Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Kapolri Akan Ditindak Tegas Ormas Anarkis

Jakarta, KBN News- - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengumbar janji. Dia menegaskan pihak kepolisian akan menindak tegas ormas yang bertindak anarkis. "Tentang pengambilan tindakan tegas pada ormas, ini akan menjadi atensi dan introspeksi buat kami," kata Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) dalam rapat gabungan dengan DPR membahas keberadaan ormas anarkis, di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Senin (30/8/2010),seperti dilansir detikcom.

Namun terkait usulan pembubaran ormas anarkis, hal itu tidak masuk ke dalam wilayah kewenangannya "Pembubaran bisa saja tapi bukan tugas kita," imbuhnya.

Sementara itu tuntutan pembubaran ormas anarkis datang dari anggota Komisi II Malik Haramain. Dia meminta pemerintah serta jajarannya bertindak tegas pada ormas yang anarkis, seperti membubarkan kebereradaannya.

"Dulu kita punya ormas Laskar Jihad pimpinan Ja'far Umar Thalib, bisa dibubarkan. Sekarang kenapa tidak? Jangan gara-gara atas nama HAM, kita biarkan saja ormas semau-maunya. Jadi kuncinya adalah penegakan hukum," imbuh Malik dalam kesempatan yang sama. (saputra)
Selengkapnya...

2010, PT. Inco Raih Keuntungan Rp 142,7 Juta Dollar

Makassar, KBN News-Perusahaan nikel dengan daerah eksplorasi utama di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, PT International Nickel Indonesia (PT Inco Tbk) meraih keuntungan sebesar 142,7 juta dolar AS triwulan dua 2010.

Pendapatan dari hasil penjualan mencapai 363,6 juta dolar AS untuk periode tiga bulan yang berakhir 30 Juni 2010, naik 42 persen dibandingkan periode yang sama triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 255,6 juta AS.

Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan nikel dalam matte di samping naiknya harga realisasi rata-rata.

Selama triwulan dua, total penjualan sebanyak 20.010 metrik ton dengan harga rata-rata nikel dalam matte sebesar 18.172 dolar AS per metrik ton dan triwulan sebelumnya sebanyak 18.021 metrik ton dengan harga 14.182 dolar AS per metrik ton atau terjadi peningkatan 28 persen.

Meningkatnya pejualan dibandingkan dengan produksi disebabkan jadwal pengiriman yang berdampak tingginya persediaan nikel dalam matte pada akhir triwulan sebelumnya.

Hak itu, PT. Inco terus fokus pada peningkatan efisiensi operasi dalam rangka mencapai pengurangan yang bersifat struktural atas biaya operasi. (Ant/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pajak Kendaraan Sumbang PAD Sulsel Sampai Rp 1,2 Triliun

Makassar, KBN News-Peraturan daerah tentang pajak yang sementara di bahas panitia khusus di DPRD, selain mengatur tentang pajak progresif, juga mengatur kenaikan pajak yang berlaku untuk ambulans dan kendaraan umum seperti angkot sebesar 1 persen, pajak kendaraan sosial dan TNI/Polri masing-masing 0,5 persen.

Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel Ariady Arsal di Makassar, mengatakan potensi pajak kendaraan bermotor berasal dari pajak progresif yang dikenakan hingga 4,5 persen bagi kendaraan kepemilikan ke-4 dengan alamat dan nama yang sama.

"Jika pajak progresif dan beberapa pajak kendaraan lainnya diberlakukan 2011 maka pendaPAtan Sulsel dari pajak kendaraan bisa mencapai Rp1,2 triliun," ucap Ariady di Makassar belum lama ini.

Adapun Jumlah menurut Politisi PKS ini menjelaskan bahwa jauh melebihi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sulsel 2009 yang hanya Rp747 miliar, paparnya.

Ditambahkan pula bahwa pajak progresif juga akan dikenakan 3,5 persen bagi kepemilikan kendaraan ke-3 dan 2,5 persen untuk kepemilikan kendaraan ke-2. Yang dikenakan pajak proresif adalah mobil dan sepeda motor diatas 500 CC. ( Andi Ahmad)
Selengkapnya...

4 Menteri KIB II Kunjungi Pelatihan Rakyat Poso di Malindo

Laporan : Abduh Bakri Pabe- Malindo.

Malindo, KBN News-Ini prestasi Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang sebab pelatihan bagi 300 orang petani/ PKK Poso sepanjang bulan Oktober 2010 yang akan dilatih di LPTTG Malindo Lutra Sulsel setidaknya akan ditinjau oleh 4 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Demikian diungkapkan Drs. H. Sakaruddin, M.Si di dampingi Jubir Malindo M. Abduh Bakry Pabe usai rapat persiapan pelatihan rakyat Poso di Malindo Lutra Sulsel kemarin.

Dikatakan bahwa Pemda Poso melatih 500 orang petani/ PKKnya dimana 200 orang telah selesai sedangkan sisanya 300 orang direncanakan tanggal 4 Oktober sampai 4 November 2010 papar Sakaruddin.

Direncankan tahun 2011 kelima produk unggulan Poso tersebut mendapatkan bantuan alat unit finishing dari Pemerintah Pusat Cq. Kantor Menko Kesra dengan nilai lebih dari dua milyar papar Sakaruddin.

Manfaat produk unggulan tersebut adalah pertama tiap jenis produk TTG menyerap minimal 100 – 500 orang tenaga kerja baik perajin maupun petani penghasil bahan baku, kedua, perajin TTG home industry berpendapatan minimal Rp.100.000,-/ orang/ hari – sustainable, ketiga, meningkatkan nilai tambah hasil/ komoditi lokal rakyat, keempat, terjadi multiplayer effect sektor rill, kelima, salah satu Icon pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Poso (Sulteng), keenam, pangsa pasar yang baik, lokal/ antar pulau, tandas Sakaruddin.

Adapun Menteri KIB-II yang akan meninjau pelatihan rakyat/ PKK Poso di Malindo adalah Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Pertanian Suswono, Menko Kesra H.R Agung Laksono urai Sakaruddin.

Keempat Menteri tersebut dijadwalkan tiba bersama di Masamba direncanakan tanggal 7 Oktober 2010 dengan pesawat khusus dari Jakarta – Makassar – Masamba (PP). Kita berharap daftar peserta dari Poso sudah diterima di Malindo dalam waktu tidak lama guna diteruskan ke Jakarta sebagai laporan. Keempat Menteri tersebut tertarik mengunjungi pelatihan produk Unggulan daerah Poso tersebut karena pendekatan pelatihan berbasis kompetensi yang manfaatnya sangat dirasakan oleh rakyat, papar Sakaruddin.

Saat ini Malindo telah bermitra dengan 67 Kabupaten dalam mendesain lebih dari seratus produk unggulan daerah dan dua Kabupaten dari Sulteng yakni Kabupaten Poso lima produk unggulan dan Kabupaten Parigi Moutong tiga produk unggulan, akhir Sakaruddin. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

2011, Semen Tonasa Produksi Sampai 6,5 Juta Ton

Makassar, KBN News – PT. Semen Tonasa akan terus meningkatan produksi dengan menargetkan sebanyak 100 persen dengan melakukan pembangunan infrastruktur .

Pada tahun 2011 nanti Semen Tonasa akan bisa menghasilkan sekitiar 6,5 juta ton semen pertahun, dimana produksi tersebut dapat menghampiri 2 kali lipat target 2010 yang mencapai 3,8 juta ton pertahun dijelaskan Dirut PT.Semen Tonasa , H.Sattar Taba di sela-sela saat Buka Puasa bersama dengan para Distributor, Agen Penjualan, Masyarakat Pangkep, dan Wartawan di Hotel Clarion Makassar, Sabtu (28/8).

Menurut Sattar Taba sejumlah hasil produksi yang ditargetkan pada tahun 2011 bisa dicapai jika pabrik Semen Tonasa V sudah berfungsi pada akhir tahun 2011, ujarnya.

"Pembangunan semen tonasa V akan digenjot sampai akhir tahun ini yang sudah mencapai 80 persen selesai,” ucap Mantan Direktur Keuangan PT. Semen Tonasa.

Adapun besar investasi untuk pembangunan Semen Tonasa V totalnya Rp.5,8 Triliun, keseluruhan investasi tersebut termasuk pada pembangunan pembangkit listrik sebesar 70 MW (Mega Watt) dan pembuatan Dermaga pelabuhan, sehingga nantinya pabrik ini akan berproduksi sampai 2,5 juta ton pertahun. (AA.Effendy)
Selengkapnya...

Pertamina Beli 18 Tanker Seharga 600 Juta Dollar

Jakarta, KBN News-Pertamina terus melakukan ekspansi dan penguatan armada perkapalan dengan menyiapkan 600 juta dollar AS untuk pembelian 18 tanker hingga akhir 2010. Peningkatan jumlah tanker ini akan mengoptimalkan kemampuan Perkapalan Pertamina sesuai dengan jumlah kargo untuk mencapai tingkat biaya yang efisien.

Adapun tanker itu masuk memperkuat jajaran armada perkapalan Pertamina hingga Desember 2012. Program pembelian tanker ini merupakan bagian dari transformasi Pertamina di bidang Perkapalan yang terus dilakukan untuk meningkatkan service level, meningkatkan efisiensi, dan perbaikan kinerja kata Vice President Komunikasi PT Pertamina Mochamad Harun, dalam siaran pers, Minggu (29/8/2010), di Jakarta,seperti dilansir Kompas.

Pembelian 18 tanker, termasuk 5 tanker di dalam negeri 87,38 juta dollar AS, akan meningkatkan kemampuan pengangkutan kargo dari 64,9 juta LT (Long Ton) jadi 67,3 Juta LT pada 2012. Jenis tanker yang dipesan meliputi 3 tanker ukuran 80.000 ton dead weight (LTDW), 5 tanker 30.000 LTDW, 2 tanker 17.500, satu tanker 6.500 LTDW, 2 tanker ukuran 3.500 LTDW, 2 kapal untuk pengangkutan LPG (liquified petroleum gas) ukuran 23.000 kubik meter, satu kapal elpiji ukuran 5.500 kubik meter, dan 2 kapal LPG 3.500 kubik meter.

"Armada baru ini akan menambah kemampuan pengangkutan minyak mentah dari 31,7 juta LT pada saat ini menjadi 32,9 juta LT pada 2012 dan meningkatkan kemampuan pengangkutan produk non-BBM (Pelumas, Asphalt, Paraxylene, dan LPG) dari 5,5 juta LT menjadi 7,4 juta LT di 2012," kata Harun menambahkan.

Untuk kargo BBM dipertahankan pada level 27 juta LT karena ada perbaikan infrastruktur dan peningkatan keandalan tanker. Semua tanker yang saat ini sedang dalam pembangunan dibuat sesuai dengan kondisi perairan Indonesia. Selama pembangunan kapal, Pertamina akan melaksanakan supervisi ke semua galangan secara periodik untuk menjamin ketepatan masa pembangunan.

Hingga kini Pertamina mengoperasikan 190 kapal tanker termasuk 36 kapal milik Pertamina untuk pengangkutan minyak mentah, produk-produk kilang & BBM serta kapal pengangkut elpiji. Pengadaan armada baru ini merupakan bagian dari rencana peremajaan dan penambahan armada milik Pertamina. Dengan kemampuan armada milik yang makin kuat, diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap kapal sewaan
Selengkapnya...

Pemudik di Sulsel Diprediksi Mencapai 62.412 Orang

Disbub Sulsel Buka Hotline Nomor Pengaduan Mudik " 0411-9296444

Makassar, KBN News-Dalam mengantisipasi arus mudik pada lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menyiapkan sebanyak 5.112 angkutan darat penumpang di Terminal Regional Daya dan Terminal Malengkeri.

Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sulsel, Andi Masykur Sultan mengatakan Telah disediakan 5.112 angkutan darat tersebut, sebanyak 460 kendaraan di antaranya merupakan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dengan rute Makassar-Kendari, Makassar-Menado, Makassar-Palu dan Makassar-Mamuju.

Menurut Masykur dari jumlah 5.112 angkutan darat tersebut nantinya akan mengangkut sekitar 62.412 pemudik. "Jumlah lonjakan pemudik tahun ini hanya berkisar 5 persen saja, hal ini disebabkan banyaknya pemudik yang menyewa mobil rental pribadi," ucapnya.

Disbub Sulsel Ancam Beri Sanksi

Dalam mengantisipasi adanya kenaikan tarif angkutan darat, pihak Dishub Sulsel memberi batas kenaikan sampai 20 persen saja. Jika ada pengusaha angkutan yang menaikkan tarif lebih dari 20 persen, lanjut Masykur, Dishub Sulsel mengancam akan memberi sanksi pembekuan izin trayek.

Pihak Dishub Sulsel juga akan mendirikan posko mudik di 23 kabupaten di Sulsel, yang akan difasilitasi beberapa petugas DLLAJR, kepolisian, tim medis dan tim SAR.

Dan untuk keperluan informasi apabila mendapatkan masalah dalam perjalanan mudik bisa menhubungi Posko Mudik dengan Nomor Telepon : 0411- 9296444 selama 24 jam siap menerima informasi dari warga yang ingin mudik, jelas Masykur.

Sementara itu Kepala Tata Usaha Administrator Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Aca Mulyana memprediksikan peningkatan penumpang akan naik 15 persen pada lima hari sebelum lebaran. Di luar puasa, jumlah penumpang mencapai 16 ribu per hari, dan menjelang akan melonjak 2 ribu penumpang.

"Peningkatan hingga 15 persen ini diperkirakan akan berlangsung hingga 10 hari, pada 5 hari sebelum lebaran dan 5 hari sesudah lebaran," katanya, Sabtu (28/8)kepada wartawan saat Jumpa Pers di Warkop Anamona Makassar.

Aca mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pada 1 September akan mendirikan 1 posko induk lebaran. Anggota posko adalah gabungan dari beberapa elemen seperti kepolisian, TNI Aangkatan Udara, Dinas Perhubungan, kantor kesehatan bandara, dan Angkasa Pura. Posko induk ditempatkan di terminal keberangkatan. Keberadaan posko induk akan berakhir pada 17 September.

"Untuk mengantisipasi secara operasional bila terjadinya lonjakan penumpang," ucapnya. (AA.Effendy)

Selengkapnya...

Gunung Sinabung Meletus, 10 ribu Warga Mengungsi

Medan, KBN News - Menko Kesra Agung Laksono dan kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif direncanakan akan memeriksa penanganan bencana dengan meletusnya Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) Bapak Sutrisno, usai rapat koordinasi di Balai Kota Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan bencana meletusnya Gunung Sinabung, seperti dikutip dari siaran nasional Radio Elshinta Minggu (29/8) dan dilansir beritajatim.

"Hari ini Menko Kesra dan Kepala BNPB akan datang ke sini untuk meninjau penanganan dan masalah yang dihadapi dengan meletusnya Gunung Sinabung," katanya.

Kedatangan Menko Kesra hari ini untuk memastikan koordinasi penanganan berjalan lancar dan mengetahui penanganan yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian pemerintah pusat dapat memberikan solusi untuk menangani para pengungsi yang data sementara mencapai 10 ribu warga.

Dijelaskan Sutrisno, para pengungsi merupakan warga sekitar Gunung Sinabung dengan radius 6 km. Hasil rapat koordinasi tersebut menyimpulkan dana penanganan pengungsi mencapai Rp500 juta. Dana tersebut ditanggung Pemprov. Sumatera Utara Rp300 juta dan Pemkab. Karo menyediakan Rp200 juta.

Pada Minggu pagi, BNPB Sumatera Utara sudah membagikan 7 ribu masker ke posko kabupaten. Namun melihat besarnya tiupan angin maka siang hari akan ditambah pendistribusian masker sebanyak 12 ribu buah. Sebab angin akan menghempaskan debu vulkanik yang ada di daerah letusan. Jadi dikhawatirkan akan mengganggu pernapasan para pengungsi.(Sanco Simanullang)
Selengkapnya...

Turis AS Hilang Dipengunungan Semeru

Lumajang, KBN News-Kabar turis asing asal Amerika Serikat hilang saat melakukan pendakian ke Gunung Semeru membuat SAR Lumajang langsung siaga.

Sebanyak 5 anggota SAR Lumajang di kirim ke Ranu Pane untuk melakukan pencarian. Namun, sebelum melakukan pencarian SAR Lumajang diminta untuk konfirmasi kebenaran hilangnya turis asing itu.

"Saya perintahkan 5 anggota SARKAB untuk ke Ranu Pane mengecek kebenaran kabar turis asing hilang,' kata Komandan SAR Kabupaten Lumajang, Ir. Nugroho Dwi Atmoko pada beritajatim.com, Minggu(29/8/2010),seperti dilansir beritajatim.

Menyusul hilangnya pendaki di Gunung Tertinggi dipulau jawa itu, SAR Kabupaten Lumajang siaga di posko on call. Sehingga apabila anggota SAR Dibutuhkan siap diterjunkan untuk melakukan pencarian sang turis asing yang dikabarkan hilang di Gunung Semeru saat mendaki.

"Pokoknya kami siaga," jelas Nugroho.

Informasi yag berhasil dihimpun di Posko SAR Lumajang, 5 anggota SAR Lumajang yang dikirim ke Pos Pendakian Ranu Pane adalah anggoat spesialis SAR Gunung Semeru. Sehingga ke 5 anggota SAR itu sudah mengenal medan dan ganasnya cuaca Gunung Semeru. Bahkan, dalam keahlian survival diatasa rata-rata meski tanpa perlengkapan pendakian komplit. (Iwan Munandar)
Selengkapnya...

Ketua DPRD Sumut Akan Serahkan Santunan Jamsostek

Laporan: Sanco Simanullang- Medan

Medan, KBN News-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Saleh Bangun, Senin(27/8) direncanakan menyerahkan santunan kematian kepada seorang pekerja tewas yang tersengat arus listrik bulan lalu saat sedang mengerjakan instalasi listrik pada proyek gedung baru DPRD Sumut.

Demikian dikatakan Kepala Jamsostek Cabang Medan Drs Pengarapen Sinulingga MM didampingi Kepala Bidang Program Khusus Yosef Rizal, Kepala Bidang Pelayanan Parlaungan Siregar dan Humas Wilayah I Sanco Manullang ST MT, diruang kerjanya jalan Kapten Pattimura No 334 Medan, kemarin, selepas melapor rencana penyerahan klaim kepada Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Jumat (27/8).

Menurut Ketua DPRD Sumut sebagaimana dikutip Pengarapen Sinulingga, penyerahan klaim tersebut direncanakan diserahkan dihadapan para anggota dewan Pukul 14.00 Wib. Momen ini, lanjutnya, penting untuk diketahui anggota dewan, agar memahami betapa pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja terutama para buruh bangunan yang bekerja di Proyek phisik baik yang bersumber dari dana APBN, APBD dan swasta.
Lebih lebih kejadian tersebut terjadi saat membangun gedung DPRD Sumut yang baru. “PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan menanggung segala biaya bahkan santunan kematiannya bila sudah didaftar menjadi peserta jamsostek,” katanya.

Sebagaimana diberitakan media, Ricardo Panjaitan (25), pekerja pemasangan instalasi listrik di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan ditemukan tewas mengenaskan, Jumat (16/7) sekira pukul 13.00 WIB. Warga Jalan Bunga Tanjung, Pasar II Gang Pelita No 41D, Medan Selayang itu ditemukan tewas dengan luka bakar di tangan sebelah kanan dan tersangkut di pipa air di plafon gedung lantai 4.

Tercatat, korban didaftarkan ke Jamsostek oleh PT Jaya Teknik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2010. Sementara proyek tersebut sudah dipertanggungkan sejak 7 september 2009 sampai 30 Nopember 2010.

Jumlah santunan kematian yang akan diserahkan Senin mendatang sebesar Rp 131.600.000. Jaminan kematian pria lajang itu rencananya diterima ahli warisnya Paransen Panjaitan yang adalah orang tua korban, yang berasal dari Desa Aeknauli I Kecamatan Sipahutar Tapanuli Utara.

Proyek pembanguan gedung yang berbiaya Rp171 miliar itu, sebelumnyapun pernah memakan korban, dimana pekerja terjatuh dan patah tangan.

“Kalau dihitung hitung, jumlah iuran yang diterima jamsostek dibanding santunan yang diserahkan, rugi kita. Tapi, PT Jamsostek tidak pada posisi hitung untung rugi. Konsen kita adalah bagaimana semua pekerja terlindungi,” tandas Sinulingga.
Kepala Jamsostek Cabang Medan Drs Pengarapen Sinulingga MM mengatakan, dalam proyek tersebut, korban dipertanggungkan kepada program kecelakaan kerja dan kematian Jamsostek.

Belajar dari kasus tersebut, Sinulingga meminta agar proyek pemerintah baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten bahkan swasta agar segera didaftar menjadi peserta jamsostek cabang Medan jalan Kapten Pattimura No 334 Medan.

“Masih banyak pimpinan proyek yang belum faham, sementara kecelakaan kerja dan kematian cukup tinggi disektor jasa konstruksi. Kita minta , jangan sampai terlambat daftar, agar jangan bermasalah terhadap hak haknya kemudian,” tukas pria yang pernah memimpin Cabang Siantar dan Belawan ini seraya mengatakan mengatakan proyek pembangunan rumah pribadi pun dapat menjadi peserta jamsostek. .

Menurut catatan Jamsostek Medan, hingga Agustus 2010 tercatat sebanyak 2212 proyek dengan jumlah tenaga kerja 244.918 jiwa terdaftar sebagai peserta jamsostek.

“Masih banyak proyek-proyek yang tidak didaftar, dan diduga banyak kecelakaan dan kematian terjadi, tetapi ditutup tutupi,” tandas Sinulingga yang turut diakui Parlaungan Siregar.

SK Gubernur

Sementara itu Humas Jamsostek Wilayah I Sanco Manullang menambahkan, pelaksanaan program jamsostek mengacu pada UU No 3 tahun 1992 tentang program Jamsostek . Sementara dalam lingkungan Jasa konstruksi sendiri, hal itu didukung melalui peraturan Gubernur Sumatera Utara antara lain SK Gubernur Nomor: 560/1046.K/Tahun 2004, tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi kerja harian lepas, borongan, perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja informal di Provinsi Sumut.

”Masih banyak karyawan swasta, karyawan tetap maupun honorer serta harian lepas sepertinya tidak diperhatikan haknya oleh perusahaan jasa konstruksi,” katanya.
Beberapa waktu lalu Pemprovsu dan Jamsostek sudah turun ke lapangan seperti ke Nias , Siantar dan lainnya, untuk melakukan pengecekan terhadap  sejumlah perusahaan yang belum tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi.

“Hendaknya para pengusaha Jasa Konstruksi di Sumut dan terutama di Medan yang belum sempat mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek agar secepatnya mendaftar,” katanya seraya menyebut sanksi atas perusahaan yang tidak masuk selain sanksi administrasi, perusahaan tersebut bisa di Black List bahkan diseret ke Pengadilan.( Saputra)
Selengkapnya...

Bambang Widjojanto Dan Busyro Muqoddas Calon Ketua KPK

Jakarta, KBN News-DPR mengapresiasi dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi panitia pimpinan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Dua nama, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas merupakan hasil terbaik.

"Hasil seleksi itu yang paling baik, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang punya integritas tinggi. Kami tidak ragu," kata Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR, Benny K Harman dalam diskusi di Kontras, Jakarta, Jumat 27 Agustus 2010,seperti dilansir vivanews.

Menurut Benny, Panitia Seleksi calon pimpinan KPK perlu mendapat apresiasi dari semua pihak. Karena, melalui proses seleksi yang ketat dapat mengeluarkan dua nama calon pimpinan KPK.

"Menurut saya, dua orang itu sudah mencerminkan apa yang selama ini diinginkan mayoritas publik," kata anggota Fraksi Demokrat ini.

Benny menilai dua calon yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki integritas dan kepercayaan yang baik di masyarakat.

"Punya integritas, baik, punya komitmen, juga sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Punya pengetahuan dan juga pengalaman," ujar dia.

Bambang Widjojanto berkarir di LBH Jakarta pada 1984 sampai 2000, di LBH Jayapura pada 1986-1993, dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution yang menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000).

Bambang juga pendiri lembaga seperti Indonesian Corruption Watch, Kontras, Konsorsium Reformasi Hukum, Lembaga Reformasi Agraria, Lembaga Independen Pemantau Pemantau Mahkamah Agung, Indonesia monitoring Court.

Sedangkan Busyro merupakan Ketua Komisi Yudisial yang mengabdi sebagai dosen pada almamaternya, Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Sebagai dekan Fakultas Hukum UII, Busyro juga dikenal sebagai advokat jalanan.

Salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah kasus gugatan terhadap Bupati Wonosobo atas nama pedagang pasar tradisional pada tahun 1997.
Selengkapnya...

Pasca Pemilukada di Lutra, Mantan Calon Bupati Datangkan ICW



Laporan : Abduh Bakry Pabe-  Malindo

Malindo, KBN News-Pilkada Lutra telah usai dengan dana operasional yang tidak sedikit yang ketika Tim Sukses melibatkan PNS maka dapat diduga terjadi kasat kusut mengumpulkan dana dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber dana diluar gaji dan honor yang terbatas itu adalah pertanggung jawaban fiktif. Demikian diungkapkan Drs. H. Sakaruddin, M.Si di dampingi Jubir Malindo M. Abduh Bakry Pabe seusai menerima Ketua Komnas HAM M. Ridha di Malindo kemarin.

Khusus Lutra dalam satu tahun terakhir dapat disaksikan dimana-mana bahwa tidak sedikit oknum PNS yang menjadi Tim Sukses sekaligus membiayai kandidatnya, ungkap Sakaruddin.

Diduga telah terjadi beragam pertanggung jawaban fiktif yang dilakukan oknum tertentu dijajaran Pemkab Lutra dimana data validasinya sedang dikumpul oleh kawan-kawan di lapangan untuk selanjutnya kami serahkan kepada kawan-kawan Indonesian Corruption Wacth (ICW) papar Sakaruddin.

Sebagai orang Lutra saya tidak rela membiarkan ini karena yang rugi adalah rakyat tekan Sakaruddin. Saat ditanya berapa total dana daerah yang dimanipulasi tersebut Sakaruddin mengatakan sedang dalam validasi dan saatnya kawan-kawan dari ICW yang mengumumkan kepada publik karena tugas kami hanya menyiapkan data awal terang Sakaruddin.

Kawan-kawan ICW punya keahlian melakukan investigasi dan hasilnya sangat valid untuk menggiring pejabat sampai dipenjara. Saat disinggung kehadiran Komnas HAM, Sakaruddin mengatakan kepemimpinan Arifin Junaedi selama hampir setahun jadi Bupati melakukan mutasi hampir 300 orang PNS yang walaupun hak Bupati namun telah terjadi kesewenang-wenangan jabatan kata Sakaruddin.

Banyak PNS kehilangan kesempatan berkarier karena kepentingan politik yakni Pilkada, dan lebih fatal lagi banyak guru yang dilemparkan jauh-jauh dari tempat tinggalnya dimana hal tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia utamanya perlindungan terhadap tenaga kependidikan dan patut diperkarakan.

Saat ditanya apa sasaran akhir dari pembelaan ini Sakaruddin mengatakan setiap oknum pejabat yang sewenang-wenang di Lutra tidak boleh dibiarkan karena yang rugi adalah daerah dan rakyat Lutra karena itu mereka pantas diperkarakan kalau perlu di penjara, akhir Sakaruddin. (Andi Ahmad)

Selengkapnya...

Tiga Nama Calon Kapolri Sudah Diserahkan Ke Presiden SBY

Jakarta, KBN News-Tiga nama jenderal polisi telah masuk saku Presiden Yudhoyono. Tiga nama itu disodorkan Kompolnas sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang akan pensiun Oktober mendatang.

Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto, mengatakan nama-nama calon Kapolri itu diserahkan kepada Presiden tiga minggu lalu. “Sudah. Sudah diserahkan,” katanya di Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2010,seperti dilansir matanews.

Namun, Menkopolhukam itu tidak bersedia menyebutkan jumlah nama perwiwa tinggi Polri yang diserahkan ke Presiden. “Ada beberapalah,” elaknya.

Djoko tidak membantah ataupun membenarkan ketika ditanya apakah nama calon Kapolri yang diserahkan ke Presiden berjumlah tiga orang, yaitu Komisaris Jenderal Pol Nanan Soekarna, Inspektur Jenderal Pol Timur Pradopo, dan Inspektur Jenderal Pol Imam Sudjarwo.

Menurut keterangan, tiga nama yang disodorkan kepada Presiden itu adalah hasil seleksi Kompolnas dari delapan nama yang diajukan Mabes Polri.

Delapan nama itu adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Yusuf Manggabarani, Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Pol Nanan Soekarna, dan Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Ito Sumardi.

Kemudian, Kepala Lemdikpol Polri Inspektur Jenderal Pol Imam Sudjarwo, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Timur Pradopo, Inspektur Jenderal Pol Oegroseno, Inspektur Jenderal Pol Pratiknyo, dan Inspektur Jenderal Pol Bambang Suparno.(Saputra)
Selengkapnya...

Proyek Irigasi di Sidrap Rp45 Miliar Belum Selesai 50 Persen

Sidrap, KBN News- Proyek Sadang Irigation Phase-4 yang menelan anggaran Rp45.542.653.000 untuk Tahun Anggaran (TA) 2009 hingga saat ini perampungannya belum mencapai 50 persen.


Hal inipun menuai kontra versi dari berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat maupun LSM di Sulsel. Lembaga Kemitraan Pemberantasan Kejahatan (LKPK) misalnya bersama Indotim-news.com menganganggap proyek ini asal kerja.

"Proyek ini 999 hari kerja, artinya proyek ini akan selesai hingga Tahun 2011. Dan seharusnya pekerjaan ini sudah memasuki tahap 50 persen namun kenyataannya tidak," ucap Zulkifli, Ketua Dua LKPK, di Makassar, Jumat (27/8).

Hal itupun diakui sejumlah tokoh masyarakat di sekitar proyek bahwa kerap tak ada kegiatan di lokasi.

Oleh karena itu LKPK berencana akan melayangkan surat klarifikasi kepihak panitia maupun perusahaan pemenang PT. Adi Jaya-Nandya (KSO) untuk lebih transparan.

"Masyarakat butuh transparansi penggunaan anggaran negara, seperti yang tertera di papan proyek jika pekerjaan itu menggunakan dana hasil pajak," tambah Ketua Dua LKPK.

Penggunaan dana long inipun, bakal dilaporkan kepihak penegak
hulum untuk mengetahui proses penyelesaian proyek irigasi ini. Bersambung.....(Tim)
Selengkapnya...

Deputy Menpan Nilai Pelayanan di Samsat Makassar Cukup Bagus

Laporan: AA.Effendy- Makassar

Makassar, KBN News- Setelah berhasil meraih piala citra pelayanan prima tingkat nasional wilayah kepolisian pada tahun 2010 ini, kini Samsat kota Makassar kembali ‘menggeliat’ yang membuat Menteri Penertiban Aparatur Negara R.I (Menpan-RI) meliriknya untuk penghargaan piala citra pelayanan prima tingkat nasional kepresidenan.

Rombongan tim penilai yang diketuai oleh Duputy Menpan, Petrus Beda, berkunjung ke Samsat Makassar dan diterima langsung oleh Direktur Ditlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Drs. Budi Setiadi. Kedatangan tim terpadu yang beranggotakan antara lain dari unsur akademisi, Ditlantas Mabes Polri, dan unsur dari Menpan sendiri itu adalah untuk melakukan uji petik lapangan atas laporan yang diterima mengenai terobosan yang dilakukan Samsat Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain meliputi system, prosedur, persyaratan, dan jangka waktu. Karena Samsat Makassar juga termasuk dalam kategori layak dinilai selain Jakarta dan Sumatera Barat.

Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda Sulselbar, AKBP Rudi Syafiruddin  mengatakan kedatangan tim itu untuk menganalisa laporan yang masuk dalam rangka melihat secara langsung program pelayanan citra prima serta menilai layak tidaknya untuk masuk ke tingkat nasional kepresidenan. Karena baru-baru ini Samsat Makassar memperoleh penghargaan untuk citra pelayanan prima tingkat nasional bidang kepolisian. “Sekarang dilirik oleh Menpan untuk tingkat nasional kepresidenan per unit kerja,” kata Rudi.kepada wartawan dikantor Samsat Makassar.

Rudi menambahkan, dengan masuknya wilayah Makassar dalam penilaian itu merupakan suatu ujian bagi kita untuk harus betul-betul sesuai fakta lapangan. Sebab tidak ada yang disetting atau direkayasa. Karena Menpan datang dan bertanya langsung kepada masyarakat wajib pajak berkenaan dengan apa yang dilaporkan, apakah sesuai dengan kenyataan lapangan.

Menurut Rudi, Menpan sangat merespon laporannya itu. Buktinya hanya sehari setelah masuk laporan itu, esoknya Menpan datang melakukan analisa dan bertanya langsung kepada masyarakat. “Jadi tidak ada persiapan untuk menyambut kedatangannya,” ujarnya sembari barharap agar dapat meraih penghargaan dari Presiden itu.

Sementara Deputy Menteri, Petrus Beda, menjelaskan kedatangannya sebagai tim terpadu program citra pelayanan prima yakni untuk melihat langkah-langkah pembaharuan sebagai terobosan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik anytara lain meliputi persayaratan, system, prosedur, dan jangka waktu supaya masyarakat mendapat kepastian.

“Makanya saya tanya masyarakat punya kepastian nggak dalam pengurusan kendaraan. Antara lain seperti pengesahan jangka penyelesaian yang sudah dicanangkan 45 menit sudah selesai apa itu sudah masuk,” jadi pelayanan disamsat Makassar sudah masuk kategori bagus, kata Deputy.

Selain itu dia berharap supaya masyarakat jangan melihat buruknya saja, tapi juga langkah perbaikan ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa ditengah citra buruk ini sudah ada langkah perbaikan. “Penilaian ini meliputi seluruh Indonesia yang sedikitnya ada 107 unit kerja, dan sudah berlangsung sejak tahun 1995,” tambahnya.

Tim ini dibentuk oleh Menpan diantaranya terdapat unsur pers, perguruan tinggi, LSM, masyarakat peduli pelayanan. Dan ini adalah tahap pertama dari tiga tahapan penilaian. Setelah ini ada tahapan kedua. Dan terakhir tim final sebagai penentu akhir yang diketuai oleh Menpan sendiri beranggotakan dari berbagai unsur diantaranya ada Teten Masduki.( AA. Effendy)
Selengkapnya...

AKLI Sulsel Minta KPPU Lakukan Kajian Ulang Hasil Keputusan


Kemitraan PT.PLN Dengan AKLI Tidak Bisa Dipisahkan
Makassar, KBN News-Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) sebagai Badan Usaha Jasa Kelistrikan (BUJK) dan PT PLN Sultanbatara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jalinan kerjasama yang terlakukan PT. PLN dengan AKLI sebagai mitra kerja dalam memberikan pelayan jasa kontruksi instalasi listrik kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Perusahaan BUMN ini.

Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Sulsel, Syamsul Jamaluddin mengatakan keberadaan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Sulsel tidak perlu dipolemikkan. Karena PLN bila ingin melakukan penyambungan AKLI Sulsel dan PLN Sultanbtara menginginkan suasana kondusif tercipta antara Konsuil, PLN maupun pihak lainnya.

Menurut Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Sulawesi Selatan, Syamsuddin Djamaluddin di Makassar, Kamis, hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) AKLI telah jelas mengatur pembagian wilayah pekerjaan jasa teknik (PJT) yang memberikan kesempatan bagi kontraktor lokal mengerjakan sendiri pekerjaan di wilayah mereka. "Hasil Munas DPP AKLI sudah cukup jelas membagi wilayah pekerjaan, tetapi putusan KPPU justru tidak berpihak kepada mereka," jelas Syamsul Jamaluddin kepada wartawan usai acara buka puasa bersama dengan PT. PLN Sultan Batara dengan Anggota AKLI Sulsel di rumah jabatan General Manager PT. PLN Sultan Batara, Rabu (25/8).

Ketua AKLI Sulsel meminta putusan KPPU yang melarang pembagian wilayah ini akan mematikan pengusaha lokal, karena wilayah kerja mereka berpotensi dikuasai kontraktor listrik berskala besar.

Menurut Syamsul pihaknya telah mengkaji dengan melakukan pemetaan wilayah yang dapat memberikan kesempatan berusaha bagi pelaku jasa kelistrikan loka Dia mengaku, ada ribuan jenis komponen listrik dalam melakukan pekerjaan instalatur sehingga dibutuhkan penyesuaian harga berdasarkan wilayah pekerjaan.

"Apa memungkinkan biaya instalatur listrik yang di pasang dengan harga sama antara daerah pedalaman dan pekerjaan dalam kota. Ini yang harus di pikirkan KPPU, untuk melakukan efisiensi pekerjaan jelas kewenangan pekerjaan kami serahkan ke wilayah kerja masing-masing DPC," ucap Syamsul.

Dia meminta, agar KPPU bisa melakukan kajian kembali terhadap putusan tersebut karena hal ini jelas merugikan pelaku jasa kelistrikan di daerah. (AA.Effendy)
Selengkapnya...

KPK Desak Sidik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Jakarta, KBN News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan pihaknya dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena adanya keterkaitan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang.

Pelaksana Harian Ketua KPK Haryono Umar mengatakan pihaknya menyambut baik usulan anggota Tim Perumus yang menyatakan lembaga anti-korupsi itu dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang. Walaupun, sambungnya, usulan tersebut masih belum bersifat final "Ini memang belum selesai, tapi ini kan bagus karena korupsi larinya ke masalah pencucian uang," kata Haryono kepada pers di Jakarta hari ini.

Oleh karena itu, sambung dia, jika KPK dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian akan membuat lebih lengkap penanganan kasus korupsi. Haryono menuturkan penyidikan itu dimaksudkan untuk mengetahui ke mana larinya uang tersebut.

Diketahui, Tim Perumus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih melakukan pembahasan tentang kewenangan empat lembaga yang dapat menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Empat lembaga itu adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Badan Narkotika Nasional.

Namun sejumlah fraksi diketahui berupaya menjegal kewenangan KPK untuk menindaklanjuti LHA tersebut. Mereka adalah FPPP, FPG, FPDIP, dan FPHanura.

Koalisi Masyarakat Sipil, elemen gabungan sejumlah organisasi sipil, sebelumnya mengatakan pihaknya menemukan potensi besar penggembosan secara sistematis terhadap upaya penguatan PPATK dan KPK.

Febri Diansyah, aktivis ICW dan salah satu penggiat koalisi, mengatakan hal tersebut ditemukan pada rapat kerja Tim Perumus yang dilaksanakan pada 20 - 22 Agustus 2010 di Novotel, Bogor, Jawa Barat.

"Agenda destruktif ini berkaitan dengan upaya membatasi pihak-pihak yang akan menerima LHA dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari PPATK," kata dia di Jakarta hari ini.

Namun, urai dia, Tim Perumus RUU kemudian melakukan siasat untuk mengembalikan monopoli kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak yang paling berwenang untuk menerima laporan tersebut. Febri memaparkan sejumlah anggota Tim Perumus berupaya menganulir penjelasan Pasal 70 ayat (2) RUU Pemberantasan Pencucian Uang.

Bunyi pasal tersebut adalah: Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan dimaksud kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan. (Bisnis)
Selengkapnya...

Antisipasi Penukaran Uang Pecahan Kecil, BI Siapkan Rp5,5 triliun

Jakarta, KBN News-Bank Indonesia (BI) menyiapkan pecahan uang kecil sebesar Rp5,5 triliun menjelang lebaran tahun ini. Dana tersebut akan disalurkan melalui kas keliling BI di seluruh Indonesia.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan sampai saat ini sudah mendistribusikan uang pecahan kecil sebesar Rp3,3 triliun. "Sekitar 60% dari pecahan uang kecil yang kami siapkan tersebut sudah kami distribusikan di seluruh Indonesia," katanya, hari ini.

BI menyiapkan uang kecil dengan nominal Rp10.000,Rp5.000 ,Rp2.000, dan Rp1.000. Uang pecahan kecil tersebut disediakan BI baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.

Pekan lalu, BI telah menyebarkan mobil kas keliling di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Mobil-mobil kas itu untuk melayani penukaran uang oleh masyarakat yang meningkat menjelang lebaran.

Selain itu, sejumlah kas keliling juga disediakan di beberapa stasiun di Jakarta a.l stasiun Gambir, Stasiun Senen, dan Stasiun Kota. Mobil kas keliling itu melayani jasa penukaran uang pecahan baru mulai pukul 10.00 WIB-14.00 WIB.

BI juga menjajaki pelayanan kas keliling bersama dengan beberapa bank BUMN. Layanan penukaran uang juga akan dilakukan di rest area di jalan tol setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan puasa. (Bisnis)
Selengkapnya...

Pengadian Makassar Sediakan Dana Menjelang Lebaran Sampai Rp. 600 Miliar

Pengembalian  Kredit Usaha Kecil Macet Sampai 80 Persen

Laporan: AA.Effendy- Makassar

Makassar, KBN News-Selama Ramadhan, Perum Pegadaian Makassar menyediakan Rp 500-600 miliar. Dana segar itu siap dipinjamkan ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri mendatang.

Hal itu diungkapkan Pimpinan Wilayah Utama VII Pengadaian Makassar, H.Puryoto diruang kerjanya, Rabu (24/8) “Kenaikan jumlah pengguna jasa pegadaian sudah terlihat sejak awal Ramadhan. Kenaikan peminjaman dana mencapai 15 sampai 20 persen dari bulan di luar Ramadhan,” katanya.

Puryoto menambahkan, rata-rata barang yang digadaikan berupa perhiasan dari emas. Jumlahnya mencapai 80 persen. Kedua, berupa barang elektronik (10 persen).

Menurut dia, ada juga yang menggadaikan BPKB mobil atau motor. Biasanya dari para pengiat Usaha Kecil Menegah (UKM) atau dari kalangan industri rumah tangga. “Ada tim survei untuk anggunan barang bergerak. Tim bertugas menilai kelayakan, baik kualitas barang maupun prospek ke depan, serta prospek usaha dari pengiat industri rumah tangga, misalnya saat Ramadhan yang sedang booming produk makanan atau minuman,” ujarnya.

Dari Segi kredit lunak untuk pengusaha kecil, disediakan dana sampai Rp 15 miliar juga untuk konsumen Makassar. “Pokoknya kami telah siap dana berapapun yang diperlukan oleh konsumen,” terangnya.

Untuk kredit untuk usaha kecil selama ini sangat cukup banyaknya peminatnya, namun dari sejumlah kredit yang telah disalurkan Pengadaian untuk tahun ini cukup besar yang bermasalah dan macet yakni sampai 80 persen,ucapnya.

"saya sangat kaget mendapat informasi bahwa untuk pinjaman kredit usaha kecil macet sampai 80 persen", tegas Mantan Kepala Humas Pengadain Wilayah VII.

Dan ditambahkan pula untuk kedepan kepada setiap peminjam dana untuk kredit usaha kecil akan diseleksi betul dalam memdapat dana pinjamnan tersebut, kuncinya.

Selengkapnya...

Pasca Pemilukada, Kantor Partai Golkar Kab. Gowa Dibakar

Sungguminasa, KBN News-Teror pascapilkada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, belum berakhir. Setelah kantor DPRD Gowa dirusak, kini giliran Kantor Partai Golkar Gowa yang dibakar.


Pembakaran diduga dilakukan Rabu (25/8/2010) sekitar pukul 04.00 saat warga sedang makan sahur. Sejumlah saksi mata melihat dua orang yang berboncengan menggunakan sebuah sepeda motor melarikan diri usai terdengar suara kaca pecah dari kantor Golkar Gowa,seperti dilansir Tribun.

Pelaku membakar kantor dari bagian belakang kantor. Untung saja kebakaran itu berhasil dihentikan setelah petugas pemadam kebakaran datang. Kerusakan kantor diprediksi mencapai 20 persen.( Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pemprov Kalteng Sediakan Dana Untuk Cegah Kebakaran Hutan Rp.33 M



Palangkaraya, KBN News-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan 14 Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana senilai Rp 33 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk antisipasi kebakaran hutan. Pemprov Kalteng menganggarkan Rp 3 miliar. Sedangkan, 14 Pemerintah Kabupaten dan Kota menganggarkan melalui APBD Rp 30 miliar.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalteng, Muses Nekodemos di Palangka Raya, Senin (23/8) mengatakan,kebakaran hutan selalu serius setiap memasuki musim kemarau,seperti dilansir SP.

“Untuk itulah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot menganggarkan dana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan semak. Ini harus dicegah sedini mungkin,” katanya.

Dikatakan, dana yang disedikan melalui APBD cukup besar. Namun, jika dibandingkan dengan luas Kalteng yang harus ditangani dan diawasi angka itu sangat minim. Luas kawasan hutan di Kalteng mencapai Rp 15,3 juta hektare (ha). Di antaranya terdapat sekitar 3 juta ha lahan gambut, jika dilahap api saat musim panas tanah gambut menjadi bencana alam yang mengganggu semua aspek kehidupan masyarakat.

“Apalagi belum pola pemadaman yang efektif, kecuali diguyur hujan, api akan padam,” ujarnya.

Sebelumnya, tahun 2006, kebakaran hutan terparah di Kalteng. Titik panas sejumlah 41.030 titik api tersdebar di semua kabupaten/kota. Kebakaran tahun 2007 terdapat 4.476 titik api, tahun 2008 sebanyak 1.609 titik api dan tahun 2009 sebanyak 4.612 titik api. (Saputra)
Selengkapnya...

Akhirnya SB Mengundurkan Diri Dari PAN

Jakarta, KBN News-Keputusan Soetrisno Bachir (SB) untuk mengundurkan diri dari PAN mengundang sejumlah pihak berspekulasi tentang keputusannya tersebut. Perpecahan dalam internal partai berlambang matahari biru itu tercium.

“Kalau dia keluar kan sudah jelas PAN itu pecah. Cuma seberapa banyak yang mendukung Soetrisno saya tidak tahu, "kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit, Senin 23 Agustus 2010, seperti dilansir matanews.

Ketika ditanya kemungkinan SB mundur akibat perolehan suara PAN yang menurun semasa kepemimpinannya, Arbi tak menampik. Penurunan suara tersebutlah yang melahirkan kekhawatiran dan perpecahan di tubuh PAN yang masih ingin bertahan di parlemen dalam pemilu 2014 mendatang.

“Saya pikir bisa saja karena itu (perolehan suara PAN berkurang) makanya dia menunjukkan kalau dia bertanggung jawab dengan keluar dari partai,” ujarnya.

Menurunnya suara PAN semasa kepemimpinan SB menyebabkan dukungan elit internal padanya berkurang dan beralih kepada Hatta Rajasa. Situasi yang terpojok seperti itulah yang membuat SB memilih lebih baik keluar dari partai bentukan Amien Rais itu daripada tetap bertahan tanpa adanya dukungan dan peran yang berarti.

“Ya dia juga sudah tidak ada peran lagi di partai karena tidak jadi pengurus lagi. Dukungan dari elit PAN kepada Soetrisno pun menurun makanya dia keluar,” tandas Arbi.

Kabar pengunduran diri SB ini sendiri pertama kali beredar lewat akun jejaring sosial Twitter. Salah satu orang kepercayaan SB, Adang Bokin, memberitahu berita pengunduran diri SB tersebut kepada sejumlah pengamat politik lewat akun Twitter pribadinya kemarin.

“Per tanggal 22 Agustus, di acara buka puasa di rumahnya, SB (Soetrisno Bachir) secara resmi menyatakan keluar dari PAN,” demikian tulis @adangbokin pada 22 Agustus 2010.(Saputra)
Selengkapnya...

Pemerintah Suntik Rp 6,4 Triliun ke 9 BUMN di 2011

Jakarta, KBN News - Pemerintah menganggarkan dana Rp 20,9 triliun di tahun 2011 untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun (6,7%) dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.

Demikian dikutip dari Nota Keuangan 2011 yang akan diserahkan menjadi
RAPBN 2011, Senin (23/8/2010,seperti dilansir detikfinance.

Adapun daftar BUMN yang mendapatkan suntikan atau Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah:

1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar Rp 1,5 triliun
2. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp 2 triliun
3. PT Dirgantara Indonesia Rp 127 miliar
4. PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp 1,3 triliun
5. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV sebesar Rp 100 juta
6. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V sebesar Rp 100 juta
7. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun
8. PT Geo Dipa Energi Rp 443,5 miliar


Empat BUMN mendapatkan suntikan modal Rp 1 triliun lebih. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo mendapatkan masing-masing Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Terutama untuk meningkatkan kapasitasnya melakukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

PT PII mendapatkan Rp 1,5 triliun untuk bisa memberikan penjaminan proyek-proyek infrastruktur, serta meningkatkan kecukupan modal dasar perseroan.(AA.Effendy)
Selengkapnya...

PT. Semen Tonasa Tambah Investasi Rp 10 Triliun

Jakarta, KBN News-Enam produsen semen segera merealisasikan investasi US$ 1,12 miliar atau Rp 10,08 triliun (kurs Rp 9.000/US$) tahun ini. Investasi itu ditujukan guna meningkatkan kapasitas produksi 10,16 juta ton.

Enam produsen semen itu adalah PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Andalas, PT Semen Padang, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT Semen Bosowa. Para produsen semen tersebut beramai-ramai menambah investasinya dengan cara membangun pabrik, memodifikasi lini produksi, dan merevitalisasi mesin guna mengantisipasi kekurangan (shortage) di pasar domestik pada 2012 sekitar lima juta ton.

Berdasarkan data rekapitulasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pada periode Januari-Juni 2010, enam proyek investasi semen itu sudah mulai berjalan dan tinggal menunggu jadwal operasional.

“Proyek investasi semen yang paling baru dilakukan oleh PT Semen Gresik, PT Semen Bosowa, dan PT Semen Padang. Semen Gresik mulai membangun pabrik Tuban IV sekitar April 2010 dengan nilai US$ 350 juta,” kata Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Tony Tanduk kepada Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.

Sedangkan PT Semen Bosowa, lanjut dia, memulai ekspansi lini produksi kedua di pabriknya yang terletak di Maros, Sulawesi Selatan, senilai Rp 300 miliar pada akhir semester I-2010. “Berdasarkan laporan yang kami terima, Semen Bosowa meningkatkan kapasitas produksi dari 5.500 ton per hari menjadi 6.500 ton per hari,” ucapnya.

Dari enam produsen itu, tambahan investasi yang paling besar dilakukan oleh PT Semen Tonasa yang mulai membangun konstruksi pabrik baru, yaitu Tonasa V, di Pangkep, Sulawesi Selatan, berkapasitas 2,5 juta ton. Nilai proyek itu mencapai US$ 350 juta.
Tony menilai, penambahan kapasitas produksi itu perlu dilakukan mengingat Indonesia terancam kekurangan pasokan semen, jika pertumbuhan konsumsi melampaui 10% per tahun hingga 2012. Apalagi ekspansi dan pembangunan pabrik membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk mencapai tahap operasional.

“Pabrik baru Tonasa V akan berproduksi pada 2011. Sedangkan pabrik baru Tuban IV ditargetkan berproduksi 2012,” paparnya.


Tak ketinggalan, jelas dia, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, produsen semen merek Tiga Roda, menggelontorkan dana sekitar US$ 50 juta untuk membangun mesin penggiling semen (cement mills) berkapasitas 1,5 juta ton di Cirebon. PT Semen Padang juga memodifikasi lini produksi guna menambah kapasitas pabrik sebesar 860 ribu ton pada kuartal II-2010. Dengan upaya itu, kapasitas PT Semen Padang naik menjadi 5,24 juta ton dari sekitar 3 juta ton.

Tony menambahkan, PT Semen Andalas Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki Lafarge SA (Perancis) akan merampungkan revitalisasi pabrik di Aceh pada kuartal IV-2010. Setelah revitalisasi rampung, pabrik Semen Andalas yang sempat hancur karena tsunami 2004 akan berproduksi sebanyak 1,8 juta ton. Upaya revitalisasi itu menelan investasi US$ 300 juta.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengakui, seluruh produsen semen domestik siap untuk menambah kapasitas guna mengantisipasi lonjakan permintaan. “Selain enam produsen itu, PT Holcim Indonesia Tbk sebenarnya berencana membangun pabrik 1,8 juta ton. Namun, kemungkinan besar mereka masih memfinalisasi rencana tersebut,” ujarnya, seperti dilansir SuaraPembaruan.

Dia menjelaskan, ekspansi yang dilakukan para produsen tersebut membutuhkan waktu dalam pembangunan konstruksi, kecuali untuk modifikasi lini produksi. “Kalau untuk membangun pabrik baru biasanya butuh 2-2,5 tahun. Tapi, kalau modifikasi lini produksi, bisa lebih cepat,” paparnya.

Urip menerangkan, produsen semen lainnya yang berencana investasi adalah PT Semen Kupang. Setelah sempat tidak beroperasi selama dua tahun terakhir karena kesulitan dalam pendanaan, PT Semen Kupang akan menghidupkan lagi operasional pabrik mereka pada Agustus 2010. Rencananya, tambah Urip, pabrik tersebut akan menghasilkan 500.000 ton per tahun dan hanya akan melayani pasar Indonesia bagian timur, terutama di Kupang.

Berdasakan data ASI, konsumsi semen domestik pemerintah dan swasta meningkat 11% menjadi 19,5 juta ton pada semester pertama 2010, dibanding periode sama 2009 sebesar 17,5 juta ton. Meski realisasi penjualan semen pada semester I naik 11%, ASI belum merevisi target pertumbuhan pada tahun ini yang dipatok 6% dibandingkan tahun lalu, dari 38,4 juta ton menjadi 40,7 juta ton. (AA.Effendy)
Selengkapnya...

Satpam CIMB Niaga Korban Penembakan, Terdaftar di Jamsostek Medan

 Laporan: Sanco Simanullang- Medan

Medan, KBN News-Dua anggota Satpam Bank Cimb Niaga Jalan Aksara Medan, Fahri (28) dan Muhdiantoro (30), yang ditembak perampok Rabu (18/8) dinyatakan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Medan. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Cabang Medan Drs Pengarapen Sinulingga MM didampingi Humas Kanwil I Sanco Manullang ST MT ketika dikonformasi wartawan apakah korban penembakan terdaftar sebagai peserta program jamsostek.

“Benar, yang bersangkutan hingga kini terdaftar di Jamsostek Cabang Medan. Jadi segala hak-haknya siap kita proses. Kalau anggota kepolisian otomatis dilindungi PT Asabri (Persero),” cetus Sinulingga.

Dalam catatan Jamsostek Medan, lanjut dia, Fahri dan Muhdiantoro bekerja sebagai outsourcing pada CV Daya Cipata yang merupakan anak perusahaan Bank Niaga. Muhdiantoro pemilik Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) bernomor 09028875871 dan Fahmi pemilik KPJ bernomor 10019732063.

“Kita mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Bank Cimb Niaga Jalan Aksara Medan yang telah mendaftarkan karyawannya ke jamsostekm sebagaimana amanat UU No 3 tahun 1992,” katanya.

Menurutnya, langkah pimpinan Bank Cimb Niaga patut dicontoh, karena telah terhindar dari jeratan hukum UU Jamsostek dan ketenagakerjaan, walaupun satpam yang bersangkutan hanya outsourcing tetapi tetap didaftar sebagai peserta jamsostek.
Sinulingga mengatakan, resiko dalam bekerja selalu ada, tidak memandang apakah tempat bekerjanya di Kantor atau di Pabrik. Orang kebanyakan mengira, kecelakaan kerja hanya terjadi di pabrik atau di jalan raya. Dari kasus yang menimpa Satpam Bank CIMB Niaga terbukti, bisa saja tiba tiba terjadi kecelakaan kerja, walaupun sebelumnya tidak diduga bakal terjadi.

Lebih jauh Sinulingga memaparkan, penting bagi semua pekerja menjadi peserta jamsostek. Dia menjelaskan, Jaminan Kecelakaan Kerja, merupakan salah satu program wajib jamsostek jaminan ini diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau ketempat lain yang berhubungan dengan tugas.

“Jadi, orang yang sedang menuju tempat bekerja, tiba tiba kena lempar batu sama orang gila dan mengalami luka, atau tertimpa pohon dijalan saat sedang menuju tempat kerja, termasuk kecelakaan kerja dan ditanggung jamsostek,” katanya.

Saat ditanya, apa saja yang dapat didapatkan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, mantan Kepala Cabang Jamsostek Belawan ini merinci, tenaga kerja tersebut akan mendapatkan biaya transportasi, biaya pengobatan(perawatan), upah Selama Tidak Mampu Bekerja (STMB), Santunan Cacat, Santunan Kematian Kecelakaan Kerja dan Biaya rehabilitasi.

Sementara tenaga kerja tidak mampu bekerja, PT Jamsostek (Persero) pada 4 bulan pertama akan membayarkan 100 % dari upah yang dilaporkan, 4 bulan kedua 75 % , selanjutnya 50 persen.

Biaya pengobatan (perawatan) bisa diklaim maksimal Rp 12 juta. Kalau cacat tetap sebagian (% TABEL X 80 BLN UPAH ), kalau cacat fungsi (% TABEL FUNGSI X (% TABEL X 80 BLN UPAH), dan kalau cacat total (70% X 80 BLN UPAH) + BERKALA (24 BLN) RP. 200.000,-/ BLN. Masih menurut Sinulingga, santunan kematian kecelakaan kerja akan dibayar SEKALIGUS (60% X 80 BLN UPAH), BIAYA PEMAKAMAN (RP. 2.000.000,-), dan berkala (24 BLN) Rp. 200.000,- / BLN.

“Makanya, kalau upah dilaporkan kecil, ya jamsostek akan bayar kecil kepada yang bersangkutan, karena pengalinya adalah upah yang dilaporkan. Jadi, kita minta, mari laporkan upah yang sebenarnya, agar tenaga kerja saat terjadi resiko benar benar mendapatkan haknya secara utuh,” sambung dia.

Dia mengatakan, kalau pelaporan upah fiktif merupakan pelanggaran UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.
Sinulingga lebih jauh meminta agar perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke jamsostek agar segera menghubungi cabang Medan sehingga terhindar dari jeratan hukum.
“Setiap perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan atau membayar total upah seluruh karysawannya Rp 1 Juta , wajib hukumnya menjadi peserta jamsostek. Kalau tidak, akan diajukan ke pengadilan,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar perusahaan memetik pelajaran dari dua kasus pelanggaran Jamsostek dan ketenagakerjaan yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Kedua kasus dimaksud adalah Manajer  PT PLN Pembangkitan Sumbagut, Ernawan Arief Budiman, 43, menjadi terdakwa dengan dua tuduhan melanggar UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kemudian Direktur PT MJM, Joni (29) penduduk Jalan Labu Medan, tidak memenuhi hak-hak normatif karyawannya yaitu tidak membayar hak-hak normatif dari pekerjanya, UMD (upah minimum domestik) dan tidak memasukkan kedalam program Jamsostek, sesuai UU No 3 tahun 1992. (Saputra )
Selengkapnya...

2011, 9 BUMN Dapat Suntikan Dana Rp 6,4 Triliun

Jakarta, KBN News- Pemerintah berencana untuk menyuntikkan dana Rp 6,4 triliun untuk 9 BUMN di tahun 2011. Jumlah ini lebih tinggi Rp 370,1 miliar atau 6,1% dibandingkan anggaran di 2010.

Demikian dikutip dari Nota Keuangan 2011 yang akan diserahkan menjadi
RAPBN 2011, Senin (23/8/2010),seperti dilansir detikfinance.

Adapun daftar BUMN yang mendapatkan suntikan atau Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah:

1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar Rp 1,5 triliun
2. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp 2 triliun
3. PT Dirgantara Indonesia Rp 127 miliar
4. PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp 1,3 triliun
5. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV sebesar Rp 100 juta
6. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V sebesar Rp 100 juta
7. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun
8. PT Geo Dipa Energi Rp 443,5 miliar


Empat BUMN mendapatkan suntikan modal Rp 1 triliun lebih. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo mendapatkan masing-masing Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Terutama untuk meningkatkan kapasitasnya melakukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

PT PII mendapatkan Rp 1,5 triliun untuk bisa memberikan penjaminan proyek-proyek infrastruktur, serta meningkatkan kecukupan modal dasar perseroan. (saputra)
Selengkapnya...

Ditjen Pajak Sebut PT. Semen Tonasa Masuk 100 Penunggak Pajak

Jakarta, KBN News- PT Semen Tonasa, anak usaha PT Semen Gresik Tbk (SMGR) dimasukkan dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar yang dirilis Ditjen Pajak. Padahal BUMN tersebut sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak periode Januari 2001 - Juni 2002.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Semen Gresik Tbk. Sunardi Prionomurti, perseroan tidak menjadi Wajib Pajak (WP) yang lalai membayar kewajiban, seperti yang dituduhkan Ditjen Pajak. Perseroan telah melakukan pembayaran ke nomor rekening sesuai ketentuan Undang-Undang (UU), yaitu rekening kantor Pos Makasaar.

"Bahkan Semen Tonasa telah menerima bukti pembayaran yang sah," ujarnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, belum lama ini, seperti dilansir detikfinance.

Namun, dana yang disetorkan ternyata tidak masuk ke rekening negara dan disalahgunakan oleh oknum pegawai Kantor Pos Makassar dan pegawai Kantor Pajak. Oknum tersebut terbukti melakukan tindak korupsi.

"Oknum telah dihukum oleh pengadilan dengan putusan pengadilan tetap berkekuatan hukum tetap," paparnya.

Terdapat putusan tetap dari Pengadilan Negeri Makassar, dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, dan putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Manajeman perseroan telah mengirimkan surat kepada Ditjen Pajak tertanggal 3 Desember 2009, guna mengklarifikasi daftar BUMN yang menunggak pajak, yang mencantumkan PT Semen Tonasa.

"Tanggal 1 Februari 2010, manajeman PT semen Tonasa menerima surat dari Sekjen Kementerian Keuangan RI, yang antara lain menginformasikan bahwa PT Semen Tonasa telah dikeluarkan dari salah satu BUMN penunggak pajak," imbuhnya. (Saputra)
Selengkapnya...

Purnawiran TNI AD Meninggal Setelah Kebakaran Terjadi di Makassar

Makassar, KBN News-Akibat Kebakaran yang terjadi di Jalan Lamadukkelleng Buntu, Minggu, (22/8) yang menghaguskan sekitar 65 rumah dan 100 Kepala Keluarga kehilangan tempat tinggal.


Seorang Purnawiran TNI AD, M. Amin (70) yang juga warga dipemukiman itu meninggal dunia setelah terjadi kebakaran di Jalan Lamaddukelleng Buntu, warga tersebut meninggal akibat terjatuh saat melihat-lihat bekas rumah yang dilalap sijago merah sore harinya. Nyawa Purnawiran TNI AD ini tak bisa lagi tertolong sebelum dibawa kerumah sakit, kata Ahmad Yani (46) salah satu warga kepada KBN News, di Makassar (22/8).

Sementara itu dari Pemerintah Kota Makassar membuat Tenda darurat dan dapur umum untuk membantu warga yang sedang tertimpah bencana kebakaran di tiga RY pada RW 3 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mariso. (Iwan/AA.Effendy)
Selengkapnya...

FJI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Wartawan TV di Tual

Jakarta, KBN News-Sekitar 100-an jurnalis mengadakan aksi renungan atas meninggalnya kontributor Sun TV, Ridwan Salamun, di Tual Maluku Tenggara. Aksi yang dimulai pukul 17.00 WIB ini digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/8/2010).

"Kita melakukan aksi ini bertujuan untuk mengutuk keras aksi kekerasan terhadap jurnalis," ujar kontributor RCTI, Andy Abdul Hamid,seperti dilansir Tribunnews.

Andy mengatakan, dalam aksi renungan ini akan diadakan tabur bunga di depan keranda Ridwan Salamun. "Kita meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini," imbuh Andy.

Oleh karenanya Forum Jurnalis Indonesia menuntut Polri mengusut tuntas dan menindak secara hukum dengan membentuk tim investigasi dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati kerja para jurnalis.

Saat ini, para jurnalis membentangkan spanduk dan poster berisi desakan kepada polisi untuk mengusut kasus terbunuhnya Ridwan Salamun dan meminta menghentikan aksi kekerasan kepada wartawan.

Untuk diketahui, Ridwan tewas sekitar pukul 06.00-07.00 Wita pada Sabtu (21/8) kemarin. Ridwan tewas setelah ditikam tombak di bagian badan dan ditebas parang dari belakang oleh sekelompok warga yang diduga berasal dari Desa Tigitan.(saputra0
Selengkapnya...

Berita Foto: Kebakaran Didekat Kediaman Mantan Wapres RI di Makassar

Foto: Iwan/AA.Effendy- Makassar

Petugas Pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan kobaran api yang melanda pemukiman Jl. Lamadukkelleng buntu, Minggu (22/8)




Petugas Pemadam kebakaran Kewalahan menjinakkan sijago merah


Kebakaran Yang terjadi dijalan Lamaddukelleng Buntu dekat kediaman Mantan Wapres RI Jusuf Kalla.


Salah satu warga yang histeris melihat rumahnya dilalap sijago merah

Selengkapnya...

Kebakaran Dekat Kediaman Yusuf Kalla Hanguskan 65 Rumah

Masjid ikut terbakar di jalan Lamaddukelleng buntu Rajawali Makassar (Foto: AA.Effendy)

Makassar, KBN News- Kebakaran yang terjadi hanya sekitar 100 meter dari rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lokasi Kebakaran di Jalan Lamaddukelleng Buntu ini menghubungkan Jalan Rajawali I Makassar dengan Jalan Haji Bau kediaman Jusuf Kalla.

Petugas pemadam kebakaran hingga saat ini sudah menurunkan delapan unit mobil pemadam kebakaran namun api belum juga bisa padam. Diprediksi api itu berasal dari rumah industri milik warga, menurut salah satu warga melihat kobaran api mulai terjadi pada pukul 13.15 wita.

Selama tiga jam petugas pemadam kebakaran dari Kota Makassar baru bisa mengusai kobaran api yang sangat ganas akibat tiupan angin dari arah barat sangat kencang. sejumlah petugas pemadam agak kewalahan menjinakkan sijago merah yang diperkirakan menghaguskan rumah sekitar 65 unit.

Sampai berita ini dimuat korban jiwa belum ada ditemukan, dan simpang siur informasi dari warga bahwa ada anaknya terperangkap api dilokasi kebakaran tersebut. (Usman/AA.Effendy)


Selengkapnya...

Soal Perampokan Berskala Besar di Medan, Ujian Berat Polri

Medan, KBN News-Perampokan bersenjata kian marak belakangan ini. Pelakunya kini tidak hanya dua atau empat orang saja tapi belasan orang.

Adalah Bank CIMB Niaga di Jalan Aksara, Medan jadi korbannya. Peristiwa terjadi di siang hari bolong 12.15 WIB, Rabu 18 Agustus 2010 lalu. Jumlah hasil jarahan pun tak sedikit. Rp 1,5 miliar berhasil digondol.

Pelaku perampokan pun bukan sembarangan. Mereka menggunakan senjata otomatis laras panjang yang tentunya tidak bisa didapatkan secara mudah.

Personel pengamanan bank tentu saja tidak mampu mengimbangi perampok yang berjumlah 16 orang dan bersenjata otomatis. Tak heran, jika seorang satuan pengamanan (satpam), Muhdiantoro ikut tertembak dan anggota Brimob yang bertugas di dalam bank, Briptu Imanuel Simanjuntak, tewas seketika terkena terjangan peluru.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menyebut perampokan di Medan ini sebagai perampokan skala luar biasa. Hal tersebut terlihat dari cara kerja serta senjata yang digunakan. Dia memastikan para perampok ini sangat terlatih dan mampu menggunakan senjata berat. "Ini bukan perampokan oleh kelompok biasa. Ini luar biasa.”

Soal isu perampokan tersebut terkait dengan jaringan terorisme, Adrianus tak mengesampingkannya. Ia menduga pelaku merupakan kelompok teroris militan dari Aceh yang lolos dari penyergapan polisi beberapa waktu lalu. Mereka bergerak dari Aceh ke Medan untuk mengumpulkan dana. Kemungkinan lainnya, kata Adrianus, adalah oknum-oknum aparat yang memiliki motif tertentu. "Tapi kemungkinannya sangat kecil,"

Menurut Adrianus, perampokan ini menjadi ujian baru bagi polisi untuk menuntaskannya. Polisi tak hanya harus jago memberantas terorisme, tapi juga perampokan berskala besar,seperti dilansir vivanews.



Sebelum kasus perampokan besar di Medan, peristiwa serupa juga terjadi di Pasar Tebet, Jakarta Selatan 6 Agustus 2010 lalu. Komplotan perampok yang berjumlah 14 orang ini, menggasak tiga toko emas, yakni Toko Emas Indah Baru, Toko Emas Ajung, dan Toko Keris Emas.

Belasan perampok ini mengangkut berbagai jenis perhiasan mulai dari cincin, kalung dan lainnya. Jumlahnya mencapai 2 kilogram. Selain sempat menyebar hasil jarahannya, para perampok ini juga melukai tiga orang pegawai toko emas.

Selang dua pekan, Polda Metro Jaya akhirnya menangkap enam pelaku perampokan di Tebet. Salah satu yang ditangkap adalah otak perampokan berinisial RP yang memang buronan polisi karena terkait perampokan toko emas di sejumlah wilayah lainnya, seperti Cikarang, Bekasi, Bogor dan Depok.

"Polisi masih mengejar pelaku lainnya di wilayah Jawa (Purwokerto dan Pekalongan) dan Sumatera (Lampung)," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar.

Boy memastikan kelompok perampok toko emas Bukit Duri tidak terkait dengan aksi perampokan bank di Medan. Perampokan di Medan lebih terkoordinir dan bersenjata lebih bagus dari perampokan di Tebet.

***

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Oegroseno menduga perampokan dilakukan orang-orang terlatih. "Itu dilihat dari jumlah dan teknik perampokan yang mereka lakukan," kata Oegroseno.

Setidaknya ada empat jenis senjata dipakai kawanan perampok Bank CIMB Niaga, Medan. Polri mengakui senjata-senjata itu digunakan pula untuk pasukan organik TNI dan Polri.

Tetapi, senjata itu juga pernah dipakai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Empat jenis senjata itu adalah AK47, M16, SS1, dan Revolver.

"Sisa-sisa GAM itu banyak sekali. Apakah semua senjata GAM itu diserahkan dan dimusnahkan semua?" kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto.

Marwoto mensinyalir, senjata-senjata sisa GAM yang masih dalam kondisi baik itu tidak diserahkan kepada petugas untuk dimusnahkan. Diduga, senjata-senjata yang layak pakai itu masih berada di tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
Tapi, dia menegaskan, hal tersebut bukan berarti pelakunya adalah mantan anggota GAM atau bahkan oknum TNI dan Polri.

Pernyataan Marwoto ini mengingatkan pada fakta masih beredarnya sekitar 2.000 senjata api. Itu di Jakarta saja. Polisi sesungguhnya sudah berusaha menarik senjata yang sudah beredar, tapi tidak semuanya bisa ditarik.

Boy menjelaskan, semenjak dikeluarkannya Keputusan Kapolri Jenderal Sutanto No 1117/8/2005, senjata berizin harus disimpan polisi. Status kepemilikan bisa saja tetap, tetapi senjata harus disimpan di Polda Metro Jaya.

Tapi sampai akhir tahun 2008, baru 3.000 dari 5.000 senjata yang berhasil ditarik. Masih ada 2.000 pucuk senjata yang saat ini belum diketahui keberadaannya. (saputra)

Selengkapnya...

Bupati Temukan 12 Rekening Pemkab di Bank Sulsel Maros

Terkait Temuan Saat Melakukan Sidak  Pada Setiap SKPD

 Maros, KBN News-Gebrakan Bupati Maros H.Hatta Rahman dengan melakukan infeksi mendadak (sidak) diawal kepemimpinanya di Butta Salewangeng dimana banyak menemukan keganjilan khususnya dibidang adiministrasi pengelolaan keuangan Daerah. Karir Hatta rahman sebelum menjabat Bupati maros pernah menduduki jabatan Wakil ketua DPRD dan ketua panitia anggaran DPRD Maros.

Pengalaman selama dilegislatif sebagai lembaga pengawas eksekutif, telah banyak menemukan perubahan –perubahan dalan pengelolaan keuangan Daerah yang telah menyalahi aturan perundang-undangan.

Bupati Maros mengunkapkan bahwa sidak yang kami lakukan kesetiap SKPD merupakan program awal kepemimpinannya selama 100 hari. Dari sejumlah temuan selama sidak beberapa hari dimana banyaknya kegiatan yang telah dilakukan setiap SKPD yang tertunda pembayaranya, seperti pembayaran pihak rekanan baik pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan fisik, ungkapnya.

Menurut dia ironisnya proyek ini banyak yang menggunakan dana APBN,DAK,Percepatan dan Pasca bencana. Dan hal itu sudah diketahui bahwa semua itu anggaran yang tidak bisa dikurangi atau dialihkan keanggaran lain, katanya kepada KBN News di Maros, Jumat (20/8).

Hatta menjelaskan dari hasil infeksi mendadak, telah terjadi benang kusut pada administrasi pengelolaan Keuangan Pemkab Maros selama ini sebelum kepemimpinannya dan ini telah dirasakan masyarakat maros sedikit dan akhir-akhir ini mulai terkuak, jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Maros ini telah juga menemukan adanya 12 Rekening Pemkab Maros di Bank Sulsel Cabang Maros. Adapun pemilik rekening adalah sejumlah Kantor Dinas-dinas dikabupaten Maros diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Tata Ruang, ujarnya.

" Dari temuan 12 Rekening milik Pemkab Maros ini menjadi penyebab administrasi pengelolaan keuangan Maros semakin amburadul dan tidak bisa dikontrol karena terlalu banyak pintu pengeluaran dana harus diawasi, dan ini pula yang selama ini membuat kas selalu kosong," beber Hatta.

Hatta Rahman menegaskan pula jika sekiranya pengelolaan administrasi keuangan di Pemkab Maros ingin disterilkan kembali, tidak ada jalan lain dimana dua belas rekening pemkab ini yang ada di Bank Sulsel cabang Maros itu harus dipangkas agar tidak terlalu banyak lubang yang perlu ditutup, tegasnya.

Adapun dua belas pintu yang selama ini digunakan untuk menerima dana dari pusat cukup dua saja yang dibuka guna lebih mudah mengawasinya. karena itu pola lama yang dipakai Bupati Lama sistem Administrasi Pengelolaan keuangan di Maros akan kita rubah agar pelayanan kemasyarakatan jauh lebih baik dan lebih optimal, kunci Ketua DPC PAN Maros.(Ardi)

Selengkapnya...

Lagi, Gempa 5,8 SR Guncang Aceh

Jakarta, KBN News- Gempa berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) mengguncang Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Gempa tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 44 kilometer Tenggara Sinabang, NAD, dengan kedalaman 37 kilometer pada 21 Agustus 2010 sekitar pukul 12.42 WIB, seperti dilansir detikcom.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka-luka serta kerusakan akibat gempa ini.(Saputra)
Selengkapnya...

Pertamina Tarik Tabung Elpiji 3 Kg Sebanyak 1,9 Juta

Jakarta, KBN News-PT Pertamina (Persero) telah menarik sekitar 1,9 juta tabung elpiji kemasan 3 kilogram yang rusak sejak program konversi minyak tanah ke elpiji diluncurkan. Penarikan tabung untuk menjamin mutu dan keamanan tabung elpiji di rumah tangga.


Menurut Vice President Komunikasi PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun, Kamis (19/8) di Jakarta, dengan maraknya kasus ledakan elpiji, pihaknya pesimistis bisa mencapai target pendistribusian paket perdana konversi. ”Penyaluran 52 juta paket kemungkinan tercapai pada tahun 2011,” ujarnya.

Hingga akhir Juni 2010, Pertamina mendistribusikan 44,675 juta paket perdana konversi yang terdiri dari tabung elpiji kemasan 3 kg, kompor, selang, dan regulator. Dalam APBN 2010, pemerintah menargetkan pendistribusian 9,3 juta paket.

Sejauh ini, Pertamina telah menarik 1.995.000 tabung elpiji kemasan 3 kg yang rusak atau tak layak pakai lagi, di antaranya tabung telah penyok dan bocor,seperti dilansir Kompas.

Dari total tabung yang sudah ditarik, 1,4 juta di antaranya memiliki standar nasional Indonesia (SNI), sisanya tidak berlabel SNI. Mayoritas tabung yang ditarik berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Mekanisme penarikan tabung adalah tabung yang telah habis dipakai konsumen dibawa ke stasiun pengangkutan dan pengisian bulk elpiji (SPPBE). Sebelum diisi ulang gas, petugas memeriksa kondisi tabung apakah masih layak pakai atau tidak.

Jika tidak layak pakai, tabung elpiji itu ditarik dari peredaran untuk dites ulang oleh Pertamina. Jika masih dapat diperbaiki, akan diperbaiki. Bila rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi, dibuang atau jadi besi tua.

Dalam memperbaiki tabung elpiji kemasan 3 kg, lanjut Harun, Pertamina bekerja sama dengan sejumlah badan usaha milik negara, yakni PT Wijaya Karya, PT Boma Bisma, dan PT Pindad. Agar tak terjadi kelangkaan tabung akibat penarikan, Pertamina menyiapkan cadangan 15 juta tabung.

Uji ulang

Seiring maraknya kasus ledakan elpiji, Pertamina memperpendek masa uji ulang tabung elpiji untuk meningkatkan keamanan tabung. Sebelumnya, masa uji ulang tabung 5 tahun. ”Masa uji ulang diperpendek jadi 3 tahun, bahkan kini dipersingkat lagi jadi 2 tahun,” ujar Harun.

Dalam pengujian ulang, petugas memeriksa kondisi fisik tabung. Ada yang hanya memerlukan pengecetan ulang, tetapi ada yang perlu perbaikan menyeluruh, bahkan ada yang dibuang. ”Kami meminta masyarakat agar tabung elpiji 3 kg dipakai dengan baik, jangan dilempar-lempar,” kata Harun.

Menurut pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir, inspeksi tabung elpiji harus dilakukan setiap kali pengisian di SPPBE karena di sini Pertamina bisa mencegah peredaran tabung yang tidak layak pakai. ”Pertamina tentu kesulitan mengontrol perjalanan tabung dari konsumen ke SPPBE,” katanya.

Pengontrolan bukan hanya pada tabung, tetapi juga katup dan segel karet sebagai satu kesatuan atau satu paket. (saputra)
Selengkapnya...

Anas: Demokrat Punya Pigur Pengganti SBY Pada Pemilu 2014

Jakarta, KBN News-Partai Demokrat tidak pernah khawatir dengan figur pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 2014. Anas Urbaningrum, ketua umum partai tersebut, menyatakan Demokrat punya dua deposito politik untuk menghadapi Pemilu mendatang.

Namun, menurutnya, terlalu dini kalau harus berbicara 2014 pada saat ini. “Demokrat akan bicara Pemilu 2014 pada 2013,” ungkap Anas Urbaningrum di kediaman pribadinya,Kamis (19/8)

Dengan dua tabungan politik yang dimiliki saat ini, kata Anas, terlalu naif jika ide perlunya amandemen UUD 1945 untuk perpanjangan periodesasi jabatan Presiden yang dilontarkan Ruhut Sitompul, dikaitkan dengan Demokrat tidak punya figur pengganti SBY.

“Kita punya dua tabungan politik yang baik, yakni hasil Pemilu legislatif 2009 dan hasil kongres Partai Demokrat 2010. Sehingga tidak pernah khawatir dengan figur pengganti Pak SBY,” ungkapnya.

Pada Pemilu 2009, urai Anas, perolehan suara Demokrat meningkat tajam pada proses Pemilu yang demokratis. Demikian juga pada kongres kedua Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010 terjadi proses demokratisasi pada pergantian tampuk pimpinan partai.

“Dengan dua tabungan politik itu kami tidak khawatir. Karena dari hasil survei, tren Partai Demokrat semakin meningkat. Jadi tidak ada alasan pesimis menghadapi Pemilu 2014,” katany. (Saputra)
Selengkapnya...

PT Semen Tonasa Masuk Daftar Pabrik Semen Bebas Kartel

Terkait KPPU Tetapkan 8 Pabrik Semen di Indonesia Bebas Kartel

Jakarta, KBN News-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menetapkan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Padang Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Andalas Indonesia, PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, dan PT Semen Bosowa Maros, tidak melakukan pelanggaran tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha dalam industri semen di Indonesia.

Penetapan itu dilakukan Majelis Komisi yang terdiri dari Benny Pasaribu, sebagai Ketua, dan Tri Anggraini, H. Tadjuddin Noersaid, masing-masing sebagai Anggota. “Perusahaan semen tersebut tidak melakukan pelanggaran tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,” ujar Benny Pasaribu, saat dikonfirmasi di Gedung KPPU, Kamis.seperti dilansir matanews.

Menurutnya, perkara ini bermula dari monitoring yang dilakukan oleh KPPU selama kurang lebih enam bulan terkait dengan adanya dugaan pengaturan harga, produksi dan pemasaran dalam industri semen yang dilakukan kedelapan pabrikan semen tersebut.

Adapun Pasar yang didefinisikan dalam perkara ini, adalah semen abu-abu dalam bentuk curah, yang digunakan untuk pembangunan atau membuat struktur bangunan seperti rumah, bangunan tinggi, jembatan, jalan beton, dan sebagainya, yang diproduksi tanpa membedakan jenis OPC, PPC atau PCC dalam pasar geografis nasional di seluruh Indonesia, yang saat ini baru mencapai 31 daerah pemasaran.

Dikatakan Benny, dalam menentukan ada tidaknya kartel yang dilakukan kedelapan perusahaan tersebut, KPPU menggunakan Parameter, yaitu, harga paralel (Price Parallelism), harga yang eksesif (Excessive Price), pengaturan Produksi dan Pemasaran, dan Keuntungan yang eksesif (Excessive Profit).

Berdasarkan pertimbangan terhadap harga paralel (price parallelism), harga yang eksesif (excessive price), pengaturan produksi dan pemasaran, dan keuntungan yang eksesif (excessive profit), ujar Benny, Majelis Komisi berkesimpulan tidak cukup alasan untuk menyatakan terdapat petunjuk adanya kartel.

Dengan tidak ditemukannya petunjuk adanya kartel, tambah Benny, maka Majelis Komisi menyimpulkan tidak terjadi dampak yang merugikan secara signifikan baik bagi perekonomian nasional maupun bagi konsumen.

Untuk itu jelas Benny, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan Saran dan Pertimbangan, yakni merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membubarkan ASI karena dapat memfasilitasi terjadinya pengaturan harga, produksi dan pemasaran dalam industri semen dan selanjutnya tugas fungsi ASI dapat ditangani oleh Pemerintah.

Kemudian, merekomendasi agar Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna melindungi konsumen, dan menjaga ketersediaan pasokan semen di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau. (Saputra)
Selengkapnya...

"Ini Muslihat Perpanjang Periode Kepresidenan SBY"



Jakarta, KBN News-Gagasan memperpanjang masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode dipandang Partai Golkar sebagai muslihat dari Partai Demokrat untuk memperpanjang periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Bendahara Partai Golkar, Bambang Soesatyo, juga mencurigai upaya memperpanjang masa jabatan presiden dengan mengamandemen UU 1945 itu menjadi agenda utama reformasi gelombang kedua yang mengemuka pada 16 Agustus lalu.

"Wah, jangan-jangan ini yang akan dijadikan muatan inti reformasi gelombang kedua? Picik dan dangkal sekali kalau ada parpol yang hanya memikirkan dan coba mempertahankan nikmatnya menggengam kursi presiden,” ungkap anggota Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (18/8),seperti dilansir matanews.

Ia berkeyakinan, ada misi terselubung di balik gagasan yang dilontarkan Ketua Divisi Humas DPP Partai Demokrat , Ruhut Sitompul, itu. “Saya paham muslihat ini; Partai Demokrat ingin memperpanjang periode kepresidenan SBY,” sebut Bambang Soesatyo.

Namun, ia mengingatkan, memperpanjang masa jabatan presiden otomatis harus melalui amandemen UU dan itu bukan sesuatu yang mudah meskipun itu memungkinkan.

“Mengamandemen UU berati kita harus membongkar kembali hasil amandemen konstitusi yang telah dihasilkan dengan susah payah. MPR juga harus bersidang untuk mengubah UUD 45 yang membatasi jabatan presiden hanya dua kali periode,” jelas Bambang Soesatyo.

Dan kalau perpanjangan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode disepakati, menurut Bambang Soesatyo, itu sama artinya dengan menarik mundur perjalanan demokrasi Indonesia. (Saputra)
Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom