Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Regident : Biaya Pengurusan Duplikat di Samsat Pare-pare Hanya Rp.50 Rb.

Makassar, KBN News- Sejumlah pihak meragukan pengakuan Kanit Regident Samsat Parepare saat media ini melakukan konfirmasi via telepon selular, bahwa biaya duplikat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, baik roda dua maupun roda empat hanya dibebankan biaya sebesar Rp50 ribu.

Padahal, sejumlah masyarakat pengguna kendaraan bermotor (ranmor) yang bermukim di Parepare mengakui, selain sulit melakukan pengurusan duplikasi, banyak diantara mereka dibebankan biaya yang cukup tinggi hingga mencapai Rp350 ribu untuk penerbitan duplikasi STNK.

"Rata-rata pengguna kendaraan yang hendak melakukan pengurusan duplikasi STNK dihadapkan dengan persoalan biaya yang cukup tinggi dan beragam," papar Rahman, warga Kota Parepare, saat dimintai tanggapan beberapa waktu lalu.

Lain lagi dengan pengakuan sejumlah birojasa yang kerap keluar masuk di kantor ini untuk melakukan pengurusan perpanjangan maupun duplikat STNK, bahwa selain biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp50 ribu yang dibebankan, juga biaya penerbitan duplikasi juga dibayar. Sayangnya, birojasa ini enggan menyebut nilai yang ditarik pihak berkompeten tersebut.

Sejumlah LSM-pun diminta tanggapannya, bahwa sangat tidak mungkin kalau penerbitan duplikat hanya membebankan masyarakat sesuai dengan PNBP.

"Kami yakin, selain biaya Rp50 ribu, ditengarai keras ada pungutan sesuai dengan pengakuan pemohon duplikat STNK. Saya juga pernah mengurus duplikat STNK ditemoat lain dengan pembebanan biaya yang cukup tinggi selain biaya PNBP," ucap Ramli, aktifis LSM LAPPAN.

Karena itu, diharapkan agar seluruh elemen masyarakat, khususnya pemilik ranmor di Kota Parepare untuk menerima pelayanan prima tanpa ada pungutan diluar ketentuan. Karena hal tersebut sudah menjadi komitmen Polri. Bersambung pada edisi selanjutnya. (Burhan/Zulkifli)
Selengkapnya...

Komisi III Rekomendasikan Proses Hukum Proyek Bermasalah

Gorontalo,KBN News-Dalam Rapat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung, Senin (27/12) diruang komisi, Sun Diki Ketua Tim VII (tujuh, red), menegaskan akan segera merekomendasikan ke mitra kerja mengenai evaluasi proyek untuk tahun 2010.
Rekomendasi itu akan ditujukan ke Dinas PU, Bappeda dan Dinas Perhubungan sebagai mitra kerja komisi III. "Kami akan mempertanyakan proyek yang tahun 2010 yang sudah rampung dikerja dan yang belum serta yang indikasinya bermasalah akan kami rekomendasikan untuk diproses hukum, "jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyusun Rencana Induk Kegiatan (RIK) dewan tahun anggaran 2011, yang kemudian dilanjutkan agenda kerjasama komisi V DPR RI, Provinsi dan Kabupaten serta Kota. "Kami akan membangun kerjasama saling memberi masukan dan menggali informasi, "ungkapnya.

Sebelumnya, dalam evaluasi dilapangan, pihak komisi III mendapati beberapa proyek tahun 2010 yang tidak sesuai kontrak, "Ini kemungkinan besar akan diputuskan kontraknya dan jika harus dilanjutkan harus melalui proses tender lagi, "ungkapnya.
Dia mengakui jika Departemen Dalam Negeri (Depdagri, red) telah mengeluarkan arahan pemberhentian terkait proyek bermasalah, "tidak boleh ada proyek lucuran, yang bermasalah akan kita tindaklanjuti ke proses hukum sedangkan yang pekerjaan baik akan kita usulkan untuk dilanjutkan, "katanya.(Rahmat Nur)
Selengkapnya...

Komisi B Minta KemeneESDM Evaluasi Kinerja Konsultan Elpiji

Gorontalo,KBN News-Ketua Komisi B DPRD Kota Gorontalo, Muhajir Abdullah mengharapkan agar pihak Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (KemenESDM) untuk melakukan evaluasi kinerja pihak ke tiga (konsultan, red) yang dipercayakan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pengalihan minyak tanah (mitan, red) ke gas elpiji (LPG) di Kota Gorontalo. "Ini terkait dari 35 ribu Kepala Keluarga (KK) yang diprioritaskan untuk didata, baru berkisar 10 ribu KK yang dirampungkan. "kata Muhajir Abdullah, Senin (27/12)

Dia menilai, perusahaan konsultan yang saat ini melakukan tahapan sosialisasi, edukasi dan pendataan sangat tidak maksimal. Terbukti banyaknya penolakan masyarakat kota untuk rencana pengalihan minyak tanah ke gas elpiji.

"Beberapa bulan lalu KemenESDM menugaskan beberapa perusahaan konsultan untuk melakukan beberapa tahapan konversi mitan kegas elpiji, walhasil masih belum diterima sepenuhnya masyarakat kota, "jelas Muhajir Abdullah.

Sebelumnya, pemerintah pusat sangat optimis penerapannya akan sukses di kota Gorontalo, namun kenyataan dilapangan program konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena dimasyarakat. "Saya melihat saat pendataan di kota Gorontalo banyak kendala, terutama masyarakat belum mengetahui pesan pentingnya program konversi, "ungkapnya.

Dia berpendapat seharusnya tahap pertama yang dilakukan konsultan yakni edukasi, ini dimaksud agar saat dilakukan pendataan tidak terjadi penolakan. "Jadi saya berharap konversi mitan keLPG dievaluasi ulang, "usulnya.
Menurutnya, suskses tidaknya program konversi di kota Gorontalo tergantung sosialisasi yang dilakukan pihak konsultan kemasyarakat.(Rahmat Nur)
Selengkapnya...

Nunggak Listrik Rp 1,7 M, Jeneponto Terancam Kegelapan

Laporan: Rizal Nur- Jeneponto

Jeneponto, KBN News-PLN Rantin Jeneponto yang dinahkodai H.Arifin, DS, SE patut diajungi jempol pasalnya dalam melaksanakan aturan tidak pandang bulu, walaupun Kota Jeneponto terancam "Gelap" selama bebarapa hari dan sejumlah SKPD diperkirakan pelayannyatidak tidak bakal berjalan maksimal karena aliran listrik diputus pihak PLN Ranting Jeneponto.

Pembuktian penyegelan tersebut dilakukan pada sejumlah Kantor SKPD, yang sudah tiga bulan tidak menyelesaikan tunggakan listrik demikian yang dituturkan Kepala Ranting PLN H.Arifin DS, SE disela-sela penyegelan KWH pada Gedung dan Asrama BLK Senin, (27/12).

Pihak PLN bersama dengan sejumlah petugas dari TNI dan Polisi bersama dengan sejumlah media cetak, elektro melakukan penyegelan kepada Kantor Camat Binamu, Kantor Departemen Sosial, Kantor Inspektorat, Kantor BPMD danTK, sementara Rumah Sakit, Dinas Parawisata serta Dinas Koporasi menyelesaikan tunggakannya saat akan dilakukan penyegelan.

Hal yang sama dilakukan Bendahara Rutin Kantor Bupati Jeneponto melakukan Pembayaran sesaat akan dilakukan penyegelanoleh pihak PLN Rantin Jeneponto sebesar Rp 1.042.975.585 yang diserahkan tunai melalui Bank Sulsel Cabang Jeneponto.

Lerbih Jauh Arifin mengatakan bahwa halini dilakukan karena tunggakan selama tiga bulan berturt-turut sebasar kurang lebih Rp 1,7 Miliyar, sebelumnya telah dilakukan pedekatan kekuluargan kepada sejumlah SKP didaerah in, termasuk didalamnya Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo, MP, namun hanya terus berjanji, karena tidak ada wujud dari janji sejumlah SKPD maka pihak kami terpaksa melakukan Penyegelan.

Penyegelan ini Kami lakukan karena desakan dari berbagai pihak termasuk didalamnya pihak masayarakat Jeneponto, dimana mereka terkadang mengatakan kepada piahak PLN kalau kita masayarakat kecil yang menunggak baru dua bulan sudah disegel tetapi kalau orang-orang besar PLN hanya diam saja.Kata Arifin

Sehingga kami harus bertindak tegas dalam menjalankan aturan, jadi penyegelan ini kami lakukan tampapandang bulu yang penting SKPD yang tidak punya itikat baik untuk melunasi tunggakannya berpan besarnya harus kami segel dan akan kembali dinyalakan bila tunggakan tersebut dilunas.

Bahkan Arifin mengatakan bahwa pihaknya telak diperintahkan oleh kepala Cabang PLN Bulukumba agar tunggakan listrik bagi kabupaten jeneponto harus tuntas, karena dari lima kabupaten wilayah Cabang Bulukumba Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng kabupaten Jeneponto parah dan terbesar tunggakannya.

Ketika ditanya Rencana kedepan, Arifin mengatakan tidak akan memberikan teloransi kepada siapaun pelanggang PLN, kalau itu menunggak elama tiga bulan maka pihak PLN akan melakukan pemutusan aliran.(rizal).
Selengkapnya...

Akhir Tahun 2010, Pertamina Tambah 10% Stok BBM

Jakarta, KBN News- PT Pertamina (persero) menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) sebesar 10% dari biasanya. Penambahan ini dalam rangka antisipasi kebutuhan BBM di akhir tahun termasuk dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2011.

Demikian disampaikan oleh VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Harun, Minggu (26/12/2010),seperti dilansir detikcom.

"Kita kan tahu karena untuk Natal dan Tahun Baru ini pasti ada peningkatan volume penggunaan BBM, karena ini kan hari libur. Maka itu kemarin kita siapkan stok BBM sedikit lebih banyak,"jelas Harun.

Harun menambahkan sejauh ini pasokan stok BBM masih lancar jelang akhir tahun 2010. Ia juga mengakui kalau Pertamina sendiri sejak menjelang datangnya hari Natal dan Tahun Baru sudah mempersiapkan adanya peningkatan volume konsumsi BBM.

"Yang pasti sejak beberapa hari kemarin teman-teman kita di Pertamina sudah mempersiapkan untuk dua hari ini (Natal dan Tahun Baru)," imbuhnya.

Sebelumnya juga Harun mengatakan dalam keadaan normal konsumsi premium harian mencapai 63.000 kiloliter (KL) per hari sementara untuk solar rata-rata dalam keadaan normal hanya 33.000 KL per hari
Selengkapnya...

Pembatasan Subsidi BBM Bisa Timbulkan Pasar Gelap

Gorontalo,KBN News-Ketua Komisi B DPRD Kota Gorontalo, Muhajir Abdullah menyetujui jika rencana pemerintah melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi diperuntukan bagi kendaraan dinas pemerintahan. Namun jika peruntukkannya terhadap kendaran roda dua bisa sangat berisiko.


Untuk kendaraan dinas sudah seharusnya dilakukan pembatasan BBM (bahan bakar minyak) non-subsisi ini akan membantu subsidi bagi masyarakat, kata Muhajir Abdullah, Kamis (23/12).


Muhajir mengatakan, dasar dari pembatasan subsidi ini agar bisa dirasakan masyarakat yang tidak mampu. Namun fakta di lapangan penerapan subsidi hanya dirasakan bagi kalangan elit. Hal lain yang dapat menimbulkan dampak, jika pemerintah memaksakan pembatasan ini bagi pengguna roda dua. Dalam kondisi tersebut akan ada pihak-pihak yang menawarkan harga BBM lebih rendah karena berasal dari BBM bersubsidi dan ini jika pembatasan diarahkan ke pengguna kendaraan roda dua akibatnya bisa menimbulkan indikasi transaksi pasar gelap, jelasnya.


Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Gorontalo Syamsul Subrata, menilai pembatasan subsidi belum bisa diterapkan di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, pembatasan itu bisa dilakukan di pulau Jawa dan Bali. Khususnya wilayah Gorontalo infrastruktur belum mendukung, katanya. (Rahmat Nur)
Selengkapnya...

DPD IWAPI Papua Barat Berkiprah

(Foto: Franky Pankey)

Laporan: Franky Pangkey- Manokwari

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Papua Barat, melaksanakan Program Pelatihan Kewirausaha bagi Dewan Pengurus Cabang (DPC) IWAPI kabupaten Manokwari, di Taman Ria Manokwari, belum lama ini.


Ketua IWAPI Provinsi Papua Barat Deby Debora Pangemanan mengatakan, kegiatan tersebut Merupakan bagian dari Penyambutan peringatan hari ibu se-Dunia , tepatnya jatuh 20 Desember 2010.
Selengkapnya...

Nakertrans Harapkan Realisasi KUR Bagi TKI


Gorontalo, KBN News-Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akhirnya menyetujui pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Provinsi Gorontalo setelah pihak Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Gorontalo menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan BP3TKI itu. "Pada prinsipnya pihak Menpan setuju dalam pembentukan BP3TKI di Gorontalo," jelas Hasania P Dehi, Spd Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinsnakertrans Provinsi Gorontalo, Rabu (22/12)

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Ir Gusnar Ismail telah memberikan dukungan rekomendasi untuk pembentukaknya yang telah ditujukan kemenpan. Dalam rekomendasi itu menjelaskan kelayakan dibentuknya BP3TKI di Gorontalo.”Apalagi animo masyarakat untuk menjadi TKI diluar negeri banyak. Kendalanya belum adanya BP3 TKI karena itu dengan terbentuknya BP3TI diharapkan TKI yang dikirim melalui gorontalo resmi.”jelasnya.

Sementara itu terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI pihak nakertrans Gorontalo mengharapkan perbankan segera merealisasikan KUR sebagai bentuk dukungan mempermudah calon TKI memperoleh pembiayaan pemberangkatan ke luar negeri.
Dia menilai bantuan dana talangan tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap TKI sebagai pahlawan devisa yang telah menyumbangkan produk domestik bruto sebesar 66 persen pada 2009. (Rahmad Nur)

Selengkapnya...

Jamsostek Kanwil I Sumut Gelar Perayaan Natal

Laporan: Sanco Simanullang- Medan

Medan, KBN News-PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah akan menggelar perayaan Natal di Hotel Asean Medan Jalan H. Adam Malik 5 Medan, Sabtu (18/12.
Ketua Perayaan Natal Sumut 2010 Parlaungan Siregar saat dijumpai di Gedung Jamsostek Jalan Kapten Pattimura, kemarin mengatakan, Perayaan Natal kali ini mengangkat tema “Dia akan menyelamatkan Umatnya.” dengan Sub Thema “ Melalui perayaan natal ini Karyawan Jamsostek terpanggil menjadi pelaku damai sejahtera demi keselamatan dan kesehatan pekerja”. “Tema ini diambil dari nats alkitab Matius 1: 21 B, ”  katanya didampingi sejumlah pengurus seperto Boy C Tobing, Dinarta Tarigan, dan lainnya.

Perayaan Natal tersebut direncanakan dimulai pada pukul 17.00 Wib. Pengkotbah pada perayaan tersebut Dosen STT HKBP Nommensen Pdt. DR. Apeliften Sihombing.
Dikatakannya, acara yang dipersiapkan seperti  kebaktian yang diisi dengan liturgi natal, paduan suara, penyalaan lilin, doa syafaat dan lainnya. Sementara di sesi hiburan akan menampilkan lagu  lagu  natal dari berbagai paduan suara, dan pemberian bantuan kepada panti asuhan.

Dalam daftar undangan terlihat sejumlah pejabat  yang diundang antara lain Pemprov Sumut, Pemko Medan, Anggota DPRD, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, Ketua Apindo Sumut, Kepala Kantor Cabang Bank terkait, Serikat Pekerja seperti SPSI, SBSI, Klinik dan Rumah Sakit mitra Jamsostek, para pensiunan karyawan jamsostek, perusahaan-perusahaan, dan sejumlah undangan lainnya.

“Kami menghimbau agar para peserta jamsostek dan masyarakat lainnya kiranya dapat beramai-ramai menghadiri natal tersebut,” imbau Parlaungan.
Selengkapnya...

2011, Gorontalo Jadi Tuan Rumah Pertemuan Jagung Sedunia


Gorontalo, KBN News-Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 akan kembali dipercayakan sebagai tempat digelarnya pertemuan 33 negara sedunia yang membahas persoalan pertanian jagung. Namun kesiapan sarana jalan Nasional diakui Kepala Sub Bidang Bina Marga, Ir H Benyamin Hadju MM perlu pembenahan.



Pada tahun 2010 pemerintah provinsi Gorontalo menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan jalan Nasional berkisar Rp 142 milyar. Sedangkan pada untuk tahun 2011 Gorontalo kembali membutuhkan dana perbaikan jalan Nasional berkisar Rp 236 Milyar.

“Besaran dana itu telah diusulkan melalui Kementerian PU dan Kemenkesra RI. “Kata Benjamin, Rabu (22/12)

Dia mengakui dana perbaikan jalan di tahun sebelumnya sangat minim. Karena itu pihaknya saat ini telah melakukan lobi kepusat.

“Pak Gubernur telah memerintahkan kami untuk melakukan lobi-lobi dana kesemua kementerian, “ungkap Benjamin Rabu (22/12)

Sementara jalan yang diprioritaskan untuk dirampungkan di 2011 yakni jalan by pass dengan anggaran berkisar 34 milyar yang diharapkan diperoleh dari kementerian PU.

“Jalan internal masuk skal prioritas karena dalam waktu dekat 33 negara akan hadir dalam acara pembahasan jangung sedunia di Gorontalo, “jelasnya.

Selain itu, melalui kemenkesra dan dana bantuan bencana alam diusulkan masing-masing berkisar Rp 60 milyar dan Rp 38 milyar. “Itu akan kita intensifkan lobinya.”ungkapnya.

Sebelumnya, pada masa rises DPRD Provinsi Gorontalo melalui dapil Kota dan Kabupaten Bonebolango melakukan pertemuan bersama Walikota Gorontalo dan dinas PU provinsi. Dalam pertemuan itu membahas aspirasi masyarakat dan perbaikan jalan Nasional, provinsi yang ada dikota. (Rahmad Nur)
Selengkapnya...

Menko Kesra Resmikan Pandu Gerbang Kampung di Jeneponto

Laopran : Agussalim- Humas Pemkab Jeneponto
Jeneponto, KBN News-Menko Kesra RI DR H R Agung Laksono, meresmikan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung yang biasa disingkat 'Pandu Gerbang Kampung' di Kampung Sicini Desa Arungkeke-Jeneponto, Senin (13/12/2010).

Acara peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Sosial, Said Segaf, sejumlah pejabat Eselon I dan II dari Kementerian P.U, Perindag, Perikanan dan Kelautan, PDT, Kesehatan, Diknas dan beberapa stake holder dari Pusat. Kehadiran Agung Laksono dan rombongan di tempat tersebut disambut dengan hangat dan semarak oleh Bupati, Radjamilo, pejabat dan ratusan warga.

Saat memberikan sambutan penerimaan, Bupati Radjamilo mengatakan bahwa program di kampung sicini ini merupakan model percontohan nasional dan menjadi uji coba nasional yang pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Kesra pada awal tahun 2010, sebagai hasil dari koordinasi antara Menko Kesra, dan Gubernur Sul-Sel yang merumuskan model pengembangan sinergitas kelembagaan dan kearifan lokal. Pada mulanya ada 3 daerah di Indonesia yang ditunjuk yakni Lebak-Banten, Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto.

Namun setelah tim verifikasi Kementerian melakukan peninjauan, Jeneponto ditetapkan sebagai percontohan nasional. Di Jeneponto sendiri ada tiga lokasi percontohan yakni, Desa Arungkeke, Desa Mangepong dan Kel. Pantai Bahari. Menurut Menko Kesra, dalam Program ini ada 9 lintas sektoral di dalamnya yang dilibatkan, dengan berbagai kegiatan diantaranya program NUSSP, Permukiman dan Perumahan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pelatihan dan Pengembangan kapasitas masyarakat serta berbagai program lainnya.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, dengan menyaksikan langsung rumah penduduk, berbagai fasilitas dan pameran foto pra dan pasca program, Agung Laksono menggelar konferensi pers, yang antara lain mengatakan sangat respon terhadap hasil yang telah dicapai di Kampung Sicini ini, dan tahun depan direncanakan seluruh Propinsi di Indonesia telah melaksanakan Program 'Pandu Gerbang Kampung' ini.(Rizal Nur)
Selengkapnya...

Oknum “PNS” Kabupaten Manokwari Usir Wartawan TV.

Lapuran: Franky Pangkey – Manokwari.

Manokwari KBN News, Pelecehan terhadap wartawan kembali terjadi di Manokwari Provinsi Papua Barat. Kali ini korban dari kru Papua Barat TV, ketika hendak melakukan peliputan di lingkungan kantor bupati Manokwari, Senin (13/14) pagi.

Pengusiran itu terjadi ketika kru Papua Barat TV masing-masing Ebit, Ori (cameramen), Obaja dan Daniel (repoter) hendak melakukan peliputan di bagian Pemerintah kabupaten Manokwari.



Korban Ebit menuturkan, sebelum menjalan tugas peliputan, Ia bersama ketiga rekannya sudah lebih awal meminta izin kepada bagian Umum, Humas dan Sat Pol PP kabupaten Manokwari.



Kami diizinkan Humas tapi saat mengambil gambar di kantor bupati, seorang oknum PNS tiba-tiba marah dan mengeluarkan kata ‘Goblok, lalu mengusir kami,” ungkapnya Ebit Wartawan Papua Barat TV di Manokwari.



Ebit mengakui, pasca kejadian oknum PNS itu mempunyai niat menyampaikan permohonan maaf. “ Kami sudah terlanjur kecewa sehingga tidak menghiraukanya lagi,” kata Ebit.



Selain kecewa, keempat korban menilai tindakan oknum PNS itu telah melampaui batas dan tidak menghargai profesi jurnalis. “ Kita hanya penyambung lidah dari pemerintah untuk menyampaikan hasil pembangunan di daerah, tapi kenapa masih ada pemberlakukan tidak terpuji dari pegawai, ” terangnya.



Hingga berita ini diturunkan pihak Pemkab Manokwari, dalam hal ini kepala bagian Humas belum ada klarifikasi.
Selengkapnya...

Polisi Grebek Agen Miras “Milo” Manokwari.

Laporan: Franky Pangkey – Manokwari.

Manokwari KBN News, Aparat Kepolisian resort Manokwari tidak hanya melirik minuman keras (miras) bermerk yang dipasok secara ilegal ke wilayah hukum Manokwari.

Belum lama ini, Minum Loka (Milo) yang ikut sebagai pemicu kebributan di tempat umum serta tindakan kriminal lain, kesekian kalinya diamankan jajaran Polres Manokwari.

Penangkapan terakhir di daerah Wosi, barang buktinya ada tujuh Jrigen Milo,” ungkap Kasat Reskrim Polres Manokwari AKP. Raden Fidelis Timoranto, kemarin.



Raden Fidelis berjanji, upaya pemberantasan miras di wilayah hukum Manokwari sebagaimana diamanatkan Perda Miras akan terus digalakkan dengan menggelar razia rutin.



Tidak hanya miras, petasan berdaya ledak tinggi pun sudah kita amankan sebanyak 25 kantong platik. Di pelabuhan pemeriksaan akan kita perketat lagi,” ungkapnya.



Menyangkut pelaku, Raden menambahkan, pihaknya tetap mengacu sesuai sanksi dalam bunyi Perda Miras, khususnya sanksi agen Minuman Lokal (Milo) masih sebatas pembinaan “Upaya kita juga bertujuan menciptakan Kambtimas kondusif, apalagi ini menjelang natal dan akhir Tahun,” tuturnya.
Selengkapnya...

DPD IWAPI Papua Barat Gelar Pelatihan Jelang Hari IBU Se-Dunia.



Laporan: Franky Pangkey - Manokwari.

Manokwari KBN News, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Papua Barat, melaksanakan Program Pelatihan Kewirausaha bagi Dewan Pengurus Cabang (DPC) IWAPI kabupaten Manokwari, Selasa (14/12) di Taman Ria Manokwari.

Ketua IWAPI Provinsi Papua Barat Deby Debora Pangemanan mengatakan, kegiatan tersebut Merupakan bagian dari Penyambutan peringatan hari ibu se-Dunia , tepatnya jatuh 20 Desember 2010.



Deiby Debora Pangemanan menjelaskan: Program ini tetap menjadi prioritas dan akan rutin dilaksanakan IWAPI Papua Barat. “Mari kita menimba ilmu dan pengalaman sebagai keterampilan di rumah maupun dalam berwirasa usaha,” ujarnya dalam pelatihan tersebut.



Sementara itu Ny, kambu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Manokwari memberikan aspresiasi positif kepada DPD IWAPI Papua Barat karena telah mendatangkan pelatih dari yayasan Puspita Indah Jakarta untuk pengembangan kewirausahaan bagi bagi GOW dan IWAPI Manokwari.




Nara sumber Sri Rahayu dari jakarta mengatakan; kedatangan ke tanah Papua ini tidak hanya ingin menikmati alam Papua Barat tapi hal terpenting adalah mendukung keinginan DPD Ikatan Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Papua Barat untuk membangun ketrampilan kaum perempuan di daerah.



Banyak hal dapat dilakukan perempuan termasuk perkejaan pria, keterampilan yang bisa ditekuni seperti pembuatan lampion Natal, keranjang dan bentuk kerajinan lainnya.

Selengkapnya...

Janin Laki-Laki 4 Bulan Di Temukan Tewas Dalam Parit.

laporan; Franky Pangkey- Manokwari

Manokwari KBN News. Penemuan janin berumur 4 bulan jenis kelamin laki-laki, di kompleks wosi Manokwari,(13/12) kemarin, sekitar jam 17:30 Wit, janin tersebut di duga Aborsi dan buang oleh orang tuanya ke dalam gorong-gorong Parit.


Janin tersebut di buang, di salah satu got penyaluran air, di kompleks gaya baru wosi, dan pantauan KBN News, bahwa bayi janin tersebut masih baru, dan janin tersebut di aborsi, sehingga kelihatan di janin tali pusat dan badan janin masih merah selurunnya pada badan janin tersebut. Dan, janin tersebut di sekitar perumahan masyarakat yang berada berdekatan dengan penemuan janin tersebut.



Salah seorang saksi mata atas nama Muli (22). Dimana, “saksi awalnya, dengan temannya memarkir motor di pinggir jalan, untuk saksi ingin masuk kerumahnya, tetapi tidak di sangka, saksi melihat kedalam got tersebut, rupanya ada Bayi, yang melintan di dalam got, kemudian saksi memanggil orang tuanya untuk juga membuktikan penemuan bayi tersebut, ternya betul”. Ucap Muli



Setelah selang waktu kemudian pihak kepolisian langsung menuju TKP dan mengambil bayi tersebut, dan di antar menuju UGD yaitu di Kamar Mayat, guna melakukan Penyidik lebih lanjut. Dan untuk pelaku Aborsi, dan untuk sementara pihak kepolisian masih melakukan pencarian pelaku utama.



Perbuatan bejak yang di lakukan oleh pelaku, sangat berdosa dan sangat tidak normal, oleh orang tak di kenal tersebut. Sehingga, ini perlu di perhatikan seluruh masyarakat, bahwa kenapa harus berbuat hal tersebut, dan ini sudah menentan ciptaan Tuhan Pencipta “Ujar Mili saat di Wawancara Wartawan KBN News di manokwari.

Selengkapnya...

Si Jago Merah Lenyapkan 10 Rumah Warga Di Manokwari

Laporan: Franky Pangkey – Manokwari

Manokwari KBN News, Senin, (13/12), sekitar jam 05:00 subuh dini hari, terjadi kebakaran hebat terjadi di daerah wosi jalan trikora manokwari Provinsi Papua Barat, Akibat kebakaran tersebut menyeleyapkan 10 rumah, 1 buah mobil beserta 4 buah motor.

Kebakaran hebat itu di duga berawal dari salah satu mebel pengusaha kursi sofa di daerah Wosi Manokwari Provinsi Papua Barat, sehingga mengakibatkan kerugian di perkirakan sekitar 500 juta rupiah.



Bagi perumahan yang ludes di lalap si jago merah sekitar 50 meter. Pengakuan salah seorang saksi kepada wartawn di TKP, bahwa ‘api tersebut sudah menyebar ke semua tempat, sekitar 5 menit api tersebut menjalar mengantam semua rumah yang terbuat dari kayu seluruhnya.



Sroyer Elias, salah satu pegawai Pemprov papua barat, kepada KBN News Mengatakan, ‘saya sangat sesalkan pemerintah setempat, karena pada saat dihubungi untuk memintah bantuan agar bisa menurungkan mobil kebakaran ke TKP namun jawaban Pemerintah setempat mengatakan bahwa mobil tidak ada air, mobil tidak ada sopir. Sehingga, banyak masyarakat korban sangat kesal. Tegas Sroyer dengan nada kesal.



Dalam Peristiwa tersebut polisi langsung bertindak cepat dengan menrungkan Waterconen untuk mengatasi kebakaran itu. Dua mobil yang di turungkan untuk mengatasi kebakaran tersebut, hanya Waterconen dan Mobil PDAM masih minim sehingga untuk kedepan pemerintah bisa lebih memperhatikan hal tersebut, dan jangan hanya menyampaikan banyak alasan yang tidak-tidak dalam mengatisipasi hal-hal yang akan terjadi kedepan. “Ujar Sroyer.



Wakapolres Manokwari, Kompol Setiataman mengatakan untuk saan ini api diduga berawal dari Meibel yang ada di TKP, “Kami juga masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut, terhadap penyebab apa akan di tindak lanjuti.
Selengkapnya...

Kebijakan Baru "Dirlantas " Bingungkan Wajib Pajak di Makassar

Menyorot Kinerja Ditlantas Polda Sulselbar (Bagian 1)

Makassar, KBN News- Bagi pemilik kendaraan maupun wajib pajak kendaraan bermotor yang hendak memakai nomor polisi (Nopol) berangka 1 digit dan 2 digit, saat ini sangat sulit. Tanpa ada memo dirlantas, maka terasa sulit mendapatkan angka yang dikehendaki. Hal inipun menjadi pertanyaan sejumlah pihak

Padahal, kebijakan Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulselbar, sebelumnya dan seperti biasanya ada keleluasaan pada masyarakat untuk menggunakan nopol pilihan mereka dengan mengajukan permohonan di Kantor Samsat sesuai alamat kendaraan yang tertera dalam STNK maupun BPKB.

Namun dengan adanya kebijakan baru dari petinggi Ditlantas Polda Sulsel, maka masyarakat terasa sangat sulit mendapatkan pelayanan, khusus penggunaan nopol yang dikehendaki. Malah muncul kesan, jika pengambil alihan berbagai nopol tersebut, hanya sebagai upaya penciptaan pelayanan "lamban".

Menanggapi kebijakan yang baru ditarafkan beberapa hari lalu tersebut, sejumlah warga dikota ini menganggap, kebijakan ini terasa aneh dan tanpa dasar yang kuat dan dipertanyakan pula, apa memiliki Telegram dari Ditlantas Mabes Polri.

"Kebijakan ini seakan hanya dibuat-buat. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas tidak disebutkan dan tidak jelas pengaturan nopol soal 1 digit dan 2 digit," ucap salah seorang warga dalam hal ini wajib pajak yang meminta untuk tidak dipaparkan namanya, Senin (13/12).

Jadi menurutnya, masyarakat menghendaki transparansi pihak Ditlantas tanpa mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat bingung.

Sementara sejumlah karyawan Dialer mobil yang dimintai tanggapan juga mengaku kelimpungan jika ada coustumer yang membeli kendaraan baru dan memesan nopol pilihan. Alasannya, mereka enggan menghadap Dirlantas untuk meminta nopol.

Demikian halnya dengan masyarakat pengguna kendaraan roda empat yang sudah melakukan penggantian STNK dan nopol dan hendak memesan nopol pilihan, ikut bingung. Karena biasanya mereka hanya bermohon ke Kanit Regident Samsat, namun karena kebijakan itu, mereka enggan menghadap maupun meminta nopol yang diinginkan.

Terkait dengan masalah ini Kantor Berita Kota Online berupaya konfirmasi dengan Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Adnas, M,Si, namun sulit ditemui. Demikian ketika diminta konfirmasinya via telepon selulas (SMS), enggan membalas. (Tim) (bersambung...!!!)
Selengkapnya...

Komisi C : Usulan Ranperda ke Perda Harus Sesuai UU

Gorontalo,KBN News-Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Erwin Rauf meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo melakukan kajian dan sosialisasi terkait usulan rencana peraturan daerah (ranperda) bangunan dan gedung.

Dia menilai raperda yang diusulkan sebelum menjadi peraturan daerah (perda, red) harus melalui kajian akademis, teknis dan amdal, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dia juga berharap ranperda yang akan ditindaklanjuti menjadi perda harus dilakukan sosialisasi dahulu. Ini dimaksud agar tidak terjadi pro dan kontra saat diterapkannya.

"Terakit ranperda bangunan dan gedung untuk kota Gorontalo saat ini masih perlu dilakukan sosialisasi, agar mendapat masukan atau pun koreksi sebelum menjadi perda, "kata Erwin Rauf.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Gorontalo, H Erman Lajenge menjelaskan ranperda bangunan dan gedung yang diusulkan dinas PU dan Kimpraswil Provinsi baru memasuki tahap sosialisasi, "ranperda itu sudah memasuki tahap sosialisasi ke tiga, "jelasnya.

Menurutnya, tujuan dari sosialisasi agar diperoleh masukan dan kritikan dari pemerintah kota, kabupaten dan legislatif, "ungkapnya.

Sebelumnya, Sjahrial Darana konsultan tata ruang PT Delasonta yang ditunjuk Dinas PU dan Kimpraswil provinsi menjelaskan, sejauh ini pihaknya baru menyampaikan berupa naskah awal yang bersifat inprerio. "Ini belum berupa perda yang harus dibahas di DPRD, maksud kami menyampaikan di dewan agar untuk memudahkan anggota legislatif dan instansi terkait dikota untuk mengetahuinya, "jelasnya. (Rahmat Nur)
Selengkapnya...

Penegakkan Korupsi Bukan Melalui Opini

Gorontalo,KBN News-Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Gorontalo, Mustari SH membantah polemik jika pihaknya tidak mendukung upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dia menilai dasar menentukan seseorang terlibat tindak pidana korupsi bukan berdasarkan opini yang berkembang dimasyarakat. Akan tetapi melalui proses fakta dipengadilan.

" Sebab semua perkara yang sudah dinyatakan korupsi bukan dari opini yang timbul dimasyarakat. "jelasnya

Menurutnya, salah satu kegunaan pengadilan untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak terlibat dalam satu perkara."Buat apa pengadilan jika seseorang yang belum terbukti dinyatakan bersalah."Katanya.

Dalam rangka Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia dia menghimbau semua komponen untuk melakukan pengawasan bersama proses jalannya persidangan. "Mari kita kawal dan ini berlaku pada semua kasus jangan hanya berfokus pada satu perkara saja.Dan ini harus diikuti fakta dipersidang secara keseluruhan, "paparnya.

Selain itu pihaknya juga meminta semua elemen untuk proaktif memberikan informasi atau laporan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainya. "Semua mendukung upaya anti korupsi tetapi tidak berarti semua yang dituduhkan harus dihukum perlu pembuktian sesuai dasar dan fakta.Dan kami siap menerima aduan berdasarkan fakta."Ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat kerja nasional (Rakernas) pihaknya (pengadilan) dituntut mengadakan pembaharuan terhadap pencari pengadilan. "Sesuai informasi di MA bahwa penanganan perkara secepat mungkin ditangani.Maksimal paling lama tenggang waktu enam bulan berjalan sudah harus diputus kalaupun sampai waktu itu belum selesai pemeriksaanya kita akan laporkan sesuai mekanisme. "Jelasnya (Rahmat Nur)

Selengkapnya...

Gempa 5,9 SR Terjadi di Makassar, Warga Panik

Makassar, KBN News-Gempa melanda Kota Makassar dan sekitarnya. Berdasarkan data yang dilansir situs BMKG, malam ini, pusat gempa berskala 5,9 skala Richter (SR) terjadi di 6.11 LS - 117.55 BT.

Gempa disebutkan terjadi 23:59:19 Wita berlokasi di 232 kilometer (km) barat daya Makassar, Sulsel, dengan kedalaman di bawah 19 km permukaan air laut atau 265 km timur laut Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB) atau berada 294 km barat laut Raba, NTB, dan 298 km barat daya Bulukumba, Sulsel.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Rizaldi Jamaluddin warga jalan Andi Mappanyukki mengatakan seluruh anggota keluarga panik dengan adanya getaran keras di lantai 3 rumahnya, semua perabot rumah bergoyang terutama gelas, piring diatas meja makan berjatuhan, hal itu menyebabkan lari turun dilantai satu, katanya.

Warga lain, Mama Dewi yang tinggal di jalan Mappanyukki juga sangat merasakan adanya getaran tadi malam, dan terpaksa memboyong ibunya yang sudah tua keluar rumah untuk meyelematkan diri. " semua dalam rumah sudah tidur namun adanya getaran membuat terbangun," ujarnya.

Lain pula yang dirasakan Umar warga jalan Teuku Umar sangat juga merasakan adanya gempa tadi malam, dan membuat panik juga warga sekitar galagangan kapal tersebut.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Nasional Demokrat Siapkan Capres 2014

Jakarta, KBN News - Nasional Demokrat (Nasdem), organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengku Buwono X tengah menyiapkan calon presiden 2014-2019. Hanya saja, namanya belum dipastikan.

"Harus dong. Banyak tokoh-tokoh bangsa. Dari 200 juta lebih (rakyat Indonesia), masak kita tidak bisa cari kader terbaik," kata Surya Paloh usai deklarasi pengurus Nasdem DKI Jakarta di Hall D, PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2010),seperti dilansir Detikcom.

Apakah Paloh akan ikut maju? Menurutnya, dirinya berada di nomor urut belakangan.

"Saya itu kira-kira dari buku dengan 1000 halaman, saya di halaman 999. Jadi masih panjang," jawab Paloh merendah.

Mengenai keungkinan Nasdem menjadi partai politik, Surya Paloh meyerahkan kepada kadernya. Kalau sudah yakin menang pemilu, dirinya mempersilahkan Nasdem menjadi parpol di pemilu 2014.

"Kalau tidak yakin, jangan jadi (parpol). Karena partai sudah banyak. Jika ada desakan masyarakat, jika yakin bisa menang pemilu, Nasdem akan jadi parpol," tukas pria bercambang ini.(Saputra)
Selengkapnya...

KPK Dituding Diskriminatif dan Tebang Pilih

Jakarta, KBN News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tebang pilih dalam penuntasan kasus upaya percobaan penyuapan Pimpinan KPK, dengan tersangka Ari Muladi.

Menurut Kuasa Hukum Ari, Petrus Selestinus, KPK tebang pilih karena tidak menjerat oknum anggota kepolisian dan kejaksaan yang diduga ikut terlibat dalam upaya percobaan suap tersebut.


"Berdasarkan rekaman sadapan KPK yang menjadi bukti persidangan MK, terdapat sederet nama petinggi Kejagung dan Mabes Polri yang aktif mengatur strategi membuat rekayasa penyuapan," tutur Petrus, dalam siaran persnya, Minggu (12/1202010),seperti dilansir Tribun News.

Menurutnya hal itu menjadi sebuah kejanggalan, pasalnya, selama satu tahun penyidikan, KPK hanya berhasil menetapkan dan menahan Anggodo dan Ari Muladi dalam kasus upaya percobaan penyuapan tersebut.

"Sementara sejumlah besar nama oknum Kejaksaan dan Polri tidak pernah diumumkan status dan hasil pemeriksaan KPK," serunya.

Petrus menilai, cara-cara yang dipakai oleh KPK dalam menuntaskan kasus-kasus yang mereka tangani, kerap kali mendahulukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan pelaku-pelaku penting terkesan dilindungi dan 'diselamatkan' oleh KPK.

"Contoh kasus Rohmin Danuri, kasus cek perjalanan Miranda Goeltom, dan kasus Anggodo. Oleh karena itu sebetulnya praktik penegakaan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipraktikan oleh KPK sudah tidak ada bedanya dengan apa yg terjadi selama ini di Kepolisian dan Kejaksaan yaitu penegakan hukum yang koruptif," tudingnya.

KPK menurut Petrus, seharusnya KPK seharusnya menjadikan Ari Muladi sebagai sumber informasi penting dalam membongkar jaringan besar mafia hukum yg memberikan pelayanan kepada pencari keadilan selama ini.

"Ari Muladi jangan disakiti dulu, tetapi berikan dia perlindungan maksimal agar dia menjadi partner KPK dalam membongkar jaringan mafia hukum dlm kasus Anggodo," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Ari Muladi menjadi tersangka dalam melakukan penahanan terhadapnya dalam kasus upaya percobaan penyuapan pimpinan KPK.

Selain Ari, nama lain yang sudah diseret ke meja hijau oleh KPK adalah Anggodo Widjojo, pengusaha asal Surabaya.

Upaya percobaan itu bermula, ketika Anggodo berusaha menyurutkan penyidikan kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, dimana kakak kandungnya, Anggoro Widjojo ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus itu.
Uang suap itu diduga diberikan kepada Ari Muladi, dimana Anggodo berharap dapat menyampaikannya ke Pimpinan KPK.

Namun uang suap yang berjumlah Rp 5,1 miliar tersebut, tidak diketahui keberadaanya, pasalnya Ari mengaku memberikannya kepada seseorang yang bernama Julianto.

Julianto menurut Ari adalah pihak yang sekiranya dapat menghubungkan dirinya dengan orang dalam KPK, untuk membantunya memberi uang suap tersebut.

Namun siapakah Julianto, hingga kini tidak diketahui, maupun dimana keberadaanya. (Saputra)
Selengkapnya...

Michael Wettimena Programkan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Sekolah Korban Banjir Wasior

Laporan: Franky Pangkey.

Jakarta KBN News, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat  Michael Wattimena SE,MM sangat prihatin dengan dahsyatnya bencana banjir bandang Wasior, untuk itu secarah pribadi Michael Wattimena SE,MM membuat program jangka pendek dan program jangka panjang untuk membantu para korban banjir bandang Wasior.

Program kerja dalam jangka pendek yang akan di perhatikan menurut Michael Wattimena SE,MM ada beberapa skala priopritas saat ini, khususnya secara pribadi Michael Wattimena SE,MM akan di back up oleh Partai Demokrat yaitu menyangkut Bantuan Dana Bea Siswa terhadap anak-anak yang orang tuanya ibu atau bapak meniggal akibat banjir bandang wasior.

Program Bea Siswa tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten teluk Wandama untuk menginfentarisir anak-anak yang akan di berikan Bea Siswa sehingga ke depan menyangkut permasalahan biaya pendidikan anak-anak sekolah SD,SMP,SMU di wasior bisa terbantu.


Saat ini DPC Partai Demokrat Kabupaten teluk Wandama sedang melakukan pendataan jumblah anak-anak yang akan mendapatkan bea siswa tersebut, dana yang akan dikeluarkan desain awalnya di fokuskan untuk anak-anak sekolah tingkat SD, SMP sampai lulus SMU sedangkan bea siswa untuk perguruan tinggi akan di bicarakan ke depan.

Keputusan akan dilaksanakannya Program Dana bantuan Bea Siswa bagi anak-anak korban banjir bandang yang  orang tuanya Ibu atau Bapak meniggal kerena Banjir Wasior ini akan di lakukan secarah pribadi oleh Michael Watimena dan saat ini lagi di bicarakan dengan DPP Partai Demokrat sehingga keputusan ini di ketahui oleh DPP Partai Demokrat agar hal-hal yang strategis yang di lakukan secarah pribadi menyangkut pendidikan dari anak harus di ketahui DPP Partai Demokrat sehingga tidak sporadis dan tidak parsial hal-hal ini dilakukan bisa terintegrasi dengan induk DPP Partai Demokrat untuk dijadikan agenda ke depan.

Karena bulan desember ini banyak agenda natal tahun baru dan masih menunggu hasil pendataan jumlah anak-anak sekolah SD, SMP, SMU dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten teluk Wandama maka Program skalah prioritas jangka pendek ini akan di lakukan awal tahun  depan di bulan Januari hingga Februari 2011 “ujar Michael Wattimena SE,MM Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat dapil Papua Barat.

Selanjutnya untuk agenda program jangka panjang, Michael Watimena sebagai Kader Partai Demokrat akan membantu masyarakat dalam proses relokasi dan rehabilitasi mental warga Korban Banjir Bandang Wasior bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk melakukan reskontruksi terhadap sarana-prasarana yang  saat ini telah di hancurkan banjir bandang wasior.

Di sisi lain Michael Wattimena SE,MM yang saat ini menjabat Kordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua menjelaskan tahun 2010-2013 adalah tahun agenda parah kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk bekerja, selanjutnya di tahun 2014 masuk pada tahun politik.

Partai Demokrat mempunyai tiga pilar yaitu Pilar Eksekutif, Pilar Legislatif dan Pilar Politik. Bagi kader yang ada di Eksekutif hendaklah melakukan agenda tugas untuk membangun daerah karena keberhasilan pembangunan yang bada di daerah itu juga adalah keberhasilan pemerintah pusat karena pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai tugas dan kewenangan komisi V DPR RI yang membidangi dan bermitra dengan Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Perhubungan, Kememtrian Perumahan Rakyat, Kementrian Daerah Tertinggal, Basarnas, BMKG, Lumpur Lapindo, Michael Wattimena SE,MM yang berada di Komisi V DPR RI mengatakan saat ini pembangunan di Papua Barat terkendalah yang Paling prinsipal yaitu Aksesbilitas karena infrastruktur jalan belum terbangun secara konverhensip dan merata.

Ada sekitar 400 km akses jalan yang saat ini masih di kelilingi hutan belum tembus, dalam jangka waktu 5 tahun ini Michael Wattimena SE,MM harus bisa membuat 400 km ini menjadi akses dari masyarakat pedalaman pedesaan bisa memasarkan hasil panen di daerah perkotaan Provinsi Papua Barat sehingga ekonomi masyarakat Se-Provinsi Papua Barat ke depan bisa bertumbuh pesat.

Selanjutnya transportasi Laut harus hadirkan angkutan masal agar bisah dapat menjembatani masyarakat antar pulau seperti kapal very. Perumahan rakyat juga akan di hadirkan di daerah Papua Barat. Untuk empat ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Papua Barat di antaranya Ruas Jalan Misol, Manokwari akan di buka dalam jangka waktu lima tahun ke depan secarah bertahap sehingga bisa membuka aksebilitas jalan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi di Papua Barat “Ujar Michael Wattimena SE,MM Anggota Komisi V DPR RI saat di temui Franky Pangkey Watawan KBN News di Jakarta.
Selengkapnya...

Rapat Paripurna DPR RI, Bahas Banjir Bandang di Wasior.

Laporan: Franky Pangkey-Jakarta.

Jakarta KBN News, Banjir bandang Wasior 4/10/2010 mengakibatkan lebih  dari 100 orang meniggal, ratusan  nyawa lainnya di nyatakan hilang, infrastruktur bangunan rusak parah mencapai 85%, perekonomian lumpuh total dan hingga kini aktivitas pemerintahan belum berjalan normal karena beberapa perkantoran pemeritahan setempat hancur di terjang banjir bandang bahkan hingga kini aktifitas pendidikan belum berjalan normal karena hampir semua bangunan sekolah rusak parah.

Pascah banjir bandang Wasior ibu kota kabupaten teluk wandama, untuk rehabilitasi dan reskontruksi wasior membutukan dana lebih dari 1 triliun rupiah, untuk dapat mencapai dana sebesar itu tentunya masih membutuhkan bantuan dari semua pihak karena APBD Kabupaten Teluk Wandama dan APBD Provinsi Papua Barat belum mampu membiayai rahabilitasi dan reskontruksi wasior.

Awalnya untuk dana reskontruksi dan rehabilitasi Pasca Banjir Bandang Wasior, Pemerintah Pusat sudah menyiapkan dana sebayak 500 miliar rupiah dari APBN dan saat ini sedang dalam tahapan untuk pelaksanaan di lapangan, terhadap peningkatan anggaran dari jumlah yang telah di tetapkan itu nanti di lihat secara kebutuhan ke depan karena dana bantuan 500 miliar rupiah itu belum terpakai secara menyeluruh dalam proses relokasi dan reskontruksi Wasior, setelah nanti ada kekurangan-kekurangan bisa di ajukan kembali dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP), hal tersebut biasa terjadi “ tutur Michael Wattimena SE,MM. Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP), hal tersebut biasa terjadi “ tutur Michael Wattimena SE,MM.

Michael Wattimena SE,MM menambahkan; Presiden Sosilo Bambang Yudoyono dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid 2 sangat perhatian terhadap Bencana Banjir Bandang Wasior karena dalam sejarah berdirinya RI  dari tahun 1945 sampai dengan saat ini baru kali ini Presiden RI sudah dua kali melakukan kunjungan dalam waktu yang berdekatan ke Provinsi Papua Barat dan itu bukan saja pergi dan pulang begitu saja namun pada tahun 2009 Presiden SBY nginap 1  hari di sorong lanjut ke manokwari juga nginap 1 hari, baru-baru ini Presiden SBY ke Wasior juga nginap 2 hari.

Hal ini menunjukkan perhatian Presiden SBY terhadap Papua Barat sangat besar nilainya dan ini baru pertama kali di lakukan oleh Kepalah pemeritahan RI selama Indonesia berdiri, Presiden SBY juga mengajak seluruh kader Partai Demokrat dan simpatisan untuk menaruh perhatian terhadap korban-korban bencana Banjir Bandang Wasior, Bencana tsunami di mentawai dan Bencana Letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah.

Menyangkut Usulan dari beberapa tokoh masyarakat dan pihak lain di Provinsi Papua Barat termasuk Usulan beberapa Anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di antaranya Deiby Debora Pangemanan, Darius Hara, Jimmy Idjie mengusulkan agar Bencana Banjir Bandang Wasior di tetapkan sebagai bencana nasional Sehingga Rehabilitasi dan Reskontruksi Wasior bisah mendapatkan dana APBN, maka Michael Wattimena SE,MM sebagai Anggota DPR RI dari dapil Papua Barat sudah dua kali melakukan kunjungan ke wasior, setelah melihat langsung kondisi Wasior secarah nurani bahwa banjir bandang Wasior adalah sebuah bencana yang sangat dasyat, oleh karena itu dalam beberapa kali Pembahasan Paripurna DPR RI, Michael Watimena telah mengangkat Banjir Bandang Wasior untuk di jadikan sebagai bencana nasional.

Namun hingga sejau ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah terkait proses penanganannya, Michael Wattimena SE,MM Menegaskan baik itu bencana nasional ataupun bukan bencana nasional ini hanya soal penamaanya.

Intinya adalah bagaimana Pemerintah Pusat, DPR RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wandama dan DPRD Kabupaten Teluk Wandama serta Pemeritah Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat bisa secara bersama-sama bergandengan  tangan untuk bisah melihat keresahan dan kegelisahan masyarakat saat ini sehingga bisa mencari jalan keluar untuk mengembalikan fisik dan non fisik masyarakat Korban Banjir Bandang Wasior.

Sehingga kehidupan masyarakat yang kena dampak Bencana Banjr Bandang Wasior  ke depan bisah kembali pulih semula seperti layaknya masyarakat lainnya yang ada di bumi pertiwi ini. Pemerintah Pusat dan DPR RI sudah maksimal dalam rangka memperjuangkan aspirasi dari masyrakat korban banjir bandang Wasior.

Saat ini tinggal  bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wandama dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan pemerintah pusat melalui sub-sub sector yang ada agar dapat berjalan dengan baik dan lancar ”tegas Michael Wattimena SE,MM Anggota DPR RI dari Partai Demokrat daerah pemilinhan (Dapil) Papua Barat mengahiri Wawancara dengan Franky Pangkey Wartawan KBN News di Jakarta.

Selengkapnya...

DPP Partai Demokrat Survei Balon Pemilu Kada Papua Barat

Laporan: Franky Pangkey-Jakarta.

Jakarta KBN News, Saat ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat sedang melakukan Survey terhadap Lima Bakal Calon Gubernur Papua Barat di 11 kabupaten dan 1 kota Se-Provinsi Papua Barat, Ke lima Bakal  Calon Gubernur Papua Barat 2011 yang saat ini mendapat respon di masyarakat Papua Barat adalah: Abraham Oktavianus Atururi, Wahidin Puarada, JA.Jumame, Domiggus Mandacan, George Auparai.

Menurut Kordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Indonesia Timur Wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, Michael Wattimena SE.MM mengatakan; Survey terhadap 5 Calon Gubernur Papua Barat sudah dilakukan DPP Partai Demokrat sejak bulan september 2010 dan akan berahir pada bulan januari 2011, Survey tersebut dilakukan beberapa kali secarah rasional dan objektif sehingga dari hasil Survey  tersebut maka Partai Demokrat dapat menentukan  figur  Calon Gubernur Papua Barat yang akan didukung ke depan.

Dari hasil Survey  selama tiga bulan ini, menurut Michael Watimena; untuk  saat ini Partai Demokrat tidak mau berspekolasi karena selama ini ke lima kandidak yang beredar di masyarakat semuanya di survey Partai Demokrat secara rasional dan objektif, Survey tersebut juga sangat ilmiah, jadi soal arah dukungan Partai Demokrat ke salah satu kandidat Pilgub Papua Barat untuk saat ini belum di putuskan karena menunggu hasil survey yang akan berahir Januari 2011.

Machael Watimena menuturkan menyangkut hal-hal yang beredar di masyarakan Papua Barat soal Kedekatan salah satu kandidak Bakal Cagub Papua Barat dengan Dewan Pembina dan Petinggi-Petinggi Partai Demokrat yang lain; itu wajar-wajar saja tapi intinya menyangkut Penentuan dukungan Partai Demokrat terhadap Calon Gubernur Papua Barat itu bukan saja dari DPP Partai Demokrat yang menentukan tapi Dewan Pembina Partai Demokrat juga turut terlibat menentukan berdasarkan hasil ahir Survey lima kandidat tersebut nanti akan menentukan siapa Kandidat Calon Gubernur Papua Barat yang akan di dukung Partai Demokrat ke depan.

Karena dari sisi perolehan kursi DPRD Provinsi Papua Barat Partai Demokrat cukup signifikan  sehingga Partai Demokrat tidak mau kehilangan momentum ini dan tidak mau kehilangan muka tetapi figur yang akan di dukung Partai Demokrat sebagai infestasi Politik Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan “Ujar Michael Wattimena SE,MM

Dari ke lima Kandidat yang  saat ini di Survey DPP Partai Demokrat yaitu; Oktavianus Atururi, Wahidin Puarada, JA.Jumame, George Auparay, Dominggus Mandacan, yang paling berpeluang  untuk di usung Partai Demokrat menurut Kordinator Wilayah (Korwil) Partai Demokrat Indonesia Timur Wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, Michael Watimena Mengatakan “Saya tidak mau berandai-andai tapi  biarlah kita  harus taat pada asas karena asas kita mengatakan penentuan kandidat Calon Gubernur Papua Barat itu berdasarkan pada hasil survey yang akan berahir januari 2011” ucap Michael Wattimena SE,MM Anggota DPR RI dari Partai Demokrat dapil Papua Barat.

Target Partai Demokrat untuk Pilgub Papua Barat 2011 harus menang karena itu infestasi Politik Partai Demokrat ke depan.

Terkait dukungan masyarakat di Provinsi Papua Barat yang Inginkan Michael Wattimena SE,MM untuk maju pada Pilkada Gubernur Provinsi Papua Barat 2011, sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat dapil Papua Barat, saat ini Michael Wattimena SE,MM  belum bersedia untuk maju pada Pilkada Gubernur Provinsi Papua Barat 2011.

Namun untuk ke depan hanya TUHAN yang tau “ucapnya dengan senyum khasnya“, “Michael Wattimena SE.MM ini ibarat Embun di waktu pagi, Manakala Mentari datang sudah tidak berbekas, yang hanya berbekas adalah hal perbuatan yang baik Saja yang akan di kenang Oleh masyrakat” ungkap Michael Wattimena SE,MM lelaki berdarah Ambon-Maluku mengahiri Wawancara EKSKLUSIF dengan Wartawan “KBN News” di hotel Borobudur Jakarta Pusat.
Selengkapnya...

33 Tahun Jamsostek Terus Berkarya Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja.

 Laporan: Sanco Simanullang- Medan

Medan, KBN News-Menghadapi tantangan kedepan, terlebih akan diimplementasikannya UU SJSN, PT Jamsostek (Persero) siap mendukung pelaksanaanya, terutama untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja dan PT Jamsostek ( Persero) siap melaksanakan amanah Undang-undang.

Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga dalam sambutannya yang dibacakan Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) Herry Herland S pada peringatan HUT PT Jamsostek (Persero) Ke-33 di Jalan Kapten Pattimura No 334 Medan Minggu (5/12) sebagaimana pers rilis Humas Sanco Manullang ST MT, kamis (9/12).

Hotbonar mengakui, personil PT Jamsostek telah siap menghadapi perubahan – perubahan SJSN lebih kompeten melalui penataan sarana pengadaan, dan Diklat.

“Dengan demikian kapan pun UU SJSN diberlakukan, Jamsostek sebagai salah satu BPJS akan siap melaksanakan dengan segala kemampuan yang dimiliki,” katanya.

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga pada bagian lain mengatakan PT Jamsostek (Persero) terus berkarya meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagaimana dasar yang telah diletakkan oleh pendiri perusahaan di masa lalu.

“Peringatan hari sejarah ini tujuannya untuk menanamkan jiwa dan semangat perjuangan para pendiri, guna memperkuat tekad membangun masa depan PT Jamsostek (Persero) dengan tetap memelihara kesinambungan dengan masa lalu,” ujar Hotbonar.

Lebih jauh Hotbonar mengatakan, jaminan sosial tenga kerja bukanlah sekedar amanah undang undang semata tettapi dalam konteks luas keselamatan dan kesejateraan tenaga kerja merupakan hak azasi bagi setiap pekerja yang harus dipenuhi oleh semua pihak.

“Kita berharap dukungan pemerintah untuk senantiasa mendorong perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jamsostek tanpa kecuali,” katanya.

Sanksi Ringan
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Herry Herland S mengatakan masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program jamsostek sebagaimana amanat UU No 3 tahun 1992 tentang program jamsostek. Bahkan, sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar sebagaimana terjadi pada 2 kasus pelanggaran jamsostek yang telah divonis di Pengadilan Negeri Medan, tergolong ringan.

Acara HUT Jamsostek kali ini dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada Pemenang Turnamen Futsal Jamsostek yang dijuarai tim Bank Sumut( Juara I), PT Everbright (Juara II) dan PT Medan Distribusindo (Juara III), PT Nusira (Juara IV). Sementara pemain terbaik jatuh kepada Erik dari PT Nusira, pencetak gol terbanyak diperoleh Joko dari PT Medan Distribusindo dengan 48 gol. Tim terbaik futsal diraih tim Jamsostek A.

Masih pada acara HUT Jamsostek, diserahkan pula penghargaan atas prestasi Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) I dan II. PPK II terbaik diperoleh Rumah Sakit Sari Mutiara, PPK I terbaik diperoleh Klinik Azizi Sumarsono, Citra dan Harapan Bunda.

Selepas upacara, dilaksanakan pemotongan tumpeng dan diberikan kepada karyawan tertua Taslim Djamal kabag Program Khusus Kanwil I dan karyawan termuda Dedek V Sagala karyawati di Kanwil.

Selain dihadiri para Kepala Cabang Jamsostek Medan sekitarnya, turut hadir Direktur Umum Bank Sumut M Yahya, Direktur RSU Sari mutiara dr Tuahman Franciscus Purba MKes SpAn, dan sejumlah pimpinan perusahaan pemenang futsal.(Saputra)
Selengkapnya...

Kejati Peringati Hari Anti Korupsi Bersama Wartawan

Gorontalo,KBN News-Jika berbagai komponen terkait memperingati Hari Anti Korupsi (HAK) melalui aksi turun dijalan, Kejaksaan Tinggi Gorontalo memilih cara dialog bersama wartawan dalam peringatan hari anti korupsi sedunia. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Noor Rahmat menjelaskan, tema HAK yang telah ditetapkan yakni, ' peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.'

Dalam acara itu dibahas berbagai persoalan terkait penanganan kasus dan pencegahan serta persoalan terkait kerawanan tindakan korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta proyek terkait lainya.

Pada sesi dialog para wartawan mempertanyakan berbagai persoalan korupsi diantaranya, mekanisme penangguhan penahanan kasus CT Skan dan kasus korupsi Rp 19, 5 milyar Kabupaten Bonebolango, "Masalah penagguhan penahanan jika sudah sesuai prosedur maka dapat dibenarkan, "Kata Noor Rahmat.

Menurutnya, penangguhan penahanan yang dilakukan pihak kejati terhadap tersangka Ricad Edwar dalam proyek CT Skan dan Ibrahim Ntau sebelumnya telah dipelajari tim penyidik dan sesuai aturan yang berlaku dapat diterima, "Permohonan penangguhan penahanan tersangka diterima karena sesuai aturan dan mereka memberikan pengembalian kerugian negara, "Jelasnya.(Rahmad Nur)
Selengkapnya...

RTRW Gorontalo Menunggu SK Mendagri

Gorontalo, KBN News-Belum adanya Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan batas wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara menjadi penghambat penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kedua wilayah.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, Ardin Danial menjelaskan, dalam kunjungannya bersama Kepala Bappeda, Kepala Biro Hukum dan Dinas PU Provinsi Gorontalo ke Departemen Dalam Negeri membahas masalah percepatan penetapan RTRW Gorontalo.

Menurutnya, SK penetapan batas wilayah itu dikeluarkan melalui acuan aturan Kepmendagri nomor 1 tahun 2006 tentang penempatan batas wilayah.
"Jumlah batas 36 pilar, untuk Gorontalo yang telah di selesaikan 21 pilar dan Sulut 15 pilar, "Kata Ardin Danial, Jumat (10/12).

Dia mengakui untuk pemasangan pilar (tanda batas, red) pihak provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat."Dari pihak Sulut sendiri baru akan melaksanakan pemasangan pilar batas wilayah tersebut. Kami (Gorontalo-Sulut, red) juga telah menandatangi kesepakatan terkait batas wilayah, "jelasnya.
Selain itu, SK penetapan batas wilayah sebagai syarat acuan ditetapkan perda RTRW. "Jadi SK penetapan batas wilayah ini kepentingan kedua belahan pihak karena masing-masing belum memiliki RTRW. Yang sudah ditetapkan RTRW nya Sulawesi Selatan, "ungkapnya.(Rahmad Nur)
Selengkapnya...

Bentrokan Mahasiswa Dengan Polisi di Makassar Akibatkan Macet Total

Makassar, KBN News-Polisi dan pengunjuk rasa sepakat hentikan bentrokan mereka di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sesaat sebelumnya satu unit sepeda motor dan truk polisi dirusak oleh pengunjuk rasa.

Sekitar pukul 19.30 WITA, Kamis (9/12/2010), mahasiswa pengunjuk rasa mulai membubarkan diri dari ruas Jl Urip Sumoharjo, Makassar. Praktis jalan utama kota Makassar yang sempat ditutup sejak pukul 13.00 WITA itu sudah bisa kembali dilalui oleh warga.

Namun sebelum bentrokan tersebut benar-benar usai, pengunjuk rasa yang mayoritas adalah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu sempat melakukan aksi anarkis. Mereka merebut dan membakar satu sepeda motor milik warga yang melintas di lokasi bentrokan.

Mereka juga merusak satu unit truk Dalmas Polda Sulselbar dan mengeroyok Briptu Drajat yang mengemudikannya. Sejumlah wartawan bergegas merebut polisi naas itu dari kepungan mahasiswa dan melarikannya ke RS Ibnu Sina yang lokasi tepat di depan Kampus UMI.

Detikcom melansir data terakhir yang berhasil wartawan himpun, sebanyak 13 orang mahasiswa harus mendapat perawatan di RS Ibnu Sina akibat luka-luka terkena lemparan batu atau peluru karet. Mereka tercatat sebagai mahasiswa UMI, Universitas 45 dan Universitas Indonesia Timur.

Enam mahasiswa lainnya berhasil diamankan polisi saat bentrokan berlangsung. Sedangkan dari pihak kepolisian, empat anggotanya terluka dan kini masih dirawat di RS Bhayangkara dan RS Ibnu Sina.

Sekitar pukul 16.00 Wita, pimpinan kampus yang diwakili Pembantu Rektor III UMI, Ahmad Gani dan Pembantu Dekan III Teknik Industri, Sakkir Sabhara melakukan pertemuan dengan perwakilan polisi, yakni Wakapolrestabes, AKBP Endi Sutendi di tengah-tengah massa yang bertikai. Kedua pihak sepakat untuk saling menarik diri.

Namun, saat pertemuan berlangsung lemparan mahasiswa dan tembakan gas air mata dari polisi nyaris tidak berhenti, hingga bentrokan tetap berlanjut. "Saya menegaskan ke pihak kepolisian, apakah kita sudah tidak bisa bicara baik-baik, sehingga tembakan polisi sudah mengarah ke masjid kami," pungkas Sakkir.

Menurut perwakilan mahasiswa, Ilham mengatakan keributan antara mahasiswa dengan aparat bermula saat Koordinator Komisariat HMI UMI yang bernama Erik ditinju oleh seseorang di pintu masuk kantor gubernur. Kedatangan mahasiswa ke kantor gubernur untuk menanyakan dana bantuan sosial senilai milyaran rupiah yang tidak jelas penggunaannya. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

KPK Nilai Gayus Lakukan Korupsi

Jakarta, KBN News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perbuatan yang dilakukan Gayus Tambunan dengan menerima uang dari perusahaan wajib pajak yang ditanganinya memenuhi unsur tindak pidana korupsi. KPK berani menilai demikian setelah mendengar dan melihat dengan seksama gelar perkara penanganan kasus Gayus Tambunan yang dipaparkan Polri.

KPK berani memastikan perbuatan Gayus selama menangani keberatan wajib pajak di direktorat jenderal pajak kental dengan unsur korupsi dan atau suap.
"Sementara ini melihat pada fakta yang ada kentalnya pasal 11 dan pasal gratifikasi," kata Deputi penindakan KPK Irjen Pol Ade Rahardja di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/12),seperti dilansir Tribun News.

Ade mengaku, dalam gelar perkara, Polri mengaku sudah mulai mengarahkan penyelidikan mereka terhadap unsur pidana tersebut. Ade menambahkan KPK siap bersinergi dan bekerjasama dengan Polri untuk mengusut tuntas kasus pidana korupsi dan suap Gayus.

KPK siap memberikan masukan dan sarannya dalam proses pengusutan tersebut. KPK, lanjut Ade, juga siap menjalankan tugas dan fungsi supervisinya. "Penanganan tetap di kepolisian, tapi bersinergi. Kita akan bantu sesuai kewenangan yang dimiliki. Kita akan melaksanakan tugas supervisi, dan dalam kaitan koordinasi kita lakukan mana yang harus kita bantu," jelasnya.

Dikatakan Ade, dari gelar perkara disepakati bahwa setiap institusi yang terlibat dalam gelar perkara hari ini, yaitu Satgas pemberantasan mafia hukum, KPK, PPATK, Kejaksaan Agung dan BPKP akan turut menyumbangkan tenaga dan pemikirannya untuk penyelesaian kasus Gayus, khususnya kasus korupsi dan suap atau gratifikasi Gayus.

BPKP dan PPATK, katanya akan membantu Polri menelusuri asal usul uang Rp 74 miliar plus Rp 28 miliar milik Gayus. Dari hasil kerja masing-masing institusi, seluruh institusi sepakat untuk terus berkoordinasi intensif guna menentukan arah penyelidikan dan penyidikan kasus ini.

"Nanti tergantung pasal mana yang terungkap nanti mengarah ke sana. Nanti hasil penyidikan akan disampaikan ke pihak kepolisian," katanya.

Meski memiliki kewenangan untuk menangani kasus itu laiknya Kejaksaan Agung dan Polri, KPK, kata Ade, belum akan mengambil alih penanganan kasus itu. Pasalnya, dari gelar perkara yang sudah dilangsungkan, KPK dan institusi lain sepakat menilai apa yang telah dilakukan Polri terkait penanganan kasus itu masih sesuai koridor hukum yang berlaku.(Saputra)
Selengkapnya...

Ketua DPD PAN Gorontalo Terpilih Aklamasi

Gorontalo,KBN News-Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo pada Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung belum lama ini di Hotel Quality yang diprediksi bakal alot, ternyata menghasilkan ketua terpilih secara aklamasi. Samsudin Umar didaulat dari 71 suara pengurus PAN kota.

Sebelumnya, pemilihan Ketua DPD PAN Kota pasca Feriyanto Mayulu itu, diikuti empat pasang calon yakni, Alwin Otolomo, Samsudin Umar, Ramdan Pakaya dan Jahara Mauda.
Ramdan Pakaya saat itu mengakui jika kesiapannya sebagai kader partai untuk masuk sebagai calon ketua sudah diperhitungkan jauh sebelumnya.

Menurut perhitungannya dia bakal mengantongi 40 suara untuk memenangkan pemilihan. Namun secara politis dia mengakui jika arah jarum selalu berubah. “Ya sebagai kader saya siap jika dipercayakan. Tapi secara perhitungan politik semua bisa berubah, dan jika saya belum terpilih saya sudah memiliki pilihan calon ketua lainnya, “Kata Ramdan Selasa (30/11).

Sementara Jahara Mauda menjelaskan kesiapan dirinya untuk maju sebagai calon masih dipertimbangkan, “Saya sebagai kader siap saja hanya kondisi kesehatan saya sekarang belum mengizinkan untuk maju, “jelasnya.

Senada dengan Ramdan Pakaya dan Jahara Mauda, Wakil Ketua DPRD Kota Ketty Mayulu yang juga kader PAN tidak mengelak jika kesempatan calon lain seperti Samsudin Umar dapat dipredikasi kuat memangkan pemilihan ketua DPD. (Rahmad Nur)
Selengkapnya...

Kejati Ingatkan Proyek Barang Dan Jasa Rawan Korupsi

Gorontalo,KBN News-Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Muh Muliyadi Abdullah, SH, Rabu (8/12), mewakili Kejati Gorontalo Noor Rahmat, dihadapan para wartawan mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas, Badan dan Kantor untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan proyek fisik ataupun pengadaan barang dan jasa

"Dalam proyek barang dan jasa rawan terjadi adanya penyimpangan yang bersentuhan langsung dengan proses tindak pidana korupsi, "Kata Muliyadi.

Menurutnya, dalam pengadaan barang dan jasa ada beberapa titik rawan terjadinya penyimpangan, seperti pada tahap perencanaan pengadaan. "Disitiu yang harus kita perhatikan ada indikasi penggelembungan anggaran, "Jelasnya.

Selain itu titik rawan tindak pidana bisa terjadi pada, tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengambilan dokumen lelang, tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), tahap penjelasan, tahap penyerahan dokumen penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang dan jasa.
"Misalnya, pengadaan CT-scan yang diduga adanya markup atau pengelembungan harga dan seperti proyek yang belum selesai sudah dikatakan selesai dan sudah dilakukan pencairan anggaran seratus persen, "ungkapnya.

Dia juga menghimbau para komponen terkait untuk memberikan informasi terkait tindak pidan korupsi pada kasus lainya seperti Surat Penunjuk Penyedia Jasa (SPPJ) fikitf.
"Jika ada laporan kami akan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Untuk berapa lama waktu proses pemeriksaan yang dilakukan Kejati tergantung hasil penyidikan dan penyelidikan apabila sudah cukup bukti dalam hal ini sudah adanya alat bukti kita tindak lanjuti dipersidangan, "paparnya. (Rahmad Nur)
Selengkapnya...

Klinik Harapan Bunda Group Raih Penghargaan

Laporan: Sanco Simanullang- Medan

Medan, KBN News-Klinik Harapan Bunda Group pimpinan Netty Barita Simbolon SE meraih penghargaan sebagai salah satu klinik terbaik diantara sejumlah klinik yang menjalin ikatan kerja sama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I.


Sebagai bentuk apresiasi terhadap Klinik tersebut, Kepala Kantor Wilayah I Herry Herland S menyerahkan penghargaan (reward) atas pencapaian kinerja klinik beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kampung Baru Medan, selepas acara Hari Ulang Tahun Ke-33 PT Jamsostek (Persero) di lapangan Kantor PT Jamsostek (Persero) Jalan Kapten Pattimura No. 334 Medan, Minggu(5/12).

Wanita cantik yang selalu tampil menarik itu akhirnya memenangi sejumlah kriteria penilaian Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I, seperti dalam hal penanganan keluhan pasien, tertib administrasi, durasi, kinerja manajemen, fasilitas dan jam buka pelayanan.

”Saya sungguh berbahagia, akhirnya Klinik kami terus dapat mempertahankan penghargaan dari PT. Jamsostek setiap tahunnya. Ini tidak terlepas dari kerjasama tim yang selama ini dibina. Namun, kuasa Tuhanlah yang pada akhirnya memberikan karunia kepada Klinik kami,” tandas Netty yang saat itu mengenakan busana batik berwarna ungu, selepas mengikuti acara.

Dikatakan wanita yang selalu tampak ceria tersebut, dirinya bekerja keras merintis usaha Kliniknya dari bawah, dan hingga kini Klinik Harapan Bunda Group memiliki 3 cabang yaitu Klinik Harapan Bunda I beralamat di Jalan Polonia, Klinik Harapan Bunda II di Jalan Brigjen Zein Hamid Titi Kuning dan Klinik Harapan Bunda III di Jalan Brigjen Katamso Kampung Baru.

”Saya memberikan kepercayaan penuh kepada dokter dan paramedis di lapangan, dan kami tidak mengganggap mereka sebagai bawahan. Saya selalu mengayomi dengan mengedepankan rasa kekeluargaan,” cetus wanita yang punya hobby bernyanyi.

Namun demikian, lanjutnya, di lapangan acapkali ditemukan sejumlah permasalahan seperti pasein yang belum faham mengenai administrasi diantaranya sering sekali pasien meminta langsung surat rujukan tanpa diperiksa oleh Dokter terlebih dahulu.

”Tetapi Dokter kita selalu menjelaskan dengan sabar dan kepala dingin. Kita berorientasi, bagaimana pasien dapat dilayani sebaik baiknya. Kita akan bekerja lebih keras lagi melayani peserta jamsostek,” imbuhnya seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas pencapaian penghargaan tersebut.
Selengkapnya...

Bintek DPRD Se Indonesia di Bali

Laporan : Abduh Bakry Pabe- Malindo

Malindo, KBN News-MUntuk berbagi pengalaman dengan para Bupati, Ketua DPRD, Pakar yang bermitra dengan ALINDO selama ini atas program produk unggulan daerah berbasis hasil pertanian berafiliasi pasar dalam rangka penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat secara terukur, maka akan diselenggarakan BINTEK perencanaan program produk unggulan daerah bagi anggota DPRD Kabupaten/ Kota se Indonesia yang dipusatkan di Denpasar Bali,demikian diungkapkan Direktur LPTTG Malindo Drs. H. Sakaruddin, M.Si seusai melaunching program Malindo di Denpasar pekan silam.

Kalau selama ini Malindo telah melatih 2.219 orang pejabat eksekutif, petani, PKK dari 164 Kabupaten/ Kota, maka untuk bersinerginya perencanaan berpihak kepada rakyat tersebut dipandang perlu memberi peluang yang sama kepada Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sehingga ketika eksekutif mengajukan program untuk dibahas di DPRD akan koneks karena adanya persepsi yang sama tentang program produk unggulan daerah berafiliasi pasar tersebut terang Sakaruddin. Itulah sebabnya kita telah menyurat kepada Pimpinan DPRD se Indonesia dengan mengutamakan daerah yang telah bermitra dengan Malindo selama ini kata Sakaruddin.

BINTEK ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat utamanya petani yang sangat berkepentingan atas program produk unggulan daerah berbasis hasil pertanian dan berafiliasi pasar, karena bila DPRD punya pengetahuan yang cukup tentang program ini dan komitmen kerakyatan maka rakyatlah yang menikmati program ini urai Sakaruddin. Kita pusatkan BINTEK ini di Denpasar Bali karena Bali tengah-tengah dari dan berbagai kawasan di Indonesia sehingga peserta dari bagian Barat tidak terlalu jauh untuk datang ke Malindo di Luwu Utara Sulsel , tegas Juru Bicara Malindo, M. Abduh Bakry Pabe.

Diantara narasumber Malindo adalah Prof. Dr. Nasir Hamzah, SE., M.Si, Dr. Ir. IB. Wayan Gunam, M. Si, Bupati Parigi Moutong (Sulteng) Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Bupati Sumba Barat Daya (NTT) dr. Cornelius Codimete dan beberapa Bupati yang daerahnya telah berhasil untuk rakyatnya atas program ini terang Sakauddin. BINTEK ini dilaksanakan bulan Januari – Februari 2011 di Denpasar – Bali yakni angkatan 105 sampai dengan angkatan 110 dimana tiap angkatan sebanyak 100 orang, dengan metode ceramah, simulasi program dan praktek akhir Sakaruddin.
Selengkapnya...

Sakaruddin: Jangan Pasung Hak Rakyat Luwu

 Laporan: Abduh Bakri Pabe- Malindo

Malindo, KBN News-Walaupun secara administratif Tanah Luwu kini telah mejadi empat daerah otonom akan tetapi tanpa kesetaraan pelayanan dari Pemprov Sulsel maka pembangunan Tanah Luwu tetap merangkak yang ditandai pertumbuhan rakyat miskin secara kualitatif dimana-mana, demikian diungkapkan Direktur LPTTG Malindo, Drs. H. Sakaruddin, M. Si , didampingi Koordinator Tim Media Centre Malindo ; M. Abduh Bakry Pabe seusai menerima para cendekiawan tanah Luwu di Malindo pekan lalu.


Oleh sebab itu bila ingin kedepan rakyat Luwu tidak meminta referendum untuk membentuk Provinsi tanah Luwu maka seyogianya Pemprov Sulsel melakukan pembangunan kesetaraan di Tanah Luwu yang tidak setengah hati ungkap Sakaruddin yang juga Wakil Rektor Unanda Kota Palopo. Paling tidak sudah hampir seabad atau minimal seumur Provinsi Sulsel, hak-hak rakyat Luwu terpasung dalam enam aspek. Pertama; telah lebih dari setengah abad anak-anak Luwu harus naik mobil antara 10 -20 jam ke Makassar untuk mencari pendidikan tinggi, kedua; untuk menjual/ mengantar pulaukan/ ekspor hasil bumi di tanah Luwu lagi-lagi harus ditempuh waktu 10 – 20 jam ke pelabuhan laut di Makassar dengan menyinggahi paling tidak 15 pos ekonomi dan sumpritan jalanan, ketiga; diskriminasi untuk jadi Sekprov, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro apalagi jadi Gubernur atau Wakil Gubernur adalah lubang juram bagi rakyat Luwu sementara SDM kita tidak kalah dengan yang sedang menjabat di Pemprov saat ini, keempat; untuk pangsa pasar lokal dalam skala besar sebagai syarat sektor rill tetap harus menjual ke Makassar, kelima; pembangunan sarana transportasi seperti jalan dan jembatan tingkat lokal sangat memprihatinkan, keenam; rakyat Luwu sekarang masih dominan mengkonsumsi beras dari luar sementara luas area persawahan terbesar di Sulawesi dengan 14 sungai yang layak sebagai sumber air pengairan ada di Tanah Luwu urai Sakaruddin. Tanpa keseriusan pembangunan enam aspek tersebut maka rakyat Luwu tetap gigit jari cetus Sakaruddin, yang juga Ketua DPC Gerindra Luwu Utara. Belum lagi untuk saat ini bila ingin bertemu Gubernur harus menempuh waktu 10 – 20 jam dan bisa konyol sebab sesampainya di Makassar akan luar biasa bila Gubernur berada ditempat, jadi boro-boro mau menyampaikan konsep, aspirasi, sedangkan ketemu Gubernur saja susahnya minta ampun bahkan bagi saya saat ini lebih gampang bertemu para Menteri di Jakarta, Gubernur di Provinsi lain dan bertemu hampir 30 Kepala Negara yang pernah saya kunjungi dari pada Gubernur Sulsel tekan Sakaruddin. Kalau mau jujur pembangunan Tanah Luwu hanya dinikmati ketika Prof. Ahmad Amiruddin sebagai Gubernur, dan untuk saat ini saya minta maaf kepada Bapak Gubernur Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH tidak ada kinerja yang patut dibanggakan karena hanya biasa-biasa saja bagi Sulsel apalagi untuk Tanah Luwu akhir Sakaruddin.
Selengkapnya...

Bisa Beropersi, Bentor Makassar Harus Rubah Bentuk

Makassar, KBN News- Ribuan Becak Motor (BENTOR) memadati sejumlah ruas jalan di Kota Makassar terutama menuju Kantor Walikota Makassar dan Karebosi yang mengakibatkan kemacetan total sejak pagi hingga siang hari.

Terkait dengan tuntutan para pengemudi becak motor (BENTOR) agar diberi izin untuk beroprasi di wilayah kota Makassar, Walikota Makassar Ir.Ilham Arif Sirajuddin (IAS) mengatakan akan memberi ruang terhadap para pengemudi bentor di daerah ini.

Menurut orang nomor satu Di Kota Makassar ini pemberian ruang ini tentunya dibarengi dengan tingakatan wilayah-wilayah mana yang pantas untuk diberikan terhadap bentor seperti di wilayah kecamatan Manggal, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Makassar.(Udhin)

Dikatakan SK Walikota Makassar akan dikeluarkan pada Januari 2011 mendatang dan akan dilakukan penertiban bentor hingga tahun 2013, dengan perubahan prototifa sehingga para penumpang tidak berada di depan tetapi berada di samping pengemudi.(Udin)
Selengkapnya...

Lomba Gambar Tingkat TK dan SD se Kota Makassar

Makassar, KBN News-Ikatan Pengembangan Kreatifitas Anak Indonesia (IPKAI) menggelar lomba menggambar tingkat TK dan SD se Kota Makassar memperebutkan piala Walikota Makassar dan piala Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang Ke 9 diadakan di mall Mtos Tamalanrea Makassar, Selasa (07/12).


Acara dimulai pukul 10.00 wita, ratusan anak TK dan SD menjadi peserta diajang tersebut dengan mewakili sekolah masing-masing. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Ketua Demokrat Sulsel Dzikir Akbar Sambut 1 Muharram

Makassar, KBN News-Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin akan menghadiri zikir di Masjid Raya Makassar pagi ini. Zikir merupakan rangkaian peringatan Tahun Baru 1432 Hijriah yang bertepatan hari ini.

Acara ini merupakan kerjasama pengurus Masjid Raya dengan Pemkot Makassar. Zikir dipimpin Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco dan dihadiri perwakilan majelis taklim se-Makassar,seperti dilansir Tribun.

Zikir juga dirangkaikan dengan doa bersama untuk keselamatan Kota Makassar di tahun baru Islam (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Raja Se-Nusantara Dukung Keistimewaan Yogyakarta

Palembang, KBN News-Para sultan atau raja di Nusantara yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIK) mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keistimewaan Yogyakarta dibahas oleh para sultan yang tergabung dalam forum terebut pada saat Festival Keraton Nusantara (FKN) digelar di Palembang, Minggu (5/12/2010),seperti dilansir Tribun News.

Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Arief Natadiningrat, Minggu (5/12/2010) di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Jawa Barat, mengatakan, di dalam pertemuan di sela-sela perayaan FKN itu, keistimewaan Yogyakarta menjadi salah satu tema diskusi.

Hasilnya, Yogyakarta mendapatkan dukungan dari anggota Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIK) yang berjumlah 40 keraton se-Nusantara.

“Kami berharap, negara ini tidak melupakan sejarah. Dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Bung Karno meminta dukungan keraton untuk bisa membuat NKRI terwujud, karena saat itu tak ada dana untuk mendirikan negara. Saat itu keraton-keraton lalu menyerahkan harta yang mereka punya untuk kemerdekaan negara ini,” kata Arief.

Keunikan Yogyakarta, tambah Arief, juga merupakan daerah dengan segala kekayaaan Nusantara. (Saputra)
Selengkapnya...

Papua Kekeringan, Petani Beralih Profesi

 Laporan : Marwan Azis- Jakarta

Jakarta, KBN News-Dampak perubahan iklim kini mulai terasa di Papua, sejumlah sungai dilaporkan mengering, akibatnya petani mengalami gagal panen dan terpaksa beralih profesi menjadi tukang ojek.

Salah satu sungai dilaporkan mengering adalah sungai Grime di Papua. Padahal dahulu sungai Grime menyediakan air yang melimpah yang dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam.

Hal tersebut diungkapkan Sayid Fadhel Alhamid, Ketua Dewan Adat Papua dalam kesempatan diskusi isu perubahan iklim yang difasilitasi LSM HUMA di Jakarta kemarin. Menurutnya, dampak pemanasan global sudah dirasakan masyarakat, namun warga tak cukup informasi soal dampak perubahan iklim.

”Beberapa waktu lalu dilaksanakan diskusi di Gemnyen yang juga dihadiri masyakat petani dan nelayan. Mereka sungguh terkejut karena yang dirasakan adalah dampak dari pemanasan global. Misalnya, petani dan nelayan yang merasakan sungai-sungainya mengering. Termasuk sungai Grime juga mengering. Padahal dalam sejarah tidak pernah sungai grimei mengering,"ungkapnya.

Di Grimnyen, perkebunan kakao yang merupakan hasil peninggalan Belanda juga mengalami problem yang sama. Mereka mengalami gagal panen. Banyak hasil panen mereka yang bijinya mengeras dan harus dicongkel dari kulit buah. Dalam beberapa bulan lalu, kakaonya tidak sampai jadi buah.

Kondisi serupa juga dialami nelayan di sekitar Distrik Demta Kabupaten Jayapura, Papua, hasil tangkapan nelayan dilaporkan semakin sedikit akibat gelombang laut tidak menentu. Dinas perikanan membantu masyarakat mengadakan kapal penangkap ikan. Tetapi tidak berhasil karena operasional kapal tidak seimbang.

Sementara peternak ikan Danau Sentani, Jayapura juga mengeluhkan kondisi ikan yang dilepas di Danau Sentani tak kunjung membesar. “Di situ dibangun pasar ikan hidup tetapi sampai sekarang tidak ada yang dijual karena ikan yang ditaruh setahun lalu tidak berkembang menjadi besar. Padahal mereka sudah memberinya makan. Beberapa ikan juga ada yang mati. Dugaan masyarakat ada perubahan suhu danau yang menjadi panas. Apakah karena limbah atau pemanasan global, ini belum diketahui oleh masyarakat,”ujarnya.

Kondisi tersebut membuat sejumlah warga terpaksa beralih profesi sebagai tukang ojeg atau kerja serabutan lainnya. Banyak tanah garapan yang dijual untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

Fadhel berharap pemerintah bisa segera melakukan sosialisasi menyeluruh hingga ke pelosok tanah Papua. Masyarakat perlu dibantu untuk menjalankan proses adapatasi dan mitigasi. "Sehingga bukan hanya orang di kota Jakarta saja yang paham soal perubahan iklim termasuk semua kebijakan yang terkait dengan penanganan dampak perubahan iklim, kami juga harus tahu, karena berkaitan dengan kehidupan hidup kami di tanah Papua ini,” tegasnya. (AA.Effendy).
Selengkapnya...

Warga Kolaka Temukan Tambang Emas Baru

Kolaka, KBN News-Masyarakat Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali menemukan lokasi tambang emas di Desa Tawanga, Kecamatan Uluiwoi, sekitar 150 kilometer dari Kota Kolaka. Menurut warga, kadar emas di lokasi ini cukup bagus dan bisa dijual hingga 300 ribu rupiah per gram.

Hamid, orang pertama yang menemukan tambang emas ini mengatakan, warga kini berbondong-bondong mencari emas di tiga sungai kecil yang ada di sekitar desa mereka.

Aktivitas penambangan yang dilakukan warga Tawanga ini sudah berlangsung sejak sebulan yang lalu.

Warga setempat masih menggunakan peralatan tradisional untuk mendulang emas. Diperkirakan luas tambang emas yang ada di Kecamatan Uluiwoi sekitar 1000 hektar, namun sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung,seperti dilansir Situs Berita Lingkungan.

Temuan tambang emas baru ini dikhawatirkan bakal mengundang perusahaan tambang besar untuk masuk ke wilayah itu dan menambah rusaknya lingkungan Kolaka. Pasalnya, Kabupaten Kolaka menempati urutan kedua setelah Kalimantan Timur sebagai daerah yang kerusakan lingkungannya sangat parah akibat aktivitas pertambangan.

Sejumlah LSM menuding Bupati Kolaka Buhari Matta merestui kerusakan lingkungan di kabupaten itu. Hal ini didasarkan pada pernyataan bupati yang menilai hadirnya investor tambang dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Delegasi Malaysia Berminat Investasi Pangan di Sulsel

Makassar, KBN News-Pemerintah Malaysia berminat melakukan investasi pada bidang pertanian di Sulsel. Jenis investasi yang ingin dilakukan adalah pengolahan hasil pertanian. Di antaranya rumpur laut dan jagung.

Hal itu diutarakan Dato Azis Chenor, utusan Kerajaan Malaysia di Hotel Santika, Rabu malam, 1 Desember. "Hasil pertanian apa saja, tapi kita masih menunggu tanggapan pemerintah provinsi," katanya.


Investasi dari negeri jiran itu bukan hanya akan dilakukan Sulsel. Pemerintah Malaysia menawarkan kerja sama dengan enam provinsi di Sulawesi yang bergabung dalam Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).

Menurut Aziz, investor Malaysia sangat berminat melakukan investasi di Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, dan Sulut. "Namun semuanya bergantung hasil pertemuan BKPRS," imbuhnya.

Aziz memaparkan, pihaknya sudah bertemu Ketua BKPRS, Anwar Adnan Saleh yang juga Gubernur Sulbar. Adnan lalu meminta waktu untuk mematangkan tawaran tersebut dengan lima gubernur lainnya di Sulawesi.

Aziz melanjutkan, penjajakan ini merupakan hasil pertemuan para pengusaha dari 22 negara persemakmuran yang menghadiri expo MAHA (Malaysia Agriculture, Holticulture and Agrotourism) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 November lalu.

Selama ini, sambung dia, Malaysia banyak bergantung pada bahan pangan impor dari negara selain Indonesia. Bahkan jagung dan ikan kualitas rendah pun harus diimpor dari Vietnam dengan nilai ekspor sekitar Rp2 triliun per tahun.

Aziz mengaku sudah mengunjungi beberapa daerah di Sulawesi. Menteri Pertanian Malaysia juga disebut optimistis setelah melihat langsung potensi yang ada.

Malaysia juga menawarkan program pengolahan lahan pertanian jangka panjang untuk penanaman jagung dan industri pengolahannya. Setelah modal investasi kembali, selanjutnya diserahkan kepada petani. Investor hanya membeli hasilnya.(Fajar/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom