Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Revitalisasi Pasar 2011 Capai 100 M



Jakarta, KBN News-Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, telah mengajukan dana tambahan untuk revitalisasi pasar pada 2011 menjadi Rp100 miliar untuk mendorong percepatan program tersebut.

"Kita berharap tahun ini bisa dapat APBNP untuk pasar, kita fokusnya lebih ke pasar tradisional, tahun depan juga kita akan mengajukan tambahan, tahun ini cuma dapat Rp30 miliar. Jadi kita ajukan tambahan di APBNP dan APBN tahun depan kita ajukan Rp100 miliar untuk revitalisasi pasar tradisional," kata Mendag di sela peresmian bazaar rakyat dan pojok rakyat Carrefour Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2010).Mendag mengatakan, pihaknya masih menunggu finalisasi keputusan DPR terkait APBNP. Mendag menjelaskan untuk pembangunan pasar tradisional ada dua macam dana yaitu satu berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pasar desa yang dibagikan secara merata kepada semua kabupaten.

"Dana selebihnya di anggaran rutin kita akan gunakan sebagian untuk membangun pasar sesuai permintaan berbagai daerah, tapi kita juga ingin kembangkan pasar percontohkan sehingga bisa jadi benchmark bukan hanya fisik tapi juga manajemennya," jelasnya.

Mendag berharap, pemda juga mendukung program revitalisasi pasar tradisional sehingga semakin banyak pasar yang bisa disehatkan kembali.

"Seharusnya pemerintah pusat, pemda dan swasta yang terlibat, kalau pola kemitraan seperti itu bisa dikembangkan maka akan semakin banyak pasar yang bisa direvitalisasi," ujarnya.(berita8.com)
Selengkapnya...

Pemenang Pemilu Kada di Kukar Belum Bisa Dilantik

Terkait Gugatan Pillkada Kukar Ditentukan Senin Depan



Tenggarong, KBN News-Nasib gugatan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2010-2015 terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah (Kada) akan ditentukan Senin (31/5/2010) depan di Mahkamah Konstitusi. "Berdasarkan informasi dari MK, gugatan dua pasangan calon akan diregistrasi besok (hari ini, red). Rencananya sidang untuk memastikan gugatan diteruskan atau tidak akan digelar Senin depan," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Rinda Desianti, yang dikonfirmasi via ponsel, Selasa (25/5/2010),seperti dilansir tribun kaltim.

Rinda menjelaskan, sidang yang akan berlangsung Senin (31/5) tersebut belum memasuki pokok perkara gugatan karena MK meminta penggugat menunjukkan bukti-bukti yang melandasi gugatan. Jika majelis hakim MK menganggap bukti yang diajukan penggugat sebagai dasar gugatan cukup, maka MK akan meneruskan gugatan ke pemeriksaan perkara.

Sebaliknya, gugatan tersebut akan ditolak MK, jika dianggap tidak memiliki dasar bukti yang kuat. "Kami dari KPU sifatnya hanya menunggu. Apapun keputusan MK, kita akan patuh. Mau diteruskan atau ditolak, sepenuhnya wewenang dari MK," kata Rinda. (Darwis)
Selengkapnya...

Peringatan Hari Raya Waisak di Borobudur, Jalan Kaki 6,5 Kilometer



Magelang, KBN News- Ribuan umat Buddha menjalani prosesi puja bhakti atau kirab persembahan, dalam kegiatan rangkaian peringatan Hari Tri Suci Waisak 2554/2010 yang berlangsung di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Magelang, Jawa Tengah.

Dalam acara itu, puluhan biksu dan biksuni serta ribuan umat Buddha yang telah mengikuti prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur, melakukan kirab atau jalan kaki sejauh kurang lebih 6,5 kilometer.

Dalam barisan kirab, baik yang dilakukan Perwakilan Umat Buddha Indonesia(Walubi) atau pun Konferensi Sangha Agung Indonesia (KASI), terlihat beberapa rombongan di antaranya api dharma, air suci, kitab suci umat Buddha, hasil bumi (buah-buahan, sayur-sayuran, padi, ketela, dan lainya) dibawa oleh biksu dan umat.

Selain itu, patung pada masa Dinasti Ming, Dinasti Ching, orang yang berdandan mirip Sang Buddha juga terlihat. Bahkan berbagai ornamen seperti kapal, patung Buddha, ornamen dewa dalam Buddha, seperti Dewi Kwan Im, Dewa Api, dan Dewa Langit, juga ikut dalam barisan arak-arakan.

Untuk acara puja bhakti ini, Walubi dan KASI juga memilih waktu rute yang berbeda.

Walubi melewati pintu Pos VIII Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) ke Jalan Sampula, Jalan Syailendra Raya, depan Pasar Borobudur, Jalan Brojonalan, Kompleks Candi Pawon, Jalan Balaputradewa, Jalan Badrowati, Pos VII TWCB, dan menuju pelataran barat daya Candi Borobudur.

Sementara KASI memulai, dari Candi Mendut melewati Candi Pawon dan berakhir di pelataran tenggara Candi Borobudur.

Koordinator Dewan Sangha Walubi, Tadisa Pramitha Sthavira menyatakan ritual puja bhakti ini diikuti oleh kurang lebih sekitar 10 ribu umat.

“Umumnya kirab ini sesuai sejarah dilakukan dari Candi Mendhut, melewati Candi Pawon dan berkahir di pelataran Candi Borobudur. Namun, karena dua organisasi yang melaksanakan dilakukan berbeda pada tahun ini,” tegas Pramitha, seperti dilansir detikcom.

Paramitha berpesan kepada umat walau dilakukan oleh dua aliran umat Buddha yang berbeda, Pramitha berharap kedua organisasi itu bisa bersatu kembali.

“Paling tidak harus bisa mengaktualisasikan Bhineka Tunggal Ika, walau berbeda sekte berbeda aliran, tetapi kita harus berusaha bersatu,” tegas Pramitha.

Pramitha menjelaskan, tujuan ritual puja bhakti dalam rangkaian acara Waisak ini merupakan upacara persembahan dari umat kepada dewa supaya hasil, rezeki, serta peruntungan umat Buddha bisa lebih baik dari tahun yang sekarang.(**)
Selengkapnya...

Soal Perubahan Makanisme Penerbitan BPKB Yang Lebih Cepat

Kasubdit Regident : Upaya Pelayanan Prima Dan Pengurusan Hanya 1 Jam Selesai



Makassar, KBN News- Terkait akan diberlakukannya mekanisme penerbitan STNK untuk kendaraan baru, menuai berbagai kontraversi di kalangan masyarakat. Pada hal, mekanisme itu merupakan perwujudan pelayanan cepat.

Direktur Join, Mansyur menganggap Pengambil alihan penerbitan STNK ke Direktorat (Dit) Lantas Polda dengan diterbitkan bersamaan BPKB, bakal membuat repot pemilik kendaraan maupun dialer."Secara logis kita berfikir, penerapan mekanisme penerbitan STNK kendaraan baru ini, mengurangi pekerjaan petugas di Kantor Samsat," ucap Direktur Join di Makassar, Rabu (25/5).

Menurutnya, jika sudah diberlakukannya penerapan mekanisme tersebut pihaknya mendesak Ditlantas Polda Sulselbar untuk menyiapkan loket khusus untuk petugas BPKB di setiap kantor Samsat.

Sementara itu, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulselbar, AKBP Rudi Syafruddin saat diajak bincang via telepon selularnya menjelaskan, diberlakukannya mekanisme penerbitan STNK merupakan pola pelayanan cepat untuk diterbitkan BPKB.

"Pola tersebut merupakan wujud pelayanan prima Ditlantas Polda. Untuk kendaraan baru bakal diterbitkan BPKB secara cepat dan bersamaan penerbitan STNK," cetus perwira Ditlantas Polda Sulsel ini, sembari menjelaskan mekanisme ini distur dalam UU No.22 Tahun 2002 tentang lalulintas

Lebih jauh Rudi menjelaskan, bagi pemilik kendaraan secara pribadi yang akan melakukan pengurusan STNK dan BPKB hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja. Dan untuk kelompok atau dialer proses pengurusannya berkisar 4 hari. (Zulkifli/AA.Effendy)
Selengkapnya...

Lagi, Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan Terjadi Di Takalar

Kabag Humas : Tidak Ada Terjadi Kekerasan Dan Intimidasi Terhadap Wartawan Fajar



Makassar, KBN News-Aksi kekerasan terhadap wartawan itu merupakan bentuk dari aksi premanisme serta pengekangan kebebasan pers.

"Kami mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan, apapun bentuknya. Karena itu, aparat terkait harus mengusut aksi kekerasan yang menimpa Amrullah Basir (wartawan Harian Fajar) pada Tanggal 24 Mei 2010 dikantor DPRD Takalar oleh Oknum Polisi Pamong Praja dan pelaku kekerasan yang menimpa seorang wartawan televisi di Ambon, beberapa waktu lalu," kata Ketua Forum Jurnalis Online Sulawesi Selatan (JOSS), Andi Ahmad di Makassar.

Sejumlah jurnalis dari sejumlah organisasi jurnalis diMakassar mendatangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Selasa (25/5).

Mereka mengadukan kasus kekerasan yang menimpa Amrullah Basir, Wartawan harian Fajar, yang bertugas di Kabupaten Takalar.

Amrullah dipukul anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bernama Tawang yang juga sopir pribadi Ketua DPD Golkar Takalar Natsir Ibrahim Rewa yang juga putra Bupati Takalar Ibrahim Rewa. Penganiyaan ini terjadi saat korban meliput di DPRD Takalar, kemarin.

Terkait dengan aksi kekerasan yang terjadi di kabupaten Takalar, KBN News mengkorfimasikan kepada Kabag Humas Pemkap Kab. Takalar, menjelaskan bahwa apa yang terjadi terhadap wartawan harian fajar yang bertugas di Takalar, adanya tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap pekerja kuli disket tersebut oleh anggota DPRD Kab Takalar itu tidak benar, " tidak ada terjadi kekerasan, hanya kesalahpahaman dan Pemkab sudah mendatangi Kantor Harian Fajar di Gedung Graha Pena Makassar untuk menyeleasaikan persoalan itu," jelas Basri Sulaiman lewat Telepon selularnya, Rabu (25/05).

Kabag Humas mengatakan bahwa Bapak Bupati saat kejadian tidak ada di Kab. Takalar, bapak ada di Jakarta, sehingga tidak mengetahui permasalahan ini, hari ini baru kaget setelah adanya pemberitaan di media, dan Pemkab Takalar selama ini tetap konsisten terhadap kemitraan dengan sejumlah Jurnalis di Takalar, karena tanpa dukungan dari sejumlah Media informasi pembangunan di Kabupaten Takalar tidak akan diketahui rakyat yang berdiam di Takalar ini, katanya.

" Pokoknya tidak intimidasi dan kekerasan yang terjadi sama wartawan harian Fajar tersebut, apalagi terhadap wartawan selama ini di Kabupaten Takalar," kuncinya.(Burhan/ AA. Effendy)


Selengkapnya...

SBY: Indonesia Telah Kehilangan Wanita Terbaik



Jakarta, KBN News-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia telah kehilangan salah seorang tokoh wanita terbaik dengan meninggalnya Ibu Hasri Ainun Habibie, istri mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie.Dalam sambutannya selaku inspektur upacara pada upacara pemakaman Ibu Ainun yang dilangsungkan(25/5/2010) secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa , Presiden mengatakan Ibu Ainun tidak hanya seorang Ibu Negara yang penuh kasih, namun juga pejuang kemanusiaan yang tulus serta ibu dari sebuah keluarga panutan.

Ibu Ainun, lanjut dia, dengan penuh kesetiaan dan kepercayaan senantiasa mendampingi Presiden Habibie melewati hari-hari yang tidak mudah dalam salah satu periode sejarah yang sangat menentukan ketika negara Indonesia diguncang krisis pada 1998-1999 berbarengan dengan mulai dilaksanakannya reformasi nasional yang dramatis dan berskala besar.

"Sepanjang hidupnya, beliau telah menunjukkan dharma bakti terbaiknya dengan penuh ketulusan. Dedikasi yang tak berkesudahan kepada nilai-nilai kemanusiaan menjadi bukti nyata keteladanan beliau," ujar Presiden.

Hingga akhir hayatnya, Ibu Ainun yang sempat menjadi asisten ahli di bagian anak RS Cipto Mangunkusumo adalah Ketua Umum Perhimpunan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia (PPMTI) dan Pengurus Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orang Tua Bimbing Terpadu (Berita8.com)
Selengkapnya...

Ditlantas Polda Sulselbar Terapkan Penerbitan BPKB Kendaraan Baru Lebih Cepat



Makassar, KBN News-Pihak Ditlantas, khususnya Polda Sulsel melakukan perubahan mekanisme penerbitan STNK khusus kendaraan bermotor baru, baik roda dua maupun roda empat.

Yang dilakukan hingga saat ini, pihak dialer maupun masyarakat pemilik kendaraan baru yang hendak menerbitkan STNK, cukup membawa faktur kendaraan ke Kantor Samsat. Tapi sistem ini bakal berubah mekanisme.

Menurut Dirlantas Polda Sulselbar, Kombes Pol. Budi. S, pemberlakuan ini hanya merupakan penerapan mekanisme penerbitan STNK baru. Jadi, bagi dialer terlebih dahulu membawa faktur kendaraan ke Dirlantas Polda untuk didata dan dilakukan penerbitan nomor BUku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

"Itu dilakukan hanya sebagai mekanisme penerbitan STNK yang diawali penerbitan BPKB," jelas Dirlantas Polda Sulsel, via telepon selularnya, Senin (24/5).

Sementara itu, sejumlah dialer yang dimintai tanggapan tentang perubahan sistem mekanisme penerbitan STNK menjelaskan, rencana itu sebelumnya sudah pernah diwacanakan dan tidak membuat para dialer resah.

Namun mereka berharap agar penerbitan nomor BPKB tidak memperlambat pelayanan dialer pada pelanggangnya. (Zulkilfli/AA.Effendy)
Selengkapnya...

Kapolda Sulselbar Tudang Sipulung Tokoh Masyarakat Jeneponto



Jeneponto, KBN News- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen. Pol. Drs. Adang Rochjana didampingi Kapolwil Bone dan rombongan pejabat Polda lainnya berkunjung ke Kabupaten Jeneponto yang diterima oleh Wakil Bupati Jeneponto Drs. H. Burhanuddin BT, MM, ketua DPRD Jeneponto, Anggota Muspida, Sekkab, Sejumlah Pejabat dan Tokoh Masyarakat di Baruga Kalabirang Rujab Bupati Jeneponto Senin, (24/5).

Kapolres Jeneponto AKBP Ruslan Aspan dalam sambutannya mengharapkan, kehadiran Kapolda di daerah ini dapat menjadi pemberi semangat dan motivasi bagi jajaran Polres Jeneponto dalam menjalankan tugas-tugas selaku pengayom masyarakat.

Wakil Bupati dalam sambutan penerimaannya mengatakan bahwa Pemkab Jeneponto telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dari yang diterapkan Polres.

Salah satunya, yaitu Pawai Kendaraan Tertib Lalu Lintas serta telah terbentuknya Forum Kamtibmas sebagai mitra kepolisian yang merata di hampir setiap kecamatan di bumi Turatea.

Sementara itu, Kapolda Adang Rochjana dalam arahannya kepada tokoh masyarakat agar tidak pernah ragu untuk meminta bantuan kepada petugas kepolisian apabila menemui kendala terkait persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, karena tugas kepolisian adalah memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat, antara polisi dan masyarakat saling membutuhkan.

Kepada jajaran Polres Jeneponto, Adang rochjana berpesan agar selalu bahu-membahu di dalam bertugas serta bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja melakasanakan tugas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menempatkan permasalahan yang ada secara proporsional dan profesional.

Kapolda juga menekankan agar antara TNI-Polri tetap menjaga kerukunan sebagai cerminan dan teladan di tengah masyarakat di wilayah hukum Polres Jeneponto.

Adang Rochjana juga menekankan kepada para Kapolsek dan Reskrim agar semua kasus yang terjadi di wilayahnya dapat terselesaikan.(Humas/Rizal Nur)
Selengkapnya...

Legislatif Minta Aset Daerah Pemkab Jeneponto Dikembalikan

laporan: Rizal Nur- Jeneponto



Jeneponto, KBN News-Ketua DPRD Jeneponto H.Mulyadi Mustamu, SH yang dihubungi wartawan melelui telpon Celulernya Minggu, (16/5) meminta kepada seluruh mantan pejabat agar mengembalikan aset daerah yang dimilikinya sejak menjadi pejabat dilingkup pemerintah Daerah .

Pasalnya masih karena banyak pejabat yang tidak memiliki mobil Dinas dan Rumah jabatan, aset daerah yang diperkirakan dimiliki para mantan pejabat sebagaimana laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI No.45a./HP/X!X.MKS/08/2008 sekitar Rp 200 miliyar aset daerah yang berada ditangan mantan pejabat.Karena kapan Aset tersebut masih berada ditangan para mantan pejabat tentu pemkab Jeneponto mengalami kerugian, bayangkan kalau aset senilai Rp 200 miliyar, dana sebasar ini kalau digunakan untuk membangun daerah atau bisa menutupi depisit anggaran daerah.

Dan sebaikny lanjut Mulyadi mengatakan para mantan pejabat yang masih memiliki mobil Dinas yaang masih terdaftarsebagai inventaris kabupaten Jeneponto, harus logowo mengembalikan karena dibutuhkan pejabat yang masih aktif.

Ditempat terpisah Ketua DPC PKS Kabupaten Jeneponto Dr.Thlal Fasmi mengatakan pejabat yang sudah tidak aktif lagi sudah tidak punya hak dalam kepemilikan mobil Dinas, karena hal tersebut adalah inventaris Daerah, jadi begitu pensium atau meninggalkan jabatan harus secara senang hati mengembalikan aset yang telah menjadi temuan BPK.

Karena Mobil Dinas bukan milik pribadinya tetapi aset daerah, yang harus digunakan untuk kepentingan oporasional pejabat yang masih aktif, demi pembangunan kabupaten Jeneponto dalam rangka kemajuan Bumi Turatea sambil membacakan sejumlah aset ramdis yang dimiliki beberapa pejabat yang telah pensiun.

Aset Pemerintah daerah muat Versi BPK

Lahan dan Bangunan :

1.Emapang seluas 30 ha di Boyong Kecamatan Tamalatea (Rp 3 Miliyar)

2. Pebrik Pengeringan Jagung di Kecamatan B angkala(Rp 5 Miliyar)

3.Sawah di Agang Je’ne Kecamatan Binamu (Rp 1 Miliyar)

4 Penginapan dan Perkebunan Camp Loka Kecamatan Rumbia (Rp 4 miliyar)

5. Lahan TPI di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu (Rp 10 Miliyar)

6.Pabrik Es di Pabiringan Kecamatan Binamu (Rp 2 Miliyar)

7. Pabrik Pengelolaan Rumput Laut di Kelurahan Tanrusampe Kecmatan Binamu (Rp 2 Miliyar)

8.Gudang Garam di Tamalatea (Rp 3 Miliyar)

9. Lahan Waduk Kareloe yang telah dibebaskan (Rp 5 Miliyar)

Kendaraan Dinas

1. Ramdis Mantan Sekda Jeneponto Syahrir Wahab DD 6 G

2. Mantan Kadis Perhubungan Mulyono Raga DD 15 G

3. Mantan Direktur RUSD Lanto Daeng Pasewang Anwar Tompo DD 54 G

4. Mantan Kadis Dinas Perikana dan Kelautan Kaharuddin Mangka DD 46 G

5. Mantan Kepala Bawasda Syarifuddin (Alm) DD 189 G

6. Mantan Kadis Perindag Jahini Lontang DD 26 G.

7. 10 Unit Motor Dinas Kesehatan tampa BPKB

Aset-aset tersebut harus dikembalikan kedaerah, untuk digunakan para pejabat yang masih aktif, supaya beban pemerintah kabupaten jeneponto dalam penyediaan kendaraan Dinas bagi pejabat. (Rizal)
Selengkapnya...

Anas Urbaningrum Pimpin Partai Demokrat

Kemenangan ini Meruparakan Kejayaan Pada Tahun 2014



Bandung, KBN News-Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk lima tahun mendatang. Sebagai ketua umum partai terbesar di negeri ini, Anas menegaskan bahwa kemenangan ini menuju Pemilihan Presiden 2014."Dengan kejayaan itu, maka akan percaya akan memperoleh kejayaan di 2014," kata Anas Urbaningrum usai ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, di Kongres Nasional II Partai Demokrat, Hotel Mason Pine, Bandung, Jawa Barat, Minggu 23 Mei 2010.

Anas menilai, kemenangan ini adalah kemenangan Partai Demokrat. Tidak ada perpecahan apalagi perasaan sakit hati alias hurt feeling dalam pemilihan ini.

"Kami bertiga akan tetap memajukan Partai Demokrat," ujar politisi yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini. Anas sukses menyingkirkan dua kandidat lainnya, Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng.

Anas bersyukur bahwa kompetisi telah usai. Kini saatnya bekerja sama. Maka itu, dia mengundang semua pihak untuk bersama memajukan partai. Tak lupa, Anas menghaturkan terima kasih kepada pendukungnya dan pendukung kandidat lain.

"Bahwa tantangan ke depan adalah institusionalitas pemikiran Presiden SBY, membangun soliditas dan menguatkan kualitas kader," ujar Anas,seperti dilansir vivanews.

Penghitungan suara berakhir dengan posisi 280 suara (53 %) untuk Anas dan 248 suara (47 %) untuk Marzuki Alie. Tiga suara dilaporkan rusak. Ketua Sidang EE Mangindaan langsung membaca surat ketetapan kemenangan Ketua Fraksi Demokrat ini.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum maju ke putaran kedua setelah meraih 236 suara atau 45 persen. Sementara, Marzuki Alie menempel ketat Anas dengan jumlah dukungan 209 suara atau 40 persen.(Saputra)
Selengkapnya...

IPW : Kaporli Harus Diperiksa Terkait Dana Pemilu Presiden Dan Legislatif 2009



Jakarta,KBN News-Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Johnson Panjaitan, menghimbau agar Kapolri juga diperiksa terkait pemilu di seluruh Indonesia. Ha dikemukakan menyusul akan diperiksanya Susno dalam kasus pendanaan Pilkada Jawa Barat saat ia masih menjadi Kapolda Jawa Barat.

"Kapolri harus bertanggung jawab atas dana-dana pemilu baik Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif,"ujar Johnson seusai membesuk Susno Duadji di Mako Brimob Ksatria Amjiattak Kelapa Dua, Depok, Sabtu (22/5/2010), seperti dikutif Tribunnews.com

Dana tersebut dialokasikan pada Pengadaan barang-barang dan pengamnan dalam penjagaan Pemilu 2009. "Nah itu pakai tender apa nggak,"lanjutnya.

Seandainya Susno diperiksa dalam kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat, Johnson mengaku akan selalu mendorong Susno untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hal bertujuan agar kasus Pemilu di seluruh Indonesia terbongkar yang itu menjadi tanggung jawab Kapolri
Selengkapnya...

Kapolda Kaltim Tinjau Barang Bukti Illegal Loging di Kukar

Kepala Polda Kaltim Irjen Polisi Mathius Salempang(foto; Poskotakaltim)

Tenggarong, KBN News-Kayu log atau gelondongan yang diamankan Polres Kukar mencapai 23.061 batang. Disampaikan Kepala Polda Kaltim Irjen Polisi Mathius Salempang usai melihat Barang Bukti (BB) Kayu tersebut di Tenggarong, Jumat (21/5/2010).

Dijelaskan, kayu log tersebut berukuran panjang antara 2 sampai 4 meter dengan diameter antara 30 sm sampai 80 cm. Jenis kayu SKAU yang diamankan terdiri dari Sengon, Jabon, Petai, Durian, Puspa, Ketapang, Akasia. Untuk jenis Meranti diantaranya Kruing, Kapur, Bengkirai, Meranti Merah dan Meranti Putih.


Sedangkan untuk Kelompok kayu Rimba Campuran terdiri dari Medang, Benuang dan Kelampean. Untuk kubikasi, masih dihitung oleh Tenaga Ahli dari Dinas Kehutanan.

Tangkapan kayu tersebut kata Mathius terhitung sejak 11 Mei 2010 sampai 18 Mei 2010 di lima lokasi yang berbeda antara lain Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, Pulau Yupa Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak,seperti dilansir Tribunkaltim.

Mathius menjelaskan, Polres Kukar sudah menetapkan enam tersangka. Empat diantaranya ditahan dan dua lainnya masih buron. Untuk modus operandi, pelaku kata Mathius mengangkut kayu log dengan menggunakan dokumen SKAU. Namun setelah dilakukan pengecekan fisik kayu, ditemukan kelompok jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran yang tidak dilengkapi dokumen.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Polres Kukar Tetapkan 4 Orang Tersangka Illegal Logging di Kukar

(Barang Bukti Kayu Log didepan Polres Kukar Tenggarong (Foto; Tribunkaltim)

Tenggarong, KBN News-Tangkapan illegal logging sebanyak 23.061 batang kayu log atau kayu gelondongan dari Kabupaten Kukar dan Kubar diduga didanai cukong alias pemodal.

"Modusnya para pemodal mendanai masyarakat untuk mencari dan menebang kayu," ujar Kepala Polda Kaltim Irjen Polisi Mathius Salempang di sela kunjungan melihat Barang Bukti (BB) Kayu log di Tenggarong, Jumat (21/5/2010).

Mathius mengatakan, Polres Kukar sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus illegal logging tersebut. Para tersangka kata Mathius adalah pemodal yang berasal dari Kalimantan Timur. "Salah satu pemodal berasal dari luar Kalimantan Timur, " ujarnya.

Mathius mengatakan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisi akan sia-sia jika tidak sampai menyentuh aktor intelektual illegal logging. Ketua Tim Independen kasus Gayus Tambunan itu juga menunjukkan keprihatinannya terhadap kejahatan yang merusak lingkungan itu. "Kawan-kawan bisa lihat yang tadi kita kunjungi itu baru 3000 batang, bagaimana banyaknya kalau 23.000," ujarnya,seperti dilansir Tribunkaltim.


Mathius menambahkan, kayu-kayu yang diamankan tersebut akan dibawa ke sejumlah perusahaan di Kaltim. Polisi tengah mendalami keterlibatan dua perusahaan kayu yang beroperasi di Kaltim. "Ini jelas sudah pesanan. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, ukurannya sangat rapi dengan jenis kayu tertentu," katanya. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pertamina Distribusikan 44,14 Juta Elpiji 3 Kg Seluruh Indonesia



Jakarta, KBN News-Sejak ditunjuk oleh pemerintah melaksanakan program Konversi Minyak Tanah ke LPG (elpiji) 3 Kg 2007 lalu, Pertamina telah mendistribusikan sebanyak 44.145.394 paket perdana konversi (termasuk tabung LPG 3 Kg) kepada keluarga Indonesia hingga 29 April 2010.

Dari penarikan minyak tanah, setidaknya telah menghemat subsidi BBM sebesar Rp 22,54 triliun. Bila dikurangi dengan biaya paket konversi sebesar Rp 10,29 triliun, maka terdapat penghematan bersih negara sebesar Rp 12,25 triliun.Untuk memenuhi kebutuhan konversi ini, telah dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) di
berbagai daerah dan hingga kini sudah beroperasi sebanyak 196 SPBBE. Namun, seiring dengan pembangunan itu, terjadi insiden yang dikaitkan dengan penggunaan material LPG 3 kg (yakni tabung LPG 3 Kg, kompor, regulator, dan selang).

Untuk itu Pertamina membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) LPG untuk segera mengatasi keadaan di lapangan dan meningkatkan pengawasan akan proses operasional dan keamanan (safety) paket konversi LPG ujar Corporate Secretary Pertamina, Toharso dalam siaran persnya , Selasa (18/5/2010), seperti dilansir Tribunnews.com

Penanganan insiden yang telah dilakukan Pertamina dalam kurun waktu 2008 - 2010 meliputi pergantian biaya pengobatan korban, asuransi bagi korban hingga asuransi aset yang mengalami kerusakan. Tercatat, terjadi sebanyak 27 insiden tahun 2008, 9 insiden tahun 2009 dan 6 insiden tahun 2010.

Beberapa insiden tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal yang diduga seperti, gas LPG bocor yang terakumulasi, pemasangan regulator tidak tepat, penggunaan tabung yang tidak sesuai dengan prosedur hingga lokasi penempatan tabung dan kompor yang tidak sesuai standar keamanan, contohnya, tidak ada ventilasi, merokok dalam ruangan,dan menggunakan kompor minyak tanah dan LPG secara bersamaan
Selengkapnya...

Jeneponto Ikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi


Jeneponto, KBN News- Desa Maero Kecamatan Bontoramba mewakili Kabupaten Jeneponto pada Lomba Penilaian Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010.


Hal ini ditandai oleh kunjungan Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Sulawesi Selatan yang melakukan kegiatan penilaian di Desa tersebut pada Senin, (17/5). Tim diterima oleh Sekkab Jeneponto, Iksan Iskandar,Muspida, Camat Bontoramba, Amirullah, Kades Maero, Hasbullah dan sejumlah pimpinan SKPD.Dalam sambutannya, Iksan mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat Desa Maero menyambut gembira pelaksanaan lomba ini, dan "siap" untuk berlomba di jenjang yang lebih tinggi.

Menurutnya, selama ini masyarakat dan seluruh perangkat desa, telah bekerja secara gotong royong, dan menunjukkan peran aktifnya dalam setiap gerak pembangunan.

"Apabila dianggap memenuhi kritreria, kami siap mewakili Sulawesi Selatan pada Lomba Desa di Tingkat Nasional", jelas Iksan.Ketua Tim Penilai, A. Mangunsidi Masarapi, mengatakan Lomba Desa ini dilaksanakan sebagai wadah pemberi motivasi bagi masyarakat dalam ikut serta membangun desanya.

"Lomba ini juga dapat dijadikan sebagai ukuran kemajuan dan tingkat partisipatif masyarakat", ungkapnya. Mengenai kesiapan Desa ini yang dungkapkan oleh Sekkab, A. Mangunsidi meresponnya dengan baik dan pihaknya siap untuk memfasilitasi harapan tersebut.

Tetapi tentu saja apabila desa ini mampu mengalahkan peserta lainnya yang mewakili kabupaten masing-masing Daeng Tojeng, seorang warga desa yang ditemui mengatakan dirinya beserta segenap warga desa Maero siap bekerja untuk mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki demi memenangkan Desanya dalam mengikuti event yang lebih tinggi dengan mengusung kearifan dan semangat SIRI' NA PACCE.(Humas/Rizal Nur)
Selengkapnya...

Hebat , Harta Calon Wali Kota Banjarbaru Kalsel Rp 200 Miliar



Banjarbaru, KBN News-Rusdiansyah, calon Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bisa jadi calon kepala daerah paling kaya se-Indonesia. Total kekayaannya mencapai lebih dari Rp 200 miliar.

Itu berarti sekitar 28 kali lipat dari total kekayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sampai tahun 2007 dilaporkan hanya Rp 7,144 miliar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Fitriyadi, Senin (17/5/2010), mengatakan, harta kekayaan calon wali kota itu sesuai dengan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat bernomor B-1111/12/05/2010 yang diterima tanggal 14 Mei 2010.

Dia mengungkapkan, angka pasti kekayaan calon wali kota itu Rp 200.795.950.000. "Itu terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, giro, dan setara kas lainnya serta piutang. Total kekayaan adalah data harta dikurangi utang," ujar Fitriyadi.

Menurut dia, berdasarkan penilaian KPK, harta Rusdiansyah dengan nilai terbesar berupa tanah seluas 20.000 hektar di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel, dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 200 miliar lebih.

"Informasi yang kami terima, harta tidak bergerak berupa tanah seluas 20.000 hektar itu merupakan tanah warisan sejak tahun 1975 dan saat ini NJOP tanahnya mencapai Rp 200 miliar lebih," katanya.

Dikatakan, laporan harta kekayaan para calon ini merupakan hasil verifikasi KPK periode Maret-April 2010, terhitung sejak pasangan calon menyerahkan daftar kekayaan.

"Harta kekayaan berupa tanah itu adalah warisan orangtua saya dan sesuai NJOP yang berlaku saat ini sebesar Rp 1.000 per meter dikalikan luas tanah 20.000 hektar, maka totalnya mencapai Rp 200 miliar," kata Rusdiansyah,seperti dikutif kompas.com.

Dikatakannya, kondisi tanah warisan di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut itu, berupa tanah kosong yang dulunya merupakan kawasan hutan pekat (rotan). Ia yakin, nilai tanah di situ semakin besar apabila di bawahnya terkandung batu bara.

"Totalnya bisa mencapai triliunan rupiah, tetapi kami belum tahu apakah ada kandungan batu baranya atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, calon lain yang kekayaan di bawah Rusdiansyah adalah Rahmat Thohir, tetapi hanya Rp 4,4 miliar.

Urutan ketiga Arie Sophian dengan kekayaan Rp 2,1 miliar, ditambah mata uang asing sebesar 21.688 dollar AS, disusul Ruzaidin Noor dengan kekayaan Rp 2,027 miliar lebih.

Selanjutnya, Hadi Soesilo memiliki kekayaan senilai Rp 2,018 miliar, Noor Sjahdy sebesar Rp 126,2 juta, dan terakhir kekayaan Fathul Achmadi Abby sebesar Rp 106 juta lebih.

Adapun untuk calon wakil wali kota, juaranya Ogi Fajar Nuzuli sebesar Rp 3,1 miliar lebih, Budi Yamin senilai Rp 966,6 juta lebih, dan Muhammad Farhan Mahdie BSc dengan Rp 384 juta lebih.

Kemudian, urutan keempat adalah Abdul Gafur dengan Rp 307,7 juta lebih, Husaini dengan Rp 274 juta lebih, Iwan Budiman Rp 174,4 juta plus 2.300 dollar AS, dan Muhammad Jayadinoor dengan kekayaan Rp 101,3 juta lebih. (Saputra)
Selengkapnya...

Pelantikan Rita-Ghufron di Kutaikartanegara Bisa Mundur

pasangan cabup dan cawabup terpilih, Rita Widyasari dan HM Ghufron Yusuf (Foto: Situs Kukar)

Tenggarong, KBN News-Gugatan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang mendapat suara terbanyak kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK), bisa merubah jadwal pelantikan pasangan cabup dan cawabup terpilih, Rita Widyasari dan HM Ghufron Yusuf. "Kalau tidak ada gugatan ke MK, jadwal pelantikan calon terpilih tetap pada jadwal semula pada tanggal 1 Juni 2010. Kalau ada gugatan, pelantikan akan diundur sampai ada kepastian keputusan dari MK," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Rinda Desianti sebelum menyerahkan berita acara dan Surat Keputusan (SK) hasil rapat pleno penetapan perhitungan suara dan penetapan calon terpilih kepada DPRD Kukar, Senin (17/5).

Rinda menjelaskan, gugatan ke MK paling lambat dilayangkan pada, Selasa (18/5) pukul 10.00 wita. Lewat waktu itu, gugatan tidak akan bisa diterima oleh MK. KPU Kukar kata Rinda akan mengecek registrasi perkara gugatan ke MK hari ini, untuk memastikan apakah pasangan yang berhak mengajukan gugatan menggunakan haknya. Jika tidak, maka KPU bisa segera menyusun persiapan untuk pelantikan calon terpilih sesuai dengan hasil rapat pleno, Sabtu (15/5) lalu di pendopo odah etam,seperti dilansir Tribunkaltim.

"KPU akan bersurat ke MK untuk meminta surat dari MK terkait tidak ada masa sanggah. Surat dari MK akan menjadi dasar KPU untuk bersurat ke Gubernur untuk pelantikan calon terpilih sesuai jadwal dan tahapan Pilkada Kukar," katanya.

Agenda KPU saat ini kata Rinda, tinggal mempersiapkan administrasi pelantikan karena agenda penting rapat pleno perhitungan suara dan penetapan calon terpilih sudah dilewati dengan baik. Ia mengatakan, dalam rapat pleno, saksi pasangan calon nomor dua dan nomor enam menandatangani hasil rapat pleno. Kendati tidak semua menandantangani, hasil rapat pleno KPU tetap sah berdasarkan aturan.

Terkait dengan penyerahan berita acara dan SK KPU hasil pleno perhitungan suara dan penetapan calon terpilih, Rinda mengatakan, KPU memiliki tanggungjawab untuk melaporkan setiap tahapan yang sudah dilalui kepada DPRD. Disamping itu, dokumen formal tersebut juga dibutuhkan DPRD Kukar sebagai dasar untuk mengambil kebijakan selanjutnya terkait dengan Ketua DPRD definitif dan kembalinya dua anggota DPRD Kukar Saipul Aduar dan Syahrani bertugas sebagai anggota DPRD setelah cuti karena mencalonkan sebagai Calon Wakil Bupati Kukar.

Plt Ketua DPRD Kukar Salehuddin mengatakan, DPRD Kukar tidak terpengaruh dengan isu diluar yang menolak perhitungan dan penetapan calon terpilih. Salehuddin mengaku berpatokan pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Jika ada gugatan, maka sesuai dengan mekanisme hukum di republik ini, penggugat harus mengajukan gugatan atau penolakan ke MK.

Dalam pertemuan di ruang Plt Ketua DPRD itu, hadir pula Ketua Panwas Pilkada Kukar Lukman, Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan dan Abdurrachman, bersama sejumah Ketua Fraksi diantaranya Suryadi (PKS), Hery Prasetyo Nugroho (PAN), Didik Agung Wahono (PDI Perjuangan), Aji Dendy (Demokrat) dan Hayansyah (GBPI).

Hadir perwakilan Komisi, Guntur (Komisi I), Aji Dendy (Komisi II), G Asman Gilir (Komisi III). Salehuddin menitip salam kepada Calon Bupati Sugianto dan Calon Wakil Bupati Agus Shali kepada sejumlah anggota DPRD yang hadir. "Mari kita dukung, semoga ini sukses dan menjadi acuan Kabupaten/Kota yang lain," kata Salehuddin.

KPU Hemat Rp 20 Miliar

Dalam pertemuan antara DPRD Kukar, KPU Kukar dan Panwas Pilkada Kukar, terungkap, KPU Kukar melakukan penghematan sebesar Rp 20 miliar dalam Pilkada Kukar 2010. Ketua KPU Kukar Rinda Desianti mengatakan, KPU belum bisa memastikan berapa dana yang akan dikembalikan ke APBD Kukar. "Yang jelas jumlahnya bisa lebih dari Rp 20 miliar," ujarnya dihadapan anggota DPRD dan Ketua Panwas Pilkada Kukar.

Dijelaskan, anggaran total KPU Kukar untuk Pilkada Kukar sampai dua putaran Rp 74 miliar. Untuk putaran kedua, KPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 miliar. "Tapi kami juga melakukan penghematan di pengadaan logistik," ujar Rinda. Ia juga menjelaskan, KPU Kukar tidak mendapatkan honor dari APBD Kukar. Mereka hanya mendapatkan honor dari APBN sebagai anggota KPU. "Kita tidak bisa menerima honor dari dua sumber berbeda, karena dianggap mendua," ujarnya.
Selengkapnya...

Prabowo Akan Lantik Pengurus DPD Partai Gerindra Sulsel



Makassar, KBN News-Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto diperkirakan akan datang di Makassar pukul 18.00 wita, Kamis (13/05/2010) dan akan langsung menuju hotel Clarion tempat akan dilaksanakannya pelantikan Pengurus baru Gerindra Sulsel.

Ketua panitia Zulfadly Samad mengatakan Prabowo akan memberikan briefing dan arahan kepada calon pengurus Gerindra Sulsel yang akan dilantik sesaat sebelum acara pelantikan dimulai,seperti dilansir Tribun timur.com.

Perkembangan terakhir, panitia tengah memantapkan persiapan acara-acara hiburan untuk menyambut kedatangan mantan calon wakil presiden tersebut di Makassar.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Lagi, Wartawan Se Kota Ambon Demo di PN Maluku

Terkait Adanya Tindakan Kekerasan Terhadap Wartawan dan Proses Hukum Tidak Adil

Foto:primaironline.com
Ambon, KBN News-Wartawan se-Kota Ambon kembali berdemo di Kantor Pengadilan Negeri (PN) setempat, Rabu siang, sambil menabur dan meletakkan karangan bunga di halaman kantor itu sebagai pertanda matinya hukum dan keadilan di Maluku.
Kenapa Jufry Samanery harus dijadikan tersangka padahal dia adalah korban. Ini adalah pemutarbalikan fakta dari orang-orang yang mengaku dirinya penegak keadilan.

Demo tersebut sebagai bentuk kekecewaan kalangan pers atas ditetapkannya Jufry Samanery, koresponden SCTV, korban pengeroyokan para pegawai PN Ambon sebagai tersangka.

Pendemo mempertanyakan status Jufry Samanery yang menjadi tersangka tanpa ada proses pemeriksaan. Padahal dia adalah korban penganiayaan beberapa pegawai PN Ambon saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Kenapa Jufry Samanery harus dijadikan tersangka padahal dia adalah korban. Ini adalah pemutarbalikan fakta dari orang-orang yang mengaku dirinya penegak keadilan," kata seorang pendemo, Ivan Hehanussa, seperti dilansir Kompas.com.

Dia lantas menyerukan kepada semua wartawan untuk meneruskan perjuangan, tetap berdemo hingga ada tindakan hukum terhadap Ketua PN Ambon Ewit Soetriadi dan Kepolres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease AKBP Didik Widjanarko.

"Bila perlu hakim Teuku Oyong dan Ketua PN Ambon Ewit Soetriadi dicopot dari jabatannya karena telah memutarbalikkan fakta sehingga menjadikan Jurfy tersangka," teriak pendemo.

Usai berorasi, Ivan Hehanussa mengambil karangan bunga yang diletakkan di halaman Kantor PN Ambon dan berjalan ke luar menuju perempatan jalan di depan kantor itu, berdekatan dengan Kantor Polsek Sirimau dan monumen gong perdamaian dunia.

Karangan bunga itu kemudian diletakkan di perempatan jalan tersebut dengan maksud agar masyarakat Maluku mengetahui bahwa hukum di daerah ini telah mati.

Demo di Kantor PN Ambon pada hari ini merupakan aksi para wartawan se-Kota Ambon yang ketiga kalinya.

Sebelumnya pada Jumat (7/5) dan Senin (10/5), aksi serupa juga dilakukan di lokasi yang sama sebagai buntut dari pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan pegawai Pengadilan Negeri Ambon terhadap Jufry Samanery.

Peristiwa pemukulan itu bermula ketika seorang wartawan media cetak lokal Lotje Pattipawae dilarang mengambil gambar oleh Hakim Teuku Oyong dalam persidangan praperadilan mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Lukas Uwuratuw melawan Kejati Maluku, Jumat (7/5).

"Hakim Teuku Oyong melarang saya mengambil gambar. Sambil mengangkat KUHP, ia mengatakan bahwa Undang Undang tahun 1981 melarang pengambilan gambar dalam persidangan," kata Lotje Pattipawae saat itu.

Usai sidang, Pattipawae dan beberapa wartawan termasuk Jufry Samanery menanyakan hal pelarangan itu kepada Teuku Oyong.

Ketika Samanery mengajukan pertanyaan kepada Teuku Oyong, beberapa pegawai PN Ambon marah dan mengejar wartawan SCTV itu sambil memukulinya.

Samanery yang menderita luka-luka di wajah dan kepalanya serta lebam-lebam di tubuhnya akibat tindakan yang dilakukan para pegawai Pegadilan Negeri Ambon itu kemudian melarikan diri ke Polsek Sirimau melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Saat ini dia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Hidup atas luka-luka dan lebam yang dideritanya itu.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Wartawan di Palu Demo PLN

Terkait Dengan Pemadaman Bergilir dan Koran Terlambat Dicetak


Palu, KBN News-Sekitar 50 jurnalis di Palu, Sulawesi Tengah, menggelar aksi damai guna mendesak Perusahaan Listrik Negara menghentikan pemadaman bergilir yang dinilai semakin meresahkan, Rabu (12/5/2010) malam.

Mereka meyebut diri Forum Wartawan Palu Tolak Pemadaman Listrik Bergilir. Aksinya dimulai dari Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Jalan Rajawali Nomor 28.

Puluhan wartawan didukung sejumlah warga berjalan kaki sambil masing-masing menyalakan lilin hingga ke kantor PLN di Jalan RA Kartini. Dalam aksi itu, wartawan juga memberikan selebaran berisikan tuntutan kepada PLN.

Koordinator aksi, Syarif Latadano, dalam orasinya di halaman kantor PLN mengatakan masyarakat sudah jenuh mengalami pemadaman bergilir yang berlangsung hingga 16 jam setiap harinya. "Bagaimana mau bekerja jika listrik sering padam," katanya.

Dia mengatakan, pemadaman listrik juga membuat sejumlah perusahaan media menunda pencetakan surat kabar hingga menunggu listrik menyala. "Kasihan para pelanggan yang terpaksa membaca koran pada siang hari, seharusnya koran itu bisa dibaca pada pagi hari," paparnya.

Abdullah, peserta aksi, menyerukan agar konsumen membayar tagihan listrik dengan setengah harga. "Kami tidak akan bayar penuh karena pemadaman listrik lebih sering daripada menyala," ujarnya.

Manajer PLN Cabang Palu I Nyoman Sudjana yang menemui peserta aksi, mengatakan, pemadaman selama ini disebabkan perawatan boiler Unit I pada PLTU Panau. Selain itu, katanya, stok batubara juga dalam kondisi kritis sehingga pemadaman bergilir terpaksa dilakukan.

"Keadaan itu menyebabkan suplai PLTU ke PLN hanya 8 MW. Dalam kondisi normal PLTU bisa menyuplai daya sebesar 25 MW," kata Nyoman,seperti dilansir Kompas.com.

Mengenai pembayaran setengah harga, Nyoman mengatakan konsumen membayar rekening setelah menggunakan listrik. "Jadi, selama pemadaman terjadi otomatis tagihan juga berkurang," tuturnya.

Usai mendengar penjelasan tersebut, peserta aksi membubarkan diri dengan kawalan sejumlah polisi. Sebelum bubar, peserta aksi memberikan sejumlah lilin kepada Manajer PLN sebagai tanda keprihatinan.(Tono)
Selengkapnya...

Susno: PT Arowana Milik Mantan Wakapolri



Jakarta, KBN News-Kuasa hukum Komjen Susno Duadji, Zul Armain Aziz, mengatakan, kliennya telah mengungkapkan bahwa pemilik PT Salma Arowana Lestari adalah Komjen (Purn) Makbul Padmanagara. Pernyataan itu dituangkan dalam berita acara saat Susno menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara itu.

"50 persen saham arwana milik Makbul Padmanagara. Itu dituangkan di BAP sebagai saksi dan ditanda tangan," ucap Zul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/5/2010),seperti dilansir Kompas.com.

Zul menjelaskan, kepemilikan saham PT SAL juga tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersangka Sjahril Djohan. Susno menyebut 50 persen saham PT SAL milik Makbul ketika dikonfirmasi BAP Sjahril oleh penyidik. "Mana mungkin Pak Susno menerima uang Rp 500 juta," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang meminta Susno untuk mengungkap apa yang dia ketahui saat pemeriksaan, termasuk mengenai kepemilikan PT SAL. "Tolong sampaikan ke pengacaranya, tolong sampaikan ke kliennya apa yang disampaikan itu dituang dalam berita acara. Jangan ngomong di luar. Diperiksa enggak mau," lontar dia.

Seperti diberitakan, Susno pada beberapa kesempatan telah mengungkap, sebagian saham PT SAL dimiliki seorang jenderal. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan siapa inisial jenderal itu.(saputra)
Selengkapnya...

Tokoh Masyarakat Minta Polisi Tertibkan Motor Berknalpot Bukan Standar

laporan: Rizal Nur- Jeneponto


Jeneponto, KBN News-Berbagai elemen masayrakat Kabupaten Jeneponto meminta kepada Polisi Lalu lintas agar meniteriblan kendaraan bermotor yang memakai klanpot berbunyi besar (resing)dan bukan yang standar dari pabrik motor tersebut karena sangat mengganggu tutur tokoh agama Barrang Daeng Rani di Bangkala pada media ini Senin, (10/5). Motor-motor yang berknalpot besar sangat mengganggu terutama pada malam hari menjelang shalat magrib, para pengendara yang terkadang sengaja membunyikan secara berualang-ulang yang memperdulikan bahwa suara motor sangat bising sagat mengganggu ketentraman masyarakat pada saat waktu tidur atau pada waktu menjlankan ibadah.

Selama ini pihak Polantas Polres Jeneponto sering melakukan rasia namun ternyata motor-motor yang berklanapot besar terkadang tidak terjaring karena pemiliknya rata-rata dari pemilik motor tersebut kalangan pemuda sehingga jarang sekali terjaring oleh petugas. Kata Daeng Rani

Hal yang sama juga disampaikan Daeng Rate Warga Tamalatea bahwa motor-motor yang berklanalpot besar sangat menggenggu masayrakat terutama kalau mereka melakukan ugal-ugalan dijalan raya terutama pada waktu anak sekolah pulang dan pada sore hari.

Namun Dg. Rani berharap ketika mereka terjaring knalpotnya disita jangan diberikan kembali kepada pemiliknya, tetatpi pihak Polantas Jeneponto memusnakan didepan umum supaya pemiliknya betul-betul tahu kalau klanlpot besar itu tidak diperkenangkan.

Dan operasi ini jangan hanya dikota kabupaten tetapi harus menyeluruh keseluruh kecamatan karena bukannya hanya masayakat kota saja yang merasa terganggu dengan kendaraan berklanalpor besar tetapi hampir menyelurh didaerah ini.
Selengkapnya...

Tim Pemenangan Minta Suara Dihitung Ulang Pemilu Kada Kutaikartanegara



Tenggarong, KBN News-Lima tim pemenangan pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), selain Pasangan nomor urut enam, meminta KPU Kukar, melakukan uji petik atau perhitungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara acak dengan jumlah sampel 3 persen dari seluruh TPS dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah (Kada) Kukar 2010. Keinginan itu disampaikan lima tim pemenangan yang bergabung dengan sejumlah elemen masyarakat dalam Aliansi Rakyat Kukar Menggugat (Arkum) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU Kukar, Panwas Pilkada Kukar dan Desk Pilkada Kukar di gedung DPRD Kukar di Tenggarong, Selasa (11/5).

Rapat dipimpin Plt Ketua DPRD Kukar Salehuddin. Hadir pula anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilu Kada DPRD Kukar, sejumlah anggota dewan, pasangan Cabup dan Cawabup Awang Darma Bakti-Saipul Aduar, Edward Azran-Syahrani, dan Cabup Sugianto.

Pertimbangan untuk melakukan perhitungan suara ulang di sejumlah TPS tersebut didasari pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran di beberapa TPS yang dicurigai juga terjadi hampir di seluruh TPS. Dugaan pelanggaran yang ditemukan adalah, keberadaan dua kartu pemilih dengan identitas yang sama, namun dengan TPS yang berbeda.

Bahkan, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Edward Azran-Syahrani, Muhammad Irkham juga mengaku baru mengetahui terdaftar di dua TPS yang berbeda. Selain itu, Husni dari Arkum menjelaskan, sejumlah dugaan pelanggaran diantaranya, mobilisasi sekitar 300 orang warga dari Pampang Samarinda Ilir untuk memilih pasangan nomor urut tertentu di Desa Sungai Bawang. Kemudian Husni menjelaskan, deretan dugaan pelanggaran money poltic sesaat sebelum pencoblosan di sejumlah daerah di Kukar. "Kami semua legowo, tapi berikan salurannya. Salah satu salurannya, buka kotak suara dan mari kita hitung ulang bersama," ujar Edward Azran.

Senada, Awang Darma Bakti mengatakan, siapapun yang akan menang setelah perhitungan suara akan didukung bersama seluruh pasangan calon. Ia mengatakan, soal jumlah sampel 3 persen, masih bisa didiskusikan, yang jelas ada keinginan dari KPU untuk melakukan perhitungan suara ulang di sejumlah TPS. Sugianto mengatakan, mereka hanya ingin mengetahui rasa Pemilu Kada yang Jurdil dan Luber secara keseluruhan dengan menguji beberapa sampel TPS.

Ketua KPU Kukar Rinda Desianti mengatakan, dalam Peraturan KPU, perhitungan suara ulang hanya diperbolehkan dengan syarat, terjadi selisih data yang jauh dari hasil perhitungan suara, saksi atau masyarakat tidak bisa melihat jelas perhitungan suara dan perhitungan suara tidak dilakukan di TPS. Tanpa tiga alasan yang dituangkan dalam aturan formal itu, KPU Kukar tidak bisa serta melakukan perhitungan ulang. Namun, untuk memutuskan apakah diperbolehkan melakukan perhitungan suara ulang, KPU Kukar akan berkonsultasi ke KPU Pusat dan akan memberikan keputusan kepada Arkum paling lambat Kamis (13/5).

"Kalau KPU Pusat mengatakan dibuka, KPU Kukar akan membuka," ujarnya. 5 Tim Pemenangan meminta agar Pansus Pemilu Kada DPRD Kukar diikutkan dalam konsultasi ke KPU Pusat agar mendengar langsung pernyataan KPU Pusat terkait boleh atau tidak melakukan perhitungan suara ulang di sejumlah TPS.(Sabir/Darwis)
Selengkapnya...

Soal Markus di Polri, Susno Akan Tetap Ungkap


Jakarta, KBN News-Penetapan status tersangka terhadap Komjel Pol Susno Duadji oleh tim independen tidak akan membuat Susno urung untuk mengungkap praktek mafia kasus di tubuh Polri. Mantan Kabareskrim itu berjanji akan kembali ungkap kasus markus lain dalam waktu dekat.

"Kami tetap jalan pembongkaran (mafia kasus)," kata kuasa hukum Susno, Zul Armain Aziz, di Mabes Polri, Senin ( 10/5/2010 ),seperti dilansir Kompas.com.

Zul mengatakan, Susno akan menugaskan tim kuasa hukumnya untuk mengungkap data-data yang dimiliki mengenai praktik mafia kasus yang melibatkan pejabat Polri.

"Beliau kan banyak data, banyak dukungan. Ada beberapa data penting yang harus kami ungkap berkaitan dengan markus di tubuh Polri," kata dia.

Susno juga akan menungkapkan kasus pajak yang jauh lebih besar ketimbang kasus Gayus Halomoan Tambunan lewat buku keduanya. Tak tanggung-tanggung, kasus yang akan diungkap merupakan skandal pajak triliunan rupiah hingga ratusan triliun rupiah. (Saputra)
Selengkapnya...

Dirlantas Polda Sulselbar Buat Program Traffic Education di Makassar

Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Budi Setiadi.

Makassar, KBN News- Program Ditlantas Polda Sulsel Traffic Education bakal dilakukan di Makassar dalam waktu dekat.

Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Budi. S mengakui program ini akan ditempatkan di Taman Hasanuddin Makassar dengan bekerjasama dengan pihak Pemkot Makassar.
"Program ini sudah disetujui Pak Walikota Makassar dan bakal dilaksanakan dlam waktu dekat," ucap Budi, yang belum merinci jadwal pelaksanaannya, di Makassar, Jum'at (5/5).

Dijelaskan, persiapan pelaksanaannya sudah dilakukan dan saat ini program tersebut tengah dalam proses gambar. (Zul/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pimpinan DPRD Jeneponto Nilai Mutasi di Jeneponto Tidak Efektif

Laporan: Rizal Nur -Jeneponto.



Jeneponto, KBN News-Mutasi pejabat yang kedua kalinya dalam lingkup pemerintah kabupaten Jeneponto sejak Bupati Bupati Drs.H.Radjamilo, MP dilantik, tidak efektif jelas Pimpinan DPRD Daerah Ini Syamsuddin Karlos, SE pada wartawan diBontosunggu Selasa,(4/5).

Pasalnya mutasi pejabat yang pertama sejak pelantikan Drs.H.Radjamilo dilantik jadi Bupati Jeneponto, usinya atau masa jabatannya baru kurang lebih satu tahun kini kembali kena mutasi lagi.Sehingga pejabat tersebut belum berkerja secara maksimal untuk melaksanakan program-program untuk perbaikan baik itu pelayanan maupun kinerja, kembali dimutasi pada bidang dan tempat lain.

Bahkan terkesan mutasi yang dilakukan Bupati Jeneponto hanya untuk memnuhi keinginan dan kepenitingan tertentu, bukan berarti mutasi dilakukan karena kebutuhan Dinas atau badan bersangkutan. Kata Samsuddin Karlos

Disisi lain ada beberapa pejabat disalah satu dinas dikaupaten Jeneponto ini, sejak dulu idak pernah kena mutasi namun sebaliknya ada pejabat baru kurang lebih tujuh bulan bertugas pada tempatnya dimutasi kembali hal sepeti ini tidak efektif, selain dapat merancukan admiftari juga membuat orang jadi malas bekerja.

Kalau memang Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo, MP berkeinginan melakukan penyegaran bagi pejabat harus dilakukan muatsi secara menyeluruh sesuai dengan latar belakan pendidikan dan keahliannya, sehingga dalam melaksanakan tugas dalam Dinas atau badan tidak mengalami hambatan.

Bila Bupati Jeneponto profesional dalam melakukan mutasi, tidak harus melihat siapa orang ini tetapi dia adalah PNS yang bertugas didaerah ini dan ahli serta mampu melakukan perbaikan baik itu dalam instansii, Dinas, badan dimana dia betugas.

Jangan karena mereka dianggap tidakj loyal sehingga mereka dimutasi walaupun itu kemapuan mereka masih perlu dipertimbangkan dalam jabatan itu, Kita sama-sama salut Bupati jeneponto bila melakukan Mutasi kalau itu memang sesuai dengan keputusan dan penilaian Baperjaka, tetapi kalau Bapaperjaka tidak berfungsi tentu tidaklah efektif.

DPRD Jeneponto tetap akan memantau perkembangan pasca mutasi ini, apakah mereka yang menduduki jabatan betul=betul profesional dalam bidangnya atau sebaliknya hanya karena kepentingan orang tertentu.

Kita tidak mau lagi melihat seperti mutasi bagi kalangan kepala sekolah, diaman banyak yang berprestasi dan dapat pengakuan dari pemerintah ternyata diturunkan jadi guru bantua hanya karena alasan tidak loyal kepada pimpinan.

Yang kita inginkan mutasi dilakukan karena tuntutan aturan yang ada demi untuk kepentingan pembangunan Jeneponto yang pada akhirnya menciptakan kesejahtraan masayrakat di Bumi Turate.. (Muh.Rizal Noer)
Selengkapnya...

Polsek Tamalate Biarkan Pelaku Bebas Berkeliaran

Terkait Pelaku Pengrusakan Pipa Sumur Bor Warga di Jeneponto

Laporan: Rizal Nur - Jeneponto.

Foto ; Rizal Nur

Jeneponto, KBN News-Korban H.Bakka warga Tamaroya kecamatan Tamalatea Jeneponto menyesalkan Kinerja Polsek Tamalatea yang disinyalir membiarkan dua pelaku pengrusakan pipa sumur bor miliknya masing-masing Nai bin Opu dan Bahari bin Opu membiarkan bebas berkeliaran demikian penuturan H.Bakka bersama Misba pada Wartawan di Tamalatea Sabtu, (8/5).

Lebih jauh H.Bakka menceritakan kronoligis kejadiannya, bahwa salah satu dari pelaku ingin membangun rumah pada tanah perumahan milik Saya, namun tidak saya izinkan dan menyeruhnya untuk membangun pada lokasinya sendiri.Akan tetapi karena Nai dan Bahari tidak terima, pada hari Kamis, 16 Maret 2010 keduanya langsung merusak pipa sumur bor milik Saya dengan cara mematahkan sambil melemparnya ke laut. Kata Bakka.

Sesaat setelah penrusakan itu dilakukan maka Saya bersama kemenakan Yusri langsung melaporkan perbuatan Nai dan Baharai Kepolsek Tamalatea dan Saya diterima, bahkan Saya dan saksi saya Misba telah diambil keterangannya.

Akan tetapi laporan Saya sudah sudah hampir dua bulan berjalan, pihak polsek Tamalatea ada tanda-tanda untuk mengamankan para pelaku karena para kedua pelaku penrusakan bebas berkeliaran di Tamanroya.

Ironisnya setelah beberapa waktu lalu laporan ini Saya tanya kepada Pihak Polsek Tamalatea menurut salah seorang anggotanya mengatakan bahwa kedua pelaku pernah kita gerebek namun tidak ada dirumahnya.

Bukan pelaku yang tidak ada dirumahnya memang Petugas Polsek Tamalatea yang mungking datang pada saat Nai dan Bohari Keluar Ojek, tidak mungkin keduanya mau meninggalkan Kamapung Tamanroya, mata pencahariannya diTamanroya sebagai Tukan Ojek.

Hal yang sama disampaikan Misba bahwa pelaku kalau memang tidak ada dirumahnya hanya keluar mencari penumpang atau dia bekerja banngunan di SMK 8 Jeneponto, dan setiap malam pulang dan bermalam dirumahnya.

Jadi tidak tidak benar kalau pelaku itu meninggalkan Tamanroya, kemarin Malam kita lihat dirumahnya, mungkin Pihak Polisi Tamalatea hanya satu kali saja mendatangi rumah pelaku ketika kita melaporkan kejadian.

Yang jelas laporan kita hanya sebatas ditangani saja tetapi tidak pernah Polisi berusaha untuk mencari pelaku, untuk itu Saya korban berharap agar Polres Jeneponto dan Polda turun tangan mencari pelaku . Kata Misba

Karena dikwatirkan bila kedua pelaku penrusakan tidak diamankan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau para pelaku semakin berni melakukan perbuatan melawan hukum karena walaupun berbuat tidak akan diamankan.

Sementara Kapolsek Tamalatea AKP Sugito yang dikompirmasi melalui telpon selulernya aktif namun tidak diangkat, berselang beberapa menit salah seorang anggotanya Brigadir Musakkair kembali menelpon Wartawan dan bertanya ada apa dikampung, Kapolsek lagi Sibuk pak.(Rizal)

Selengkapnya...

Gawat! Jakarta Mau Babat Hutan di Papua



Jakarta, KBN News-Pemerintah di Jakarta sesumbar soal komitmennya untuk mengembangkan perekonomian lestari (green economics), tapi faktanya justru hendak membabat jutaan hektare hutan di Merauke, Papua.

Pembabatan hutan itu konsekuensi dari rencana pemerintah mengembangkan sentra industri pangan dan energi Merauke seluas 1,2 juta hektare di Papua.Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Minggu (9/5/2010), dari 1,2 juta hektare areal yang dicadangkan untuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), 1,15 juta hektare adalah Hutan Produksi Konversi yang memang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertanian.

"Persoalannya, 1,06 juta hektare masih berupa hutan primer dengan tegakan yang masih baik," kata Elfian Effendi, aktivis organisasi nonpemerintah nasional yang aktif mengkaji masalah ekonomi lingkungan,seperti dilansir Kompas.com.

Elfian percaya, kebijakan pemerintah mengembangkan MIFEE menyebabkan pembabatan hutan alam. Langkah ini, imbuh Elfian, justru bertentangan dengan program Kementerian Kehutanan menanam pohon 1 miliar untuk mengurangi emisi 26 persen tahun 2020.

Menurut Elfian, pemerintah telah menetapkan 10 kelompok (cluster) di 14 distrik di Merauke, satu distrik di Kabupaten Mappi, dan satu distrik di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Elfian yakin, Kementerian Kehutanan telah meneken kesepakatan rekomendasi pemanfaatan hutan untuk dilepaskan.

"Jika melihat draf rencana induk MIFEE, terlihat jelas hutan alam Merauke akan dikonversi secara massif. Artinya, program MIFEE ini akan bertolak belakang dengan pidato Presiden di Kopenhagen pada akhir 2009 lalu. Keraguan para aktivis lingkungan terhadap pidato Presiden bakal menjadi kenyataan lewat program MIFEE ini," kritik Elfian.

Pemerintah memang telah menetapkan areal MIFEE sebagai kawasan andalan, terutama pertanian, dalam Peraturan Pemerint ah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Aturan ini menjadi salah satu acuan pengembangan dan penataan ekonomi lewat tata ruang yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Maret 2008.(saputra)
Selengkapnya...

Lagi, Wartawan Jadi Bupati di Boyolali



Boyolali, KBN News-Wakil Bupati Boyolali, Jawa Tengah Seno Samodro, hampir dipastikan akan menjadi Bupati Boyolali periode 2010-2015. Berdasarkan hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Seno yang menggandeng Agus Purmanto, berhasil mengungguli tiga pasang calon lainnya.Hingga pukul 20.00 dengan jumlah suara sudah masuk 82 persen dari 1.693 tempat pemungutan suara, pasangan Seno-Agus memeroleh 196.482 (44,17 persen), diikuti pasangan Daryono- Joko Widodo 165.908 (37,30 persen), Alhisyam-Sugiyarto 75.498 (16,97), dan Djaka Srijanta-Purwasi 7.285 (1,64).

"Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009, jika ada 50 persen lebih bisa dinyatakan menang. Tetapi jika tidak ada akan diturunkan menjadi 30 persen. Calon dengan suara terbanyak akan menjadi pemenang," kata Iman Firmansyah, anggota KPU Boyolali.

Menurut Iman, jika rekapitulasi suara tidak banyak berubah dan tetap ada calon yang memeroleh 30 persen dari suara sah, pilkada hanya berlangsung satu putaran. Adapun, pasangan Seno Samodro-Agus Purmanto sejak sekitar pukul 18.30 sudah mendeklarasikan kemenangannya.

"Saya akan akan segera mengarahkan penyusunan APBD Perubahan 2010 untuk kesejahteraan masyarakat, terutama mengutamakan perbaikan infrastruktur jalan," kata Seno, ditemui di rumah pribadinya,seperti dilansir Kompas.com.

Di sana sudah ada Aria Bima, anggota DPR dari PDI-P, serta Wali Kota Solo Joko Widodo, serta Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Keduanya baru saja ditetapkan sebagai calon terpilih pada Pilkada Solo.

Pada periode 2005-2010, Seno maju bersama Sri Moeljanto. Namun, pada pilkada 2010-2015, Sri Moeljanto menyatakan tidak mencalonkan diri lagi. Seno mengaku tidak terlalu grogi menghadapi pilkada kali ini laiknya periode pertama. Saat mencoblos di TPS VII, Tegalsari, Kecamatan Boyolali Kota, Seno mengenakan celana training dengan kaus Manchester United.

"Ini disediakan dukun, tapi keponakan saya. Ha-ha-ha," kata Seno, sambil menujuk keponakan perempuannya yang lumayan cantik.

Sebelum terjun di pemerintahan, Seno sempat menjadi koresponden permanen Medior Bola di Perancis tahun 1992, kemudian menjadi reporter Harian Umum Merdeka di Perancis (1993), kemudian Korespoenden Permanen Medios GO di Perancis (1997). Ia kemudian menjadi kontraktor dan melenggang menuju kursi kepemimpinan di Boyolali.(Irwan)
Selengkapnya...

Hardiknas 2010 Tingkat Provinsi Sulsel Dipusatkan di Bantaeng

Rangkaian HUT PMI Sedunia di Takalar



Takalar, KBN News-Dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun ini Tingkat Provinsi Sul-Sel yang dipusatkan di Kab. Bantaeng. Minggu 02 Mei 2010.

Bertempat di Lapangan Lompo Battang Bantaeng. Bupati Takalar DR. H. Ibrahim. Rewa, MM menerima Penghargaan Kepedulian Kantin Kejujuran yang diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) RI didampingi Gubernur Prov. Sul-Sel DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. MH, M Si.Upacara Peringatan Hari Palang Merah & Bulan Sabit Sedunia ke- 147 dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional di Lapangan H. Makkatang Dg. Sibali Kab. Takalar. hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Takalar, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, para Unsur Muspida, para Kepala SKPD lingkup pemerintah Kab. Takalar para Kepala Sekolah, Guru serta para Siswa-siswi tingkat SLTA, SLTP sederajat.


Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Palang Merah & Bulan Sabit Sedunia ke- 147 yaitu “Bersama Untuk Kemanusiaan”.


Bupati Takalar selaku Inspektur Upacara dalam membacakan sambutan tertulis pengurus Pusat PMI mengatakan bahwa PMI bekerjasama dengan komponen gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah telah berkecimpung aktif untuk menanggulangi bencana alam maupun konflik bersenjata yang terjadi di Wilayah Indonesia seperti Tsunami di Aceh, Gempa di Jogyakarta maupun di Sumatra. Bahkan dalam mengantisipasi penyebaran wabah/penyakit menular seperti Demam berdarah, HIV/Aids, Avian Flu dan kebersihan lingkungan melalui kegiatan promosi dan advokasi.


Lanjut dikatakan kepengurusan PMI Periode saat ini akan berkarya secara lebih cepat, langsung dan baik kepada masyarakat melalui program prioritasnya yakni : peningkatan donor darah sukarela, penanggulangan bencana, pencegahan dampak perubahan iklim dan penyakit sebagai upaya pengurangan ketentraman dan penguatan ketahanan masyarakat. Dalam rangka peningkatan donor, PMI akan membuka gerai Unit Darah di beberapa mall di Kota-kota besar pada bulan Juni mendatang.


Dalam akhir sambutannya Beliau mengajak untuk menjadikan momentum Peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini agar menjadi langkah awal di tahun ini secara Nasional dijajaran organisasi PMI untuk mewujudkan program prioritas ini menjadi nyata. (Takalar.go.id/Burhan)
Selengkapnya...

Bendungan Ponre-Ponre Dapat Tingkatkan Pembangunan Irigasi di Sulsel

Gubernur Sulsel Lantik Pengurus HATHI Prov. Sulsel Periode 2009-2012




Makassar, KBN News-Sulawesi Selatan mempunyai sumber daya alam yang dapat memberikan penghidupan bagi rakyat namun potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lainnya juga terbentang luas kedepan sebagai akibat pengelolaan yang kurang baik. Dibidang Sumber Daya Air, tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain adalah Ketahanan Pangan, Kegagalan Pangan akibat kekeringan dan banjir, penyediaan air baku untuk rumah tangga, konservasi sumber daya air dan berbagai permasalahan lainnya

Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan untuk itu diperlukan suatu kearifan untuk mengelola semuanya ini agar bencana dapat dikurangi dan peningkatan kesejahteraan dapat ditingkatkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu komitmen yang tinggi dari pemerintah yang didukung oleh semua pihak dan tentunya oleh para ahli hidraulik agar tujuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

"Pemprov. Sulsel bertekad dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadikan Prov. Sulsel sebagai salah satu provinsi terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah pusat, kabupaten bahkan dengan pihak swasta dan Luar Negeri," jelas Syahrul dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus HATHI Sulsel periode 2009-2012 di Baruga Singanseri Makassar (30/4).

Menurut Gubernur Sulsel bahwa berkaitan dengan pembangunan irigasi di Sulsel, dengan kerjasama Pemerintah Pusat saat ini telah menambah 1 (satu) bendungan lagi yaitu Bendungan Ponre-Ponre di Kabupaten Bone yang mengairi sawah seluas + 4.000 ha. Beberapa bendungan lagi sedang dalam proses persiapan pembangunan yang kegiatan Detail Desainnya sudah selesai, seperti Bendungan Kelara Kalaroe di Kabupaten Jeneponto yang akan mengairi lahan sawah seluas + 7.000 ha, Bendungan Gilirang di Kabupaten Wajo yang akan mengairi sawah + 7.000 ha, Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar yang akan meningkatkan intensitas tanam + 5.000 ha dan Bendungan Le’ja di Kabupaten Soppeng serta beberapa bendungan yang masih dalam tahap survey, paparnya.

Ditambahkan pula dibidang pemberdayaan, baik untuk para pelaksana teknis bidang irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) terus diupayakan peningkatannya dari tahun ketahun. Sejak tahun 2006 pemerintah provinsi dan kabupaten mendapatkan bantuan pinjaman untuk pemberdayaan melalui program WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Program) yang dibiayai oleh Bank Dunia dan PISP (Participatory Irrigation Sector Program) yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia. Khusus untuk pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Pemprov. Sulsel menyediakan dana pemberdayaan bagi P3A untuk mengikuti berbagai pelatihan seperti Pelatihan Desain, Konstruksi dan OP Partisipatif serta pelatihan-pelatihan On the Job Training, sedang pelatihan untuk peningkatan kompetensi petani dibidang kelembagaan diselenggarakan oleh Bappeda provinsi dan pelatihan teknis pertanian oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel, kunci Gubernur Sulsel. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Ada Rekening Rp 95 Miliar Mencurigakan Milik Jenderal BG



Jakarta, KBN News-Tudingan buruk terus mendera Polri terkait tingkah oknum anggotanya. Satu lagi kasus menimpa anggota institusi itu yaitu penemuan rekening satu jenderalnya yang diduga menerima uang sebesar Rp 47 miliar yang dinilai mencurigakan."Hasil penelusuran menyebutkan terdapat total dana yang masuk ke BG Rp
47 Miliar," ujar sumber yang patuh dipercaya, di Jakarta, Minggu (2/5/2010),seperti dilansir Tribunnews.

Selain BG, anak BG, yaitu HW juga diduga mendapat uang "cipratan" untuk sang ayah, dengan total senilai Rp 48 miliar. Total jumlah dana yang masuk
ke rekening keduanyalah yang kemudian diketahui mencapai Rp 95 miliar.

Transaksi pertama masuk pada tanggal 1 Agustus 2005 berupa setoran
tunai kepada rekening HW dengan nomor rekening 5520225xxx senilai Rp
25 miliar.

Esoknya, tanggal 2 Agustus, setoran tunai kepada satu rekening BG di
Bank BCA, nomor rekening 55202255xxx senilai 29 miliar. Setoran
tersebut dilakukan dua tahap dengan rincian Rp 14 dan Rp 15 miliar. (Saputra)
Selengkapnya...

Pasangan Rita - Ghufron Sementara Unggul 59 Persen

Pasangan Rita Widyasari dan Ghufron Yusuf pada Pemilukada Kutai Kartanegara (Foto; Kutaikartanegara.com)

Tenggarong, KBN News-Hasil rapat pleno rekapitulasi suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong memosisikan pasangan Rita Widyasari dan Ghufron Yusuf di posisi teratas, jauh meninggalkan perolehan suara yang diraih kelima pasangan lainnya. Rapat pleno digelar di Balai Patra, Kelurahan Melayu, Senin (3/5).Acara yang berlangsung hingga sore ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kukar, Rinda Desiyanti dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kukar, Suroto. Dari hasil pleno tingkat PPK Tenggarong, pasangan nomer urut enam ini unggul di seluruh 13 kelurahan se-Kecamatan Tenggarong. Sekedar diketahui, kecamatan Tenggarong memiliki jumlah Tempat Peemungutan Suara (TPS) terbanyak dibandingkan 12 kecamatan lain yang tersebar di Kukar. "Kami memiliki 255 TPS yang tersebar di 13 kelurahan se-Kecamatan Tenggarong," kata Abdul Muhid, Ketua PPK Tenggarong usai memimpin pleno kemarin, seperti dilansir Tribun kaltim

Pada pleno kemarin, pasangan Rita Widyasari dan Ghufron Yusuf meraih suara 59,06 persen dengan total 25.295 suara, disusul Awang Dharma Bakti-Saiful Aduar dengan 8.027 suara atau 18,74 persen, Edward-Syahrani 3.374 suara atau 7,88 persen, Awang Ferdian Hidayat-Suko Buono 2.997 suara atau 7 persen, Sugiyanto- Fathan Djoenaidi 2.231 suara atau 5,21 persen dan Idrus SY-Agus Shali 905 suara atau 2,11 persen. Artinya, pasangan Rita dan Ghufron mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Tenggarong.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Kukar Abdurrahman mengatakan hasil perhitungan suara sementara yang mengunggulkan pasangan Rita-Ghufron merupakan representasi suara sebagian besar warga Kukar. "Kami mengakui kemenangan pasangan Rita dan Ghufron ini. Dan, kami mendukung mereka," ucap Ketua DPC PDI-Perjuangan Kukar itu dijumpai usai Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket Pertambangan di Gedung DPRD Kukar, Senin (3/5).(Darwis)
Selengkapnya...

Aksi Demo Buruh Di Istana Presiden Ricuh



Jakarta, KBN News-Jajaran kepolisian mengamankan dua pendemo di depan Istana Presiden. Keduanya dinilai memprovokasi aksi unjuk rasa peringatan May Day yang digelar sekitar 10.000 buruh.

"Hanya dua itu saja. Itu pun bukan buruh," kata Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli, Sabtu 1 Mei 2010. Pendemo yang diamankan, kata dia, melontarkan kata-kata yang dinilai tidak enak. "Mereka dari KAPAK (Koalisi Pemantau Korupsi)," jelas Boy,seperti dilansir vivanews.

Sejauh ini, sambung dia, demo peringatan Hari Buruh Internasional berjalan lancar. "Sebagaian buruh sudah membubarkan diri," kata dia.

Kericuhan berawal saat polisi berpakaian sipil akan mengamankan satu orang di tengah kerumuman pendemo. Namun, beberapa pendemo lain menahan pria yang akan dibawa polisi itu.

Kericuhan pun tak bisa dihindarkan. Beberapa orang melemparkan botol air mineral ke arah polisi. Akibatnya polisi pun mengamankan dua orang provokator ini. (Saputra)
Selengkapnya...

Sensus Penduduk 2010 Telan Dana Rp 3,3 T



Jakarta, KBN News-Sensus penduduk 2010 yang mulai dilaksanakan hari Sabtu (1/5/2010) ini hingga satu bulan ke depan, menghabiskan dana sebesar Rp 3,3 triliun. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan mengatakan, secara sepintas jumlah itu memang terlihat besar. Namun, dana itu dinilai layak mengingat sensus dilakukan secara menyeluruh di seluruh Tanah Air.

Rusman memaparkan, pihaknya menerjunkan sekitar 700.000 orang petugas sensus. "Angka 3,3 triliun kesannya memang besarnya ya. Tapi, untuk membayar 700 ribu petugas saja dananya sudah besar," kata Rusman saat tiba di kediaman Presiden SBY, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat,seperti dilansir Kompas.com

Satu orang petugas akan mendapat kompensasi Rp 2 juta - Rp 3 juta untuk bekerja selama satu bulan ini. "Itu diluar pelatihan. Kalau dirata-rata per orang Rp 2,5 juta, habisnya sudah Rp 1,75 triliun," jelasnya.

Sensus penduduk akan dilakukan serentak mulai hari ini dan akan berakhir pada 31 Mei mendatang.

Rusman menambahkan, satu blok akan diterjunkan 3-4 orang petugas dalam satu tim. Setiap KK akan dikunjungi dua kali oleh petugas untuk dilakukan kroscek. Ia berharap, tak ada warga yang luput dari pendataan pada Sensus Penduduk tahun ini. "Petugas akan saling kroscek data masing-masing, untuk menghindari ada yang luput," kata Rusman. (Saputra)
Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom