Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

DPR Soroti KPK Dalam Pemeriksaan Sri Mulyani Dikantornya



Jakarta, KBN News-Meski sejumlah anggota Komisi III meminta agar KPK memeriksa Sri Mulyani di Kantor KPK, namun tetap akan memeriksanya di Kantornya di Departemen Keuangan (Depkeu).

Merespon keinginan anggota Komisi III DPR, Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan KPK akan tetap memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di kantornya masing-masing. "Kan yang penting KPK mendapatkan substansi dari yang ingin didapatkan dari kedua pejabat tersebut," kata Yasin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (28/4),seprti dilansir fajar online.
Dia mengatakan, sebenarnya kemarin sudah dijelaskan untuk pemeriksaan, untuk permintaan keterangan berdasarkan SOP (standard operational procedure) KPK, tidak harus di kantor KPK. Berdasarkan pengalaman yang lalu, kata dia, ada beberapa pihak yang dimintai keterangan tidak di kantor KPK, misalnya mantan Mensos Bachtiar Chamsyah itu di kantornya.

Terkait pemeriksaan terhadap kedua pejabat itu, Jasin mengatakan Boediono dan Sri Mulyani akan diperiksa Kamis (29/4). Sri Mulyani, lanjut Jasin, baru tiba dari Amerika hari ini. Jasin juga membantah bahwa KPK pilih kasih. "Tadi kan sudah saya jelaskan, Bachtiar Chamsah di kantornya, sekarang diperiksa di KPK," ujarnya. (Saputra)
Selengkapnya...

Penjualan Kupon Asuransi di Samsat Makassar Menuai Protes

Menelusuri Kinerja PT. Jasa Rahardja di Sulawesi Selatan ( bagian 1)

Aktifitas PT. Jasa Rahardja dijalan Raya (foto; Andi Ahmad)

Makassar, KBN News- Penjualan kupon Asuransi Jasa untuk kendaraan bermotor, khususnya roda empat angkutan umum yang berlebel PT Asuransi Jasa Raharja Putra (AJP) dinilai aktifis Jaringan Oposisi Indonesia (JOIN) merupakan hal yang perlu dipertanyakan.


Pasalnya menurut aktifis JOIN, penjualan kupon yang nilainya sekitar Rp150 ribu perkupon untuk pemindahan , dijalankan oleh anak perusahaan PT. Jasa Raharja, PT AJP. Sedang yang terdaftar sebagai pelaksana di seluruh Samsat adalah PT. Jasa Raharja bukan PT. AJP.

"Di Samsat hanya SWDKLLJ dikelolah oleh PT. Jasa Raharja berdsarkan UU No.33 Tahun 1964. Jadi keberadaan AJP di Samsat dalam memungut kupon dipertanyakan legalitasnya, apalagi berkas tak bisa berproses jika tak membeli kupon tersebut," ucap salah seorang aktifis JOIN yang enggan dijelaskan namanya, di Makassar, Senin (26/4).

Oleh karena itu JOIN bersama sejumlah wajib pajak di Makassar mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut penjualan kupun AJP yang disinyalir rentang dengan pelanggaran aturan main yang sudah ditetapkan.

Seperti halnya pemantauan media ini disejumlah kantor Samsat di wilayah Sulsel, tak satupun karyawan AJP yang bertugas di kantor pemerintah ini, kecuali karyawan PT. Jasa Raharja.

"Dua perusahaan ini bak kakak beradik, olehkarena itu, kami singkronkan masalah pekerjaan kami," ucap Etang.(Tim)
Selengkapnya...

Kejari Makassar Tetapkan Lurah Untia Dan Camat Biringkanaya Jadi Tersangka

Walikota Makassar Siapkan Pembelaan Hukum

foto:Tribun Timur


Makassar, KBN News-Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menyita uang sekitar Rp 9,4 miliar dari rekening milik Lurah Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Ardiyansah, Rabu (28/4).

Proses penyitaan berlangsung sekitar 10 jam. Lima jaksa mulai datang ke Bank Mandiri Cabang Sulawesi sekitar pukuk 10.00 wita. Proses penghitungan dan verifikasi jumlah uang yang tepatnya Rp 9.403.136.000 itu memakan waktu 7,5 jam, Sedangkan proses administrasi memakan waktu sekitar 40 menit. Untuk pengambilan uang sebesar ini harus diverifikasi berjenjang dan ketat hingga ke kantor Pusat Bank Mandiri di Jakarta.

Tim Kejari Makassar yang datang ke Bank Mandiri adakah Andi Muldani Fajrin (Kasi Pidana Umum), Amir Syarifuddin (Kasi Pidana Khusus), Andarias (Kasi Perdata), dan Ahmad Jaya (Kasi Datun), dan Awaluddin (Kasubsi Penuntutan)

Uang tersebut disita kejaksaan dalam kasus pembebasan lahan yang bakal menjadi kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) yang berada di bawah naungan Badan Diklat Kementerian Perhubungan RI yang dianggap merugikan keuangan negara.

Penyitaan uang dari rekening Ardiansyah di Bank Mandiri itu berlangsung di kantor Bank Mandiri Kantor Cabang Sulawesi atau eks Bank Bumi Daya, Jl Sulawesi, Makassar.
PIP akan mendirikan kampus yang diklaim sebagai kampus sekolah calon pelaut terbesar di Asia Tenggara. Dana pembangunannya menggunakan APBN 2009 senilai Rp 1,2 triliun dan proses pembebasan lahan dimulai sejak 2009 lalu.

Ardiansyah bersama Camat Biringkanaya Zulkifli, Direktur PIP Makassar Agus Budi Hartono, dan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan kampus PIP, Kasman sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Kejari Makassar, M Yusuf Handoko, mengatakan penyitaan uang miliaran tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Seharusnya sisa dana pembebasan lahan dari total Rp 14,5 miliar itu seharusnya dikembalikan ke kas negara, bukan ditabung di rekening pribadi, seperti dikutif Tribun.

"Uang negara diparkir di rekening pribadi. Ini yang menjadi alat bukti penyidikan," kata mantan Kajari Maros ini.Proses penyitaan uang Rp 9 miliar tersebut berlangsung tegang. Petugas keamanan Bank Mandiri sempat mengusir sejumlah wartawan yang hendak mengabadikan proses penyitaan uang negara tersebut.

Salah satu satpam Bank Mandiri Sulawesi, Adi Ichsan, bahkan sempat berlaku kasar dengan melarang wartawan berada di halaman bank karena dianggap menganggu ketertiban.
Padahal, para jurnalis saat itu hanya duduk- duduk sambil menunggu proses pencairan dana selesai.

Beruntung ketegangan berhasil dicairkan setelah beberapa orang polisi menenangkan wartawan dan oknum satpam yang over acting tersebut.
Inisiatif PIP

Usai menetapkan empat tersangka dalam kasus pencairan dana pembebasan lahan, kejaksaan dalam waktu dekat ini, akan memanggil sejumlah pejabat Pemkot Makassar yang telibat dalam Panitia Tim Sembilan.

Pemanggilan tersebut terkait dengan adanya aliran dana yang tersimpang di rekening Lurah Untia. Saat konferensi pers di Balai Kota awal pekan ini, Direktur PIP Agus Budi Hartono menyatakan penitipan uang ke rekening Ardiansyah adalah inisiatifnya.
Agus memilih Ardiansyah dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan di Untia untuk memudahkan koordinasi. Sementara rekening yang dibuat atas nama Ardiansyah dipegang pejabat pembuat komitmen (PPK) PIP, Kasman. Pembuatan rekening disertai berita acara.
Agus menyebut pembebasan lahan tanah untuk akses jalan merupakan syarat utama untuk dimulainya pembangunan PIP. Agus juga menyatakan melakukan tindakan ini dengan mempertaruhkan jabatannya agar pembangunan kampus pelayaran terbesar di Asia Tenggara bisa terealiasasi dalam waktu singkat. Kampus baru PIP di Untia ini mendapat alokasi anggaran dari APBN kurang lebih Rp 1,2 triliun dan direncanakan rampung paling telat lima tahun ke depan.

"Tak ada Rp 1 pun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya di depan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Wawali Supomo Guntur, dan sejumlah pejabat pemkot lainnya.

Uang di rekening Ardiansyah akan digunakan sebagai pembayaran ganti rugi untuk warga penerima biaya ganti rugi pembangunan jalan sepanjang enam kilometer dengan lebar 40 meter persegi sebagai akses utama ke kampus baru PIP.

Pada bagian lain dari perjanjian penempatan dana ini, sesuai berita acara yang dibuat, dana di rekening tidak dapat digunakan Ardiansyah selaku pemegang rekening tanpa adanya surat perintah membayar menerbitkan SP2D untuk permintaan pembayaran ganti rugi tanah melalui SPM-LS kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar 2.

Pada pada pasal 6 ( I ) berita acara ini disebutkan bahwa dana dimaksud tidak digunakan untuk memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri atau disalahgunakan untuk maksud lain selain sesuai tujuan pencairan dana yang tercantum didalam berita acara. Bunga bank di rekening yang diestimasi mencapai Rp 1,7 miliar akan dikembalikan pada kas negara.

Setelah Lurah Untia Ardiansyah dan Camat Biringkanaya Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Makassar, Pemkot Makassar menyiapkan upaya pembelaan hukum.
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin melalui Kasubag Pemberitaan Pemkot, Ridha Rasyid, menyatakan akan menyiapkan pembelaan terhadap Ardiansyah dan Zulkifli.

"Pemkot menyikapi dengan seksama proses hukum yang berlangsung dan menghormati keputusan tersebut. Pemkot tentu akan melakukan upaya pembelaan terhadap keduanya (Ardiansyah dan Zulkifli)," kata Ridha, tadi malam.

Wali kota meminta Kabag Hukum Apriadi untuk mempelajari penetapan status tersangka terhadap Ardiansyah dan Zulkifli. "Tentu ada langkah advokasi dan pendampingan selama proses hukum berlanjut," lanjut Ridha, (Agus Salim/Rauf Sibali)
10 Jam
Selengkapnya...

Pegawai Bagian Keuangan Bulog Sulsel Didakwa Korupsi Rp 2,4 M


Makassar, KBN News-Dua pegawai Perum Bulog Sulsel masing-masing Bendahara Bulog, Nursaidah serta Kepala Seksi Keuangan Bulog, Umar Said didakwa melakukan korupsi gaji dan tunjangan khusus pegawai Bulog sebesar Rp 2,4 miliar.

Hal itu dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Makassar, di Pengadilan Negeri Makassar, Senin, 26 April.
JPU Kejari Makassar, Andarias dalam dakwaannya menjelaskan, kedua terdakwa yang saat ini mendekam di Rutan Kelas I Makassar, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan mark-up gaji dan tunjangan khusus karyawan Bulog mulai 2002-2008 lalu. Mark-up gaji dan tunjangan khusus pegawai ini mengakibatkan kerugian negara Rp 2,4 miliar,seperti dilansir fajar online.

Kedua terdakwa ini dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Undang-undang No.2/2001 atas Undang-undang No.31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP pada pasal primer.

Sedang pasal subsider, terdakwa dijerat pasal pasal 3 ayat (1) 18 Undang-undang No.31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Undang-undang No.2/2001 atas Undang-undang No.31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di hadapan Hakim Ketua, Mustari, jaksa menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan mulai 2002-2008, selama tenggang waktu itu terdakwa terbukti melakukan penyelewengan gaji dan tunjangan khusus pegawai. Jumlah pegawai Bulog yang dipotong gaji dan tunjangannya itu mencapai 100 orang.

Ulah terselubung kedua terdakwa ini baru terkuak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap perusahaan berpelat merah itu. Kendati didakwa korupsi Rp 2,4 miliar, terdakwa terlihat santai menjalani persidangan termasuk saat keluar dari ruang sidang.(Agus Salim)

Selengkapnya...

Kompol Maddo Dan Syarifuddin Resmi Tersangka

Terkait Hilangnya Brankas Polda Sulselbar



Makasssar, KBN News-Sepekan melakukan penyidikan, Polda Sulsel akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus raibnya brankas milik bendahara Polda di ruang 111, Senin, 19 April lalu.

Seperti gencar diberitakan selama ini, kedua tersangka adalah Bensatker Spripim, Kompol Maddo, dan staf Bidang Keuangan Syarifuddin (PNS). Penetapan kedua tersangka tersebut dilakukan Senin, 26 April kemarin setelah gelar perkara di ruang kerja Kapolda Sulsel, Irjen Pol Adang Rochjana. Gelar perkara itu berlangsung selama lima setengah jam, sejak pukul 13.00 hingga 17.30 Wita.
Gelar perkara dipimpin kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol Syahrir Kuba. Turut hadir Irwasda Kombes Pol Syahrir Mamma, Dir Reskrim Kombes Pol Mulyana Hardjo, Kabid Propam Anthony Hutabarat, Dir Interlkam, dan Kepala Pusat Labfor Cabang Makassar.

Gelar perkara yang berlangsung tertutup itu, dijaga ketat dua petugas provos. Wartawan yang ingin mendekat ke lantai dua dimana gelar perkara berlangsung, dihalau petugas. Para wartawan media cetak dan elektronik pun, harus bersabar menunggu di lobi Kantor Polda Sulsel.

Bahkan, wartawan sudah menunggu sejak pukul 09.00 Wita namun baru pukul 18.00 Wita Kapolda Adang Rochjana memberi keterangan pers.

Menurut Kapolda, sesuai hasil pemeriksaan Bidang Propam Kompol Maddo dan Syarifuddin banyak melakukan kesalahan. Baik dari segi kode etik dan disiplin, banyak melakukan pelanggaran teknis. "Olehnya itu, diputuskan mencopot jabatan Maddo Ilham sebagai Bensatker Spripim setelah sebelumnya dinonaktifkan," terang Adang, petang kemarin.

Surat pencopotan Kompol Maddo Ilham bahkan langung diteken Kapolda sore kemarin. Sebagai pengganti, Kapolda menunjuk AKP Jamaluddin sebagai Bensatker Spripim Polda Sulsel. Jamaluddin sebelumnya menjabat sebagai Bensatker Dit Polair Polda. Selain Maddo Ilham, satu tersangka lainnya Syarifuddin dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai staf di Bidang Keuangan.

Hanya saja, pihak Polda Sulsel masih belum tegas. Alasannya, Polda menetapkan Kompol Maddo Ilham dan Syarifuddin sebagai tersangka karena lalai sehingga terjadi pencurian brankas. Sementara untuk pencurian brankas, Polda belum juga menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Belum. Kita mengedepankan azas praduga tak bersalah. Keduanya tersangka karena kelalaian, belum pencurian brankas. Tapi, proses penyidikan untuk pidana tetap dilanjutkan di Dit Reskrim. Karena itu, Maddo dan Syarifuddin dibebas tugaskan guna memperdalam proses penyidikan, terang jenderal bintang dua ini.

Terkait tersangka pencurian brankas bendahara polda, Adang menyatakan, masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Pihak Labfor, hingga sore kemarin memang terlihat masih melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Petugas mencocokkan sidik jari di dalam ruangan bendahara (111) dan brankas.

Kapolda lagi-lagi berjanji, hasil pemeriksaan Labfor diketahui Selasa, 27 April hari ini. Kemudian untuk penetapan tersangka pencurian brankas, akan disampaikan dua hari ke depan. Kapolda pun memberi bocoran, jumlah tersangka antara empat hingga lima orang.

"Jadi, pelakunya ini sindikat melibatkan orang dalam dan luar. Kalau selama ini sudah ada dua orang dicurigai yakni Maddo dan Syarifuddin, berarti masih ada pelaku lainnya. Sebab, brankas itu butuh hingga empat orang mengangkatnya," papar Adang.

Ditambahkan Kapolda, sidang kode etik dan disiplin terhadap Kompol Maddo digelar dalam waktu dekat dipimpin Kabid Keuangan Kombes Pol Sri Kushariyanti sebagai hakim. Perbuatan Maddo dinilai sudah sangat melanggar aturan, lantaran mengabaikan ketentuan atau prosedur pengambilan, penyimpanan, serta pengamanan uang operasional Polda Sulel. Apalagi, saat pencairan uang di bank Kabid Keuangan ternyata tidak mengetahuinya.

"Soal motif melakukan perbuatan itu, masih didalami. Kalau sanksi pemecatan, nantilah dilihat dari hasil sidang kode etik. Yang pasti, keberadaan uang sebesar Rp 1,292 miliar masih ditelusuri. Saat ini, baru barang bukti brankas berikut uang sebesar Rp 11,1 juta yang merupakan gaji milik salah seorang anggota ditemukan," ungkap Adang,seperti dilansir fajar online.

Sementara, petang kemarin tim identifikasi masih bekerja keras mencocokkan sidik jari dan darah yang ditemukan di lokasi kejadian. Sampel darah tersebut sudah diperiksa di RS Bhayangkara dan akan dicocokkan dengan darah milik Maddo dan Syarifuddin yang juga telah diambil. Bukan cuma itu, tim audit Irwasda Polda Sulsel juga melakukan pemeriksaan di ruang bendahara (111) untuk mencocokkan jumlah uang dalam brankas dan yang tercatat di pembukuan.

Latar Belakang Ekonomi

Bocoran yang diterima Fajar, meski belum ditetapkan tersangka pencuri brankas masih sebatas kelalaian, namun terungkap Kompol Maddo Ilham melakukan hal itu karena terdesak faktor ekonomi. Sebagai seorang perwira menengah (pamen), gaji dan tunjangan jabatan Maddo perbulan Rp 4 juta. Sementara kehidupan sehari-harinya boleh dikata cukup mewah.

Maddo menjabat sebagai Bensatker Spripim selama satu setengah tahun sejak akhir 2008 lalu. Dia menggantikan AKP Ishak IPA yang saat ini bertugas sebagai staf Irwasda Polda Sulsel. Maddo dimutasi dari Bagian Keuangan Polwiltabes Makassar.

Sementara Syarifuddin, sejak terangkat sebagai PNS Polda sejak 1990-an silam langsung bertugas di Bagian Keuangan. Kini, Syarifuddin berpangkat golongan IIId dengan gaji Rp 2 juta perbulan. Dari Berbagai Ssumber di Polda Sulsel mengungkapkan, Syarifuddin ikut terlibat lantaran faktor tuntutan ekonomi.

"Kemungkinan terdesak kebutuhan rumah tangga cukup besar, sehingga terlibat dalam kasus ini. Tapi, pemeriksaan masih dilakukan intensif," beber sumber tersebut. Kasus pencurian brankas ini diperkirakan pada Sabtu, 17 April malam lalu.

Pelaku diperkirakan empat orang. Barang bukti brankas sendiri telah ditemukan Sabtu, 24 April pagi di kanal depan Sekolah Dian Harapan Jalan Gunung Kinabalu Tanjung Bunga. Namun, uang sebesar Rp 1,292 miliar telah raib. (Agus Salim/Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Rekening Lurah Untia Akan Diblokir Kejari Makassar

Diduga Masukkan Dana Pembebasan Tanah PIP Ke Rekening Pribadi



Makassar, KBN News-Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar akan memblokir rekening Bank Mandiri milik Lurah Untia, Ardiansyah. Pemblokiran tersebut dilakukan atas dugaan adanya aliran dana pembebasan lahan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) masuk ke rekening pribadi Ardiansyah.

Rekening tersebut akan disita kejaksaan sebagai barang bukti. "Kita akan blokir rekening itu dan menjadikannya barang bukti," ujar Kajari Makassar, M Yusuf Handoko, Selasa, 27 April,seperti dilansir Fajar Online.

Proses pencairan dana dari rekening lurah hingga sampai ke tangan masyarakat terbilang birokratis. Menurut Yusuf, dana tersebut dicairkan dari rekening lurah ke rekening milik PIP baru selanjutnya dibayarkan kepada masyarakat.

Malah berkembang informasi kalau pembebasan lahan seluas 70 hektare dengan total dana APBN 2009 yang digunakan sebesar Rp 59 miliar, tidak langsung melibatkan masyarakat yang berjumlah 31 orang. Tapi, pembayaran dilakukan dengan menunjuk tujuh orang sebagai perwakilan warga.

Informasi lain, dari Rp 14,5 miliar yang masuk ke rekening milik Ardiansyah, masih tersisa Rp 9 miliar. Sayangnya belum ada kejelasan kenapa dana tersebut tidak seluruhnya dicairkan dari rekening lurah.

Proses pemeriksaan terhadap tim sembilan sendiri dilakukan guna menelusuri aliran dana khususnya yang sempat masuk ke rekening lurah.

Setelah memeriksa Sekwan Makassar, Nuraini Makmur giliran pejabat pembuat komitmen (PPK) kampus PIP, Kasman, mantan Camat Biringkanaya yang saat ini menjabat Camat Mamajang, A Muh Yaser, serta Bendahara PIP diperiksa kejaksaan.

Yaser yang merupakan anggota tim sembilan ini awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 14.00 Wita, namun mantan Camat Biringkanaya ini baru datang pukul 15.30 Wita.

Awalnya, kejari juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lurah Untia, Ardiansyah. Namun lurah yang juga anggota tim sembilan itu tidak muncul di kejaksaan. Pejabat kelurahan yang menyimpan uang pembebasan lahan di rekeningnya itu memilih mangkir tanpa alasan jelas.

Terhadap uang Rp 14,5 miliar yang sempat disimpan di rekening pribadinya, Ardiansyah mengakui temuan kejaksaan itu. Namun hal itu dilakukan karena saat itu pihak terkait tidak memiliki lagi jalan lain selain menitip uang tersebut di rekening pribadinya. (Rauf Dg Sibali/Andi Ahmad )

Selengkapnya...

KPK Periksa Boediono di Istana Wapres RI


Jakarta, KBN News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ekstra hati-hati dalam memeriksa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Komisi antikorupsi itu memilih mendatangi kantor keduanya untuk meminta keterangan.

Kepastian meminta keterangan Boediono di kantor Setwapres dan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan itu meluncur dari pimpinan KPK, M Jasin usai Seminar Pembangunan Jalan Nasional di Hotel Le Meridien, Selasa 27 April. "Karena kesibukan beliau (Boediono), permintaan keterangan dilakukan di kantor Wapres. Apalagi, wapres adalah simbol negara," katanya.

Hal serupa berlaku pada Sri Mulyani. Pimpinan KPK yang gemar mengenakan kopiah itu mengatakan, pemeriksaan Sri Mulyani sangat mungkin dilakukan di kantornya karena alasan kesibukan. "Itu (diperiksa di kantor) juga tidak apa-apa. Asas fleksibel kita kedepankan," katanya.

Jasin menegaskan bahwa model pemeriksaan tersebut tidak melanggar aturan. Selama ini, pemeriksaan tidak di kantor KPK juga dilakukan pada sejumlah tersangka kasus korupsi saat masih berstatus terperiksa. Itu ketika kasus masih berstatus penyelidikan, belum penyidikan.

Yang diperlakukan sama dengan Boediono dan Sri Mulyani itu antara lain Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial yang jadi tersangka kasus korupsi pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit di kementerian social. Begitu pula dengan sejumlah terperiksa dari jajaran Bank Century. "Yang penting itu tidak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan," ujar pimpinan KPK kelahiran Blitar ini,seperti dilansir fajar Online.

Lantas, kapan pemeriksaan dilakukan? Menurut Jasin, KPK menawarkan pemeriksaan Kamis besok 29 April. Namun, kepastian waktu masih menunggu respons dari Setwapres. "Kami sudah kirim surat pemberitahuannya sejak 23 April lalu. Mestinya hari ini (kemarin, red) sudah ada balasannya," ujarnya.

Dari pihak Setwapres, diperoleh informasi bahwa Boediono telah menerima permintaan keterangan dari KPK. Boediono dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat bail out Bank Century September 2008 silam.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, seperti telah disampaikan dalam pidato menanggapi keputusan Pansus Bank Century DPR, Boediono mendukung tugas-tugas KPK. "Pak Boediono dengan senang hati akan memberikan klarifikasi dan keterangan agar persoalan ini tuntas," katanya kemarin.

Yopie menambahkan, perihal dalam surat dari KPK adalah meminta keterangan atau klarifikasi mengenai persoalan Bank Century. Surat dari KPK, imbuhnya, bersifat permintaan pemberian keterangan dan klarifikasi. "Mekanisme tata cara sedang dibicarakan antara KPK dan Setwapres," kata Yopie.

Yopie juga belum bisa memastikan apakah Boediono bisa diperiksa Kamis besok. Sebab, itu masih akan disesuaikan dengan jadwal wapres. "Tapi pada prinsipnya, dari awal Pak Boediono ingin persoalan ini lebih cepat lebih baik," katanya.

Sikap KPK yang juga bersedia memeriksa Sri Mulyani di kantornya itu menuai kritikan keras dari DPR. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pemeriksaan Sri Mulyani tidak boleh dilakukan di kantor. "Jangan disamakan dengan Boediono," tegasnya.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Boediono dilaksanakan di kantor wapres masih bisa dimengerti karena yang bersangkutan merupakan salah satu simbol negara. "Tapi, kalau Sri Mulyani dia itu warga biasa, jangan dibeda-bedakan dengan yang lain," tandasnya.

Sebab, menurut mantan anggota pansus Hak Angket Bank Century itu, sikap KPK tersebut akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Karenanya, pihaknya menegaskan akan mengkonfirmasi hal terkait saat melakukan rapat dengan KPK, yang rencana akan dilakukan Rabu 28 April hari ini.

"Kami sebenarnya mengapresiasi langkah maju ini (memeriksa Boediono dan Sri Mulyani, red), tapi jadi sangat kecewa dan sulit memahami dengan kelonggaran ini," pungkas Bambang. (Saputra)





Selengkapnya...

Kejagung Usut Rp 576 M di Kutai Timur

Foto: tribunkaltim

Sangata, KBN News-Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Kalimantan Timur, menyita dokumen perusahaan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk melengkapi penyelidikan kasus dugaan korupsi dari penjualan saham Rp 576 miliar.

Toni diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan penggunaan uang subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2007-2008.

Perusahaan daerah itu adalah PT Kutai Timur Energi dan PT Kutai Timur Investama. Empat penyidik dari Kejaksaan Agung juga memeriksa Direktur PT Energi Anung Nugroho dan sejumlah pejabat di perusahaan, di antaranya Apidian Tri Wahyudi.

Saham Pemkab Kutai Timur awalnya menjadi bagian saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu. "Untuk selanjutnya, kami tidak berwenang memberikan keterangan lebih jauh. Jadi, sebaiknya nanti bisa konfirmasi langsung di kantor Kejagung RI Jakarta," kata Uung Abdurohim dari Kejaksaan Agung,seperti dilansir Kompas.com

Sejumlah wartawan yang menunggu sejak pukul 10.30 Wita di kantor Perusda KTE di Jalan Soekarno-Hatta Sangata, menyaksikan penggeledahan sejumlah ruangan untuk mencari dokumen yang diperlukan hingga pukul 18.30 Wita.

Setelah pemeriksaan sekian lama, petugas dari Kejaksaan itu membawa satu kardus dokumen yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil kijang warna hitam. Ketika ditanya soal status Dirut KTE dan KTI, Anung Nugroho, Uung membenarkan sudah menjadi tersangka namun tugas timnya hanya menaambah bukti bukan untuk menahan.

"Kami datang untuk pemeriksaan dokumen-dokumen yang menyangkut penyidikan kami. Namun soal penahanan bukan wewenang tim kami. Nanti ada tim lain yang akan membawa surat perintah penahanannya," jawabnya.

Sejumlah mantan anggota DPRD periode 2000-2004 diduga terlibat dalam kasus ini. Pasalnya, ada indikasi keterlibatan mereka dalam penggunaan anggaran penjualan saham milik rakyat Kutai Timur dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai Rp 576 miliar.

"Kemungkinan besok, ada sejumlah anggota DPRD Kutim periode lalu (2000-2004) juga akan dipanggil dan diperiksa, karena ada dugaan keterlibatan mereka soal penggunaan dan pencairan dana itu," kata sumber dari kejaksaan.

Penggeledahan ini berdasarkan izin Pengadilan Negeri Sangatta. Ketua PN Sangatta Unggul Ahmadi didampingi membenarkan adanya permintaan izin penggeledahan tersebut. "Sebenarnya, permintaan itu penggeledahan termasuk penyitaan. Tapi yang kami berikan hanya izin penggeledahan," kata Unggul.

Bank Dilikuidasi

Kasus KTE dan KTI bergulir ke ranah hukum karena berbagai dugaan masalah. Masalah pertama berawal dari penjualan saham milik Pemkab Kutim sebanyak 5 persen di PT KPC. Saham tersebut dijual dengan harga 63 Juta USD atau sekitar Rp 576 miliar pada PT Kutai Timur Sejahtera. Penjualan dilakukan tahun 2008 lalu.

Dari hasil penjualan tersebut, ternyata tidak masuk dalam APBD Kutim. Dana tersebut, konon atas permintaan Pemkab Kutim dan disetujui 19 anggota DPRD Kutim. Dana sebesar itu dilimpahkan ke KTE, untuk dikelola.

Dari dana sebanyak Rp 576 miliar yang dikelola KTE, ada yang didepositokan di Bank Mandiri, dan ada yang diinfestasikan di sekuritas. Termasuk ada yang disimpan di Bank IFI.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada potensi dana simpanan KTE di Bank IFI akan menimbulkan merugikan negara karena Bank IFI telah dilikuidasi.( Sabir/ Darwis)








Selengkapnya...

Penahanan Misbakhun Menuai Kontroversi Dari Fraksi PKS



Jakarta, KBN News-Penetapan penahanan Anggota DPR RI Misbakhun oleh Polri menuai kontroversi dari rekan-rekan dari Fraksi dan struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut PKS, penetapan penahanan Misbakhun yang disangka terlibat dalam kasus L/C fiktif penuh keganjilan bahkan tampak menggelikan jika dibandingkan dengan proses penegakan hukum terhadap kasus Bank Century.Menurut saya, lucu saja, orang-orang yang diperiksa KPK untuk kasus Century belum juga ditetapkan apa-apa, sedangkan dalam kasus ini cepat sekali," tutur salah satu Ketua DPP PKS Mahfud Siddiq sebelum sidang paripurna DPR RI, Selasa (27/4/2010,seperti dilansir Kompas.com

Mantan Wakil Ketua Pansus Century ini mendesak polisi untuk membuktikan kesalahan Misbakhun secara hukum jika memang ditemukan kesalahan. "Tapi jangan mengada-ada dan fair. Kalau sekarang kan satu dugaan enggak terbukti lalu dicari-cari lagi. Ini murni perdata tapi kalau mau dicari-cari pidananya ya silakan aja," tandasnya.

Malam ini, pengurus DPP PKS akan menggelar koordinasi dengan tim pengacara guna membahas dukungan untuk Misbakhun.(saputra)
" Selengkapnya...

Workshop Pendidikan di Takalar Diikuti 150 Peserta

Bupati Buka Workshop Pendidikan

Laporan: Burhan - Takalar



Takalar, KBN News-Telah diselenggarakan Kegiatan Workshop Pendidikan 2 Mei Tahun 2010 di Gedung Islamic Center Kab. Takalar, Sabtu, 17 April 2010. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Takalar DR. H. Ibrahim Rewa, MM, hadir Kepala Dikpora Kab. Takalar, serta Pimpinan dan para Anggota Dari Forum Pemerhati Pendidikan Kab. Takalar.


Workshop dilaksanakan selama sehari yang diikuti sebanyak 150 orang peserta. Bupati Takalar dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional memang sangat penting karena menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, bahkan juga upaya untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka untuk secara berkelanjutan mendorong peningkatan profesionalismenya. Tujuannya agar mereka lebih mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga fungsional.


Lanjut dikatakan bila seorang guru menulis karya tulis ilmiah dengan benar, maka kepadanya diberikan penghargaan, berupa angka kredit yang dapat dipakai untuk memenuhi persyaratan dalam usulan kenaikan pangkat/jabatannya. Meskipun berbeda macam dan besaran angka kreditnya, semua karya tulis ilmiah mempunyai kesamaan, yaitu: Hal yang dipermasalahkan berada pada kawasan pengetahuan keilmuan, kebenaran isinya mengacu kepada kebenaran ilmiah, kerangka sajiannya mencerminkan penerapan metode ilmiah dan tampilan fisiknya sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah.


Bupati Takalar dalam akhir sambutannya berharap, utamanya dari kalangan pendidik yang sekarang sudah banyak berpangkat tinggi hingga golongan IV, agar betul-betul mampu melahirkan karya ilmiah. Beliau pun yakin masyarakat akan menikmati hasilnya dan nantinya daerah ini akan maju pesat jika setiap guru bergolongan IV ini bisa membuat karya ilmiah yang asli, bukan karena dijiplak.(Humas Takalar)
Selengkapnya...

Makassar Masih Diguyur Hujan Sampai Minggu Ini

foto: Tribun Timur

Makassar, KBN News-Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Wilayah IV Makassar memperkirakan Kota Makassar dan sekitarnya masih akan diguyur hujan Selasa (20/04/2010).

Hujan diperkirakan akan terjadi pada sore atau malam hari. Selain Makassar, daerah lain yang juga kemungkinan akan dilanda hujan adalah Sungguminasa, Maros, Pangkep, Barru, Takalar, Jeneponto, Bone, Sinjai, Makale,Rantapao, Enrekang, Pinrang, Lutra, Belopa, Malili, Selayar, dan Palopo, seperti dilansir Tribun.

Suhu permukaan berkisar antara 20 hingga 34 derajat selsius dan kelembaban antara 58 hingga 95 persen.

Sedangkan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 36 km dan akan bertiup dari barat ke utara.(Abd Hamid)
Selengkapnya...

LBH Makassar Desak Polda Sulsel usut Penembak Warga di Takalar



akassar, KBN News-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar menganggap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Polisi Adang Rochjana tidak serius menangani kasus penembakan dua warga Takalar oleh oknum polisi.
swandi Andi Mas, Ketua Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Senin (19/04/2010), mengatakan, salah satu korban penembakan tersebut kini dalam kondisi lumpuh karena punggungnya terkena peluru,seperti dilansir Tribun.

Kedua korban penembakan tersebut masing-masing bernama Mustari (60), lutut kanannya ditembak dan anaknya Syarif kadir (35), yang tertembak bagian punggung. Keduanya merupakan warga Desa Sawakun Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Peristiwa tersebut terjadi 9 November 2009 lalu. Kedua korban dituduh telah mencuri tujuh eor ayam milik warga di daerah Bontonompo. Polisi yang menangkap korban menyeretnya sejauh 50 meter dan langsung menembaknya Belakangan, kedua korban dinyatakan tidak bersalah.

Pihak LBH Makassar sudah menemui Kapolda Adang Rochjana untuk mengusut tuntas oknum pelaku penembakan dan menanggung semua biaya perawatan korban. Namun hingga kini belum ada tindaklanjut dari pihak kepolisian.(Abd Hamid)

Selengkapnya...

Transaksi Dipasar Kerbau Bolu Rantepao Sampai Milyaran Rupiah

Melirik Tempat Wisata di Kabupaten Toraja Utara bagian 2

Laporan: Burhan/Andi Ahmad- Rantaepao

Tedong Bonga ( Kerbau Belang) yang dijual dipasar hewan Bolu Rantaepao yang nilainya sampai puluhan juta (foto:Andi Ahmad)

Rantepao, KBN News-Pasar hewan Bolu, di Rantepao ini, barangkali contoh menarik di Tana Toraja. Kerbau, hewan yang diperjual-belikan di sini, bukan semata untuk dikonsumsi dagingnya. Namun 90 persen kerbau di pasar hewan ini semata-mata dibeli dan dijadikan hewan kurban dalam pelaksanaan upacara kematian. Biasanya saat-saat menjelang pelaksanaan upacara, 300 ekor kerbau setiap harinya terjual di pasar ini dengan dapat diperkirakan transaksi dipasar ini sampai miliyaran rupiah setiap hari pasar.


Sementara kerbau-kerbau yang dijadikan hewan kurban adalah kerbau belang, atau tedong bonga, yang dalam upacara kematian di Tana Toraja kerap dikorbankan. Kerbau jenis ini tergolong langka, dan bahkan kerbau belang ini hanya ada di Toraja. Di luar Toraja, kerbau jenis ini sulit berkembang biak dan bertahan hidup, hal ini dikatakan Simon dari Kecamatan Makendek yang setiap hari pasar membawa kerbaunya untuk dijual di Pasar ini.

Menurut Simon kurangnya populasi kerbau belang dan tingginya penghargaan adat atas hewan ini di Toraja, praktis menjadikan kerbau belang sangat tinggi. Harga jualnya per ekor bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bisa jadi, hanya di daerah inilah penghargaan tertinggi termahal yang diberikan bagi seekor kerbau di Indonesia, jelasnya.

"Tidak heran bagi masyarakat Toraja, memiliki kerbau belang menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan," papar Simon kepada Kantor Berita Kota Online

Berapa populasi kerbau belang saat ini nampaknya masih sulit dipastikan. Diperkirakan jumlahnya kian hari kian berkurang, mengingat tingginya permintaan kerbau jenis ini untuk upacara di Toraja. Sejauh ini, pengembangbiakan kerbau belang hanya dilakukan alamiah oleh masyarakat setempat, yang beruntung memilikinya.



Selengkapnya...

Gubernur DKI : Kasus Tanjung Priok Murni Kasus Sengketa Tanah

foto:beritajakarta.com
Jakarta, KBN News - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan kerusuhan Priok hanya dilandasi oleh masalah sengketa tanah. Sama sekali bukan karena penggusuran makam Mbah Priok.

Fauzi pun meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab.

"Isunya makam mau digusur siapa yang mau gusur?" ujar Fauzi ini saat berdiskusi dengan Forum Warga Jakarta (FAKTA) di Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, Minggu (18/4/2010),seperti dilansir detik.com.

Menurut Fauzi, dirinya sangat menghormati makam para ulama. Bahkan dirinya secara pribadi telah memugar makam ulama di Kampung Luar Batang.

"Saya pribadi yang memugar makam luar batang, masa saya mau gusur di tempat lain?" tegasnya.

Dirinya pun heran mengapa bisa berhembus isu penggusuran makam Mbah Priok yang ujungnya mengakibatkan rusuh priok. Fauzi menegaskan pemerintah tidak akan menggusur makam Mbah Priok.

"Motif macem-macem, jangan ungkit sengketa tanah sama ibadah. Itu murni sengketa tanah," tegas dia.(saputra)

Selengkapnya...

Tempat Wisata KETE KESU Toraja Kurang Diperhatikan, Sejumlah Pengunjung Kecewa

Melirik Tempat Wisata Kabupaten Toraja Utara Bagian 1

Laporan : Burhan/Andi Ahmad-Toraja Utara

Rumah Tongkonan dilokasi tempat wisata Kete Kesu kab. Toraja Utara (foto; Andi Ahmad)


Tana Toraja, KBN News- Tempat tujuan wisata KETE KESU yang merupakan tujuan andalan wisata Tanatoraja saat ini.Tempat tersebut terletak sekitas 5 km ,dari ibu kota kabupaten Toraja utara kecamatan Rantepao ,semakin tidak terurus oleh instansi terkait.
Pantauan Kantor berita kota online saat berkunjung ketempat tersebut terlihat situs-situs sejarah seperti kuburan batu berantakan dan kotor.

"Kami tidak terlalu tertarik melihat secara dekat tempat parawisata ini yang nama besarnya dimakassar sangat menarik untuk dikunjungi ,jadi kami kecewa setelah secara langsung melihat ternyata jauh dari kenyataan seperti yang diceritakan selama ini.kata salah seorang pengunjung dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar.

Sejumlah pengunjung dari wisatawan Mancanegara juga sangat kurang dibandingkan dengan hari-hari liburan sebelumnya.
Selengkapnya...

Diiming-iming Anaknya Lulus Tes Masuk Polisi, Seorang Bapak Tertipu Rp 78 Juta



Makassar, KBN News-Khairuddin (45), warga Jalan Husain Dg Parani, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengaku telah menjadi korban penipuan supaya anaknya, Hasrullah (19), masuk anggota Polri. Khairuddin mengaku telah membayar uang Rp 78 juta kepada Handwawis, warga Kota Palopo.

Khoirudin yang staf Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar itu pun melaporkan ke Polresta Makassar Timur, Selasa (13/4/2010) malam. Di depan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polresta Makassar Timur, Khairuddin mengatakan, Hasrullah memang pernah mendaftar sebagai calon bintara Polri.
Tapi ia gugur pada tes kesehatan. Lalu datanglah Bakri, iparnya, ke rumah Khairuddin, Februari lalu. Saat itu, Bakri mengaku kenal seseorang yang bisa meloloskan Hasrullah menjadi polisi. "Katanya, ia punya kenalan bernama Hadrawis yang bisa meloloskan orang menjadi polisi, meskipun gagal dalam tes kesehatan. Ia sudah melakukan pekerjaan itu tiga tahun lalu" ujar Khairuddin,seperti dilansir Kompas.com

Karena obsesi tersebut, Khairuddin meminta Bakri agar Hadrawis dipertemukan dengannya. Hadrawis pun berjanji mengurus Hasrullah dengan imbalan Rp 78 juta. Dengan senang hati, Khairuddin kemudian memberikan uang tersebut secara bertahap kepada Hadrawis di salah satu rumah di Jl Abdullah Dg Sirua, Makassar.

"Hadrawis mengaku bisa meloloskan orang tertentu menjadi polisi karena ia dekat dengan salah seorang sepupu Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani bernama Andi Reza Manggabarani," ujar Khairuddin.

Namun setelah kelulusan diumumkan, nama Hasrullah tidak tercantum. Khairuddin pun mulai ragu dan menduga ia telah ditipu. “Awalnya saya sangat yakin karena pernah bertemu dengan Andi Reza Manggabarani," ujar korban.

Namun sejak pengumuman itu, baik nomor ponsel Hadrawis dan Andi Reza Manggabarani tidak pernah aktif lagi. Diduga keduanya membagi hasil penipuan tersebut.(AA.Effendy)

Selengkapnya...

Presiden SBY Minta Proses Penggusuran Dihentikan

Terkait Makam Mbak Priuk dalam "status quo"

Foto: Kompas Image

Jakarta, KBN News-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta makam Mbah Priuk di Koja, Jakarta Utara, dalam status quo dan meminta proses penggusuran dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers di depan Istana Presiden, Rabu (14/4/2010) malam. Presiden didampingi Mensesneg Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam,seperti dilansir Kompas.com.

Presiden juga menginstruksikan segera dilakukan investigasi terhadap peristiwa benturan fisik tersebut untuk mengetahui siapa yang salah dan yang benar.

Kepada Polri, Presiden SBY menginstruksikan untuk mencegah terjadinya insiden baru dan melindungi kepentingan masyarakat sebab jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

Kepada pers, Presiden SBY meminta untuk memberikan pemberitaan yang akurat. "Jika ada yang meninggal, beritakan memang meninggal. Jika hanya luka, jangan terburu-buru memberitakan meninggal sebab jika tidak tepat, itu akan menimbulkan masalah," katanya.

Presiden yakin pers tidak melakukan provokasi dan akan tetap akurat dalam pemberitaan seputar kasus Koja.

Presiden kembali menyayangkan peristiwa seperti ini terjadi ketika melakukan penertiban. "Ini kesempatan sekali lagi, seperti yang pernah saya sampaikan berkali-kali, baik kepada provinsi maupun kabupaten, untuk memilih cara atau pendekatan yang baik dalam melakukan penertiban meskipun secara hukum benar," katanya.

"Saya sudah pernah menyampaikan untuk secara persuasif mencegah benturan yang bersifat fisik. Sebab, dalam situasi yang panas, benturan fisik akan mudah terjadi dan akan menimbulkan korban," tambah Presiden.(saputra)
Selengkapnya...

Petisi 28 Sesalkan Sikap Polri Pada Penangkapan Susno Duadji

Foto: Kompas.Com
Jakarta, KBN News-Petisi 28 menilai sikap Mabes Polri terhadap Komjen Susno Duadji aneh, bukannya menindaklanjuti kasus yang diungkap Susno, melainkan justru memusuhinya.
Bukannya menangkap orang-orang yang bermasalah terkait makelar kasus (markus) yang diungkap Susno, malah justru memusuhi dan menangkapnya.

"Bukannya menangkap orang-orang yang bermasalah terkait makelar kasus (markus) yang diungkap Susno, malah justru memusuhi dan menangkapnya," kata Juru Bicara Petisi 28, Haris Rusli Motti, di Jakarta, Selasa (13/4/2010),seperti dilansir Kompas.
Haris mengemukakan hal itu seusai memberikan keterangan pers bersama Satgas Pandawa menyikapi penangkapan Susno oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (12/4/2010) malam.

Petisi 28 dan Satgas Pandawa menyesalkan penangkapan Susno tersebut, dan mereka menilai alasan pelanggaran etika dan disiplin yang dialamatkan kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu terlalu dipaksakan.

Haris menegaskan, pihaknya tidak membela pribadi Susno dan tidak akan berdebat apakah Susno termasuk polisi yang bersih atau tidak. "Kami tidak masuk ke pribadi Susno, tapi kami membela komitmennya untuk membongkar markus di institusi Polri. Ini sebenarnya momentum penting bagi Polri untuk membersihkan institusinya," katanya.

Dikatakannya, jika apa yang diungkap Susno benar bahwa ada oknum-oknum di elite Polri bermasalah maka sangat naif jika dengan alasan korps lantas melindungi mereka. "Menurut saya, justru secara fungsi Susno saat ini tengah menjalankan fungsinya sebagai polisi, yakni mencari kebenaran dan menegakkan hukum. Ini harus didukung," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri harus menjelaskan kepada publik hal sebenarnya di balik penangkapan Susno, sekaligus komitmen Polri untuk menindaklanjuti kasus yang diungkap perwira tinggi bintang tiga itu.(saputra)

Selengkapnya...

Tim Jaya Berbudi Sebut Angka 2 Adalah Kemenangan

Pelaksanaan Pencabutan Nomor Urut diwarnai Aksi Demo


Maros,KBN News - Pencabutan nomor urut pasangan calon Bupati (cabup) dan calon Wakil Bupati (cawabup) Maros sempat molor lantaran panitia pengawas (panwas) pilkada telat hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros, Selasa (13/4).

Rencananya, pencabutan nomor urut dilaksanakan sekitar pukul 10.00 Wita tapi molor hingga pukul 11.00 Wita. Pengundian dimulai setelah Panwaslu Maros tiba di Kantor KPU Maros. Pasangan calon yang akan mencabut nomor urut sudah datang semua sejak pukul 09.30.
Enam pasangan calon yang mencabut nomor urut masing-masing secara berurutan masing- masing Prof Dr Muh Asdar-Muh Rijal Assagaf (Asri), A Paharuddin-Devy Khaddafi (PASki), dan M Hatta Rahman-A Harmil Mattotorang (Hatita).

Kemudian A Syahriwijaya-A Burhanuddin PS (Jaya Berbudi), Zaenal Abidin Noer-Saladin Hamad Yusuf, dan terakhir Nur Hasan-A Karim Saleh (Nur-Karim).

Nur-Karim yang terakhir mencabut nomor urut mendapat nomor urut satu (1). Kemudian Jaya Berbudi nomor dua (2), PASki nomor tiga (3), Zaenal-Saladin nomor empat (4), Asri nomor lima (5), dan Hatita dengan nomor urut enam (6).


Tanggapan Calon Tentang Nomor Urut

Nurhasan mengaku sangat bangga bisa meraih nomor urut satu. "Mungkin ini tanda-tanda jika kami akan menjadi juara pertama perolehan suara nantinya," katanya.

Nomor itu, katanya, sangat diimpi-impikan oleh semua orang. "Termasuk saya sangat mendambakan nomor itu dan akhirnya senang bisa meraihnya," ujarnya.

Demikian halnya dengan Hatta Rahman dan Devy Khaddafi. Hatta berhasil meraih angka enam yang sama dengan tahun kelahirannya 1966.

"Ini suatu kesyukuran besar bagi saya. Inilah nomor urut yang saya idam-idamkan, sesuai dengan tahun kelahiran saya tahun 1966. Dari awal kami sudah menyiapkan tagline untuk nomor urut 6: Ingat Nomor 6, di Bulan 6, Hatita Pasti Menang," ungkap Hatta.

Sedangkan Devy mengaku bangga karena nomor urut tiga sama dengan nomor urut saat pamannya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel lalu.

Bagi Saladin, nomor empat ibarat kursi yang bisa menguntungkan. "Nomor empat diibaratkan kursi, menguntungkan bagi kita semua. Semoga kami benar-bisa bisa duduk di kursi Bupati dan kursi Wakil Bupati Maros," katanya,seperti dilansir Tribun-timur.

Sedang bagi Rijal, semua nomor sama. Pasangannya yang mendapat nomor urut lima menilai angka lima sebagai media. "Angka lima itu semua media, seperti rukun Islam dan Pancasila yang memberi manfaat cukup besar. Mudah-mudahan dengan kami bisa menyongsong kemenangan di Pilkada Maros dengan angka lima ini," jelas Rijal.

Sementara bagi Syahriwijaya angka dua merupakan angka keberuntungan dan angka kemenangan. Angka dua ada pada partai pengusungnya, yakni Golkar (23), PDK (20), dan PKPB (2).

Pada pelaksanaan pencabutan Nomor urut di kantor KPU Maros, sejumlah massa dari tim Irwansyah Kasim-Mustafah Dadi terus melakukan unjuk rasa lantaran pasangan yang mereka usung tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada yang akan digelar 23 Juni mendatang.

Massa dari tim ini akan terus melakukan aksi sampai pasangan yang mereka usung dimasukkan sebagai peserta pilkada. Namun, saat pengundian nomor urut pasangan calon, pendukung Irwansyah turut menyaksikan.

Untuk mengamankan proses pelaksanaan pencabutan nomor urut agar berjalan lancar, Kantor KPU Maros dijaga ratusan aparat gabungan dari Polwitabes Makassar dan Polresta Maros.

Pengamanan kantor KPU Maros diperketat pasca disegelnya kantor penyelenggara pemilu itu oleh massa dari Irwansyah Kasim yang dilakukan Minggu (10/4) malam.
Ketua KPU Maros Andi Nurimran mengungkapkan jika pihaknya selalu berpatokan pada aturan yang ada.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus bekerja maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada di Maros. Rencananya, pesta demokrasi yang digelar sekali dalam lima tahun itu akan dilaksanakan 23 Juni mendatang. "Semoga semua bisa berjalan lancar," harapnya.(Tono/AA.Effendy)

Nomor urut pasangan calon :

1 Nur Hasan-A Karim Saleh (Nur-Karim), gabungan parpol
2 A Syahriwijaya-A Burhanuddin PS (Jaya Berbudi), gabungan parpol
3 A Paharuddin-Devy Khaddafi (PASki), gabungan parpol
4 Zaenal Abidin Noer-Saladin Hamad Yusuf, indepeden
5 Prof Dr Muh Asdar-Muh Rijal Assagaf (Asri), independen
6 M Hatta Rahman-A Harmil Mattotorang (Hatita), gabungan parpol
Selengkapnya...

Sjahril Ungkap Ada Anggota Polri yang Terlibat Markus


Jakarta, KBN News-Kepada tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Sjahril Djohan telah mengungkapkan sejumlah anggota Polri yang diduga terlibat dalam praktik mafia kasus. Selain tim Propam, Sjahril juga diperiksa oleh tim independen.

"Ada sebut nama. Tapi itu versi dia," ucap Kepala Pusat Pengamanan Internal Divisi Propam Kombes Budi Waseso, di Mabes Polri, Selasa ( 13/4/2010 ),seperti dilansir Kompas.com.

Budi mengatakan, Propam telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Sjahril. Saat ini, pemeriksaan Sjahril dilanjutkan oleh tim independen.

Apakah Sjahril tadi mengungkap adanya aliran dana ke oknum Polri? "Belum, belum," jawab dia.

Dikatakan Budi, Sjahril memberikan banyak keterangan berbeda dengan keterangan para tersangka perkara Gayus Halomoan Tambunan. Untuk itu, Polri akan mempertemukan para tersangka dengan Sjahril. "Mungkin besok dikonfrontir," ucap dia.

Seperti diberitakan, para tersangka yang diduga terlibat praktik markus yaitu Gayus, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung, Lambertus, Kompol Arafat, dan AKP Sri Sumartini. Sedangkan dua orang yang telah ditetapkan terperiksa di Divisi Propam yaitu Brigjen Edmond Ilyas dan Brigjen Raja Erizman.(saputra)

Selengkapnya...

Penerbangan di Bandara Rendani Manokwari Sudah Normal

Terkait Pasca Tergelincirnya Pesawat Merpati

Pesawat Merpati 737-300, selasa (13/4), tergelincir dan masuk ke sungai dekat Bandara Manokwari Papua Barat. Tampak kondisi pesawat. Belasan penumpang dari Jakarta, Yogya, Makassar, Sorong, tujuan Manokwari itu dikabarkan luka-luka (foto: Doc.Kodim Manokwari)
Manokwari, KBN News-Bandara Rendani di Manokwari Papua Barat hari ini sempat menghentikan operasional penerbangan pascakecelakaan pesawat Merpati Boeing 737-300 yang tergelincir masuk sungai dekat landasan setempat. Aktivitas penerbangan dihentikan karena lalu-lalang para regu penyelamat yang mencoba mengevakuasi korban dari dalam pesawat
Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Seprianus Adolf Rumfabe, Selasa (13/4/2010) petang di Sorong, mengatakan mulai besok (Rabu) diharapkan aktivitas penerbangan di Bandara Rendani sudah dapat aktif kembali.

"Semoga Rabu besok aktivitas sudah normal, karena badan pesawat Merpati yang tergelincir ada di sungai dengan ketinggian 20 meter," katanya, seperti dilansir Kompas.com.

Seprianus mengatakan seharusnya dirinya harus melanjutkan penerbangan dari Sorong ke Jakarta. Tetapi dengan adanya kejadian itu, ia diperintahkan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi untuk kembali ke Manokwari guna mengurusi insiden Merpati itu.

"Seharusnya siang tadi saya pulang ke Manokwari naik Express Air dari Sorong, tetapi informasi dari Rendani kegiatan penerbangan hari ini (Selasa) dihentikan sementara," ujarnya.

Seperti diberitakan, pesawat Merpati tergelincir sekitar 700 meter dari landasan dan masuk ke sungai. Kondisi pesawat yang dipiloti kapten Djoko Subiantoro itu patah dan rusak berat. Sebanyak 103 penumpang (97 dewasa, tiga balita, dan tiga bayi), pilot dan kopilot, serta empat pramugari selamat. Belasan diantaranya mengalami luka-luka dan patah kaki serta dilarikan ke RS Fasharkan TNI AL dan RSUD Manokwari.(Hendro/AA.Effendy)

Selengkapnya...

Sekkab Takalar Lantik Pejabat Eselon III

Laporan: Burhan-Takalar



Takalar, KBN News-Bertempat di ruang pertemuan Aula RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Kamis 8 April 2010, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Ir. H. Dahyar Daraba, M.Si mewakili Bupati Takalar melantik pejabat struktural eselon III lingkup Kabupaten Takalar. Pelantikan dan serah terima jabatan ini sebanyak 4 orang masing-masing drg. H. Syarifuddin Abdullah, MM dilantik sebagai Direktur RSUD H. Padjongan Dg. Ngalle menggantikan dr. Hj. Idayati Sanusi, MM yang dilantik sebagai Sekretaris Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dr. H. Muh. Thamsur Said, MM dilantik sebagai Kepala Bidang Farmasi, alat kesehatan, obat dan makanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, dr. Adrianus Riyanto, SP.Rad., M.Si dilantik sebagai Kepala Bidang Perawatan Umum RSUD H. Padjongan Dg. Ngalle.
Hadir dalam pelantikan tersebut Asisten III Setda Kab. Takalar, para Pimpinan SKPD Lingkup Kab. Takalar dan serta para tenaga medis RSUD H. Padjongan Dg. Ngalle.

Dalam sambutan tertulis Bupati Takalar yang dibacakan Sekretaris Daerah Kab. Takalar mengatakan bahwa mutasi atau promosi jabatan adalah suatu hal yang wajar dan merupakan hal yang biasa yang memang harus dilakukan sebagai bagian dinamisasi dari proses penyelenggaraan dan penyesuaian kebutuhan personil dalam sebuah organisasi pemerintahan.

Lebih lanjut dikatakan dalam organisasi pemnerintahan semua ini untuk pembinaan karier dan untuk optimalisasi kinerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.

Ada 3 hal yang dimiliki oleh PNS yang ingin sukses di dalam pelaksanaan tugasnya yaitu konsep (mampu membuat ide, gagasan serta memiliki wawasan yang luas), kompetensi (memiliki kompetensi yaitu kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional) serta memiliki konnektion (hubungan atau interaksi dengan orang lain, dapat bekerjasama dengan orang lain dalam pelaksanaan tugas-tugasnya), dan yang lebih penting lagi bahwa PNS harus taat serta memperlihatkan loyalitas yang tinggi kepada pimpinannya.


Beliau berharap kepada pejabat yang dilantik agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperbaiki sikap perilakunya. (Takalar.go.id)

Selengkapnya...

KM Gemilang Terbakar di Makassar, Dua ABK Tewas


Makassar, KBN News-Kebakaran yang disertai ledakan di Kapal Motor Gemilang di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulsel, Senin (12/4/2010) siang, mengakibatkan dua anak buah kapal tewas.

Mereka tewas terbakar karena tidak dapat menyelamatkan diri saat kapal yang tengah mengisi semen di Depo Semen Tonasa tersebut terbakar.

Kompas.com melansir bahwa dua ABK yang tewas yakni Mustofa dan Sugeng Abadi. Keduanya tidak dapat menyelamatkan diri saat kapal sedang terbakar, sedangkan 12 ABK lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Sejumlah saksi mata mengatakan, kebakaran terjadi saat para awak menaikkan zak semen untuk dibawa ke Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, regu pencari dan penyelamat (SAR) yang tiba di lokasi kejadian belum bisa menaiki kapal karena suhu yang sangat panas akibat kobaran api.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

KPU Maros Gelar Pencabutan Nomor Urut Pilkada Hari Ini


Maros, KBN News-Ada enam pasangan calon yang telah diungan untuk hadir melakukan pencabutan nomor urut yang akan digelar sekitar pukul 09.00 Wita. Masing-masing dua pasang dari perseorangan dan empat lainnya dari gabungan partai politik.
Ketua KPU Maros Andi Nurimran mengungkapkan, rencananya hari ini akan dilakukan pengundian nomor urut para pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Maros yang dinyatakan lolos mengikuti pesta pilkada.

Menurut Andi Nur Imran untuk jalur perseorangan yakni Prof Asdar dan Rijal Assagaf (Asri) serta Zainal Abidin Noer dan Saladin Hamat Yusuf,seperti dilansir Tribun.

Sementara dari jalur gabungan partai, masing-masing Andi Syahriwijaya-Andi Burhanuddin (Jaya Berbudi), M Hatta Rahman dan Andi Harmil Mattotorang (Hatita), Andi Paharuddin-Devy Khadafi (PASki), dan Nurhasan-Karim Saleh (Nur-Karim).(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Anggota Komisi III DPR RI Nilai Penangkapan Susno Telah Melanggar Etika


Jakarta, KBN News-Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Gayus Lumbuun menilai tindakan penangkapan terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duadji membingungkan publik, terutama kalangan penegak hukum.

"Karena jika mengacu kepada berbagai pernyataan pihak Mabes Polri selama ini, pak Susno itu kan hanya menghadapi masalah etika (pelanggaran kode etik). Bukan suatu pelanggaran pidana. Kok ada penangkapan. Ini membingungkan," ujarnya di Jakarta, Senin (12/4/2010) malam,seperti dilansir Kompas.com.

Karena itu, menurut Gayus Lumbuun, penangkapan itu melanggar azas kepatutan. "Justru yang menangkap itulah yang melanggar etika," kata Gayus Lumbuun yang juga pimpinan BK DPR RI ini.(saputra)

Selengkapnya...

Penasehat Kapolri : Nanti Ada Apa-apanya ?

Terkait Dengan Komjen Susno Duaji Dicekal Keluar Negeri


Jakarta, KBN News - Komjen Pol Susno Duadji ditangkap Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno Hatta saat hendak pergi medical check-up ke Singapura. Polri tidak mau berjudi dengan membiarkan Susno pergi ke Singapura.

"Jangan nanti kalau dibiarkan ke luar negeri, nanti ada apa-apa, kepentingan negara bisa jadi carut marut," kata penasihat Kapolri, Kastorius Sinaga ,Senin (12/4/2010,seperti dikutif detikcom

Susno, lanjut Kastorius, saat ini tengah menjadi isu nasional. Susno telah meminta perlindungan hukum kepada sejumlah lembaga, termasuk DPR, terkait informasi yang pernah dikemukakannya.

Namun Polri tidak ingin kecolongan jika nanti Susno pergi ke Singapura. "Karena Susno sudah jadi isu nasional, hendak pergi ke luar yuridiksi Indonesia," jelas Kastorius.

Susno ditangkap oleh Propam Polri di Bandara Terminal II D, Gate D1 saat akan menuju ke Singapura untuk medical check-up. Susno pun langsung dibawa ke Mabes Polri dan diperiksa oleh Propam Mabes Polri.(saputra)
Selengkapnya...

LSM Minta KPK Ambil Alih Kasus Gayus

foto:matanews.com
Jakarta, KBN News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai diminta untuk terjun dalam penanganan perkara pajak Gayus Tambunan. Sebab, perkara itu sudah mengarah pada dugaan adanya aliran dana yang diterima oleh aparat penegak hukum.

Sekjen Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Andri Gunawan menilai, dugaan adanya aliran dana tersebut sudah masuk kategori tindak pidana korupsi. "Karena menyangkut penegak hukum (polisi dan jaksa), seharusnya KPK yang menangani," kata Andri di Jakarta, kemarin.

KPK, lanjut dia, memiliki kewenangan yang lebih kuat dan jelas dalam menangani perkara yang melibatkan penegak hukum. Apalagi jika menilik dibentuknya KPK karena kinerja institusi kepolisian dan kejaksaan belum maksimal dalam menangani korupsi. "Karena kasus ini menyangkut lembaga penegak hukum, KPK bisa turun untuk melakukan supervisi," terang Andri.

Seperti diketahui, dalam kasus Gayus, sejumlah penyidik Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya Kompol Arafat yang diduga mendapat imbalan sebuah motor Harley Davidson karena ikut merekayasa kasus. Selain itu, ada tengarai uang juga mengalir ke kantong jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut saat tahap prapenuntutan dan penuntutan.

Khusus untuk institusi Kejaksaan, Andri menilai, prosesnya berjalan lambat dalam menyikapi adanya dugaan keterlibatan jaksa dalam kasus Gayus. Termasuk adanya aliran dana yang diterima jaksa. "Rasanya terlalu kecil kalau hanya disebut kelalaian, padahal jaksa yang menangani tergolong sudah senior, sudah malang melintang," katanya. Dia meminta tim pemeriksa dari jajaran pengawasan Kejagung proaktif menyikapi adanya dugaan aliran dana tersebut.

Pihak Kejagung sendiri menduga kuat adanya aliran dana ke jaksa dalam menangani kasus itu. namun hingga kini mereka belum bisa membuktikannya. "Yang jelas jaksa agung sudah bilang baunya sih ada, tapi nggak pernah kelihatan. Artinya belum bisa dibuktikan," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Hamah Tadja.

Karena itu, lanjut dia, tim pemeriksa melakukan pengecekan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu juga meminta keterangan langsung ke Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, dan tim penyidik Polri. "(Aliran dana) itu kan omongan Gayus sebelum melarikan diri, tapi kita belum bisa membuktikan," katanya.

Namun dalam kesempatan sebelumnya, Hamzah mengungkapkan adanya itikad tidak baik dari jaksa Cirus Sinaga, ketua jaksa peneliti, dalam menangani perkara itu. Misalnya terkait dengan pengurusan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dari Mabes Polri yang tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya SPDP itu lebih dulu masuk ke meja JAM Pidum, namun oleh Cirus justru diantar langsung ke ruangan direktur prapenuntutan (saat itu) Poltak Manulang.

Selain itu juga tidak dilakukan gelar perkara terkait kasus Gayus. Hal tiu dinilai menyalahi prosedur penanganan perkara. "Itu kan sengaja. Tapi belum bisa kita buktikan (apa motivasinya)," kata Hamzah.

Menanggapi usulan pengambilalihan kasus tersebut, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin menuturkan, KPK akan menangani kasus tersebut jika terdapat unsur pidana korupsi yang sesuai dengan pasal 11 No. 30 tahun 2002.

Yakni, tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau penegak hukum serta pihak lain yang terkait. "Intinya, KPK tidak akan menangani perkara Gayus jika tidak ditemukan unsur pidana korupsi seperti yang disebut dalam pasal 11 itu,?ujar Jasin ketika dihubungi kemarin.

Sementara itu, lanjut Jasin, kasus tersebut lebih baik ditangani pihak kepolisian dulu. Pasalnya, unsur pidananya adalah penggelapan pajak. "Secara hukum KPK tidak mempunyai kewenangan terhadap lingkup pidana perpajakan. Jadi kami belum akan mengambil alih kasus tersebut,?imbuhnya. (Saputra)

Selengkapnya...

Gempa 4,5 SR Guncang Parigi Moutong Palu


Palu, KBN News-Gempa bumi, kembali mengejutkan warga Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) hingga ke Kota Palu. Saat warga mulai terlelap malam tadi sekitar pukul 23.17 Wita, tiba-tiba kerak bumi kembali beraktivitas.

Bambang Suryanto, kepala bagian jabatan fungsional Stasiun Geofisika Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulteng, mengatakan bahwa magnitude atau kekuatan gempa malam tadi tercatat 4,5 Scala Richter (SR).
“Dari data yang tercatat di Seismograph (alat deteksi dan pencatat gempa, red), magnitude gempa 4,5 SR. Kalau kekuatan Modified Mercally Intensity (MMI)-nya, sekitar III hingga IV MMI,”ungkap Bambang,seperti dikutif fajar online.

Dari hasil analisa, juga diketahui kalau gempa malam tadi, epincentrumnya atau pusat gempanya berada di koordinat 1.16 Lintang Selatan (LS) – 120.39 Bujur Timur (BT). Menurut Bambang, jika koordinat tersebut ditarik ke dalam peta, maka diperkirakan epincentrum gempa berada di sekitar 20 km arah Selatan Sausu Kabupaten Parimo. Kedalaman gempa 33 km dan pusat gempa berada di darat. Bambang, juga mengungkapkan bahwa yang bergerak tersebut, adalah patahan atau sesar Sausu.

Walau hanya beberapa detik, gempa yang cukup kencang tersebut sempat membuat beberapa warga di kota Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, panik dan berhamburan keluar rumah. Namun ada pula warga yang tidak mengetahui kejadian tersebut karena ketika terjadi gempa tersebut sudah tertidur pulas.

“Saya kaget tiba-tiba terjadi gencangan. Saya langsung keluar rumah sambil berteriak ada gempa,” ujar Radin warga kelurahan Bantaya. Hal yang sama diakui beberapa warga lainnya yang mengaku langsung keluar rumah menjauhi bangunan untuk menyelamatkan diri.

“Saya langsung membangunkan anak-anak dan mengajak mereka keluar rumah,” ujar Rahmat warga Parigi lainnya. Setelah situasi dinilai aman, warga kembali masuk ke rumahnya masing-masing sembari tetap waspada mengantisipasi gempa susulan.

Pantauan Radara Sulteng di Kota Parigi, tidak ada kerusakan akibat gempa tersebut. Namun demikian beberapa warga masih berkumpul di luar rumah.(AA.Effendy)

Selengkapnya...

Rusuh di Jayapura, Seorang Warga Tewas

foto:vivanews.com


Jayapura, KBN News-Naas nasib Yustinus Yaung (21), warga Padang Bulan, Jayapura, Papua. Ia tewas dikeroyok oleh enam pemuda bersenjata tajam di depan Plaza Hola, Padang Bulan, Jayapura.

Pengeroyokan ini sempat membuat kawasan yang dicap hitam oleh aparat ini sempat berubah mencekam. Pasalnya, sekitar 30 orang dari massa pelaku berteriak-teriak brutal sambil membawa alat-alat tajam. Toko-toko yang semula buka pun kemudian tutup, termasuk Plaza Hola yang langsung menutup pagar hingga membuat pengunjung yang telanjur di dalam tidak dapat keluar.
Pengeroyokan ini dipicu oleh aksi balas dendam sehari sebelumnya. Massa yang berasal dari kaum Pegunungan Tengah tidak terima dengan penganiayaan yang dialami rekannya.

Korban Yustinus Yaung (21) tak dapat diselamatkan saat dirawat di RS Dian Harapan Waena. Ia mengalami luka tusuk di punggung dan robek terkapak di muka, dan dada robek. Seorang korban lainnya, Gotlit Ehaa, masih kritis di RSUD Abepura. Ia mengalami luka memar di punggung, tertusuk di paha, dan paling parah adalah bagian muka, yang robek karena kena sabetan benda tajam.

Orangtua korban tewas, Roy Yaung, mengatakan bahwa saat kejadian, korban dianiaya oleh enam orang. "Mereka gunakan kapak, pisau, dan besi. Jumlahnya enam orang. Saya lari dan lihat anak saya dipotong," ujarnya,seperti dilansir Kompas.com.

Hingga kini aparat masih berjaga-jaga di sekitar Padang Bulan. Sebagian besar toko sudah mulai buka dan jalan raya telah dilewati warga.(Hendro Nur)

Selengkapnya...

Komjen Pol. Susno Bangun Masjid di Kampung



Pagaralam, KBN News - Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji membangun "istiqlal kecil" di tanah kelahirannya, Dusun Tebad Gunung, Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan.

Pantauan di Pagaralam, Minggu (11/4/2010), masjid itu dibangun di lahan seluas sekitar seperempat hektare di areal persawahan yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah keluarga Susno di Dusun Tebad Gunung.
Bangunan yang hampir mirip dengan Masjid Istiqlal di Jakarta ini berdiri cukup megah, dikelilingi kolam ikan dan persawahan serta dilengkapi lima kubah berukuran sekitar 20 x 20 meter. Tingginya sekitar 10 meter.

"Memang sudah diniatkan cukup lama oleh Susno untuk membangun masjid di tanah kelahiran di Dusun Tebad Gunung. Bangunan lama terlalu kecil dan tidak mampu lagi menampung jamaah dalam jumlah lebih banyak," kata Maldi Duadji, adik kandung Susno Duadji,seperti dilansir Kompas.com

Dia menyatakan, menurut Susno lebih baik membangun masjid daripada membangun rumah yang tidak semua masyarakat bisa menikmatinya. Maldi menilai, kakaknya bukan hanya peduli terhadap lembaga yang sudah membesarkannya (kepolisian, Red), tapi juga masyarakat Islam.

"Dia sudah memiliki kelebihan sejak dari kecil. Selain cerdas, dia juga mempunyai prinsip dan pendirian yang tegas, sederhana, suka tantangan dan tidak mau menyerah sebelum mencoba dan meraih sukses," kata Maldi pula.(Saputra)


Selengkapnya...

2011, PLN Tambahan Daya Untuk Sulsel 250 MW.



Makassar, KBN News-Awal tahun 2010, PT PLN Persero mempersiapkan tambahan daya listrik untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 250 megawatt. Listrik tersebut diperoleh dari beroperasinya pembangkit IPP Poso, Sengkang II, Barru sertasejumlah PLTD kecil yang akan memasok daya total 250 MW.

Direktur Utama PT PLN, Dahlan Ishak mengatakan tambahan ini akan mengamankan kondisi kelistrikan Sulsel dan memenuhi permintaan daya yang sangat tinggi. Sulsel sejak beberapa waktu lalu telah aman dari kondisi byar pet. Ke depan setelah seluruh pembangkit IPP beroperasi, Sulsel akan mendapatkan tambahan yang sangat banyak untuk mengamankan kebutuhan Sulsel. dengan adanya tambahan daya ini, maka Sulsel akan memiliki cadangan day yang cukup besar. Sementara Sukriyansyah mengatakan dengan adanya tambahan ini, kemungkinan diharapkan investasi di Sulsel akan ikut bertumbuh kebih baik,seperti dikutif Situs Sulsel.go.id

Yos Harmen dari BPPMD Prov.Sulsel mengatakan saat ini memang peminat investasi energy di Sulsel cukup besar. Ada tujuh perusahaan baik permodalan dalam dan luar negeri yang terdaftar untuk berinvestasi di Sulsel. Untuk energy yang rencananya akan diperoleh dari tujuh perusahaan ini sebanyak 707 MW dengan nilai investasi Rp 6,7 triliun. Hanya saja, saat ini baru dua perusahaan yang telah berhasil menjalankan investasinya Energy Sengkang dan Makassar Power dengan daya sebesar 220 MW.(AA.Effendy)



Selengkapnya...

Ditlantas Polda Metro Jaya Persingkat Pengurusan Surat Kendaraan



Jakarta, KBN News-Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan sistem barcoding untuk seluruh jenis pelayanan dalam pembuatan surat-surat kendaraan. Hal itu dilakukan untuk mempersingkat dan memudahkan mendata keperluan dari surat-surat kendaraan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Condro Kirono mengatakan barcoding untuk BPKB sudah dilakukan sejak pembeli membeli kendaraan dari dealer. Sehingga seluruh data dari pemilik langsung tertera di dalam database milik Polda Metro Jaya.
”Jadi sejak didaftarkan, kami sudah memberikan barcode. Sehingga, tidak perlu lagi mengetik data-data dari pemilik kendaraan seandainya dilakukan perpanjangan karena saat ini semuanya sudah online,” katanya, Senin 8 Maret 2010,seperti dilansir vivanews.

Dia melanjutkan selain untuk mengetahui data langsung dari pemilik, system barcode yang diterapkan saat ini juga bermanfaat untuk permasalahan lainnya khususnya yang terkait dengan pemalsuan. Selain itu, barcode juga bermanfaat untuk permasalahan pengaduan terkait pelayanan.

”Jadi kami tinggal cek saja barcode-nya sehingga akan diketahui tertahan di loket mana dan mengapa tertahan,” katanya.

Karena, untuk pembuatan BKPB hanya membutuhkan waktu satu hari. Selain itu, para pemohon yang memang tidak puas dengan pelayanan yang ada maka tinggal mengirimkan SMS dan juga bisa dengan langsung menekan tombol tidak puas di loket-loket yang ada di seluruh kantor pelayanan.(saputra)

Selengkapnya...

Harga Jagung Kuning di Gowa Sangat Anjlok


Sungguminasa, KBN News - Hampir seluruh petani yang ada di Desa Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, mengeluhkan rendahnya biaya penjualan jagung kuning kepada pengumpul. Harga pengambilan dari petani hanya Rp 1.000 per kilogram (kg) atau anjlok hingga 90 persen.

Harga normal di pasaran dengan kadar basah sekitar 18,5 persen berada pada kisaran Rp 1.900 per kg. Dengan harga tersebut, petani jagung jelas rugi karena lebih rendah dari biaya penamaman hingga pemelihraan dan lainnya.
"Kami sangat kecewa dengan harga itu. Harga jual ke pengumpul jaug dari harapan kami. Sangat jauh dibanding biaya tanam hingga pemeliharaan," ungkap salah seorang petani jagung kuning di Desa Tonrorita, Nurdin, kemarin,seperti dilansir Tribun.
Kondisi tersebut membuat Kepala Desa Tonrorita, Saharuddin Matta, mengatakan, seyogyanya jerih payah petani jagung dengan kualitas produksi yang cukup bagus itu harus diiringi dengan kesesuaian harga pasaran, yakni Rp 2.500 per liter atau Rp 3.500 per kilogram.

Menurutnya, standar harga jual dari petani ke pedagang pengumpul harus tinggi dari biaya pengeluaran. Saharuddin mengungkapkan, di wilayahnya jumlah penduduk mencapai 1.004 jiwa dan 99 persen di antaranya adalah petani.

Seringnya harga hasil pertanian anjlok jelang masa panen kadang membuat wargnya kehilangan semangat kerja. Bahkan, beberapa di antaranya meninggalkan desanya untuk merantau ke Malaysia. Salah satu penyebab warga merantau karena terjerat utang pasca panen.

"Ironis sekali jika harga beli jagung hanya Rp 1.000 saja. Harusnya minimalnya Rp 2.500 per liter atau Rp 3.500 per kg. Dengan harga itu, maka pembiayaan penanaman hingga panen seimbang," jelasnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Gowa mencari solusi untuk membantu menjual hasil panen petani dengan harga normal.

Senada dengan Saharuddin, Kepala Desa Taring Abdul Azis Situju mengatakan, seharusnya pemerintah menetapkan harga jagung sesuai dengan harga yang dikeluarkan pemerintah. Para petani di Biringbulu umumnya belum mengetahui standar resmi harga jagung kuning tersebut.

''Yang jelas bila hal ini dibiarkan dengan banyaknya tengkulak di Biringbulu, akan semakin meresahkan masyarakat petani sehingga perlu ditindak tegas. Bagaimana petani bisa sejahtera kalau hanya dapat keuntungan sedikit apalagi tidak untung sama sekali," terang Azis.(Syam/Burhan)

Selengkapnya...

Tangis Haru Warga Malangke Sambut SAR

laporan: Abduh bakry Pabe- Lutra

Malangke, KBN News-Ribuan rakyat simpatisan SAR membludak dengan tangis haru menyambut sekaligus menghadiri silaturahim yang ke 387 dipusatkan di desa Kalitata kec Malangke Barat kabupaten Lutra kemarin. Demikian diungkapkan Koordinator Tim Media Center SAR Ir. M. Abduh Bakry Pabe seusai mendampingi sar menerima 200 masyarakat desa kalotok dan sekitar di Malindo.

Rakyat lutra utamanya para petani yang antrin mengundang sar sehingga 4 sampai 5 titik perhari dijadwalkan sebagai tempat silaturrahim sejak 1 tahun terahir dan sema lam sangat mengharukan karena rakyat menyambut dengan tangis haru dimana SAR dapat ber temu mereka yang telah lama dinantikan ungkap Abduh. (Andi Ahmad)



Selengkapnya...

Petani Poso Serbu Malindo Lutra

laporan: Abduh Bakry Pabe- Lutra

H.Sakaruddin yang diusung PAN (foto: fajar)

Makassar, KBN News-Satu lagi prestasi spektakuler Sakaruddin calon bupati Nomor urut 2 Lutra tersebut, setelah lolos 4 kali tayang di Metro TV Jakarta dalam acara "zero to hero" sahabat para petani, kini seratus petani dari kabupaten Poso dipimpin bupati Poso Drs.Piet Engkiriwang serbu Malindo Lutra untuk dilatih produk unggulan daerah poso dalam rangka meningkatkan pendatapatan petani. Sebanyak 500 petani poso akan dilatih di Mal ndo Lutra dan akan habis bulan Juni tahun 2010 kata Drs.J.Saguni Kadis Koperindag Poso saat tiba di Malindo dengan 100 org petaninya angkatan ke - 2 dari 500 orang akan dilatih di Malindo. Kami datang untuk kloter ke 2 dari 5 gelombang yang akan selesai bulan Juni nanti kata J.Saguni. Demikian siaran pers yang dikirim Jubir Malindo Ir. M. Abduh Bakry Pabe.

Bupati Poso Bapak Piet Engkiriwang sangat peduli dengan petaninya dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyatnya, makanya dikirimlah 500 petani ke malindo tempat pelatihan yang terkenal di Kawasan Indonesia Timur di Lutra pimpinan Haji Sakaruddin kata Saguni. Semua petani yang habis dilatih dipersiapkan modal dan alat kerjanya kata Saguni. Artinya rakyat yang habis dilatih tetap di bina secara berkelanjutan hingga mereka bisa mandiri dalam bentuk usaha mikro pengelohan hasil pertanian agar mereka berpendapatan secara terukur tiap hari urai kadis Poso tersebut.

Bupati Poso Drs. Piet Engkeriwang dalam sambutan pembukaan angkatan ke -2 menyatakan bahwa peningkatan SDM petani agar berdaya untuk bekerja dan berpendapatan mandiri dan berkelanjutan adalah sangat penting dan sebaliknya jangan pembangunan ini rakyat dibuat ketergantungan dengan bantuan - bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu pola pelatihan yang dikembangkan di Malindo ini sangat pas untuk memandirikan takyat dan berdaya mengelolah hidupnya yang lebih sejahtera akhir bupati.(Andi Ahmad)





Selengkapnya...

2010, I100 Gempa di Atas 5 SR Terjadi di Indonesia



Jakarta, KBN News-Wahyu Triyoso, ahli gempa dari Institut Teknologi Bandung, menyatakan intensitas gempa yang melanda Indonesia terhitung luar biasa. Sejak Januari 2010 saja, sudah ada 100 gempa yang berkekuatan di atas 5 skala Richter.

Tercatat sejak tahun 2004 terjadi lebih dari 800 kali gempa berkekuatan di atas 5 SR. Wahyu mengusulkan, perlu sistem mitigasi bencana supaya membuat pemerintah dan masyarakat memiliki adaptasi dan antisipasi yang lebih baik terhadap perilaku alam khususnya gempa.
Pengajar jurusan Teknik Geofisika ITB itu berpendapat bahwa hal yang paling mendasar dalam mitigasi bencana adalah pelestarian pengetahuan lokal (local knowledge) dari masyarakat yang dikombinasikan dengan aplikasi pengetahuan terbaru (updating knowledge) dalam hal bagaimana mengantisipasi potensi bencana.

“Masyarakat Pulau Simeulue di Aceh misalnya, punya kebiasaan berlari ke perbukitan apabila terjadinya gempa dibarengi surutnya air laut, untuk menghindarkan diri dari terjangan tsunami," kata Wahyu dalam press realasenya, Jumat 9 April 2010,seperti dilansir vivanews.

"Kearifan lokal semacam itu perlu ditunjang dengan pengetahuan yang bersumber dari riset modern mengenai gempa dan tsunami, agar masyarakat dapat mengantisipasinya lebih baik lagi," katanya.

Rabu 7 April pukul 05.15 lalu, terjadi sebuah gempa berkekuatan 7,2 skala Richter menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di tenggara Sinabang, Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam. Gempa yang menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat berkekuatan 7,7 itu membuat puluhan rumah dan fasilitas umum rusak berat dan puluhan warga Simeulue terluka.(saputra)

Selengkapnya...

Pengamat Nilai Pengurus Baru Hasil Kongres III PDIP Adalah Kemunduran



Jakarta, KBN News-Susunan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditanggapi skeptis oleh pengamat politik Yunarto Wijaya. Menurut Direktur Riset Konsultan Politik Charta Politika itu, DPP baru ini kemunduran.

Susunan baru ini, kata Yunarto, memperlihatkan kecederungan PDIP mempertahankan kondisi status quo. Isu mengenai regenerasi menjadi mentah kembali dengan ditempatkannya Tjahjo sebagai Sekretaris Jenderal yang dipersepsikan sebagai generasi 'oldies' (tua).

"Kombinasi Mega-Tjahjo bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kemunduran dari sisi regenerasi dibandingkan dengan kombinasi Mega-Pramono mengingat umur Tjahjo yang jauh lebih tua," kata Yunarto, Jumat 9 April 2010,seperti dikutif vivanews.

Tjahjo, kata Yunarto, bisa dikatakan tidak terlalu memiliki karakter ideologis partai mengingat sepak-terjangnya yang pernah berada di partai lain yakni Golkar. Kondisi ini bisa kontraproduktif terhadap tingkat loyalitas kader fanatik yang sangat memperhatikan track record pemimpinnya dalam sejarah perjuangan partai

"Secara empirispun, pemunculan nama Tjahjo bisa menjadi suatu kontroversi mengingat namanya disebut-sebut dalam proses pemeriksaan beberapa anggota PDIP dalam kasus Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Kontroversi yang bisa berujung pada pencitraan yang negatif di hadapan pemilih rasional," kata Yunarto.

Pelantikan Ketua Umum Akhiri Kongres III di Bali

Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyepakati susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai itu untuk masa bakti 2010-2015. Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum.

Pelantikan pengurusan baru ini sekaligus mengakhiri Kongres III PDIP Di Bali, Kamis 8 April 2010.

Berikut susunan Kepengurusan DPP PDIP masa bakti 2010-2015:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP
1. Ketua bidang Kehormatan Partai: Sidharto Danusubroto
2. Ketua bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Negara: Puan Maharani
3. Ketua bidang Keanggotan Kaderisasi Rekrutmen: Idham Samawi
4. Ketua bidang Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
5. Ketua bidang Informasi dan Komunikasi: Rano Karno
6. Ketua bidang Sumber Daya dan Dana: Effendy Simbolon
7. Ketua bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan: Mindo Sianipar
8. Ketua bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja: Ribka Tjiptaning
9. Ketua bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan: Hamka Haq
10. Ketua bidang Industri Perdagangan: Nusyirwan Sujono
11. Ketua bidang Perempuan dan Anak: Wiryanti Sukamdani
12. Ketua bidang Pemuda dan Olahraga: Maruarar Sirait
13. Ketua bidang Infrastruktur dan Perumahan: I Made Urip
14. Ketua bidang Energi, Pertambangan dan Lingkungan Hidup: Bambang Mulyanto
15. Ketua bidang Kehutanan dan Perkebunan: Muhammad Prakosa
16. Ketua bidang Keuangan dan Perbankan: Emir Moeis
17. Ketua bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan
18. Ketua bidang Pertahanan dan Keamanan dan Hubungan Internasional: Andreas Hugo Parera
19. Ketua bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Komarudin

20. Sekretaris Jenderal: Tjahjo Kumolo
21. Wasekjen bidang Internal: Eriko Sotarduga
22. Wasekjen bidang Program: Ahmad Basarah
23. Wasekjen bidang Kesekretariatan: Hasto Kristianto

24. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
25. Wakil Bendahara bidang Internal: Rudianto Tjen
26. Wakil Bendahara bidang Program: Yuliali Peter Batubara.(Sumber; vivanews)
(Saputra)

Selengkapnya...

Jurnalis Makassar Gelar Aksi Di Kantor Dinas Pariwisata Sulsel

Terkait Pemuatan Foto-Foto PFI Pada Brosur Promosi Wisata Tanpa Izin

matanews.com

Makassar, KBN News-Pagi ini, puluhan wartawan dan pewarta foto se-Kota Makassar akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung Mulo, Jl Jenderal Sudirman, Makassar.
Tribun melansir, Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dimuatnya foto-foto dari anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Makassar oleh Dinas Pariwisata Sulsel di salah satu brosur Dinas Pariwisata Sulsel, tanpa izin dari pemilik foto.

Para jurnalis dari berbagai media rencananya akan berkumpul di Warung Kopi Dg Ana pukul 09.00 wita dan akan bergerak bersama-sama menuju Kantor Dinas Pariwisata Sulsel.(Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Dapat Nomor Urut 4, Tim Sahabat Nilai Sudah Meraih Kursi

Pencabutan Nomor Urut Peserta Pemilukada Pangkep Berlangsung Aman



Pangkep, KBN News-Kandidat Bupati Pangkep Syamsudin Hamid Batara-Abd Rahman Assegaf (Sahabat) mengatakan, angka 4 (empat) baginya sangat sakral. Angka itu berarti Eppa Sulapa yang artinya menggambarkan perjalanan hidup Syamsudin.

Ketua Tim Pencitraan Media Sahabat, Rahmat Nur, mengatakan, ada empat fase perjalanan hidup Syamsuddin Hamid yakni, kepala desa, ketua Golkar Pangkep, Ketua DPRD Pangkep, dan insyaallah akan menjadi Bupati Pangkep.

"Ini adalah tanda-tanda alam. Empat penjuru angin menyetujui Syamsuddin Hamid jadi bupati," kata Rahmat kepada Kantor Berita Kota Online di Posko Tim Pemenangan Sahabat usai acara syukuran bersama relawan se Kabupaten Pangkep, Rabu (07/04).

Pasangan Sahabat bertarung di Pilkada Pangkep dengan diusung oleh Partai Golkar. Partai ini merupakan satu-satunya partai yang berhak mengusung sendri pasangan bupati dan wakil bupatinya.

Tim Sahabat mengerahkan sekitar 300-an simpatisan mengawal ke kantor KPU saat mencabutan nomor urut.

Bupati Pangkep Andi Kemal Burhanuddin yang maju menjadi calon wakil bupati mendampingi kandidat bupati Baso Amirullah menyatakan akan segera melakukan sosialisasi nomor urut di beberapa titik dan diawali di Kecamatan Segeri.

Duet Baso-Kemal (Basmalah Beramal) mendapat nomor urut 2 (dua). Sedangkan peserta Pilkada Pangkep dari jalur independen satu-satunya, Andi Mansur Mananggongi juga berucap syukur atas jatuhnya nomor urut 3 (tiga) kepadanya.

"Banyak yang menilai kami tidak lolos jadi calon. Alhamdulillah, akhirnya kami lolos malah sudah mendapat nomor urut," kata Mansur.

Sedangkankan pasangan Kamrussamad-Rizaldi Parumpa (Kaizar) menyambut suka cita angka satu yang jatuh ke tangan mereka dalam pencabutan nomor urut peserta Pilkada Pangkep di Kantor KPU Pangkep, Rabu (7/4),seperti dilansir Tribun.

"Ini awal yang baik menuju Pangkep 01. Nomor 1 mudah diingat, mudah disebut, dan mudah dicontreng," ujar Juru Bicara Kaizar, Asran Idrus, usai pencabutan nomor urut.


Kandidat perempuan semata wayang, Fadhillah Mallarangeng yang berpasangan dengan Andi Muis mendapat nomor urut 5. "Ini anugerah bagi kami. Angka lima sangat berberkah," kata Fadhillah.

Pencabutan nomor urut peserta Pilkada Pangkep dipadati staf pegawai negeri sipil (PNS). Kebanyakan PNS berpakaian dinas mengawal Tajam ke KPU.

Dalam pengundian nomor urut, Tajam meraih nomor 6. Juru Bicara Tajam, Arqam Azikin, mengaku tidak terpengaruh dengan nomor urut yang diperoleh duet yang diusung PBR dan koalisinya ini.(H.Sakkar Rauf/Burhan/Andi Ahmad)



Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom