Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

Dispenda Sudah Buka Empat Drive True di Sulawesi Selatan

 Samsat Wajo Juga Miliki Drive True

Makassar, KBN News-Setelah membuka Samsat Drive Thru di Kota Makassar, Parepare, dan Kabupaten Gowa, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel berencana membuka layanan yang sama di empat kabupaten. Empat daerah tersebut, yakni Kabupaten Wajo, Sidrap, Bone, dan Toraja. Kepala Dispenda Sulsel Arifuddin Dahlan mengungkapkan, penambahan Samsat Drive Thru dilakukan guna memaksimalkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), yang selama sistemnya masih mengadopsi manual alias pelayanan di kantor Samsat. “Empat drive thru ini akan melengkapi drive thru yang sudah dibangun di Makassar, Parepare, dan Gowa.

Dengan pelayanan ini masyarakat diharapkan semakin mudah membayar pajak,” ungkapnya kepada media massa di DPRD Sulsel, kemarin. Untuk membangun satu unit drive thru, dibutuhkan anggaran Rp150 juta. Dana tersebut dipakai membangun fisik kantor dan memasang perangkat pembayaran sistem online yang terhubung ke kantor pusat di Makassar. Karena itu, secara bertahap wilayah yang cukup banyak wajib pajaknya dulu yang disasar untuk itu.

Sisanya akan menyusul karena memang sudah menjadi target memasang jaringan online di seluruh kantor Samsat yang ada di 24 kabupaten/kota minus Toraja Utara (Torut). “Kami sudah memaksimalkan sarana penunjang yang ada untuk menagih wajib pajak. Termasuk mengoperasionalkan satu unit mobil Samsat keliling di seluruh kabupaten,” papar dia. Program ke depan tak hanya sistem online yang direncanakan, tapi juga akan membuka layanan pembayaran melalui perbankan atau sistem payment.

Juni mendatang,akan diluncurkan sistem administrasi kesamsatan (sipamor). Di sisi lain,terkait tudingan DPRD yang menyatakan Samsat di kabupaten tidak berfungsi maksimal, ditampiknya. Sebaliknya, dengan sejumlah program yang diluncurkan itu, sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan. “Saat ini kami berupaya memilah- milah 1,2 juta wajib pajak yang di antaranya ditemukan menunggak sesuai temuan BPK tahun ini mencapai Rp102 miliar lebih.

Seperti dilansir Uptade Info Dari jumlah itu, tidak semuanya bisa dimasukkan ke kas daerah, bergantung lama tunggakannya,” tandasnya. Sekretaris Komisi C Ariady Arsal menilai, pelayanan Samsat Dispenda di kabupaten belum maksimal. Itu ditandai dengan masih banyaknya wajib pajak yang sulit tertagih, khususnya yang berada di daerah terpencil.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

LSM : Bupati Jeneponto Diduga Langgar PP No.100 Tahun 2002

 Terkait Dengan Pengangkatan Kepala Puskesmas di Jeneponto (bagian 1)

Jeneponto, KBN News-Bupati Kabupaten Jeneponto Drs.H.Radjamilo,MP melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana Yang diubah menjadi PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2002 Demikian penuturan Salah seorang aktivis LSM Daeng Bani Pada wartawan di Bontosunggu Senin, (25/4).

Lebih Jauh Aktivis LSM, menjelaskan bahwa Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo, MP tidak lagi memperhatikan PP tersebut pada pengangkatan dua pejabat struktural yakni H.Gunawan Kepala Bidang P2MPL Dinas Kesehatan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Bulujaya Bangkala Barat dan Saharuddin Kepala Puskesmas Kapita Kecamatan Bangkala merangkap Sebagai kepala Puskesmas Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Sampai jabatan ini disandang sejak tahun sebelum mutasi dilakukan Dinas Kesehatan.

Pada hal pada PP pada Pasal 8 jelas sekali yakni pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun pada jabatan fungsional, dengan rangkap yang disandang oleh H.Gunawan dan Saharuddin maka Bupati sekan-akan tidak mempedulikan PP alias melecehkan PP 100 tahun 2002. Kata Daeng Bani.

Sebaiknya Bupati Jeneponto menjalankan undang undang selaku penguasa tunggal didaeerah ini, bukan kebijakan yang diberlakukan dan harus berpijak pada PP ini, jangan malah mengabaikan serta mengangkat pejabat karena faktor kedekatan atau balas jasa.Agar keduanya dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala bidang dan kepala Puskesmas lebih mementingkan pelayanan dan dapat bekerja professional.

Alangkah bijaknya kata Daeng Bani ketika Bupati Drs.H.Radjamilo.MP segera melakukan pengangkatan pejabat yang baru supaya bertanggung jawab terhadap dua lembaga yang dimaksud sehingga pejabat yang bersangkutan tidak lagi memikul dua beban yang tidak mampu dipertanggung jawabkan, dan kepada H.Gunawan dan Saharuddin lebih professional ketika ngembalikan salah satu tanggung jawab ini kepihak yang berkompoten dalam hal Bupati Jeneponto.

Sementara Bupati Jeneponto Drs.H.Radjamilo dikomfirmasi menurut stafnya lagi memnatau Ujian Nasional dibeberapa SMP dan kepala Badan Kepagawaian Daerah Drs.H.Hasnun, M.Pd yang dihubungi melalui Telpon Celulernya tidak aktif . (Rizal) (Bersambung.....???)
Selengkapnya...

Wartawan Dilarang Meliput Pelaksanaan UN di Purwakarta

Pernak pernik UN 2011 Di Purwakarta

Laporan: Saeful Sutedjo- Purwakarta

Purwakarta,KBN News-Sejumlah pengelola sekolah di Purwakarta mendadak memasang CCTV selama pelaksanaan Ujian Nasional (UN), berlangsung. Ini untuk mengawasi peserta UN agar tidak curang dengan menyontek atau kompromi sesama siswa mengisi lembaran soal UN.

Seperti terpantau di SMAN 3 Purwakarta. “Sengaja kami memasang CCTV supaya pelaksanaan UN yang diikuti oleh seluruh kelas III berlangsung fair. Tidak ada intrik dan pembiaran pengawas ke peserta untuk meloloskan peserta UN di sekolah ini,” jelas Kepala Sekolah SMAN 3 Purwakarta, Nana Suryana, pada wartawan, Senin (18/4).

Diharapkan, dengan penyediaan CCTV disatu ruang pengontrol yang diawasi dan dipantau terus aktifitas peserta dan pengawas diruang pelaksanaan UN, menekan tingkat kebocoran lembar jawaban.

“Kami ingin UN ini fair play. Disinilah peserta diuji kecerdasan,kecermatan dan ketelitian. Bila siswa memiliki semua itu, saya yakin mereka akan mampu menjawab lembaran soal dengan mudah,” tandasnya.

Pelaksanaan UN di SMAN 1 Purwakarta yang menyandang RSBI disidak oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Kadisdikpora) Purwakarta, Dedi Effendi.

Dedi Effendi menyebutkan, peserta UN di Purwakarta pada tahun 2011 ini sebanyak 7.762 siswa. Peserta UN SMA 3.906 siswa, SMK 871 siswa dan MA 795 siswa. ” Semoga seluruh peserta UN Purwakarta seluruhnya lulus,” pungkasnya.

Wartawan Dilarang Meliput UN

Sementara suasana berbeda dan ketegangan terjadi di SMAN I Bungursari, Purwakarta pasalnya ketika wartawan yang mau meliput di sekolah ini tidak di perkenankan bahkan seorang oknum guru di sekolah tersebut memberikan alasan yang tidak menyenangkan pada wartawan bahwa UN tidak bisa di liput dan bila wartawan meliput dianggap melakukan pelanggaran, meski dengan kecewa para wartawanpun meninggalkan sekolah ini. (Saeful sutedjo/Purwakarta)
Selengkapnya...

GPMB Sulsel Canangkan Gerakan Kembali Ke Masjid Membaca

Laporan: Andi Ahmad- Makassar

Makassar, KBN News-Gerakan kembali ke masjid membaca digagas oleh Ketua GPMB Sulsel,
Bachtiar Adnan Kusuma. Gerakan dan ajakan memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan diawali dengan Pelatihan Manajemen Perpustakaan Masjid yang diselenggarakan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Sulsel bekerja sama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Sulsel, Senin (25/4) di Hotel Century,
Makassar dan akan dibuka oleh Drs. Ama Saing dan dihadiri pengurus
remaja masjid dan pengurus masjid, Forum TBM, dan Aktivis Remaja
masjid dengan menghadirkan H.M. Amin Syam, H. Andry S.Arief Bulu,
S.E.M.M., Drs.H Abubakar Wasahua, M.H., Drs H. Aswar Hasan, MSi dan
Komunitas Deras.

Rangkaian awal kegiatan Aksi Sejuta Buku Sulsel dan Sulsel Membaca
2011, diharapkan menjadi ikon Sulsel terutama menjadikan membaca
sebagai life style bagi masyarakat Sulsel. Karena itu, Bachtiar AK
menggagas Gerakan Kembali ke Masjid Membaca dengan menggalang aksi
donasi buku untuk penyediaan bahan bacaan bagi perpustakaan masjid
terutama yang ada di kota Makassar dan daerah-daerah lain di Sulsel.
Selain menggalakkan donasi buku untuk perpustakaan masjid, Bachtiar AK
membentuk relawan membaca perpustakaan masjid yang melibatkan pengurus
masjid dan pengurus masjid serta kelompok-kelompok pemuda di setiap
tingkat RT, RW dan kelurahan di kota Makassar. Sebelumnya, Bachtiar AK
telah menggagas Perpustakaan Komunias Berbasis Masjid yang telah
dicanangkan walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, pada 2008 yang
lalu.

Dalam acara pelatihan manajemen perpustakaan masjid juga dilakukan MOU
antara GPMB Sulsel dan Lembaga Indonesia Jujur bagi penyediaan bahan
bacaan Student Mart kantin kejujuran bagi setiap SD dan SMA/SMK.
Sementara itu, Direktur RS.Lanto Dg Pasewang Jeneponto H. Saharuddin,
SKM, M.Kes,M.M. dan Wakil Ketua Komisi IX DPR dr Achmad Nizar Syihab
mendukung ide GPMB dan siap bekerja sama mewujudkan gagasan tersebut.

Bupati Jeneponto yang juga Pembina GPMB Sulsel, Drs H. Radjamilo, M.P.
menyatakan kesyukuran dan kebahagiannya karena dengan hadirnya
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Sulsel terutama dalam upaya
mendukung program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ikut mencerdaskan
masyarakat melalui pembentukan perpustakaan desa di Kab. Jeneponto,
cukup berperan serta dalam menggugat dan membangun kebiasaan membaca
masyarakat. ‘’ Saya sangat berbahagia karena GPMB mampu mendorong
masyarakat di desa-desa agar bisa tumbuh minat bacanya. Kendatipun,
pekerjaan mendorong masyarakat agar suka membaca bukanlah pekerjaan
mudah, apalagi semudah membalik telapak tangan. ‘’Saya yakin dan
percaya dengan kesabaran dan kemauan serta keras terus menerus
mendorong masyarakat gemar membaca yang dirintis GPMB Sulsel di
Jeneponto sesungguhnya bisa terwujud,’’ kata Radjamilo kepada Bachtiar
Adnan Kusuma, Ketua GPMB Sulsel yang juga Koordinator Radjamilo
Center,

Menurut Radjamilo, hanya dengan masyarakat yang gemar membaca bisa
memperoleh berbagai macam sumber informasi. Ya, dengan membaca
setidak-tidaknya masyarakat bisa meningkatkan produktivitasnya lebih
baik. ‘’Karena itu, program GPMB Sulsel sesungguhnya adalah program
jangka panjang bukan sekali menabuh bisa menghasilkan hasil. Selain
mengajak masyarakat pedesaan gemar membaca sangat sulit, juga merubah
pola pikir masyarakat dari tak gemar membaca menjadi gemar membaca
adalah program jangka panjang,’’ kata Radjamilo yang menulis tiga
judul buku yang diterbitkan Yapensi : ‘’Merajut Jeneponto Dalam
Bingkai Agama, Baktiku untuk Jeneponto, Menang Tanpa Menciderai’’.

Program menggalakkan gemar membaca di Sulsel tak mesti harus punya
target bahwa masyarakat Sulsel harus rajin membaca, ya minimal pola
pikir masyarakat menjadikan membaca buku sebagai bagian penting dari
kegiatan sehari-hari sudah luar biasa. Persoalannya, masyarakat hanya
senang membaca berita yang sensasional, aktual membuat minat baca buku
kurang. Padahal, kata Radjamilo dengan membaca buku bisa memperoleh
pengetahuan yang luas. ‘’ Saya mendukung GPMB Sulsel selain karena
program-programnya luar biasa mengajak masyarakat agar gemar membaca,
juga program peradaban yang bisa memanusiakan manusia,’’ kata
Radjamilo.

Salah satu cara Radjamilo menumbuhkan minat bacanya, setiap bepergian
ke Jakarta, sembari menunggu di bandara ia selalu menyempatkan diri
berkunjung ke toko buku lalu membeli buku-buku minimal 5 judul buku
ukuran ringan. Nah, di atas pesawat buku-buku tersebut dibaca habis
sampai tiba di Jakarta. Demikian pula sebaliknya, sekembali ke
Makassar, Radjamilo selalu membeli buku di Jakarta minimal 5 judul dan
dibaca di atas pesawat. Dari kebiasan membeli dan membaca buku setiap
bepergian, Radjamilo kemudian mengoleksi buku-bukunya dalam sebuah
perpustakaan pribadinya yang kini ratusan jumlah buku-bukunya yang
sebagian besar buku-buku agama.

Nah, kebiasan membaca dan mengoleksi buku Radjamilo, membuat inspirasi
Bachtiar AK agar membukukan pengalaman Radjamilo membaca buku. ‘’ Saya
akan bukukan pengalaman-pengalaman Pak Radjamilo membaca dalam sebuah
buku Inspirating Membaca Bersama Radjamilo’’, kata Bachtiar
Selengkapnya...

Jasa Raharja Purwakarta, Lakukan Uji Petik Iuran Wajib

laporan: Saeful Sutedjo -Purwakarta

Purwakarta,KBN News-Dalam rangka meningkatan pelayanan serta memberikan kepastian jaminan perlindungan terhadap masyarakat pengguna alat transportasi umum yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan alat transportasi dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut Pihak kantor Jasa Raharja (JR) Perwakilan Purwakarta di bantu Satlantas Polres Purwakarta serta Dishubparpostel Purwakarta melaksanakan uji petik IWKBU terhadap kendaraan angkutan umum baik angkutan Perkotaan,. Pelaksanaan uji petik ini dilakukan di jalan umum di purwakarta.

Uji petik ini merupakan salah satu upaya sosialisasi sekaligus pembinaan kepada para pengusaha/pemilik dan sopir kendaraan bermotor umum terhadap kewajibannya menyetorkan IWKBU,disamping mengoptimalisasi pendapatan IWKBU.
Iuran Wajib merupakan premi asuransi Jasa Raharja yang harus dibayarkan oleh penumpang dan disetorkan oleh pemilik/pengusaha kendaraan bermotor jasa angkutan umum kepada Jasa Raharja. Tujuannya untuk mencover seluruh penumpangnya dari kecelakaan yang dialami. Dengan membayar premi IWKBU berarti selama perjalanan seluruh penumpang akan terlindungi oleh asuransi kecelakaan alat angkutan umum dari Jasa Raharja.

Pada uji petik itu, mayoritas pengemudi trayek yang ada di purwakarta menyambut baik diadakannya uji petik ini. Dengan demikian para sopir tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor samsat atau Jasa Raharja untuk menyetor iuran wajib jasa Raharja

Sementara itu menurut Baimarzah Kepala Perwakilan Jasa Raharja Purwakarta ketika di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap para pemilik kendaraan Penumpang umum untuk menyetorkan Iuran Wajib yang telah diterima dari penumpang / pengguna jasa alat angkutan tersebut kepada pihak Jasa Raharja tepat waktu sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang No. 33 tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecalakaan Penumpang

Masih menurut Baimarzah, Kesadaran Pengemudi atau pemilik kendaraan penumpang umum untuk menyetorkan Iuran Wajib langsung ke Kantor Jasa Raharja Purwakarta sudah cukup baik, Terbukti dilapangan dijumpai adanya kendaraan alat angkutan penumpang umum yang mayoritas dilengkapi dengan Iuran Wajib ‘’minat masyarakat dalam membayar kewajiban di purwakarta hampir 100 persen, namun hal ini tidaklah menyurutkan pihak jasa raharja purwakarta untuk tetap dalam melakukan pembinaaan dan sosialisasi.’’papar kepala perwakilan Jasa Raharja Purwakarta

Dalam melakukan uji petik tersebut pihak Jasa Raharja Purwakarta juga mengingatkan kepada petugas yang berada digarda terdepan khususnya yang ditugaskan di Samsat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wajib pajak yang ingin membayarkan SWDKLLJ ( Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ) dan IWKBU ( Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum ).



Tertib administrasi dengan melampirkan bukti – bukti terkait juga sangat penting, disamping untuk pelaporan rutin juga untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan. Dengan melakukan pengecekan secara langsung ini diharapkan kualitas dari pelayanan Jasa Raharja Purwakarta kepada masyarakat wajib pajak dan tertib administrasi dapat terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman.



Dengan melaksanakan uji petik semacam ini diharapkan mampu mendidik para pemilik kendaraan penumpang umum untuk selalu patuh dan menyetorkan Iuran Wajib ke Kantor Jasa Raharja atau Samsat – Samsat terdekat tepat pada waktunya.(
Selengkapnya...

Woh, ! Sudah Bayar, Rp 50 Juta Eksekusi Tidak Dilaksanakan

Laporan : Rizal Nur- Jeneponto

Jeneponto, KBN News-Sekretaris LSM Duta Center Internasional Abdul Gani Gassing pada wartawan Sabtu, (23/4) menyesalkan pihak Pengadilan Negeri Jeneponto, pemohon Eksekusi Daeng Iman Kuasa dari penggugat II dan III selaku pemenang perkara sengketa tanah ditingkat Mahkamah Agung sesuai amar Putusan ( MA ).1094/K/Pdt/2008.Tertanggal.23 Oktober 2008.Dan putusan Peninjauan Kembali ( PK ) NO.310 PK /Pdt/2010,Tanggal.17 Sebtember 2010.

Pihaknya Telah menyerahkan uang biaya Eksekusi kurang lebih Rp 50 juta secara beransur kepada oknum Panitra Pengganti Silamuddin,SHI sejak tahun 2009 atas perkara sengketa tanah dikamapung Sawitto Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto namun Eksekusi sampai berita ini dibuat tidak kunjung dilaksanakan

Sehingga pihak pemenang bersama Tim LSM mendesak agar pengadilan Negeri Jeneponto melaksanakan Eksikusi tersebut , apalagi eksikusi sudah diambil oleh pihak Pengadilan Negeri jeneponto melalui Oknum Panitra Pengganti Silamuddin, SHI. Kata Abd.Gani

Seharusnya pihak pengadilan Negeri jeneponto melakukan Eksekusi karena pemenang sudah menerima amar putusan Maahkamah Agung, dan biaya eksikusi sudah dibayar memalui Panitra pengganti.

Lagi pula Biaya Eksekusi telah diabayar sejak tahun 2009 sudah tiga tahun tetapi Pihak pengadalian mengabaikan permintaan masayarakat pemenang Perkara , seharusnya lembaga Pengadilan yang berbsih dari pegawai kerab merugikan masayarakat daan dengan memungut biaya diluar dari ketentuan, namun ternyata membiarkan kejadian ini tampa ada tindakan. Kata Abdul Gani.

Ironisnya lagi keputusan Mahkamah Agung yang memnangkan Penggugat Yallu bin Eja melawan H.Marten Kawan-kawan seharusnya telah lama dieksekusi namun ternyata pihak pengedilan Negeri Jeneponto tidak pernah mempedulikan pihak pemenang. Pada hala pihak Pemenang telah melakukan presedur sesuai hokum yang berlaku dengaan membayar Biaya Eksekusi kurang lebih Rp 50 Jura kepada oknum Panitra Pengganti.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto yang dikomfirmasi melalui melalui Juru Sita Muh.Arsyad jajeng , mengatakan bahwa bagaimana mau dilaksanakan eksekusi sementara tahab Amaanning dan Biaya Eksekusi belum ada disetor oleh pihak pemohong. Biar hari ini kalau dana masuk kita akan masukkan kedaftar registrssi.

Kalaupun dana penggugat mengaku telah menyetor dana Eksukusi kepada oknum Panitra pengganti itu tidak ada hubungannya dengan pengadilan apalagi jumlahnya sangat besar yang resmi disini diluar dari pengamanan tidak sebasar Rp 50 juta paka katanya pada wartawan dengan nada tinggi.

Yang bersangkutalah yang bertanggung jawab Bukan Pengadilan Negeri jeneponto walaupun itu orangnya Pengadilan tetapi yang melakukan diluar perintah Pengadailan jadi dia harus bertanggung Jawab.
Selengkapnya...

Soal Kekurangan Dana Pembangunan RS di Jeneponto Rp. 70 M

Anggota DPR RI asal Sulsel Segera Perjuangkan

Laporan; Andi Ahmad- Makassar

Makassar, KBN News-Keinginan masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari Rumah Sakit Type B sangatlah diharapkan, namun masih terkendala masalah kekurangan dana pembangunan fisik yang berjumlah sampai Rp. 100 milyar.


Kekurangan dana pembangunan fisik Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang di Kabupaten Jeneponto sekitar 70 milyar sampai bisa rampung pembangunannya, jadi saat ini baru terealisasi sekitar 30 persen.

Kepala Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang Kab. Jeneponto, Saharuddin Situju mengatakan adapun dana yang dipakai saat ini sebesar Rp 30 milyar merupakan dana bantuan pemerintah pusat dan masih mengharapkan sampai Rp.70 milyar untuk tahap penyelesaianya.

Daeng Situju sebagai Top Leader di Rumah Sakit ini sangat mengharapkan bantuan para Anggota DPR RI dari Dapil I Sulawesi Selatan ini untuk bisa melobby pemerintah terkait agar kekurangan dana pembangunan Rumah Sakit Primadona Kabupaten Jeneponto bisa turun ke daerah ini, katanya.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Komisi IX , dr. Ahmad Nizar Shihab sangat merespon permintaan warga di Kabupaten Jeneponto ini untuk kedepan bisa mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit Type B, dan ini merupakan perjuangan keras dari seluruh Anggota DPR RI dari Sulsel agar dana itu bisa diturunkan, ucapnya di Makassar (22/4).

" Kekurangan dana sekitar Rp 70 milyar, harus bisa gol untuk diperjuangkan dipusat, dan sangat optimis bisa diberikan kepada Kabupaten Jeneponto, jelas Poltitisi dari Partai Demokrat.

Menurut Ahmad Nizar saat sekarang ada permasalahan kesehatan di Kabupaten Jeneponto harus mendapat perhatian khusus pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama terhadap tingkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang belum bisa dikategorikan baik, ucapnya.
Selengkapnya...

Ultah 110 Tahun, Pengadaian Makassar Kucurkan Bantuan 600 Juta

Makassar, KBN News-Perum Pegadaian Wilayah VII akan mengucurkan bantuan dan hadiah senilai Rp 600 Juta pada peringatan hari ulang tahun ke-110 Pegadaian, Minggu (24/04/2011), di Lapangan karebosi Makassar.

Kepala Perum pegadaian wilayah VII, Hery Mardianto memaparkan kepada Tribun di Kantor Pegadaian Jl A Mappanyukki No.49, Makassar, Jumat (22/04/2011) bahwa bantuan tersebut sebagian akan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dalam rangkaian acara jalan sehat melalui undian,seperti dilansir dari Tribun.

Acara jalan sehat pegadaian ditargetkan akan diikuti 10 ribu orang. Jumlah peserta yang sudah terdaftar hingga Jumat ini mencapai 7.000 peserta.

Bantuan beasiswa senilai Rp 159 juta akan diberikan kepada 100 siswa dari SMP, SMA dan Mahasiswa se Kota Makassar.

Bantuan Satu unit mobil ambulance, sumbangan 1.500 buku kepada rumah baca Kota Makassar dan rumah zakat, bantuan 50 unit tong sampah, dan bantuan renovasi tiga mesjid serta satu gereja.

Sementara hadiah jalan sehat berupa umrah untuk satu orang, tiga Honda Scoopy, dan emas batangan 500 gram. (andi ahmad)
Selengkapnya...

Cross Check Berkas Lapor Tiba Kendaraan R4 Dari Jakarta Dipungut Biaya Rp 150 Rb


Yth, Bapak Kapolda Sulsel, sy urus Berkas kendaraan R4 Lapor Tiba (mutasi dari Jakarta)dibagian kroscek oknum polantas minta biayanya Rp.150 Rb. dan Selesainya dijanji 5 hari, mhn penjelasan apa ada ketentuan harus dibayar begitu apa masuk PNBP (penerimaan Negara Bukan Pajak) juga kenapa lama sekali selesainya, terima kasih

08124156xxxx

Urus Cross Cek Tidak Dipungut Biaya.

Terima Kasih atas infonya semua berkas yg mutasi ke wil Polda Sulawesi selatan harus kami cross cek kembali tentang keabsahan mutasi tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan banyak pengungkapan kasus yang kita ungkap dari hasil cross cek mutasi tersebut. cross cek saat sekarang mendapat kemudahan yang dahulunya harus melalui surat dan mendapatkan balasan surat dari polda yang dituju baru berkas dapat diproses ini memakan waktu sampai satu bulan dan saat ini dapat melalui email atau pertelepon apabila data akan dicros cek tepat maka hanya memakan waktu tdk lebih 2 hari dan tidak ada pungutan apapun. terima kasih atas infonya untuk perbaikan kedepan.

Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda Sulsel, AKBP H. Rudy Syfiruddin, S,iK.
Selengkapnya...

Kapal Korsel Diserang Perompak di Samudra Hindia, Angkut 6 WNI

Seoul, KBN News-Sebuah kapal kontainer Korea Selatan (Korsel) telah diserang para perompak di Samudera Hindia. Kapal yang mengangkut enam WNI itu saat ini hilang kontak.

Kapal Hanjin Tianjin yang berbobot 75 ribu ton itu juga mengangkut 14 warga Korsel. Kapal itu melaporkan diserang pada hari ini sekitar pukul 05.15 waktu setempat.

Demikian disampaikan pemilik kapal, Hanjin Shipping yang berbasis di Seoul, Korsel dalam statemennya seperti diberitakan kantor berita AFP, Kamis (21/4/2011).

"Kami telah diberitahu bahwa hari ini kapal induk kami telah diserang para pembajak di dekat Teluk Aden saat menuju Singapura," demikian pernyataan Hanjin Shipping.

Juru bicara Hanjin mengatakan, mereka kehilangan kontak dengan awak kapal sejak serangan yang terjadi sekitar 400 kilometer sebelah timur Pulau Socotra, Yaman di dekat Teluk Aden. Kapal tersebut bisa mengangkut 6.500 kontainer. Kapal penghancur Korsel, Choi Young, yang berpatroli di perairan Somalia saat ini tengah mengarah menuju lokasi.

Pasukan komando Angkatan Laut Korsel pada Januari lalu melancarkan penyerbuan ke sebuah kapal yang dikuasai para perompak Somalia di Laut Arab. Keseluruhan 21 awak kapal berhasil diselamatkan kala itu. Lima pembajak yang ditangkap di lokasi telah dibawa ke Korsel dan akan menghadapi dakwaan percobaan pembunuhan dan perampokan dalam persidangan bulan depan.

Sebelumnya, tepatnya dua bulan lalu, sebuah perusahaan perkapalan Korsel diberitakan membayarkan uang senilai US$ 9 juta untuk pembebasan kapal supertankernya dan 24 pelaut yang disekap perompak Somalia selama 7 bulan.

Aksi pembajakan di laut terus terjadi di wilayah Afrika beberapa tahun terakhir. Padahal patroli kapal-kapal internasional semakin ditingkatkan di wilayah tersebut. Namun begitu, pembajakan di laut tetap meningkat. Bahkan menurut laporan Biro Maritim Internasional bulan ini, jumlah aksi pembajakan di laut mencapai rekor tertinggi pada tiga bulan pertama di tahun 2011 dengan 142 serangan di seluruh dunia. (detikcom)
Selengkapnya...

LSM dan Mahasiswa Minta Konsuil Makassar Dibubarkan

 Terkait Aksi Demo di Kantor PT.PLN Wil Sultanbatara

Makassar, KBN News-Puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa yang menamakan dirinya aliansi LSM berunjuk rasa di depan pintu masuk dalam halaman PLN Wilayah VIII Sultan Batara di jalan Hertasning Makassar, Selasa (19/4), menuntut agar Komisi Nasional Keselatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) dibubarkan. Selain itu, mereka juga menuntut agar uang yang dipungut oleh KONSUIL dikembalikan ke masyarakat.

Alasan pengunjuk rasa, pungutan pembayaran Rp. 70 ribu yang dilakukan KONSUIL tidak jelas landasan hukumnya dan tidak diketahui peruntukannya. Begitu juga pengenaan pajak PPn 10 persen dari biaya sertifikasi instalasi listrik tidak disertai dengan lembaran faktur pembayaran pajak dari kantor instansi pajak setempat sehingga dicurigai sebagai pajak “abal-abal”.

Mereka juga mengetahui adanya oknum pegawai PLN yang sudah pensiun maupun yang masih aktif yang duduk di dalam lembaga non profit KONSUIL itu sehingga disinyalir terjadinya konspirasi antara pihak PLN dengan KONSUIL dalam pemungutan pembayaran terbungkus biaya sertifikasi instalasi listrik. Terlebih dengan duduknya General Manager (GM) PLN Sultan Batara, Ahmad Siang, sebagai Wakil Pembina di KONSUIL setempat.

Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh pihak PLN Sultan Batara namun pengunjuk rasa awalnya menolak jika hanya diterima dan berbicara dengan pegawai yang hendak mewakili GM, sedangkan pegawai PLN yang menerima pengunjuk rasa tersebut berdalih bahwa GM sedang tidak berada di tempat. Tetapi hanya berselang waktu dalam hitungan menit, GM Ahmad Siang yang mereka tunggu tiba-tiba muncul.

Kemunculan Ahmad Siang berhasil menenangkan pengunjuk rasa sekaligus membuka tabir kebohongan sang pegawai yang pertama menerima pengunjuk rasa tersebut yang menyebut bahwa Ahmad Siang sedang tidak ada di tempat.

GM PLN Sultan Batara, Ahmad Siang di depan perwakilan pengunjuka rasa yang dimediasi oleh petugas kepolisian, menjelaskan bahwa dirinya tidak berwenang untuk membubarkan KONSUIL. Tetapi siapa pun boleh membentuk lembaga seperti KONSUIL yang berwenang menguji dan menentukan kelayakan instalasi listrik untuk dapat dialiri listrik, seperti diberitakan info makassar.

“Saya tidak mau tahu KONSUIL dibubarkan atau tidak. Tetapi yang jelas saya hanya dapat menyambung aliran listrik jika ada SLO (Sertifikat Laik Operasi) dari lembaga penguji, sebab instalasi listrik harus dilindungi. Dan saat ini baru satu lembaga pengujian untuk listrik tegangan rendah yaitu KONSUIL,” jelas Ahmad Siang sembari menambahkan bahwa dirinya tidak terkait dengan KONSUIL, dan soal tuntutan pembubaran KONSUIL domainnya ke pemerintah.

Pertemuan antara perwakilan pengunjuk rasa dengan GM PLN Sultan Batara, Ahmad Siang berlangsung selama sekitar satu jam menghasilkan agenda rencana pertemuan lanjutan antara pihak perwakilan pengunjuk rasa dengan PLN serta KONSUIL. Selanjutnya pengunjuk rasa langsung membubarkan diri setelah aksi mereka berlangsung tertib dan aman. (Tono/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Fenomena Pasar Tikus Di Wilayah Perbatasan Indonesia -Timot Leste

laporan: Giran Bere- Kefamenanu

Kefamenanu. KBN News-Istilah pasar ‘tikus’ mulai marak dipakai warga Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur.Sebuah desa terpencil yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse Negara Timor Leste.

Sebutan pasar tikus bukan untuk menjual ataupun membeli tikus, tetapi pasar tikus yang di maksud warga desa napan yaitu penyelundupan barang-barang kebutuhan pokok alias sembako dari Indonesia ke Timor Leste melalui jalan tikus (ilegal). Cara penyelundupan barang-barang tersebut dilakukan pada malam hari tanpa melalui pos penjagaan di Indonesia maupun Timor Leste.

Meski kegiatan ilegal ini sudah berlangsung lama namun terkesan dibiarkan saja oleh pasukan penjaga perbatasan maupun petugas imigrasi, sehingga sampai sekarang aktifitas tersebut masih berjalan normal.

Hasil penelusuran wartawan di lapangan yang sempat mewawancarai oknum penyelundup barang yang berinisial AS, dengan jujurnya dia mulai menceritakan tentang semua kegiatannya tersebut dan mengakui bahwa semua yang dia lakukan tersebut semata-mata ingin meningkatkan kehidupan ekonominya.

“terus terang saja, sejak saya mulai menjual barang-barang sembako dari indonesia ke Timor Leste melalui pasar tikus ini sudah hampi 6 tahun, dan dari hasil keuntungan tersebut saya sudah bisa membeli mobil dan membangun sebuah rumah permanen.” Ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya keuntungan yang dia dapat tersebut karena harga jual barang-barang sembako bisa mencapai 10 kali lipat harga pasaran diindonesia. Dia mencontohkan bensin yang dibelinya di SPBU Kefamenanu ibukota Kabupaten Timor Tengah Utara seharga Rp4.500 dijual ke Timor Leste dengan harga 50 ribu rupiah kemudian menurutnya barang-barang sembako lainnya seperti beras, gula, terigu dan lainnya juga dijual dengan harga tinggi.

Kemudian menurut dia, pihak keamanan diperbatasan sudah bekerjasama dengan dirinya karena setiap kali dia menyelundupkan barang-barang tersebut, sudah ada kompensasi untuk pihak keamanan.

Hal yang sama juga disampaikanTokoh masyarakat Desa Napan, Dominikus Anunu. Dia menuturkan aktifitas masyarakat desa napan tersebut yang menurutnya sudah berlangsung sejak lama tanpa terganggu oleh petugas keamanan, karena sudah ada kerjasama antara para penyelundup dan petugas keamanan.”masyarakat desa kami sudah terbiasa menjual barang-barang sembako ke Timor Leste melalui pasar tikus karena harga jualnya 10 kali lipat lebih tinggi dan ketika barang-barang tersebut diselundupkan, petugas penjaga selalu membiarkan karena mereka selalu dikasih bonus berupa uang.

Lebih jauh menurut Anunu, oknum petugas penjaga perbatasan sering bertindak arogan dan diskriminasi, dimana warga tertentu saja yang boleh keluar masuk dengan bebas.” Kebanyakan wanita muda atau ibu-ibu yang punya wajah cantik selalu dibiarkan beraktivitas bebas, sedangkan laki-laki atau orang tua, sering dipersulit dengan berbagai macam alasan.

Pasar tikus memang membawa rejeki yang besar buat warga desa napan. Tetapi rejeki tersebut hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, seperti pemilik modal dan wanita-wanita muda saja karena mungkin servicesnya sangat memuaskan.

Komandan Peleton (Danton) Pamtas 744 Lettu Yuda ketika dimintai komentarnya terkait aksi pembiaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap para penyelundup barang-barang tersebut, mengaku tidak ada oknum aparat yang membiarkan warga penyelundup barang tersebut.”kita tidak membiarkan warga berjualan ke Timor Leste dan terus terang saja kita selama ini sudah sering kejar-kejaran dengan warga dan kita juga sudah lelah”.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Nusa Tenggara Timur sudah mencari alternatif dengan membangun pasar perbatasan pada tahun 2007, tetapi pasar tersebut tidak dipergunakan oleh warga untuk beraktifitas.
Selengkapnya...

Polres TTU Gelar Operasi Penertiban Kupon Putih di Kefamenanu

 Laporan: Giran Bere- Kefamenanu

Kefamenanu, KBN News-Permainan judi Kupon Putih (KP) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) beberapa tahun terakhir ini bebas beraktifitas tanpa hambatan. Aparat keamanan dalam hal ini pihak Polres TTU yang seharusnya bertugas menertibkan perjudian tersebut, terkesan membiarkan kegiatan haram tersebut tumbuh dengan subur.

Permainan KP tersebut sudah menjadi kebutuhan pokok bagi warga yang ketagihan. Karena keuntungan yang ditawarkan permainan judi tersebut sangat menggiurkan sehingga warga berlomba-lomba dengan segala cara bisa mengadu keberuntungannya.
Wartawan cakrawala dalam 1 minggu terakhir ini melakukan penelusuran di beberapa lokasi yang ada di Kota Kefamenanu ibukota Kabupaten TTU, menemukan kurang lebih ada sekitar ratusan pengecer yang tersebar hampir di semua tempat yang ada dalam kota kefamenanu bahkan sampai kecamatan dan desa-desa. Dan yang lebih mengejutkan lagi ada sejumlah oknum PNS di beberapa instansi juga secara sembunyi-sembunyi menjadi pengecer.

Dari ratusan pengecer tersebut, uangnya disetor ke agen yang berjumlah puluhan orang dan dari agen selanjutnya disetor ke 2 bandar besar berinisial MP dan B yang berasal dari Kabupaten Belu.

Salah satu tokoh masyarakat Kefa Utara yang enggan namanya publikasikan ketika ditemui media ini di kediamannya 17/4/2011, mengaku sangat prihatin dengan judi KP yang beraktifitas dengan bebas tanpa adanya operasi penertiban dari pihak kepolisian.

Menurutnya, jangan-jangan ada oknum aparat yang menjadi beking judi KP tersebut. “ saya merasa ada sesuatu yang tidak beres khusus untuk judi KP karena dibiarkan begitu saja oleh polisi, padahal polisi sudah tahu jaringan sindikat KP tersebut.”
Oleh karena itu menurut dia, melalui media ini dia mengharapkan agar polisi harus secara serius dan tegas segera melakukan operasi penertiban.

Wakapolres Timor Tengah Utara Komisaris Polisi (Kompol) Jun Jun ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya b elum lama ini, terkait dengan judi Kupon Putih tersebut mengaku dalam waktu dekat ini akan menggelar operasi.

“sesuai dengan instruksi dari pimpinan polri yang khusus memberantas semua bentuk perjudian, maka khusus untuk wilayah Polres TTU dalam waktu dekat kita akan menggelar operasi penertiban semua bentuk perjudian, termasuk salah satunya judi Kupon Putih.” Jelasnya.
Selengkapnya...

Staf DPRD Jeneponto Diduga Meninggal Akibat Dianiaya

Laporan: Rizal Nur- Jeneponto.

Jeneponto, KBN News-Staf Sekretarian DPRD Jeneponto Bakri Wahid dduga dianiaya sebelum meninggal tutur tetangga korban Muh.Basir pada wartawan dirumah duka BTN Bontocinde Kecamatan Tamalatea Sabtu, (16/4)

Dugaan dianiaya terlihat ketika yang bersangkutan dirumah sakit terdapat badannya membiru dan kepala korban lembeh akibat karena bekas pukulan serta berbagi bekas tangan dibagian leher dan dada.
K
ronolgisnya Bakri Wahid meninggalkan Rumah sekitar jam 17.00 wita pada hari Rabu, 14 April 2011 pamit kepada Istrinya Nuraeni,S.Pdi dengan alasan hendak mengantarkan undangan Pertemuan kepada salah satu anggota DPRD Jeneponto Amin Banding Politis Hanura dikampung Suluran Kelurahan Tonrokassi. Kata Basir

Sekitar Jam 18.15 wita (Setelah Makrib) Istrinya mendapat kabar melalui telepon dari oknum Akbar bahwa Suaminya kecelakaan dikampun Kassi otomatis sang istri kaget, serentak istrinya dan beberapa tengga menuju lokasi yang dimaksud Nuraenai yang lebih dahulu tiba di TKP dipermandian Birtaria Kassi sebelumnya dijemput orang yang tak dikenal bahwa suami ibu ada didalam (dilokasi Birtaria). Cerita Basir.

Setelah mengantar Nureani keTKP orang yang menjemputnya pergi tidak diketahui juga orangnya karena pakai helem dan tidak pernah dibuka, yang mengherankan kalau kecalakaan pasti motor korban rusak ini tidak bahkan diTKP motor korban berdiri dengaan baik dan terkunci leher.

Sambil membawa korbaan kerumah Sakit Lanto Daeng Pasewang Bontosunggy, selanjutnya dibawa Kerumah sakit Palmonia Makssara, sekitar jam 16.00 wita menghembuskan Napas terakhir .i

Yang jelas besar dugaan Bakri Wahid meninggal karena dianiya tetapi pelakunya masih mesteri nama Akbarpun yeng menelpon Istrinya juga tidak diketahui asal meusebabnya namun sejauh ini pihak keluarga belum melapor kepihak kepolisian.Kata Basir.

Ditempat yang Sama Anggota DPRD Jeneponto dari fraksi III H.Muhammad juga mengatakan bahwa kuat dugaan kalau Stafnya Bakri wahid meninggal akibat dianiaya namun pelakunya masih mesteri.

Bahkan nomor telpon dipakaia oknum yang akbar sebelumnya menelpon Istyri korban, sempat aktif bahkan Saya sempat bicara , namun tidak ada penjelasan karena saya Tanya ini siapa dan dimana anda tinggal tiba-tiba telpon gemgamnya dimatikan. nomor Hp 085 399 933 676 atas nama akbar sempat aktif kata H.Muhammad.

Setelah nomor telpon ini saya dapat dari istrinya korban saya coba telpon dan betul nomor tersebut aktif dan saya sempat bicara, dalam pembicaran telpon saya sempat Tanya namanya namun dia berbalik Tanya ini dari siapa beberapa kali dia Tanya namun saya tidak menyebut nama maka teleponnya langsung dimatikan.

Akan tetapi kita nama ini hanya sekedar nama saja tidak diketahui apa pekerjaan, dimana rumahnya yang jelas nama akbar ini masih mesterius, serta kalau kita katakana kevelakaan atau menyerempet maka tentu ada orang yang mengaku korban penyerempetan sepanjang jalan menuju Kp.Kassi tidak ada orang yang merasa korban penyerempeten.

Apalagi korban ditemukan bukan dijalan raya tetapi didalam lokasi Birtaria, kuat dugaan penganiayaan sebelumnya telah direncanakan oleh pelaku, padahal kalau kita piker gerak-gerik korban terhadap teman, sahabat, tidak pernah ada selisih paham demikian pula terhdapa teman oragnisasinya Korban dikenal peramah.

Untuk itu selaku pribadi dan secara lembaga pihaknya meminta agar kematian Staf DPRD Jeneponto Bakri Wahid ini yang sampai hari ini masih mesteri agar oknum Akbar yang juga masih mesteri agar pihak petugas dapat menyelediki samapi bisa terungkap kematian korban.
Selengkapnya...

Pemkab Sorsel Bangun Bandara Kambuaya

 Membuka Jalur Transportasi Lewat Udara Kab. Maybrat

 Laporan: Joas Saflembolo-Teminabuan

Teminabuan KBN News, Bandar Udara Kambuaya kini di rasakan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pemekaran Maybrat, di bangun oleh Pemerinta Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2009 di bawa kepemimpinan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Drs OTTO IHALAUW, luas landas pacu Bandarah Kambuaya ( 200 x 30 ) M1 di bangun menggunakan dana sebesar Rp. 4. 954. 000. 000,-


Respon Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terhadap Pembangunan Kab Maybrat sangat membantu masyarakat dari sektor Transfortasi Udara. Upaya ini di lakukan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di daerah tersebut, selain itu juga dengan adanya Bandara Kambuaya dapat membantu meningkatkan Pendapatan asli daerah tersebut dan menarik perhatian para infestor luar untuk bisah menanamkan modal di kab Maybrat dan Kab Sorong Selatan.


Berdasarkan data yang di peroleh, Tim Wartawan KBN News yang di Pimpin Franky Pangkey Kepala Perwakilan Wartawan KBN News Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada saat meninjau langsung Lokasi Bandara Kambuaya sangat strategis sebagai pintu gerbang sektor perhubungan Udarah di Kab Maybrat.


Hasil yang di peroleh dalam pembangunan Bandar Udara Kambuaya Kabupaten Pemekaran Maybrat sangat menambah daya tarik tersendiri khususnya bagi para investor, dengan mudah dan cepat melakukan proses transfortasi melalui udarah, sehingga akses lebih cepat dan mudah di jangkau. Ini merupakan upaya yang benar-benar nyata dalam bentuk Pembangunan yang relevan telah di lakukan Bupati Kab Sorong Selatan Drs OTTO IHALAUW.


Demi eksisnya pembangunan Bandara Kambuaya di Kabupaten Maybrat kedepan Pemerintah Kabupaten Maybrat perlu melakukan pemeliharaan terhadap pembangunan Bandara itu sendiri, sehingga aspek dalam pengembangan kondisi Bandara Kambuaya dapat terus di rasakan masyarakat setempat, ujar Fredy Kambu warga distrik Kambuaya.

Proses Pembangunan Bandar Udara Kambuaya yang kini menjadi Aset Pemerintah Daerah Kab Maybrat di bangun tahun anggaran 2009, yang di anggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, kegunaannya kini dapat di rasakan masyarakat yang berada di wilayah Kab Maybrat.


Masyarakat setempat sangat merespon program Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan ini dengan adanya Bandar Udara Kambuaya, Pembangunan bandara Kambuaya merupakan bukti bahwa Pemerintah Sorong Selatan tidak tidur dalam upaya keikutsertaan dalam proses Pembangunan Transfortasi udara di wilayah Kab pemekaran Maybrat.


Penerapkan Pembangunan di segala bidang telah di lakukan Bupati Kab Sorong Selatan Drs OTTO IHALAUW patut di ajungi jempol sehingga pada pemilukada Kab Sorong selatan 2010 Drs OTTO IHALAUW kembali di pilih masyarakat dengan perolehan suarah mencapai lebih dari 60%, bagaimana tidak seluruh sektor telah di laksanakan sesuai amanat dalam Pembangunan Sorong Selatan sehingga kedepan aset-aset yang ada menjadi aset yang bermanfaat demi Pembangunan yang berkseinambungan. (Franky Pangkey)


Selengkapnya...

Tubuh Kapolresta Cirebon Dipenuhi Sepihan BOM

Cirebon, KBN News-Kapolresta Cirebon, Ajun Komisaris Besar Herukoco usai menjalani operasi di Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Jumat (15/4/2011), pukul 23.00 masuk ke ruang perawatan intensif pukul 02.15, Sabtu (16/4/2011). Rupanya masih ada serpihan bom yang belum bisa dikeluarkan dari tubuhnya.

"Hampir semua benda asing di tubuhnya sudah terangkat, tinggal tiga bagian yang masuk agak dalam belum bisa dikeluarkan," ujar Humas RS Pertamina Cirebon, Muhammad Nur, Sabtu (16/4) seperti dilansir Kompas.com

Herukoco dijadwalkan menjalani operasi lanjutan untuk mengeluarkan seluruh serpihan bom yang tertancap di bagian belakang tubuhnya. Hanya saja, Nur belum bisa memastikan jadwalnya sebelum berkonsultasi dengan dokter yang mengoperasi Herukoco.

Kapolresta Cirebon terluka parah setelah ledakan bom bunuh diri terjadi pada shalat Jumat di masjid yang terletak di kompleks Mapolrestabes. Selain menyebabkan puluhan orang terluka karena serpihan yang menancap ke tubuh, pelaku meninggal dunia karena ledakan tersebut.
Selengkapnya...

Keluarga TKI Asal Gowa Yang Meninggal di Malaysia Dapat Santunan

 Laporan: Tono- Makassar

Makassar, KBN News- Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar melaksanakan pemberian santunan kematian kepada Sabbang Bin Paru merupakan TKI berasal dari Desa Parangpesu Kecamatan Botolempangan Kabupaten Gowa yang meninggal pertengahan bulan Pebruari 2011 di ladang kelapa sawit serawak Malaysia.

Sabbang Bin Paru (48 th) merupakan TKI yang berangkat ke Malaysia melalui Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia PT. Anugrah Usaha Jaya Makassar dan bekerja sebagai tenaga Kerja Indonesia Formal pada perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sime Derby (Sime Derby SDN BHD) di Ladang logan Bunut Sarawak Malaysia Timur, kata Kepala BP3TKI Makassar, Moh Agus Bustami di Makassar, Sabtu (17/4).

Menurut Agus, TKI asal Gowa ini telah bekerja selama 6 bulan di Malaysia, karena sakit dan akhirnya meninggal, dan sesuai ketentuan yang berlaku yakni sesuai Undang-Unadang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI yang bersangkutan berhak mendapatkan santunan asuransi kematian sebesar Rp.50 jt dan uang pemakaman Rp5 jt, ujarnya.

" Uang Santunan ini mudah-mudah dapat dipergunakan dan dimamfaatkan sebesar-besarnya untuk biaya keluarga yang ditinggalkan dan khusus disampaikan kepada masyarakat untuk jangan coba-coba berabgkat menjadi TKI ke Luar Negeri kalau tidak melalui Agen Perusahaan Jasa TKI yang resmi ditunjuk Pemerintah Indonesia karena bila bermasalah fatal akibatnya dan tidak bisa mendapat santunan seperti almarhum Sabbang Bin Paru," jelasnya di depan Keluarga Almarhum Sabbang bin Paru di kantor BP3TKI Makassar.

Hadir pada acara ini, dari pihak Asuransi Konsorsium Paladin diwakili Kartini, PT. Anugrah Usaha Mandiri diwakili Hj. Fauziah didampingi bagian keuangan, A. Ihsan sedangkan dari Keluarga almarhum Sabbang Bin Paru (TKI) adalah Ridwan yang merupakan anak Almarhum.

Selengkapnya...

Dispenda Sulsel Bebaskan BBN II Ranmor

 Berlaku Mulai Tanggal 15 April 2011

Makassar, KBN News- Kabar baru bagi pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua, tiga, dan roda empat yang hendak melakukan baliknama kendaraan mereka. terhitung Jum'at 15 April 2011 pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, menjalankan program bebas Biaya Balik Nama (BBN)ke II.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Ir. Arifuddin, saat ditemui sejumlah wartawan usai melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di halaman Kantor Samsat Makassar, Kamis (14/4).

"Insya Allah dalam waktu 1 hingga dua hari ini kita akan melaksanakan program bebas BBN II sebagai bentuk peningkatan pelayanan pada wajib pajak ranmor di seluruh wilayah Samsat di Sulsel," papar Arifuddin Dahlan.

Hal inipun disambut baik masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Sulsel. bahkan hal tersebut diakui sejumlah wajib pajak ranmor sebagai program yang sudahlama dinantikan.

Burhan misalnya, pemilik kendaraan roda empat (mobil) yang akan melakukan balik nama (BBN II) akan secepatnya melakukan proses balik nama seiring dengan berjalannya program Dipenda Sulsel ini.

"Tentunya program itu merupakan angin segar bagi masyarakat yang akan melakukan balik nama kendaraan karena tak lagi dibebani biaya balik nama yang selama ini ditarafkan 1 persen dari nilai jual," papar Burhan, pemilik mobil, warga Jalan Asoka, Kota Makassar.(Zul/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

UD Surya Diduga Lakukan Praktik Monopoli di Selayar

Terkait Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg  (bagian 1)

Laporan: Irwan H. Idris- Selayar

Selayar, KBN News-Kebutuhan masyarakat Selayar akan gas Elpiji 3 Kg saat ini makintinggi, namun agen sementara yang ada di daerah ini tak mampumelayani. Di sinyalir agen ini berbuat nakal dengan modus mengurangijatah pangkalan dan menjual langsung ke masyarakat dengan hargatinggi.UD Surya lakukan praktik monopoli?

Warga masyarakat yang berada di Kabupaten selayar yang menggunakan
tabung gas saat ini kelabakan. Meski telah mendapat pembagian tabung
gas gratis dari pemerintah—konversi minyak tanah ke gas—mereka tak
dapat lagi menggunakannya. Pasalnya, saat ingin membeli gas isi 3 Kg
mereka tak tahu kemana lagi, sebab pangkalan atau tempat mereka
biasanya membeli mereka hanya mendapatkan jawaban “tabung gas isi 3 Kg
lagi kosong ’. Sehingga untuk mendapatkannya mereka harus bersusah
payah mencari. bahkan saat mendapatkannya pun mereka harus merogoh
kocek lebih dalam, karena harga yang di beli bisa mencapai Rp. 20.000/
tabung..

Kejadian ini, menurut salah seorang pangkalan Toko SM di Kompleks
pasar lama Selayar, Meme yang ditemui Kantor Berita Nusantara (KBN)
mengungkapkan, sudah berlangsung tahun lalu.sejak adanya program
pemerintah konversi minyak tanah ke gas. Sebab, katanya, pangkalan
sudah di jatah oleh agen hanya sebanyak 50 sampai 100 tabung saja,
itupun dalam 2 atau 3 hari saja sudah habis. Meski dia sudah ke agen
untuk meminta tambahan, tapi dia pun mendapat jawaban dari agen bila
stok tabung gas habis. Bahkan, Meme mengaku di buatkan perjanjian oleh
UD Surya untuk tidak mengambil dari orang, apabila ditemukan maka UD.
Surya kata Meme akan menuntutnya ke proses hukum seperti yang
dilakukan UD. Surya ke salah seorang pangkalan Alwi Winarto yang di
duga memasukkan tabung LPG 3 Kg dari Agen lain diluar Selayar. Meme
mengaku bahwa Isi Tabung Gas 3 Kg yang dibeli di UD Surya yang menjadi
Agen Sementara di Selayar dengan harga Rp. 17.500,/tabung.dan dijual
kembali ke masyarakat dengan harga Rp.20.000/tabung.
”Jadi bagaimana kami dapat membantu masyarakat memenuhi permintaannya,
karena kami pun tak mendapat tambahan dari agen,”urainya

Hal ini diamini pula pangkalan lainnya Baco yang berlokasi di Jl
Penghibur depan dernaga, dia mengaku UD. Surya hanya memberikan 50
tabung dengan harga /tabung Rp.17.000 dan di suruh oleh UD. Surya
untuk menjual ke masyarakat dengan harga Rp. 20.000/tabung.

Seorang pemilik pangkalan tabung gas Alwi Winarto bersama kuasa
hukumnya H.Supardi Tannaeri SH, yang saat ini di gugat perdata oleh
UD. Suray dengan tuduhan memasukkan tabung gas LPG 3 Kg dari Agen luar
juga mengungkapkan kepada KBN sebagai pangkalan di Selayar dia
mengakui kelabakan memenuhi permintaan masyarakat.Karena penjatahan
dari UD. Surya, sehingga dia mengambil dari agen luar demi memenuhi
permintaan masyarakat, karena dalam waktu 1 atau 2 hari jatah yang
diberikan UD. Surya habis.Adanya gugatan Perdata dari UD. Surya di
Pengadilan Selayar menurut kuasa Hukum Alwi Winarto itu hak UD.
Surya, tapi perlu juga diketahui dasar atau bukti yang diajukan UD.
Surya lemah, Sebab, bukti yang dimasukkan ke Pengadilan sebagai Agen
Tabung LPG 3 Kg masih berbentuk persetujuan pengangkatan sebagai agen
sementara oleh PT. Pertamina dan sudah habis masa berlakunya jadi
sudah gugur / dicabut.Sesuai surat bernomor 376/F15500/2010-S3 tanggal
15 April 20109. Dalam surat tersebut UD Surya diangkat menjadi agen
sementara dalam penyaluran gas Elpiji 3 KG di Selayar. Isi surat
tersebut PT.Pertamina menyetujui mengangkat UD Surya sebagai agen
sementara dengan persyaratan membeli tabung gas sebanyak 5.ooo dalam
waktu 2 bulan setelah pengangkatan dan apabila dalam waktu 6 (enam)
bulan UD. Surya belum berbadan hukum PT atau Koperasi yang disahkan
oleh menteri kehakiman dan Hak Azasi manusia maka pengangkatan UD
Surya menjadi agen, dinyatakan gugur/di cabut. "Jadi dasar atau bukti
UD. Surya sangat lemah karena belum menjadi agen resmi tabung LPG 3
Kg,"jelas H.Supardi

Modus praktik monopoli yang dilakukan oleh UD. Surya ini sangat jelas
dan mengganggu perekonomian masyarakat Selayar. Pasalnya, UD. Surya
mengurangi pasokan ke pangkalan-pangkalan dan menetapkan harga jual
yang tinggi, sehingga pada saat pasokan di pangkalan habis, dia bebas
menjualnya langsung ke masyarakat dengan harga sama dengan pangkalan
padahal UD. Surya mendapat tabung LPG 3 Kg dari PT. Pertamina dengan
harga agen.

Adanya penjualan LPG 3 Kg ini dengan harga yang di tetapkan UD. Surya,
Kadis Perindag Selayar, H.Rustam Noor, SH, tidak membantahnya, karena
memang belum adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Selayar." Karena kami baru 4 bulan menjabat di Dinas ini
maka Tim untuk menentukan HET ini baru terbentuk,"katanya.
Adanya UD. Surya yang menjatah dan menetapkan harga LPG 3 Kg ini,
menurut H.Rustam yang di dampingi Kabid Perdagangan, Safiuddin, sampai
saat ini Dinas Perindag Selayar belum mengetahui siapa agen resmi LPG
3 Kg di Selayar, karena belum adanya surat dari agen resmi dan surat
tembusan dari PT.Pertamina yang menunjuk Agen Resmi,"Jadi
sepengetahuan kami (Disperindag) belum ada agen LPG 3 Kg di
Selayar,"tegasnya.

Sesuai pantauan KBN di Selayar, setelah hampir setahun surat
pengangkatan sementara agen tersebut, UD. Surya belum memenuhi
persyaratan dari PT. Pertamina, tapi permintaan akan gas tabung 3 Kg
masih terus di penuhi oleh PT. Pertamina.

Haryanto alias anto pemilik UD Surya yang di dampingi Kusa Hukumnya
Saenuddin P, SH, membantah bila tabung LPG 3 Kg di Selayar kurang
bahkan langka sebab katanya masih banyak ditemui pengecer yang menjual
gas ini sehingga masyarakat pasti terpenuhi. Saenuddin tidak membantah
bila harga tabung LPG 3 Kg yang di jual UD. Surya ke pangkalan memang
harga yang berlaku saat ini karena belum adanya HET dari Pemerintah
dalam hal ini Disperindag.

Adanya statmen dari Dinas Perindag tentang belum adanya agen LPG 3 Kg
di Selayar, Saenuddin menyebutkan, itu terserah pendapat dari Kadis
Perindag, sebab kalau UD. Surya memang bukan age LPg 3 Kg mengapa pada
saat pertemuan UD. Surya di panggil sebagai agen gas dan sampai saat
ini PT. Pertamina masih memasok tabung gas LPG ke UD. Surya.
Saat di tanya tentang keagenan sementara UD. Surya yang sudah
kadaluarsa karena tidak memenuhi persyaratan PT. Pertamina dan surat
ini dijadikan bukti di Pengadilan di anggap lemah, Saenuddin,
menjelaskan, UD. Surya telah memasukkan berkas yang di minta oleh PT.
Pertamina seperti akte Pendirian PT. "Jadi, berkas keagenan UD. Surya
saat ini telah di proses PT.Pertamina Region V,"urainya.
Menyoroti kejadian tersebut Salah seorang Pengurus LSM Aliansi Rakyat
Miskin (AMIN) Nurisman idris prihatin dan sangat menyayangkan adanya
agen yang di duga memonopoli penjualan tabung gas 3 Kg ini. Sebab,
kata dia, justru program pemerintah yakni konversi minyak tanah ke gas
memang di prioritaskan ke masyarakat kalangan ekonomi menengah ke
bawah. “Bak sebuah pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah
dibuat langka harga tabung pun di lambungkan,”urainya. Risman juga
meminta pihak Disperindag Selayar dapat memantau harga tabung gas ini
ke lapangan dan dapat menentukan harga eceran tertinggi (HET) yang
tidak memberatkan masyarakat miskin di Selayar.

Bahkan,Risman meminta ke pihak PT.Pertamina, apabila menemukan adanya
agen nakal yang nota bene belum menjadi agen resmi ini, kalau bisa
tidak usah di jadikan agen resmi.”masih agen sementara saja sudah
berulah, apalagi kalau menjadi agen yang sah,”tegasnya sambil
menambahkan PT.Pertamina jangan membuat aturan yang nantinya menyalahi
aturan itu sendiri seperti persyaratan agen yang belum berbadan hukum
dalam waktu 6 bulan tapi Pertamina sendiri tidak memberi sanksi
seperti yang dibuatnya."Jangan-jangan ada kongkalikong antara
PT.Pertamina dengan UD. Surya,"tandasnya.(Bersambung......?)
Selengkapnya...

Gara-Gara Kapal Ditangkap Oknum Polisi, Nelayan Demo di DPRD

Bulukumba, KBN News-Puluhan warga asal Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba mengadu ke DPRD. Mereka tidak terima kapal mereka ditangkap oleh aparat kepolisian Selayar.

Tribun News melansir, mereka mengungkapkan bahwa dua kapal yang ditangkap itu adalah Kurnia dan Arfah. Warga nelayan asal Kassi, Kecamatan Kajang itu meminta perhatian pemkab Bulukumba untuk membebaskan kapal mereka dan 25 orang Anak Buah Kapal (ABK) dan seorang nahkoda mereka. (Rizal )
Selengkapnya...

Polres Sorsel Siap Amankan Pemilukada Maybrat



Kapolda Papua Surati Gubernur Papua Barat

Teminabuan KBN News, Terkait Pemeriksaan Saksi Pembakaran Kantor KPU dan Kantor Keungan Kabupaten Maybrat, maka Kapolda Papua telah menyurati Gubernur Papua Barat untuk Pemeriksaan Oknum Anggota DPRD Kabupaten Maybrat sebagai saksi, hal tesebut di katakan AIptu E. Hariawang Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan.

Lanjut Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan E. Hariawang menjelaskan Kronologis Pembakaran Kantor KPU dan pengrusakan Kantor Keuangan Kabupaten Maybrat itu terjadi kerena ada salah satu bakal calon Bupati Kab Maybrat tidak di loloskan dengan alasan kesehatan, ahirnya masa salah satu Bakal Calon yang tidak lolos merasa tidak puas ahirnya membakar Kantor KPU Kab Maybrat, kejadiannya di pagi hari tanggal 5/03/2011. Beberapa kelompok masa yang pertama datang untuk membakar Kantor KPU Maybrat kemudian ada dua kelompok datang lagi membelakangi, pada saat mereka sampe di Kantor KPU yang terletak di Kambuaya dan mangarah balik sampe Fategomi di hadang lagi trus terjadi perkelahian dan ahirnya Kantor Keuangan Kab Maybrat juga di rusak masa.

Masa yang pertama datang membakar itu di curugai ada indikasi di duga di bawah pimpinan salah satu Oknum Anggota DPRD Kabupaten Maybrat, kata E, Hariawang Kasat reskrim Polers Sorong Selatan.


Untuk pemeriksaan Salah satu Anggota DPRD Kab Maybrat maka Pores Sorong Selatan telah lebih dulu menyurati Gubernur Papua Barat untuk permintaan ijin pemeriksaan namun sudah lebih satu bulan hingga saat ini belum ada jawaban dari Gubernur Provinsi Papua Barat.

Dalam kejadian Pembakaran Kantor KPU dan pengrusakan Kantor Keuangan Kab Maybrat, mobil Avanza yang di tumpangi salah Satu Anggota DPRD juga jadi korban pengrusakan, kronologisnya mobil tersebut dari Ayamaru ke teminabuan, ketika mau balik lagi di hadang dan mobil di hancur masa.

Karena sudah lebih dari satu bulan surat permohonan ijn kapada Gubernur Papua Barat yang di kirim dan di tanda tangani Kapolres Sorong Selatan belum di respon maka Surat Permohonan Ijin yang ke dua di tanda tangani langsung oleh Kapolda Papua, ucap Aiptu E, Hariawang Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan.


Surat yang pertama di Fax dan di Poskan sudah lebih dari satu bulan, dalam aturan jika lebih dari 30 hari surat tersebut di terima Gubernur dan tidak di respon maka secarah otomatis Oknum Anggota DPRD tersebut sudah bisa di panggil dan di periksa namun hingga saat ini pihak Polres Sorong Selatan belum dapat Konfirmasi dari kantor Gubernur Papua Barat apakah surat yang pertama sudah di terima atau belum.


Oleh karena itu Kapolda Papua sudah sampaikan buat lagi suratnya di lampirkan surat permintaan yang pertama dengan laporan kemajuan perkembangan kasus dan di tanda tangani langsung oleh Kapolda Papua untuk permintaan ijin kepada Gubernur Papua Barat, dengan di tanda tanganinya surat tersebut oleh Pimpinan Polri yang ada di Papua maka E, Hariawang Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan berharap Gubernur Papua Barat lebih merespon agar sebelum 30 hari setelah surat yang ke dua di terima sudah bisa di periksa.

Saksi-saksi yang telah di periksa hingga saat ini telah mencapai 13 orang dari masyrakat yang melihat langsung kejadian dan ada juga saksi yang tinggal di sekitat TKP beserta masyrakat yang ikut melakukan aksi pengrusakan Kantor Keungan dan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Maybrat, saksi-saksi tersebut di periksa di Kabupaten maybrat dan di kantor Polres Sorong Selatan.


Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan E, Hariawang mengugkapkan; Barang bukti yang telah di temukan di lapangan adalah balok-balok yang di pakai untuk menghancurkan kaca-kaca dan manghancurkan pintu, batu-batu, sedangkan senjata tajam tidak di temukan di TKP.

Akibat dari Pemasalahan-permasalahan tersebut ahirnya Pemilukada Kabupaten Maybrat kini di tunda dan di rencanakan akan di laksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Papua Barat juni 2011.


Situas keamanan di Wilayah Kabupaten Maybrat kini sudah kondusif, ke depan jika terjadi lagi hal serupa maka Polres Sorong Selatan tetap Siap bikin kondusif lagi dan jika perlu bantuan akan berkordinasi dengan pihak-pihak lain termasuk meminta bantuan ke Polres terdekat.


Saat ini Polres Sorong Selatan telah Siap mangamankan Pemilukada Kabupaten Maybrat. Setelah kejadian-kejadian tersebut Polres Sorong Selatan telah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten Maybrat lewat spanduk-spanduk di persimpangan jalan agar masyarat lebih mamahami peraturan yang telah ada demi terciptanya kedamaian dan kaamanan pada Pemilukada Kabupaten Maybrat nanti. (Franky)
Selengkapnya...

Kantor Pajak Teminabuan Surati Bupati Sorsel

Terkait Adanya 24 Perusahaan Belum Setor Kontribusi PAD

Laporan: Franky Pangkey - Teminabuan.

Teminabuan, KBN News, Kepala Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teminabuan yang membawahi wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw Johanis Melatunan dalam Wawancara dengan Wartawan KBN News di Teminabuan mengatakan; sebanyak 30 Perusahan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Sorong Selatan Saat ini hanya 6 Perusahan yang terdaftar dan telah memberikan kontribusi Pajak Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan 24 Perusahan lainnya yang beroperasi di wilayah kabupaten Sorong Selatan hingga saat ini belum memberikan kontribusi Pajak Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Hal tersebut sangat di sayangkan karena berdasarkan Pph Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 bahwa setiap perusahan yang beroperasi di wilayah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia harus memberikan Kontribusi Pajak Asli Daerah sebanyak 20% kepada pemerintah Kota/Kabupaten dimana tempat Perusahan beroperasi.

Yohanis Melatunan menjelaskan; 24 Perusahan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan belum memberikan kontribusi Pajak Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Sorong Selatan adalah; PT Sinar Satria Perkasa, PT Gema Papua, PT Sisi Sahara Lestari, PT Cahaya Baru, PT Inti Medikal Papua Barat, PT Prima Karya Estetika, PT Pamar Jaya, PT Sinar Nunfor, PT Kaliat Perkasa, PT Bara Raya Perkasa, PT Sartum Raya, PT Memori Terbit, PT Klasaman Utama, PT Putra Awal Jaya, PT Duta Gema Raya, PT Kalam Raya, PT Papua Ardta Anugrah, PT Sico Sarem Jaya, PT Sinar Makbon, PT Irian Talenta Sejahterah, PT Vita Samudrah, PT Austindo Nusantara Jaya Agri Papua, PT Sembra Lestari.

Sedangkan 6 Perusahan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang maupun pusat di Sorong Selatan adalah; PT Sorsel, PT Sinar Maros, PT Bukit Bara Sejahterah, PT Prima Bara Perkasa, PT Bukit Prima Perkasa, PT Bukit Utama Sejahterah.

Pada saat Kepala Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teminabuan Johanis Melatunan melakukan kordinasi dengan Kepala bidang pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan terbukti 24 Perusahan tersebut di atas belum memberikan kontibusi Pajak Asli daerah di Kabupaten Sorong Selatan, sabelumnya Johanis Melatunan telah melakukan kordinasi Data dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dan menemukan data hanya 6 perusahan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berdomisili di Kab Sorong Selatan.

Dengan Data tersebut di atas, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teminabuan Johanis Melatunan menyurati Bupati Kabupaten Sorong Selatan tanggal 07/03/2011 Perihal Peningkatan Penerimaan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak.

Surat Kepala Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teminabuan sangat di Respon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Drs OTTO IHALAUW, MA Selanjutnya pada tanggal 30/03/2011 Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melalui Sekertaris Daerah menyurati Kepala SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong Selatan untuk Mengevaluasi kembali Pungutan Pajak Penghasilan (Pph) dan Mengecek kembali surat setoran pajak tahunan (SPT) untuk di tetapkan (NPWP/NPWPD) di Kabupaten Sorong Selatan.
(Franky Pangkey)
Selengkapnya...

Blangko STNK Sudah Disalurkan Kekantor Samsat

Kasubdit Regident : Ada 30.000 Blangko STNK dipesan

Laporan: Andi Ahmad- Makassar

Wajib Pajak di Kota Makassar maupun didaerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulsel dan Sulbar, sudah berlegah dengan adanya blangko STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Mabes Polri.

Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda Sulsel, AKBP H. Rudy Syafiruddin mengatakan sudah ada 30.000 blangko STNK yang diminta ke Mabes Polri dan sudah tiba di Kantor Ditlantas, dan akan dibagi-bagikan ke seluruh Samsat di Sulawesi Selatan dan Barat, katanya kepada KBN News diruang kerjanya belum lama ini.

Setelah sekian lama terjadi kekosongan blangko Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disetiap kantor Samsat, sudah beberapa hari Samsat mulai melakukan cetak STNK. Baik kendaraan bermotor roda duan roda tiga, dan roda empat.


Seperti pantauan KBN News di Samsat Makassar, petugas cetak STNK memaksimalkan diri melakukan cetak surat kendaraan tersebut.

Nampak, petugas loket ini memulai mencetak berdasarkan berkas yang masuk pada bulan lalu (saat blangko mulai kosong).
Selengkapnya...

Sijago Merah Lalap 25 Rumah di Cendrawasih Makassar

Makassar, KBN News-Sebanyak 25 rumah warga habis dilalap si jago merah dalam kebakaran yang terjadi di Jl Cenderawasih, lorong enam dan tujuh, RT 3 RW 2, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Makassar, Rabu (13/4/2011) dini hari.

Sebanyak 65 KK dari 25 rumah yang terbakar terpaksa harus mengungsi dan membuat tenda darurat.


Kejadian yang bermula sekitar pukul 4.00 wita ini berawal dari salah satu rumah warga, Lumzoyo.

Gangguan arus pendek listrik menjadi penyebab utama. Kejadian begitu cepat terjadi, sehingga api dengan cepat menjalar di pemukiman yang padat penduduk tersebut.

Hingga pukul enam pagi, api belum bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran,seperti dilansir dari Tribun.

Awak pemadam sedikit menghadapi kesulitan memadamkan api, karena sumbernya berada di kawasan yang sulit dijangkau mobil pemadam.

Material bahan bangunan yang mudah terbakar menjadi pemicu utama menjalarnya api.(Iwan )
Selengkapnya...

Hebat, ! Oknum Manager Rayon PLN Tidak Hargai Kebijakan Pimpinannya

GM.PLN Sultanbatara, H. Ahmad Siang
 Menyorot Kinerja PLN Cabang Makassar (bagian 1)

Makassar, KBN News- Rekomendasi yang telah dikeluarkan General Manager PT. PLN (Persero) pada saat coffe morning dengan sejumlah Wartawan di Makassar, terkait dengan surat permohonan permintaan pembayaran secara diangsur tagihan listrik pada Kantor Biro Makassar KBN News di Jalan Andi Mappanyukki No. 28 B Makassar, tidak dapat dilaksanakan sejumlah Pimpinan dibawah Kepemimpinan orang nomor satu di PLN Sultan Batara.

Pada saat selesai pelaksanaan Cofee Morning tersebut, GM PT. PLN (Persero) sempat ketemu dengan kami pimpinan dari KBN News Biro Sulsel membicarakan hal tersebut, dan niat baik Bapak Ahmad Siang waktu itu didepan Manager PT. PLN (Persero)Cabang Makassar sangat terbuka dan membuka peluang dan meminta untuk dicarikan solusinya agar bisa dibantu rekan mitra kita, seperti dilontarkan GM PLN pada waktu itu.

Dan kemudian kelanjutannya Manager Cabang Makassar menyampaikan kepada KBN News untuk berhubungan dengan Asmen Niaga PLN Cabang Makassar, H. Hayyong, yang telah melimpahkan permohonan ini untuk ditindak lanjuti dengan mencarikan solusi supaya permasalahan ini dapat diatasi, jelas Andi A. Effendy.

Menurut permintaan Bapak Asmen Niaga pertemuan dilaksanakan pada kamis (7/4) diruangan Lantai I kantor PT. PLN Cabang Makassar, dan hadir juga Ibu Manager Rayon Barat, Bapak Asmen Niaga dan KBN News, dan hasil pertemuan itu menjelaskan bahwa akan dicarikan solusinya pada proses pembayaran tagihan listrik Kantor KBN News Biro Makassar itu, dan saat itu Bapak Asmen akan menjamin tidak ada pemutusan sementara selama masih dalam proses permohonanan ini dan didengar langsung Ibu Manager Rayon Barat.

Tapi pada Tanggal 8 April 2011, begitu kagetnya sejumlah orang di Kantor KBN News karena didatangi Oknum yang mengaku Karyawan PLN yang membawa surat Pemutusan Sementara dari PT.PLN Cabang Makassar yang ditanda tangani Hj. Nuryani selaku Manager PLN rayon Makassar barat.

" Kami dari PLN datang untuk memutuskan meteran listrik rumah ini, kalau tidak dibayar tagihannya hari ini sesuai dengan jumlah yang tertera di surat pemutusan sementara," ucap Dg. Sikki dengan agak kasar kepada salah satu karyawan Warung Kopi pada lantai I gedung KBN News tersebut.

Dan dengan kejadian itu maka kami dari Managemen KBN News membayar lunas tagihan listrik tersebut, jelas Effendy dengan nada kecewa.

Manager PLN Rayon Barat Janji Tidak Akan diputus

Walaupun sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan Manager PT.PLN Rayon Barat, namun hasilnya nihil dan tidak bisa dibantu, adapun alasan Ibu Manager saat itu karena aturan pembayaran di PLN Sekarang tidak lagi seperti dulu, karena Pembayaran tagihan PLN sekarang sudah melalui Bank-bank yang ditunjuk managemen PT. PLN.

Dan KBN News menuruti penjelasan dari Manager Rayon Barat, tapi kebijakan yang dilontarkan saat ketemu diruang kerjanya tetap akan janji tidak akan diputus sebelum tanggal 20 April jika belum dibayar, " nanti lewat tanggal 20 April baru dilakukan pemutusan sementara kalau belum juga dibayar," kata Nuryani sambil menulis diatas kertas Tanggal batas pembayarannya.

Jadi kalau dilihat dari kronoligis kejadian ini, seharusnya Manager Rayon barat tidak akan melakukan hal demikian dengan menyuruh bawahannya untuk datang memutuskan aliran listrik tersebut karena sudah ada kebijakan dan itupun ditambah bahwa permasalahan ini sudah diketahui bapak GM PLN Sultanbatara dan Manager Cabang Makassar dan Asmen Niaga PLN Cabang Makassar, dan sementara diproses mekanisme pembayarannya bapak Asmen Niaga.

Sementara itu Manager PT. (Persero) PLN Cabang Makassar, H. Yuyun Mimbar Saputra sangat menyesal tindakan yang dilakukan bawahanya, dan akan menindak lanjuti kinerja Manager Rayon barat dan berjanji akan melakukan evaluasi kinerja terkait dengan kemampuan memimpin di tingkat rayon ditubuh PLN cabang Makassar, " mohon maaf atas kejadian ini" jelasnya pertelepon belum lama ini. (TIM) (bersambung.......)


Selengkapnya...

Happma Desak Walikota Makassar Rekomendasikan Peremajaan Mobil Baru

Makassar, KBN News-120 anggota Himpunan Angkutan Penumpang Pelabuhan Makassar (HAPPMA) berharap Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin untuk menerbitkan rekomendasi izin peremajaan kendaraan.

Berbekal surat rekomendasi Ilham kepada Dinas Perhubungan Makassar ini, supir angkutan bakal mengganti kendaraannya dengan kendaraan baru.

"Kami berharap Pak Wali dan Kadis Perhubungan Makassar memberikan kemudahan agar kendaraan anggota HAPPMA diganti dengan kendaraan yang baru. Supaya penghasilan anggota kami kembali lancar," kata Ketua HAPPMA Makassar, Dedi Maddi, di Makassar, Senin (11/4/2011).

Tiap hari, anggota HAPPMA berprofesi sebagai supir angkutan pelabuhan dengan pete-pete. Profesi ini sudah digeluti sejak puluhan tahun yang lalu.

Penumpangnya berasal dari penumpang kapal yang sandar di Pelabuhan Soekarno Hatta. Para supir menawari jasa angkutan untuk wilayah kota Makassar maupun luar kota. Biaya tergantung negosiasi dengan calon penumpang. Namun akhir-akhir ini, penumpang kapal tidak lagi melirik jasa angkutan tersebut karena rata-rata kendaraan milik anggota HAPPMA sudah tua dan tidak layak pakai.

"Satu persatu anggota kami tergusur di Pelabuhan Suta (Soekarno- Hatta) akibat banyaknya kendaraan rental pribadi yang lebih bagus," lanjut Dedy, seperti dilansir Tribun.

Menurut Dedy, surat permohonan rekomendasi kepada Ilham sudah dikirim sejak pertengahan pekan lalu.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Soroan Distrik Ayamaru Barat Aset Sumber Daya Alam Kab Maybrat.


 Laporan: Suram Morintoh- Maybrat


Maybrat KBN News, Tim Perwakilan KBN News dalam peliputan yang di pimpin langsung Franky Pangkey Kepala Perwakilan Wartawan KBN News Se-Provinsi Papua Barat Dan Se-Provinsi Papua melakukan peliputan dalam perjalanan dari kota sorong menuju kabupaten Pemekaran Maybrat provinsi Papua Barat.

Kabupaten pemekaran baru Maybrat merupakan Kabupaten pemekaran dari kabupaten induk Sorong dan Kabupaten sorong selatan, Sumber Daya Alam merupakan aset yang sangat berhagra di kabupaten Maybrat sehingga perlu di jaga kelestariannya sehingga anak cucu di daerah tersebut dapat menikmatinya.


Tim Wartawan KBN News melihat kondisi alam yang ada di kampung Soroan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat begitu menyimpan bermacam-macam kekayaan alam yang sangat berpotensi bagi penduduk setempat, luas kampung Soroan lebih 1 km dengan 8 kepala kampung.
Kondisi alam yang ada di kampung Soroan sangat menjanjikan bagi penduduk setempat serta bisa menjadi aset yang berharga bagi Pemerintah Maybrat, ucap Morinto Warga poso Sulawesi Tengah yang sudah membuka usaha mebel di Kampung Soroan.

Ini terlihat dengan bermacam-macam hasil alam yang ada di kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat, ini sangat memungkinkan para investor yang datang untuk bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan daerah tersebut kedepan.

Fenomena alam Distrik Ayamaru Barat butuh perhatian dari pihak Pemerintah secara serius agar ke depan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, papar Kadistrik Ayamaru Barat Ocktovianus Bleskadit S,IP.

Kekayaan Alam sangat menunjang kehidupan di derah itu dimana dengan berbagai macam hasil alam dapat di kelola oleh masyarakat setempat di antaranya dari sektor pertambangan seperti batu-batuan, pasir putih dapat gunakan untuk perumahan rakyat dan jalan lorong yang masuk ke daerah pemukinan warga, selain itu juga dari sektor pertanian warga juga mempunyai berbagai macam hasil pertanian seperti sayur mayur, keladi, petatas, ubi jalar, kacang tanah, nenas, dll.

Selain itu sector sumber daya alam yang sangat menjanjikan di kabupaten Maybrat adalah KAYU GAHARU untuk masa depan daerah setempat, kondisi hutan juga menjanjikan ada kayu besi, lenggua, merbau, jati.

Dari sektor pariwisata kali Wensi begitu indah ada bendungan bagaimana tidak kondisi air di kali Wensi Dengan kondisi alam yang begitu indah perlu dukungan yang secara optimal sehingga obyek wisata tetap terjaga dengan baik, sementara kegunaannya sangat membantu perekonomian warga kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat sehingga kedepan kampung Soroan menjadi contoh bagi daerah yang lain.
Sumber daya alam yang ada di kampung tersebut patut di ajungi jempol sebab di balik semua itu dapat menjadi kawasan alam yang bias di promosikan secarah nasional dan internasional.

Dengan adanya kekayaan alam yang sangat menjanjikan itu perlu adanya sosialisasi tentang bagaimana cara menjaga kelestarian alam tersebut sehingga kondisi alam tetap terjaga dengan baik.

Seperti hal yang di katakan Kadistrik Ayamaru Barat Okctovianus Bleskadit S,IP bersama dengan stafnya bahwa dengan berbagai macam hasil bumi yang ada di kampung kami, waktu yang lalu dari beberapa intansi terkait sperti ITB Bandung, Pupuk Kaltim telah melakukan survey tentang kondisi alam di kampung kami untuk di jadikan Pabrik semen, Pabrik Pupuk.

Selain itu juga sesuai program ke depan bahwa daerah kami akan di bangun 1 buah pembangkit listrik yakni PLTA yang berpusat di kali wensi.
Dengan masuknya infestor ke daerah kabupaten Maybrat ke depan akan menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Maybrat, ujar Kadistrik di sela-sela menyaksikan warganya yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Kampung Soroan. (Franky)


Selengkapnya...

Juni, PemilukadaPapua Barat, Kab Maybrat Dan Tambrauw Bersaman

Kantor KPU Maybrat yang hangus terbakar
 Laporan: Suram  Morintoh- Manokwari

Manokwari KBN News, Proses Pemilukada Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw yang pada awalnya April 2011 ahiarnya di tunda sampai bulan juni 2011, hal tersebut membuat kontroversi di kalangan masyarakat sehingga suhu politik di daerah tersebut kian memanas, sejak munculnya revisi jadwal dan penundaan pemungutan suara dalam Pemilukada gubernur, wakil gubernur Provinsi Papua Barat dan pemilukada bupati, wakil bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.
Penundaan Pilgub Papua Barat berdasarkan atas penandatanganan kesepakatan bersama Kementrian POLHUKAM Sekertaris Desk Pilkada (Tamrin), Kementrian Dalam Negeri Dirktur Penataan Daerah Otsus (Susilo), Kementrian Hukum dan Ham Kasubdin Fasilitasi Perda (Mukmamin), Komisi Pemilihan Umum (Endang Sulastri), Badan Pengawas Pemilu( Wirdyaningsih), Ketua DPRD Papua Barat (Yosep Auri) dan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Papua Barat (Robby Nauw), yang di terbitkan di Jakarta pada 24 Maret 2011 dengan 13 point yang tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut antara lain Pendaftaran kembali Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat di Mulai 1 April 2011, penetapan Pasangan calon dan penetapan nomor urut 19 mei 2011.
Dari hasil identifikasi oleh KPU RI ada beberapa masala yang timbul sehingga menyebabkan pelaksanaan pemilukada baik Pilgub Papua Barat, Pilbup Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw tertunda lantaran pengalokasian anggaran masih di persoalkan para pihak-pihak yang tidak puas.

Pihak KPU RI juga tidak ingin pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua Barat dan Pemilukada di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw terganggu, maka anggota KPU RI I Gusti Putu Artha meminta kepada Penjabat Bupati dan semua steholder di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw mendukung upaya KPU Kabupaten Maybrat dan KPU Kabupaten Tambrauw untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi.

Pemilukada gubernur, pemilukada Bupati Maybrat dan Pemilukada Kab Tambrauw harus dilaksanakan bersamaan. Masalah ini harus segera di tuntaskan KPU Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw tegas I Gusti Putu Artha, setelah bertemu KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat dan KPU Kabupaten Tambrauw di kantor KPU Provinsi Papua Barat selasa 29/03/2011

Menurut Putu pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati di dua Kabupaten pemekaran itu di laksanakan bersamaan sangat membantu pemerintah daerah untuk menghemat anggaran sebesar 40 persen dari 5 item pekerjaan, Pemilukada serentak sangat efisien dan efektif tidak ada cerita untuk menunda hingga 2012, papar Putu Anggota KPU RI.

Meski belum bisa memastikan ada politisasi anggaran di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, namun Putu membenarkan jika ada indikasi itu telah tercium Kemendagri, saya tidak akan politisasi anggaran yang terjadi di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, tetapi di daerah lain terjadi dan Pejabat di daerah itu di copot. Ini kita tidak inginkan terjadi di Provinsi Papua Barat, Kab Maybrat dan Kab Tambrauw ujar I Gusti Putu Artha yang melihat masalaah ini tidak elok bila benar-benar terjadi di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw.

KPU RI akan menyoroti secara serius proses pelaksanaan pemilukada di Provinsi Papua Barat apabila ada upaya yang menghambat pemilukada dapat di kenai sanksi pidana tukas Putu dalam mewarning pejabat di Maybrat dan Tambrauw untuk sepenuhnya mendukung suksesnya pemilukada sesuai amanat UU.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Petrus H. Irianto, SH enggan memberikan komentar lebih jauh terkait kisruh pemilukada di Kabupaten Tambrauw, alasannya situasi politik di Tambrauw bisa memanas lagi, kami akan usahakan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang belakangan ini terjadi, paparnya singkat.
Selain itu juga KPU RI menyatakan akan mengawal proses revisi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Barat sesuai poin kesepakatan bersama antara Pemerintah pusat, KPU RI dan DPR Papua Barat di Jakarta 24 Maret 2011 “seluruh dinamika politik di Papua Barat sudah kami respon, identifikasi kemungkinan ada hambatan dan gangguan terhadap tahapan pemilukada di Papua Barat juga sudah di lakukan seperti persoalan di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw”. Kata anggota KPU RI I Gusti Putu Artha.

Kedatangan KPU RI ke Provinsi Papua Barat untuk memastikan tindak lanjut dari kesepakatan bersama di Jakarta dengan menerbitkan sebuah instrumen tekhnis baru oleh KPU Papua Barat, yang mana revisi tahapan pemilukada itu tidak lagi bertentangan dengan UU dan Peraturan lainnya.

Seluruh poin kesepakatan sebut Putu KPU Papua Barat sudah dimasukan kedalam tahapan pemilukada. Di tegaskan bahwa penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur tanggal 19 Mei 2011, tetap menjadi kewenangan KPU Papua Barat sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007.

Siapa dan tanggung jawab apa dalam pelaksanaan Pemilukada di Papua Barat, sudah jelas sehingga semua pihak wajib mentaati tahapan yang akan di susun KPU Papua Barat. Perubahan tahapan ini tetap disampaikan ke DPR Papua Barat setelah di plenokan, jelas Putu yang meminta perubahan jadwal ketiga ini adalah untuk yang terakhir kalinya.

Putu mengatakan tidak ada alasan untuk menunda pemilukada di Papua Barat, ini bisa tertunda jika terjadi bencana alam, sehingga tak ada waktu untuk main-main. Selain itu dirinya meminta seluruh komisioner KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat dan Tambrauw melaksanakan tugas secara profesional, sehingga pemilukada di Papua Barat tanggal 27 Juni 2011 dapat terlaksana.

Dengan adanya ranah di DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua dan KPU Papua Barat dan penentuan orang asli Papua di MRP atau dikembalikan ke DPR Papua Barat, karena alas an Perdasus belum di sahkan.

KPU RI sangat mewanti-wanti supaya ketiga lembaga tersebut bertindak cermat, akurat, dan professional dengan mengesampingkan kepentingan politik sebelum mengambil keputusan. KPU RI tidak mau mendengar ada alasan calon yang di coret karena kepentingan tertentu, padahal setelah di gugat melalui Mahkamah Konstitusi ternyata calon pasangan layak menjadi calon Gubernur, wakil Gubernur ataupun calon Bupati dan wakil Bupati.

Sebab apabila salah mengambil keputusan menjadi kerugian besar dan pemilukada bisa di ulang lagi ujar Putu seraya meminta agar para elit politik dapat menciptakan suhu politik yang kondusif di Provinsi Papau Barat.(Franky Pangkey)

Selengkapnya...

90 Murid SD YPK SoroanTerlantar, Gara-gara Guru Tidak Mengajar

 Laporan: Surom Morintoh-Maybrat

Maybrat KBN News, Pendidikan di kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat Kabupaten Maybrat sangat memprihatinkan khususnya pendidikan Sekolah Dasar bagaimana tidak sudah kurang lebih 1 bulan terakhir ini sekolah tersebut di liburkan padahal menurut kalender Pendidikan Nasional tingkat SD belum ada libur yang sesuai dengan kalender pendidikan.

Hal ini di buktikan dengan pantuan Tim Wartawan Kantor Berita Nusantara (KBN News) Perwakilan Papua dan Papua Barat yang sempat melihat dan menyaksikan secara jelas pada hari Rabu (06/04/2011) bahwa Sekolah Dasar di kampung Soroan tidak melakukan aktifitas belajar mengajar seperti halnya dengan sekolah-sokolah dasar lainnya, dimana sekolah dasar lainnya melakukan aktifitas belajar mengajar.

Mengingat dengan mutu pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya kalau di lihat dengan kasat mata pendidikan di kampung Soroan Kabupaten Maybrat sangat memprihatinkan khususnya untuk anak putra-putri Papua sangat terbelakang dimana aktifitas belajar mengajar belakangan ini kadang menjadi sorotan dari para orang tua di kampung tersebut.

Dengan melihat problema yang ada di kampung Soroan khususnya di bidang pendidikan sangatlah memiluhkan, betapa tidak guru yang mengajar sangat terbatas jumlahnya sedangkan sekolah itu terdapat enam kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, yang mana guru yang mengajar cuma 2 orang, ini yang menjadi sorotan dari para orang tua murid yang anaknya sekolah.

Melihat dengan terbatasnya guru-guru yang mengajar di SD Soroan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat membuat para murid-murid di sekolah itu harus di liburkan, wartawan KBN News yang meliput juga sempat kaget mengapa sekolah itu di liburkan, padahal pada bulan-bulan ini bukan libur nasional, dikatakan Kadistrik Ayamaru Barat Kampung Soroan Ocktovianus Bleskadit S,IP bahwa memang sekolah ini sudah 1 bulan lebih di liburkan, ini bukan di sengaja tetapi melihat kondisi guru di sini cuma 2 orang, inipun guru yang mengajar suami istri, alasan dengan di liburkannya sekolah dasar disini lantaran guru yang bersangkutan tersebut berhalangan sakit, sehingga dengan demikian guru tersebut harus di rujuk di salah satu rumah sakit di kota Sorong, sehingga sekolah tersebut mau tidak mau harus di liburkan, ungkap Kadistrik Ayamaru Barat Kampung Soroan Ocktovianus Bleskadit S,IP di sela-sela menyaksikan kondisi sekolah yang libur tampa aktifitas apapun.

Dengan di dampingi Kadistrik Ayamaru Barat Ocktovianus Bleskadit, S,IP Tim waratawan KBN News sempat mewawancarai salah satu orang tua murid dan beberapa murid tentang kondisi sekolah yang di liburkan, para orang tua mengatakan anak-anak di luar jam sekolah tetap kami tuntun untuk tetap belajar walaupun kondisi listrik sebagai penerangan belum menyentuh kampung kami.

Oktavianus Bleskadit. S.IP memanbakan; seluruh unsur Pemerintah Desa dan masyarakat dangat menyikapi dan memahami dengan apa yang terjadi di kampung kami khususnya di sektor pendidikan sekolah dasar (SD) yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan oleh sebab itu apabila ini di biarkan terus menerus akan menambah masalah di sektor pendidikan, sebab anak-anak inilah yang masa depannya akan memajukan kampung ini di mata bangsa ini.

Jadi kami bersama-sama melihat hal ini dengan berkeinginan agar kedepan tidak seperti ini lagi, mudah-mudahan Pemerintah melihat ini dengan hati yang bijaksana sehingga kedepan anak-anak kami dapat menjadi putera-puteri yang di dambakan sehingga dapat memajukan kampung ini menjadi kampung bermartabat dan berintelektual, demikian di ungkapkan Kadistrik Ayamaru Barat Kampung Soroan Ockvianus Bleskadit S, IP kepada Tim wartawan KBN News di depan SD YPK Soroan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.(Franky)


Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom