Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Mabes Polri Gagalkan Perampok Rp 2,75 Miliar


Jakarta, KBN News - Mabes Polri menangkap 2 anggota komplotan perampokan uang senilai Rp 2,75 miliar. Pelaku telah merampok uang milik PT Gunung Madu Plantation (GMP) di Lampung yang baru ditarik dari Bank Mandiri.

"Dua pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Pelaku diduga enam orang," kata Wakil Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Sulistyo Ishak saat dihubungi detikcom via telepon, Selasa (29/12/2009).

Tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Sumsel dan Polda Lampung menangkap pelaku berinisial SM di sebuah hotel di Jalan A. Yani, Bedeng 15A Metro, Jumat (25/12) siang. Sedangkan HM ditangkap keesokan harinya, Sabtu (26/12) di Kampung Pematang Panggang, Ogan Kumering Ilir, Sumatera Selatan.

Sementara itu, empat pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari tangan tersangka polisi menyita 4 pucuk senjata api dan uang sebesar Rp 380 juta hasil kejahatan,seperti dilansir detikcom.

Peristiwa perampokan itu terjadi pekan lalu. Saat iu, PT GMP usai menarik uang tunai sebesar Rp 380 juta. Tiba-tiba, sekawanan perampok yang mengendarai sebuah mobil memberhentikan mobil karyawan PT GMP. Pelaku kemudian menodongkan pistol ke arah korban.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu," tandas Sulis.(Saputra)

Selengkapnya...

Haji Non Quota Akan Dikontrol Pada Musim Haji Tahun Depan

Liputan Haji 2009


Jakarta, KBN News - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430H/2009M telah selesai, namun demikian masih saja meninggalkan catatan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah masih saja diganggu oleh membanjirnya haji non quota. Dari tahun ke tahun, cerita keterlantaran jemaah non quota ini selalu saja muncul ke permukaan dan menjadi komoditas pemberitaan media terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh Departemen Agama RI.
Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Bahrul Hayat, PhD mengaku terganggu dengan keberadaan haji non quota. Bahrul juga merasa cemas atas perlindungan jemaah ilegal ini. "Jemaah non quota telah mengganggu sistem penyelenggaraan haji dan mengganggu kualitas pelayanan haji," kata Bahrul Hayat.

Menurut Bahrul, pemerintah RI melalui Depag RI telah menyampaikan nota keberatan atas jemaah non quota. Bahrul menjelaskan, pada prinsipnya haji non quota bukan kewenangan Depag RI, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan mau tidak mau Depag RI juga harus bertanggungjawab. "Pada akhirnya Depag mesti ikut turun tangan karena banyak jemaah non quota terlantar dan tidak mendapatkan kepastian tiket pulang," ungkap Bahrul yang terjun langsung berhadapan dengan jemaah haji.

Pada bagian lain, Kepala Daerah Kerja Jeddah, Subhan Cholid dalam laporannya menyatakan terdapat kelompok jemaah yang diterlantarkan oleh dua perusahaan yang memberangkatkan mereka. Disebutkan dari hasil investigasi , ada terdapat dua (2) perusahaan yang menelantarkan jemaahnya dengan jumlah keseluruhan 120 orang. "Masing-masing jemaah dipungut biaya mulai dari Rp60jt hingga Rp75juta per orang," ungkap Subhan Cholid.

Ditambahkan Subhan, jemaah terlantar tersebut selama di Mina menempati Maktab 50 dan Maktab 106 bersama dengan jemaah haji regular dan jemaah haji khusus. Hal tersebut telah menimbulkan keresahan bagi jemaah haji resmi karena mengurangi space tempat tinggal serta jatah makan jemaah haji pada maktab tersebut.

Serupa dengan laporan dari Kedaker Jeddah, atas nama Kepala Perwakilan Staf Teknis Urusan Haji I/ Ketua PPIH di Arab Saudi, Dr. M. Syairozi Dimyathi mendapatkan fakta terdapat 2 orang calon jemaah haji yang tidak terdaftar dalam base Siskohat Depar RI. Jemaah tersebut juga difasilitasi oleh salah satu perusahaan yang sama dengan laporan Subhan.

Selain itu, terdapat juga jemaah haji non data base dari Kalimantan Selatan sebanyak 175 orang yang difasilitasi oleh salah satu perusahaan PT BB dengan menggunakan jasa travel Maritus Tour & Travel, dan dari Kalimantan Timur sebanyak 150 orang difasislitasi Trevel Ar Rayyan Al Mubarok/ KBIH Darul Fatah. Mereka para jemaah pada 13 November 2009 berada di pemondokan Waserim dan pemondokan Daar Tahha yang berlokasi di daerah Awali sektor II Daker (Daerah Kerja) Madinah. Dengan demikian dari data per 13 November 2009 terdapat 543 orang jemaah non base data (ilegal).

Dalam sebuah forum gathering bersama wartawan di Jakarta, sempat muncul usulan terkait haji non quota ini. Usulan itu antara lain, agar Departemen Agama RI membuka nama para oknum perorangan dan perusahaan yang memanfaatkan momentum penyelenggaraan haji sebagai peluang bisnis. Dengan pengungkapan para oknum nakal tersebut diharapkan Depag RI tidak selalu menjadi korban, seperti dilansir detikcom.

Menyimak persoalan haji non quota yang selalu saja muncul dari tahun ke tahun, Bahrul Hayat menghimbau berbagai pihak, antara lain, pihak kedutaan besar agar tidak memberikan jalan haji non kuota melalui calling visa, penyelenggara ibadah haji khusus agar hanya memberangkatkan jemaah haji khusus yang terdaftar di Siskohat (sistem komputerisasi haji) Departemen Agama, dan para individu calon haji (calhaj) agar mematuhi ketentuan dan bersabar diri. "Kini saatnya Departemen Agama RI mengimbau agar para calon haji agar lebih bersabar diri menunggu antrian dalam daftar tunggu. Lebih baik menunggu dua atau tiga tahun lagi bahkan lebih agar terhindar dari ancaman terlantar di Arab Saudi, " demikian tandas Bahrul Hayat.(Saputra)


Selengkapnya...

Dirlantas Polda Sulselbar Semakin Melaju Tingkatkan Pelayanan Pengurusan BPKB

Laporan: A.A.Effendy- Makassar



Makassar, KBN News- Pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat yang hendak melakukan pengurusan duplikat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun kendaraan baru, terlayani dengan sistem cepat seperti yang kini ditarapkan Dirlantas Polda Sulsel.

Selain sistem cepat dipacu oleh aparat Satlantas Polda Sulsel ini, masyarakatpun tidak dibebani berbagai biaya apapun. Bahkan di loket yang terletak di Lantai II kantor tersebut telah dipajang stiker yang berisi kalimat "Tidak Dipungut Bayaran".

"Kami dari pihak dirlantas kini memacu diri memberi pelayanan maksimal ke masyarakat. Bahkan untuk melakukan pengurusan masyarakat tidak diberatkan berbagai pungutan," ucap Kasi BPKB Dirlantas Polda Sulselbar, Kompol Lamasi, beberapa waktu lalu, di ruang kerjanya.

Bahkan diakuinya, untuk pengurusan duplikat BPKB yang hilang maupun BPKB untuk kendaraan baru, hanya membutuhkan waktu yang singkat saja.

"Masyarakat yang hendak mendapatkan maksimalisasi pelayanan anggota kami, harus membawa dokumen maupun berkas surat kendaraan yang diurusnya," ucap perwira yang juga dipercaya mengendalikan sementara Kasi STNK.

Untuk pengurusan duplikat BPKB yang disebabkan kehilangan, berbagai persyaratan yang sudah tetapkan harus dipenuhi, salahsatunya membawa hasil pemberitahuan kehilangan yang dimuat di media cetak selama dua kali.

Demikian pengurusan BPKB kendaraan baru harus dilengkapi berkas yang sudah disediakan pihak Dialer tempat membeli kendaraan.(Zul/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Anggota DPR RI Nilai PLN Lakukan Perampokan Berstruktur

Anggota DPD RI asal Sulsel, Bahar Ngitung (Foto: Losarinews)

Makassar, KBN News-Anggota DPD RI Bahar Ngitung di Makassar, Senin, mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama ini mengalami perampokan berstruktur.


"Kapasitas saya sekarang bukan pengusaha tapi sebagai anggota DPD jadi saya bisa menyampaikan hal tersebut," ujarnya pada seminar sehari "Menyikapi Kebutuhan Listrik".

Pernyataan tersebut diucapkannya terkait permasalahan yang terjadi di tubuh PLN dan krisis listrik.

Ia mengaku, hingga kini pihaknya hanya bisa mengusulkan dan mendorong anggota DPR dari wilayah timur untuk memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur di kawasan timur Indonesia (KTI).

"Kami mengusulkan peningkatan anggaran infrastruktur khusus energi listrik hingga 30 persen," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, jika usulan tersebut tidak segera terealisasi akan ada gejolak-gejolak dari masyarakat di KTI.

"Kalau mau melihat NKRI utuh melihatlah ke timur," ujarnya. Menurutnya, dampak pemadaman listrik sudah sangat terasa pada produktivitas perekonomian daerah.

Selain listrik, ia dan anggota DPD lainnya juga mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan agar kantong-kantong ekonomi dapat dijangkau dengan mudah,

Terkait perubahan struktur di tubuh PLN, ia yakin Dahlan Iskan akan membawa harapan baru pada BUMN tersebut.

"Saya yakin dengan kredibilitasnya sebagai orang di luar PLN yang selama ini juga melakukan kritikan terhadap kinerja PLN, saya mau lihat buktinya," jelasnya, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Seminar sehari ini diselenggarakan menyusul temuan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi dan Monitoring (DPP LIMIT) bahwa pemadaman bergilir masih terjadi di daerah meski kuantitasnya mulai berkurang di kota Makassar.(Tono/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Penulis Buku Gurita CikeasTantang SBY Berdebat

Foto:Serambinews.com

Yogyakarta, KBN News-George Junus Aditjondro selaku penulis buku Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century mengatakan, apabila kontroversi terkait isi bukunya itu semakin panjang, maka dia bersedia melakukan debat publik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau itu nanti terjadi, saya akan meminta bagian-bagian mana tulisan di buku saya yang dianggap tidak benar dan dianggap fitnah," ujarnya, Senin (28/12/2009) saat menggelar jumpa pers di Galangpress, Yogyakarta.
Sampai saat ini, dia belum pernah menerima keberatan atau protes dari SBY. Dia juga belum pernah menerima intimidasi lewat teror SMS atau telepon terkait bukunya yang sudah soft launching pada Rabu (23/12/2009) di Yogyakarta.

Kompas melansir, Pengacara dari Galangpress, Jeremias Lemek, yang juga memberi pernyataan kepada para wartawan, mengungkapkan, buku tersebut berdasarkan data ilmiah. "Kalau ada yang tersinggung, silakan mengkritisi lewat buku juga. Buku ini tulisan ilmiah sehingga jika akan menanggapi, maka ya mesti secara ilmiah," paparnya.

Dalam buku itu, George antara lain menulis yayasan-yayasan yang memiliki kaitan dengan keluarga SBY. Yayasan-yayasan tersebut berperan memobilisasi dukungan politik dan ekonomi untuk pemilihan SBY.

Dalam periode 100 hari kepemimpinan SBY, muncul kasus Bank Century. Kasus ini menjadi heboh karena ada tudingan bahwa kucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk bank tersebut mengalir ke tim sukses kampanye Partai Demokrat dan pemenangan tim SBY-Boediono. Dalam kasus Century, SBY dinilai tidak tegas, dan itu dilihat George sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan.

Baik Partai Demokrat maupun SBY berkali-kali menyangkal tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah.(Saputra)

Selengkapnya...

Polres Kutai Kertanegara Amankan 50.000 Liter Solar



Tenggarong, KBN News- Kepolisian Resor Kutai Kertanegara mengamankan 50.000 liter solar ilegal bersama seorang tersangka yang diringkus usai melakukan transaksi di perairan Anggana, Kalimantan Timur.

Ini adalah pengungkapan terbesar solar ilegal yang seharusnya untuk industri oleh Polres Kutai Kertanega ra dalam satu tahun terakhir.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kutai Kertanegara Ajun Komisaris Arif Budiman yang ditemui di kantornya di tepian Sungai Mahakam, Senin (28/12), mengungkapkan tersangka berinisial Gu (35). Ia adalah pemilik sekaligus penanggung jawab kapal penarik (tugboat) TB Atlantic Star 2 yang digunakan untuk menampung solar ilegal.

Selain tersangka, polisi juga telah memintai keterangan tiga awak kapal dan tiga karyawan. Penyelidikan sejak lama. "Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa ada kapal tugboat yang menampung kencing bahan bakar dari kapal lain yang melewati daerah muara. Kami pun menurunkan anggota hingga akhirnya mereka tertangkap tangan Kamis kemarin," ujar Arif,seperti dilansir Kompas.

Solar ilegal itu, menurut rencana akan dijual di kepada kapal dan industri kecil sekitar Samarinda dengan harga lebih murah, yakni Rp 4.800-Rp 5.000 per liter dibanding solar resmi untuk industri Rp 6.400-Rp 6.500. Pelaku sendiri membeli dari tugboat lain Rp 3.500 per liter.

"Dari hasil penyidikan, ada tiga tugboat yang solarnya ditampung oleh Atlantic. Ini menyalahgunakan tata niaga BBM (bahan bakar minyak), melanggar Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001," tutur Arif.(Darwis/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Badai Salju Landa Eropa 80 Orang Tewas

Badai salju menerjang Washington DC dan sejumlah kota di Amerika Serikat bagian timur. Sebagian angkutan umum tidak beroperasi karena jalan-jalan tertutup salju.(foto:AFP)

Paris, KBN News-Korban jiwa akibat badai salju yang melanda Eropa terus bertambah. Sejauh ini setidaknya 80 orang meninggal di tengah cuaca dingin yang ekstrem tersebut.

Kekacauan transportasi pun kian parah seiring masih belum bisa beroperasinya kereta-kereta berkecepatan tinggi Eurostar. Puluhan ribu orang telantar akibat tidak beroperasinya kereta Eurostar bertujuan London, Inggris ke Paris, Prancis. Ditambah lagi dengan pembatalan ratusan penerbangan di Eropa.
Kecelakaan-kecelakaan lalulintas pun banyak terjadi di tengah badai salju yang menerjang Eropa. Di Paris misalnya, sebuah mobil tergelincir di jalan yang diselimuti es hingga menabrak rel kereta api. Akibatnya, sebuah kereta keluar dari rel dan melukai 36 orang. Sekitar 300 orang harus dipindahkan dari kereta tersebut.

Di Polandia, otoritas setempat menyatakan 42 orang telah meninggal, kebanyakan adalah para gelandangan. Mereka meninggal akibat kedinginan dalam tiga hari ini setelah suhu udara turun hingga mencapai minus 20 derajat Celcius.

Otoritas Ukraina melaporkan 27 kematian sedangkan enam orang tewas di Jerman dalam kecelakaan lalulintas dan tiga orang tewas membeku di Austria. Demikian seperti diberitakan kantor berita AFP, dan dilansir deikcom.Selasa (22/12/2009).

Otoritas Prancis melaporkan setidaknya dua tunawisma meninggal kedinginan. Bahkan perusahaan listrik nasional sempat memadamkan listrik untuk dua juta jiwa. Alasannya untuk penghematan agar terhindar dari pemadaman listrik besar-besaran dikarenakan melonjaknya pemakaian listrik.

Banyak penerbangan dibatalkan di Prancis, Inggris, Belgia, Jerman, Belanda, Portugal dan Spanyol. Jalan-jalan utama di berbagai negara Eropa terpaksa diblokir karena tebalnya es. Bahkan di beberapa wilayah, ketebalan es mencapai lebih dari 50 centimeter.(Saputra)

Selengkapnya...

Boediono Diperiksa Pansus Secara Terbuka



Jakarta, KBN News - Wakil Presiden (Wapres) Boediono tiba di Gedung DPR untuk memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Century. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu dimintai keterangan secara terbuka.

Boediono yang mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2009) pukul 09.50 WIB.

Saat tiba Boediono disambut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Kemudian Boediono segera masuk ke ruang tunggu VIP.

Sementara di ruang rapat Pansus, semua anggota Pansus Hak Angket Century sudah ada di ruangannya.

"Pemeriksaan saya pastikan terbuka. Pak Boediono diberikan kesempatan pertama. Berikutnya nanti Deputi (Deputi Gubernur Senior)," ujar Ketua Pansus Idrus Marham,seperti dilansir detikcom. (Saputra)

Selengkapnya...

Pengurus LCKI Sulsel Dilantik Hari Ini

Laporan: Rauf Sibali/Andi Ahmad- Makassar


Makassar, KBN News-Pelantikan pengurus DPD LCKI Provinsi Sulsel akan dilaksanakan hari Minggu besok Tanggal 20 Desember 2009 di Hotel Dinasty pukul 10.00 wita, Jendral Polisi (Purn) Dai Bachtiar akan melantik langsung pengurus DPD LCKI Sulsel, dan rencananya pada pelantikan ini akan dikukuhkan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol, Adang Rochjana sebagai pembina LCKI di Sulsel.

Pada Pengurus LCKI Sulsel dipercayakan kepada Andi Malanti, SH sebagai Ketua, Sekertaris, H. Amiluddin Nur, Wakil Ketua, Andi Baso Tenri Gowa, Wakil Bendahara H. Umar Leha, Wakil Sekertaris, Rizal Noma, dan pengurus harian yang lain termasuk H. Ambo Nai yang banyak memberikan kontribusi dalam pelantikan ini, jelas Rizal Noma didampingi seksi acara Abdul Rauf Sibali.

"Sejumlah Pejabat Petinggi Polri di Sulawesi Selatan ini akan hadir da;am pelantikan ini, dan rencana Gubernur Sulsel. H. Syahrul Yasin Limpo akan hadir juga" Jelas Rizal.(*)


Selengkapnya...

Konferensi Perubahan Iklim Hasilkan Kesepakatan Yang Belum Mengikat


Kopenhagen, KBN News-Dua pekan bernegosiasi ditambah mundur hampir 24 jam, akhirnya dihasilkan keputusan Copenhagen Accord pada Sabtu siang ini. Keputusan ini hasil pertemuan 26 negara dari berbagai kelompok negara, termasuk Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Negara Berkembang G-77

Keputusan Kopenhagen atau Copenhagen Accord tidak mengikat secara hukum negara-negara maju untuk menurunkan emisi dalam jumlah besar, seperti permintaan yang muncul selama negosiasi. Keputusan Kopenhagen diambil agar konferensi tidak menghasilkan apapun.

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, istilah mencatat atau take note yang diputuskan dalam sidang merupakan salah satu tahap terendah dalam sebuah keputusan, di bawah perjanjian (treaty) atau kesepakatan (agreement). "Ini tidak terlalu buruk. Kalau tidak ada keputusan bisa lebih buruk lagi," kata dia sebelum meninggalkan Bella Center, tempat berlangsungnya sidang, seperti dilansir Kompas.

Keputusan Kopenhagen disusun oleh 26 negara, di antaranya AS, Indonesia, Inggris, China, Bangladesh, Lesotho, dan Grenada. Ke-26 negara mewakili kelompok-kelompok negara yang saling berseberangan selama negosiasi. Terdapat 11 butir keputusan, di antaranya rencana pendanaan dari negara maju sebesar 30 miliar dollar AS dalam tiga tahun (2010-2012) dan 100 miliar dollar AS pada tahun 2020 mendatang.(Saputra)
Selengkapnya...

Ketua DPR RI Dukung Keputusan Presiden



Jakarta. KBN News-Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati , yang saat ini akan menjalani pemeriksaan oleh Pansus Hak Angket Bank Century di DPR. Tindakan ini dianggapnya tepat karena dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Kita harus mengacu pada hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Maka, ketika undang-undang tidak mensyaratkan penonaktifan wapres maupun menteri keuangan, lalu mengapa kita harus merekomendasikan agar penonaktifan itu dilakukan?" ujar Marzuki, saat ditemui usai pembukaan musyawarah nasional II Asosiasi Petani Temba kau Indonesia (APTI) di Sub Terminal Agribisnis Soropadan, Kabupaten Temanggung, Sabtu (19/12).

Dia mengatakan, hal ini serupa dengan kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, keduanya tidak boleh diberhentikan sebelum ada keputusan dinyatakan bers alah oleh pengadilan.

Marzuki mengatakan, penonaktifan juga dirasa tidak perlu dilakukan karena pemanggilan untuk Wapres maupun Sri Mulyani, hanya akan dilakukan satu atau dua kali saja, sehingga dipastikan tidak akan mengganggu kinerja di pemerintahan.

Kendatipun demikian, Marzuki mengatakan, dirinya terus mendukung kinerja Pansus Hak Angket Bank Century, dan berharap hal itu tidak perlu diramaikan dengan kontroversi masalah penonatiktifan.

"Saat ini, biarkan saja, proses pemeriksaan di Pansus berjalan. Biarkan mereka memanggil pihak-pihak yang terkait dan mendengarkan keterangan yang diperlukan," ujarnya,seperti dilansir Kompas. (Saputra)

Selengkapnya...

Ikut Tour Sepeda, Bupati Bantaeng Terjatuh Dan Luka Parah



Makassar, KBN News - Sungguh naas kejadian yang dialami Bupati Bantaeng saat mengikuti Tur Sepeda memperingati Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-755. Si Bupati terjatuh dari sepedanya dan mengalami luka parah di bagian kepala.

Tur sepeda dilakukan dengan rute Makassar-Bantaeng yang berjarak 125 kilometer. Tur ini diikuti oleh 500-an peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, dimana mayoritas adalah masyarakat Bantaeng.

Rombongan yang dipimpin oleh Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah berangkat dari Makassar pukul 06.00 WITA, Sabtu (19/12/2009). Dalam rombongan tersebut, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Bantaeng, Muh Yunus turut mendampingi.

Menurut seorang saksi mata Zainal Arifin yang turut serta dalam rombongan, insiden itu terjadi sekitar 12.00 WITA, tepat di depan Kantor DPRD Janeponto, sekitar 90 kilometer dari kota Makassar,seperti dilansir detikcom.

Zainal menceritakan posisi jalan waktu itu menanjak, sehingga Bupati ditarik dengan tali oleh pengawalnya yang mengendarai motor. Namun, mungkin karena jalan terlalu padat dan sudah capek, sepeda Bupati pun oleng.

"Lalu disenggol oleh Pak Yunus dari arah kanan, sehingga tali terlepas. Pak Bupati oleng ke arah kiri jalan dan keluar dari aspal. Pak Bupati pun jatuh tersungkur dan kepalanya terantuk batu. Meskipun memakai helm, kepala Pak Bupati berdarah, tepatnya di kening bagian tengah sobek," jelas Zainal.

Zainal mengatakan Bupati tidak dapat melanjutkan perjalanan dan diantar pulang ke Bantaeng dengan menggunakan ambulance. Rombongan sudah memasuki Kabupaten Bantaeng pada pukul 13.00 WITA. Dikatakan Zainal, terhadap insiden ini, tanggapan para peserta tur beragam.

"Ada yang tertawa, tapi ada yang prihatin. Mereka kuatir dengan apa yang menimpa Pak Bupati," tutupnya.

Terhadap peristiwa ini belum ada tanggapan dari pihak Kabupaten Bantaeng. Saat akan dikonfirmasi KBN News hari ini, yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Dai' Bachtiar Lantik Pengurus LCKI Sulsel Besok

Panitia Pelantikan Jemput Pengurus Pusat LCKI di Bandara hari ini

Laporan: Rauf Sibali/Andi Ahmad- Makassar



Makassar, KBN News- Penjemputan Pengurus LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) Pusat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sabtu (19/12) pukul 11.00 wita yang dihadiri Ketua DPD LCKI Provinsi Sulsel, Andi Malanti, SH dan Sekertaris Umum, H. Amiluddin Nur, serta didampingi sekertaris Panitia Pelantikan, Rizal Noma dan seluruh Seksi Acara
Pada penjemputan Pengurus LCKI Pusat, diantara rombongan yang datang adalah Ketua Bidang Community Policing Drs. Momo Kelana, MSi dan Staf Kaporli Irjen Pol. Supardi dan sejumlah pengurus yang lain, tampak dalam penjemputan hadir Dirlantas Polda Sulselbar, Kombes Pol Budi Setiadi, Kapolres Maros.AKBP Ferdinand Pasaribur, kata Sekertaris Panitia Pelantikan, Rizal Noma kepada KBN News, (19/12) di Makassar.

Menurut Rizal Noma, rombongan akan menginap dihotel Clarion Makassar, pada acara pelantikan pengurus DPD LCKI Provinsi Sulsel akan dilaksanakan hari Minggu besok Tanggal 20 Desember 2009 di Hotel Dinasty pukul 10.00 wita, Jendral Polisi (Purn) Dai Bachtiar akan melantik langsung pengurus DPD LCKI Sulsel, dan rencananya pada pelantikan ini akan dikukuhkan Kapolda Sulselbar, Irjen Pol, Adang Rochjana sebagai pembina LCKI di Sulsel.

Pada Pengurus LCKI Sulsel dipercayakan kepada Andi Malanti, SH sebagai Ketua, Sekertaris, H. Amiluddin Nur, Wakil Ketua, Andi Baso Tenri Gowa, Wakil Bendahara H. Umar Leha, Wakil Sekertaris, Rizal Noma, dan pengurus harian yang lain termasuk H. Ambo Nai yang banyak memberikan kontribusi dalam pelantikan ini, jelas Rizal Noma didampingi seksi acara Abdul Rauf Sibali. (*)

Selengkapnya...

Gawat, di Indonesia Setiap Menit Ada 4 Anak Putus Sekolah



Jakarta, KBN News- Lebih dari 1,1 juta anak memilih berhenti belajar di sekolah selama tahun 2007. Artinya, setiap menit ada 4 anak putus sekolah di Indonesia.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka putus sekolah itu adalah dorongan orangtua dari keluarga tidak mampu. Anak kemudian dikondisikan untuk mencari uang dan menambah penghasilan keluarga.

"Anak-anak yang belajar di tempat kami kebanyakan putus sekolah karena faktor dorongan orangtua. Orangtua mereka menginginkan agar anaknya membantu menambah penghasilan," kata Direktur Rumah Belajar Cinta Anak Bangsa (RBCAB) Firza Imam Putra, Kamis (17/12/2009).

Berdasarkan data itulah, Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) melalui kampanye Angel of Change terus membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sejak dibuka pada Februari 2009, program ini menargetkan kesempatan belajar kepada 3.000 anak putus sekolah melalui program pendidikan Paket A, B, dan C di Rumah Belajar Cinta Anak Bangsa (RBCAB).

Hingga saat ini YCAB sudah memiliki tiga rumah belajar di tiga lokasi di Jakarta. CEO YCAB Veronica Colondam mengatakan, RBCAB tidak hanya memberikan pendidikan formal tapi juga memberikan kursus ketrampilan bersertifikat bagi para siswa. Dari kursus tersebut, setiap siswa diharapkan memiliki kemampuan cukup sebelum masuk dunia kerja.

Tahun ini YCAB sudah meluluskan 127 siswa program pendidikan Paket C dan 85 persen di antaranya sudah terserap di dunia kerja. "Pada dasarnya yang mereka butuhkan nantinya adalah pekerjaan. Jadi, kalau hanya diberi pendidikan tanpa ada kesempatan kerja, ya, percuma," kata Veronica, usai menerima donasi sebesar hampir setengah miliar rupiah dari Departement Store SOGO dan SEIBU, Kamis (17/12/2009) siang, seperti dilansir Kompas.

YCAB juga mendorong orangtua dari keluarga tidak mampu agar tidak memaksa anaknya untuk tidak putus sekolah. Salah satu caranya adalah dengan pemberian kredit modal usaha kepada mereka, sehingga mereka memiliki penghasilan cukup untuk menyekolahkan anak-anak mereka.(Saputra)

Selengkapnya...

Germak Demo Bupati Bulukumba di Kantor Kejati Sulsel



Makassar, KBN News- Bupati Bulukumba Sukri Sappewali kembali di demo mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa antikorupsi (Germak) siang tadi di di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Dalam aksinya mahasiswa mendesak kejati menuntaskan kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bulukumba. Menurut mahasiswa, dugaan korupsi ini melibatkan Bupati Sukri terlibat dalam korupsi itu.

Mahasiswa mengatakan, dugaan korupsi tersebut terdiri dari beberapa item di antaranya dana proyek penghalang ombak Pantai Merpati, bantuan bencana alam, dan pengadaan fasilitas pendidikan. Mahasiswa baru membubarkan diri setelah berdialog dengan pimpinan Kejati Sulsel.

Belakangan ini Sukri sering tersandung masalah seperti ditutupkan jalan saat menuju Kajang. Sukri lalu menampar Kepala Satpol PP Bulukumba Zulkifli. Kemarin Sukri juga mengusir dua wartawan saat berpidato.(Tribun/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Banjir dan Longsor Terjadi Lagi di Kupang



Kupang, KBN News-Hujan lebat yang mengguyur Kota Kupang dan sekitarnya Selasa pagi mengakibatkan sebuah rumah rusak tertimbun longsor dan ratusan rumah warga lainnya terancam tertutup lumpur dari kali Dendeng.

Data yang diperoleh di Posko Penanggulangan Bencana Selasa malam menyebutkan, rumah milik Haji Aba yang terletak di RT 7 RW III Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tertimbul longsor.
Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTT, Slamet Abubakar kepada wartawan di lokasi peristiwa mengatakan, longsor terjadi menyusul jebolnya pagar penahan longsoran."Pagar ini dibangun melalui Program Pengembangan Kawasan Perkotaan (P2KP) Kota Kupang tahun 2009 sebagai penahan longsoran dari tebing kali Dendeng," katanya.

Ia mengatakan, untuk menghindari terjadi longsor susulan sebagian warga penghuni rumah yang berada tepat di bantaran kali Dendeng mulai memindahkan barang rumah tangga ke tetangga terdekat yang dirasa lebih aman.

Sementara itu di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Kecamatan Oebobo Kota Kupang, puluhan rumah terendam banjir akibat hujan yang mengguyur Kota ini sekitar 12 jam. Gregorius (38) warga RT 12 RW VIII Kelurahan TDM mengeluhkan setiap tahun drainase di kelurahan ini tersumbat namun belum diperhatikan.

"Drainase yang tersumbat merata di sepanjang jalan Bundaran PU sehingga menyebabkan banjir meluap dan merendam puluhan rumah warga di sepanjang pinggir jalan tersebut. Warga mengeluhkan setiap tahun selalu menerima banjir dari luapan saluran yang tersumbat. Tiga kali pergantian lurah, namun keluhan warga terhadap seringnya banjir menimpa mereka tak digubris," katanya, seperti dikutid dari kompas.

Dominggus, (42), warga Kelurahan TDM mengatakan, sebagian rumah yang berada di dataran rendah setiap tahun juga menjadi sasaran banjir bahkan pakaian dan peralatan dapur raib dibawa banjir. Gregorius dan Dominggus berharap pemerintah setempat segera memperbaiki saluran air yang terus menyempit akibat adanya pembangunan gedung-gedung baru tanpa menganalisa dampak lingkungan.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Komisi C Minta Jasa Raharja Naikkan Kontribusi PAD Sulsel Sampai 50 Persen



Makassar, KBN News- Komisi C DPRD Sulsel minta PT Jasa Raharja menaikkan 50 persen kontribusinya bagi Pendapatan Asli Darah (PAD) Sulsel pada tahun 2010.

"Kita sepakati agar Jasa Raharja Cabang Sulsel meminta persetujuan Jasa Raharja pusat untuk menaikkan kontribusi terhadap pendapatan Sulsel 2010 menjadi Rp3000 per kendaraan," kata Ketua Komisi C DPRD Sulsel Bukhari Kahar Muzakkar saat rapat dengan Kepala Cabang Jasa Raharja Sulsel Budi Sulistijo di Makassar, Selasa.

Jasa Raharja cabang Sulsel tahun ini menarik premi sebesar Rp1.500 dari sekitar 1,2 juta unit kendaraan bermotor yang beroperasi di Sulsel sampai November 2009.

Menurut Bukhari keberadaan Jasa Raharja, harus mempu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Sulsel, tidak hanya memberikan santunan tetapi juga membantu dalam hal pendapatan daerah.

Anggota Komisi C Ajeip Padindang mengemukakan keberadaan Jasa Raharja yang dominan di Sulsel, seharusnya juga memberikan kontribusi yang maksimal untuk membangun daerah ini.

Dia juga memperingatkan kepada Jasa Raharja agar tidak terlalu memonopoli di Sulsel, dan memberikan peluang kepada asuransi kecelakaan.

Rapat dengan Jasa Raharja berjalan alot, karena komisi C tidak menerima tawaran Jasa Raharja yang hanya menawarkan premi Rp2000 per kendaraan atau hanya naik 25 persen dari periode sebelumnya.

"Terlalu kecil kalau hanya Rp2000, bisa kita terima dengan catatan pertambahan kendaraan dijamin 25 persen atau mencapai 1,5 juta unit pada tahun 2010," kata Ajeip yang mencoba melunak dengan menawarkan jalan tengah yakni Rp2.500 per kendaraan.

Sementara Kepala Cabang Jasa Raharja Sulsel Budi Sulistijo mengatakan, usul Rp2000 yang mereka tawarkan adalah petunjuk dari Jasa Raharja pusat dan berlaku di semua daerah di Indonesia.

Akibat perbedaan pendapat tersebut Komisi C menghentikan rapat dan meminta Jasa Raharja memberikan kepastian tiga hari.

Jasa Raharja Cabang Sulsel kata dia, sampai November 2009 berhasil mendapatkan penerimaan dari premi kendaraan Rp64 miliar, dan menyalurkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di Sulsel Rp57,8 miliar.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel lainnya Ni'matullah menilai cara Jasa Raharja dengan menyamaratakan nilai pembayaran terhadap pendapatan setiap daerah keliru dan masih mencerminkan orde baru.(Indotim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Jelang Hari Natal dan Tahun Baru, Kota Manado Semakin Macet



Manado, KBN News-Sepuluh hari menjelang perayaan Natal tahun ini kemacetan lalu lintas di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, semakin parah. Berdasarkan pemantauan di Manado, Selasa (15/12/2009), kemacetan parah hampir terjadi di seluruh ruas jalan yang ada di Kota Manado.

Kemacetan sangat panjang dapat ditemui di hampir seluruh perempatan dan pertigaan lampu merah yang menuju pusat kota.
Sejumlah tempat yang menjadi lokasi kemacetan di antaranya perempatan Jalan Walanda Maramis, perempatan Jalan Martadinata, perempatan Jalan 17 Agustus, pertigaan Jalan Babe Palar, pertigaan Jalan Sudirman, pertigaan Jalan Boulevard, dan jalan-jalan lain yang menuju pusat kota. "Natal masih 10 hari lagi, tapi kendaraan sudah memadati pusat kota. Banyak orang mencari barang-barang untuk keperluan Natal menggunakan kendaraan pribadi," kata Max Wowiling, pengendara kendaraan pribadi.

Menurut para sopir angkutan kota, bertambah parahnya kemacetan ini disebabkan banyak kendaraan dari luar Manado yang sudah masuk ke pusat kota,seperti dilansir kompas.

Bahkan, warga dari beberapa daerah luar Manado, seperti Minahasa, Minahasa Utara, Bitung, Amurang, dan Kotamobagu, juga merangsek ke pusat kota. Akibatnya, jalan-jalan di Kota Manado tak sanggup lagi menampung kian padatnya kendaraan.

Sejumlah aparat kepolisian tampak sangat sibuk mengatur jalannya arus lalu lintas agar tetap lancar. Meski demikian, arus lalu lintas tetap sulit diatasi menyusul terus padatnya kendaraan roda empat yang masuk Kota Manado.(Budi/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Februari 2010, BI Cetak Uang Logam Rp 1.000 Yang Baru



Jakarta, KBN News-Setelah menerbitkan uang baru Rp 2.000 sebanyak 720 juta lembar atau setara Rp 1,4 triliun pada pertengahan tahun ini, Bank Indonesia (BI) merencanakan kembali penerbitan uang logam baru dengan nilai nominal Rp 1.000.

Yopie Alimudin, Deputi Direktur Peredaran Uang BI, mengatakan, bank sentral akan mencetak 800 juta keping uang logam baru Rp 1.000 dengan total nilai Rp 800 miliar. "Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur BI, rencana peluncuran bulan Februari 2010," kata Yopie kepada Kontan, Selasa (15/12/2009).

Rencananya, dua sisi uang logam baru itu akan menampilkan gambar ikon yang menjadi ciri khas Provinsi Jawa Barat, yakni alat musik angklung dan Gedung Sate. "Dua ikon itu sangat kuat mewakili kebudayaan Jawa Barat yang menjadi bagian dari kebudayaan nasional," kata Yopie,seperti dilansir kompas.

Adapun material dan ukurannya tidak berbeda dengan uang logam Rp 1.000 yang beredar saat ini. Yopie menambahkan, uang logam baru yang akan diterbitkan BI itu akan menambah jumlah uang yang diedarkan (UYD) di pasar.

BI mencatat, per November 2009 lalu, nilai uang yang beredar mencapai Rp 257,46 triliun. Menjelang akhir tahun nanti, BI memperkirakan jumlah UYD bertambah menjadi Rp 285,5 triliun. Peningkatan uang beredar itu mengikuti kebutuhan uang tunai menjelang Natal dan Tahun Baru.

Per akhir November 2009, persediaan uang BI sebesar Rp 136 triliun. Itu adalah total nilai uang yang telah dicetak BI, yang terdiri dari uang pecahan senilai Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, dan Rp 5.000. Sisanya, uang kertas Rp 2.000 dan uang logam Rp 1.000.

Perinciannya, 411 juta lembar nominal Rp 100.000 senilai Rp 41,1 triliun dan 1.554 juta lembar nominal Rp 50.000 senilai Rp 77,7 triliun. Lalu pecahan Rp 20.000 dan Rp 10.000 masing-masing 460 juta dan 340 juta lembar senilai Rp 9,2 triliun dan Rp 3,4 triliun.

Sisanya, uang nominal Rp 5.000 sebanyak 480 juta lembar senilai Rp 2,4 triliun, dan uang nominal Rp 2.000 sebanyak 720 juta lembar senilai Rp 1,4 triliun. Sisanya uang logam Rp 1.000 dan Rp 500 senilai Rp 0,2 triliun.(Andi ahmad)

Selengkapnya...

Pansus Century Pelajari Laporan BPK

Terkait Dalam Pertemuan Pansus-BPK



Jakarta, KBN News - Pansus Angket Century menggelar pertemuan dengan BPK. Fokus pertemuan adalah mendalami laporan audit BPK ditambah dengan pandangan fraksi.

"Perdalam soal laporan supaya kita tidak ambil kesimpulan yang salah," kata anggota pansus Angket Century Bambang Soesatyo sebelum rapat pansus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

DPR akan meminta penjelasan pengucuran dana setelah tanggal 18 Desember 2008. Di mana setelah tanggal tersebut pengucuran dana sudah tidak memiliki payung hukum.

"Mana rekayasa, mana data materiilnya, kita konfirmasi dan cocokan. Juga masalah penyalahgunaan wewenang yaitu pengeluaran dana Rp 2,8 triliun tanpa payung hukum," jelas Bambang.

Dalam rapat nanti, setiap fraksi menyampaikan pandangan 5 menit. Sementara BPK hanya bertindak sebagai pendengar setia. "Tak ada penyampaian dari BPK," ujar Bambang,seperti dilansir detikcom.

Bambang menyampaikan akan memperdalam fokus partainya dalam penuntasan skandal Century. "Memperdalam fokus Golkar terkait temuan BPK soal rekayasa dan penyalagunaan wewenang dan dugaan kerugian negara," tutupnya.(Saputra)


Selengkapnya...

Menteri PU Nilai Pemkab Belum Bisa Tangani Pembebasan Lahan



Jakarta, KBN News- Daerah belum bisa diandalkan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah pusat juga tidak bisa membantu dengan adanya otonomi daerah saat ini.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, masalah pembebasan lahan sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat, tambahnya, tidak bisa masuk mengurusi masalah ini lagi karena terikat dengan aturan otonomi daerah.
"Pembebasan tanah memang masalah dari dulu. Ini sebetulnya tanggung jawab daerah. Kalau PU mau masuk, tidak boleh sama Bappenas dan Depkeu," ujar Djoko dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2009 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, siang ini (12/12/2009).

Selama ini, pemerintah daerah (Pemda) banyak yang kewalahan dengan masalah pembebasan lahan. Pasalnya, tidak jarang Pemda tersandung masalah perizinan yang berbelit-belit dan harga yang tinggi.

"Untuk mengurusi sendiri, kalau anggaran untuk pembebasan tanah saja, APBD tidak akan cukup," ungkap Djoko,seperti dilansir detikcom.

Namun, Djoko menyatakan pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai pembebasan lahan ini. Apalagi menyangkut dengan program pemerintah pusat.

"Kalau yang betul masalah pembebasan lahan itu benar-benar, seperti untuk pembuatan jalan, nanti kita bicarakan. Jadi, itu harus dibahas case by case , tidak bisa secara global," jelas Djoko.(Saputra)


Selengkapnya...

PAN Sulsel Siap Deklarasikan Hatta Radjasa

Ketua Tim Media Hatta Radjasa, H. Zaenal Dalle.

Makassar,KBN News - Kader PAN Sulsel dipercayakan oleh pengurus PAN se-Indinesia timur (Intim) untuk mengusun konsep deklarasi pencalonan Hatta Radjasa sebagai Ketua Umum DPP PAN dalam Kongres PAN di Batam, Januari 2010.

Beban itu kemudian dieman trio kader terbaik PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, Abustan, dan Zainal Dalle. Mereka menyusun konsep deklarasi yang dibacakan kader PAN Papua, Eurico Guitteres di Hotel Kartika Plaza Kuta, Bali, Minggu (13/12) malam.
Kahfi adalah Ketua DPW PAN Sulsel, Abustan menjabat Sekretaris PAN Sulsel, dan Zainal Dalle adalah anggota tim media Hatta Radjasa yang kini tercatat sebagai Ketua Komisi II DPRD Maros.

"Teman-teman PAN se-Intim membeli kepercayaan kepada PAN Sulsel untuk menyusun konsep deklarasi pencalonan Hatta Radjasa sebagai Ketua Umum DPP PAN," kata Zaenal.
"Ini adalah amanah besar buat kami, dan kami ucapkan terimakasih atas kepercayaan ini," kata Kahfi melalui pesan singkat (SMS),seperti dilansir tribun.

Deklarasi yang dihadiri sekitar 500 kader PAN dari Intim. Acara tersebut digelar khusus untuk memproklamirkan pencalonan Hatta ke kader PAN se-Intim.

Hatta yang kini menjabat Menko Perekonomian RI hadir dalam acara tersebut. Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga menteri kehutanan dan Ketua DPP PAN Patrialis Akbar yang menjabat menteri hukum dan HAM juga hadir.

PAN se-Sulsel diwakili sekitar 60 kader di acara itu. Jumlah ini menempatkan Sulsel sebagai pengirim delegasi terbesar dalam deklarasi itu.

Sebelumnya Hatta melakukan deklarasi serupa untuk wilayah Sumatera pada Sabtu (12/12).

Drajat Wibowo Janji Kembalikan Jiwa Reformis PAN

Calon Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo berjanji akan full time mengurus partai jika terpilih dalam Kongres PAN, Januari 2010. Ia berjanji akan mengembalikan PAN sebagai partai reformis yang kritis.

"Komitmen untuk mengurus partai salah satunya harus diukur dari ketersediaan waktu untuk mencurahkan pikiran bagi partai," kata Dradjad, Minggu (13/12), dikutip detikcom.

Hal itu disampaikan Dradjad di sela-sela silaturahmi dengan sejumlah tokoh PAN di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Dradjad mengemukakan, belajar dari pengalaman beberapa partai yang pimpinannya menjadi eksekutif di pemerintahan, justru posisi partainya tidak bertahan lama. Bahkan jika pimpinannya seorang wakil presiden.

Hingga kini, baru Hatta Radjasa dan Drajat yang terang-terangan menyatakan siap maju menjadi calon ketua umum.

Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir memastikan diri tak akan maju lagi.
Drajat dikenal berseberangan politik dengan Hatta. Dalam Pilpres 2009 lalu, dia termasuk anggota DPR RI PAN yang terang-terangan menyatakan mendukung Jusuf Kalla.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Polwiltabes Makassar Layani Pemohon SIM Sampai Sore



Makassar, KBN News- Pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polwiltabes Makassar, nampak masih berjubel. Dari data yang dihimpun menyebutkan pemohon SIM masih mencapai 300 orang perhari.
"Pemohon SIM saat ini sudah dibatasi hingga 300 pemohon. Beda dengan hari pertama saat soaislisasi undang-undang lalulintas mencapai 600 hingga 800 orang," papar Kaur SIM Satlantas Polwiltabes Makassar, AKP. Rahim SH di ruang kerjanya, Sabtu sore (12/12).

Dari pantauan Kantor Berita Kota Nusantara di ruang permohonan SIM Satlantas Polwiltabes Makassar, ratusan pemohon SIM masih menunggu giliran untuk difoto.

Bahkan para petugas di loket tak hentinya memanggil satu persatu pemohon yang mendapat giliran masuk keruangan pemotretan.

"Khusus hari ini kami bekerja ekstra melayani pemohon SIM Kolektif. Namun hari senin sampai Sabtu tetap bekerja dengan jadwal waktu hari kerja," pungkas AKP. Rahim SH. (Zul/Irwan H. Idris/Agus salim)

Selengkapnya...

LSM Laporkan Bupati Jeneponto Ke KPK RI



Jeneponto, KBN News- Gabungan LSM se kabupaten jeneponto yang menamakan dirinya Koalisi Rakyat Jeneponto Menggugat (KRJM) jmelaporkan dugaan korupsi yang di lakukan Bupati Jeneponto, Radjamilo.

Kepada Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Dalam suratnya tertanggal 9 desember 2009 KRJM, meminta KPK segera turun tangan menangani kasus tersebut. Dalam laporannya, KRJM menyertakan bundel data dugaan korupsi sang bupati.

Pelaporan Delapan orang yang mewakili KRJM dan menamakan dirinya Tim 8 turatea itu, di terima langsung Bagian Pengaduan KPK Tosim Lumri.

Anggota Tim 8 Turatea Baharuddin melalui telfon belum lama ini, mengatakan pelaporan kasus dugaan korupsi ke KPK di lakukan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) perwakilan Sulawesi selatan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat di butta turatea.

KRJM menyebutnya ini merupakan dugaan korupsi kelas kakap yang patut segera mendapatkan penanganan semestinya karena data data yang ada sudah cukup bukti untuk menyeret yang bersangkutan ke pengadilan.

Menurut KRJM dugaan korupsi yang di laporkan itu adalah menyangkut banyaknya proyek proyek fiktif dan tidak terselesaikan serta banyaknya kebijakan kebijakan yang di keluarkan Bupati, sehingga korupsi tumbuh subur di jeneponto hingga merugikan negara dan daerah sebanyak 99 milyar rupiah.

Baharuddin mengatakan, kasus dugaan korupsi sang bupati lansung di laporkannya ke KPK lantaran aparat hukum di Butta Turatea utamanya kejaksaan dan kepolisian tidak bisa berbuat banyak.

"Kami anggap kejaksaan dan kepolisian di jeneponto tidak bisa menuntaskan kasus ini, terlebih yang bersangkutan merupakan orang nomor satu di Kabupaten Jeneponto," katanya.

Menurut Baharuddin, berdasarkan bukti dan data data yang lengkap, maka sepatutnya KPK menindak lanjuti laporan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat dengan kapasitasnya selaku Bupati, Radajamilo, Bisa menghilangkan bukti bukti yang mendukung laporan ini.

Informasi yang di himpun, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di makassar dan dalam minggu ini akan ke jeneponto.(TIM)
Selengkapnya...

Pimpinan KPK dan BPK RI Ketemu Hari Ini



Jakarta, KBN News-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah lembaga penegak hukum atas undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (14/12/2009) siang ini.

"Nanti siang sekitar pukul 13.00," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, seperti dikutif Kompas.com

Ia juga mengatakan, dari KPK yang akan hadir adalah unsur pimpinan dan tim penyelidik khusus kasus Bank Century. "Sebagian dari tim dan pimpinan akan hadir di sana," ujarnya.

Seperti yang diberitakan, selain mengundang KPK, BPK juga mengundang pihak Polri dan Kejaksaan Agung dalam pertemuan tersebut. Sebelumnya, pihak BPK mengatakan, undangan BPK kepada tiga lembaga tersebut dilakukan dalam rangka menyerahkan secara resmi hasil pemeriksaan BPK terkait kasus Bank Century.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Walikota Akan Tindak Tegas Rekanan Yang Tidak Ikut Jamsostek

Sanco Simanullang- Medan.


Langsa, KBN News-Walikota Langsa Drs Zulkifli Zainon didampingi Kepala Dinas PU Kota Langsa Ir. H. T.M. Tarkun, MM menegaskan kembali setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha baik menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja baik proyek APBD, APBN dan Swasta di Kota Langsa wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

“Bagi rekanan yang tidak mematuhi aturan wajib, mengikutkan tenaga kerjanya ikut jamsostek, silahkan dilaporkan. Kita akan lakukan peringatan 1 sampai dengan 3. Bila tetap tidak patuh, kita akan tindak perusahaan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Walikota saat menerima audiensi Kepala Jamsostek Cabang Langsa Bonar Nasution didampingi Kepala Pemasaran Iskandar Muda di Langsa, baru baru ini.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program jamsostek sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 dan KEP 196/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.


Ia mengingatkan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Langsa agar pada setiap klausul kontrak proyek, tercantum pasal yang berisi kewajiban rekanan mengikutkan seluruh tenaga kerja dalam perlindungan program jamsostek.

Tahun 2010 , kata Walikota, setiap kontrak borongan harus menuangkan wajib jamsostek dalam kontrak kerja. Walikota meminta agar PT Jamsostek (Persero) Cabang Langsa melaksanakan pertemuan sosialisasi program jamsostek terhadap seluruh SKPD dan direncakanan akan Ia hadiri.(Saputra)
Selengkapnya...

PLN Dapat Pinjaman Rp 5 Triliun untuk Pembanguan PLTU



Jakarta, KBN News- PT PLN (Persero) menandatangani pinjaman sebesar US$ 457,6 juta dan Rp 635 miliar atau secara total sekitar Rp 5 triliun dengan perbankan nasional dan internasional untuk pembangunan lima PLTU yang merupakan bagian dari proyek percepatan 10.000 MW tahap I.

"Hari ini kami akan menandatangani fasilitas kredit untuk pendanaan lima PLTU yang masuk dalam proyek 10.000 tahap I," ujar Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Senin (14/12/2009).

Kelima PLTU tersebut yaitu PLTU Tanjung Awar-awar (2x315) dengan nilai US$ 371 juta bersama Bank oF China (BOC) dengan tenor 13 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun dengan suku bunga berbasis LIBOR.

PLTU Kalimantan Barat (2x50 MW) dengan nilai US$ 62 juta dan Rp 392 miliar bersama BRI, PLTU Bengkalis, Riau (2x10MW) dengan nilai US$ 8,4 juta dan Rp 132 miliar bersama BRI.

PLTU Selat Panjang, Riau 2x7 MW dengan nilai US$ 9,2 juta dan Rp 111 miliar bersama BRI. PLTU balai Karimun Riau (2x7 MW) dengan nilai US$ 7 juta bersama BRI dengan tenor 10 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun berbasis JIBOR.

Menurut Fahmi, dengan ditandatanganinya pendanaan ini maka kebutuhan untuk 10 lokasi PLTU di Jawa Bali dan 23 lokasi PLTU di Luar Jawa Bali sudah terpenuhi, sehingga PLN dapat konsentrasi memicu pembangunannya untuk mengatasi krisis listrik. Adapun total pendanaan dalam rangka proyek PLTU 10.000 MW yaitu sebesar US$ 4,931 miliar dan Rp 19,613 triliun,seperti dilansir detikcom.

"Sisanya 2 lokasi di Maluku dan Papua masih proses retender," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk tahun 2009 ini proyek PLTU labuan 2x300 MW dan Rembang 1x300MW akan segera masuk sistem kelistrikan. Sedangkan lainnya akan menyusul di tahun 2010 dan seterusnya.(Saputra/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Kapolda Sulsel Pimpin Apel Besar Tertib Lalulintas di Makassar

PT. Jasaraharja Sulsel Sumbang 1000 Helm



Makassar, KBN News- Apel Besar Masyarakat Pencinta Tertib Lalulintas dan touring polisi parawisata dan komunitas otomotif digelar Sabtu pagi (12/12) yang diikuti berbagai komunitas.

Apel akbar ini dipimpin Kapolda Sulselbar Irjen Pol. Adang Rochjana serta dihadiri Pangdam VII Wirabuana, Dan lantamal, Pangkopsau dan ratusan prajurit TNI dan anggota kepolisian.

Usai upacara Kapolda lakukan penyerahan 30 unit sepeda dan 1000 helem yang disumbangkan PT. Jasa Raharja Cabang Sulsel sebagai wujud kepedulian terhadap berlalulintas.

Menutup apel akbar tersebut, dilakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak PT. Jasa Raharja dengan bakal digelarnya baksos serta pemberian sumbangan untuk 3 rumahsakit (Rsm Stella Maris, RsM Bhayangkara dan Rs Wahidin Sudirohusodo) dan Kapolda Sulsel memimpin touring dengan menggunakan motor gede (moge) menuju Tanjung Bunga. (Zul/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Soal Kasus Bank Century, KPK dan BPK Temukan 3 Dugaan Penyimpangan



Jakarta, KBN News-Dua lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertemu untuk membahas kasus Bank Century.

"Sekitar pukul 17.00 ada ekspos atau diskusi KPK dengan BPK menindaklanjuti hasil telaah kita mau pun bahan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jumat 11 Desember 2009.
Dari sembilan temuan hasil ekspose terkait soal kasus Bank Century, kesimpulan sementera KPK dan BPK, diduga terjadi tiga penyimpangan. "Tapi masih perlu dielaborasi. Pertama, terjadi tindak pidana perbankan, kedua, money laundering, kemudian dugaan terjadi tindak pidana korupsi dan administrasi," kata Johan.

KPK, tambah dia, hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau penegak hukum.

Ditambahkan Johan, BPK akan mengundang sejumlah lembaga termasuk KPK. "Nanti kita akan diundang oleh BPK untuk kordinasi dengan Polri, Kejaksaan.

Sedangkan hasil pertemuan tadi akan kita tindak lanjuti oleh KPK dengan berkoordinasi dengan PPATK dan LPS," kata Johan, seperti dilansir vivanews.


Kasus Century saat ini diusut DPR dan penegak hukum

Di penegak hukum, Kejaksaan sudah menetapkan Komisaris bank Century Hesyam Al-Waraq dan Pemegang Saham pengendali Bank Century Rafat Ali Rizvi sebagai tersangka.

Sementara KPK sudah membentuk tim khusus pengkaji audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana talangan ke Bank Century. Tim ini diketuai Direktur Penyelidikan (KPK) Iswan Elmi. Tim yang ini beranggotakan lebih dari 10 pegawai KPK akan menyelidiki kasus Century.

Kasus ini berawal pada tahun 2008 Bank Century mengalami kegagalan kliring karena likuiditas. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengucurkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Namun berdasar hasil penelusuran kesulitan likuiditas bukan dikarenakan gagal dalam mengelola, melainkan digunakan untuk berbagai kegiatan investasi dan kepentingan perusahaan di berbagai negara atas nama Robert Tantular, Hesyam, dan Rafat.

Selain itu dana talangan juga dipergunakan untuk menyelamatkan kreditur kelas kakap Bank Century. Informasi yang diperoleh, aset itu berupa perusahaan atas nama Robert Tantular. Aset berupa dana diinvestasikan dalam suatu lembaga investasi, rekening giro, dan surat berharga serta polis asuransi.(saputra)

Selengkapnya...

Gubernur, Pandam,dan Kapolda Pantau Ujian CPNS di Makassar Hari Ini



Makassar, KBN News-Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo, Kapolda Sulsel Irjen Pol Adang Rochjana, serta Asisten Administrasi Sekretasis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan meninjau pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil pelamar umum, Sabtu (12/12).
Mereka akan meninjau enam lokasi di Makassar masing-masing SD Pertiwi, SD IKIP/IKIP I, MAN Model, MTsN Model, SMP Negeri 33, dan SMP 13 Makassar.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Sulsel meninjau di SMA Negeri 5 Makassar. Wakil Gubernur serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel akan meninjau ujian di kampus UMI dan kampus Universitas 45.(Tribun/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Dirlantas Polda Sulselbar Kerjasama PT. Jasaraharja Akan Bagi 1000 Helm Gratis

12 Desember, Apel Pencegahan Kecelakaan Lalulintas


Makassar, KBN News- Sabtu Tanggal 12 Desember mendatang, pihak Dirlantas Polda bersama PT.Jasa Raharja Cabang Sulsel akan melakukan apel dalam rangkah pencegahan kecelakaan lalulintas.
Menurut Kepala Cabang (Kacab) Budi Sulistijo yang didampingi Humasnya Fri Susilahadi. Dalam acara tersebut akan dibagikan 1000 helem ke pengguna kendaraan roda dua' khususnya pelajar dan mahasiswa.

"Pihak kami turut serta dalam pencegahan kecelakaan laluintas di daerah ini dengan membagi-bagika helem standar internasional," ucap Budi, Selasa (9/12) di Makassar.

Humas PT. Jasa Raharja menambahkan, selain kegiatan pembagian helem gratis, perusahaan BUMN ini akan menggelar Bakti Sosial.

"Kami akan melakukan penandatanganan penangnan pelayanan korban kecelakaan di rumahsakit. Demikian kami akan memberikan bantuan pada masyarakat berupa sembako," papar Fri.(Zul/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Aksi 9 Desember di JakartaTertib, Makassar Rusuh

Foto: Tribun-timur

Jakarta, KBN News - Aksi memperingati Hari Antikorupsi 9 Desember kemarin di Jakarta berlangsung aman dan tertib. Akan sangat elegan, bila Presiden SBY mengaku bahwa informasi intelijen yang dimilikinya salah.

Hal ini disampaikan anggota DPR dari Hanura Akbar Faizal kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/12/2009). Menurut dia, tudingan SBY bahwa aksi 9 Desember akan ditunggangi untuk menggulingkan kekuasaan terutama oleh partai atau tokoh yang tidak berada dalam kekuasaan tidak terbukti.

"Bagi kami di Hanura, tidaklah perlu menuntut SBY meminta maaf atas tudingan itu dan biarkanlah rakyat yang memberi penilaian akan pemimpinnya," kata Akbar,seperti dilansir detikcom.

"Tapi, akan sangat elegan jika beliau mengakui bahwa informasi intelijen yang didapatkan dari stafnya adalah salah dan bahkan menyesatkan sekaligus keterlaluan cenderung fitnah," lanjut dia.

Akbar menilai sangat berbahaya jika seorang pemimpin mulai hobi mencurigai rakyatnya sendiri.

Aksi di Makassar Rusuh

Ribuan orang dari beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi yang di pusatkan di bawah jembatan flyover Jl Urip Sumoharjo, awalnya berlangsung damai. Bahkan sejumlah aparat kepolisian, khususnya polisi wanita (polwan) menggelar spanduk seruan dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Selain itu, sejumlah polisi juga terlihat membagikan sejumlah permen dan minuman kepada demonstran, yang didominasi aktifis kampus ini. Sekitar pukul 11.30 ribuan demonstran tersebut kemudian bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Sulsel.

Beberapa jam kemudian, sejumlah mahasiswa menarik diri dan melakukan aksi yang sama di depan kantor gubernur. Ratusan mahasiswa tersebut mencoba memasuki kantor yang terletak di Jl Urip Sumuharjo, namun dihalang sejumlah petugas satpol PP.

Akibatnya, aksi saling dorong antara pihak mahasiswa dan pamong peraja tersebut tak terhindarkan. Kericuhan mulai tersulut saat sorang mahasiswa yang belum diketahui identitasnya terkena lemparan demonstran lainnya.

Sejumlah petugas kesehatan dari kepolisian yang memakai rompi bertuliskan Dokpol kemudian memberikan pertolongan dengan membawa korban ke mobil ambulans mereka. Hanya saja, sejumlah mahasiswa yang melihat hal tersebut, menduga bahwa korban justru diculik oleh aparat kepolisian. Lemparan batu dari pihak mahasiswapun tak terelakkan.

Bahkan beberapa demonstran kemudian melempari mobil security barrier (pengangkut kawat berduri) milik Samapta Polda Sulsel hingga mobil tersebut mengalami kerusakan berat.

Selain mobil polisi, plang Kantor Gubernur Susel mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran pelemparan para demonstran.

Bentrokanpun semakin meluas saat sejumlah aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata ke arah demonstran. Akibatnya sejumlah wajah mahasiswa terlihat memerah dan mengeluarkan air mata.

Selain itu, polisi juga mengerahkan dua unit mobil (water cannon) saat eskalasi massa semakin membesar. Namun penyemprotan air itu justru semakin memicu reaksi massa.

Beruntung, Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar, Irjen Polisi, Adang Rochjana, di tengah aksi pelemparan, turun tanpa pengawalan dan mengistruksikan agar pihak polisi terlebih dahulu mundur.

Sejumlah perwira polisi setingkat kapolres, bahkan terlihat sangat khawatir saat Adang tiba di lokasi kejadian tanpa pengawalan. Aksi Adang ini mampu menghentikan lemparan para demonstran.

Adang lalu naik ke podium dan berorasi di depan sejumlah mahasiswa. Dengan tegas mantan Dir Polair Polda Metro Jaya inipun ikut berorasi dan mendukung penuntasan sejumlah kasus korupsi.

"Saya juga mendukung agar korupsi di berantas. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon maaf atas adanya insiden antara demontran dan aparat kepolisia," jelas Adang yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan mahasiswa.

Di KCF Ratulangi, insiden berawal saat sejumlah demonstran melakukan aksi konvoi di depan restoran waralaba asal Amerika Serikat itu. Tiba-tiba saja massa melemparinya. Akibatnya sebanyak 25 ruas kaca gedung KFC hancur.

Para demonstran yang sudah mulai bertindak anarkis ini, juga melempari kaca mobil milik sejumlah pengunjung KFC yang terparkir rapi. Tidak hanya itu, pos satuan lalu lintas yang berada di ujung Jl Ratulangi, menjadi sasaran amukan massa.

Selain itu, massa juga melempari sebuah gedung bekas sekretariat Partai Demokrat Sulsel yang terletak tak jauh dari KFC serta sebuah pos polisi yang terletak di ujung Jl Ratulangi.(Saputra/A.A.effendy)

Selengkapnya...

Aksi Demo Antikorupsi Digelar Serentak di 33 Propinsi



Jakarta, KBN News - Tak hanya di Ibukota Jakarta, demonstrasi memperingati hari antikorupsi sedunia juga akan digelar di 33 propinsi. Ribuan massa diprediksi akan meramaikan aksi ini.

"Target kami aksi ini berlangsung di 33 propinsi secara serempak," ujar aktivis Kompak Fadjroel Rachman di Jakarta, Selasa (8/12/2009) malam.
Dijelaskan Fadrjoel, pusat aksi tentunya tetap di Jakarta sebagai ibukota negara. Ditargetkan 100 ribu massa ikut dalam aksi yang akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Detikcom melansir, aksi memperingati hari antikorupsi sedunia ini juga akan digelar di Surakarta, Jawa Tengah. Kelompok yang menamakan Gerak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) akan menggelar aksi dimulai pukul 10.00 WIB dari Kampus UNS menuju Bundaran Gladag.

Di Bali, aksi serupa bakal digelar oleh sekitar 50 orang aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (MAK). Unjuk rasa digelar di Monumen Perjuangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, pukul 09.00 Wita.

Di Palembang, Sumatera Selatan, GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) juga akan melakukan aksi hari antikorupsi.

Di Makassar, mereka yang akan demo antara lain, Prof Dr Amran Razak (Unhas), Prof Dr Qasim Mathar (UIN), Prof Dr Ali Parman (UIN), dan lainnya. Dosen senior yang juga akan turun demo antara lain, Dr Hasrullah, Dr Hamid Paddu, Dr Rahmat Muhammad, dan lainnya.

Qasim Mathar mengatakan, aksi turun ke jalan ini merupakan dukungan agar Indonesia bebas dari koruptor. Sedangkan dosen senior dari Jurusan Sosiologi Unhas, Rahmat, mengatakan, aksi ini sebagai panggilan hati. "Ini sudah menjadi penggilan hati dengan kesadaran kolektif kami turun ke jalan. Kita menyuarakan agar Indonesia terbebasa dari korupsi," katanya.

Makassar Bakal Macet Total.

Sejumlah titik akan menjadi pusat konsentrasi massa seperti Jl Perintis Kemerdekaan (depan kampus Unhas), DPRD Sulsel, flyover Jl Urip Sumoharjo, depan Monumen Mandala di Jl Jend Sudirman, dan beberapa tempat lainnya.

Di lokasi tempat berkumpulnya massa ini, arus kendaraan bakal macet. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa akan memulai aksi di tempat berbeda dan akan bergerak hingga bertemu di flyover Jl Urip Sumoharjo dan Gedung DPRD Sulsel, mulai pukul 08.00 wita.

Kemarin, sejumlah mahasiswa menggelar aksi prakondisi di berbagai tempat di Makassar. Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Muhmammadiah (Unismuh) Makassar. Aksi yang awalnya berlangsung damai akhirnya ricuh. Pasalnya salah seorang mahasiswa yang diduga provaktor, menjadi bulan-bulanan massa, saat aksi tersebut akan berakhir.

Pembantu Rektor III Unismuh Makassar, Darwis Muhdina, yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan adanya kejadian yang sempat memacetkan Jl Sultan Alauddin Hingga beberapa kilometer ini." Ternyata itu mahasiswa kami, yang diduga provokator. Kami sudah selesaikan secara internal," jelas Muhdina.

Sementara di Jl AP Pettarani tepatnya di bawah jembatan flyover, ratusan demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terdiri dari beberapa cabang seperti Makassar, Makassar Timur dan Gowa Raya melakukan aksi yang sama.

Bahkan aksi yang digelar sekitar pukul 15.30 wita ini, sempat diwarnai dengan aksi saling dorong antara peserta aksi dengan salah seorang anggota TNI yang melintas dengan menggunakan mobil Kijang dengan nomor polisi DD 8946 AL.

Beruntung insiden tersebut tidak terjadi. Sejumlah mahasiswa lainnya yang melihat peristiwa tersebut langsung melerai dan mempersilahkan anggota TNI tersebut untuk melanjutkan perjalanannya.

Selain membagikan bunga yang bertuliskan ajakan untuk turun aksi pada hari ini, beberapa mahasiswa tersebut juga melakukan pembakaran foto SBY dan Boediono, kemudian dilanjutkan dengan aksi teatrikal.

Aksi lainnya juga dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa kampus besar di Makassar seperti Unhas, UNM, Universitas 45, UMI Makassar, UIN Alauddin, dan organisasi ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, IMM, PMII, PMKRI, GMKI, dan lainnya.
Para mahasiswa tersebut menyebut aksi kemarin sebagai aksi pemanasan. Sebab aksi yang sesungguhnya, adalah aksi hari ini yang sudah dipersipakan beberapa hari sebelumnya.

Hingga tadi malam, sejumlah mahasiswa terus melakukan aksi damai di bawah flyover. Beberapa di antaranya bermalam dan akan melajutkan aksi pagi ini.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam)VII Wirabuana Mayor (Inf) Rustam Effendi melalui rilisnya yang diterima Tribun, Selasa (8/12), menjelaskan, latihan perang kota yang rencanaya digelar hari ini, ditunda hingga Kamis (10/12).

"Ini adalah perintah Pangdam Mayjen Djoko Susilo Utomo. Latihan perang yang rencananya dilakukan di sejumlah objek vital di Kota Makassar ditunda hingga Kamis mendatang. Jadi warga bebas berunjuk rasa di tempat yang semula kami akan gunakan latihan," ujar Rustam.

Menurut Rustam, pengalihan waktu ini dilakukan untuk menghargai aspirasi masyarakat." Pangdam berharap agar aksi yang bertujuan mulia itu dapat berlangsung aman, tertib, dan damai," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai, latihan yang dilakukan pihak kodam yang bertepatan dengan rencana aksi besar-besaran mahasiswa dan elemen masyarakat di Makassar sebagai bentuk intimidasi dan menakut-nakuti warga.

Polda Sulselbar Siagakan Pasukan Dari Brimob.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Polisi Adang Rochjana, menyiagakan Satuan Brimoda Sulsel untuk mengawal aksi demo hari ini.

Mantan Dir Polair Polda Metro Jaya ini, mengatakan bahwa bukan hanya masyarakat dan mahasiswa yang mendukung hari antikorupsi sedunia ini, tapi polisi pun turut larut menyuarakan misi suci itu.

"Kami juga dari kepolisian mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat. Meski tidak harus turun beraksi di sejumlah jalan, kalau perlu kita memasang sepanduk," jelas Adang kepada wartawan.

Adang menyiagakan Brimob Sulsel yang membawahi tiga detasemen untuk mengawal sejumlah peserta demonstran. " Kami siagakan semuanya. Namun Detasemen B (Bone) dan C (Parepare) tetap bersiap siaga di wilayahnya masing-masing," kata Adang. Kemarin, Adang melakukan tatap muka dengan sejumlah perwakilan personel Brimob yang digelar di Gedung Juang 45 Makassar.

"Kami menyerukan agar waspada adanya penyusup ke dalam kelompok demonstran. Sebab bila terjadi, tentu yang merugi adalah mahasiswa dan kepolisian," katanya Adang.

Syahrul Minta Aksi Demo Agar Tertib dan Tidak Anarkis

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan mengaku terus berdoa agar demonstrasi ini berlangsung lancar, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.

"Saya berharap demonstrasi di Sulsel tetap berjalan sesuai norma, etika, dan budaya masyarakat Sulsel. Demo tidak dilarang. Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas. Saya terus berdoa agar demo tidak ada yang melanggar UU," kata Syahrul.

Sebelum berangkat menghadiri ke Kompenhagen, Denmark, pukul 15.00 wita, kemarin, Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin meminta kepada 14 camat pada beberapa lurah untuk menyiagakan bantuan kebersihan.

"Tolong jaga kebersihan, mahasioswa juga demonya tertib, jaga kebersihan dan jangan menyusahkan warga," kata Ilham dalam rilisnya yang diterima wartawan.

Aksi Damai

Para pembantu dekan (PD) III bidang kemahasiswaan di UIN akan juga akan ikut turun ke jalan. PD III masing-masing fakultas ini akan mendampingi mahasiswanya. "Sesuai dengan pertemuan yang digelar tadi sore (kemarin) dengan semua PD III, diharapkan mereka bisa turun semua mendampingi mahasiswa. Hal ini sengaja dilakukan untuk menjaga anak-anak kita tetap pada tujuan kita turun ke jalan dan aksi tetap damai," kata Qasim Mathar.

Dengan PD III ikut turun, Qasim yakin, para mahasiswa tidak akan disusupi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan tujuan demonstrasi. "Hadirnya pendamping dari tiap fakultas, diharapkan mampu mengarahkan mahasiswa. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok," jelasnya.

Asisten Direktur I Pascasarjana UIN tersebut juga menyatakan, beberapa guru besar juga bakal ikut mendampingi mahasiswa. Namun ia enggan menyebut nama-nama dosen pendidik yang bersedia ambil bagian dalam demonstrasi tersebut.

Sementara itu Rektor UIN Prof Dr Azhar Arsyad meminta para mahasiswa tetap pada koridor etika kesopanan dalam berunjuk rasa. Dan ia juga meminta pembantu rektor III dan PD III untuk mendampingi mahasiswa UIN.

"Kita semua mendukung sikap mahasiswa untuk mengusut tuntas kasus Bank Century. Saya harap semua pembantu dekan bisa mendampingi mahasiswa kita," ujarnya.

Meskipun aksi damai ini akan diikuti sebagian besar mahasiswa dan dosen namun pihak kampus-kampus tidak diliburkan. "Kuliah jalan terus. Tapi kalau ada mahasiswa yang mau ramai-ramai turun, silakan," kata Rektor Unhas Prof Dr Indrus A Paturusi, seperti dilansir tribun.

Di tempat terpisah Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Arismunandar MPd juga memberi kebebasan kepada mahasiswa mengikuti aksi damai tersebut.

"Ini merupakan aspirasi harapan kita. Kita inginkan tetap semangat. Kepada mahasiswa yang turun ke jalan agar tidak melampaui batas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.(Saputra/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Balai Besar Pompengan Dukung Proyek Rp.500 Miliar di Sulsel

DPRD Sumut Kunker di Provinsi Sulawesi Selatan



Makassar, KBN News-Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara ternyata memiliki hubungan emosional sehingga menjadi dasar dan semangat untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang di antara kedua propinsi yang berjauhan itu. "Istri Pak Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo adalah boru Harahap, yang berasal dari Sumut, sehingga ini menjadi spirit membangun kedua propinsi ini," kata Asisten III Kesejahteraan Rakyat, Amal Nasir, mewakili Gubernur Sulsel ketika menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Sumut, dipimpin ketuanya, H Ajib Shah di kantor gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (2/12).
Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Wakil Ketua DPRDSU H M Affan selaku kordinator, Sekretaris Komisi D John Hugo Silalahi, Wakil Ketua Tagor Simangunsong, serta para anggota Jamaluddin Hasibuan, Tunggul Siagian, M Yusuf Siregar, Biller Pasaribu, Jeffry Pribadi, Analisman Zaluhu, Zulkarnaen ST, Andy Arba, Imam B Nasution, Marasutan Siregar, Hammamisul Bahsin, Tones Sianturi, Restu Kurniawan Sarumaha, Fadly Nurzal SAg, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut Ruslan Effendi, dan mewakili Bappeda Sumut Lauren Marbun, dan Posma Samosir mewakili Kepala Balai Sungai Sumatera II.


Menurut Amal Nasir, persamaan antara Sulsel-Sumut antaralain warganya sama-sama pekerja keras untuk membangun daerahnya. "Dengan adanya persamaan ini, 'anytime, anywhere, there is no problem' jadi spirit membangun kedua propinsi," kata Amal Nasir.


Kunjungan Komisi D DPRD Sumut selain untuk melihat langsung lebih dekat bendungan Bili-Bili, juga diharapkan menjadi bahan dasar dan masukan untuk mempercepat dimulainya pembangunan Lau Simeme, di Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang.


Balai Besar Pompengan Beri Dukungan

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Besar Pompengan Ir Isprasetyo MSc yang bertanggungjawab dalam pembangunan bendungan Bili Bili, menyatakan dukungan pemerintah dan kabupaten/kota merupakan modal awal terwujudnya pembangunan proyek seluas 234 hektar dan menelan biaya Rp500 miliar, yang bersumber dari dana loan Japan International Corporation Agency (JICA) dari Jepang.


Dia melihat, ada persamaan antara bendungan Lau Simeme dengan Bili-bili, karena memiliki multifungsi, mencakup penanggulangan banjir, irigasi dan mampu mengatasi krisis listrik. Kendati demikian, Isprasetyo mengakui, Lau Simeme bisa menjadi proyek yang memberi manfaat besar bagi pemerintah Sumatera Utara, karena mampu menyimpan ketersediaan air selama lebih 50 tahun. "Untuk mewujudkan hal itu, perlu diupayakan lagi sertifikat detail desain sebagai syarat readiness criteria, mengingat proyek berbiaya Rp1,9 triliun itu diajukan sejak tahun 1992, sehingga perlu diajukan kembali," katanya.


Jika tidak diantisipasi, maka kemungkinan besar proyek tersebut harus menunggu giliran karena JICA selaku penyedia dana loan tahun 2010 hanya mampu memenuhi maksimal 2 megaproyek.


Terhadap hal ini, Ketua Komisi D DPRD Sumut H Ajib Shah Al Haj yang bulan Nopember lalu sudah mengunjungi dam Lau Simeme, meminta Pempropsu dan kabupaten/kota untuk bekerja sama dalam upaya percepatan dimulainya pembangunan bendungan prestisius Sumatera Utara itu. "Sejauh ini, bendungan tersebut sedang dalam studi dan masih terkendala dalam hal ganti rugi lahan terhadap sekitar 22 kk, di tiga desa di Sibiru-biru, sehingga perlu disiapkan dana talangan oleh pempropsu sebagai sharing dalam pembebasan lahan dan relokasi," kata Ajib Shah. (Global/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Sosiolog Musni Umar : SBY Harus Tegas & Tunjukkan Kinerja

Terkait Aksi 9 Desember



Jakarta, KBN News - SBY memperkirakan akan ada gerakan sosial yang akan menunggangi aksi hari korupsi tanggal 9 Desember. Siapakah pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan untuk menggoyang kekuasaan Presiden SBY dan apa latar belakangnya?
"Ini gerakan kalangan middle class. Gerakan kalangan kelas menengah, ini pihak-pihak yang tidak puas pada pemerintahan SBY," ujar Sosiolog Musni Umar,Senin (7/12/2009), seperti dilansir detikcom.

Musni menjelaskan pihak-pihak ini bisa saja adalah mantan sekutu SBY pada pemilu lalu, atau bisa juga bekas rival SBY. Alasan kekecewaan bisa bersumber pada pembagian jatah menteri atau posisi dalam pemerintahan. Namun, alasan yang pasti adalah kekecewaan pada SBY yang terlalu berhati-hati sehingga kesan pemerintahan menjadi lemah.

"Memang perlu hati-hati, tetapi jika terlalu hati-hati akan dianggap lemah," jelasnya.

Menurut Musni, saat ini kalangan menengah merasa kecewa karena sikap SBY yang dipandang loyo dalam menghadapi berbagai permasalahan aktual seperti kasus Bibit-Chandra dan Bank Century.

Jika ingin meredam gejolak seperti ini di masa depan, SBY pun harus menunjukan kinerjanya. Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, harus menunjukan taringnya bagi pembangunan.

"Mereka juga harus menepati janjinya pada kalangan grass root atau masyarakat di akar rumput janji-janji saat kampanye," pungkasnya.

Selengkapnya...

Kejagung Dukung KPK Usut Dana Century



Jakarta, KBN News-Kejaksaan Agung akan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut aliran dana Bank Century. Kejaksaan Agung mengaku tidak mempermasalahkan jika KPK mengusut ulang penyidikan terhadap bailout Century yang sebelumnya telah dinyatakan tak bermasalah oleh Kejaksaan Agung.

"Tidak masalah, selama ini kejaksaan kan sudah bekerja sama dengan KPK, jadi tidak ada masalah," tegas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, di Kejaksaan Agung, Senin (7/12).
Marwan mengemukakan pihaknya akan tetap fokus mengusut dugaan tindak pidana dalam penggunaan dana penyertaan modal Bank Century, yang melibatkan kedua tersangka yang buron, yakni Rafat Ali Rifqy dan Hesyam Al Waraq.

"KPK akan mengusut pada adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penyertaan modal pemerintah pada Bank Century yang diserahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kan saling mendukung," tegasnya,seperti dilansir Kompas.

KPK, melalui para pimpinannya termasuk Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kembali aktif, Senin ini telah menegaskan akan mengusut aliran dana talangan terhadap Century senilai Rp 6,7 triliun, yang mengucur dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengusut kasus itu dan menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana di dalamnya.

Bahkan Kejaksaan Agung berani menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono tidak dapat dihukum atas keputusan mereka menetapkan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Kejaksaan Agung kemudian lebih memilih untuk fokus menangani kasus dugaan tindak pidana dalam penggunaan dana tersebut oleh kedua tersangka, yang merupakan pemilik modal Bank Century.(Saputra)


Selengkapnya...

Aksi Damai 9 Desember Digelar di 33 Provinsi



Jakarta, KBN News - Aksi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang akan digelar tanggal 9 Desember 2009 direncanakan akan dilakukan di 33 provinsi. Aksi akan melibatkan tokoh agama dan tokoh nasional.
"Skenarionya sederhana banget, gerakan 9 Desember serentak dilakukan di seluruh Indonesia di 33 provinsi," kata koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Minggu (6/12/2009),seperti dilansir detikcom.

Fadjroel menambahkan, bentuk aksi damai di daerah juga dapat berupa seminar dan diskusi. "Ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, rencananya bisa sampai 400 kabupaten Kota," katanya.

Aksi di Jakarta dipusatkan di Monas dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, nasional, antikorupsi dan penyanyi. "Pukul 12.00 WIB kita kumpul dan jalan ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai pukul 15.00 WIB," ucap Fadjroel.

Fadjroel juga menegaskan aksi mendatang murni hanya kampanye untuk mengikrarkan Indonesia bersih dari korupsi. Aksi tersebut murni mengajak masyarakat untuk bermimpi terbebas dari cengkeraman gurita korupsi dan 'buaya-buaya'.

"Jadi ungkapan Presiden SBY itu kalau aksi untuk makar dan penggulingan itu berlebihan dan paranoid. Apalagi SBY mendasarkannya dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar," tegasnya.

Selengkapnya...

Soal Belum Terima Keppres Bibit-Chandra , KPK Janji Jemput Bola



Jakarta,KBN News- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengaktifan kembali Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai komisioner KPK 4 Desember lalu. Namun hingga kini KPK belum menerima Keppres tersebut.
"Sampai pagi ini kita belum menerima Keppres tersebut," ujar Kabiro Hukum KPK, Chaidir Ramli saat dihubungi wartawan, Senin (7/12/2009).

Johan berjanji akan menjemput bola untuk mengambil langsung Keppres tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. "Saya akan usahakan ambil ke pihak-pihak terkait tentang Keppres itu, tidak perlu menunggu dikirim," janji Chaidir,seperti dilansir detikcom.

Kapan Pak Bibit-Chandra bisa aktif lagi? "Terhitung saat Keppres itu diterima, disesuaikan dengan tanggalnya," ujarnya.

Dia menambahkan, Bibit-Chandra hari ini belum mengantor ke KPK lantaran menunggu kepastian terlebih dahulu soal Keppres tersebut.(saputra)

Selengkapnya...

Anggota DPD RI Sumut : Tindak Tegas M City Bila Tidak Terdaftar Jamsostek

Terkait Tewasnya 20 Karyawan Saat Kebakaran

Sanco Simanullang- Medan

Ketua DPP APINDO Sumatera Utara yang /Anggota DPD RI Perwakilan Sumut, Parlindungan Purba SH MM:

Medan, KBN News-Peristiwa yang menewaskan 20 orang dan puluhan lainnya luka-luka saat kebakaran besar melanda pusat hiburan M City, Jalan Waringin simpang Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat (4/12) malam, disayangkan sejumlam pihak sebab pusat hiburan tersebut tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana amanat UU No 3 Tahun 1992 tentang wajib Jamsostek.
Ketua DPP APINDO Sumatera Utara yang juga Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Utara Parlindungan Purba SH MM mengatakan agar pelanggaran ini diusut tuntas dan diberi sanksi tegas kepada pemilik pusat hiburan M City itu sesuai peraturan yang berlaku.

“Saya dengar bahwa karyawannya tidak dilindungi dalam program jamsostek. Ini merupakan pelanggaran peraturan yang harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Parlindungan yang dihubungi melalui telepon, Minggu (6/12).

Ditambahkannya, kejadian musibah di Club M-City sangat menyentak kepedulian masyarakat tentang pentingnya pengelolaan bangunan dan perusahaan untuk memperhatikan keamanan publik dan karyawan bekerja, apalagi usaha ini merupakan fasilitas hiburan dan hotel.

“Saya menyayangkan tidak adanya ventilasi yang baik, pintu darurat, spunkler air utntuk saat kebakaran dibangunan tersebut. Ini harus menjadi pelajaran mahal bagi kita semua ,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr. H. Mas’ud Muhammad MM mengatakan pihaknya sudah melakukan himbauan agar segala jenis usaha baik itu usaha yang memiliki resiko kecelakaan besar maupun kecil untuk segera dilindungi program Jamsostek termasuk Club M-City.

Dikatakan Mas’ud resiko selalu saja ada pada setiap orang, tidak terkecuali tempat hiburan, rumah makan dan tempat rekreasi lainnya.

“Kami mohon agar seluruh pihak bersama sama mendukung gerakan Jamsostek, agar seluruh masyarakat terlindungi. Lembaga agama saja sudah masuk Jamsostek, konon usaha-usaha yang bersifat komersil, masih banyak melanggar UU No 3 Tahun 1992 tentang program Jamsostek yang bersifat wajib,” katanya seraya meningatkan kembali bahwa pada tanggal 2 juli 2009 silam, Gubsu sudah mencanangkan gerakan sadar hukum program Jamsostek, namun sebaliknya masih banyak pihak yang melanggar imbauan Gubsu.

Sebelumnya, Petugas Pemasaran Kantor cabang Medan Marinho Pelly Latuperissa mengungkapkan M City sudah pernah disurati dan dikunjungi Kantor Jamsostek Cabang Medan dan formulir pendaftaran Jamsostek sudah diberikan. Namun, hingga perisitiwa itu, pemilik usaha tetap tidak mendaftarkannya.(Saputra)

Selengkapnya...

Pimpinan Panitia Angket Century Dipilih Secara Proporsional



Jakarta, KBN News - Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya pemilihan pimpinan panitia angket dipilih dengan asas proporsional. Dengan asas proporsional ini, 4 nama resmi diajukan sebagai pimpinan. 4 nama itu adalah Yahya Sancawirya (FPD), Idrus Marham (Golkar) Gayus Lumbuun (PDIP) dan Mahfudz Siddiq (PKS).
"Sesuai dengan tatib yang ada, apakah kita setuju menggunakan asas proporsionalitas. Dengan demikian pansus dipimpin empat fraksi dengan kursi terbesar," kata wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin rapat pemilihan ketua pansus angket skandal Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2009).

Dengan keputusan itu, pimpinan pansus angket skandal century resmi dipimpin oleh FPD, FPD, FPDIP dan FPKS. Keputusan ini memang terasa berat bagi parpol kecil seperti Hanura dan Gerindra. Tetapi mekanisme proporsional telah menjadi acuan yang tidak bisa di pisahkan.

Wakil Hanura di panitia angket Century Akbar Faisal mengeluhkan mekanisme pemilihan ketua
panitia angket. Hanura merasa dipersulit dengan asas proporsionalitas yang dipakai.

"Kami belum ada di sini saat itu, tapi kenapa kami harus mengikuti aturan itu," keluh anggota panitia angket dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal.

Akbar mengaku pesimis fraksinya dapat memimpin pansus lain di DPR. Hanura yang minim kursi di DPR sulit beraksi kursi pimpinan. "Di Komisi dan kelengkapan saja kami hanya dapat dua pimpinan," keluh Akbar lagi. "Sampai bongkok pun Hanura tidak akan jadi pimpinan," umpatnya,seperti dilansir detikcom.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum nyeletuk, meledek Akbar. "Nanti 2014," kata Anas disambut batuk kecil Akbar. Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR pun ikut nimbrung. Namun Priyo tidak meledek, tapi menenangkan.

"Doanya Pak Anas itu manjur loh, mudah-mudahan tahun 2014 Hanura geser Demokrat," kata Priyo sembari tersenyum.

Rapat penetapan pimpinan pansus angket Century yang sebelumnya digelar tertutup akhirnya dinyatakan terbuka. Pimpinan rapat pansus Priyo Budi santoso menyatakan rapat ini terbuka setelah mendapat aspirasi dari peserta sidang.

"Atas permintaan arus bawah, rapat dinyatakan terbuka untuk umum," pungkas Priyo.(saputra)


Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom