Pimpinan Bersama Crew Redaksi, Biro Perwakilan Daerah, dan Staf Kantor Beritakota Nusantara Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2012

...

Biro Perwakilan Sulawesi Selatan Kantor Berita Nusantara Menerima Pemasangan Iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kada Dengan Harga Murah Hubungi Kantor Biro. Jl. Andi Mappanyukki No.24 B Makassar

Ingin memasang iklan ucapan dan advetorial pada Kantor Berita Kota Nusantara (KABAR News) di Kota anda untuk wilayah Se Nusantara Indonesia silahkan hubungi Biro Perwakilan Indonesia Barat ; Wawan, Jakarta,Biro Perwakilan Indonesia Timur Makassar: A.A.Effendy; Biro Makassar : Rizaldi H.Jamal, Jl.Andi Mappanyukki No.24B,Biro Perwakilan Maros,Pangkep,Barru: H.Sakkar Rauf, Biro Perwakilan Takalar : Burhan, Biro Perwakilan Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba : M.Rizal Noer, Biro Perwakilan Kaltim di Balikpapan: MUH. DARWIS.K Jl.Letjend Suprato No.1 Balikpapan pada Biro Perwakilan Sulut di Manado : Budianto,Biro Perwakilan Gorontalo : Rahmad Nur, Jl. Pangeran Hidayat No.1 Gorontalo. Biro Perwakilan Papua Barat. Sorong : FRANKY PANGKEY .Sulawesi Tenggara : YUSNANDAR, Kendari, Sulawesi Barat : YUSAK.NL. Jl. Sultan Hasanuddin No.7 Mamuju. Papua : Hendro Nur K.(Jayapura).


DD 1 ada dua di Gubernuran,......? Mobil Dinas Gubernur Sulsel yang memakai DD 1 ada dua Merek/Type yang berbeda terparkir di Panggung Upacara Gubernuran Sulsel(Foto: Iwan/ AA.Effendy)

144 Perwira Polda Sulsel Di Mutasikan

Sejumlah Kanit Regident Samsat Dapat Mutasi

Makassar, KBN News- Gerbong mutasi lingkup Polda Sulsel kembali bergerak. Sebanyak 144 perwira, mulai pangkat Inspektur Dua (Ipda) sampai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) bergeser dari jabatan masing-masing.

Seperti halnya AKBP Muhammad Arif Azikin yang sebelumnya menjabat Wakapolres Pangkep dan bergeser sebgai pamen di Polres Pangkep menuju masa pensiun.

Pergeseran inipun juga dialami sejumlah Kanit Regident Samsat. Semisal Kanit Regident Samsat Gowa, Iptu Pol. Tamba Hamid bergeser ke Renmin Ditlantas Polda Sulsel dan digantikan Ipda Ade yang sebelumnya menjabat sebagai Karungga Kapolda Sulselbar.

Mutasi inipun dialami oleh Kanit Regident Bantaeng Iptu Pol. Ismail yang menjabat sebagai Kanit di Sat PJR Polda digantikan oleh Ipda Pol H. Arsyad.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Chefy AS mengaku mutasi ini sebagai penyegaran di tubuh Polda Sulsel.

Ditambahka, pergeseran jabatan dilakukan berdasarkan Surat Telegram (TR) Nomor STR/163/II/2012 tanggal 27-2-2012.(Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Berita Foto : Ratusan LSM di Purwakarta Demo Rentenir



Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan aksi Demo Rentenir di Kantor Disperindag Purwakarta. (Foto Saeful R.Sutedjo)
Selengkapnya...

Menuju Keberkahan, H.Barkah Siap Maju Balon Bupati Purwakarta

H.Barkah Hidayat
Purwakarta, KBN News-Dengan memegang Visi ‘’Menuju Keberkahan Purwakarta’’ serta dukungan dari berbagai kalangan warga Purwakarta memaksa H.Barkah Hidayat mengajukan diri menjadi Bakal Calon(balon) Bupati Kabupaten Purwkarta pada Pilkada yang direncanakan tahun 2012 ini.

H.Barkah Hidayat yang juga tokoh masyarakat dan asli Purwakarta ini menjabat sebagai salah satu Ketua Komite Kebijakan Publik DPP Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ia menyatakan, dirinya mengajukan diri untuk maju sebagai balon Bupati Kabupaten Purwakarta berkat dukungan dari seluruh pihak baik tokoh agama, Partai Politik secara pribadi, dan tokoh masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Ketika di konfirmasi wartawan di sela-sela kesibukanya di Kantor Barkah Hidayat Center di Ruko Osman, Purwakarta, belum lama ini, Balon Bupati yang di lahirkan dari basic pengusaha muda menegasakan.

"Keinginan yang timbul pada satu setengah tahun lalu ini menjadikan keinginan memperbaiki kekurangan yang ada di Purwakarta baik kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi kerakyatan serta agama" ungkap H.Barkah Hidayat
Menurutnya, permasalahan di Purwakarta saat ini dalam hal ekonomi adalah tidak bisa memajukan usaha yang telah ada di masyarakat. “Sebagai contoh komoditi manggis yang terkenal di Wanayasa adalah Manggis terbaik tetapi komoditi tersebut sering tertinggal dengan daerah lain," katanya.

Sementara KH Ridwan pemimpin pondok pesantren Al Islam Kabupaten Purwakarta pada sambutannya mengatakan, isu yang berkembang di Kabupaten Purwakarta sekarang adalah bahwa Barkah adalah tititpan dari salah satu calon Bupati yang akan maju. “Tetapi biarakan waktu dan masyarakat yang akan membantahnya,
Karena Barkah jauh-jauh hari telah membicarakan hal ini dengan kita para tokoh agama," ungkapnya.

Mengenai pendaftaran dirinya dengan partai dan bergabung dengan salah satu partai, Barkah menjawab, bahwa saat ini komunikasi politik memang harus dibuka, namun untuk saat ini ia masih melakukan komunikasi secara pribadi.

“Nanti saja kan ini masih lama, komunikasi politik harus dibuka tetapi untuk sekarang saya hanya melakukan komunikasi secara pribadi dahulu," ujarnya singkat

"Kita juga telah mendirikan Rumah rakyat di enam titik di Kabupaten Purwakarta selain Barkah Hidayat Center dan akan diperbanyak untuk menampung segala aspirasi dari masyarakat," tambahnya.

Keunginan masyarakat bahwa Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh orang asli daerah Kabupaten Purwakarta sedikit terobati dengan munculnya calon-calon yang akan maju di Pilkada.(saeful sutedjo)
Selengkapnya...

Bupati Sula : YPKKM Adalah Yayasan Ilegal

Bupati Sula, Ahmad hidayat Mus 
Lakukan Aksi Penipuan Berkedok Bantuan Sosial Kemanusiaan

Makassar, KBN News-Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (AHM) berhasil mengungkap penipuan lintas wilayah yang dilakukan Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Kemanusiaan (YPKKM) yang berkedok dana bantuan kemanusian

Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Kemanusiaan ini berkantor pusat di Kota Bau- bau Provinsi Sulawesi Tenggara dan memilki kantor cabang utama di Cempaka Putih Jakarta Pusat. serta tiga kantor cabang yakni di Maluku, Maluku Utara

Menurut Bupati Sula, Ahmad Hidayat Mus mengetahui aksi penipuan daripada YPKKM ini setelah mendapat informasi dari sejumlah masyarakat Kabupaten Sula tentang sepak terjang Yayasan yang berkedok Sosial Kemanusiaan ini, katanya.

Setelah itu, Bupati membentuk Tim investigasi bersama aparat Kepolisian dan unsur Pemerintah Kabupaten Sula yang dipimpin Kepala Kesbang Kabupaten Sula, Tim investigasi ini melakukan penyusuran ke sejumlah kantor cabang YPKKM ini mulai dari kantor Cabang Kabupaten Sula, di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, dan berakhir di cabang utama Cempaka Putih Jakarta Pusat, Akhirnya pada hasil investigasi ditemukan kejanggalan dan disimpulkan bahwa Yayasan ini adalah ilegal keberadaannya.

Bupati Sula menambahkan bahwa sebelumnya informasi ini diketahui adanya aksi penipuan YPKKM dari situs jejaringan dokumentasi dan informasi Hukum Bapenas RI merelis bahwa YPKKM telah menggugat sebanyak enam kali dan menempatkan Bapenas RI sebagai tergugat,dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (class action) yang dilakukan kelompok tim pemgungsi masyarakat Maluku Utara Terpadu/ YPKKM.

' Adapun gugatan perkara perdata kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian PPN/ Kepala Bapenas RI sebagai tergugat VIII yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai gugatan sebesar Rp.27.686.109.660.000,- ( dua puluh tujuh triliun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dan mengingatkan kepada masyarakat didaerah provinsi seluruh wilayah Republik Indonesia lebih waspada terhadap bentuk aksi penipuan dari Yayasan Sosial YPKKM ini untuk tidak dipercayai, karena sudah dapat meresahkan masyarakat " jelas Ahmad Hidayat Mus dalam relisnya dikirim ke Makassar, Senin ( 27/2). (Saldi Rani/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Irjen Pol Mudji Waluyo Kapolda Sulsel Yang Baru

Makassar, KBN News-Siapakah Irjen Pol Mudji Waluyo yang bakal diangkat menjadi Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Johny Wainal Usman? Jenderal bintang dua ini dikenal memiliki banyak prestasi dan pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Irjen Pol Mudji Waluyo saat ini masih menjabat sebagai Kadivbinkum Mabes Polri. Sebelumnya, pernah juga menjabat sebagai Direktur C Badan Intelkam Mabes Polri, Kapus Cegah Lakhar BNN dan pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku tahun 2008.

Bahkan pada saat menjabat sebagai Kapolda Maluku, Mudji Waluyo pernah melakukan penangkapan terhadap John Kei dan anak buahnya karena diduga melakukan penganiayaan.

Di bawah pimpinan Mudji Waluyo, polisi saat itu juga menangkap tiga anak buah John Kei yaitu Imanuel Warbal alias Engel, Nick Resmol dan Fransiscus Refra alian Nani. Kelima tersangka penganiayaan itu kini ditahan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Maluku.

Sesuai dengan telegram Mabes Polri, dengan nomor ST/379/II/2012, tanggal 23 Februari 2012, Irjen Pol Mudji Waluyo diangkat sebagai Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Johny Wainal Usman.
“Memang betul ada pergantian kapolda. Ini sudah biasa dalam rangka penyegaran organisasi,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, Jumat (24/2/2012).(Uki/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pertamina VII Makassar Jamin Pasokan LPG 3 Kg Aman

GMPertamina VII, Adi Nugroho Saat Jumpa Pers
 Warga Bisa Mengadu Kenomor : 500.000

KBN News-Pihak PT. Pertamina (Persero) Fuel Retail Marketing Region VII akan menjamin pasokan LPG 3 Kg diwilayah Makassar aman, hal ini disampaikan GM FRM Region VII Pertamina Makassar, Adi Nugroho kepada wartawan saat jumpa pers di kantpr Pertamina VII Makassar, Jumat (24/02).


Adi Nugroho tetap berupaya mengendalikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sampai ketingkat Agen dan Penyalur yang merupakan masih wewenang pihak pihak Pertamina dalam pengontrolan, walaupun masih dijumpai harga LPG 3 kg dimasyarakat diatas harga HET karena disebabkan kebutuhan saat ini masih meningkat dibandingkan dengan persediaan LPG 3 Kg tersebut, katanya.

Menurut dia pihak Pertamina sejak Sabtu kemarin telah melaksanakan operasi pasar dibeberapa titik di Makassar, jika masih terjadi dispasritas harga dipasaran, maka operasi pasar akan dilaksanakan kembali, dan secara resmi hingga saat ini tidak ada wacana kenaikan harga LPG 3 Kg, jadi bagi warga yang ingin membeli LPG 3 kg dengan harga normal ( Rp.13.000) bisa datang ke SPBU-SPBU khususnya yang berada sepanjang Jalan AP. Pettarani dan Perintis Kemerdekaan dan di Pangkalan LPG 3 Kg yang terdekat, ucapnya.

" Jika warga ingin menyampaikan pengaduan/keluhan mengenai penjualan harga LPG 3 Kg yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dan kritikan/saran mengenai hal-hal lainnya menyangkut Petamina, bisa menghubungi Contact Center Pertamina di nomor : 500.000. ( Andi A. Effendy)
Selengkapnya...

Walikota Makassar : Gas Elpiji 3 Kg Sudah Tidak Langka Lagi

Makassar, KBN News-Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin membantah gas elpiji ukuran tiga kilogram masih langka di Makassar.

Ilham mengaku telah mengonfimasi kelangkaan tersebut kepada PT Pertamina UPMS VII Makassar dan hasilnya tak ada kelangkaan tabung gas elpiji bersubsidi itu.

"Saya sudah hubungi Pertamina. Katanya, tak ada lagi kelangkaan," ujar Ilham, Senin (20/2/2012),seperti dilansir Tribun.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini menyebut, kelangkaan gas untuk konsumsi rumah tangga sempat terjadi karena pasokan telat tiba dari Kalimantan. Kapal tangker mengalami gangguan dalam pelayaran menuju Makassar.

"Saya juga tanyakan ke Pertamina, kapan masalah kelangkaan ini selesai. Dijawabnya, pekan ini," sebut Ilham.

Ilham meminta Pertamina melakukan peninjauan ke lapangan mencari titik yang dikeluhkan terjadi kelangkaan. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Pertamina Bagi 1300 Kacamata untuk Pelajar di Makassar

Walikota Makassar Serahkan Kacamata
Makassar, KBN News-PT Pertamina (Persero) memberikan kontribusi di dunia pendidikan dan kesehatan dengan memberikan kacamata gratis sebanyak 1300 kepada pelajar se kota Makassar yang membutuhkan. Pemberian kacamata yang merupakan program Corporate Social Rensponsibility (CSR) diserahkan simbolis oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan GM Fuel Retail Marketing Region VII Pertamina, Adi Nugroho di SD Lariangbanggi I Makassar, Senin 20 Februari kemarin.

Adi mengungkapkan, penyerahan kacamata bagi pelajar SD, SMP dan SMA di kota Makassar sudah memasuki tahun ketiga. “Bantuan kacamata ini diharapkan bisa dimanfaatkan para pelajar kurang mampu yang memiliki masalah dengan indera penglihatannya sehingga tidak lagi terkendala pada saat berlangsungnya proses belajar di sekolah,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan jika sebelum kacamata diserahkan terlebih dahulu dilakukan pemerikasaan mata terhadap para pelajar. Jika hasil pemeriksaan menemukan ada siswa yang bermasalah dengan penglihatannya maka akan segera dilakukan tindakan pengobatan dan memberikan kacamata apabila diperlukan.

Menanggapi program CSR tersebut, Walikota Makassar memberikan apresiasi positif kepada Pertamina sebagai perusahaan yang memberikan kontribusi dibidang pendidikan dan kesehatan. “Terima kasih kepada Pertamina, Kami sangat berharap Pertamina bisa tetap menggulirkan bantuan kacamata kepada pelajar secara bergulir mengingat regenerasi pelajar setiap tahunnya,” papar Ilham. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Untuk Pertama Warga Borong Pilih Ketua ORW Secara Langsung

Makassar, KBN News-Tanggal 19 Februari 2012 Warga Borong yang berjumlah sekitar 350 KK melangsungkan pemilihan Ketua RW secara langsung untuk memilih Ketua RW 02 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala yang bertempat di Jalan Borong Raya III Kelurahan Borong.


Ada enam kandidat calon Ketua ORW II yang bersaing masing-masing ; Muh Yunus HR, H.Zainuddin Khalik, Andi Ahmad Effendy, Abd Karim, M.Dg.Tompo, Ahmad ILa, sekitar 300 jumlah warga yang akan mempergunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin di tingkat ORW II ini.

Setelah melalui pengumutan suara dari pukul 08.00-12.00 wita Panitia pengumutan suara melaksanakan perhitungan suara selama satu jam dan calon Ketua ORW II yang unggul adalah Andi Ahmad Effendy dengan perolehan suara 94, menggunguli Ketua ORW II incumbent, H.Zainuddin Khalik dengan mendapat suara 83, Muh.Yunus HR, dengan 53 suara, Muh.Karim sebanyak 30 suara, M.Daeng Tompo 26 suara, dan Ahmad Ila sebanyak 3 Suara, kata Ketua Panitia Pemilihan ORW II Kelurahan Borong, Haji Nombong setelah menutup acara pengumutan suara pada tingkat ORW ini.

Menurut Haji Nombong, di ORW II Kelurahan Borong ini betul-betul pesta demokrasi yang dilakukan seluruh warga di Kampung Borong ini, dan ini merupakan pertama yang dilakukan pemilihan ketua ORW secara langsung selama kurung waktu yang sangat lama sebelum-sebelumnya., dan meminta kepada ketua ORW II yang terpilih untuk melaksanakan amanat masyarakat ini sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga di Borong khususnya dan seluruh Kelurahan Borong umumnya. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Ruas Jalan di Pettarani Makassar Seperti Lautan

Jl.AP.Pettarani seperti Lautan (foto;Burhan)
Makassar, KBN News-Ketinggian air di Jl AP Pettarani berubah menjadi sungai, Kamis (16/2/2012), malam. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang hingga di perempatan Jl Hertasning, Makassar. 

Ketinggian air di Jl AP Pettarani, tepatnya depan kantor BKKBN Sulawesi Selatan dan depan Kantor Bulog, Sulawesi Selatan, mencapai paha orang dewasa,seperti dilansir Tribun.

Puluhan kendaraan roda dua, terpaksa berhenti karena mesin kendaraan kemasukan air. Beberapa kendaran roda empat melambatkan kendaraan dan memilih bahu jalan sebelah kanan untuk menghindari air yang terus meninggi.

"Setiap hujan lebat seperti ini, pasti Jl AP Pettarani banjir dan macet," kata Usman, salah seorang pengendara sepeda motor yang melintas di ruas jalan itu.

Tak ada aparat kepolisian yang mengurai kemacetan itu. Hanya ada beberapa pemuda yang berusaha memanfaatkan situasi mengatur arus lalulintas seadanya. Namun hal itu tak mampu mengurai lebih banyak kemacetan yang terus memanjang. (Burhan)
Selengkapnya...

Jelang Relokasi Pasar di Purwakarta, Pedagang Jangan Terpengaruh Provokator

Purwakarta,KBN News-Menjelang relokasi para pedagang pasar rebo ke pasar simpang yang di rencankan bulan maret, para pedagang di minta jangan terpengaruh oleh hasutan propokator yang akan menghambat jalanya relokasi tersebut.



Hal ini tegasakan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purwakarta Mulyana Enoch Gunawan saat meninjau langsung kesiapan penyerahan pasar simpang dari pihak pengembang PT.Surya Handa Perkasa (SHP) kepada pemda purwakarta, Selasa (14/2)

Menurut mulyana meski para pedagang sudah di himbau untuk mengosongkan kios-kios di pasar reboPemkab Purwakarta tak akan menghiraukan sikap pedagang Pasar Rebo dan Pasar Simpang yang akan memberi perlawanan terkait pembongkaran tempat penampungan pedagang sementara (TPPS) dan memindah pedagang ke lokasi pasar modern yang kini masih dalam pembangunan PT Surya Handa Perkasa (PT SHP).


Diharapkan dua hari tersebut digunakan para pedagang secara maksimal untuk pengosongan TPPS,sehinggapihaknya mudah membongkar bangunan sementara yang kini ditempati pedagang Pasar Simpang. Untuk memuluskan rencana pembongkaran, pihaknya juga sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pedagang. Intinya menjelaskan persoalan yang terjadi, sehingga mereka mengetahui posisi hukum dan meminimalisasi atas isu-isu yang berkembang.

Sebab, berdasarkan putusan hakim, pengadilan tidak menerima gugatan pedagang. “Kami tetap harus melaksanakan pembongkar sebagai konsekuensi dari perjanjian kerja sama antara Pemkab dengan PT SHP. Jika tidak, kita kena penalti. Namun, (jadwal pembongkaran) tidak menutup kemungkinan untuk dipercepat atau mundur,”kata Mulyana.

Pemkab juga mengabaikan dukungan terhadap pedagang dari sejumlah organisasi serta politisi dari anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan elemen masyarakat lainnya, jika pembongkaran tetap dilaksanakan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta Mulyana Enoch Gunawan mengatakan, secara terbuka pihaknya sudah menentukan waktu pembongkaran, yakni pada 1-2 Maret 2012.

Di tempat terpisah Wakil Ketua Ikatan Warga Pasar (Iwapa) Kabupaten Purwakarta Ahmad Fahyudin menegaskan, tetap akan bertahan dan menolak pindah ke pasar modern.Alasannya, pemindahan ke lokasi baru tidak murah. Harga kios dan los yang ditawarkan pengembang di luar kemampuan pedagang.

Selain itu, proses hukum yang sedang berjalan dinilai belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dibenarkan Pemkab atau PT SHP melakukan eksekusi.“Ya, dalam mingguminggu ini kami akan aksi massa ke kantor PT SHP,Pemkab, serta BNI,”tegas Fahyudin.(Saeful sutedjo)
Selengkapnya...

Gaji Polisi Rendah, Kok Bisa Punya Rumah Mewah & Harley?

Jakarta,KBN News- Dalam PP No 16 Tahun 2012, gaji tertinggi anggota TNI dan Polri hanya berkisar Rp 4.717.500. Ditambah berbagai tunjangan pun, para pengamat kepolisian memprediksi gaji yang diterima para petinggi polisi sekitar Rp 15 juta/bulan. Mungkinkah mereka memiliki motor besar dan rumah mewah?

Dalam keputusan yang diteken Presiden pada 6 Februari 2012, para perwira polisi mendapat kenaikan gaji. Bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun gaji pokoknya adalah Rp 1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000), sementara anggota Polri dengan pangkat jenderal dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp 4.072.000).

Gaji pokok tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri/suami 10% dari gaji pokok dan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, tunjangan umum untuk yang tidak memegang jabatan struktural maupun fungsional.

Pada penjelasan PP itu disebutkan kenaikan gaji dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Nah, kondisi ini dinilai bertentangan dengan kenyataan yang ada. Beberapa polisi terlihat ada yang hidup mewah, bahkan cenderung glamor.

"Polisi banyak yang mengeluhkan gajinya kecil, tapi justru kita lihat kekayaan polisi luar biasa. Banyak jenderal yang tinggal di rumah mewah, punya motor gede, bahkan punya asosiasi motor gede, kok bisa?" kata pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Kamis (16/2/2012),seperti dilansir detikcom.

Karena itu, Neta menilai kenaikan gaji polisi tidak akan berpengaruh banyak pada integritas mereka. Pungutan liar dan perilaku korup bakal tetap ada selama fungsi pengawasan belum berjalan maksimal.

"Gaji itu harus dibarengi dengan sistem kontrol yang tepat, ada reward and punishment yang jelas, selama ini sistem kontrol yang tidak jalan. Polisi-polisi yang melakukan kesalahan korupsi, pungli, tidak pernah ada upaya untuk memperosesnya," papar Neta.

Mantan anggota Polri yang kini menjadi pengamat, Widodo Umar, juga memberi pendapat senada. Menurut dia, gaji (take home pay) polisi di tingkat tertinggi berkisar di angka Rp 15 juta, sementara untuk golongan pangkat rendah berada di angka Rp 3 juta.

Meski gaji sudah naik, Bambang tidak memungkiri masih ada motif-motif lain yang melatarbelakangi perilaku koruptif di lingkungan polisi. Misalnya, pola hidup konsumerisme di perkotaan.

"Kekuasaan polisi sangat besar, perkara berbenturan di masyarakat terus meningkat, orang yang sedang berperkara, selalu ingin meringankan hukumannya. Kalau tidak ditindak secara tegas, akan terus berlangsung," ujarnya. (Saputra)

Selengkapnya...

UPTD Pendidikan Tamalatea Jeneponto Tanam 1000 Pohon


Jeneponto,KBN News-Dalam rangka mendukung progam pemerintah provensi Sulawesi Selatan go
green Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan kecamatan Tamalatea, Abd.Rahim Sila,S.Pd,M.Pd Rabu,(16/2) bersama seluruh jajarannya
menanam seribu pohon.

Penanam diarahkan pada lokasi kantor UPTD Kec. Tamalate dan pada tiga puluh lokasi Sekolah Dasar, dengan penanaman ini diharapkan dua tahun
kedepan lokasi sekolah semuanya sudah menghijau.

Lebih jauh Rahim Sila menjelaskan tiga puluh sekolah diharapkan
menanam pohon sebanyak tig puluh lima pohon yang terdiri dari pohon
mahoni dan mangga okulasi, dua jenis tanaman satu diantaranya tanaman
produktif.

Pemeliharaannya tentu diharapkan kepada semua kepala sekolah bersama
guru-guru serta siswanya dengan ketentuan bila mana ada mati maka pihak
sekolah harus mengganti, karena program ini dilakukan atas kesepakatan
bersama yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi.

Pada bagian lain mantan Kepala Seksi Kurikulum Dispora Jeneponto
mengatakan bahwa melihat seluruh lingkungan sekolah sangat gersan pad
musim kemarau sehingga pihak sekolah tidakbeta dalam bekerja terutama
para siswa.

Akan tetapi setelah lingkungan sekolah menhijau tentu tercipta
kesejukan sehingga pada proses belajarpun terasa sejuk, dengan
kesejukannya dapat mengkatkan rair belajar sehingga pada suatu saat
kwalitas dan mutu pendidikan semakin lebih baik dari saat sekarang.
Hal lain yang dilaksanskan UPTD Kec. Tamalatea setiap bulan dilakukan
rapat kordinasi secara bergilir, yang tujuannya selain untuk menampung
keluhan para kepala sekolah juga untuk mencari selusi untuk
peningkatan pendidikan.(rizal)
Selengkapnya...

Kasubdit Min Regident : Biaya Pengurusan Lapor Tiba Hanya Sesuai PNBP

LSM Nilai Petugas Samsat Barru Sudah Lakukan Pungli

Makassar, KBN News-Terkait dengan mahalnya biaya pengurusan Kendaraan Lapor Tiba di Samsat Barru menuai sejumlah sorotan tajam, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah ini sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan sejumlah petugas diloket Lapor Tiba Samsat tersebut.


Seperti LSM Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Lemkira) Sulsel, Rizal No'ma sangat menyayangkan adanya pungutan liar (pungli) dikantor itu, semestinya para unsur pimpinan dikantor Administrasi satu atap ini harus melakukan pemantauan terhadap kinerja para petugas diloket-loket,jelasnya.

" Dan kalau memang para petugas ini melakukan pungutan yang seperti itu diluar ketentuan tapi diperintahkan oleh unsur pimpinan dikantor itu, semestinya harus menolak jangan ikut melakukan pungli itu," tegas Rizal No'ma di Makassar, Senin (13/02).

Sementara itu Kepala Sub Min Regident Ditlantas Polda Sulselbar, AKBP,H. Rudy Syafiruddin berjanji akan menindak anggotanyai diseluruh Kantor Samsat didaerah ini yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang ada, mengenai biaya pengurusan kendaraan lapor tiba yang sampai Rp.750 ribu perunit kendaraan, yang terjadi di Samsat Barru itu sudah diluar ketentuan, karena yang dibayar hanya sesuai dengan PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimana kalau BPKB roda 4 hanya Rp.100 ribu, dan Roda 2 sebesar Rp.80 ribu, ungkapnya pertelepon dengan Kantor Berita Kota Online kemarin.

" Jadi ditegaskan biaya pengurusan kendaraan Lapor tiba hanya sesuai dengan ketentuan PNBP saja," tegas Rudy diakhir teleponnya. (Burhan/Andi Ahmad) (Bersambung....)



Selengkapnya...

Kabid Humas : Dicopot Untuk Pertanggung Jawaban Jabatan

Maros, KBN News-Terkait pencopotan Kapolsek Bantimurung Maros, Kabag Ops Polresta Maros, Kompol Muh Ikbal yang dihubungi melalui ponselnya, Senin (13/2/2012), mengaku, belum tahu persis mutasi pejabat Kapolsekta Bantimurung AKP Mustari itu.


"Saya belum tahu soal itu, apakah kapolsek di mutasi atau tidak karena kemarin saya ketemu kapolres belum ada penyampaian mengenai hal mutasi Kapolsekta Bantimurung,'' ujarnya.

Sementara itu itu Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Chevy Ahmad Supari, saat dihubungi melalui ponselnya membenarkan hal tersebut,seperti dilansir Tribun.

Ia mengatakan pergantian Kapolsek Bantimurung ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam jabatan Kapolsek. Dimana dalam hal ini tahanan di ranah kekuasannya melarikan diri dari sel.

"Walaupun tahanan yang lari bisa di tangkap lagi, karena kita pahami juga ruang tahanan yang ada di Polsek kurang memadai dalam keamanannya," jelasnya. Ia menambahkan seharusnya setiap saat Kapolsek melakukan pengecekan ruangan.(Suardi)
Selengkapnya...

Pencopotan Kapolsek Bantimurung Maros Disorot

Maros.KBN News-Mengenai pencopotan Kapolsek Bantimurung AKP Mustari membuat sejumlah tokoh pemuda setempat melakukan sikap penolakan.


Menurut mereka, Mustari dianggap dekat dengan masyarakat setempat. Ketua KNPI Kecamatan Bantimurung Iqbal Wahid meminta Kapolda Sulselbar membatalkan penggantian Kapolsek Bantimurung,seperti dilansir Tribun.

Ia menilai, sanksi boleh saja dilakukan. Namun, ia sebagai warga meminta agar Mustari jangan dicopot hanya karena persoalan adanya tiga tahanan yang melarikan diri itu. Persoalan itu hanya persoalan kelalaian yang tidak ada unsur kesengajaan.(Suardi)
Selengkapnya...

Biaya Pengurusan Kendaraan Lapor Tiba di Samsat Barru Sangat Mahal

Tidak Ganti Buku BPKB Hanya Penulisan Saja

Kasubdit Min Regident : Semua Kendaraan Lapor Tiba harus Ganti Buku BPKB.

Barru, KBN News-Ketika memasuki ruangan pembayaran pajak kendaraan pada kantor Samsat Barru tertulis slogan "selalu mengedepankan pelayanan prima untuk semua wajib pajak " baik untuk pengurusan perpanjangan pajak,pergantian STNK,duplikat dan lapor tiba dan pendaftaran kendaraan baru baik roda 2 dan roda 4.

Namun kenyataan yang terjadi dikantor pelayanan publik tersebut berbeda dengan slogan yang dipajang dinding kantor itu, hanya slogan belaka saja, terbukti dialami seorang wajib pajak yang beralamat di Makassar hendak mengurus berkas kendaraan Lapor Tiba, terkesan banyak kendala yang dialami Ramlah dimana birokrasi pengurusan sangat berbelit-belit dan belum lagi biayanya sangat mahal yang diminta oknum petugas disalah satu loket dikantor Samsat tersebut, katanya.

Menurut Ramlah, dirinya pada Tanggal 18 Januari 2012 ke Kantor Samsat Barru mengurus berkas lapor tiba kendaraanya yang sebelumnya beralamat di DKI Jakarta yang pindah alamat dengan tujuan Kabupaten Barru seperti alamat yang tertera pada berkas lapor tiba kendaraan tersebut, namun setelah berada diloket pembayaran, merasa kaget setelah oknum petugas meminta biaya yang sangat mahal sangat jauh berbeda dengan aturan yang terjadi dikantor Samsat lainnya diwilayah provinsi Sulawesi Selatan, ujarnya.

Untuk kendaraan lapor tiba dari Jakarta petugas meminta biayanya Rp.750 ribu perunit kendaraan yang mau diurus, dimana perinciaannya dana sebesar itu untuk biaya pendaftaran, biaya penulisan buku BPKB, dan biaya ini diluar yang tertera pada SKPD atau Notis Pajak.

" Kenapa biayanya mahal begini pak,"tanya Ramlah ?

Salah seorang Petugas diloket menjawab bahwa sudah memang begitu aturannya, ini perintah pimpinan dikantor ini dan memang begitu biayanya ,ini bukan kami yang buat aturan ,kami saja menjalankan perintah, tandasnya.

Tanpa dipikir panjang, Ramlah membayar biaya itu pada loket pembayaran berkas lapor tiba di Samsat Barru, karena ingin cepat selesai urusannya dan bisa cepat pulang ke Makassar.

Dan Ramlah sempat juga menanyakan perihal Buku BPKB kendaraanya, kapan diambil yang barunya, namun dijawab petugas loket mengatakan dikantor ini tidak diganti Buku BPKB kalau Kendaraan Lapor Tiba hanya penulisan buku BPKB saja, tidak perlu diterbitkan buku BPKB yang baru.

" Buku BPKB kalau Lapor Tiba tidak diganti dengan buku yang baru, hanya penulisan dibuku (dimutasi) saja," jelas Petugas diloket Lapor Tiba Samsat Barru belum lama ini.

Terkait dengan hal yang terjadi dikantor Samsat Barru, Kantor Berita Kota Online mengkonfirmasi kepada Kasubdit Min Regident Ditlantas Polda Sulselbar, AKBP, Rudy Syafiruddin via telepon selularnya mengatakan semua kendaraan lapor tiba harus ganti BPKB yang baru terkecuali dengan kendaraannya yang atas nama dari daerah asal itu sama dengan atas nama daerah tujuan ,atau tidak balik nama, buku BPKBnya tidak di ganti ,cuman penulisan saja, tegasnya. (Burhan/Andi Ahmad)


Selengkapnya...

Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Di Beroangin Jeneponto Sangat Meningkat

Geliat Kades Beroangin Membangun Desanya

Jenepeonto,KBN News- Kepala Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
Nasrullah,SE didampingi Sekdes Abd.Rahman diruang kerjanya kamis,(8/2)
pada wartawan menjelaskan bahwa tiga tahun lalau sejak
dilantik menjadi Kepala Desa Beroangin dimana-mana terjadi banyak
perubahan didesa ini termasuk pada perbaikan infrastruktur, terlebih
pada perubahan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Indikator keberhasilan Sejak dipimpin Putra kelahiran Bangkala 1
November 1979 ini adalah hampir semua jalan Dusun dipavin blok,
Jalan Tani, dengan pembangunan infrastruktur ini mendorong
bergeraknya perputaran ekonomi rakyat Desa beroangin.

Alhasil pendapatan masyarakat setiap tahunnya meningkat untuyk tahun
2011 saja uang yang berputar dan masuk di Desa Beroangin sekitar Rp 3
Miliyar dan empat tahun terakhir ini sudah dua puluh unit mobil
pribadi.

Pada bagian lain Nasruddin mengatakan bahwa selain hasil pertaniaan
berupa jagung kuning masyarakat meningkat, didesa ini telah banyak
peternak ayam yang berhasil yang setiap bulannya paneng belum lagi
hasil pertaniaan dari padi yang panen dua kali setahun karena
ditunjang dengan penyedian Irigasi yang hampis seluruh sawah teraliri,
kata Nasaruddin.

Selain Infrastruktur dibidang pertanian juga infrastruktur jalan
dusun sudah hampir seratus persen telah dipavin blok, yang merupakan
akses untuk memperlancar transportasi dari dusun ke desa dan dari desa
kekota Kecamatan serta kedesa desa-desa Lain.

Sehingga penyedian Infrastruktur ini memperlancar pertumbuhan
ekonomi dan memperlancar akses keluar untuk menjual hasil pertanian,
karena delapan puluh lima persen masyarakat Beroangin petani
selebihnya pegawai.

Jadi selama pihaknya memimpin desa ini tentu lebih mengutamakan
penyedian infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam mengelolah
lahan baik itu pada musim hujan terlebih pada musim kemarau, Pada
desa ini pula merupakan desa utama untuk pengembangan hutan sehingga
masyarakat bersama pemerintah dihimbau untuk tetep menjaga kelestarian
lingkungan.

Bahkan desa ini pernah menjadi tuan rumah penanaman sejuta pohon
tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulsel
.Syahrul Yasin Limpo, dengan demikian masyarakat tentu
berkewajiban untuk memelihara hutan tersebut.

Yang jelas apa yang kami lalukan bukanlah kepntingan pribadi tetapi
semata-mata kami berbuat untuk kepentingan masyarakat Beroangin,
dalam rangka meningkatkan kesejahtraannya sebagaimana masyarakat
didesa lainnya.(rizal)
Selengkapnya...

Kapolda Lantik 6 Kapolres Baru di Jajaran Polda Sulselbar

AKBP Suprayitno Jabat Kapolresta Pare pare

Makassar, KBN News-Gerbong mutasi kembali bergulir di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar. Terbukti, enam Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) resmi lengser dari jabatan yang pernah diembannya.

Adapun enam kapolres yang berganti adalah Kapolres Parepare AKBP M Pratama Adhyasastra kini dijabat AKBP Suprayitno,Kapolres Sidrap AKBP Syamsi digantikan pejabat baru yakni AKBP Anang Pudjianto, Kapolres Enrekang yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Made Sutersen kini dialihkan ke pejabata baru yakni AKBP Ika Waskita.

Sementara Kapolres Majene yang sebelumnya diduduki oleh AKBP Jamal A Yani digantikan oleh AKBP Anwar Effendi, Kapolres Wajo kini dijabat AKBP Bambang Irawan menggantikan AKBP Nanang Purnomo, sedangkan Kapolres Takalar kini dijabat AKBP Nasrun Fahmi menggantikan AKBP Andi Asdi.

“Dengan adanya gerbong mutasi atau pergantian dalam tubuh polri diharapkan bisa membawa angin segar dalam mewujudkan Polri sebagai abdi negara,”kata Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman, usai melantik para pejabat baru di aula Rupatama Polda Sulselbar, Rabu (8/2), seperti dilansir Tribun. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

13 Pasangan Mesum di Tangerang Ditangkap Saat Asyik Indehoi di Hotel

Tangerang< KBN News - 13 pasangan bukan suami istri dipergoki tengah indehoi di sejumlah hotel kelas melati di Tangerang. Setelah diinterogasi, mereka diharuskan mendapatkan tanda tangan Ketua RT/ RW setempat

Ke-13 pasangan itu terjaring razia rutin Satpol PP Tangerang, Rabu (8/2/2012). Kemudian, mereka digelandang untuk diperiksa.

Kepala Satpol PP Tangerang, Irman Pujahendra mengatakan, semua pasangan yang terjaring razia, tidak memiliki surat nikah. Oleh petugas, KTP atau identitas diri mereka, tak hanya digunakan sebagai bahan pendataan, tapi juga di tahan.

"Mereka kami haruskan minta tanda tangan RT/ RW setempat. Kalau tidak dapat, KTP atau identitas diri mereka kami tahan," katanya,seperti dilansir detikcom.

Irman menambahkan, kewajiban untuk meminta tanda tangan dari RT/ RW setempat merupakan shock therapy. Paling tidak, mereka akan malu, karena tertangkap Satpol PP berduaan dengan perempuan bukan istrinya.

"Jika ada yang terjaring lebih dari tiga kali dengan pasangan yang berbeda, maka akan langsung dikirim ke panti rehabilitasi," jelasnya.(saputra)

Selengkapnya...

Jam Layanan di Samsat Makassar Berubah

Makassar, KBN News-Waktu Pelayanan wajib pajak di Kamtor Samsat Kota Makassar ditambah, ini berlaku mulai Tanggal 07 Februari 2012 sampai seterusnya, kebijakan ini dilaksanakan oleh tiga instansi dalam satu atap pada Samsat Kota Makassar yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda Sulsel), Ditlantas Polda Sulsel, Jasa Raharja Sulsel .

Meski jam kerja dimajukan setengah jam, layanan di Samsat Kota Makassar tetap maksimal. Layanan semula dibuka pk. 08.00-15:00, dan jam istirahat dari pukul 12.00 - 13.30 kini diubah waktu buka menjadi pukul 07.30-12:00 jam istirahat pukul 12.00-13.00 dan kembali dibuka pelayanan mulai pukul 13.00-16.00 wita

Perubahan itu diberlakukan untuk layanan Senin hingga Kamis. Untuk Jumat layanan pk. 07:30-15:00 wita

“Pelayanan istirahat hanya satu jam, “ ujar AKP Masaluddin, Paur STNK Samsat Kota Makassar. Dia menyebutkan, waktu satu jam itu bagi para Petugas dimanfaakan untuk ibadah dan istirahat makan siang.


“Petugas di sini ditekankan untuk tetap melayani dengan maksimal dan memberi pelayanan yang prima dengan senyum,” lanjut Masaluddin.

Kepala Administrasi Pelayanan ( Adpel) Samsat Makassar, Karimuddin sangat menyambut baik adanya perubahan jam pelayanan bagi wajib pajak di Samsat Kota Makassar ini, berarti betul-betul telah memaksimalkan waktu pelayanan dan wajib pajak sudah tidak terburu-buru dalam mengurus perpanjangan pajak dan penggantian STNK kendaraaanya sehingga merasa mendapat pelayanan yang prima dari petugas dikantor pelayanan publik ini.

Beberapa wajib pajak menuturkan, ditambahnya waktu pelayanan dan mengurangi waktu istirahat bagi petugas dikantor Samsat Kota Makassar, selain dapat mempercepat pengurusan surat-surat juga dapat membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus surat kendaraan.

“Kalau sebelumnya waktu istirahat terlalu lama, tetapi sekarang dikurangi dan pelayanan dipercepat. Jadi bisa sejalan, kerja sambil ngurus surat-surat,” ujar Agus , warga Antang. (Mudassir/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Tabung Elpiji 3 Kg Langka di Soppeng

Soppeng, KBN News- Sejumlah masyarakat yang berada di Kabupaten Soppeng mengeluhkan kelangkaan tabung gas tiga kilogram sejak beberapa hari terakhir. Khusus di Kota Watangsoppeng, warga bahkan mencari hingga ke agen maupun distributor untuk melihat ketersediaanya.

Kelangkaan tabung gas tiga kilogram ini sudah terjadi sejak dua hari. Bahkan di sejumlah agen dan distributor tidak terlihat aktifitas penjualan tabung gas lantaran kurangnya pasokan.

Seperti pantauan KBN News di salah satu distributor, H Kusma yang berada di Kecamatan Mario Riwawo terlihat lengang. Di timpat ini sejak beberapa hari tidak ada aktivitas.

Hal serupa juga terjadi di pangkalan Hj Kasmawan di jalan Malaka Raya Poros Cabenge Watangsoppeng. Di tempat ini, tabung gas tiga kilogram hanya dapat dibeli dengan harga Rp 20 ribu. “Kalau harga Rp 15 ribu tidak ada,” kata Anita salah seorang warga. (Darwis/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

Wakil Bupati Tapanuli Tengah Kunjungi Kantor Jamsostek Sibolga

Laporan: Sanco Simanullag- Sibolga

Tapteng, KBN News-Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) H. Sukran Jamilan Tanjung, SE mengatakan siap bersinergi dengan PT Jamsostek (Persero) Cabang Sibolga untuk menghadirkan dan meningkatkan kesejahteraan khususnya para tenaga kerja di bumi “Tapteng Negeri Wisata Sejuta Pesona” tersebut.

Kepala Bidang Umum, SDM dan Informasi Cabang Sibolga Sanco Simanullang ST MT dalam pers rilisnya Senin (6/1) mengemukakan, Wakil Bupati Tapteng berkunjung di Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Sibolga, Jalan Letjen Suprapto No 89 Sibolga, jumat (3/1) untuk meninjau lebih dekat pelayanan jamsostek kepada peserta.

Menurut Wakil Bupati yang mantan Anggota Komisi E DPRD Sumut membidangi ketenagakerjaan dan jamsostek itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kembali tidak bosan bosannya mengajak agar pengusaha dan para pekerja segera ikut program jamsostek sebagaimana amanat UU yang berlaku, sehingga perlindungan sosial saat sakit, kecelakaan, meninggal dan hari tua dapat tertangani.

“Agar semua pengusaha dan pekerja dapat memahami manfaat dan peraturan program jamsostek, ada baiknya dilakukan sosialisasi lebih intensif di wilayah Tapteng. Ini semua untuk kesejahteraan masyarakat Tapteng khususnya tenaga kerja. Kita dukung terus,” kata Sukran seraya menegaskan sosialisasi agar lebih gencar dilakukan termasuk pemasangan baliho yang berisi himbauan.

Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut mengatakan sangat mendukung kehadiran program jamsostek di wilayah Tapteng. Ia meminta agar pengusaha tidak satupun yang melanggar peraturan jamsostek sebab akan berhadapan dengan masalah hukum sebab ikut jamsostek adalah bersifat wajib sesuai Undang Undang. Bahkan para nelayan, petani, tukang becak, supir dan pekerja luar hubungan kerja lainnya yang sifanya sukarela sangat penting dilindungi program jamsostek.

Pemkab Tapteng, lanjut Sukran, sangat terbuka terhadap kehadiran program jamsostek diwilayah itu . Bahkan, siap memfasilitasi pertapakan hibah untuk pembangunan Gedung Kantor Jamsostek di Wilayah Tapteng.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) yang diwakili Kepala Bagian Umum dan SDM Sudirman Simamora SH MH yang menfasilitasi pertemuan tersebut mengatakan PT Jamsostek (Persero) merupakan program pemerintah yang diciptakan untuk membantu pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.

“Kalau pekerja sejahtera, masyarakat sejahtera, maka tugas pemerintah akan semakin ringan. Kita siap mendukung program pemerintah Tapteng melalui jamsostek,” kata alumnus Magister Hukum USU ini.


• Honor Daerah 12 Kabupaten / Kota Belum Ikut Jamsostek

Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Sibolga Mangasi Sormin SH MM pada bagian lain mengatakan, para honor daerah yang bekerja di kegiatan pemerintahan di 12 Kabupaten / Kota wilayah kerjanya Cabang Sibolga antara lain 4 kabupaten di Eks Tapanuli Bagian Selatan, Tapanuli Tengah dan Sibolga dan 5 kabupaten / kota Eks Kabupaten Nias belum ada yang ikut menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

“Pada waktu kami bertugas di Jamsostek Kisaran, para honor daerah seperti Satpol PP,honor di Dinas Pehubungan bahkan para kepala desa non PNS sudah masuk menjadi peserta jamsostek,” kata Sormin.

Sormin berharap dukungan pemerintah daerah di 12 Kabupaten/ Kota untuk memasukkan para honor daerah yang jumlahnya cukup banyak untuk menjadi peserta jamsostek. Pengganggaran dapat dilakukan melalui APBD maupun anggaran lain yang memungkinkan, dan dapat mencontoh daerah lain yang sudah lebih dahulu melaksanakannya.(*)
Selengkapnya...

Hujan dan Listrik Padam TUB Kemenag Tetap Digelar

Kandepag: Komitmen, Integritas dan Loyalitas Tiga Kunci Keberhasilan

Parepare,Bertempat di kantor Kementrian Agama Kota Parepare Provinsi SulawesiSelatan, Rabu (1/01) Tata Upacara Bendera (TUB) dirangkaikan pelantikan pejabatstruktural dan fungsional, serta penyumpahanPNS dan penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan. Walau dalam kondisi hujan deras diiringi listrik yang padam, TUB tersebut berlangsung tertib,disiplin dan kondusif.

Dalam sambutannya, KepalaKantor Kementerian Agama Kota Parepare selaku Pembina Upacara Drs. H.Safaruddin, M. Ag. mengungkapkan, apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai suksesnya pelaksanaan TUB tidak terlepas dari kecekatandan dinamisasi kinerja panitia penyelenggara.

“Kepadapejabat baru kami sampaikan ucapanselamat atas jabatan yang kami percayakan kepada saudara. Teriring harapan,saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik karena hal tersebut merupakan amanah. Mencintai pekerjaan dan menjadikannya hobbydengan tiga kunci utama yakni, komitmen, integritas dan loyalitas (KIL). “Urai Drs. H.Safaruddin, M. Ag.

Selain itu, ia berharap agar orientasi kemajuan kelembagaan ygterprogram menjadi fokus pelaksanaan tugas. “Keberadaan saudara tidak hanya memenuhi tuntutan tugas rutintetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi tuntutan tugas pengembanganinstitusi Kementerian Agama. “Tegas Kandepag Parepare.

Dalam arahannya ia juga menyampaikan, perlunya dan keharusan berpacudengan waktu, ini dimaksud sebagai caramengevaluasi tingkat dan hasil kinerja, khususnya terkait masalah pelaksanaan programkerja.

“Jika selama ini pemerintahmemberi tingkat kesejahteraan adakah haltersebut berimbang dengan aktivitas kinerja yang dilakukan? Ketika kesejahteraan yang diberikan pemerintah tidak berimbangdengan aktivitas kinerja, maka akan terpulang pada bentuk pertanggungjawaban kepada negara & AllahSWT sebagaimana sumpah PNS (PegawaiNegeri Sipil), “ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) mutlak diperlukan, dan hal inidikelola langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag. Kota Parepare, “Pak H. Muhammad, M. Ag. sebagai penanggung jawab mengelola datainternal jumlah kegiatan, jumlah danamaupun data eksternal, pembahasan danklarifikasi data, membuat rekap DIPA tahun laporan dalam menentukan jumlahkegiatan, jumlah dana setiap kegiatan,mengumpulkan rencana stratejik 5 tahun, menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan) yakni semua kegiatan yang ada padaDIPA tahun yang dilaporkan dan telahselesai dilaksanakan, melakukan pengukuran kinerja, pencapaian sasaran,evaluasi kinerja, analisis efisiensi uuntuk mengetahui tingkat efisiensikegiatan, dan melakukan analisis efektivitas untuk mengetahui keterkaitanantara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, serta tujuan, misi dan visi.” Ungkapnya. Sementara itu, para pejabat struktural dan fungsional yang dilantik diantaranya, Jamila, S. Ag (Kepala MI. DDI Ujung Lare) Parepare, Muhamma Said, S. Ag ( Kepala KUA. Kecamatan Bacukiki) Rusli, SE (KepalaUrusan Tata Usaha MTs Negeri Parepare). Selainitu penympahanpara Pegawai Negeri Sipil diantaranya, Suriani. K,S. Pd.I (Guru MAN. 1 Parepare), Ibrahim, S. Pd.I (Guru MTsNegeri Parepare), Darmiati, S. Pd. I (Guru MTsNegeri Parepare), Haeruddin, S. Pd. I (Guru MTsNegeri Parepare), Ismail, A. Ma (Guru MTs NegeriParepare), Nurhasman (Pegawai adminitrasipada MAN. 2 Parepare). Kemudian untuk penyerahanSurat Keputusan Purna Bhakti yakni, Drs. M.Natsir. K. (Iwank)
Selengkapnya...

BLH Warning Pengusaha Industri “Nakal” Miliki DPKLH

Parepare,Masih banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Parepare, yang tidak memiliki dokumen UKL/UPL dan upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantau lingkungan (UPLH) dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) diakui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Drs. Mang Arfah, MM sebagai pelanggaran Peraturan Mentri Negara Lingkunga Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Menurutnya,pihak BLH telah menempu cara persuasive dengan memperingati pengusaha ataupemilik perusahaan untuk melengkapi dokumen UKL/UPL dan DPLHnya. Akan tetapi,masih banyak yang belum melengkapi. Padahal sesuai peraturan, perusahaanindustri yang wajib memiliki dokumen pengelola lingkungan hidup ada duakreteria. Kreteria pertama bagi industri yang belum beroperasi wajib memilikidokumen UKL/UPL dan kriteria kedua bagi industri yang sudah beroperasi wajib memilikidokumen DPLH. Karena itu, penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDALkarena merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan.

Selain itu,ada pengaturan diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 yangmenyebutkan dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaranbidangAMDAL. Selain itu, bagi orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memilikiizin lingkungan maupun yang menyususn dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikatkompetensi,serta pejabat yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapidengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL dapat dikenakan sanksi pidana dan perdataterkait pelanggaran bidang AMDAL.

Sebab itu, sesuai yangdiamanatkan UU, seluruh perusahaan yang wajib UKL-UPL, wajib memiliki dokumen. Sedangkan,bagi perusahaan yang baru berdiri harus terlebih dahulu mengurus izinlingkungan hidup. “misalnya saja pengusaha yang hendak mendirikan bangunanindustry, perbengkelan, hotel dan perumahan sebelum mengurus izin IMB, harus memiliki izin wajib UKL-UPL atau DPLH” JelasMang Arfah. Sementara bagi perusahaan yang tidak wajib UKL-UPL, diwajibkanmemiliki surat pernyataan sanggup menjaga lingkungan. (Iwank)
Selengkapnya...

Secara Rutin Cari Berkas Kendaraan Plat Kuning

Penanggung Jawab Jasa Raharja, A.Nopri Yoppi (foto: Bur)
Laporan ; Burhan- Makassar

Makassar, KBN News-Upaya pengenalan UU No.33 dan 34 Tahun 1964 tentang perlidungan dasar bagi korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan kepada masyarakat, sehingga tingkat pemahaman dan wawasan hak dan kewajibannya dapat dioptimalkan.


Dikantor Samsat Makassar terus digenjot sosialisasi kepada wajib pajak yang datang membayar pajak kendaraanya kadang tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Makassar, Alem. Nopri Yoppi dari meja kemeja diloket mencari berkas kendaraan roda 4 yang memakai plat kuning untuk bisa memaksimalkan pembayaran iuran Jasa Raharja pada wajib pajak.

Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Makassar, Alem Nopri Yoppi dari data Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan menyebutkan, jumlah kendaraan bermotor di daerah ini pada 2011 diperkirakan mencapai 1.511.962 unit hal itu memacu untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk membayar santunan premi yang mengalami kecelakaan setiap saat, katanya. (Andi Ahmad)
Selengkapnya...

SBY Minta Perusahaan Tingkatkan Upah Buruh

Jakarta, KBN News - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa terima jika ada perusahaan yang terus tumbuh namun tidak meningkatkan upah para pekerjanya. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja.

"Tidak bisa diterima jika perusahaan besar, kemampuan besar, keuntungan besar, lantas tidak tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," tegas SBY,seperti dilansir detikcom.

Hal itu dikatakan SBY dalam jumpa pers di halaman Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (1/2/2012). SBY didampingi Wapres Boediono, Mensesneg Sudi Silahahi dan tiga menteri koordinator.

SBY menyadari, kemampuan perusahan bermacam-macam untuk mengupah para pekerjanya. Jika ada keterbatasan dari perusahaan, lanut SBY, hendaknya perusahaan dan buruh bisa membicarakan hal itu dengan baik.

"Semua itu patut diperhitungkan dengan seksama," ujarnya.

Lebih jauh SBY mengatakan, secara moral upah pekerja harus baik dan layak, "Sehingga adil," katanya.

Sebelumhya Presiden SBY belum berkomentar langsung kepada publik soal kondisi terkini soal kisruh upah buruh seperti yang terjadi di Bekasi dan juga yang terbaru di Tangerang. Pernyataan SBY lebih banyak disampaikan tak langsung melalui juru bicara kepresidenan dan menko perekonomian.(Saputra)
Selengkapnya...

Kabid Humas Klarifikasi Ucapan " Don't Stop " Dirakor Gubernur

Jumpa Pers, Kabid Humas (Foto:Tribun)
Makassar, KBN News-Kapolda Sulsel Irjen Johny Wainal Usman mengklarifikan ucapan Don't Stop yang dilontarkannya saat Rakor dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se- Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, tiga hari lalu. Klarifikasi ini disampaikan setelah beredar luas kabar jenderal bintang dua itu tak lagi netral sebab mendukung petahana (incumbent) jelang Pilgub Sulsel 2013.
Melalui klarifikasi yang dikemas dalam bentuk konfrensi pers di Mapolda Sulsel, Kamis (1/2/2012), Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Chevy Achmad Sopari mengatakan ucapan Don't Stop itu bukan untuk menyampaikan dukungan kepada petahana,seperti dilansir Tribun.

Mantan Kapolres Takalar ini yang mewakili Kapolda Sulsel mengatakan, Don't Stop itu dimaksudkan melanjutkan program penanaman jagung yang melibatkan 24 Polres dan Polrestabes di Sulsel.

"Muncul kesan Kapolda seolah tak netral karena ucapkan Don't Stop, jangan pernah berhenti. Polda punya MoU (nota kesepahaman) dengan Pemprov Sulsel soal penanman jagung. Kapolda langsung menanam di 13 Polres dan hasilnya bagus. Kapolda menyampaikan ke Polres jangan pernah berhenti menanam jagung," kata Chevy.

Saat Kapolda mengatakan don't stop, peserta rapat koordinasi langsung berteriak dengan mengatakan "don't stop komandan", tagline petahana Syahrul Yasin Limpo. Jenderal penggemar buaya itu spontan mengatakan pula don't stop tanpa disertai kata komandan.(Agussalim/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

2011, Pertambahan Kendaraan Baru di Sulsel Mencapai 200 Ribu Unit

Makassar, KBN News- Kantor Samsat yang berada di Jalan Ap Pettarani dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Selain itu, untuk mengantisipasi makin meningkatnya jumlah kendaraan yang dilayani di Makassar, maka Dispenda juga akan menerapkan Payment Point Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .

“Pengoperasian Kantor Bersama Samsat Pettarani direncanakan dilakukan Maret 2012,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, H Arifuddin Dahlan, dalam rapat persiapan penerapan Payment Point Pembayaran (BBNKB) dan persiapan pengoperasian Kantor Bersama Samsat Pettarani.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Dipenda Sulsel, Selasa (31/1), diikuti antara lain utusan dari Bank Sulselbar, anggota asosiasi otomotif roda empat, dan asosiasi otomotif roda dua.

Dikatakan, karena sudah menjadi tugas Dispenda untuk mempersiapkan sarana dan prasarana layanan pajak kendaraan bermotor maka dibuka sejumlah titik layanan seperti pembukaan Gerai Sayang di M’Tos, Samsat Keliling, dan Drive Thru di beberapa daerah.

Dijelaskan juga bahwa pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat dari tahun ke tahun harus dibarengi dengan peningkatan sistem pelayanan karena jika tidak akan menimbulkan persoalan yang semakin ruwet.

Menurut Arifuddin, perkembangan kendaraan baru dari tahun 2008 ke 2010 mencapai 717.700 unit roda dua dan roda empat. Itu belum termasuk jumlah kendaraan baru keluaran tahun 2011 yang jumlahnya sekitar 200 ribu. Sehingga empat tahun terakhir jumlah kendaraan baru mencapai kisaran satu juta pertambahan kendaraan baru.

Jelang pengoperasian Samsat Pettarani menurut Arifuddin akan dilakukan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk membahas masalah teknis pelayanannya.

Dengan dukungan sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah provinsi, menurut Arifuddin maka pelayanan pembayaran BBNKB khusus untuk kendaraan baru bisa dilakukan melalui Samsat Pettarani karena semuanya sudah bisa dilakukan secara on line. (Mudassir/Andi Ahmad)
Selengkapnya...

 

Harian Media Indonesia

Harian Kompas

Harian Tribun Timur

Kantor Berita Kota Nusantara Online

Kabar Terkini Tv One

Portal Berita Viva News

Posting Berita




Widget edited by Seby-Antoe.com

Situs Presiden Republik Indonesia

Tempointeraktif.com

detikcom