanwili I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM, (foto: Humas/Sanco Manullang)

Medan, Kabar News-Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) mengatakan pihaknya siap menyerahkan hak tenaga kerja peserta jamsostek yang menjadi korban ledakan tambang Sawah Lunto yang mengakibatkan 7 tewas dan 24 terperangkap. Demikian dikatakan Kakanwili I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM, didampingi Kabag Pelayanan Krista N Siagian, Kabag Pengendalian Operasi Edy Syahrial, melalui Humas Sanco Manullang ST MT di Gedung Jamsostek Jalan Kapten Pattimura No. 334 Medan, Selasa (16/6)

Sebagaimana diberitakan berbagai Media, Ledakan gas metan terjadi di tambang batu bara di Desa Parambahan, Sawahlunto, Sumatera Barat, Selasa (16/6) .

Kepala Kantor yang membawahi 3 provinsi : NAD, Sumut dan Sumbar, mengatakan Kabupaten Sawah Lunto adalah daerah operasional PT Jamsostek (Persero) Cabang Solok. “Kita sudah perintahkan Kepala Cabang Solok Saudara Umardin Lubis untuk melakukan pengecekan ke lapangan apakah diantara korban, ada peserta Jamsostek. Bila ternyata ada, kita akan segera melayani mereka dengan sebaikbaiknya dan akan segera memproses penyelesaian hak hak pekerja sesegera mungkin. Hal ini adalah dalam rangka service excellent yang sedang kita galakkan, “ ucap Mas’ud. Bahkan, PT Jamsostek (Persero) siap mengantarkan hak hak ahli waris, baik ke perusahaan maupun ke rumah ahli waris.

Program Jamsostek kata Mas’ud adalah program pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 mengamanatkan bahwa perusahaan yang membayar Upah seluruh tenaga kerja Rp. 1 Juta dan atau mempekerjakan 10 orang, wajib hukumnya masuk Jamsostek. Semantara, pengusaha yang tidak melaksanakan amanat UU tersebut diancam 6 bulan kurungan/denda Rp. 50 Juta.

Mas’ud menjelaskan 4 program Jamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). “Pekerja selama bekerja, upahnya bisa terganggu akibat resiko sosial”, katanya untuk itu perlu ada perlindungan pengobatan dan perawatan, kalau tidak ditanggung oleh pengusaha, maka akan sangat menyakitkan dan memberatkan bagi tenaga kerja maupun ahli waris”, tukasnya.


Resiko Sakit, lanjut Mas’ud, bisa terjadi pada semua manusia, khususnya pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi. Tidak ada yang tidak pernah mengalami rasa sakit dan pekerja pasti akan mengalami sakit dari ringan sampai berat. Sementara Biaya perobatan akibat krisis global makin tinggi dan daya beli pun terbatas. Bahkan UMP pun, tidak akan mampu membiayai hal itu. “Disinilah peran penting kehadiran Jamsostek sebagai program pemerintah untuk membantu rakyatnya”, tegas Mas’ud. Orang yang sudah sakit berpotensi menjadi calon orang miskin, jika terjadi secara terus menerus karena disamping tidak produktif juga mengeluarkan biaya.

Masa Tua, kata Mas’ud, semua manusia pasti akan mengalami masa tua. “Masa tua pasti datang. Saat kita tua produktivitas akan menurun. Kalau tidak punya bekal di hari tua, maka pekerja tersebut akan menjadi beban bagi orang lain dan akan tergantung pada keluarga dan menjadi beban baru”, kata Kakanwil.


Kematian, lanjutnya, merupakan sebuah hal aksioma. “Manusia wajib mati, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Oleh karena itu Si pekerja perlu dilindungi dengan Jaminan Kematian”. Sepeninggal tenaga kerja, agar beban keluarga tidak terasa berat, Jamsostek menyediakan santunan kematian yang bukan kecelakaan kerja Rp. 16, 8 Juta dimana Rp. 12 juta bayar langsung, sisa nya selama 24 bulan dibayarkan berkala Rp 200.000 / bulan . Kita merasa prihatin, bahwa masih ada keluarga yang tidak mampu membeli kain kafan. Dengan masuk Jamsostek, ada kepastian mendapat santunan, tutup Mas’ud.(Sanco Manullang/Saputra)
Selengkapnya...

Gubernur Kaltim Ancam Tindak KP Batu Bara

Gubernur Kaltim Awang Faroek (foto: Humas Kutaikartanegara)

Samarinda, Kabar News-Gubernur Kaltim Awang Faroek menyatakan dirinya akan bersikap tegas terhadap aktivitas penambangan batu bara yang tidak sesuai aturan. Meski izin KP (Kuasa Pertambangan) batu bara itu diberikan oleh Walikota/Bupati, ia menegaskan selaku kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, dirinya bisa saja memerintahkan kepada Walikota/Bupati agar mereka mencabut izin KP tersebut.
Menurut Awang, kebanyakan aktivitas tambang di Kaltim saat ini tak mengikuti aturan, mulai dari aktivitas penambangan yang tak memperhatikan lingkungan sekitar, sampai kepada tidak adanya upaya reklamasi.

"Siapa bilang Gubernur tak bisa menindak langsung, Gubernur itu adalah kepanjangan tangannya Pemerintah Pusat. Memang caranya saja yang berbeda yakni dengan hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Walikota, namun hal itu bisa menjadi kekuatan hukum yang patut dipertimbangkan," tegas Awang, Selasa (16/6).

"Saya contohkan, bagaimana Gubernur tak memberikan rekomendasi pembangunan Pasar Pagi Metro itu. Kalau tetap ngotot, maka pasti akan berhadapan dengan hukum kan," tambahnya.

Dia mengaku sangat prihatin dengan dengan banyaknya aktivitas tambang yang melanggar aturan tersebut, mulai dari mencaplok lahan pertanian dan sampai kepada menambang di kawasan konservasi hutan. Hal ini ditegaskannya sangat tidak dibenarkan, dan Gubernur berhak untuk memberikan peringatan kepada Walikota dan Bupati.

"Dan saya sudah surati Bupati dan Walikota, bahkan di berbagai kesempatan saya sering tegaskan, tidak ada lagi dikeluarkannya ijin tambang baru dan tambang yang ada segera dievaluasi dan ditertibkan. Jadi silahkan saja permintaan saya ini tidak diikuti, tapi ingat ada hukum yang berbicara nantinya," ujarnya.

Karena itu dikatakannya, Bupati dan Walikota seharusnya memiliki wawasan lingkungan dan faham akan prosedur yang berlaku. Bahwa dalam mengeluarkan ijin tambang harus didasarkan yang terpenting adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya.

"Dan saya Gubernur akan memulainya dengan RTRWP kita yang sebentar lagi akan disahkan. Nah nanti kita akan lihat kalau tidak sesuai dengan RTRWP, saya Gubernur akan surati Bupati dan Walikota untuk cabut ijin tambang itu. Tak menggubrisnya, maka berhadapan dengan sanski pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dari RTRWP kita itu," ujarnya dengan tegas.

Lantas bagaimana dengan aturan bahwa Gubernur tak memiliki kewenangan dalam mengintervensi soal tambang khususnya Kuasa Pertambangan (KP) yang izinnya diterbitkan oleh Bupati dan Walikota? Menurut Awang, Gubernur tetap memilikinya melalui rekomendasi dan surat itu.

"Ya itu tadi yang saya katakan dari awal, Gubernur itu kepanjangan tangannya Pusat. Memang izin dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat, tapi perangkat teknis lainnya tentu nantinya ada melalui Gubernur kan. Nah dari situlah kita bisa tak memberikan rekomendasi jika ditemukan melanggar aturan," tandasnya.seperti dikutif dari Tribunkaltim

Tak Berkekuatan Hukum

DIREKTUR Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al-Bahri menilai Gubernur tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi maupun memberikan peringatan kepada Bupati dan Walikota terhadap aktivitas tambang batu bara yang dianggap melanggar aturan, maupun penerbitan izin baru.

Kalau pun rekomendasi itu dikeluarlam, sifatnya hanya koordinatif. Sedang kewenangan soal eksekusi tetap di tangan Bupati dan Walikota. Karena itu kendati rekomendasi atau peringatan diberikan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap bisa tak menggubrisnya. Dengan kata lain, rekomendasi atau apa pun namanya itu, tak berkekuatan hukum.

"Dengan peraturan perundang-undangan sekarang, harus jujur diakui Bupati dan Walikota dengan segenap arogansinya, bisa tak menggubris Gubernur. Kekuatan hukum hanyalah ketika dibenturkan dengan peraturan yang berlaku, misalnya tambang itu tak berwawasan lingkungan, nah Gubernur bisa meneruskan rekomendasinya ke Pemerintah Pusat untuk diberikan sanksi," kata Ocha -sapaan akrabnya, Selasa (16/6).

Karena itu menyangkut persoalan tambang, lanjutnya, Jatam selalu mengaitkannya dengan Bupati dan Walikota setempat. Dengan Gubernur hanyalah meminta rekomendasi agar tuntutan soal tak dikeluarkan lagi izin baru maupun adanya tambang yang melanggar aturan, lebih hanya kepada agar tuntutan memiliki kekuatan saja.

"Namun keluar kewenangan ini dan itu, saya sepakat dengan Gubernur bahwa Bupati dan Walikota harus memiliki wawasan lingkungan sebelum mengeluarkan izin tambang. Ini kenapa saya kemukakan, bisa dilihat sendiri dengan contoh Samarinda, bagaimana kita sudah dikepung dengan tambang, dan akhirnya lingkungan kita rusak dan menimbulkan bencana seperti banjir," tandasnya. (Darwis Katureng)

Selengkapnya...

Soal Ledakan di Mako Brimob, Tak Ada Korban Jiwa



Jakarta, Kabar News - Mabes Polri akan memeriksa saksi-saksi terkait ledakan di ruang simulasi penjinak bahan peledak (jihandak) yang terjadi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ledakan keras itu tidak menimbulkan korban jiwa.

"Kita akan melakukan pemeriksaan saksi yang mungkin mengetahui peristiwa itu," kata Kadiv Humas Mabes Polri Abubakar Nata Prawira kepada detikcom, Rabu (17/6/2009).

Namun Abubakar belum bisa memberikan rincian mengenai saksi-saksi tesebut. "Itu nanti, sekarang kan tim Labfor sedang melakukan penyelidikan di sana," katanya.

Ledakan dan kebakaran itu terjadi di ruang simulasi unit Jihandak sekitar pukul 02.15 WIB. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 03.00 WIB,seperti dikutif dari detikcom.

Ledakan ini mengakibatkan kaca-kaca rumah warga di sekitar Mako Brimob pecah. Wartawan hingga kini tertahan di depan gerbang Mako Brimob, tidak diizinkan masuk ke dalam.

Selengkapnya...

132 Siswa di Jeneponto Tidak Lulus

Laporan: Rizal Noer-Jeneponto



Jeneponto, Kabar News-Sebanyak 132 siswa yang dinyatakan tidak lulus dari 3017 siswa SMA/SMK/MA yang mengikuti Ujian Nasional beberapa waktu yang lalu, hal ini dibenarkan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Drs.H.Muhtar Nonci, S.Sos, M.Pd yang didampingi kepala Drs.H.Nurdin. ketika diminta tanggapannya oleh wartawan diruang kerjanya Selasa, (16/6/2009)..
Dari 132 orang yang tidak lulus terdiri dari SMA sebanyak 82 orang, SMK 27 orang dan dari Madrasyah Aliyah (MA) sebanyak 23 orang, berarti angka kelulusan dikabupaten Jeneponto jauh lebih tinggi ketimbang yang tidak lulus.

Yang kalau dipresentasi angka kelulusan mencapai 95,47 persen dan hanya sekitar 4,53 persen saja yang tidak lulus, yang tidak lulus ini kemungkinan ada yang tidak ikut ujian disebabkan karena kawin dan pndah kepropensi lain.

Namun kita akui bahwa ada penurunan dengan tahun lalu dimana pada tahun pelajaran 2008 angka kelulusan mencapai 97 persen atau sekitar 2 persen saja yang tidak lolos, hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain tingginya standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah yakni dari 5.25 menjadi 5,50. tentu sangat memberaatkan bagi para siswa.

Akan tetapi bagi pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga merupakan suatu kerbehasilan yang cukup memuaskan karena dengan tingginya standar angka kelulusan masih bisa bertahan samapi 95,47 persen, untuk atas nama pemerintah daerah berterima kasih kepada para kalangan Kepala Sekolah dan guru.

Pada bagian lain Muhtar berharap kepada para kepala sekolah agar para siswa yang tidak lulus pada Ujian Nasional agar segera menghubungi pihak PLS untuk didaftar sekaligus mengikutkan ujian paket C. yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 -26 Juni 2009.Imformasi yang lain yang dihimpun wartawan menyebutkan ada beberapa sekolah yang mencai sampai 24 orang yang tidak lulus yakni SMA Sanur Rumbia, menyusul SMK 5 Jeneponto 18 orang, SMA 1 Kelara 16 orang, SMA 1 Turatea 15 orang, SMA Alamanah Jeneponto 13 orang, SMA 1 Bangkala 7 orang, SMA Yaspid Wahda Bontojai Jeneponto 3 orang SMK 6 Jeneponto 6 orang, SMK 7 Jeneponto 2 orang, SMK 1 Jeneponto 1 orang.(Muh.Rizal Noer)

Selengkapnya...

PT Jamsostek Sumut Ajak HKBP Jalin Kerjasama

Realisasikan MoU Jamsostek dan GAMKI

Ketua DPD GAMKI Sumut Ronald Naibaho MSi dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM. (Foto : Humas/Sanco Manullang)

Balige, Kabar News-Dalam mewujudkan perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana UU No. 3 tahun 1992 tentang program jamsostek bagi pelayan dan petugas dilingkungan keagamaan khususnya di lembaga kekristenan, PT Jamsostek (Persero) Kanwil I melakukan penjajakan terhadap Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Kegiatan yang difasilitasi Ketua DPD GAMKI Sumut Ronald Naibaho MSi mempertemukan Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM dengan Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt Nelson F Siregar, STh, didampingi Praeses HKBP Distrik Toba Pdt. Parulian Sibarani, MTh, Direktris Sekolah Bibelvrouw di Asrama Bibelvrouw HKBP, dan sejumlah bibelvrouw bertempat di Laguboti Balige Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, Kamis(11/6) .
Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt Nelson F Siregar, STh menjelaskan, Gereja HKBP tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Jerman, dan lainnya. Untuk Sumut saja, paling tidak tercatat sebanyak 100 ribu pelayan gereja seperti Pendeta, Bibelvrouw, Diakones, Sintua dan lainnya.

Angka tersebut merupakan potensi kepesertaan Jamsostek yang cukup besar, kata Nelson. "Saya sudah lama mendengar dan tertarik dengan program Jamsostek. Hanya saja selama ini saya berpikiran kalau Jamsostek hanya untuk buruh teryata bisa juga untuk para pendeta dan sintua," ujar Nelson.

Pertemuan berlangsung akrab dibawah rintik hujan di kompleks asrama Bibelvrouw HKBP yang asri. Nelson berharap, pertemuan serupa dapat berkelanjutan sebab dengan demikian, para pelayan di lembaga keagamaan dalam berbagai tingkatan akan semakin paham soal apa saja manfaatnya. "Kita juga perlu mengetahui syarat apa yang harus dipenuhi dan manfaatnya bagi kami," ucap Nelson.

Bahkan untuk kegiatan lebih besar, Nelson berharap PT Jamsostek bisa mengundang seluruh pimpinan gereja HKBP di seluruh Indonesia dalam rangka sosialisasi program Jamsostek. "Kita harapkan agar pertemuan seperti ini bisa berkelanjutan. Dengan begitu, kita bisa menyusun konsep yang kemudian diajukan dalam rapat Sinode pimpinan gereja se-HKBP," tukas Nelson bersemangat.

Bila nantinya disetujui dalam rapat sinode, pihaknya akan membuat MoU dengan Jamsostek, dimana HKBP secara bertahap akan mendaftarkan seluruh pelayannya, mulai dari pendeta, sintua juga para pegawai yang ada di bawah naungan HKBP, seperti yayasan pendidikan, rumah sakit, percetakan dan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, " tukasnya. Untuk itu, Nelson mendesak agar Jamsostek secepatnya mensosialisasikan program Jamsostek di HKBP.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. Mas'ud Muhammad MM menjelasakan, Kanwil I meliputi wilayah kerja 14 kantor cabang yang tersebar di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, NAD dan Sumatera Barat. “Di Sumut, salah satu cabangnya adalah Kacab Pematang Siantar. Bila HKBP masuk Jamsostek, maka dapat disentralisasi di Pematang Siantar,” tukas Mas’ud. Turut mendampingi Kakanwil antara lain Kakacab P Siantar Sayed Ardhon, Kabag Pengendalian Operasional Edy Syahrial, Ramdhoni, Kabid Pemasaran Gunawan dan Humas Sanco Manullang ST MT.

Mas’ud mengakui, jaminan sosial pertama dipelopori tokoh-tokoh Kristen. "Jaminan Sosial pertama kali di Jerman, yang dipelopori Otto van Bismarck yang kemudian diteruskan pemerintah setempat. Maka dengan itu Jamsostek kembali kepada filosofi, yakni merangkul gereja, termasuk HKBP ," pungkas Mas'ud.

Mas'ud yakin, gaungnya akan berbeda bila gereja terlibat dalam mensukseskan program Jamsostek. "Tak hanya pekerja, peran serta gereja diharap lebih menyadarkan pengusaha agar segera mendaftar," kata Mas'ud.

Dijelaskannya, pekerja keagamaan merupakan tulang punggung pembangunan sekaligus keluarga. Namun, bila merka sakit, cacat, meninggal atau sudah tidak mampu bekerja, dibutuhkan lembaga yang bisa menjamin kehidupan pekerja. "Kalau bisa dibilang, Jamostek dan gereja mengemban misi yang sama, yakni misi suci," tutur Mas'ud.

Ketua DPD GAMKI Sumut Ir Ronald Naibaho Msi mengaku optimis, sebab, semua gereja kini memberikan harapan, dimana semua pendeta dan penatuanya bakal menjadi program jamsostek. Ronald kembali menegaskan keterlibatan pihaknya dalam kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mendorong, agar pekerja yang berada di lembaga kekristenan dapat terlindungi jamsostek, sehingga mereka akan lebih bersemangat, lebih produktif dalam melaksanakan tugas pelayanan.”Kita sebagai anak kandung gereja berharap agar gereja lain seperti GBKP, GKPA, BNKP, GKPPS, dan lainnya segera dilindungi Jamsostek,” pinta Ronald.(Sanco Manullang/Saputra)

Selengkapnya...

Bupati Taput Minta Seluruh Pimpinan SKPD Sosialisasikan Jamsostek

Foto: Humas/Sanco Maullang

Medan, Kabar News- Untuk menyukseskan UU No 3 tahun 1992 tentang program Jamsostek bersifat wajib dilingkungan Kabupaten Tapanuli Utara sebag aimana dipertegas dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 52 Tahun 2009 tentang pembentukan Tim Koordinasi Fungsional Pengawasan Pelaksanaan Program Jamsostek di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara, dilaksanakan sosialisasi manfaat program Jamsostek, di aula Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis, di Tarutung. Demikian Humas PT Jamsostek (Persero) Wilayah I dalam pers release kepada Kabar News di Medan, Minggu(14/7).

Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Drs. Sanggam Hutagalung MM mengatakan salah satu 'tangan' pemerintah untuk memberi jaminan sosial bagi penduduk terutama para pekerja adalah program Jamsostek. Sebagaimana diketahui, kata Sanggam, Program Jamsostek merupakan pelindung pekerja, mitra pengusaha, bukan sebaliknya. “Asumsi yang sering timbul kalau Jamsostek hanya menambah biaya operasional bagi pengusaha. Jadi perlu satu persepsi antara pengusaha dan Jamsostek,” tukas Sekdakab Tapanuli Utara yang duduk memberikan sambutan bersama para Unsur Muspida seperti Kejari Tarutung, Dandim 0210, Kapolres, Kabupaten Tapanuli Utara dihadapan ratusan peserta yang hadir seperti pimpinan SKPD, Pimpinan BUMD, Para Kontraktor, Perusahaan Strategis Se-kabupaten Tapanuli Utara. Sementara dari PT Jamsostek (Persero) selain Kakanwil Dr. H. Mas’ud Muhammad MM, juga hadir Kepala Cabang P Siantar Sayed Ardhon, Ramdhoni, Gunawan, Roland Tobing dan Humas Sanco Manullang ST MT beserta sejumlah staf. Tampak juga hadir duduk dibarisan depan, Ir. Ronald Naibaho MSi Ketua DPD GAMKI Sumut yang sangat concern terhadap perluasan jamsostek di lembaga agama kekristenan.

Untuk itu, tambahnya, pengusaha jangan hanya beranggapan soal materi sebab yang terpenting adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. “Jika pekerja sudah merasa nyaman dan terlindungi, pasti dibarengi dengan raihan prestasi. Jadi, sosialisasi untuk menyamakan sudut pandang, sangat penting,” tegasnya.

Prorgam Jamsostek yang merupakan program milik pemerintah, diharapkan dapat diimplementasikan di kabupaten Tapanuli sehingga masyarakat di daerah ini lebih sejahtera.

“Semua pimpinan SKPD diminta untuk ikut mensosialisasikan program Jamsostek kepada masyarakat. Ini merupakan tindaklanjut hasil koordinasi dengan Jamsostek, agar seluruh masyarakat pekerja terlindungi,” katanya seraya menekankan, semua elemen terkait agar bertindak seirama, dan kegiatan ini jangan berakhir di atas kertas, tetapi perlu wujud nyata dilapangan.

Sementara itu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Drs. HP Marpaung mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya sosialisasi manfaat program jamsostek yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang merupakan kebutuhan normatif bagi setiap pekerja di daerah yang berpenduduk 262.642 jiwa itu. Selain itu, kegiatan dilaksanakan untuk implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor: 52 Tahun 2009 tentang pembentukan Tim Koordinasi Fungsional Pengawasan Pelaksanaan Program Jamsostek. Selaku Ketua Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, ia berharap agar pimpinan perbankan, asosiasi pengusaha, kontraktor pembangunan, dan pimpinan perusahaan untuk benar-benar mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja.

Sementara itu Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM dalam sambutannya mengatakan perlindungan atau jaminan sosial sangat dibutuhkan oleh para pekerja. Untuk itu, para pelaku usaha diminta antisipatif. Menurut Kakanwil, sesuai dengan UU no 3 Tahun 1992, semua tenaga kerja yang bekerja di sektor formal, wajib menjadi peserta Jamsostek, dengan rincian, pengusaha mempekerjakan minimal 10 tenaga kerja atupun membayar upah sebesar Rp 1 juta per bulan, wajib ikut program jaminan sosial tenaga kerja.

Sedangkan untuk tenaga kerja perorangan (sektor perdagangan) dan tenaga kerja di luar hubungan kerja, seperti petani yang sifatnya diluar hubungan kerja diatur dengan ketentuan Permen no 24 2004. Sedangkan program untuk tenaga kerja harian tetap atau borongan untuk jasa konstruksi, lebih kepada masalah kontrak.

Menurut dia, program jamsostek adalah milik pemerintah daerah dan PT Jamsostek (Persero) hanya merupakan penyelenggara saja. ” Jamsostek adalah milik pemerintah , jadi perlu dukungan pemerintah daerah untuk mensukseskan penyelenggaraannya,” tandas Mas’ud.

Dikatakannya, program jamsostek sangat bermanfaat untuk pengusaha, yaitu terciptanya rasa aman dan ketenangan bekerja bagi karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas perusahaan. ”Dengan diberikannya perlindungan berupa jaminan sosial, tenaga kerja sudah tidak lagi memikirkan apalabila terjadi kecelakaan kerja,” katanya.

Sementara itu dalam sesi diskusi Kepala PT Jamsostek P Siantar Sayed Ardhon memaparkan dengan mengikuti program jamsostek berarti telah mengalihkan tanggungjawab perusahaan atas kewajiban memberi perlindungan kepada pekerja melalui jaminan sosial tenaga kerja. Seperti diatur dalam UU No 3 Tahun 1992, apabila pekerja mendapat resiko kecelakaan kerja, tenaga kerja berhak mendapat perlindungan, yaitu biaya perobatan maupun perawatan, upah selama tidak mampu bekerja, tunjangan cacat kalau pekerja itu cacat dan bantuan kematian kalau pekerja itu meninggal dunia.

Diakhir acara, Sekdakab Tapanuli Utara Drs. Sanggam Hutagalung MM bersama Unsur Muspida seperti Kejari Tarutung, Dandim 0210, Kapolres Tapanuli Utara berkenan ’mangulosi’ Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) dan Kepala Cabang P Siantar. Sementara PT Jamsostek menyerahkan pelakat kepada Bupati Tapanuli Utara dan penyerahan cinderamata kepada musida Taput yang diwakili Dandim, Kapolres dan Kejari.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.Terpisah, Saat ditemui wartawan, Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Pematang Siantar Sayed Ardhon mengatakan, hingga 6 Juni 2009, jumlah perusahaan yang menjadi peserta jamsostek di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara baru mencapai 44 perusahaan. Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu dari sembilan kabupaten, yang merupakan daerah operasional PT Jamsostek (Persero) Cabang Pematang Siantar. Kegiatan ini , kata dia, merupakan sosialisasi manfaat program Jamsostek kepada seluruh SKPD, lembaga / asosiasi, yayasan dan pengusaha di Tarutung.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.“ Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini seluruh tenaga kerja formal, tenaga kerja luar hubungan kerja, tenaga kerja perseorangan dan tenaga kerja jasa konstruksi di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten lain seperti Tobasa, Samosir, Humbahas, Pakpak, Dairi, Simalungun, Kota Siantar, Karo, kiranya dapat segera mendaftar dan menghubungi PT Jamsostek (Persero) Cabang Siantar di 0622-22438,” tandas Sayed Ardhon.(Sanco Manullang/Saputra)

Selengkapnya...

Bupati Jeneponto Dinilai "Melanggar PP 41"

Soal Gugatan Pejabat Esolon Dua Melalui PTUN Makassar



Jeneponto, Kabar News-Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo,MP dinilai melanggar PP41 tahun 2007 sebagaimana dalam relis berita H.Suardi,S.Sos,MM yang dikirim pada kabar News Senin,(13/6/2009), pihaknya menjelaskan bahwa sesuai SK Bupati Nomor 821.2/126/BKD tanggal 20 Maret 2009 tentang pemberhentian pajabat esolon dua dan tiga bertentangan dengan PP tersebut diatas.
Lebih jauh Suardi Menjelaskan bahwa sembilan orang yang dinonjobkan tanpa ada kelasahan selama menjalankan tugas, dimana kami tidak pernah melalaikan tugas, tidak pernah dijatuh hukuman disiplin bahkan kami bersama teman-teman memnuhi pensyaratan jabatan bahkan DP3 dua tahun terakhir baik.

Karena saya bersama teman-teman Iqbal Mahmud,SH,MH, Drs.Muh.Djafar BK,MM, Drs.H.,Misdin Pabeang, S.Sos,MM,Drs.Fachruddin,Dra.Hj.Rosmiati, Baso P,S.Sos, Andi Massalinri, AP, M.Msi, Drs.Muh.Natsir Bali dan Kamaluddin ,SE melakukan perlawan dengan menggugat Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo pada PTUN Sulawesi Selatan di Makassar yang sidang telah berlangsung. Bahkan pada sidang Senin, 13 Juni 2009 jawaban Bupati Jeneponto tidak siap hingga pihak pengadilan kembali menunda persidangan.

Selain Surat keputusan Bupati Jeneponto merugikan kami juga mematikan karier sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada hal selaku pembina kepegawaian di Bumi Turatea merupakan salah satu kewajiban bupati.

Yang jelas dua alasan yang sangat mendasar kami bersama teman-teman mengajukan gugatan terhadap bupati Jeneponto melalui PTUN Makasssar, yakni Keputusan yang dikeluarkan Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo, MP, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kedua Keputusan yang dikeluarkan Bupati Jeneponto selaku pejabat tata Usaha Negara bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik,tegas Suardi.

Dengan alasan apapun yang dikeluarkan Bupati Jeneponto, untuk membebastugakan kami dari jabatan itu, Bupati Telah mengabaikan PP 41 tahun 2009,tentang organisasi perangkap daerah pada pasal 48 ketentuan peralihan PNS yang telah menduduki jabatan struktural sebagaiman PP 41 diundang, tidak dirugkan hak kepegawaiannya.

Karena gugatan kami telah disidangkan dipengadilan Tata Usaha Negara semntara berlangsung, Pengadilah yang akan bicara tentang siapa yang benar Kami bersama teman-teman atau Bupati selaku pemegang kekuasaan, tetapi harapan kami adalah kebenaran sebagaiman yang tertuang dalam PP 41 tahun 2007, Kami hanya korban pilkada saja bukan karena ketidak mampuan menjalankan tugas.

Terkait dengan gugatan dipengadilan Tata Usaha Negara yang dimana Bupati Jeneponto telah diniali melanggar PP Nomor 41 tahun 2007, Kabar News berusaha konfirmasi dan meminta penjelasan tersebut namun tidak bisa ditemui di Kantor Bupati.( Muh.Rizal Noer)

Selengkapnya...

Penderita Flu Babi di Dunia Telah Mencapai 35.928 Orang!

Foto: News BBC.uk

Jenewa,Kabar News - Jumlah kasus flu H1N1 (flu babi) di dunia terus bertambah. Kini sudah 76 negara yang melaporkan kasus flu tipe baru tersebut. Bahkan jumlah kasus global telah mencapai setidaknya 35.928 kasus!

Demikian menurut data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Selasa (16/6/2009).
Dari jumlah kasus tersebut, 163 kematian telah dilaporkan. Ini termasuk 45 kematian yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Negeri Uncle Sam itu hingga saat ini masih menjadi negara dengan jumlah kasus flu babi terbanyak di dunia.

Detikcom melansir, Sejauh ini sudah 17.855 kasus flu H1N1 yang dilaporkan di AS. Menurut badan pemerintah AS, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), telah terjadi 45 kematian di 15 negara bagian akibat virus flu H1N1.

Kebanyakan dari pasien tersebut tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Meski begitu CDC menyarankan seluruh warga AS untuk mengambil langkah-langkah pencegahan supaya tidak terkena virus tipe baru tersebut.

Setelah AS, negara dengan jumlah kasus flu H1N1 terbanyak kedua di dunia adalah Meksiko. Negeri itu telah melaporkan 6.241 kasus termasuk 108 kematian.

Diikuti kemudian oleh Kanada dengan 2.978 kasus termasuk 4 kematian dan Australia dengan 1.823 kasus.(Saputra)

Selengkapnya...

Perusahaan Jasa Konstruksi di Kab.Humbang Hasundutan Masuk Jamsostek



Medan, Kabar News- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengatakan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD dan Swasta di wilayah Humbang Hasundutan, sudah siap dan akan segera masuk Jamsostek untuk melindungi pekerjanya. Hingga kini tercatat 284 perusahaan yang sudah didaftar.

Wakil Bupati Humbang Hasundutan Drs. Marganti Manullang saat menerima audiensi Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM didampingi Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Pematang Siantar Sayed Ardhon, Penata Pemasaran Ramdhoni, Kabid Pemasaran P Siantar Gunawan, Roland Tobing, Humas Sanco Manullang ST MT dan sejumlah staf. Sementara Wakil Bupati Drs. Marganti Manullang didampingi Asisten I O. Silaban, Asisten I Hutur Siagian, kabag Hukum S Rajagukguk dan Kepala Capem Bank Sumut Dolok Sanggul, di ruang Bupati Humbahas, Rabu(10/6.Sebagaimana diberitakan diberbagi media, Pelaksanaan UU No 3 tahun 1992 tentang program Jamsostek dalam lingkungan Jasa konstruksi sudah diatur dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara antara lain SK Gubernur Nomor : 560/1046.K/Tahun 2004 tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi kerja harian lepas, borongan, perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja informal di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, No. 560/293.K/tahun 2005 tentang penyempurnaan tim koordinasi fungsional (KF) pelaksanaan program jamsostek di Provinsi Sumatera Utara dan No. 560/1840.K/tahun 2005 tentang pelaksanaan program jamsostek di Sumatera Utara.

Acara audiensi itu berlangsung akrab diselingi joke-joke segar. Mengawali pembicaraanya, Wakil Bupati mengatakan terimakasih kepada Tuhan dan kepada rombongan Kanwil PT Jamsostek atas atas kehadirannya di daerah dataran tinggi yang dingin , Dolok Sanggul.

”Molo mardalan gaja tarida bogasna-bila gajah berjalan, jejaknya akan tampak-red, jadi kedatangan Pak Kanwil ke Humbang Hasundutan pasti membawa berkat,” tandas Manullang dengan wajah bersemangat .

Dalam audiensi itu dibahas sejumlah hal, diantarnya sebanyak 284 perusahaan kontraktor jasa konstruksi menyatakan kesiapannya menjadi peserta Jamsostek.

Pada bagian lain, direncanakan sosialisasi program jamsostek di Humbahas, yang melibatkan 10 kecamatan dan para kepala desa, sehingga nantinya, para petani pun akan dapat dilindungi Jamsostek.

Wakil Bupati mengharapkan agar PT Jamsostek turut memberikan bantuan penataan kota, karena saat ini pemkab Humbahas sedang gencar-gencarnya menata wajah kota . ”PT Jamsostek dapat menyumbang monumen yang berlogo jamsostek, disamping menjadi promosi , juga turut menambah keindahan kota,” katanya.

Pertemuan itu juga membahas teknis pelaksanan program jamsostek di Humbahas, seperti syarat syarat, keuntungan dan manfaat Jamsostek, bagaimana mendapatkan kartu, dan kemungkinan dibukanya kantor unit pelayanan.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.Kepala Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM dalam sambutannya mengatakan Kantor Wilayah I Jamsostek terdiri dari 3 provinsi dengan 14 kantor cabang , yakni Nanggroe Aceh Darussalam 4 kacab, Sumut 7 Kacab, Sumbar 3 kacab. Sementara itu, kepesertaan Jamsostek sampai saat ini belum mencapai 40 persen dari tenaga kerja yang ada.

Kakanwil mengharapkan pemerintah daerah terus mendorong seluruh tenaga kerja dan perusahaan agar dapat masuk ke dalam Program Jamsostek sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992. Program Jamsostek menurutnya, bukan milik PT. Jamsostek, melainkan milik pemerintah daerah sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, secara khusus tenaga kerja.(Sanco Manullang)


Selengkapnya...

Somasi Sulsel Adakan Seminar Pendidikan Pemilih Untuk Pilpres 2009

Ketua Somasi Sulsel, Ir Saparuddin didampingi Ketua Panitia Seminar, Muh.Ahyar di Makassar pada Jumpa Pers (foto: Andi Ahmad)

Makassar, Kabar News- Seminar pendidikan pemilih untuk pemilihan presiden merupakan upaya pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran berdemokrasi. Ini juga merupakan langka menuju lajur demokrasi yang benar. Kesadaran berdemokrasi ini hanya mungkin dilakukan secara efektif melalui pendidikan pemilih.

"Dengan pendidikan pemilih, partisipasi pemilih diharapkan akan semakin tinggi, mereka juga dapat menggunakan hak dan kewajibannya sebagai pemilih, maka dengan itu Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (SOMASI) akan melaksanakan Seminar Pendidikan Pemilih untuk pemilihan Presiden 2009," kata Ketua Somasi Sulsel, Ir. Saparuddin didampingi Ketua Panitia Muh. Ahyar kepada wartawan saat jumpa pers di Warkop Aletta Makassar, Kamis (11/6).

Menurut Saparuddin adapun peserta yang akan hadir diseminar ini adalah sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Tokoh Agama, Pengurus Partai Politik, Unsur Organisasi Pemuda, Tokoh Adat, dan Aparat Pemerintah yang berjumlah sekitar 100 orang, katanya.

Adapun pelaksanaan Seminar ini pada tanggal 20 Juni 2009 bertempat diruangan Pola Kantor Gubernur Sulsel lantai 4,dan sebagai pembicara, Dirjen Kesbangpol Depadagri, sebagai nara sumber, Kesbang Sulsel, Anggota KPU Sulsel, Pakar Politik Unhas, dan Lembaga Pemantau Pemilu 2009, jelas mantan Calon Anggota DPD RI nomor urut 32.

Selengkapnya...

Ribuan Massa Hadiri Kampanye Perdana JK-Wiranto di Makassar

Liputan Pilpres 2009

Capres Jusuf Kalla saat orasi di Lapangan Karebosi Makassar. (foto: Detik.com)

Makassar, Kabar News- Calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto “membakar” semangat pendukung dan simpatisannya yang memadati Lapangan Karebosi, Makassar,kemarin. Di depan puluhan ribu massa yang menghadiri kampanye perdana, Kalla mengingatkan kepada pendukungnya di Sulsel agar tidak mempermalukannya di Pemilu Presiden 8 Juli mendatang.
Sebab, selama ini ia sudah tunjukkan kerja kerasnya membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. “Tena kupakasiriki selama lima tahun ini. Jadi, teaki pakasirika. Kamma anjo. (Saya tidak permalukan Anda selama lima tahun. Jadi jangan permalukan saya),” tegas politisi kelahiran Watampone ini dalam Bahasa Makassar dengan nada meyakinkan.

Kalla yang tampil dengan ciri khasnya yang santai, melakukan orasi politik sekitar 20 menit, didampingi calon wakil presiden Wiranto, beserta Ibu Mufida Jusuf Kalla dan Ny Uga Wiranto,berjanji akan bekerja keras lagi apabila diberikan kepercayaan oleh warga memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.

Baginya, untuk membangun bangsa ini lebih cepat dan lebih baik lagi, berdasarkan visi misi yang akan dijalankannnya, dia meminta kepada warga agar memberikan dukungan penuh dengan memilih di tempat pemungutan suara (TPS). “Saya hanya butuh waktu satu menit saja,agar di dalam TPS bisa memilih nomor tiga.

Dengan modal itu,saya bisa bekerja selama lima tahun ke depan. Saya tidak akan mundur dari apapun, kalau Anda mendukung saya,” harap Kalla sambil disambut aplaus dan yel-yel JK-Wiranto, Lebih Cepat Lebih Baik oleh pendukung dan simpatisannya. Sekadar diketahui, kampanye yang dihadiri sejumlah juru kampanye nasional, seperti Sekjen DPP Golkar Soemarsono, Wakil Ketua DPP PAN Drajat Prabowo.

Tampak pula,Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakim, Ketua DPP PBB Ali Mochtar Ngabalin, Presiden PDK Ryaas Rasyid, Sekjen PDK Rapiuddin Hamarung, Wakil Sekjen PKNU Abdullah,penggerak Majelis Taklim perempuan Tuty Alawiah, serta fungsionaris partai pengusung.

Sebelum Kalla menyampaikan orasinya, dia terlebih dahulu memperkenalkan dirinya berasal dari Sulsel, istrinya dari Sumatera, Wiranto dari Jawa,dan Uga dari Gorontalo. Sehingga, ia mengklaim pasangannya merupakan perpaduan berbagai suku atau pasangan nusantara. Setelah itu, JK memberikan kesempatan kepada pasangannya Wiranto, untuk menyampaikan orasinya selama 10 menit.

Dengan mengenakan kemeja berwarna oranye, mantan Menhankam ini lebih banyak menguraikan alasannya memilih mendampingi JK. Ketua Umum DPP Partai Hanura ini mengatakan, bangsa Indonesia harus dikelola oleh ahlinya. Sosok itu,lanjutnya,ada pada diri Jusuf Kalla sebagai ekonom dan mengerti masalah pemerintahan.

“Ada dalam hadist, bahwa setiap masalah harus diserahkan kepada ahlinya. Untuk itu, sosok JK ahlinya memimpin bangsa ini,”tandas Wiranto. Bagi Wiranto, JK yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI,mempunyai pengalaman di bidang ekonomi dan cepat mengerti persoalan rakyat.

Sehingga, dia dianggap sangat pantas menjadi presiden guna menyelesaikan berbagai masalah, khususnya persoalan ekonomi. Selain alasan tersebut,Wiranto juga memuji sikap yang ditunjukkan JK dalam menghargai para tokoh pejuang di Indonesia, seperti kepada mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Almarhum M Jusuf. Atas dasar itu semua, ia sangat yakin bisa terus bersama dengan JK menbangun bangsa ke arah yang lebih baik ke depannya.

Di akhir orasinya,Wiranto menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya melihat animo dukungan diperlihatkan warga Sulsel yang memadati Lapangan Karebosi. Menurutnya, baru kali ini ia merasakan atmosfer massa yang begitu tumpah di Makassar, meski dirinya berkali-kali melakukan serangkaian kegiatan sebagai ketua partai di Kota Anging Mammiri ini. “Kalau melihat jumlah massa yang seperti ini,saya yakin bila Pemilu digelar besok, maka kita lah pemenangnya,”ujar Wiranto sambil disambut yel-yel pasangan usungan Golkar-Hanura ini.

Pemimpin Cepat

Sementara itu, Presiden PDK Ryaas Rasyid menilai, sosok JK dan Wiranto merupakan pemimpin yang cepat mengambil tindakan untuk kepentingan bangsa. Menurutnya, persoalan pengangguran, pendidikan, dan berbagai masalah lainnya, harus diselesaikan dengan cepat.

“Karena kecepatan Pak JK, maka saya yakin beliau akan cepat mengatasi pengangguran, cepat mengatasi pendidikan, dan persoalan lainnya. Selama ini, juga sudah bertindak cepat dan berani mengambil resiko,” terang mantan Menteri Otonomi Daerah (Otda) di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Ryaas yang juga politisi asal Sulsel ini juga menilai, antara JK dan Wiranto merupakan perpaduan pemimpin yang sangat serasi dan bisa saling melengkapi.Apalagi, Wiranto tidak diragukan lagi kepemimpinannya dalam mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Satu-satunya pasangan yang merupakan representasi nusantara adalah JK-Wiranto.Jadi jangan lagi kita punya keraguan memilih pasangan ini, karena mereka sudah terbukti bisa bekerja lebih cepat dan baik sesuai hati nurani,” tandas guru besar bidang pemerintahan ini meyakinkan.

Saling Mengunjungi Basis

Sebelum JK dan Wiranto tiba di Lapangan Karebosi sekitar pukul 15.30 Wita, keduanya secara terpisah melakukan kampanye tertutup.JK menggalang dukungan di kota kelahiran Wiranto di Yogyakarta, dan Wiranto menambah pundi-pundi dukungan di Bali. Setelah keduanya berkampanye di dua provinsi tersebut, JKWiranto saling menunggu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, untuk bersama-sama menuju Lokasi Kampanye.

Saat menuju di atas panggung,baik JK dan Wiranto diarak dengan menggunakan kendaraan moda transportasi tradisional, becak. JK mengatakan, meski di Makassar merupakan kampanye perdana, namun bukan berarti daerah lain tidak diprioritaskan. Malah, lanjutnya, ia secara khusus melakukan kampanye tertutup di Yogyakarta, sebelum berada di Makassar.

Begitupun pasangannya, Wiranto di Bali. “Kalau saya kampanye di Yogyakarta atau dikampungnya Pak Wiranto, maka kali ini Pak Wiranto yang datang berkampanye di Makassar. Artinya, kita ini saling mengunjungi basis,” kata Kalla disambut senyum Wiranto.

Menanggapi kedatangan JK dan Wiranto secara bersamaan di kampanye perdana di Makassar, dianggap oleh Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin sebagai pesan non verbal untuk meminta kepada pendukungnya agar all out menggalang dukungan.

“Kedatangan keduanya,harus ditangkap para pendukung dan sukarelawannya agar bisa bekerja maksimal lagi untuk mengamankan perolehan suara di Sulsel. Sebab, jika tidak melakukan pendekatan secara serius ke masyarakat, target yang diinginkan akan sulit tercapai,”urai Arqam. (Seputar Indonesia)



Selengkapnya...

Aksi Demo Ramaikan Jakarta Hari Ini

Dok:Google.com

Jakarta,Kabar News - Sehari menjelang akhir pekan, Jakarta masih akan diramaikan empat unjuk rasa oleh para demonstran. Unjuk Rasa pertama diawali pada pukul 09.00 WIB di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan.

Setelah sholat Jumat, unjuk rasa akan berlangsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada pukul 13.00 WIB. Tidak selang berapa lama, Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia juga akan di geruduk oleh massa pada pukul 13.30 WIB.

Hal ini berdasarkan data Petugas Kepolisian dari Traffic Management Center (TMC) Dit Lantas Polda Metro, Jumat (12/6/2009,seperti dikutif dari Detikcom.

Unjuk rasa terakhir, sekaligus sebagai penutup unjuk rasa akan dilakukan di depan kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Selengkapnya...

Warga Makassar Dikejutkan Suara Ledakan

Suara Ledakan berasal dari Sonic Boom Pesawat Sukhoi di Lanud Hasanuddin



Makassar, Kabar News-Suara ledakan yang terjadi di Makassar, Kamis (11/6), sekitar pukul 17.30 sore berasal dari apa yang disebut sebagai sonic boom, yaitu gelegar yang timbul dari mesin jet supersonic disertai gelombang udara yang kuat.
Sumber resmi di Lanud Hasanuddin mengakui, sekitar pukul 17.30, pesawat tempur Sukhoi terbang di atas Makassar untuk menjalani latiha rutin. Saat itulah Sukhoi mengeluarkan sonic boom yang mengejutkan warga Makassar, seperti dikutif dari tribun-timur.com.

Sonic boom biasanya muncul ketika terjadi peningkatan kecepatan secara mendadak, dari kecepatan pesawat rata-rata menjadi kecepatan sepertiga kecepatan suara.

Letupan mesin jet supersonic yang membahana menciptakan suara seperti ledakan. Lalu disertai getaran akibat gelombang udara. Gelombang udara itu muncul akibat entakan tubuh dan daya dorong mesin.(andi ahmad)

Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom