Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Amien Rais : Boediono Dan Sri Mulyani Sebaiknya Nonaktif



Jakarta, KBN News-Mantan Ketua MPR Amien Rais, kembali menyuarakan perlunya penonaktifan Boediono sebagai wakil presiden (mantan Gubernur BI) dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

Keduanya, diindikasi sebagai pengambil kebijakan yang bertanggungjawab atas pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun yang diduga tak memiliki dasar hukum.
Amien menilai, keduanya perlu secara sadar menonaktifkan dirinya dan tidak menjadi beban bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu dikatakan Amien saat menerima inisiator hak angket di kediamannya, Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu (29/11) sore.

"Alangkah baiknya, saya menganjurkan Pak Boediono dan Mbak Mulyani non aktif agar jangan menjadi beban Presiden. Ini berkaitan dengan unsur trust, orang sudah tidak percaya," kata Amien, seperti dilansir kompas.com.

Inisiatif nonaktif, menurutnya, harus dilakukan secara sadar oleh Boediono dan Sri Mulyani sendiri. "Pak Boediono harus menunjukkan jiwa kenegarawanan dan menunjukkan seorang ksatria, bukan buto cakil. Semua demi nama baiknya, nonaktif demi memperlancar proses hukum. Seperti kasus Bibit-Chandra, kalau tidak salah ya aktif kembali," ujarnya.

Siapapun yang terlibat dalam kasus Century, ditegaskan Amien, tak bisa dimaafkan. Sementara itu, salah satu inisiator hak angket, Maruarar Sirait kembali menegaskan bahwa angket Century tidak untuk menjatuhkan siapapun. "Tetapi, jangan ada juga yang merasa benar sebelum proses hukum dijalankan," kata Maruarar, anggota Fraksi PDI Perjuangan.(Saputra)

Selengkapnya...

Penjemput Jamaah Haji Dari Makassar Bisa Masuk Asrama Sudiang

Liputan Haji 2009



Makassar, KBN News - Keluarga dan penjemput jamaah haji asal Kota Makassar diimbau untuk mengambil stiker pas masuk ke dalam Asrama Haji Sudiang sehari sebelum proses kedatangan jamaah di Kantor Departemen Agama (Kandepag) Makassar, Jl Rappocini Raya.
Keluarga jamaah asal kota ini bisa langsung menjemput kerabatnya di dalam asrama sesaat setelah proses penerimaan rampung. "Mereka bisa menjemput langsung ke dalam asrama. Kita imbau seluruh keluarga jamaah yang akan menjemput untuk mengambil stiker di kantor depag," kata Kepala Kandepag Makassar Abdul Wahid di kantor wali kota,belum lama ini.

Dengan membawa serta foto kopi bukti pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini. Sekitar 1.500 stiker mobil yang disiapkan untuk keluarga jamaah haji yang akan menjemput di asrama.

Satu stiker untuk satu jamaah. Jika suami-istri hanya mendapat satu pas masuk. Stiker ini berlaku untuk satu mobil dan satu sopir penjemput. "Stiker itu gratis. Tidak ada yang dikenakan biaya. Jika ada petugas yang mengutip bayaran langsung lapor ke kami," tambah mantan Kepala Seksi Haji dan Umrah Kandepag ini,seperti dikutif tribun.

Jamaah kloter satu asal Kota Makassar dijadwalkan tiba kembali di Bandara Sultan Hasanuddin usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, 3 Desember mendatang. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo diundang untuk menjemput kloter perdana ini.

Pada tahun ini, jamaah yang tergabung dalam kloter Kota Makassar mencapai 1.182 orang. Sebanyak 1.168 merupakan jamaah dari 14 kecamatan di kota ini sedangkan 14 orang di antaranya merupakan CJH yang mutasi masuk dari Luwu (1 orang), Gowa (2 orang), Barru (1 orang), Malili (2 orang), Palopo (2 orang), Selayar (1 orang), Parepare (1 orang), Bengkulu (2 orang), dan Ambon (2 orang).

Jamaah asal kota ini terbagi dalam 18 kloter terdiri dari satu kloter utuh yang berangkat perdana 23 Oktober lalu. Sedangkan 17 lainnya merupakan gabungan dengan daerah lain. Sembilan kloter tergabung dalam pemberangkatan gelombang pertama, sisanya di gelombang kedua (jamaah kloter akhir). Kecamatan Rappocini mendapat alokasi terbesar 203 jamaah disusul Tallo 116 jamaah, dan Biringkanayya 108 orang.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Aksi Pendukung Kapolri Hanya Perburuk Citra Kepolisian

Terkait Teror Aksi Kompak di Jakarta




Jakarta, KBN News - Massa pendukung Kapolri meneror aksi Kompak di Bundaran HI. Hal ini dinilai hanya menambah buruk citra polisi di mata masyarakat.

"Sudah sedemikian parahkah kecerdasan Polri sehingga tidak mau berfikir kreatif untuk memperbaiki citranya," kritik Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakiem, Minggu (29/11/2009).

Lukman menilai, teriakan-teriakan garang yang mengancam seperti ditujukan para 'pendukung Kapolri' jelas menunjukan rendahnya budaya mereka. Menurutnya, Demokrasi harus dibangun dengan akal sehat bukan dengan tekanan dan ancaman.

"Kebenaran tidak akan menyerah kepada ancaman apapun," ungkapnya,seperti dilansir detik.com.

Lukman pun meminta agar polisi segera mengklarifikasi jika aksi ini bukan massa bayaran polisi.

"Jika mereka bukan massa bayaran polisi, polisi harus segera mengklarifikasi, jika tidak citra polisi makin terpuruk," pungkasnya.(Saputra)

Selengkapnya...

AJI Tabur Bunga Kutuk Pembantaian Wartawan

Terkait 22 Wartawan Dibunuh di Filipina



Jakarta, KBN News-Belasan Aktivis dari Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi tabur bunga di depan Kantor Kedutaan Besar Filipina, Jalan Imam Bonjol No. 6 Jakarta. Mereka mengutuk aksi pembantaian terhadap warga dan jurnalis di Filipina.
"Ini sebagai bentuk penyesalan kita atas terbunuhnya warga sipil dan belasan wartawan di Filipina," kata salah seorang anggota AJI, Margiyono saat berorasi dalam aksi itu, Kamis 26 November 2009.

Dalam aksinya mereka meletakkan sebuah karangan bunga di depan pintu gerbang kantor Kedutaan Filipina. Selain itu mereka melakukan tabur bunga di depan gerbang.

Mereka juga membawa berbagai poster mengutuk pembantaian itu. Diantaranya bertuliskan 'Protection for Journalist', Stop Killing Journalist', dan 'No Impunity for Journalists Killing'.

Aktivis AJI mendesak kepada pemerintah Filipina untuk mengungkap pembantaian ini. "Bagaimana pun pers adalah pilar demokrasi keempat yang harus dilindungi," kata Margiyono.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Senin (23/11) dilaporkan telah terjadi penembakan di Filipina. Stasiun televisi GMA News mengungkapkan penembakan berlangsung Senin, 23 November 2009.

Sedikitnya 36 orang tewas akibat penembakan yang dilakukan gerombolan bersenjata di Provinsi Maguindanao, Filipina bagian selatan. Sebanyak 12 diantaranya adalah wartawan.

Penembakan itu diduga terkait persaingan politik dua keluarga yang berseteru dalam rangka pemilihan gubernur di Maguindanao.

VIVAnews melansir,bahwa pembantaian terjadi saat para pendukung Wakil Walikota Buluan, Esmael Mangudadatu, disertai para wartawan, akan mendaftarkan tokoh pilihan mereka itu menjadi kandidat dalam pemilihan gubernur. Tiba-tiba muncul suatu gerombolan bersenjata untuk mencegah pencalonan itu. Tak lama kemudian terjadi penembakan. Kejadian fatal ini juga menimpa istri, saudara perempuan dan teman-teman Mangudadatu.

Sampai kini pihak keamanan masih memburu para penembak. Namun, keluarga Mangundadatu menuding klan Ampatuan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian itu. Keluarga Ampatuan memimpin provinsi Maguindanao sejak 2001.

Sementara itu, keluarga Ampatuan belum memberi tanggapan atas tuduhan keluarga Mangundadatu. Andal Ampatuan, pemimpin klan dan gubernur Maguindanao, juga berkali-kali menjadi sasaran serangan.

Dia mencurigai para simpatisan kelompok pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF) berkali-kali merancang serangan atas dirinya.(saputra)


Selengkapnya...

Keluarga Calon Gubernur Dibantai, 22 Wartawan Ikut Tewas

Terkait Kekerasan Politik di Filipina

Filipina, KBN News-Kendati istri dan para kerabatnya tewas dibantai, Ismael Mangudadatu tetap meneguhkan niat mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Di kantor komisi pemilu setempat, Ismael mendaftar sebagai kandidat pemilihan gubernur provinsi Maguindanao, Filipina bagian selatan, Jumat 27 November 2009.

Dengan penjagaan ketat para tentara dan polisi, Ismael dan rombongan menempuh rute yang sama dengan yang dilalui mendiang istri dan para kerabatnya. Mereka, Senin lalu, ramai-ramai ingin mendaftarkan Ismael sebagai kandidat gubernur ke kantor komisi pemilu di ibukota provinsi Maguindanao, Sharrif Aguak. Namun, di tengah jalan, mereka dicegat gerombolan bersenjata, yang akhirnya membunuh mereka.

Istri, dua adik perempuan Ismael, serta 22 wartawan termasuk dalam 57 orang yang dibantai. Ismael memang mengutus mereka untuk mencalonkan dirinya sebagai kandidat. Alasan dia, bila pendaftaran dilakukan oleh perempuan, maka risiko adanya kekerasan - yang menjadi ciri khas persaingan politik di Maguindanao - akan menjadi kecil. Namun, mereka tetap saja dihabisi.

Kini, demi menghormati upaya yang dilakukan para korban, Ismael mendaftarkan diri ke kantor komisi pemilu sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur Mei 2010.

"Hanya kematian yang bisa menghentikan saya dari pencalonan," kata Ismael, yang saat ini menjabat sebagai wakil walikota Buluan. Selama perjalanan dari kota Buluan menuju Sharrif Aguak, rombongan Ismael dieluk-elukan banyak orang, yang juga turut bersimpati kepada para korban pembantaian, seperti dilansir AP dan VIVAnews.

Namun, begitu di dalam kota Sharrif Aguak, Ismael dan rombongan mengalami situasi yang berbeda. Tak ada kerumunan orang yang mengelu-elukan kedatangannya.

Maklum saja, Sharrif Aguak adalah basis pendukung keluarga Ampatuan. Anggota keluarga Ampatuan, Andal Ampatuan Sr., menjadi gubernur Maguindanao sejak 2001.

Apalagi, tersangka utama pembantaian keluarga dan pendukung Ismael juga berasal dari keluarga Ampatuan. Dia adalah Andal Ampatuan Jr., yang tak lain adalah putra gubernur Maguindanao.

Andal sendiri Kamis lalu sudah menyerahkan diri ke aparat keamanan setelah pasukan pemerintah mengancam akan memeriksa kediaman keluarga Ampatuan. Dia diperkirakan segera dikenakan dakwaan melakukan pembantaian dalam sidang Jumat, 27 November 2009.

Andal sendiri terus mengaku tidak bersalah. Dia malah melempar tuduhan kepada Kelompok Separatis Islam Moro (MILF). Namun, juru bicara MILF, Eid Kabalu, menyatakan kelompoknya tidak terkait dengan pembantaian itu.(Saputra)

Selengkapnya...

Menunggak Iuran Jamsostek Rp131,9 miliar, Disnakertrans Sumut Desak Perusahaan

Sanco Simanullang- Medan



Medan, KBN News- Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Sumatera Utara mendesak sejumlah perusahaan yang menunggak iuran program jamsostek khususnya daerah Sumatera, mencermati berita yang disampaikan belum lama ini, te rcatat hingga September tahun 2009 tunggakan iuran mencapai Rp131,9 miliar.
“Kita berharap agar perusahaan segera melunasi iuran yang tertunggak tersebut,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumut Rapotan Tambunaan SH MM ketika dihubungi rabu (25/11) melalui telepon selular.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini. Pihaknya mengingatkan agar pengusaha membayar tunggakan iuran itu karena tunggakan lebih dari satu bulan menyebabkan pelayanan ke peserta Jamsostek terganggu.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyurati kembali perusahaan tersebut untuk melunasi kewajibannya. “Perusahaan wajib membayar tunggakan itu karena menyangkut hak pekerja,” katanya seraya menegaskan bilamana perusahaan tidak melunasi kewajibannya maka akan diberikan sanksi tegas dan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena melanggar UU No. 3 tahun 1992.

Ia berharap paling lambat bulan desember 2009 ini, semua sudah dilunasi sehingga hak pekerja tidak terganggu dalam pelayanan jamsostek.(*)

Selengkapnya...

Realisasi PAD Sulsel Capai 80 Persen

Kepala Dispenda Sulsel, Arifuddin Dahlan (foto: Andi Ahmad)

Makassar, KBN News - Dua bulan menjelang tahun 2009 berakhir, realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Sulsel sudah mencapai 80 persen dari target penerimaan sekitar Rp 1,3 trilun. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulsel optimistis target tersebut akan tercapai.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dipenda Sulsel, Arifuddin Dahlan, mengatakan hal tersebut ketika membuka Peningkatan Wawasan Aparat Pengelola Pendapatan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi Dana Bagi Hasil, di Hotel Singgasana, Senin (23/11). Arifuddin Dahlan optimistis target tersebut akan tercapai dalam sisa waktu dua bulan,seperti dilansir Tribun.

Menurut Arifuddin, untuk merealisasikan target tersebut berbagai upaya dilakukan Dipenda. Termasuk meningkatkan kualitas aparat pengelola keuangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan wawasan aparat pengelola pendapatan daerah seperti yang sementara berlangsung di Hotel Singgasana saat ini.

Terkait peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber penerimaan dana bagi hasil seperti sosialiasi kepada masyarakat umum dan penyederhanaan sprosedur atau peningkatan kegiataan koordinasi.

Pertemuan peningkatan wawasan aparat pengelola keuangan yang diikuti para kepala dipenda kabupaten/ kota dan pengelola keuangan daerah kabupaten/ kota ini dibuka Gubernur Sulsel diwakili Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, Arifuddin Dahlan.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Gawat, Sudah 9 Provinsi Alami Krisis Listrik !



Jakarta, KBN News-Sembilan provinsi di Indonesia ditetapkan sebagai daerah krisis listrik sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral No.236-12/23/600.2/2009.
Menurut Direktur Program Ditjen Listrik dan Pemanfataan Energi (LPE) Departemen ESDM Emy Perdanahari, sembilan provinsi tersebut di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kepulauan Riau.

"Sembilan Provinsi ditetapkan sebagai daerah krisis listrik," ujar dia di Jakarta, Rabu, 25 November 2009.

Menurut dia, daerah NAD yang ditetapkan sebagai krisis listrik meliputi Takengon, Subulussalam, dan Sinabang, Tanjung Balai Karimun, dan Bengkulu yakni Muko-Muko.

Sedangkan untuk, Kalimantan Tengah, kata dia, meliputi Buntok dan Sampit, Barito, Kalimantan Timur yakni Petung, Tanah Grogot, dan Nunukan.

Selanjutnya, Sulawesi Tengah meliputi Leok, Kolonedale, Poso, Luwuk, dan Toli-Toli, Gorontalo, serta Maluku Utara yakni Tobelo, Maluku yakni Tual dan Papua yakni Timika, dan Jayapura.

Kendati terjadi krisis listrik, kata dia, bukan berarti terjadi krisis penyediaan tenaga listrik di daerah tersebut. "Sesuai Peraturan Dirjen LPE No 252-12/20/600.1/2007, suatu daerah mesti memenuhi sejumlah kriteria yang cukup ketat jika masuk kategori krisis listrik,Meski, pemadaman bisa memicu timbulnya krisis," tuturnya.

Sesuai peraturan itu, Emy menuturkan, kondisi krisis terjadi jika kapasitas daya mampu pembangkit kurang dari beban puncak atau cadangan operasi kurang dari unit pembangkit terbesar dan dua tahun ke depan tidak ada penambahan pembangkit baru.

"Mekanismenya, PLN mengusulkan kondisi krisis listrik ke Menteri ESDM untuk mendapatkan penetapan, kemudian usulan kondisi krisis itu mesti dilengkapi dengan neraca daya sistem dan penyebab krisis serta dilakukan penelitian dan verifikasi atas usulan tersebut," kata Emy,seperti dilansir VIVAnews.

Guna mengatasi krisis listrik ini, pemerintah telah menyusun kebijakan penangangan krisis dalam jangka pendek yakni 1-2 tahun adalah dengan mengatasi pemadaman sampai pembangkit selesai dan jangka menengah berupa pembangunan pembangkit dengan masa konstruksi 3-5 tahun.


Selengkapnya...

Kanwil DJP Sulselbatra Paparkan Ketentuan Pajak Proferti di Makassar

Makassar,KBN News- Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulselbatra melaksanakan sosialisasi Ketentuan Perpajakan untuk Sektor Properti se Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Makassar, Rabu (25/11)
Sosialisasi
ini dihadiri sejumlah Pengurus REI Sulsel dan Anggota REI se Kota Makassar, dan hadir pula seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Makassar, Kepala Kantor wilayah DJP Sulselbatra, Eddy Setiady yang membawakan Langsung sosialisasi ini dan memaparkan masalah ketentuan Pajak disektor Proferti.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Mutasi Di Mabes Polri, Amin Saleh Jabat Kapolda Sulteng



Jakarta, KBN News-Rapat Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Tinggi (Wanjakti) Polri, Selasa (24/11), memutuskan pergantian 25 pejabat Polri terdiri dari 16 perwira tinggi dan 9 perwira menengah. Berikut mutasi di jajaran Polri berdasarkan surat telegram dengan nomor 618 /XI/ 2009 pada 24 November 2009.
1. Komjen Susno Duadji, Kabareskrim Polri dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Mabes Polri.

2. Irjen Ito Sumardi Djuni Sanyoto, staf ahli Bidang Keamanan dan Koordinator Staf Ahli Kapolri, diangkat menjadi Kabareskrim Polri menggantikan Susno.

3. Irjen Andi Chaerudin, staf ahli Bidang Sosial Politik Kapolri, diangkat menjadi staf ahli Bidang Keamanan dan Koordinator Staf Ahli Polri.

4. Brigjen Pol Johny Wainal Usman, Direktur Binlat Lemdiklat Polri, diangkat sebagai staf ahli Bidang Sosial Politik Kapolri.

5. Kombes Lalu Suprapta Seslem, Lemdiklat Polri, diangkat sebagi Dir Binlat Lemdiklat Polri.

6. Brigjen Pol Mochhammad Rasyid Ridho, Direktur Jianbang Sespim Polri, dimutasi sebagai Pati Mabes Polri.

7. Brigjen Pol Tatang Somantri, Widyaiswara Madya Sespim Polri, diangkat sebagai Direktur Jianbang Sespim Polri.

8. Kombes Mochammad Natsir Achmad, Direktur Baintelkan Polri, diangkat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri.

9. Brigjen Pol Achmad Riadi Koni, Direktur A Baintelkam Polri, diangkat sebagai Direktur D Baintelkam Polri.

10. Brigjen Pol Suparni Parto, Kapolda Sulteng, diangkat sebagai Direktur A Baintelkam Polri.

11. Brigjen Pol Muhammad Amin Saleh, Kapus Provos Div Propam Polri, diangkat sebagai Kapolda Sulteng.

12. Kombes Basaria Panjaitan, penyidik utama TK I Dit/Tipiter Bareskrim Polri, diangkat dalam sebagai Kapus Provos Div Propam Polri.



13. Brigjen Pol Muhammad Aidy Rawas,Karumkit Tk I Pusdokkes Polri, dimutasi sebagai Pati Mabes Polri.

14. Kombes Sutrisno Budi Siswanto, Kabid Kesmapta Pusdokkes Polri, diangkat sebagai Karumkit Tk I Pusdokkes Polri.

15. Brigjen Pol Achmad Ismail, Waka Polda Sumsel, dimutasi sebagai Pati Mabes Polri.

16. Brigjen Pol Bambang Wahyono, Kapusdalops Sdeops Polri, diangkat sebagai Waka Polda Sumsel.

17. Brigjen Pol Bachtiar Hasanudin Tambunan, Direktur I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri.

18. Brigjen Pol Saud Usman Nasution, Kadensus 88 Bareskrim Polri, diangkat sebagai Dir I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri.

19. Kombes Tito Karnavian MA, Kasubden Intel Densus 88 Bareskrim Polri, diangkat sebagai Kadensus 88 Bareskrim Polri.

20. Irjen Muhhamad Ibrahim, staf Ahli Kapolri, dimutasi sebagai Pati Mabes Polri.

21. Brigjen Pol Suwangsa Tjokrohadi Surjo, Pati Mabes Polri, dimutasi sebagai Pati Mabes Polri (dalam rangka pensiun).

22. Kombes Bambang Waspada, Dir Intelkam Polda Kaltim, dimutasi sebagai Pamen Polda Kaltim (dalam rangka pensiun).

23. Kombes Sjaiful Bachri, Ses Pusdalops Sdeops Polri, dimutasi sebagai Pamen Sdeops Polri (dalam rangka pensiun).

24. Kombes Soetikno Gadik Utama, Secapa Lemdiklat Polri, dimutasi sebagai Pamen Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun).

25. Kombes Mursudi, Kabid Ku Polda Jatim, dimutasi sebagai Pamen Polda Jatim (dalam rangka pensiun).(Kompas/Saputra)



Selengkapnya...

Komjen Ito Sumardi Nahkodai Kabareskrim Mabes Polri



Jakarta, KBN News-Selasa 24 November 2009, Komisaris Jenderal Susno Duadji resmi mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Dia digantikan Komisaris Jenderal Ito Sumardi Djuni Sanyoto, Koordinator Staf Ahli Kapolri.

Siapa Ito Sumardi? Pria kelahiran Bogor, 17 Juni 1953, adalah lulusan Akabri angkatan 1977. Tak hanya pendidikan di kepolisian, Ito rajin mengikuti perkuliahan hingga berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung. Sederet gelar pun dia cantumkan dalam namanya, DR.Drs. Ito Sumardi DS. SH, MBA, MM, MH.

Ito mengawali kariernya di Serang pada tahun 1978, juga pernah bertugas di Timor Timur [sekarang Timor Leste] pada 1979-1980. Sejumlah jabatan strategis juga dia lalui. Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Karawang pada 1997-1998, lalu Kapolwiltabes Surabaya pada 2001-2003.

Ito dilantik menjadi Kapolda Riau pada Desember 2005 menggantikan Brigadir Jenderal S Damanhuri. Di Riau dia menjabat hingga akhir 2006.

Lepas dari Riau, Ito menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sumatera Selatan pada 2006-2008.

Setelah itu Ito menduduki jabatan non strategis yakni Kepala Koordinator Staf Ahli Kapolri.

Sebelum didaulat menjadi Kabareskrim, nama Ito pernah disebut-sebut ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sibuk menyusun kabinet 2009-2014.

Namanya masuk dalam bursa calon Kapolri, bersama dua jenderal bintang dua lainnya, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna yang menjabat Kepala Divisi Humas Polri dan Inspektur Jenderal Timur Pradopo.

Meski terus menanjak,karier Ito Sumardi di kepolisian tidak mulus. Dia pernah terkait kasus judi di Riau ketika Polri menyebut ada jenderal terkait judi togel di Riau, meski itu tak terbukti.

Saat itu, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani mengungkap enam perwira tinggi polisi terindikasi terlibat perjudian. "Ada tiga mantan Kepala Polda, tiga mantan Wakil Kepala Polda," kata Yusuf kepada di Jakarta, Senin 1 Desember 2008. Namun keenam orang ini, belum tentu terlibat membeking perjudian togel, hanya bertanggungjawab secara manajerial.

VIVAnews melansir, Ito Sumardi membantah tudingan tersebut. Dia menegaskan tak pernah jadi beking judi.

"Logikanya begini, saya memang pernah Kepala Polda di sana. Ketika muncul cerita seperti itu, maka nama saya juga muncul. Saya sudah katakan bahwa saya tak terlibat dalam membekingi perjudian," kata dia.

Ito bahkan mengaku gencar memberantas perjudian di Riau dan menolak tudingan pernah menerima uang dari hasil judi. "Saya tak merasa dituduh [menerima uang dari judi]. Saya tak pernah diperiksa terkait dengan soal itu, saya juga tak pernah dipanggil terkait dengan masalah itu," kata dia.(Saputra)
Selengkapnya...

Dirlantas Polda Sulselbar Adakan Lomba Foto " Polisi Nakal"



Makassar,KBN News- Direktorat Satuan Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, apada pekan pertama Desember mendatang, dijadwalkan menggelar lomba dan sayembara foto terkait aktifitas lalu lintas di Sulsel.

Direktur Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Budi Setyadi mengatakan tema foto ini bertema umum soal kedisiplinan berlalulintas.
"Tema lomba foto kali ini terkait aktifitas lalu lintas seperti jalanan protokoler yang rusak, rambu lalu lintas, polisi yang nakal yang pungli, hingga masyarakat yang terang-terangan melanggar," kata Budi kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut Budi, lomba ini dikhususkan bagi seluruh fotografer dan insan pers Se-Sulsel. "Tiap orangnya kami batasi hanya boleh mengirim empat poto dengan tema yang berbeda," jelas Budi,seperti dilansir tribun.

Budi juga menambahkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja kepolisian khususnya satuan lalu lintas, yang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna jalan dan angkutan jalan.
Sementara hasil lomba foto tersebut akan dijadikan bahan evaluasi, sehingga aparat yang bertugas di lapangan bisa bekerja dengan baik dan maksimal untuk melayani masyarakat.

Sementara untuk para pemenang akan diumumkan di beberapa media cetak, dan hadiah yang berbentuk sejumlah uang tunai uang pembinaan, akan diserahkan langsung saat seluruh karya peserta dipamerkan di sejumlah mall di Makassar.
Pihaknya mengharapkan kesediaan Gubernur Sulsel dan Kapolda Sulselbar untuk memilih langsung siapa yang berhak menjadi pemenang kontes foto itu.(Andi Ahmad)

Kreteria Lomba Photo
* Aktifitas lalu lintas
* Polisi nakal (pungli)
* Masyarakat yang melanggar aturan
* Jalanan rusak di jalan protokoler
* Rambu dan marka jalan yang rusak

Selengkapnya...

Polri dan KPK Bersatu Jerat Anggodo

Foto: Media Indonesia

Jakarta, KBN News-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah mengintensifkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengenakan proses hukum kepada adik buronan KPK Anggoro Wdjojo, yakni Anggodo Widjojo.

Selasa (24/11) pagi, Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana Arief Mansur bertandang ke kantor KPK dalam rangka koordinasi pembagian tugas dan kewenangan masing-masing institusi untuk memproses Anggodo. "Jadi nanti kalau ada tindak pidana umum, itu jadi domain kita. Kalau ada yang bersentuhan dengan korupsi kita serahkan ke KPK," kata Dikdik sepulang dari kantor KPK, Jakarta, Selasa (24/11).

Sejauh ini, lanjut Dikdik, proses hukum pidana terhadap Anggodo di kepolisian memang belum menemui titik terang untuk menetapkannya sebagai tersangka. "Dalam konstruksi hukum yang kita rancang kan semua terpatahkan. Artinya 'kan, tidak ada bukti permulaan yang bisa kita tindaklanjuti dengan penindakan," ujarnya.

Dikdik menambahakan, pihak Polri membuka pintu yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mengusut Anggodo. Sebagai langkah awal, Poril bersedia membantu pihak KPK untuk melakukan penangkapan terhadap Anggodo jika KPK telah memproses yang bersangkutan dan memiliki bukti awal yang cukup. Hal itu tidak menutup kemungkinan, karena selama ini Polri-KPK sendiri telah memiliki kesepakatan tertulis atau MOU mengenai hal itu.

"Kita serahkan seluas-luasnya untuk KPK tangani Anggodo. Kalau diserahkan berati 'kan sudah ditangani. Ini kita membantu misalnya kalau KPK minta fasilitasi, upaya paksa kita persilahkan," ungkapnya.

Selain bersedia membantu KPK melakukan upaya paksa kepada Anggodo, Polri-KPK juga berencana akan dengar bersama rekaman penyadapan terhadap pengusaha, Anggodo Widjojo tersebut. Namun, belum diketahui di mana dua lembaga penegak hukum tersebut merealisasikannya.

"Besok, kita sudah koordinasikan dengan KPK mungkin ada anggota kita dengan tim dan ahli untuk menindaklanjuti dan dan dengar bersama (rekaman Anggodo/red)," kata Dikdik,seperti dilansir tribun.

Namun, Dikdik juga mengakui hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima rekaman tersebut dari KPK. Menurutnya, pihaknya sudah meminta rekaman tersebut dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan penetapan sita rekaman. "Diberikan izin, diberikan izin, tapi rekaman itu masih di tangan KPK. Dengan dengan rekan dan pejabat dari KPK sudah kita koordinasikan," jelas Dikdik.

Sejauh ini, polisi masih menetapkan Anggodo sebagai terlapor dengan enam pasal sangkaan, yaitu yaitu pencemaran nama baik terhadap presiden, fitnah, penghinaan institusi Polri, penyuapan, perbuatan memfitnah orang lain, dan pengancaman.

Sebelumnya, Kepala Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna menyatakan pihak KPK bisa melaksanakan tugasnya kepada Anggodo untuk pasal yang menyangkut upaya penyuapan. "Jadi, apakah tidak mungkin untuk mempermudah, jika KPK yang menangani Anggodo soal percobaan penyuapan," kata Nanan.

Rekaman kontroverisal antara Anggodo dengan sejumlah pihak telah diputar di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 3 November lalu.

Dalam rekaman itu Anggodo berbincang salah satunya mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto. Dalam rekaman itu juga dibicarakanpasal pidana untuk dua pimpinan nonaktif KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Dua pimpinan ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan saat mencekal bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Rekaman itu kemudian mencuatkan dugaan kriminalisasi atas Chandra dan Bibit.(Saputra)

Selengkapnya...

Korban Selamat Tercatat 255 Orang

Terkait Tenggelamnya Kapal Dumai Express 10.



Jakarta, KBN News-Departemen Perhubungan melansir korban Kapal Dumai Express 10 yang selamat sampai hari ini mencapai 255 orang dan meninggal 29 orang.

"Baik korban selamat dan jenazah dievakuasi ke daerah masing-masing," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo di Gedung Departemen Perhubungan Jakarta, Selasa, 24 November 2009.
Di antaranya, kata dia, ke Batam 103 orang selamat dan lima jenazah. Sedang yang dipulangkan ke Dumai ada 14 jenazah dan 109 penumpang selamat. "Tadi sudah dipulangkan ke Dumai sekitar pukul 15.15 WIB," tutur Sunaryo.

Sunaryo mengakui, ada juga yang menjadi korban meninggal di dalam kapal tersebut adalah pemilik kapal PT Pelayaran Nasional Lestari Indomabahari. "Tapi, jenazahnya sudah dievakuasi pada 23 November 2009, dengan menggunakan kapalnya sendiri," ujarnya,seperti dilansir vivanews.

Saat ini, dia menambahkan, kondisi ombak di tempat kejadian masih cukup tinggi, yakni sekitar dua sampai tiga meter. Sebab itu, tidak ingin beresiko, kapal-kapal Kantor Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Trisula (kapal evakuasi) yang membawa penumpang dan jenazah kembali ke daerah masing-masing.

"Kita pantau terus kapal KPLP setiap 30 menit. Kapal itu juga saya perintahkan untuk berjalan menyusuri pantai, karena cuaca yang masih buruk. Kalau langsung melewati laut terbuka, dikhawatirkan akan celaka lagi," kata Sunaryo.

Saat ini, KPLP untuk kapal evakuasi masih ada empat unit yang melakukan pencarian. Sedangkan kapal-kapal kecil sudah ditarik mundur, mengingat ombak yang masih tinggi.

Sementara itu, Sunaryo mengatakan ada beberapa kasus setelah kejadian kecelakaan tersebut, yaitu banyak orang mengaku keluarga korban, dengan alasan agar mendapat uang santunan. "Untuk itu kami minta, agar petugas di lapangan jeli untuk memantau masalah itu," tuturnya.(Saputra)


Selengkapnya...

Komisi VIII DPP RI Minta Dirjen Urusan Haji Dicopot

Jakarta, KBN News- Anggota Komisi VIII, DPR RI, Oheo Sinapoi meminta agar Dirjen Urusan Haji Departemen Agama (Depag), Slamet Riyanto, diganti dari jabatannya. Pasalnya setiap tahun pengurusan jamah haji Indoenesia, tak pernah sepi dari berbagai masalah. Mulai dari urusan mobilitas (transportasi), pemondokan, dan sejumlah persoalan lainnya, seperti Pengobatan Haji Indonesia yang dinilai kurang layak.
"Dirjen Urusan Haji dibawah naungan Depag sudah beberapa lama berdiri, namun kenapa setiap kali musim haji selalu saja menimbulkan masalah yang sama dengan tahun-tahun lalu, ini yang harus dijawab," tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/11).

Untuk itu, kata Oheo tidak ada alasan untuk mempertahankan posisi Dirjen Urusan Haji jika tak mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jamaah haji Indonesia dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sebab tidak selayaknya jamaah haji kita menderita di tanah suci, karena kegagalan kita tidak mampu menyelengarakan ibadah haji dengan baik.

"Pemondokan haji di Indonesia kita berada di Ring II. Itu artinya apa, kita berada di posisi 5 Km dari tempat menunaikkan ibadah haji. Jarak ini cukup jauh bagi jamaah haji kita, apalagi kebanyakan jamaah haji kita telah berusia lanjut." terangnya.

Padahal kata legislator asal Sultra ini, dalam UU 13/2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji, Depag diberikan tugas untuk memberikan kemudahan, pelayanan dan kenyamanan bagi jamaah haji kita yang menunaikan ibadah suci. Tapi faktanya tidak demikian, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan Dirjen Urusan Haji.

Untuk itu, kata Senator asal Provinsi Sultra, seharusnya pengelolaan haji perlu diswastanisasikan, agar pengelolaan haji dapat dikelola dengan lebih profesional dibanding dari tahun-tahun lalu.
Namun swastanisasi yang dimaksud bukan swastanisasi murni, tetapi dengan membentuk sebuah badan atau lembaga khusus yang menangani pengelolaan ibadah haji secara nasional dan pengelolanya berasal dari kalangan indevenden, terlepas dari intervensi Depag dalam mengelola urusan haji.

"Posisi Depag jika badan urusah haji dibentuk, hanya mengatur regulasi, bukan pelaksana teknis urusan haji, seperti yang terjadi sekarang," terangnya. Sebab kata Oheo, jika dihitung dengan kalkulasi dana. Cukup besar uang yang diberikan jamaah haji ketika hendak menunaikan ibadah haji.

Sehingga dana sebesar itu perlu mendapatkan pengelolaan yang memadai dari lembaga indevenden. Yang didalamnya juga ada perwakilan dari Depag. Sehingga jangan setiap musing penyelenggaraan haji, selalu muncul masalah yang berulang kali terjadi.

"Untuk itu, kita perlu merubah kembali UU pengelenggaraan haji, terutama pasal yang menyebutkan pengelolaan haji menjadi kewenangan Depag, ini yang harus kita ubah dan mengalihkannya ke pihak indevenden, sehingga ada perbaikan pengelolaan ibadah haji bagi warga Negara," jelasnya,seperti dikutif dari fajar online.

Sementara itu, secara terpisah sebelumnya, Dirjen Urusan Haji, Slamet Riyanto menanggapi sorotan tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, mengaku tak mau komentar soal itu. Dirinya mengaku harus hati- hati dan lebih konsentrasi mengurus agar pelaksanaan haji tahun ini sukses dan berjalan lancar.

Selengkapnya...

Presiden SBY Minta Polri dan Kejagung Untuk Tidak Meneruskan Ke Pengadilan.

Terkait Kasus Bibit Samad Rianto Dan Chandra.

Presiden SBY Saat Jumpa Pers di Istana Negara (Foto: detikcom)

Jakarta, KBN News - Presiden SBY meminta agar persoalan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak sampai dibawa ke pengadilan. Kasus ini dianggap oleh kuasa hukum Bibit-Chandra sudah selesai sehingga tinggal menyelesaikan administrasi saja.
"Saat ini istilahnya yang kurang hanya masalah administrasi dan formalitas saja," kata pengacara Bibit-Chandra, Taufik Basari saat dihubungi, Senin (23/11/2009) malam, seperti dilansir detikcom.

Menurut Taufik, apa yang sudah disampaikan Presiden sudah sangat tegas. Polri dan Kejagung diminta untuk tidak meneruskan persoalan ini sampai ke pengadilan.

Sedangkan untuk masalah wajib lapor yang harus dijalani oleh kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut, Taufik mengaku belum bisa menentukan sikap. "Kita belum diskusikan, tapi sudah selayaknya proses pemeriksaan berhenti," pungkasnya.

Presiden SBY telah menyampaikan pengumuman sikap atas kasus Bank Century dan Bibit-Chandra sekitar 20 menit. Ada satu kejelasan yang disampaikan SBY yakni polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus Bibit-Chandra.(saputra)

Selengkapnya...

Pakar Hukum: "Kompas" dan "Sindo" Hanya "Sasaran Antara"



Jakarta, KBN News-Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio, melihat pemanggilan dua media, Kompas dan Seputar Indonesia (Sindo), oleh Polri terkait publikasi rekaman penyadapan KPK hanya sebagai sasaran antara.

Pihak Polri, ujar Rudi, sesungguhnya menyasar dan mencari tahu siapa yang mengeluarkan rekaman tersebut pertama kali meskipun kedua media tersebut memuat transkrip rekaman berdasarkan publikasi terbuka di sidang Mahkamah Konstitusi.

"Kompas dan Sindo hanya menjadi tujuan antara untuk cari tahu siapa yang pertama kali membocorkan rekaman itu. Tetapi, dalam konteks penegakan hukum, menurut saya bukan soal apakah ada yang membocorkan rekaman itu atau tidak," kata Rudi, Sabtu (21/11), seusai mengisi sebuah diskusi mingguan di Jakarta, seperti dilansir Kompas.com.

Polri, lanjutnya, tak bisa berbicara adanya kebocoran rahasia negara dalam konteks ini. "Arahnya memang menjerat siapa yang membocorkan. Karena rekaman penyadapan itu rahasia negara. Tapi, kalau yang dipersoalkan transkrip rekaman yang diputar di MK, justru sudah tidak ada gunanya, karena memang sudah terbuka. Apa yang dibocorkan?" ujarnya.

Mengenai istilah berita acara interview yang digunakan polisi untuk mendokumentasi kesaksian Kompas dan Sindo juga dipertanyakan. Dalam hukum acara pidana tak dikenal istilah tersebut. Rudi mengatakan, lazimnya adalah berita acara pemeriksaan (BAP).

"Keterangan saksi ya saksi saja, biasanya di BAP. Enggak ada itu berita acara interview. Saya juga baru dengar," ujarnya.

Wartawan Makassar Turut Mengecam

Puluhan wartawan Makassar berunjuk rasa di tugu monumen Mandala Makassar, Sabtu, untuk mengecam pemanggilan redaktur harian Kompas dan Seputar Indonesia (Sindo) oleh aparat kepolisian.

Unjuk rasa wartawan yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar (KJTKPM), sejumlah mahasiswa dan aktivis pergerakan ini terkait pemanggilan pimpinan redaksi harian surat kabar Kompas dan Sindo yang memberitakan kasus rekaman dugaan rekayasa di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Saputra)
Selengkapnya...

2009, Tunggakan Iuran Jamsostek Sumut Capai Rp. 131, 9 Miliar

Sanco Simanulang- Medan



Medan, KBN News-Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2007, perusahaan yang menunggak iuran Jamsostek lebih dari satu bulan akan menyebabkan pelayanan kepada peserta Jamsostek terganggu. Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM di Medan, Sabtu (21/11) seraya membeberkan hingga september 2009, data yang terhimpun di wilayah I yang terdiri dari 3 Provinsi : Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tercatat ratusan perusahaan menunggak iuran hingga mencapai Rp. 131, 9 Miliar
Dikatakannya ada tiga kategori tunggakan iuran jamsostek, yakni lancar, kurang lancar, macet aktif, dan macet nonaktif. Berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 1992, perusahaan yang menunggak iuran Jamsostek akan dikenakan denda 2 persen setiap bulan keterlambatan.

Pengaruh dari keterlambatan membayar iuran menyebabkan PT Jamsostek tidak dapat melayani sebagaimana seharusnya.

“Ini menjadi kekuatiran kita, pelayanan kepada peserta dapat terganggu, bahkan dikuatirkan berhenti. Jadi, mohonlah kepada para pengusaha agar segera menyelesaikan tunggakan iurannya sehingga peserta tetap dapat menikmati manfaat program jamsostek ,” katanya.

Menurut Mas’ud, Jamsostek sama sekali tidak menginginkan hal tersebut diseret kepada pihak penegak hukum. Namun, lanjutnya, Jamsostek akan tetap melaksanakan berbagai pendekatan secara persuasif, walaupun PT Jamsostek sudah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi.

“Bila perusahaan tetap tidak melunasi tunggakan iuran, sangat kami sayangkan, jamsostek diwajibkan oleh Undang-undang untuk melaporkan dan menyerahkan masalah ini kepada pihak penegak hukum,” tandas Kakanwil sembari menekankan, pihaknya sama sekali tidak berniat untuk melakukan tekanan terhadap perusahaan penunggak.

Sebetulnya, kata dia, pihak Kejaksaan Tinggi sudah minta kepada Jamsostek agar segera mengirimkan data perusahaan penunggak iuran yang sudah dilakukan pendekatan secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, yang masih belum berhasil.

“Setiap perusahaan penunggak sudah diberi peringatan secara bertahap mulai surat peringatan tahap pertama, kedua dan ketiga. Sekali lagi, kami tidak ingin masalah ini harus terseret ke Kejaksaan untuk penyelesaian tunggakan itu. Mohonlah segera dilunasi kewajibannya,” pinta Mas’ud lagi.

Mas’ud merinci perusahaan menunggak dibagi dalam 3 kategori antara lain Lancar (menunggak 1-3 bulan), kurang lancar (menunggal 3-6 bulan) dan macet aktif( lebih dari 6 bulan).

Mas’ud tetap berharap agar seluruh pihak terkait dapat memberikan dukungan terhadap Jamsostek untuk menuntaskan permasalahan sehingga tunggakan iuran dapat diselesaikan secepatnya tanpa harus menunggu dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kitapun sudah minta agar Kantor Cabang Se Wilayah I segera menghubungi para perusahaan penunggak iuran bersama Dinas Tenaga Kerja secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini ,” tutup Mas’ud sembari berharap tunggkan iuran dapat ditekan seminimal mungkin diakhir tahun 2009, sehingga saldo jaminan hari tua (JHT) yang terbit di awal tahun menjadi maksimal dan pelayanan pun akan lancar dan bermutu.(Sanco/Saputra)

Tabel Data Jumlah Tunggakan Iuran Jamsostek Wilayah I Per September 2009

No Cabang Total Tunggakan
1 Lhokseumwe 3.9 Miliar
2 DI Aceh 10 Miliar
3 Langsa 6.3 Miliar
4 Meulaboh 0.7 Miliar
5 Medan 33.3 Miliar
6 P Siantar 2.8 Miliar
7 Kisaran 2.11 Miliar
8 Sibolga 2.5 Miliar
9 T Morawa 53.9 Miliar
10 Belawan 5.8 Miliar
11 Binjai 2.8 Miliar
12 Sumbar 3.6 Miliar
13 Bukittinggi 1.8 Miliar
14 Solok 1.8 Miliar
Total 131.9 Miliar

Sumber : PT Jamsostek Kanwil I Sumut

Selengkapnya...

KPK dan Depkeu Kerjasama Berantas Korupsi



Jakarta, KBN News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Departemen Keuangan (Depkeu) melakukan kerjasama di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya pencegahan.

Pembahasan kerjasama itu dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Haryono Umar dan Sekretaris Jenderal Depkeu, Mulya Nasution di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/11).

"Hari ini Sekjen Depkeu bertemu untuk menjajaki upaya-upaya pencegahan," kata Haryono kepada wartawan.

Haryono menjelaskan kerjasama kedua instansi itu juga untuk menindaklanjuti hasil penelitian Transparency International tentang Indeks Persepsi Korupsi (Corrution Perception Index/CPI) tahun 2009.

Dalam penelitian itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di posisi 111 dari 180 negara. Posisi itu lebih baik daripada hasil penelitian tahun 2008, dimana Indonesia hanya menempati posisi 126.

Haryono menambahkan, keberhasilan itu antara lain akibat program reformasi birokrasi yang berjalan selama ini.

Kerjasama antara KPK dan Depkeu, kata Haryono, untuk mempercepat dan memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbgai instansi pemerintah.

Untuk itu, kedua instansi sepakat untuk memperbaiki kinerja di berbagai sektor, antara lain pelayanan publik, penanganan hutang luar negeri, penanganan aset, dan penanganan dana perimbangan.

"Kita akan bentuk tim yang nanti akan bisa diimplementasikan," kata Haryono.

Sementara itu, Sekjen Depkeu Mulya Nasution menegaskan, peningkatan kualitas reformasi birokrasi tidak hanya akan dilakukan di pusat, tapi juga di daerah.

Seperti kata Haryono, Mulya menegaskan fokus reformasi birokrasi adalah peningkatan berbagai jenis pelayanan publik.(Berita8/Saputra)
Selengkapnya...

Sidang Raya PGI XV Diwarnai Hujan Debu

Yusak NL- Mamasa



Mamasa, KBN News-Semarak Pembukaan Sidang Raya PGI XV di Mamasa Sulbar Kamis 19/11 diwarnai terjadinya hujan debu akibat Helikopter yang ditumpangi Mentri Perhubungan Ri Fredy Numberi yang diberi tugas Presiden untuk mem,buka acara tersebut tiba-tiba mendarat di arena pembukaan Sidang Raya tersebut.
Ribuan umat Kristiani yang baru saja mengikuti prosesi Ibadah Agung sontak menjadi kocar-kacir akibat tenda tribun yang sudah disiapkan Panitia SR selama berbulan-bulan porak-poranda diterjang angin yang ditimbulkan mendaratnya Heli Fredy Numberi tersebut.

Akibat dari insiden tersebut, sejumlah peserta Sidang Raya tersebut langsung melakukan aksi protes yang pada awalnya ditujukan kepada panitia namun setewlah dijelaskn bahwa rencana pendaratan heli sudah disiapkan di Kecamatan Balla namun karena terjadinya kesalahan informasi yang dilakukan protokoler sehingga heli tersebut harus mendarat di arena Sidang Raya PGI XV, hal tersebut dapat dipahami semua peserta yang tadinya sempat bersitegang dengan panitia.

Hal lain yang membuat hati pesaerta Sidang Raya sediokit terobati adalah karena Pemerintah Provinsi Sulabar melalui Gubernur Sulbar Drs. Anwar Adnan Saleh didepan ribuan umat Kristiani memohon maaf atas insiden tersebut dan mengungkapakn bahwa terjadinya insdiden tersebut lebih diakibatkan karena terjadinya eror cumunication.

Sementara itu Ketua Umum Panitia Sidang Raya PGI XV Victror Paotonan mengemukakan bahwa pengalaman buruk sudah seringkali Panitia alami untuk memperjuangkan terselenggaranya Sidang Raya di Mamasa dan apa yang terjadi hjari ini ungkap Victor adalah merupakan bagian kecil dari pengalaman pengalkaman buiruk sebelumnya, namun tidak ada kata lain Sidang Raya harus sukses, tandasnya. (yusak).



Selengkapnya...

Mabes Polri Buka Saluran Pengaduan Bagi Wartawan


Jakarta, KBN News-Polri menjadikan pemberantasan makelar kasus (markus) sebagai salah satu program kerja 100 hari. Untuk itu humas polri membuka saluran informasi pengaduan markus bagi para wartawan.

"Tidak perlu nunggu forum resmi dulu. SMS saja namanya ke saya. Tagih saya terus," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2009).

Nanan menjelaskan, apabila hendak melaporkan seseorang yang diduga markus harus didasarkan pada fakta hukum. Karena, kata Nanan, hukumlah yang akan memproses para markus tersebut.

"Tolong kalau teman-teman kasih tahu, tolong jangan disentuh dulu. Kita cek dulu buktinya," jelas Nanan.

Sementara itu terkait perlakuan istimewa yang kerap diberikan kepada sejumlah tamu yang datang ke Bareskrim, Nanan menyatakan hal tersebut akan dibatasi.

"Paling tidak bisa membatasi mereka, tamu yang ada disitu. Kan prinsipnya sekarang siapa pun bisa masuk ke situ," terang jenderal bintang dua tersebut.

Detikcom melansir, di lingkungan kompleks Mabes Polri para tamu dan perwira berpangkat Kombes ke bawah dilarang memarkir kendaraannya di lingkungan gedung utama polri. Hal ini bisa diketahui dari papan pengumuman di pintu masuk.

Namun demikian, hal tersebut tidak selalu diindahkan. Pengusaha, pengacara atau orang berpenampilan parlente kerap kali dapat membawa kendaraannya masuk ke kompleks mabes polri.(Saputra)


Selengkapnya...

Jamsostek Bayar Jaminan Dan Santunan Rp 5,4 Triliun

Sanco Manullang- Medan



Tanjung Morawa, KBN News-Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Jamsostek (Persero) Karsanto mengatakan pembayaran jaminan dan santunan secara nasional sampai dengan oktober tahun 2009 sebanyak 728.654 kasus dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5,4 Trilyun. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 650.962 kasus, 90 persen merupakan klaim JHT dengan nilai Rp. 4,2 Trilyun. Sementara untuk tahun 2008 terjadi 807.650 kasus, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 4,3 Trilyun.

Demikian dikatakan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Jamsostek Karsanto didampingi Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM dan Pejabat Kepala Kantor Cabang Tanjung Morawa Sudirman Simamora, dan Humas Jamsostek Wilayah I Sanco Manullang ST MT, selepas meresmikan Operasional Gedung Kantor Cabang Jamsostek Tanjung Morawa, Kamis (19/11).

Perkembangan kepesertaan program Jamsostek secara nasional sampai dengan Oktober 2009, papar Karsanto, tenaga kerja yang aktif tercatat 8,2 juta, tenaga kerja non aktif 19,5 juta. Sementara perusahaan aktif sambung dia, berjumlah 109.184 perusahaan sedangkan non aktif 82.593 perusahaan.

Disisi lain, sambung dia, Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) hingga oktober 2009, untuk rumah susun sewa tersalur Rp. 5,54 milyar, uang muka KPR terealisasi 40,25 milyar dari anggaran 2009 sebanyak 120 milyar (tahun 2008 uang muka KPR terealisasi Rp. 71,11 milyar ).

Sementara untuk beasiswa bagi anak peserta program Jamsostek terealisasi sebanyak 6,45 milyar dari alokasi dana yang disediakan tahun 2009 sebanyak 24 milyar. Sedangkan tahun 2008 telah terealisasi sebesar Rp. 19,6 milyar.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) posisi Oktober 2009 untuk program kemitraan tersalurkan pinjaman untuk usaha kecil menengah sebanyak 8.051 Mitra binaan dengan jumlah dana yang tersalurkan Rp 158 milyar. Sedangkan hibah tersalurkan untuk 14.111 Mitra binaan atau dana yang tersalurkan sebesar Rp 25,2 milyar.

Ditambahkannya, program Bina Lingkungan telah tersalurkan dana untuk bencana alam, sarana ibadah, pelestarian alam, peningkatan kesehatan, sebesar Rp 30,1 milyar.

Setiap Tenaga Kerja, kata dia, berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai UU No 3 tahun 1992. ”Upaya Penegakan Hukum telah dilakukan persuasif, melalui pembinaan bersama aparat terkait, dan telah dilakukan kerjasama dengan 21 Kejaksaan Tinggi,” ujarnya seraya menyebut Provinsi yang sudah terjalin kerjasama antara lain Sumatera Utara, Kajati DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.

Annual Report Award

PT Jamsostek (Persero) selalu berusaha meningkatkan akuntabilitas, Transparasi, serta kualitas dalam pengelolaan dana dan pelayanan kepada peserta. Atas usaha itu, kata dia, PT Jamsostek (Persero) telah berhasil memperoleh peringkat I dalam penghargaan Annual Report Award katagori BUMN keuangan non listed tiga tahun berturut-turut 2006 – 2007 – 2008 .

Terkait target pengembangan pengelolaan dana investasi, PT Jamsostek berencana membentuk anak perusahaan, PT Jamsostek Investment Corporation (JIC).

”Perusahaan ini ditargetkan bisa beroperasi awal 2010. Pembentukan JIC bekerja sama dengan Islamic Corporate Development (anak perusahaan Asian Development Bank). Penyertaan modal untuk pembentukan JIC diperkirakan mencapai Rp 1 triliun dan Jamsostek berkontribusi Rp 500 miliar lebih,” imbuhnya.

Melalui JIC ini, katanya, diharapkan portofolio investasi atau penempatan dana secara langsung (direct investment) akan meningkat, misalnya dalam pembangunan proyek infrastruktur (jalan tol) atau program-program pemerintah lainnya.

“Hasil dari investasi langsung itu ditargetkan bisa lebih besar, sehingga mengimbangi hasil investasi di deposito atau obligasi yang terus menurun,” tukas Karsanto.

Jamsostek menargetkan dana investasi yang dikelola bisa mencapai Rp 80 triliun hingga akhir 2009. Hingga September 2009, dana kelolaan Jamsostek sudah mencapai Rp 75 triliun.

“Direksi PT Jamsostek (Persero) selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanannya menuju pelayanan prima (service excellence), antara lain : Jamsostek online, Menerapkan Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2000, Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Akuntansi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PAJASTEK), dan lainnya,” tutup Karsanto.(*)

Selengkapnya...

Gubernur Sulsel Akan Lepas Jamaah Haji Kloter Terakhir

Liputan Haji 2009



Makassar, KBN News - Sebanyak 112 jamaah haji kloter (kelompok terbang) 39 asal Kota Makassar akan bergabung dengan 136 jamaah haji Embarkasi Sepinggang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jamaah kloter terakhir ini dijadwalkan masuk Asrama Haji Sudiang, Makassar Kamis (19/11) pagi ini. Mereka akan bertolak dari eks Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ke Bandara Sipinggang Balikpapa, Jumat (20/11) pukul 09.15 wita, besok.
Keberangkatan jamaah kloter 39 ini justru mendahului rombongan kloter 37 asal Barru dan Maros maupun mereka yang tergabung di kloter 38 (Maros dan Pangkep). Kloter 38 menjadi rombongan terakhir yang bertolak ke Arab Saudi.
"Jamaah dalam kloter 39 merupakan sisa jamaah dari kuota haji Sulsel. Dari awal keberangkatan mereka memang belum terjadwal dan kita tunggu akan bergabung dengan jamaah embarkasi mana.

Kami sudah mendapat pemberitahuan dari pihak Garuda Indonesia mengenai penerbangan mereka," kata Wakil Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Hasanuddin Makassar Solihin di Asrama Haji Sudiang, Rabu (18/11).

Merujuk jadwal penerbangan, setelah bertolak dari Makassar, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 7723 tersebut akan transit di Bandara Sepinggan Balikpapan pukul 10.15 untuk menjemput jamaah Balikpapan.

Setelah transit selama sekitar 1,5 jam, pesawat Airbus A 330 tersebut terbang menuju Bandara King Abdul Azis (KIA) Jeddah sesaat setelah mengisi bahan bakar di bandara Hang Nadim Batam seperti penerbangan pemberangkatan jamaah haji sebelumnya.

Tribun melansir pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hasanuddin Makassar dijadwalkan berakhir Sabtu (21/11) lusa bertepatan dengan keberangkatan kloter 38.

Sebanyak 13.792 JCH dari 23 kabupaten/ kota Se-Sulsel maupun tujuh provinsi di timur Indonesia akan mengikuti prosesi puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah bersama ratusan ribu jamaah dari berbagai penjuru dunia, 27 November ini. Sedangkan kedatangan perdana Debarkasi Makassar yang tergabung dalam kloter pertama (355 jamaah Makassar) dijadwalkan dimulai 3 Desember mendatang.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan kembali melepas jamaah kloter 38 di eks Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (21/11) pukul 08.45 wita.

PPIH Embarkasi Hasanuddin disebutkan sudah melayangkan undangan untuk orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (pemprov) Sulsel ini.

Sebelumnya, Syahrul juga melepas sekitar 355 JCH asal Kota Makassar yang tergabung di kloter satu saat pemberangkatan musim haji perdana, 23 Oktober lalu.

Kemarin, sekitar 360 jamaah termasuk petugas kloter 34 asal Kabupaten Pinrang berangkat ke Tanah Suci. Hari ini, akan disusul JCH kloter 35 asal Sulbar dan jamaah kloter 36 asal Kabupaten Gowa, Luwu Utara, Makassar, dan Sulbar. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Gedung Baru Kantor Jamsostek Cabang Tanjung Morawa Diresmikan

Sanco simanullang- Medan



Tanjung Morawa-Sumut, KBN News-Para peserta jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan perusahaan di wilayah operasional meliputi kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tebing Tinggi dan sebagian kecil dari kota Medan Sumatera Utara, kini dapat mengurus hak dan kewajibannya di PT Jamsostek (Persero) cabang Tanjung Morawa, berlokasi di Jalan Raya Tanjung Morawa-Medan Km 14,5 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Gedung megah dengan luas tanah 3.883 m2 dan luasa bangunan 933 m2 (dua lantai) itu selesai dibangun tanggal 16 Oktober 2009 lalu, dan diresmikan pada hari Kamis (19/11) oleh Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Jamsostek (Persero) Karsanto disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi dan utusan dari berbagai perusahaan strategis.

Hadir pada peresmian tersebut Muspida Plus Sumut seperti Kepolisian dan Kejaksaaan, mewakili Bupati dari Serdang Bedagai, bing TInggi , Komisi E DPRDSU, Ketua Apindo Sumut Parlindungan Purba SH MM, Ketua SPSI Sumut Muhyir Hasan Hasibuan, Kopertis Wilayah I, Kopertais Wilayah I, Bank Sumut,BNI, Bank Mandiri, BTN Medan, Tokoh Agama dan Pimpinan Organisasi Keagamaan Provinsi Sumatera Utara seperti Ferdinandus dari PGI Sumut, Muspida Plus Deli Serdang, Ketua Yaysan Rumah Sakit Medistra, Muspida Deli Serdang, Pimpinan SKPD Deli Serdang, Kepala Cabang PT Jamsostek (Persero) Se Wilayah I, Pimpinan Organisasi Pengusaha / Pekerja / Buruh Deli Serdang, Pimpinan Ormas dan Kepemudaan Deli Serdang, Para Pimpinan Perusahaan Strategis , dan lainnya.

Wakil Bupati Deli Serdang dalam amanahnya mengatakan kehadiran Kantor PT Jamsostek (Persero) di Tanjung Morawa tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi peserta jamsostek.” Kiranya gedung megah ini dibarengi oleh pelayanan yang lebih baik kepada peserta Jamsostek,” tandas Wakil Bupati.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat mendukung pelaksanaan program jamsostek di Wilayah itu demi kesejahteraan masyarakat pekerja, sehingga diminta kepada segenap pengusaha dan pemberi kerja dapat melindungi tenaga kerjanya melalui program jamsostek.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Jamsostek (Persero) Karsanto menegaskan Gedung baru milik Jamsostek , saat ini kondisi dan fasilitas kerja PT Jamsostek (Persero) Tanjung Morawa menjadi lebih baik.

”diharapkan pegawai akan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan lebih sehat sebab rasio antara pegawai dengan space kerjanya pun telah disesuaikan dengan standar yang disyaratkan. Kondisi ini sungguh jauh berbeda saat berkantor di bangunan lama,” katanya.

”Untuk itu, saya berharap agar unit kerja yang menempati gedung baru ini dapat bekerja dengan lebih baik dan semakin meningkatkan kinerjanya dalam menunjang dan mendukung tugas pokok PT Jamsostek (Persero) untuk memberikan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi peserta jamsostek,” sambungnya seraya menekankan bila para stakeholder ingin mempergunakan ruangan di Gedung tersebut, kiranya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Dr. H . Mas’ud Muhammad MM mengatakan nama Pimpinan Kantor Wilayah I, Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Se Wilayah I beserta staf dan Panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas dukungan dari berbagai pihak sehingga Gedung Kantor tersebut dapat diresmikan.

“Alhamdullillah, dengan selesainya pembangunan Gedung Kantor PT Jamsostek (Persero) Tanjung Morawa tanggal 21 Oktober 2009, Kantor Cabang Tanjung Motawa telah menempati Gedung Baru berstatus milik PT Jamsostek (Persero). Diharapkan dengan menempati gedung kantor yang baru ini, kenyamanan dan produktivitas kerja karyawan lebih terjamin serta pelayanan kepada peserta semakin baik,” kata Mas’ud.

Dia berharap, dengan dengan adanya gedung kantor ini, dapat membantu pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat melalui perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Pada kesempatan ini Mas’ud memaparkan Kepesertaan program jamsostek di Kantor PT Jamsostek (Persero) Tanjung Morawa yang aktif sebanyak 67.096 tenaga kerja dari 719 perusahaan. Sementara tenaga kerja Non Aktif sebanyak 241.757 tenaga kerja dari 215 perusahaan sehingga berjumlah 308.853 tenaga kerja dari 934 perusahaan

”Jumlah peserta tenaga kerja tersebut masih relatif rendah dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ada di 3 kabupaten / kota yang berjumlah 1.105.971 orang,” imbuhnya.

Sementara pelayanan jaminan dan santunan yang telah dibayarkan di Tanjung Morawa dari Januari s/d Oktober 2009 anta lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.685 kasus dibayarkan Rp 2.866.030.000,-, Jaminan Kematian (JKM) berjumlah 307 Kasus dibayarkan Rp 2.930.800.000,-Jaminan Hari Tua ( JHT) 8498 kasus dibayarkan Rp 37.679.000.000,- dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) berjumlah 73.940 kasus dibayarkan Rp 8.963.530.000,- .

Ketua Apindo Sumut yang juga anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH MM menyambut baik kehadiran gedung kantor jamsostek di wilayah Tanjung Morawa. Ia mengajak segenap pengusaha untuk dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya. “Selamat kepada Jamsostek yang sudah memiliki gedung baru di Tanjung Morawa,” tandas dia.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut Muhyir Hasan Hasibuan mengatakan agar PT Jamsostek dapat meningkatkan pelayanan kepada peserta. “Jangan hanya gedung yang megah, harus dibarengi pelayanan yang lebih baik baik lagi. Selamat kepada jamsostek,” katanya.

Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini. Dikesempatan itu, diserahkan sejumlah beasiswa kepada anak SD, SMP, SMU kepada anak karyawan berprestasi dari sejumlah perusahaan. Kemudian, kartu Peserta Jamsostek diserahkan kepada perwakilan keagamaan antara lain HKBP Maranatha, Perguruan Katolik Don Bosco Medan, dan lainnya. Disamping itu, diserahkan juga sejumlah santuan kematian kepada ahli waris, pemberian Pinjaman Uang Muka Perumahan(PUMP) jamsostek, dan cinderamata kepada beberapa pejabat oleh PT Jamsostek.

Pada akhir acara dilakukan penandantangan prasasti sekaligus gunting pita oleh Wakil Bupati Deli Serdang. Pejabat sementara Kepala Cabang Tanjung Morawa Sudirman Simamora selanjutnya mempersilahkan para tamunya untuk masuk kedalam gedung dan menyaksikan kondisi ruangan baru yang siap melayani peserta jamsostek sebaik baiknya.(Sanco/Saputra)
Selengkapnya...

Polda Sulselbar Mutasi 37 Perwira

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi H Hery Subiansauri.

Makassar, KBN News-Gerbong mutasi perwira di jajaran Kepolisian Daerah Sulsel kembali bergerak. Sebanyak 37 perwira pertama (pama) dan perwira menengah (pamen) ikut dalam pergantian posisi tersebut.

Mutai perwira tersebut sesuai dengan telegram rahasia (TR) bernomor STR/1105/XI/2009 tertanggal 17 November. Keputusan tersebut ditandatangani Kepala Kepolisian Daerah Sulsel melalui Kepala Biro Personalia, Komisaris Besar Polisi Sutoyo.
Di antara perwira yang mengalami mutasi tercantum nama Kepala Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Makassar, Ajun Komisaris Besar Polisi Feri Handoko. Posisi Feri akan diisi Komisaris Polisi CF Hotman Sirait yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa (Kasubdit Dikyasa) Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel. Selanjutnya, posisi yang ditinggalkan Hotman akan dijabat Feri.

Pergantian terhadap Feri terkesan mendadak. Apalagi, saat ini polisi lalu lintas gencar-gencarnya melakukan sosialiasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Feri yang dikonfirmasi mengatakan, proses mutasi dirinya adalah bagian dari proses jenjang karir di kepolisian. Menurut nya, hal tersebut sangat wajar dalam korps baju cokelat ini. "Kami hanya berganti posisi," singkat Feri.

Jabatan Kepala Satuan Intelkam Polwiltabes Makassar juga sudah terisi. Sebelumnya, posisi ini untuk sementara lowong setelah pejabatnya, AKBP Nanang dimutasi sebagai Kapolres Wajo, beberapa waktu lalu. Posisi tersebut akan diduduki oleh AKBP Deni Hermana.

Sementara itu, posisi strategis lainnya adalah Kepala Satuan Samapta Polwiltabes Makassar yang diduduki oleh Komisaris Polisi Agus Dwi Hermawan. Agus sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Maros. Untuk selanjutnya, jabatan yang ditinggalkan Agus akan diisi oleh mantan Wakapolres Sidrap Kompol Singgih Rachmanto.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi H Hery Subiansauri, mengatakan setelah telegram resmi diterima para pejabat yang dimutasi akan segera menduduki pos barunya. Pejabat yang dimutasi diberikan batas waktu hingga 14 hari untuk berbenah di tempat yang baru.

"Ini bentuk penyegaran organisasi. Dengan adanya mutasi menunjukkan kebulatan tekad polisi untuk selalu menghadirkan perubahan dalam melayani masyarakat," jelas Hery,seperti dilansir fajar. (Agus/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Humanika Ancam Laporkan Kajati Sulsel KeJaksa Agung

Rizal Noer- Jeneponto

Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta. (foto: kejaksaan.go.id)

Jeneponto< KBN News-LSM Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusian dan Keadailan (HUMANIKA) Provensi Sulawesi Selatan mengancam akan melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kekejaksaan Agung RI bila temuan BPK dikabupaten Jeneponto sebesar Rp 106.349.970.566,tidak ditindak lanjuti demikian yang disampaikan Ir.Natsar Desi, M.Si Rabu, (18/11).di Kafe Belokallong.
Lebih jauh Natsar Desi yang juga mantan Calon Wakil Bupati Jeneponto mengtakan bahwa
terkait temuan BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan melalui laporan hasil pemeriksaan
tanggal, 31 Desember 2008 terdapat kerugian daerah khusuysnya dikabupaten Jeneponto
sebanyak 74 kasus.

Padal kasus tersebut telah dilaporkan kekejakssaan Tinggi sulawesi Selatan beberapa
waktu lalu yang samapi saat ini belum ada kejelasan.

Dimana laporan HUMANIKA Sulsel yang masuk kepada kejaksaan satu bundel hasil
pemeriksaan BPK RI, sudah jelas-jelas didalam hasil pemeriksaan BPK RI telah diduga terjadi kerugian negara yang cukup besar.

HUMNIKA telah menyampaikan kekajati Sulsel sejak tahun 2007 dan tahun anggran 2008
pemerintah kabupaten Jeneponto belum meninfdak lanjuti rekomondasi BPK RI Untuk
membentuk Majelis Pertimbangan/Tim Penyelesaian kerugian Negara.
Hal ini pemerintah kabupaten Jeneponto dianggap tidak berniat untuk menyelesaikan apa yang telahditemukan BPK pada pemeriksaan selama satu bulan di Bumi Turatea
Kejaksaan Tinggi sudah seharusnya melakukan langkah-langkah hukum untuk menyidik
pejabat terkait yang dinilai terlibat dalam kasus kerugian Negara, siapun orangnya
sekalipun orang nomor satu didaerah ini, Kata Natsar.

Kita masih menunggu dua tiga hari ini kalau Kajati Sulsel juga belum melakukan
langkah-langkah hukum maka pihak HUMANIKA akan berangkat Kejakarta untuk melaporkan
langsung kekajagung akan kinerja Jajarannya di Sulsel.

Bahkan Kita telah meminta keajati Sulsel agar Kejari Jeneponto diganti saja karena selama ini sejumlah kasus kortupsi yang masuk tidak pernah ada penyelesaiannya, Kajari hanya cukup menerima laporan setelah didalam tidak diketauhui kemana
kasus itu didrop. kunci Natsar.(Rizal/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Oknum Jaksa Kejati SulSel Coba Suap Wartawan

Di Sorot Beri Pelayanan Khusus Bagi Terdakwa Narkoba



Makassar, KBN News-Perkara narkoba yang di tangani oknum jaksa penuntut umum H.A. Galib,SH terhadap terdakwa Irwan Arfah CS yang sejak sidangnya bergulir di pengadilan negeri makassar pada pertengahan oktober 2009 lalu,terus menjadi sorotan dari berbagai pihak terutama media masa dan LSM yang peduli dengan barang haram tersebut.pasalnya, sejak pertama kali di sidang Irwan Arfah CS seakan mendapat perlakuan khusus dari sang JPU mana kala setelah menjalani persidangan.

Hal yang paling mencolok dan di dapat oleh para terdakwah kasus narkoba ini, adalah saat pertama kali selesai menjalani persidangan perkaranya pada pertengahan oktober lalu,para terdakwah justru di beri kesempatan untuk menikmati makan siang di salah satu warung makan oleh oknum jaksa Hariani,tanpa ada pengawasan oleh petugas kejaksaan.setelah di telusuri,ternyata salah satu terdakwa Irwan Arfah adalah seorang anggota DPRD aktif periode 2009-2014 asal Kabupaten Selayar.

Bahkan perlakuan khusus terhadap oknum anggota dewan ini, tidak sampai di situ.setelah menikmati makan siang bersama para terdakwa yang lain,Irwan Arfah di bawa menikmati istirahat siang dalam ruangan toko kejari makassar lebih dari sejam tanpa alasan yang jelas.

Bahkan setiap kali persidangan,perkara narkoba yang melibatkan oknum oanggota dewan yang terhormat ini,selalu di penuhi pengunjung dan menjadi pusatperhatian.Puncaknya,saat sidang lanjutan pada hari kamis 12 Nopember 2009 setelah menjalani persidangan lanjutan,oknum jaksa H.A.G,SH mencoba menemui salah seorang anggota LSM LAPPAN untuk membicarakan sorotan yang di alamatkan kepada dirinya.

Namun hal tersebut di tolak oleh Abd.Rasyid sembari meninggalkan oknum jaksa.tidak berhasil membujuk rasyid, oknum jaksa H.A.G,SH kembali mengeluarkan jurus baru dengan cara mengeluarkan sejumlah uang yang di berikan kepada salah seorang pegawai PN makassar bernama Bur Baso,untuk di berikan kepada para wartawan agar pemberitaan terhadap dirinya di hentikan.akibat ulah oknum jaksa ini,wartawan Media Online Media Rakyat Iwan B.Jallo segera meninggalkan PN.Makassar untuk menghindari bujuk rayu sang jaksa ungkap Rasyid kepada wartawan KBN melalui telefon genggamnya.

lebih lanjut menurut Rasyid,apa yang di lakukan oleh oknum jaksa H.A.G,SH tersebut,sangat mencoreng wajah institusi kejaksaan.terlebih lagi belakangan ini,institusi baju coklat ini sedang mengalami guncangan dan sorotan akibat perbuatan oknum oknum jaksa nakal yang mencoreng almamaternya.Rasyid berharap agar Kepala Kejaksaan Tinggi SulSel dapat mengambil tindakan tegas Kepada oknum jaksa H.A.G,SH dan jangan lagi memberikan perkara apapun untuk di tanganinya.sebelum,jaksa H.A.G,SH pada awal nopember 2009 lalu, pernah mencak mencak di salah satu ruangan PN.Makassar akibat pemberitaan terhadap perkara narkoba yang di tanganinya,dengan mengeluarkan kalimat “Biar Seribu Kali Di Beritakan Saya Tidak Takut” ungkap oknum jaksa ini dengan nada kesal yang di saksikan banyak orang.(JK/Tono)
Selengkapnya...

Gara-Gara Petugas Provos Arogan, Pengacara Demo Kejari Makassar


Makassar, KBN News-Dalam meningkatkan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,kejaksaan Negeri Makassar terus berbenah diri terutama dalam hal keamanan dan pengamanan keluar masuknya masyarakat yang berurusan dengan perkara hukum. Sejak Kepala Kejaksaan Negri Makassar dijabat oleh Yusuf Handoko,SH.MH sejak Agustus 2009 lalu, pengamanan dilingkungan kantor Kejari Makassar semakin diperketat. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengamanan petugas Provos yang ditempatkan pada pintu masuk kantor Kejari Makassar

Dengan adanya petugas provos tersebut, maka mulai saat itu setiap orang yang keluar masuk kantor Kejari harus terlebih dahulu mengisi buku tamu serta menulis maksud dan tujuan untuk ketemu dengan jajaran pegawai Kejaksaan. Hal tersebut berlaku juga bagi pejabat dari instansi manapun yang memasuki kantor Kejari Makassar, tidak terkecuali para wartawan dan pengacara.

Namun sangat disayangkan keberadaan petugas Provos tersebut, sepertinya terlalu Arogan jika melihat ada masyarakat yang memasuki kantor Kejari, tanpa terlebih dahulu melapor kepada petugas dan mengisi buku tamu.


Bahkan tidak jarang tugas Provos dengan kasarnya tanpa memperdulikan sikap kesopanan kepada para pengunjung, hampir setiap saat keluar kata kata yang kurang bersahabat seakan petugas Provos lebih menunjukan sikap Arogansinya ketimbang menghormati perasaan para tamu, atau pengunjung yang datang ke kejari makassar.bahkan tidak sedikit wartawan dan pengacara yang mendapat perlakuan arogan dari petugas provos yang sedang piket.

Salah seorang oknum petugas provos yang di anggap terlalu arogan kepada para tamu yang keluar masuk kejaksaan adalah Tajuddin Sakariah.oknum ini di anggap sangat tidak sopan bila berbicara kepada para tamu dengan mempertotonkan sikap arogansinya.akibat ulahnya tersebut,puluhan pengacara yang sehari harinya berurusan di kantor kejari makassar,pada hari rabu 11 nopember 2009 melakukan demo,dengan mendatangi kantor kejari makassar.kehadiran puluhan pengacara ini,untuk bertemu kajari Yusuf Handoko dan menyampaikan perlakuan yang kurang sopan dan arogan dari oknum petugas provos dimaksud.

Namun niat baik menyampaikan aspirasi mereka ini,seakan tidak di tanggapi oleh kajari makassar,dan hanya memerintahkan kassiintel Didi Hariyono,SH.MH,untuk menerima para pengacara tersebut.dalam dialog yang berlangsung di ruangan pola kejari makassar,terungkap keluh kesa para Advokat ini,jika keberadaan oknum petugas provos TS tersebut sangatlah tidak bersahabat dan tidak mempunyai etika serta terlalu arogan dalam menjalankan tugasnya.salah seorang pengacara Tajuddin Rahman saat menyampaikan aspirasinya mengatakan,jika sebaiknya sebelum di tempatkan sebagai petugas provos,siapapun mereka harus di latih dulu soal tata cara beretika yang baik dan sopan.setelah mendengarkan aspirasi para pengacara ini. Didi Haryono,SH.MH mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kajari makassar untuk di ambil langkah langkah lebih lanjut.(jk,Tono)
Selengkapnya...

Kasat Brimob Sulsel : Brimob Jauh Dari Arogan


Makassar, KBN News-Aksi Tawuran dan Demonstrasi yang terjadi di kalangan Mahasiswa di Kota Makassar senangtiasa berakhir kekerasan yang disebabkan tindakan represif aparat kepolisian termasuk Brimob.

Kepala Satuan Brigadir Mobile (Bromib) Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Drs Abdul Rakhman Baso SH, menegaskan penanganan aksi tersebut akan dilakukan pihaknya secara Humanis, Menurut Abdul Rakhman, Sikap Humanis tersebut lebih mengedepankan perlakuan manusiawi, tidak arogan dan sombong untuk memberikan yang terbaik tanpa ada unsure kekerasan. ”Mahasiswa itukan juga manusia, Begitupula Brimob, tegasnya. Meski demikian pihaknya tidak akan memberikan perlakukan istimewa kepada oknum Brimob yang melakukan perbuatan yang melanggar “laporkan saja jika ada oknum Brimob menyalhi aturan hokum , kita siap menindaknya tidak yang diistimewakan, baik pelanggaran displlin maupun pidana, ujar Kasat yang baru 10 bulan ini menjabat di Makassar.
Hal tersebut disampaikan Kasat Brimob Polda Sulsel ditengah-tengah perayaan Ulang Tahun Brimob yang ke 64 tahun yang berlangsung di Halaman Markas Besar Kepolisian Daerah Sulsel sabtu 14 November.

Sejauh ini tambah Abdul Rahman segala bentuk tindakan tawuran dan demonstrasi telah ditunggani oleh oknum yang ingin merusak ketertiban, oleh karena itu tambah Abdul Rahman sebagai bagian integral institusi kepolisian, Brimob memiliki tugas menangulangi kejahatan yang berintensitas tinggi uitamanya kerusuhan massa dan kejahatan terorganisir. “Kita tetap mengutamakan sikap yang jauh dari arogan, sejauh aksi mahasiswa tersebut jauh dari sikap anarksi dan tidak menggangu ketertiban masyrakat, tegas Kasat yang juga pernah menjabat Wakasat 3 Pelopor Korps Brimob Polri Kelapa dua dijakarta ini.

Pasukan yang dimiliki Brimob di Sulawesi Selatan sebanyak 1.500 pasukan, sejauh ini kata Abdul Rahkman perlengkapan persenjataan dan transportasi Brimob untuk pengamanan Pemilu baik Legislatif capres dan Cawapres masih belum memadai, diantara Kendaraan Taktis Barakuda, Water Canon dan peralatan penjinak Bom belum mampu difasilitasi untuk 3 wilayah yakni Makassar, Pare-pare dan Bone.

“perlengkapan persenjataan dan transportasi masih terbatas apalagi wilayah kita Makassar , Pare-pare dan Bone kesemuanya memerlukan perlengkapan ujar kasat yang berusia 45 tahun ini.



Dihari Ulang Tahun Brimob yang ke 64 tahun Kapolda Irjen Polisi Drs Adang Rochjana menegaskan kembali motto Brimob yang sekali melangkah pantang menyerah sekali tampil harus berhasil. Diusai Brimob yang ke 64 tahun mesti melakukan reformasi birokrasi modern dengan mengedepankan kemitraan yang humanis, etis dan tegas demi mendapat kepercayaan masyarakat.

Hindari kekerasan, jungjung tinggi hak asasi manusia, Profesional dan berikan pelayanan yang Baik untuk masyarakat, jelasnya dihadapan 800 personil Brimob dan Ibu Bhayangkari.

Acara yang berlangsung meriah diakhri dengan pemotongan tumpeng oleh bapak Kapolda Sulsel disertai aktraksi Gandrang Bulo, Tari-tarian dan Mercendband yang dilakukan oleh Prajurit Brimob dan civitas saka Bhyangkara.(Agus/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Guru Kalahkan Murid di Musda Golkar Sulsel

Bupati Pangkep dan Sidrap Jadi Pengurus Harian DPD Golkar Sulsel yang Baru.

Suahrul YL dan Ilham Arief Sirajuddin berpelukan saat pelaksanaan Musda diHotel Imperial duta Makassar. (Foto: Tribun-Timur)

Makassar,KBN News- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel secara mufakat pada musyawarah daerah (musda) VIII di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Minggu (15/11) malam.

Proses terpilihnya Syahrul berlangsung alot setelah pesaingnya Ilham Arief Sirajuddin meminta pemilihan ketua diselesaikan lewat pemilihan tertutup atau voting.
"Proses demokratisasi di musda harus berjalan. Termasuk jika harus voting. Saya mundur jika pemilihan lewat aklamasi," kata Ilham sesaat setelah menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon ke pimpinan sidang, Nurdin Halid.

Sementara Syahrul juga menyatakan tidak akan maju sebagai calon jika pemilihan ketua melalui jalur voting. "Saya tidak terpisahkan dengan Ilham. Kalau harus voting, lebih baik saya mundur," kata Syahrul,seperti dilansir tribun.

Usai penetapan sebagai ketua, Syahrul bersama empat anggota formatur yakni Ince Langke, Barlinti Hasan, Idrus Marhan, dan Zain Katoe membentuk pengurus DPD Golkar Sulsel periode 2009-2014.

Ilham diakomodir di posisi wakil ketua bersama M Roem, Ince Langke, Yagkin Padjalangi, Basmin Mattayang, dan beberapa wakil ketua lainnya (lihat, Susunan Pengurus DPD Golkar Sulsel).

Untuk formasi wakil ketua, kader yang duduk lebih banyak dari kubu Ilham. Sedangkan untuk komposisi bendahara lebih banyak diisi orang Syahrul, termasuk masuknya Bupati Pangkep Syafrudin Nur sebagai bendahra dan Bupati Sidrap Rusdi Masse sebagai wakil bendahara.

Rusdi sebelumnya pengurus DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Sulsel.
Ilham dan Syahrul sempat ingin meninggalkan forum musda jika Nurdin memilih salah satu dari opsi yang disampaikan keduanya.

Karena tak kunjung menemui kata sepakat, Nurdin menskorsing sidang selama 30 menit sejak pukul 15.30 sore untuk melakukan lobi politik.

Skorsing mulur lebih dari tiga jam dan dijadikan forum lobi. DPP kemudian memfasilitasi pertemuan informal 24 ketua DPD II kabupaten/kota.

Atas desakan DPP yang tidak menginginkan Ilham sebagai ketua DPD I, forum akhirnya menyepakati Syahrul sebagai ketua. Sementara Syahrul tidak mau menjadi ketua bila Ilham tidak menjadi bagian dari kepengurusan.

Akhirnya forum menyepakati Syahrul sebagai ketua dengan syarat mengakomodir Ilham dalam kepengurusan. Ilham luluh dengan keputusan ini.

"Tidak ada yang kalah atau menang. Apa yang terjadi tadi bagian dari proses dan dinamika politik di musda. Saya dan Syahrul tidak bisa dipisahkan satu sama lain," kata Ilham saat meminta ratusan pendukungnya meninggalkan lokasi musda.

Ilham berorasi di atas mobil Alphard-nya sembari menyampaikan terima kasih atas kesetiaan pendukungnya. Pada saat bersamaan, Syahrul bersama empat formatur
lainnya, Idrus Marham, Barlihanti Hasan, Ince Langke, Zain Katoe menyusun komposisi kepengurusan.

Syahrul berjanji akan menjadikan Golkar sebagai partai terkemuka di Sulsel. "Yang paling penting dalam musda bagaimana konsolidasi organisasi, konsolidasi idelaisme yekad dan semangat. Dari pendekatan itu, seluruh proses dinamika musda berjalan dinamis.

Mengenai proses terpilihnya yang berlangsung mufakat, Syahrul menyebutnya bagian dari dinamika musda. "Setelah melihat fenomena musda, mufakat bukan hal terlarang. Ada aturannya dan tidak dilarang bahkan lebih baik untuk solidaritas dan keutuhan partai," ujarnya. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Ical: Minta SYL dan Aco Berbicara Dari hati Kehati

Makassar, KBN News- Pelaksanaan Musyarawah Daerah (Musda) Golkar yang ke VIII berlansung dari Tanggal 14 sampai 16 Nopember 2009 di Hotel Impereal Arya Duta Makassar yang dibuka oleh Ketua Umum DPP Golkar, Ir. Aburizal Bakri dan dihadiri sekjend DPP Golkar, Idrus Marham dan sejumlah pengurus dari DPP dan Anggota DPR- RI dari Partai Golkar.

Pada Saat pembukaan Musda tersebut hadir pula mantan Ketua DPD Golkar Sulsel H.M.Amin Syam dan Ketua Penasehat Golkar Sulsel, H. Eddy Baramuli dan Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dan 24 DPD Kota dan Kabupaten se-Sulsel.

Ketua Umum DPD Partai Golkar Sulsel, Ir. Ilham Arief Sirajuddin mengatakan semenjak Partai berlambang pohon beringin dipimpinnya kurang lebih 10 bulan lamanya telah mengalami perubahan yang sangat meningkat, sebagai hasilnya pada Pemilu 2009 pada pemilihan legislatif baru-baru ini telah menempatkan sekitar 23 persen Anggota Legislatif dari Partai Golkar dan 8 Anggota DPR RI yang tersebar di berbagai komisi di DPR RI, katanya.

" Dimusda ini murid bakal bertarung dengan sang guru, pada dasarnya kami akui keberhasilan yang dicapai selama ini berkat ilmu yang diberikan dua sang guru yakni Bapak Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo, jadi kesuksesan dari pada murid merupakan keberhasilan sang guru juga, " ucap Ilham saat memberikan sambutan pada Musda VIII Partai Golkar di Hotel Impreal Duta Makassar.

Lain Halnya dikatakan Gubernur Sulsel bahwa Partai Golkar tidal bisa lepas dari ideologi negara, seperti halnya pada musda ini merupakan penerapan nasionalme yang kuat sehingga mampu mengkritik pemerintah dan mengawal pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan ini adalah semua bagian dari politik golkar.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir.Aburizal Bakri meminta agar partai Golkar di Sulsel tetap solid dan meminta juga kepada kedua calon kandidat ketua DPD partai Golkar untuk berbicara dari hati kehati dulu sebelum bertarung, imbuhnya. (Rauf Sibali/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

40 Calon Jamaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci

Liputan Haji 2009

(Foto detikcom)

Mekkah, KBN News- Kabar duka kembali datang dari Arab Saudi. Berdasarkan data Departemen Agama, hingga hari ini, Sabtu 14 Oktober 2009, jumlah calon jamaah haji yang wafat di Arab Saudi berjumlah 40 orang.

Jamaah terakhir yang wafat tercatat bernama Nur Sajid Bin Djanuri, usia 53 tahun. Pria yang terdaftar dalam Kloter SUB 023 ini meninggal akibat serangan jantung mendadak pada Jumat 13 November 2009.

Bagi jamaah calon haji yang wafat di Jeddah, telah dimakamkan di Pemakaman Hawa. Sedangkan di Madinah dimakamkan d Pemakaman Baqi, begitu juga di Makkah dimakamkan di Pemakaman Ma`la atau Saraya.

Vivanews melansir Penyakit jantung saat ini masih jadi penyebab utama kematian calon jamaah haji.

Berikut daftar jamaah haji yang wafat:

1. Maemunah Binti Andi
2. Rahmawaty Binti H. Sainin
3. Rahmin Bin Karma
4. Siti Aminah Binti Amat
5. Zaenuddin Bin Kadir
6. Amri Saleh Bin Saleh
7. Fatma Gani Binti Gani Rajab
8. Ny. Siwarni Binti Sukarto
9. Warsito Bin Darjan
10. Djamilah Binti H. Abd Bari
11. Satari Binti Rakat
12. Hasiyah Binti Adnan
13. Lasau Bin Ladika
14. Rukma Bin Indik
15. Sadeli Bin H. Sarpin
16. Jumaini Binti Baharus
17. Kasminah Binti Sedris
18. Nurhaida Binti Munir
19. Mochamad Sai Bin Mistalap
20. Djamilah Nasution Binti Kumun
21. Wasdai Bin Dartam
22. Enung Nurhayati Binti Hasan
23. Abbas Bin Cut
24. Supriati Binti Ahmad
25. Kartono Bin Sarep
26. Siti Hajar Binti Maahat
27. Nagoro Siregar Binti Stn. Soloon Siregar
28. Nur Sajid Bin Djanuri
29. Noraida Binti Bustani
30. Achmad Bin Tuling
31. Dahlan Bin M.Maulana Adnan
32. Sis Ma'sum Bin Deri
33. Iyan Rosmiati Binti Ahmad Syafii
34. Nursima Binti M.Diah
35. Gural Difinubun Bin Hamis Difinubun
36. Ahlan Bin Astro Jaelani
37. Achmad Wachyudin Bin Narban
38. Abu Bakar Bin Mak Abbas
39. Lijah Hutasuhut Binti Sipangulu
40. Ny. Witem Binti Durohman. (Saputra/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Gubernur vs Walikota di Musda Golkar Sulsel

Ketua Umum Buka Musda Hari Ini



Makassar, KBN News - Sehari menjelang pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII Partai Golkar Sulsel, masih ada 13 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum menyatakan dukungannya.

Mereka belum menyebut satu pun dari dua nama calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin.
DPD II yang masih dalam posisi wait and see itu adalah Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Toraja Utara, Lutim, Lutra, Maros, dan Barru.

Sedangkan DPD Selayar dan Pangkep justru menyebut nama Syahrul dan Ilham secara bersamaan sebagai kandidat yang akan didukung pada musda yang digelar di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, 14-16 November.

Dari agenda yang diperoleh dari panitia pelaksana, musda akan dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, hari ini. Sementara pemilihan ketu akan berlangsung, Minggu (15/11) malam.

Mengalir Dukungan Ke Syahrul

Ketua DPD II Partai Golkar Takalar, Ibrahim Rewa, mengatakan, hasil rapat pleno dengan pimpinan kecamatan Golkar Takalar menilai Syahrul paling tepat memimpin Golkar Sulsel lima tahun ke depan.

"Kami sudah putuskan mendukung Pak Syahrul sebagai calon ketua Golkar," kata Ibrahim yang dihubungi melalui saluran telepon selularnya malam tadi.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Golkar Takalar ke Syahrul, Ibrahim, yang juga Bupati Takalar, menghadiri acara mengenang 100 hari wafatnya HM Jasin Limpo di Hotel Makassar Golden, Jl Pasar Ikan, Makassar, kemarin.
Selain dari Takalar, dukungan kepada Syahrul datang pula dari DPD II Partai Golkar Sidrap. Pernyataan dukungan terhadap Syahrul disampaikan langsung Ketua DPD II Golkar Sidrap Andi Ranggong kepada Syahrul di tempat yang sama beberapa saat sebelum acara dimulai.
Sementara Ilham mendapat tambahan dukungan dari DPD II Golkar Luwu. Sebelumnya, Ilham juga menuai dukungan dari Makassar dan Pinrang.
Posisi dukungan sementara, Syahrul mendapat enam dukungan DPD II sedangkan Ilham mendapat tiga dukungan sementara. Namun peta dukungan masih akan terus berubah hingga pemilihan.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Barru, M Rum, yang dihubungi malam tadi, mengatakan, rapat pleno yang sedianya berakhir tadi malam belum juga memutuskan siapa kandidat yang akan diusung, seperti dilansir tribun.

"Belum ada keputusan siapa yang akan diusung, masih digodok," kata Rum melalui telepon selularnya.

Namun Wakil Sekretaris DPD II Golkar Barru, Syamsumarling, mengatakan, peserta rapat menyarankan Syahrul dan Ilham bertemu sebelum Musda berlangsung.

Lain halnya dengan sejumlah warga Kota Makassar menilai perebutan pimpinan di tubuh partai yang berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan ini merupakan pertarungan antara Gubernur dan Walikota, kata Yani di Warkop Mappanyukki kepada BKN,Jumat (13/11).

Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung dipastikan tiba di Makassar dan akan membuka musda pada siang ini. Keduanya terbang dari Manado, Sulawesi Utara. Mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh pun disebut-sebut akan hadir di Makassar.(Rauf Sibali/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Kapolwiltabes Geram Oknum Polantas Yang Pungli



Makassar, KBN News- Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Makassar, Kombes Polisi Gatta Chairuddin, mengaku geram dengan tindakan dua anggota satuan lalu lintas Briptu Asw dan Briptu Sdrs, yang melakukan pungutan liar di depan Makassar Town Square (M Tos), Jumat (13/11).

"Itu tak benar, kalau! Saya akan sidik dulu," kata kapolwil melalui pesan singkat.
Informasi yang berhasil dihimpun Tribun, menyebutkan, pungli itu berawal saat seorang warga Pinrang, Abu B, bersama keluarganya, bermaksud mengunjungi anaknya di Makassar dengan menggunakan mobil pribadi.

Saat melintas di depan M Tos, Jl Perintis Kemerdekaan, mobilnya ditahan. Kepada Tribun, Abu mengaku salah karena tidak menggunakan sabuk pengaman, seat belt.
Abu mengaku lalai. Hanya saja yang membuatnya bingung, sebab kedua oknum polisi tersebut justru enggan memberikan resi bukti pelanggaran (tilang). "Justru keduanya meminta sejumlah uang kepada kami," ujar Abu,seperti dilansir tribun.

Dengan sedikit menggerutu, Abu kemudian menyerahkan sejumlah uang yang diminta. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom